Koran Transaksi Edisi 252

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

www.korantransaksi.com

Redaksi : Jl. Teratai 3 Blok i 3 No. 23 Taman Modern, Pulogebang Telp. (021) 46822277 - 46836848, Fax: (021) 46824807, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id

Jumhur Harapkan APEC Ubah Rezim Imigrasi Konservatif Jakarta, Trans Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengharapkan, pertemuan pemimpin APEC di Vladivostok, Rusia 8-9 September mengubah rezim imigrasi konservatif deFOTO | IST ngan menerima konJumhur Hidayat sep migrasi tenaga kerja asing.

“Negara-negara Eropa masih banyak menerapkan pola dan semangat rezim imigrasi konservatif dengan menolak masuknya tenaga kerja asing dari luar Eropa,” ujar Jumhur saat menyampaikan “Pidato Kebangsaan” dalam halal bihalal dan silaturahim kepemudaan yang diadakan Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (POKNAS) di Jakarta, Jumat (7/9).

Acara itu dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng serta dihadiri sejumlah ormas kepemudaan tingkat pusat dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pertemuan tahunan pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) antara lain dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jumhur mengatakan sikap konservatif imigrasi yang dianut negara-negara Eropa dalam mempersulit kehadiran tenaga kerja asing akan memperlambat arah peningkatan ekonomi secara lebih produktif di Eropa.

“Tingkat pertumbuhan orangtua yang cukup lama usianya dan terus membesar angkanya di negara-negara Eropa, otomatis berakibat lambannya mesin-mesin

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Senin, 10 - 23 September 2012

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

No. 252 TAHUN KE - XIII

NCW Dukung Pengusutan Percaloan Penerimaan CPNS di Kanwil Kemenkumham Lampung dalam percaloan CPNS itu.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Kanwil Kemenkumham Lampung membuka penerimaan calon PNS untuk 109 formasi.

Jumlah pelamar mencapai 7.000 orang, sementara yang mengikuti seleksi tertulis saat ini adalah 1.700 orang.

“Bila terbukti, ada keterlibatan oknum, yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas, termasuk penyelesaian kasusnya di pengadilan. Apalagi Menteri Hukum dan HAM memang bertekad untuk mendapatkan pegawai yang bersih dan sesuai dengan prosedur. Pengawasan penerimaan CPNS Kemekumham memang harus melibatkan beberapa unsur eksternal,” ujarnya.

Bersambung hal 7 ...

Mutasi Polri

Irjen Djoko Susilo Dicopot Jakarta, Trans Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Akpol. Dia digantikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anang Iskandar.

“Benar” kata KaFOTO | IST bag Penum Mabes Irjen Djoko Susilo Polri, Kombes Agus Riyanto, kepada saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/9) lalu.

Agus menjelaskan, pergantian itu berlaku mulai hari ini. Selanjutnya, Irjen Djoko Susilo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri. Sementara Anang Iskandar sendiri akan digantikan oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen (Pol) Suhardi Aliyus. “Penggantinya Suhardi, Wakapolda Metro Jaya,” ujar Agus.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Anang Iskandar membenarkan hal itu. “Benar, Alhamdulillah ,” kata Anang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Irjen Djoko Susilo adalah mantan Kakorlantas Polri.

Dia diangkat menjadi Gubernur Akpol pada Februari 2012 lalu. Bersama Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Selain mereka, KPK juga sudah menetapkan pihak swasta Bambang Sukotjo sebagai tersangka. | SN

FOTO | IST

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di ruangan Bandara Raden Inten II Branti Lampung, Senin (3/9), langsung menginterogasi dua oknum PNS Kemenkumham Lampung yang diduga terlibat praktik percaloan penerimaan PNS mengumpulkan dana Rp805 juta.

Bila terbukti ada keterlibatan oknum tertentu, yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.

Jakarta, Trans – Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Drs Syaiful Nazar, mendukung langkah Kemen-

terian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melakukan pengusutan tindakan percaloan peneriman calon PNS, yang

diduga melibatkan dua oknum PNS Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, dengan nilai percaloan rekrutmen CPNS sebesar Rp800 juta lebih.

“Saya mendukung pengusutan kasus dugaan praktik percaloan penerimaan calon PNS di lingkungan di Kemenkumham Provinsi Lampung. Tidak masa-

lah, kasus ini kini tengah ditangani langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,” ujar Syaiful kepada Koran Transaksi, di Jakarta, Sabtu (8/9) lalu.

Namun, Syaiful mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat teras

Bersambung hal 7 ...

Sapi Impor Ilegal

Bea Cukai Serahkan Kasus 118 Kontainer Ke Balai Karantina Jakarta, Trans - Bea dan Cukai menyerahkan kasus penyelundupan sapi impor secara ilegal sebanyak 118 kontainer asal Australia yang dilakukan oleh satu importir kepada Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agus Yulianto mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami 118 kontainer berisi sapi yang ditengarai ilegal.

“Didalami dulu. Ada informasi, kalau mereka tidak punya izin,” ujarnya di sela pemantauan sayur dan buah impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Sapi impor ilegal

1.752 Peserta Ikuti Tes CPNS Kemenkumham Jakarta, Trans - Tes masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) digelar serentak di 90 titik lokasi di seluruh Indonesia, Sabtu (8/9).

Sedangkan tes CPNS Kemenkumham digelar di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diikuti 1.752 orang.

Ujiannya berbentuk tertulis, antara lain terdiri dari soal-soal pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan. Sementara itu, pelaksanaan ujian dilaksanakan mulai dari pukul 08.30-11.10 di ruang terbuka sehingga cuaca yang sangat panas membuat para peserta sibuk menghindari teriknya cahaya matahari.

Selain itu, cara menjawab

Dua Oknum PNS Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, di Bandarlampung, Senin (3/9), mengungkapkan ada dua oknum PNS Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung yang diduga terlibat praktik percaloan penerimaan PNS. Denny menegaskan bahwa dirinya tengah menangani langsung kasus percaloan itu. Dia pun mengaku datang ke Lampung untuk langsung mengusut kasus itu, karena menilai sebagai persoalan yang serius dan berlangsung di lingkungan dalam Kemenkumham itu sendiri. “Kasus ini terjadi di tempat saya bekerja, dan ternyata sudah ada banyak korbannya,” ujar Denny.

FOTO | DOC

Tes CPNS Kemenkumham

dengan cara melingkari menggunakan pensil juga terlihat sulit karena tidak adanya meja untuk alas bagi para peserta dalam menjawab soal.

Ketua Umum Nasinal Corruption Watch (NCW), Drs Syaiful Nazar, mengharapkan agar tes masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa berjalan dengan baik. Masyarakat, kata dia, tidak perlu curiga dengan pelaksanaan tes CPNS tersebut.

“Memang sebelumnya ada kasus dalam penerimaan CPNS, namun saya yakin tes CPNS tahun akan lebih baik, khususnya di lingkungan Kemenkumham,” ujarnya optimis.

Di 90 Lokasi Pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan serentak pada 8 September 2012 di sekitar 90 lokasi.

Ujian tersebut memperebutkan sebanyak 14.560 kursi PNS yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah. Selain itu, untuk CPNS dari pendidikan kedinasan sebanyak 4.126.

Berdasarkan situs resmi CPNS, tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium.

Bersambung hal 7 ...

Pilkada DKI & Perubahan PASANGAN Jokowi-Ahok pada 20 September 2012 ini akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, dengan pasangan Foke-Nara. Pada putaran pertama, keunggulan Jokowi-Ahok terbilang sangat fenomenal. Masyarakat Jakarta yang heterogen rupanya mengharapkan perubahan. Figur yang diinginkan adalah yang sungguh-sungguh bisa mendengarkan aspirasi mereka.

Tiga bersahabat, Bang Trans, Kakung, dan Dulloh, yang baru selesai melaksanakan sholat Isya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, juga punya pilihan sendiri-sendiri. “Saya tetap ingin memilih figur yang saya yakini bisa melakukan perubahan,” kata Dulloh, bersemangat sambil mengepalkan jari tangan di emperan mesjid itu.

Lebih spesifik, Kakung mengatakan akan memilih kandidat pemimpin DKI Jakarta yang diyakininya bisa mewujudkan tata kota yang memanusiakan warga DKI. “Ada ruang publik untuk rekreasi dan bersosialisasi, ada ruang terbuka hijau di setiap RW. Jakarta saat ini terlalu sumpek, berdebu, kotor, dan tidak tertata. Pemimpin itu juga harus mampu mengurai kemacetan lalu lintas, dan melakukan penurunan tingkat kemacetan,” katanya dengan percaya diri.

Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

NO.252. TH XIII

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM Tersangka Kasus Kemenag Diduga Terima Suap Rp10 Miliar

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

vonis

Sindikat Narkotika Antar Pulau Divonis 20 Tahun Penjara Jakara, Trans - Rasa penyesalan, memang selalu datang terlambat. Hal itu jugalah yang dialami oleh terdakwa Satam Bandiaji, Aswani, Irwansyah dan terdakwa Dedi Ilham. Ya, akibat ketidak jelian, mereka harus siap menjalani kehidupan yang baru dari dalam teralis besi.

Bisnis narkotika! Itulah yang dijalankan para terdakwa itu, namun berhenti tatkala anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menangkap mereka.

Ketika diperiksa, dari dalam tas koper milik terdakwa Satam Bandiaji dan milik terdakwa Aswani ditemukan pil ekstacy sebanyak 100.000 butir. Sedangkan dari tas ransel milik terdakwa Irwansyah dan milik terdakwa Dedi Ilham ditemukan shabu-shabu seberat 20 Kg. Dari pengakuan terdakwa Satam Bandiaji, Aswani, Irwansyah dan terdakwa Dedi Ilham, terungkap bahwa mereka disuruh oleh La Ode Masri (DPO) untuk mengantarkan narkotika itu dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) menuju Jakarta.

Apabila sudah sampai narkotika itu, rencananya akan diserahkan kepada terdakwa Ling-ling alias Aling. Upah yang akan diterima setelah mengantarkan narkotika itu adalah sebesar Rp2 juta sampai Rp5 juta per orang. Namun, sebelum narkotika itu diserahkan, mereka sudah ditangkap polisi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Yuswandi SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Satam Bandiaji, Aswani, Irwansyah dan terdakwa Dedi Ilham telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka Para terdakwa dituntut agar dijatuhi hukuman pidana selama seumur hidup.

Namun, dalam inti surat pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh Syahroni SH selaku penasehat hukum terdakwa, menilai bahwa tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU sangat memberatkan kliennya. Pasalnya, selama proses persidangan itu berjalan, kliennya tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui semua kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah bermusyawarah, majelis hakim yang dipimpin oleh Raden Anton Widyo Priyono SH MH yang didampingi hakim anggota IGK Adynatha SH MH dan Ajidinnor SH MH, akhirnya menjatuhkan vonis kepada terdakwa Satam Bandiaji, Aswani, Irwansyah dan terdakwa Dedi Ilham dengan hukuman pidana masing-masing selama 20 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.

Selain itu, para terdakwa harus membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda itu tidak dibayar, maka para terdakwa itu harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama enam bulan. Para terdakwa pun tetap ditahan.

Sementara itu, karena tidak terbukti memiliki dan menyimpan narkotika, terdakwa Ling-ling alias Aling dan terdakwa Dino Batara Rimba, akhirnya divonis bebas. | Aston

Penyuapnya belum terungkap. KPK masih mengembangkan kasus ini.

Jakarta, Trans - Teka teki apakah Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar ditahan atau tidak akhirnya terjawab sudah. Penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka penerima suap dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Al Quran dan laboratorium untuk madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama itu.

“Jadi baru saja penyidik KPK dalam rangka untuk kepentingan penyidikan melakukan penahanan terhadap tersangka ZD,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jumat (7/9).

Menurut Johan, penahanan terhadap Zulkarnain di rutan Jakarta Timur cabang KPK. Zulkarnain ditahan sejak tanggal 7 September hingga tanggal 26 September. “Untuk kepentingan penyidikan ZD ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK untuk 20 hari pertama,” katanya.

Politisi Partai Golkar tersebut diduga telah menerima suap terkait pembahasan anggaran untuk proyek-proyek di Kemenag hingga mencapai Rp10 miliar. Atas perbuatannya, Zulkarnain dijerat dengan

FOTO | IST

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar (tengah) tiba di Gedung KPK.

Pasal 12 huruf a atau b subsidair Pasal 5 Ayat (2) dan lebih subsidair lagi Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 KUHP. Selain Zulkarnain, lanjut Johan, anak kandung anggota dewan itu yang bernama Dendy Prasetya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meski begitu, ia mengakui bahwa pemberi suap dalam kasus ini belum terungkap. Untuk itu lembag-

anya akan menggali kasus ini.

Menurut Johan, suap yang diterima Zulkarnain kini bertambah dari semula sebesar Rp4 miliar menjadi Rp10 miliar. Penambahan angka suap dalam kasus ini terungkap dari serangkaian pengembangan penyidikan yang selama ini dilakukan lembaganya. Nilai suap tersebut pun masih bisa bertambah lagi.

“Maka itu, saya bilang dalam perkembangan penyidikan terjadi kenaikan. KPK menemukan atau

menduga bahwa uang yang diterima oleh ZD maupun DP itu di atas Rp10 miliar. Ini yang sedang diproses dalam penyidikan, termasuk tentu pemberinya,” tutur Johan.

Sementara itu, Zulkarnain mengaku bingung terkait perkara yang melilitnya. Ia merasa dirinya tak bersalah dalam kasus ini. Meski begitu, Zulkarnain menghormati keputusan KPK yang menahan dirinya.”Saya tetap merasa prinsip asas praduga tak bersalah, tetapi

saya tetap mengikuti prosedur yang berlaku di KPK,” ujarnya.

Sejumlah aset tersangka Zulkarnain sendiri telah disita oleh KPK. Aset tersebut berupa sejumlah bangunan dan rekening. Tapi Johan mengaku belum mengetahui total nilai aset yang disita. Terkait kasus ini, menurut dia, tak tertutup kemungkinan diterapkannya pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang ada bukti-bukti yang mendukung.

Tak Ikut Tender Dalam kesempatan yang sama, Zulkarnain menegaskan bahwa perusahaan anaknya tak ikut tender pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kemenag. Untuk mekanisme tender sendiri seluruhnya ada di tangan pemerintah, yakni Kemenag. “Perusahaan anak saya nggak ikut tender. Sama sekali nggak ikut, bagaimana dia menang. Tender saja nggak ikut,” katanya.

Mengenai ini, Johan membenarkan bahwa perusahaan Dendy bukanlah pemenang tender. Dalam kasus ini, Dendy diduga ikut membantu ayahnya dalam kepengurusan anggaran di DPR. Tapi sayangnya ia tidak bisa menyebutkan secara detail yang dimaksud dengan modus kepengurusan anggaran itu.

“Memang benar atau memang diinformasikan bahwa perusahaan DP ini bukan pemenang tender.

Tetapi dalam konteks kasus ini DP diduga juga ikut membantu ZD dalam kaitan dengan pengurusan anggaran,” tutur Johan. | Chandra

Penggunaan Pasal 18 UU Tipikor Untuk Efek Jera Jakarta, Trans - Penggunaan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terdakwa suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora, Angelina Sondakh dipercaya KPK sebagai sebuah upaya menimbulkan efek jera. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, efek jera tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ke depannya.

“KPK berusaha semaksimal mungkin mengembalikan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ini langkah untuk membuat pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera atau deterrent effect,” ujar Johan di kantornya, Jumat (7/9).

Pasal 18 lumrah digunakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korup-

si. Sedangkan untuk pasal suap menyuap seperti yang didakwakan ke Puteri Indonesia tahun 2001 itu jarang dipakai selama ini.

Penggunaan Pasal 18 dalam dakwaan Angie yang diduga menerima suap merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi.

Meski begitu, Johan menambahkan, hasil apakah pasal itu bisa dikenakan ke Angie atau tidak terdapat di dalam putusan hakim yang didasari dari keterangan saksi-saksi di pengadilan dan barang bukti yang ada.

Johan menegaskan, langkah awal untuk mengembalikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di perkara Angie telah dilakukan lembaganya jauh saat perkara ini masih dalam tahap penyidikan. Hal tersebut terlihat dari adanya sejumlah aset diduga milik Angie seperti bangunan dan rekening yang diblokir dan disita oleh KPK. “Ini terobosan

dan patut diapresiasi. Sebagai upaya untuk bisa mengembalikan uang hasil dari tindak pidana korupsi,” tutur Johan.

Harus masuk akal Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang Adami Chazawi menilai dakwaan suap menyuap dalam perkara tindak pidana korupsi tak bisa dijunctokan dengan Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi. Apalagi jika alasannya hanya untuk menimbulkan efek jera. “(Alasan) Efek jera harus masuk akal. Gak bisa ngarang-ngarang,” ujar Adami saat dihubungi hokum online, Sabtu (8/9).

Adami beralasan dalam perkara suap menyuap bebannya ada pada pihak yang menyuap. Kecuali, lanjut Adami, akibat dari suap menyuap tersebut menimbulkan kerugian negara. Misalnya, karena suap tersebut nilai bangunan yang menjadi proyek dalam perkara itu

berkurang.

Namun, pembuktian untuk hal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena penghitungan nilai bangunan yang menjadi kerugian negara akan sulit dilakukan.

