NO.253. TH XIII
TRANS EKONOMI
HALAMAN 6
KORAN TRANSAKSI THN 13
SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012
Indonesia Masih Akan Impor Beras Bogor, Trans - Tahun ini Indonesia masih akan mengimpor beras. Mentan Suswono memperkirakan impor beras oleh Perum Bulog kurang dari 1 juta ton. Selain memaksimalkan pengadaan beras dari dalam negeri pada sisa akhir tahun ini. Dari cerita Mentan, impor itu harus dilakukan. Pasalnya, dalam satu rapat di Kantor Menko Perekonomian, Bulog melaporkan stok
pada akhir tahun hanya 1 juta ton. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan minimal 1,5 juta ton. “Kalau bisa malah 2 juta ton. Meko [Perekonomian] menginstruksikan 2 juta ton. Itu artinya ya impor 1 juta ton,” ujarnya seusai acara APEC Wrokshop, Kamis (20/9). Hitungan Perum Bulog itu, katanya, moderat sehingga stok beras pada akhir tahun 1 juta ton. Ken-
Investor Asing Sektor Real Estate Incar Indonesia Jakarta, Trans - Para investor asing di sektor real estate tengah mengincar Indonesia sebagai tempat investasi seiring kondusifnya pertumbuhan makro ekonomi. Rusmin Lawin, Sekretaris Jenderal Federasi Real Estate Internasional (FIABCI) untuk Asia Pasifik, mengatakan dalam forum CIMB ASEAN SME dijelaskan bahwa terdapat tiga pasar potensial untuk investasi di sektor real estate di Asia Tenggara. “Ketiga negara itu adalah Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Indonesia karena kondusifnya ekonomi makro, Thailand karena industri pariwisatanya, dan Kamboja karena dia baru membuka diri terhadap investasi asing,” ujarnya. Menurutnya, selain kondisi ekonomi makro, daya tarik Indonesia bagi investor asing lainnya adalah proyek perbaikan infrastruktur nasional melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Dia menambahkan faktor masuknya Indonesia sebagai salah satu negara yang pasarnya diprediksi paling berkembang bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Turki yang dilansir oleh Goldman Sachs Asset Management beberapa waktu lalu, juga menjadi faktor penarik para investor asing. “Para investor asing yang tengah menjajaki sektor real estate Indonesia ini kebanyakan berasal dari Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Hongkong, hingga Eropa. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya mereka juga membentuk joint venture dengan pengembang lokal,” terang Rusmin. | Fiq
Kadin Tak Persoalkan Kenaikan TDL Jakarta, Trans - KADIN setuju dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mengurangi beban subsidi, asal penghematannya direlokasi ke hal-hal yang lebih tepat sasaran. Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN), mengakui pelaku usaha merupakan kelompok yang paling banyak memanfaatkan subsidi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, sampai dengan Juli 2012, pemakaian akhir listrik untuk golongan industri dan komersial mencapai 52,7% dari total pemakaian listrik nasional. “Subsidi sangat membebani APBN. kita mengatakan nggak setuju kalau ini [subsidi] berlangsung terlalu lama. Marilah dikoreksi. Menurut hemat saya sih langsung saja [kenaikannya],” ujar Suryo dalam press conference di Hotel J.W. Marriot (Rabu 19/9). Menurut Suryo, KADIN telah mengantisipasi kenaikan TDL dan mengakui kenaikan TDL akan berdampak pada peningkatan biaya produksi sehingga mungkin menaikkan harga. Dia memperkirakan kenaikan biaya produksi sekitar 5%. Lebih lanjut, Suryo menekankan subsidi tidak perlu benar-benar dihilangkan, tetapi harus direlokasi ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti infrastruktur atau pendidikan. Mekanisme Pasar Suryo bahkan mengatakan kalau perlu subsidi energi dihilangkan dan harganya dilepaskan ke pasar. “Yang memanfaatkan [subsidi energi] mayoritas adalah yang mampu,” tegasnya. Dia meyakini pengusaha akan siap menghadapi kondisi tersebut. “Bayangkan, hampir Rp300 triliun [penghematan karena pengurangan subsidi]. Itu kalau dipakai untuk pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan peluang usaha, kan dimanfaatkan oleh pengusaha juga,” pungkasnya. | Firman
dati demikian, Suwono mengharapkan Bulog masih dapat memaksimalkan penyerapan beras petani sampai akhir tahun ini. Jika Bulog masih dapat memaksimalkan penyerapan beras dalam 4 bulan terakhir ini, kemungkinan impor beras kurang dari 1 juta ton. Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso memroyeksikan masih dapat menyerap beras sekitar 300.000-600.000 ton hingga akhir
tahun. Namun, pada kondisi normal, mampu menyerap beras petani 400.000 ton dan skenario terjelek hanya akan ada tambahan pengadaan beras 300.000 ton. Per 6 September 2012, Perum Bulog telah menyerap 2,94 juta ton beras atau naik 6,71% dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, stok beras Bulog sampai saat ini sekitar 2,2 juta ton.