“Untuk menghitung dalam nilai bangunan tersebut terdapat kerugian negara bisa digunakan ahli konstruksi,” katanya.

Angie didakwa telah menerima suap dari Permai Grup, perusahaan milik M Nazaruddin sebesar Rp12,5 miliar dan AS$2,35 juta. Suap yang diberikan melalui Mindo Rosalina Manulang ke Angie ini lantaran isteri Almarhum Adjie Massaid itu telah mengupayakan alokasi anggaran untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kemendiknas dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kemenpora.

Pemberian suap ini diberikan secara terus menerus mulai Maret

2010 hingga November 2010. Suap tersebut diberikan agar anggaran proyek yang dialokasikan di kedua kementerian itu sesuai dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek itu akan dikerjakan Permai Grup atau pihak lain yang telah dikoordinasikan Permai grup.

Atas perbuatannya tersebut, Angie didakwa melanggar dakwaan kesatu yakni Pasal 12 huruf a jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo.

Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan ketiga Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

| Elman Sihombing

Kurir Narkotika Asal Malaysia Dituntut Seumur Hidup Jakarta, Trans - Kendati sempat tertunda, sidang lanjutan kurir narkotika atas nama terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu yang merupakan Warga Negara Malaysia kembali dilanjutkan.

Karu diadili secara terpisah dengan rekan-rekannya, yakni terdakwa Naden alias Raju, Abdul Kodir bin Abdul Karim, Musriyanto, Bobby alias Ibob, Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek, Johari alias Jo bin Jumahad dan terdakwa Muhammad Soud alias Utex.

Pada sidang sebelumnya, saksi Supriyanto, Ridwan Arifin dan Agung Hermanto yang tak lain merupakan anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, mengatakan bahwa awalnya mereka tidak kenal dengan para terdakwa.

Ketiga saksi itu mengungkapkan, jaringan (kurir) narkotika itu mulai terungkap saat terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa

Musriyanto turun dari Kapal Motor (KM) Lambelu tujuan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) –Jakarta, dan berhasil ditangkap disekitar wilayah pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Ketika digeledah, dari dalam tas koper merek Pollo warna putih milik terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim ditemukan shabu-shabu sebanyak 8 bungkus. Sedangkan dari dalam tas koper merek Pollo warna hitam milik terdakwa Musriyanto, ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 bungkus.

Ketiga saksi itu juga mengatakan, mereka sempat membawa terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto untuk melakukan pengejaran terhadap rekan-rekannya. Karena kehabisan tiket kereta api (KA), pengejaran dilanjutkan dengan menggunakan bus angkutan umum.

Begitu tiba di penginapan “Galaxi” Jalan Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng, Waru, Si-

doarjo, JawaTimur, terdakwa Johari alias Jo bin Jumahad, Muhammad Soud alias Utex dan terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, berhasil ditangkap.

Sementara itu, saksi Budi Purwanto yang juga anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan, terdakwa Naden alias Raju sempat kabur (melarikan diri), namun berhasil ditangkap di Bandara Polonia, Medan.

Dari tangan terdakwa ditemukan 1 unit HP berikut uang tunai senilai 3000 Ringgit yang diduga sebagai hasil komisi dalam mengedarkan narkotika.

Menurut pengakuan terdakwa, narkotika yang sudah diedarkan itu, didapat dari terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu yang dikirim dari Malaysia.

Sedangkan aksi Sucipto yang juga anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, yang

mengaku ikut menangkap terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto, mengatakan bahwa dari tangan para terdakwa memang berhasil ditemukan 2 buah tas koper yang berisi narkotika jenis shabu-shabu.

Saat penangkapan itu terjadi, dua rekan terdakwa, yakni terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek dan terdakwa Bobby alias Ibob berhasil kabur sambil membawa 2 buah tas koper.

Berdasarkan isi SMS yang ada dalam HP milik terdakwa, saksi bersama dengan anggota tim lainnya, langsung melakukan pengejaran hingga ke wilayah Sidoarjo, Jawa-Timur.

Namun, di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto mengatakan bahwa profesi mereka hanya sebagai nelayan kecil.

Mengenai barang haram, kedua terdakwa itu mengatakan bahwa mereka disuruh oleh

Syamsul (DPO) untuk membawa 2 buah tas koper yang berisikan pakaian biasa ke Jakarta dengan imbalan sebesar Rp2 juta ditambah ongkos tiket.

Mereka menerima tawaran, karena buruknya cuaca sehingga tidak bisa melaut (cari ikan).

Tanpa menaruh curiga, kedua terdakwa langsung berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) menuju Jakarta, dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Lambelu.

Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mereka malah ditangkap polisi.

Ketika dibuka, tas koper yang dibawa itu, ternyata berisi shabu-shabu.

Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek dan terdakwa Bobby alias Ibob, mereka sudah mengenal Syamsul (DPO) sejak 7 tahun lalu.

Kedua terdakwa mengatakan, semenjak berangkat dari

Pelabuhan Tanjung Pinang, menuju Jakarta, mereka baru menyadari bahwa terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto ternyata ikut menjadi penumpang di dalam Kapal Motor (KM) Lambelu.

Merasa tidak mau berterus terang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH langsung bertanya, “Saudara terdakwa, ketika saudara diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, saudara sudah mengakuinya. Namun, begitu saudara diperiksa di kantor pengadilan, mengapa saudara tidak mau mengaku? Apakah ada yang saudara sembunyikan?”

Begitu mendengar pertanyaan dari JPU itu, para terdakwa hanya bisa terdiam.

Senin, 2 September 2012, pukul 14.10 wib, JPU Dody W Leonard Silalahi SH dan Supriyanto SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu,

Naden alias Raju, Abdul Kodir bin Abdul Karim, Musriyanto, Bobby alias Ibob, Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek, Johari alias jo bin Jumahad dan terdakwa Muhammad Soud alias Utex, telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pada terdakwa itu dituntut agar dijatuhi hukuman pidana selama seumur hidup.

Begitu mendengar Kliennya dituntut seumur hidup, Suhardjo SH selaku penasehat hukum terdakwa langsung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan pembelaan.

Hakim Ketua Puji Astuti Handayani SH MH yang didampingi hakim anggota Supomo SH MH dan Sulistiyono SH MH mengatakan, untuk mendengarkan nota pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Suyat Waniar, Drs Syamsul Bachri SH;Hans Adrian Tolongalo Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo: Martin LM; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Martin Luther; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin, Wong Goan Tjiang, Murphy AT. Palembang : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

Oknum Pejabat & Dewan Ploting Proyek Jamaluddin sebagai kepala dinas dinilai tidak menguasai bidang teknis instansi DBMPSDA yang dipimpinnya.

Bekasi, Trans – Penanganan kasus korupsi di wilayah Kabupaten Bekasi dinilai sangat lamban. Akibatnya, berbagai praktik korupsi yang bermunculan di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terus berlangsung.

“Di Dinas Bina Marga Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) misalnya, penyelewengan pembangunan infrastruktur jalan semakin terang-terangan dilakukan oleh oknum-oknum di instansi tersebut. Para rekanan kotraktor pun tampaknya semakin seenaknya mengerjakan proyek jalan,” ujar Juli Zulkipli, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Kabupaten Bekasi.

Akibatnya, lanjut Juli, baru selesai dibangun jalan yang dicor atau diaspal kembali berantakan. “Karena dikerjakan asal jadi, tanpa memperhatikan kualitas jalan yang dibangunnya,” kata Juli.

Konsultan dan Pengawas Lapangan, kata Juli, jarang sekali melakukan kontrol. Kalupun ada, mereka hanya duduk-duduk di warung kopi tanpa mau menegur rekanan yang secara kasat mata jelas-jelas mengerjakan proyek tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut. “Ini fakta di lapangan,” tegas Juli.

Juli mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya di beberapa titik proyek APBD tahun anggaran 2012, pekerjaan proyek infrastruktur jalan sangat memprihatinkan, dan terkesan hanya membuang-buang anggaran.

Namun, kata Juli, kalau mengharapkan Kejaksaan Negeri Cikarang untuk melakukan pengusutan, sangat tipis kemungkinannya. “Saya boleh katakan, ibarat ikan jauh dari api dan panggangannya ,” tambahnya.

Untuk itu, kata Juli, sudah saatnya Komisi Pemberantasan

FOTO | ANDRI

Jalan yang baru selesai dibangun kembali retak-retak, karena dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan kualitas.

Korupsi (KPK) harus turun tangan. Sebab, dari petunjuk awal yang ditemukan di lapangan, hanya sekitar 40 sampai 50 persen anggaran proyek yang dibelanjakan untuk pembangunan sebuah proyek dari anggaran yang disediakan.

Selebihnya, kata dia, masuk ke kantong pengguna anggaran yakni kepala dinas, pejabat pembuat teknik kegiatan, pejabat pembuat komitmen, konsultan, dan pejabat lainnya.

“Bayangkan, sebelum rekanan kontraktor menerima surat perintah kerja (SPK), terlebih dahulu menyerahkan uang sebesar 11 persen dari nilai proyek yang dikerjakannya, belum termasuk ongkos pengetikan, biaya papan proyek, dan upeti tutup mata kepada oknum di beberapa intansi.

Menurut Juli, kalau ditotal jumlahnya sekitar 20 persen dari nilai proyek, itu terjadi kalau kontraktor tersebut mengikuti tender. “Jika proyek didapat dari hasil ploting anggota DPRD dan atau pejabat, kontaktor mengeluarkan dan pengalihan proyek minimal 15 sampai 20 persen. Tinggal kalkulasi, berapa yang masuk untuk biaya pekerjaan proyek,” ungkapnya.

Disebutkan Juli, hasil pengamatannya di beberapa proyek jalan, rata-rata jalan yang dikerjakan itu menyalahi bestek, mulai dari masalah pengerasan

jalan yang tidak menggunakan kerangka besi.

“Kasus-kasus menarik misalnya pada Peningkatan Jalan Bojong Mangu, Kecamatan Bojong Mangu, Peningkatan Jalan Cikoronjo, Tegal Sapi, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang Baru, Peningkatan Jalan Sukamahi Cilangkara/Pasar Cibenda (Jalan Brimob), Peningkatan Jalan Pasir Randu-Jaya Mulya, Peningkatan Jalan Karang Mulya batas Kabupaten Bogor, dan Peningkatan Jalan Kp Bugel Salam Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur, dan Peningkatan Kp Togor Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Semuanya gagal konstruksi, karena dikerjakan asal jadi,” bebernya.

Juli berpendapat proyek yang dikerjakan gagal konstruksi sudah jelas sangsi dan pidana menurut Undang-Undang Kegagalan Kontruksi No 18 tahun 1999, pasal 42 ayat 2 dan 3.

“Saya punya bukti yang siap saya laporkan ke KPK,” tegasnya.

Ditambahkan, hal lain yang menyebabkan gagalnya proyek infrastruktur jalan yang dikerjakan DBMPSDA Kabupaten Bekasi, karena ketidakmampuan Jamaluddin sebagai kepala dinas dalam bidang teknis maupun manajerial.

“Jamaluddin sama sekali ti-

dak menguasai bidang teknis instansi yang dipimpinnya, sehingga aman membagi-bagi proyek, baik terhadap kroni bupati, oknum anggota dewan, dan oknum dari instansi di luar Pemkab Bekasi,” ungkapnya.

Jamaluddin dinilai hanya mencari aman. “Yang penting bagi dia mendapat jatah minimal 5 persen dari total anggaran APBD yang dikelola dinas yang dipimpinnya,” beber Juli.

Juli mengaku, pihaknya telah menyurati kepala DBMPSDA guna mengkroscek masalah cordil melewati tengah malam dan temuannya di lapangan.

Sayangnya, kata Juli, Jamaluddin tak menjawab surat yang dikirimnya. “Saya yakin, Jamaluddin tak membalas surat saya karena dia tahu memang begitu praktek pengerjaan proyek di lapangan,” kata Juli.

Sementara wakil ketua Ormas Gibas, Darsum bin Warno Suwarno juga mengatakan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi sangat memprihatinkan.

Bahkan, pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi, menurut Darsum, hanya untuk penghamburan dana APBD dan memperkaya pejabat dan oknum anggota dewan.

Dia juga menyoroti keberadaan dan kepemimpinan Jamaluddin di DBMPSDA. “Diakui atau tidak, jelas ada indikasi ada-

nya unsur Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN). Kalau tidak, mana mungkin dia bisa bertahan bertahun-tahun di dinas yang sama sekali bukan bidangnya,” tandasnya.

Sejak Jamaluddin yang bertitel sarjana hukum memimpin DBMPSDA, kata Darsun, pembangunan jalan terkesan asal jadi. “Kalau saja Kejari Cikarang konsen menjalankan tupoksinya, saya yakin pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi sudah masuk dalam pengusutan kejaksaan,” ujarnya.

Pertanyaannya kemudian mengapa pihak kejaksaan tidak melakukan pengusutan, padahal berita koran ataupun laporan Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk ke Kejari Cikarang bisa menjadi petunjuk awal dimulainya pengusutan atas dugaan penyelewengan di DBMPSDA? Setiap tahun anggaran dinas DBMPSDA dan dinas-dinas lainnya kebanjiran plotting proyek.

Ada pun tender yang dilaksanakan, menurut Darsun, hanya akalakalan dan hanya dilakukan untuk proyek yang dinilai kurang menguntungkan. Proyek inilah yang benar-benar dilelang kepada para rekanan kontraktor,” jelasnya.

Dia juga menyoroti penyataan Hasan Bisri dari Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi sebagai mitra kerja DBMPSDA, yang mengatakan agar masyarakat menjadi pengawas. Dia menilai Hasan Bisri tidak menjalankan tupoksinya, karena termasuk bagian dari plotting proyek.

“Pernyataan Hasan Bisri dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Koran Transaksi hanya pernyataan kosong. Saya tidak yakin kalau Hasan Bisri berani membongkar siapa-siapa anggota dewan yang bermain proyek APBD,” katanya.

Sejumlah kontraktor yang keberatan disebutkan jatidirinya mengatakan, akan membeberkan siapa saja anggota dewan dan oknum pejabat yang ikut bermain dengan cara memplotting sejumlah proyek APBD. “Kalau oknum-oknum itu membantah, itu adalah hak mereka. Tetapi, kami tahu informasi itu dari sejumlah pihak, termasuk oknum staf dinas bersangkutan tentang keterlibatan sejumlah oknum anggota dewan dan oknum pejabat yang memplotting proyek bukan hal baru. Ini terjadi setiap tahun anggaran,’ pungkasnya. | Andri

Harapan Warga Pembangunan Penerapan Budaya Antri Saat Mudik SD Negeri Segera Terwujud Tim Surpaiy Lokasi Dinas Pendidikan Bidang Sarpras dan Staf Desa Karang Sentosa

FOTO | KASLIM

Bekasi, Trans – Setelah bertahuntahun sudah warga Kampung Belokang mulai dari RT 001 sampai dengan RT005, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, mendambakan pembangunan sekolah dasar negeri, akhirnya segera terwujud.

Realisasi pembangunan SD negeri itu dapat dipastikan mengingat adanya pengadaan lahan seluas 2000 meter persegi untuk pembangunan gedung SD negeri di desa tersebut. Bisa dikatakan hal itu terealisasi berkat perjuangan salah satu staf pegawai Desa Karang Sentosa, Tajudin.

Selama ini Tajudin berangkat bekerja ke Balai Desa sering melintas ke Kampung Belokang. Tidak melintas ke Kampung Kobak Lompong, karena posisi tempat tinggalnya di sebelah utara tempat kerjanya. Ia pun sering melihat warga yang mau mengantar anaknya belajar ke Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani.

Ia juga sering melihat warga yang menunggu di pinggir jalan mau menyeberang jalan. Ada yang lamanya bahan

sampai satu jam lebih. Namun, kendaraan yang melintas tidak ada.

Hati Tajudin tersentuh. Ia pun terinspirasi untuk mengajak Sahroni sebagai tokoh masyarakat setempat untuk mengajukan proposal ke Pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya ke dinas pendidikan, agar didirikan sekolah di desanya.

Ternyata perjuangan segera menuai hasil. Terbukti saat ini sudah dibeli tanah sawah seluas 2000 M persegi untuk sebuah gedung sekolah dasar yang lokasi terletak di RT 005 RW002, Desa Karang Sentosa.

Ketika pihak dinas pendidikan dan para aparat desa survei lokasi yang disaksikan para warga Kampung Belokang, ada salah satu warga yang mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur sekali bahwa akan dibangun gedung Sekolah Dasar Negeri di kampungnya.

“Saya sangat senang sekali. Sebab, saya setiap pagi selalu mengantar anak saya menyeberangi jalan raya ke sekolah, dan sekarang sulit untuk diseberangi. Anak pun sering bolos sekolah,” ujarnya. | Kaslim

Cibinong, Trans - Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) menghimbau masyarakat untuk terapkan budaya antri saat mudik.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi Inspektur Upacara pada kegiatan Gelar Pasukan operasi (OPS) Lodaya 2012 yang bertempat di Polres Bogor, Jumat (10/8).

“Untuk mengamankan tradisi mudik lebaran pada masyarakat kita, saya himbau masyarakat untuk terapkan budaya antri, jangan saling serobot saat berkendara, tetap patuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, tegakkanlah disiplin di jalan raya agar kelancaran arus lalu lintas tetap terkendali”, himbau Bupati Bogor.