Artinya, dengan prediksi penambahan 300.000 ton ditambah asumsi penyaluran 1,2 juta—1,3 juta ton, Bulog masih memiliki pasokan minimal 1,1 juta ton pada awal tahun depan. Jika, stok akhir beras Bulog pada akhir tahun ini hanya 1,1 juta ton, Bulog akan mengimpor beras sebanyak 900.000 ton untuk memenuhi persyaratan stok akhir tahun sebanyak 2 juta ton.
Suswono menegaskan importasi beras tidak ada kaitanya dengan Kementerian Pertanian, karena impor tersebut bergantung terhadap kemampuan Bulog dalam menyerap beras di dalam negeri. Jika Perum Bulog mampu menghimpun stok akhir tahun ini 2 juta ton beras, tidak perlu untuk impor. “Harapan saya masih ada panen sekarang, tingal Bulog lebih optimal.” | Dasuki Harun
Operasi Minyak & Gas
Banggar DPR Setujui Alokasi US$15,5 Miliar Untuk 2013 Cost recovery bisa ditekan, karena kalau semakin besar keuntungan akan berkurang. Jakarta, Trans - Badan Anggaran DPR menyetujui besaran biaya operasi minyak dan gas yang dikembalikan negara (cost recovery) pada 2013 sebesar US$15,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPR Satya W Yudha mengatakan dengan disetujuinya nilai cost recovery ini akan ada tambahan penerimaan dari sektor hulu Minyak dan Gas Bumi pada 2013 sekitar US$ 1 miliar. “[Cost recovery Tahun depan] Tidak jauh berbeda dengan [alokasi] tahun 2012 yakni sekitar US$ 15,5 miliar,” ujarnya Jumat (21/9). Pada 2012, angka cost recovery yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sekitar US$15,16 miliar, sedangkan realisasi pada 2011 sebesar US$15,5 miliar. Adapun untuk realisasi nilai cost recovery pada 2012 sampai saat ini sekitar US$ 13,5 miliar. “Kami inginnya cost recovery bisa ditekan. Karena kalau semakin besar keuntungan akan berkurang,” jelasnya.
FOTO | ILUSTRASI
Kilang Minyak
Berdasarkan APBNP 2012, besaran cost recovery terdiri dari pengeluaran eksplorasi US$1,166 miliar dan pengembangan US$ 3,349 miliar. Belanja produksi yang terdiri dari operasi, Enhance Oil Recovery (EOR), pemeliharaan, dan lainnya US$ 7,657 miliar, untuk Duri Steamflood US$ 1,767 miliar, dan belanja administrasi US$1,22 miliar. Pengeluaran cost recovery untuk minyak terbesar berasal dari PT Chevron Pacific Indonesia dari
Blok Rokan dan Siak termasuk Duri Steamflood yakni US$3,113 miliar atau US 24,65 per barel dengan rencana produksi 345.000 barel per hari. Kemudian, PT Pertamina EP sebesar US$1,104 miliar atau US$ 22,35 per barel untuk produksi 135.000 barel per hari. Pacu Produksi Minyak Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan proyek pengurasan tahap lanjut
(Enhanced Oil Recovery/EOR) injeksi Kimia dapat berkontribusi pada peningkatan cadangan dan produksi. Saat ini, ada tiga uji Lapangan Proyek EOR Injeksi Kimia pada 2012, yakni Lapangan Minas dengan operator PT Chevron Pacific (CPI), Lapangan Kaji-Semoga (Medco EP), dan Lapangan Tanjung (PT Pertamina EP). Donny Indrawan, Manager Corporate Communication PT CPI mengatakan proyek EOR ini meru-
pakan salah satu komitmen untuk terus melakukan terobosan dalam penggunaan teknologi EOR. “Direncanakan Surfactant (SFT) 2 diinjeksikan pada September – Oktober 2012,” kata Donny kepada Bisnis, Kamis (20/9). Yang pasti, akan terus mempertahankan dan meningkatkan produksi lapangan-lapangan tua yang ada. Pihak BP Migas mengungkapkan PT Chevron Pacific Indonesia berpotensi memiliki tambahan produksi minyak 170.000-180.000 barel per hari (bph) di lapangan Minas, Riau, bila hasil pengurasan tahap lanjut (Enhanced Oil Recovery/ EOR) yang akan dilakukan berhasil. Potensi produksi dari kegiatan EOR Chevron itu kemungkinan baru terjadi pada 2020-2021 bila EOR yang kini baru akan dilakukan uji lapangan (field trial) berjalan lancar. Menurutnya, kegiatan EOR ini akan menggunakan sistem injeksi kimia yang direncanakan akan diinjeksikan kali pertama pada September ini. Saat ini produksi minyak dari lapangan Minas sekitar 140 ribu bph. “Jika uji lapangan (field trial) ini berhasil, diperkirakan akan menambah produksi 1.000 bph. Tapi uji coba lapangan ini juga membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun,” ungkapnya. | Ars