Ia menambahkan, untuk meminimalisir kemacetan, kita siapkan Pos Pengamanan dan Pelayanan di titik-titik rawan kemacetan, semua personil dari mulai Kepolisian, Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan lainnya bertugaslah dengan tegas dan harmonis agar masyarakat tetap merasa nyaman.

“Saya pinta semua personil pengamanan untuk tegas dalam menegakkan hukum saat bertugas di jalan raya serta tetap harmonis agar para pemudik tetap merasa aman dan nyaman berkendara dan kurangi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menghalangi badan jalan demi ketertiban dan kenyamanan bersama”, pinta RY. Untuk menjamin kemananan dan keselamatan masyarakat, lanjut RY, dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut, Polri berserta seluruh jajaran mitra lainnya menggelar operasi kepolisian terpusat yang melibatkan Mabes Polri dan Satuan kewilayahan selama 16 hari dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum. Hal tersebut diungkapkan RY saat membacakan amanat Kapolri RI, Jend. Polisi Timur Pradopo. “Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, untuk memberi perhatian serius utamanya terhadap para pemudik yang

menggunakan sepeda motor karena jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun terus meningkat”, ungkap RY. Sementara itu, saat ditanya wartawan, Kapolres Bogor, Hery Santoso mengatakan, Polres Bogor turunkan 1.043 personil diantaranya Satuan Petugas (Satgas) deteksi untuk pantau dinamika masyarakat yakni perkembangan arus mudik dan arus balik, Satgas pengamanan yang mengawasi wilayah rawan kriminalitas, Satgas penegak hukum bila terjadi tindak pidana, Satgas bantuan untuk amankan logistik dan lainnya.

“Pengamanan sebelum lebaran yakni arus mudik di Bogor tidak terlalu ramai setelah Hari Raya Idul Fitri hingga H Plus 10 terutama jalur puncak kita prioritaskan, diantaranya dengan menyiapkan Pos Pengamanan dan Pelayanan, mengarahkan Pol PP untuk tertibkan PKL agar tidak jajakan dagangan, antisipasi arus wisata dengan mengatur parkir keluar masuk kendaraan hingga tidak mengganggu pemudik lainnya juga kita siapkan tim pengurai kemacetan dengan rekayasa jalan sesuai situasi di lapangan”, Jelas Hery Santoso.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dengan cara tertib lalu lintas, patuhi peraturan dari mulai kendaraan layak pakai juga barang bawaan tidak melebihi kapasitas agar tidak mengganggu pengendara lain dan menjaga keselamatan orang lain dengan cara mematuhi ketertiban umum yang ada.

Dalam kegiatan Gelar Pasukan OPS Lodaya 2012, Bupati Bogor melakukan pemeriksaan pasukan dan penyematan pita tanda operasi kepada 3 orang perwakilan dari PM, Polres dan Dishub. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, Dandim 0621/Kab. Bogor, Novi Rubadi Sugito, Ketua PN Cibinong, Sumpeno, Kadinkes Kab. Bogor, Tri Wahyu Harini dan usur pimpinan daerah lainnya. | Dasukiharun

NO. 252. TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

pemilu Derta Mulyana

Kembali Calonkan Diri Jadi Kepala Desa Ganda Mekar Bekasi, Trans - Untuk melanjutkan pembangun Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, calon kepala desa Darta Mulyana bin H. Nilam mengaku telah memiliki berbagai konsep, termasuk untuk melakukan terobosan demi kemajuan Desa Ganda Mekar.

Menurut Darta Mulyana, untuk memajukan FOTO | ANDRI Desa Ganda Mekar dibu- Derta Mulyana tuhkan berbagai konsep serta dukungan masyarakat untuk mendorong berbagai konsep yang ada, demi pelaksanaan pembangunan di berbagai lini. “Jika itu dilaksanakan dengan baik, maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ganda Mekar secara bertahap akan lebih baik,” ujarnya.

Dalam pencalonan dirinya sebagai kepala desa, Darta Mulyana menggunakan slogan TBKTBN (Tidak Berkarya Kata Tapi Berkarya Nyata). “Ini demi keinginan untuk melakukan perbaikan dan kemajuan Desa Ganda Mekar.

Slogan ini dibuat untuk meningkatkan semangat baru, sekaligus menumbuhkan perkaitan percintaan terhadap seluruh masyarakat Desa Ganda Mekar,” ujarnya.

Sebab, kata dia, kebersamaan masyarakat Ganda Mekar sangat dibutuhkan agar keinginan untuk melakukan perbaikan berjalan sesuai rencana. Kebutuhan kesejahteraan dimaksud, tidak terlepas dari dukungan masyarakat, mengingat kondisi Desa Ganda Mekar memang kekeluargaan yang tercermin dalam budaya masyarakat.

“Maka sangat penting dibangun rasa kepedulian, sehingga berbagai tujuan yang kita dambakan, yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pembangunan yang sudah dilaksanakan di Desa Ganda Mekar merupakan tolak ukur kesejahteraan. Insfrastruktur perlahan diperbaiki, akses jalan juga tidak luput dari perhatian, agar hasil-hasil pertanian dan produk industri perusahaan dapat dibawa cepat ke daerah pasar ekspor maupun impor, sehingga penghasilan para petani maupun perusahaan meningkat,” paparnya.

Selain itu, kata Darta Mulyana, perlu juga dilakukan pembangunan yang membuat akses untuk mencapai wilayah di berbagai desa menjadi lebih cepat. “Dengan cara itulah kehidupan masyarakat secara perlahan pulih dari kemiskinan. Sekitar 60 % wilayah Desa Ganda Mekar dicakup keberadaan perusahaan yang ada di Kawasan MM 2100,” ujarnya.

Darta Mulyana mengaku bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Desa Ganda Mekar terus terpatri dibenaknya. “Jika terpilih menjadi Kepala Desa Ganda Mekar untuk yang kedua kalinya, pembangunan juga menjadi prioritas utama, seperti akses jalan, pendapatan perkapita masyarakat, dan pertumbuhkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Hal itu sesuai dengan visi dan misi, yang diusung Darta Mulyana. Visinya, Desa Ganda Mekar yang mandiri, sejahtera dan berakhlakul karimah, serta meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam segala bidang.

Sedangkan misinya, mengutamakan pelayanan publik, bersatu untuk maju menuju hari esok yang lebih baik, memperbaiki struktur dan infra struktur agar lebih baik lagi, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyaluran dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak, pemberdayaan karang taruna sebagai wadah resmi generasi muda. | Andri

Rusman Heryadi

Calon Kepala Desa Simpangan Bekasi, Trans - Rusman Heryadi bertekad untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan mengusung misi perubahan.

“Saya merasa terpanggil oleh warga Simpangan yang membutuhkan perubahan. DengFOTO | NUNU an perubahan inilah In- Rusman Heryadi sya Allah akan mampu membangkitkan semangat baru untuk warga Desa Simpangan,” ujar Rusman Heryadi kepada Koran Transaksi.

Menurut Rusman Heryadi, perubahan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tentunya, kata dia, satu di antaranya melaksanakan pembenahan Desa Simpangan yang masih tertinggal sampai saat ini. “Harus ada perubahan yang akan lebih mensejahterakan warga Desa Simpangan,” tuturnya.

Karena itu, Rusman Heryadi sebagai calon Kepala Desa Simpangan, dengan nomor urut 3 dan berlambangkan buah durian, sangat optimis dirinya dipilih oleh warga Desa Simpangan, khususnya yang menginginkan perubahan sesuai dengan visi dan misinya.

“Harapan warga adalah perubahan, dan perubahan itu akan terwujud dengan kebersamaan warga Desa Simpangan,” pungkasnya. | Nunu

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

pendidikan

Bekasi, Trans - Proses PPDB tahun 2012 yang tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya membawa dampak psikologis yang sangat berat bagi banyak kalangan.

Calon peserta didik, orang tua murid, panitia PPDB dan guru, serta Dinas Pendidikan, bahkan anggota dewan dibuat sport jantung.

Mesiyen, calon orang FOTO | MUCHTAR Hj. Ratu Tatu Sukarsih tua siswa tinggal di Kampung Pamahan yang terpaksa ngojek untuk makan sehari-hari bercerita tentang dirinya yang stres berat menunggu hasil pengumuman, karena NEM anaknya di bawah yang ditentukan PPDB secara online tahun lalu.

"Saya daftar lewat bina lingkungan. Saya sangat khawatir dan takut anak saya tidak masuk karena tidak punya duit. Mana bapaknya anak sudah tidak ada (meninggal dunia Red). Ada yang nawari bisa masuk harus bayar Rp 2 juta, ditambah lagi saya dengar ada anggota DPRD Kota Bekasi yang membawa sampai 700 orang calon siswa," tuturnya dengan nada sendu.

Hal yang tidak kalah miris juga menimpa Toyo. Calon orang tua murid yang tinggal di Kampung Bulak, di gang sempit dengan atap rumah yang hampir ambruk, tanpa pekerjaan karena usia sudah lanjut , sungguhlah sangat menyedihkan pula.

"Dulu saat masih muda saya kerja bangunan. Sekarang sudah tua tidak punya tenaga dan tidak ada orang yang suruh saya kerja. Sebenarnya anak saya masuk pun saya tetap bingung, uang dari mana harus bayar seragam, buku dan sumbangan awal tahun. Mampu menyekolahkan anak sampai tinggi tentulah menjadi suatu keinginan sekaligus kebanggaan untuk dapat merubah keadaan," cerita Toyo memelas.

YP dengan NEM 23,75-anak Toyo, berharap bisa bersekolah di SMU negeri melalui Program Bina Lingkungan, dan menggantungkan harapan pada salah satu kader partai yang peduli. Namun, harapannya sirna karena namanya tidak ada dalam pengumuman Bina Lingkungan.

YP yang sudah beberapa hari enggan makan dan minum, karena sedih terancam tidak bisa sekolah. Ia masih berharap melalui kader partai yang terus berjuang melobi sekolah, agar bisa bersekolah di SMU negeri , karena jarak yang dekat dengan rumah, dengan di bantu sang dewan meski hanya lewat hp.

Namun, panitia dan kepala sekolah dengan alasan harus ada persetujuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telepon selulernya pun tidak bisa dihubungi, meluluh lantakan harapan dan cita-cita YP. "Untung ada Bunda Ratu, anak saya jadi bisa sekolah dan mau hidup normal seperti semula," ujar Toyo dengan senyum ceria.

Sementara menurut pantauan koran Transaksi di lapangan, mereka yang punya uang masih bisa mengentri data dan menjadi peserta didik di SMU negeri. Sebut saja salah satunya IP yang masuk melalui kader partai yang dekat dengan orang nomor satu Kota Bekasi. "Saya hanya pelaksana dan menjalankan tugas atasan pak, bila ada sein dari Dinas dan ada perintah, ya saya entri," kilah panitia diplomatis.

Lantas, apa makna serta arti pasal pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Pasal 34 UUD 1945 yang bunyinya, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara."

Bagaimana mungkin Bekasi cerdas bisa terwujud, kalau semua urusan harus serba uang. Bahkan, ada pihak sekolah yang terang-terangan meminta uang Rp 3 juta untuk satu kursi? "Kan jelas ga bener itu, saya ada rekamannya," cerita Tofik, dengan emosi.

Menyikapi hal itu, Bunda Ratu (Hj Ratu Tatu Sukarsih, S.Sos.I Msi-red) selaku anggota DPRD Kota Bekasi di Komisi D, menyatakan, "Saya akan perjuangkan agar anak bangsa ini tetap bisa bersekolah (YP), karena 2 tahun lalu ada siswa semacam ini saya perjuangkan supaya dapat beasiswa. Alhamdulillah berhasil sekarang sudah kelas 3 di SMUN," ujarnya.

Sebenarnya, kata Bunda Ratu, kemelut PPDB di Kota Bekasi terjadi akibat tindakan dinas pendidikan yang tidak konsisten dengan juklak dan juknis yang sudah ditandatangani, dan tidak konsisten dengan 20% untuk bina lingkungan. "Kami akan lakukan sidak untuk mengetahui sejauh mana terjadi penyimpangan di sekolah. Kalau saja semua konsisten, tentu hal ini tidak perlu terjadi," tegasnya.

Dia menambahkan, apabila seluruh elemen terkait konsisten kemelut tidak perlu terjadi. "Apabila tidak punya SKTM harus mendaftar di PPDB On Line dan apabila tidak masuk ya harus ke sekolah swasta, sehingga BMPS tidak perlu demo," ujarnya.

Manusiawi ketika BMPS marah, karena negeri membuka rombel yang berlebih dan sekolah swasta terancam tidak kebagian murid, hanya saja caranya yang kurang santun. Sampaikanlah segala aspirasi yang ada melalui kami komisi D, kita selesaikan secara musyawarah. Jangan malah kita tambah masalah," ajaknya dengan santun. | Muchtar Q

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Kepada 250 PNS Pemerintah Kota Bekasi

Bunda Ratu, yang bekerja dengan hati seorang Ibu

Untung Ada Bunda Ratu

NO.252. TH XIII

Tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun Presiden Republik Indonesia sewaktu -waktu dapat dicabut apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Bekasi, Trans - Sebagai aparatur negara, pada prinsipnya tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawab merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tersebut seyogyanya disertai dengan etika berperilaku dan karakter Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan perkembangan tuntutan masyarakat.

Tugas kedinasan yang dilaksanakan tidak saja terbatas pada hari-hari dan jam-jam kerja saja, tetapi di luar itu masih banyak yang dapat dikerjakan. Oleh sebab itu, untuk memberikan motivasi dan semangat kerja kepa-

da Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (4/9), dilaksanakan prosesi penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun Presiden Republik Indonesia kepada PNS, yang dianggap telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya tersebut. Menurut Kabid Bina Kepegawaian H Rudi Sabarudin bahwa Satya Lencana Karya Satya hanya diberikan kepada 250 PNS dari tiap-tiap SKPD. “Yang mengajukan dan yang belum bisa mendapatkan tahun di tahun

FOTO | GEOFFREY

H. Rudi Sabarudin, Kabid Bina Kepegawaian BKD Kota Bekasi.

2013 tidak perlu berkecil hati, karena memang kuota untuk Pemerintah Kota Bekasi hanya 250 orang,” ujarnya kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, usai pelaksanaan prosesi penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun Presiden Republik Indonesia tersebut.

Lebih jauh H Rudi Sabarudin menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, PNS yang berhak menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya tersebut adalah PNS

yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan.

H Rudi Sabarudin berharap kepada seluruh PNS yang menerima tanda kehormatan Presiden atas jasa serta pengabdiannya agar lebih giat lagi dalam bekerja dan harus menjadi teladan bagi aparatur lainnya pada SKPD maupun di tepat tinggal masing- masing. “Jangan lengah atau terbuai dengan penghargaan, tetapi justru harus meningkatkan kinerja karena tanda kehormatan ini sewaktu -waktu dapat dicabut apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” tegasnya.

Sedangkan bagi PNS yang belum menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun Presiden Republik Indonesia, diharapkan H Rudi Sabarudin bersabar dan menunjukkan disiplin serta meningkatkan kinerja. “Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang mereka pun menerimanya,” pungkasnya. | Geoffrey

Pasangan Dadang Mulyadi - Lucky Hakim

Pendatang Baru Harapan Baru Bekasi Trans, - Geliat pemilukada Kota Bekasi sudah terasa hangat sejak dua bulan belakangan ini. Terlebih dengan dikembalikannya formulir pendaftaran oleh lima pasangan calon walikota/ wakil walikota ke KPUD Kota Bekasi. Suhu politik mulai memanas.

Lima pasangan dimaksud adalah Shalih Mangara Sitompul-Anwar Anshori Mahdum dari jalur independen, Dadang Mulyadi-Lucky Hakim diusung PAN, PPP dan Gerindra, Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu diusung Golkar, PKS, PKB dan Hanura, pasangan Sumiyati M2Anim Imanudin dari PDI-P, serta Awing Asmawi-Andi Zabidi dari Demokrat.

Dadang Mulyadi-Lucky Hakim, salah satu pasangan pendatang baru yang mengembalikan formulir pendaftaran menggunakan kostum warna putih yang berarti suci, dengan lengan baju digulung yang berarti siap bekerja keras untuk Kota Bekasi yang lebih baik, lebih maju dengan latar belakang birokrat dan

FOTO | MUCHTAR

Lucky Hakim saat memgembalikan formulir pendaftaran di KPUD Kota Bekasi

artis yang belum terkontaminasi, figur bersih dan siap membersihkan kota bekasi.

Ian Rasyad salah satu tim sukses pasangan Dadang-Lucky mengatakan, pasangan tampang baru ini merupakan harapan baru Kota Bekasi untuk membuat wajah baru Kota Bekasi, serta membersihkan Kota Bekasi dengan lebih baik.

“Saya prediksi akan banyak birokrat yang mendukung pasangan ini sekaligus mempergu-

nakan pengaruhnya untuk memenangkannya, karena saya pikir Dadang-Lucky akan mampu menjadi jawaban atas masalahmasalah yang membelit birokrasi Kota Bekasi,” ungkapnya.