Bongkar Muat
Tambahan Biaya Alat Mekanis Diprotes Jakarta, Trans - Pelaku usaha keberatan adanya tambahan biaya terkait kewajiban penggunaan alat mekanis jenis Gantry Lufting Crane (GLC) untuk kegiatan bongkar muat barang curah dan breakbulk (nonpetikemas). Penerapan alat itu di seluruh dermaga konvensional yang dikelola Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk di Multi Terminal Indonesia (MTI). Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Kadin DKI Jakarta Widijanto mengatakan selain belum pernah disosialisasikan kepada pengguna jasa, kewajiban menggunakan alat bongkar muat yang baru milik Pelindo II itu juga menyebabkan pemilik barang harus menanggung tambahan biaya mekanis Rp17.000/Ton di tambah PPn 10%. “Jika menggunakan alat tersebut ada tambahan biaya bongkar
muat yang berasal dari mekanis mencapai Rp18.400/Ton. Ini belum pernah disosialisasikan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Ini kan sama halnya penetapan sepihak,” ujarnya, Sabtu (22/9). Padahal, biaya penanganan bongkar muat barang jenis curah cair, curah kering maupun breakbulk telah diatur melalui kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. “Namun mengapa sekarang ini, pemilik barang diwajibkan membayar lagi biaya tambahan mekanis itu dengan alasan Pelindo II menyiapkan investasi alat baru jenis GLC di dermaga Priok,” tanya Widijanto. Dia mengatakan, kewajiban menggunakan alat mekanis jenis GLC untuk bongkar muat itu sudah disampaikan oleh manajemen MTI maupun Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok,
melalui surat edaran kepada pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Dokumen yang diperoleh Bisnis, bahwa Manajemen MTI telah menyampaikan kewajiban penggunaan alat Gantry Lufting Crane (GLC) itu melalui surat edaran kepada pengguna jasa di terminal multipurpose tersebut No:TM.12/ 1/12/MTI-2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani Direksi MTI Dede Martin. Sedangkan Manajemen Pelindo II Tanjung Priok menyampaikan hal yang sama melalui Surat Edaran General Manager Pelindo II Tanjung Priok No:FP.0003/103/ 10/C-TPK-2012 yang ditandatangani Cipto Pramono tanggal 21 September 2012. Tarif Liar Relokasi Kontener Marak Pungutan tarif pelayanan pindah lokasi penumpukan (PLP)
atau relokasi general cargo/breakbulk di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dilakukan mitra PLP di pelabuhan itu kini mulai liar dan tidak terkendali menyusul telah kedaluarsanya tarif pelayanan tersebut sejak Juli 2012. Widijanto, Ketua Komite Tetap Kadin DKI Jakarta bidang kepabeanan dan perdagangan ekspor impor mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan keluhan pemilik barang impor yang dikenakan tarif relokasi lebih tinggi dari kesepakatan tarif sebelumnya. “Sekarang dipungut oleh mitra PLP tarif lebih tinggi bahkan ada yang mengenakan surcharge [biaya tambahan],” ujarnya kepada Bisnis pagi hari ini Selasa (18/9). Dia menyayangkan lambannya operator Pelabuhan Tanjung Priok membenahi persoalan tarif relokasi itu yang sudah kedaluwarsa atau habis masa berlakunya
sejak 15 Juli 2012. “Selama ini yang menikmati tarif relokasi itu adalah mitra PLP yang sebagian besar hanya berperan sebagai broker/makelar perpindahan kargo,” tuturnya. Widijanto mengatakan, pembiaran tarif yang kedaluwarsa berpotensi menambah beban biaya logistik melalui pelabuhan. Pasalnya, kata dia, pemilik barang tidak memiliki kepastian biaya yang dikeluarkan. “Seperti halnya tarif pelayanan barang impor berstatus LCL [less than container load] yang juga sudah kedaluwarsa hampir dua tahun tetapi dibiarkan hingga saat ini,” paparnya. Dia mendesak Pelindo II dan semua stakeholders terkait di Pelabuhan Tanjung Priok segera duduk bersama untuk mengkonsolidasi ulang tarif-tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan tersebut. | SN