Mustofa dari PBB yang tampak mengantar pasangan Dadang-Lucky mengembalikan formulir pendaftaran ke KPUD Kota Bekasi mengatakan, Dadang-Lucky adalah pasangan yang paling ideal, dan sematamata untuk mempresentasikan

Arogan, Seorang Guru PNS Tidak Hormati Bendera Merah Putih Bekasi, Trans – Tidak bisa dipungkiri untuk memperjuangkan bendera Merah Putih bisa berkibar, banyak pahlawan yang harus gugur. Setidaknya hal ini sering diajarkan kepada muridmurid yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD. Sungguh ironis jika ada seorang guru SD kini enggan untuk menghormati bendera tersebut.

Menghormati bendera Merah Putih, tentu tidak berarti menyembah bendera itu layaknya Tuhan Yang Maha Kuasa.

Namun, lain pula pendapat Suryaman S.Pd sebagai seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN Duren Jaya XI, Bekasi Timur. Dia mengatakan kepada temannya sesama guru, “buat apa saya menghormati bendera Merah Putih, itu musrik, sama juga menyembah berhala”.

Jadi, apabila pada upacara setiap Senin semua guru dan siswa selalu mengangkat tangan untuk menghormati bendera

FOTO | GEOFFREY

Suryaman, Spd guru SDN Duren Jaya 11, guru yang arogan.

Merah Putih, Suryaman S.Pd hanya diam saja. Padahal, guru yang sering disapa Pak Eman itu jelas gaji oleh pemerintah.

Lebih parah lagi, Pak Eman yang mengajar di kelas V itu, berani mendoktrin murid-muridnya dengan dalil agama agar tidak menghormati bendera merah putih. Padahal, setiap se-

kolah punya guru agama.

Dari informasi yang diterima Koran Transaksi, oknum guru SD tersebut juga sangat arogan.

Diungkapkan bahwa Fahzri Maulana, seorang murid, pernah ditampar Pak Eman, sehingga orang tua murid tersebut ingin melaporkannya ke polisi. Akan tetapi, masalah itu reda karena Pak Eman meminta maaf, dengan mendatangi rumah murid tersebut.

“Dia (Suryaman-red) juga sering menjelekkan pimpinannya sendiri, seperti Sukarni selaku kepala sekolah yang sudah pensiun hingga kepala sekolah yang baru, Tatang Sumarna S.Pd. Oknum Guru semacam ini perlu mendapat peringatan keras Kepala UPTD BekasiTimur, H Ade Abdullah M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Drs H Encu Permana. M.Si, dan Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Efendy,” ungkap sumber Koran Transaksi. | Geoffrey

keinginan masyarakat, dan bukan karena suatu pelarian. “Kami satu visi untuk membangun Kota Bekasi lebih baik. Itulah alasan kami mendukung beliau,” jelasnya tegas menanggapi pertanyaan wartawan.

Muhamad Said dari PPP yang juga tampak mengantar bahkan terkesan berusaha memberi pengamanan kepada pasangan Dadang-Lucky, mengatakan bahwa pasangan Dadang-Lucky adalah pasangan perubahan yang paling berani menyatakan paling bersih, paling peduli dan paling berani melakukan perubahan untuk membuat kota bekasi lebih baik lagi.

Sekretaris DPD Pan Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz mengajak seluruh elemen partai PAN bekerja keras untuk memenangkan pasangan DadangLucky, demi mengembalikan kejayaan partai berlambang matahari. “Kemunduran adalah bukan suatu kekalahan, tapi cambuk yang akan membuat segenap elemen partai bekerja lebih keras lagi. Kita harus saling ber-

gandengan tangan, bersatu, menyamakan tekad dan Pemilukada ini kita jadikan moment mengembalikan kejayaan PAN,” imbuhnya.

Dadang sendiri berjanji akan mengusung program kerja pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, dan transportasi yang berkualitas, serta akan mengembangkan industri kecil (home industri) dengan memberi keterampilan dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan di samping menyerap tenaga kerja.

“Kami juga akan membangun birokrat yang handal berkualitas, bukan karena infak dan sebagainya, tapi pegawai yang naik jabatan karena memang suatu kemampuan,” ujar Dadang Dadang mengatakan akan terus bekerjasama sesuai dengan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan, demi Kota Bekasi yang lebih maju dan mandiri. “Walikota dan Wakil Walikota akan terus kompak sampai akhir jabatan,” jelasnya tegas. | Muchtar Q

Goodyear & BAZ Jalin Kerjasama Bantu Bea Siswa Kaum Dhuafa Bogor, Trans - Walikota Bogor Diani Budiarto menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) antara DKM Masjid AlIklas PT Goodyear Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor, belum lama ini.

Dalam MoU tersebut disebutkan, bahwa PT Goodyear Indonesia memberikan bantuan dana sebesar Rp20juta untuk beasiswa pendidikan kaum duafa yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bogor.

Walikota Bogor Diani Budiarto mengungkapkan, berbagi itu dalam ajaran agama islam wajib hukumnya bagi yang mampu, karena didalamnya ada berbagai hak anak yatim dan kaum dhuafa.

Aktifitas korporasi yang dilakukan oleh Goodyear Indonesia setiap tahun ini patut dihargai dan menjadi contoh untuk semua korporasi lain yang menjadikan Bogor ladang usaha-

nya. “Inilah sebagian bentuk timbal balik yang bisa dirasakan langsung oleh warga atas kehadiran perusahaan”, ujar Diani.

Selain beasiswa PT Goodyear Indonesia juga memberikan bantuan kepada sejumlah panti asuhan untuk membantu kesejahteraan sekitar 150 anak asuhan dari Panti Yatim Asyaidah, Yayasan Al Ikhlas dan Yayasan Nurul Mu’minin yang semua berasal dari kota Bogor.

Pada kesempatan yang sama santunan diberikan pula kepada 250 orang kaum dhuafa yang terdaftar dalam keluarga prasejahtera yang berada di sekitar Kelurahan Kebon Pedes dan Tanah Sereal. Selain itu santunan untuk para janda dan anak yatim Goodyear. Total dana santunan dan beasiswa yang diberikan oleh perusahaan kurang lebih Rp130 juta rupiah. | Dasukiharun

PT Yutu Leaports Jaya Disinyalir Banyak Langgar Peraturan Bekasi, Trans – PT Yutu Leaports Jaya, yang berlokasi di dalam area Komplek/Kawasan Batik Jalan Raya Kp. Utan-Setu Kavling 1 No.3, Kampung Rawa Banten, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi disinyalir banyak melanggar sejumlah peraturan dan perundang-undangan.

Pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu di antaranya terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dikatakan melanggar undangundang tersebut, karena di perusahaan itu tidak ada jamsos-

tek bagi karyawannya, meskipun masa kerjanya sudah bertahun-tahun.

“PT Yutu memang banyak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh dinas tenaga kerja setempat,” ujar salah seorang mantan karyawan PT Yutu Leaports Jaya.

Dia mengaku sampai 12 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Sebagi mantan karyawan di perusahaan itu dia menduga bahwa pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi seperti Rajawali Agung selaku Kabid

Wasdal pada Dinas Tenaga Kerja kongkalingkong dan tutup mata dengan perusahaan tersebut.

“Jadi, meskipun banyak aturan yang dilanggar, perusahaan itu tidak pernah ditindak tegas,” katanya. Meskipun demikian, dia masih berharap agar pejabat terkait menindak tegas PT Yutu Leaports Jaya.

“Kalau perlu sekalian saja PT Yutu Leaports Jaya ditutup dan di hentikan berproduksi untuk selamanya, termasuk semua perusahaan yang ada di area kawasan tersebut,” imbuhnya.

Keberadaan perusahan-pe-

rusahaan itu di area yang sangat dekat dengan permukiman penduduk atau di luar zona industry. “Masalah ini sudah jelas diatur oleh pihak tata kota atau dinas tata ruang dan permukiman (Distarkim). Pihak terkait jangan hanya diam saja.

Turun ke lapangan dan sikapi dengan tegas,” ujarnya.

Kalau memang masih harus beroperasi, kata mantan karyawan itu, perusahaan harus mengikuti peraturan yang ada.

Nasib karyawan PT Yutu Leaports Jaya, kata dia, sangat menyedihkan.

“Iyen selaku personalia pe-

rusahaan sering memeras tenaga karyawan demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadinya. Biar aman dia di perusahaan itu,” ujar mantan karyawan, yang mengaku baru diPHK pada 3 April 2012 dari PT Yutu Leaports Jaya itu.

Dia tampaknya sangat benci sekarang kepada perusahaan tersebut. “Saya sudah bekerja kurang lebih slama 12 tahun di perusahaan itu, namun tidak ada pesangon. Padahal, peraturan kerja di perusahaan mulai dari pukul 07.30 pagi samapai pukul 19.00, itu tidak dihitung lembur.