BBM Bersubsidi
Pembagian Tambahan Kuota Tunggu Arahan Pemerintah Jakarta, Trans - Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunggu arahan pemerintah untuk mengatur pembagian tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebanyak 4,04 juta kiloliter. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan jika arahan dari pemerintah sudah turun, pihaknya akan langsung mengadakan sidang komite. Sidang komite dilakukan untuk membagi kouta BBM subsidi tambahan berdasarkan kebutuhan daerah. “Semua daerah akan diberikan karena hampir semuanya tidak cukup, khususnya untuk premium. Namun nanti per daerah jumlahnya tidak akan sama, jadi dilihat berdasarkan kebutuhan daerah,” katanya, Kamis
(20/9). Menurutnya, sidang komite akan dilakukan pekan depan. “Saat ini masih briefing per daerah soal pembatasan BBM. Sebenarnya sekarang sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga sudah bikin. Sudah ada bayangan derah yang akan dibagi tapi belum bisa dikasih tau, masih sambil dikaji.” Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan penambahan kuota per daerah akan diputuskan dalam waktu dekat oleh BPH Migas. Berdasarkan data Pertamina yang belum diaudit per 30 Agustus 2012 tersebut, penyaluran Premium di DKI sudah 1,41 juta kiloliter, sudah over kuota 37,4 % di atas alokasi Agustus 1,03 juta kiloliter.
FOTO | ILUSTRASI
Depo BBM.
Penyaluran Premium terbesar terjadi di Jawa Barat dengan volume 3,04 juta kiloliter hingga 30 Agustus. Jumlah ini 24,3 % di atas kuota yang disediakan untuk Jawa Barat hingga
Agustus sebesar 2,44 juta kiloliter. Tambah Kuota 4,04 Juta Kiloliter Sebelumnya Pemerintah dan
Komisi VII DPR RI sepakat menetapkan penambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 4,04 juta kiloliter sampai dengan Desember 2012 mendatang. “Ya, Komisi VII DPR sepakat menyetujui usulan kami,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR mengenai Pembahasan dan Penetapan Over Kuota BBM subsidi Tahun 2011 dan 2012, tadi malam (17/ 9). Menurutnya, hasil keputusan raker itu segera diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, sementara pihak DPR meneruskan keputusan itu kepada Badan Anggaran DPR. Jero mengatakan per-
mintaan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 4,04 juta kiloliter disebabkan realisasi konsumsi BBM subsidi yang selalu over kuota hingga 11 %. “Per Agustus 2012 realisasi konsumsi BBM subsidi mencapai 29,48 juta kiloliter atau over kuota ratarata tiap bulan mencapai 11%, “ tuturnya. Dia menambahkan dari tambahan 4,04 juta kiloliter itu, pemerintah meminta tambahan 3,43 juta kiloliter untuk premium, 1,11 juta kiloliter untuk solar, dan 0,22 juta kiloliter untuk LPG 3 kg. Pemerintah juga meminta tambahan kuota LPG 3 kg lantaran meningkatnya kesadaran masyarakat yang beralih dari menggunakan minyak tanah ke LPG 3 kg, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
DPR juga memutuskan untuk menyetujui pembayaran tambahan kuota BBM subsidi pada 2011 yang mencapai 1,27 kiloliter. “Soal itu urusan kami. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan”. Mengenai berapa nilainya, Jero tidak merinci lebih lanjut. Jero menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi permintaan tambahan kuota BBM subsidi a.l.program pengaturan BBM subsidi yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, peningkatan penjualan motor dan mobil, tingginya disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. “Belum lagi kuota BBM subsidi di beberapa daerah yang sudah hampir habis,” jelasnya. | Fadhil/Ziqri