Baru dihitung lembur dari pukul 19.00 ke atas,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan bahwa penerapan upah lembur di PT Yutu Leaports Jaya juga tidak jelas. Bahkan, struk gaji pun terbagi tiga. “Yang saya tahu struk gaji kan cuman ada satu. Itu pun buat pegangan karyawan biar tahu berapa perincian gaji dia.

Di PT Yutu slif gaji yang tiga itu berbeda perincian gajinya,” ujarnya.

Diungkapkan juga bahwa instensif cuti tahunan selama 2 minggu dalam 1 tahun pun tidak ada di perusahaan tersebut.

Begitu juga cuti hamil. “Karena

pada saat saya belum diberhentikan oleh perusahaan tersebut sedang hamil besar, perusahaan memberhentikan saya dari perusahaan itu tanpa pesangon sepeser pun. Karyawan menikah, uang makan, uang transports, apalagi jamsostek sama sekali tidak ada,” ujarnya.

PT Yutu Leaports Jaya juga diduga tidak mengantongi ijin perusahaan. Pasalnya, ketika dikrosscek di data base yang ada di BPPT, perusahaan tersebut tidak terdaftar seperti banyak perusahaan yang banyak beroperasi di Kabupaten Bekasi. | Andri

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 252. TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Pemkot Bogor Sosialisasikan Pedoman Pemberian Hibah Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor mensosialisasikan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sosialisasi yang digelar Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Rabu (5/9/12), dibuka Walikota Bogor Diani Budiarto, dengan menghadirkan dua Narasumber yaitu Murwoto Pejabat dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Iwa Kartiwa Assisten Bidang Adminis-

trasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peserta sosialisasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) verifikator Hibah dan Bansos, perwakilan dari 6 Kecamatan, Auditor pada Inspektorat, fraksi DPRD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beberapa penerima hibah dan PWI Perwakilan Kota Bogor.

Walikota Bogor Diani Budiarto menegaskan, kegiatan ini dimaksud-

kan, agar Peraturan Tentang Hibah dan Bantuan Sosial, bisa tersosialisasi sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.

Selain itu, lanjutnya, untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

“Ada tiga komponen yang berkaitan dengan Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yaitu institusi for-

mal, organisasi, dan individu sehingga dalam penyaluran APBD semua harus memahami aturan, prosedur dan nilai,” urai Diani.

Diani menambahkan, bahwa hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini agar peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam peraturan Walikota Bogor No : 37 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersum-

ber dari APBD Kota Bogor disebutkan dalam pasal 6 yakni, hibah dapat diberikan kepada pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Walikota Bogor pasal 3 disebutkan, bahwa hibah dapat berupa uang, barang dan jasa.

Hibah berupa barang dapat berbentuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset –aset tetap lainnya.

Selain itu hewan dan tumbuhan,

dan aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Sedangkan bantuan sosial, dalam pasal 4 Peraturan Walikota Bogor disebutkan, bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, hewan dan tumbuhan, aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. | Dasukiharun

Pemkot Bogor Perlu Kembangkan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat Pemerintah daerah hendaknya hanya memberikan dukungan atas daya tarik wisata yang dikembangkan oleh masyarakat.

Bogor, Trans - Fraksi Gerakan Amanat Bintang Persatuan (GABP) DPRD Kota Bogor berpandangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepariwisataan Kota Bogor yang kini sedang di bahas DPRD diharapkan akan membangkitkan kepariwisataan berbasis masyarakat atau Community Based Development yakni menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan.

“Tujuan utamanya pember-

dayaan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, “ kata Ketua Fraksi GAPB DPRD Kota Bogor Andi Surya Wijaya dalam pandangan fraksinya mengenai Raperda Kepariwisataan Kota Bogor yang kini sedang digodok DPRD. Pandangan Fraksi GAPB disampaikan bersama fraksi-fraksi lainnya dalam sidang Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketuanya Mufti Faoqi di gedung DPRD setempat, Kamis,

fatnya hanya memberikan dukungan atas daya tarik wisata yang dikembangkan oleh masyarakat.

FPKS berharap penyelenggaraan kepariwisataan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan bukan hanya sekedar menaikan PAD. Tapi, PAD hanya menjadi dampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan makin berkembangnya kepariwisataan di Kota Bogor.

Menanggapi pandangan Fraksi DPRD tersebut Walikota Bogor Diani Budiarto memahami tentang koreksi yang diperlukan untuk menyempurnakan aspek tujuan yang hendak dicapai dari perda tersebut. Sebab, pengembangan pariwisata Kota

Bogor memang tidak sematamata tidak sekedar untuk meningkatkan PAD. Pembangunan pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, mengingat dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan pariwisata Kota Bogor harus dapat menstimulir pertumbuhan perekonomian masyarakat, sehingga kesejahtraan bisa lebih baik.

“Jadi, kami sependapat perlunya dikembangkan konsep pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat, karena memang peran serta masyarakat harus bisa lebih diperbesar dalam pembangunan kepariwisataan yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,” ungkapnya. | Dasukiharun

Menyantuni Anak Yatim, Jompo & Kaum Du’fa Tugas Bersama

Diduga Mabok, Pelajar Tabrak Motor Bekasi, Trans - Berkendaraan tidak dalam keadaan konsentrasi, terlebih berada dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang sangatlah membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pelajar kelas 2 SMU berumur 16 tahun, menabrak sepeda motor hingga hancur, karena dia diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabok.

Ya, putra karyawan sebuah bank terkemuka di Jakarta yang berkendaraan nyaris tidak pernah kencang, harus jadi korban. Jumat pagi pukul 05. 30 WIB, korban bernama Putra terpaksa menanggung resiko akibat DY mengemudi dengan kecepatan tinggi dalam keadaan tidak terkontrol.

Rudi Apriawan yang menjadi saksi mata mengatakan, “sejak menyalip kendaraan saya, mobil itu dalam kecepatan tinggi dan agak ke tengah atau ke kanan.

Saya sudah feeling akan ada kejadian. Bener aja beberapa ratus meter ke depan, sepeda motor tertabrak dan hampir masuk got hancur tertabrak dan pengendaranya patah tulang paha,” ceritanya kepada Koran Transaksi.

Soleh, warga sekitar yang sempat geram karena melihat gelagat yang tidak baik dari pengemudi, berusaha menyandera kendaraan bersama warga yang lain.

“Saya yakin kalau teror mobilnya tidak patah dan warga tidak keburu berdatangan pengemudi pasti kabur,” ungkapnya.

Nanang warga lain yang membantu korban mengatakan, yakin kalau dicek laboratorium pasti urine pengemudi mobil itu mengandung zat yang memabukan.

“Lihat aja gayanya, temen-temennya nampak sekali baru selesai party,” katanya berusaha menunjukan teman pengemudi yang nampak nyentrik.

“Untung ada Pak Sugiman Bimaspol, kalau kaga pasti dah tuh bocah habis dikeroyok masa. Ini kan sama kayak kejadian di tv, dimana orang selesai pesta narkoba terus nabrak 9 orang dan meninggal,” timpal warga yang lain.

Namun, Sugiman tidak bisa menyimpulkan, apakah pengemudi mabok atau tidak sebelum cek di laboratorium. “Tapi pengakuan pengemudi karena ngantuk,” terangnya.

Bripka Irawan yang menangani datang ke TKP, juga mengatakan belum bisa memberikan keterangan sebelum melakukan BAP terhadap tersangka, korban dan para saksi.

Putra mengaku dia naik motor dengan kecepatan 40 km perjam. “Saya sudah berusaha menghindar sampai mau kecebur got, tapi memang mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Motor saya hancur dan paha kanan saya patah,” terangnya.

Namun, DY selaku pengemudi mobil mengatakan dirinya tidak ngebut. “Pak, saya bawa mobil cuma 40 km/ jam,” ujarnya berusaha membela diri. | Muchtar Q

(6/9/2012) Secara konsepsional Fraksi GAPB memandang sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Kepariwisataan berbasis masyarakat diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja,” ungkap Andi Surya.

Pandangan serupa diungkapkan Fraksi Demokrat. Menurut ketuanya, Mulyadi, dalam perda Kepariwisataan sangatlah penting untuk mengakomodir dan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder kepariwisataan di Kota Bogor.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Najamudin mengingatkan, sebaiknya Pemerintah daerah si-

Bekasi, Trans - Di hari kemenangan bagi segenap umat muslim di seluruh dunia, dimana semua orang bergembira menyambut hari yang fitri, semua orang harus bergembira dan tidak boleh ada yang bersedih, termasuk anak-anak yatim.

Itu amanat Nabi Muhammad SAW. Karenanya wartawan Koran Transaksi bekerjasama dengan MT Baitul Mukhlisin kembali mengajak segenap donatur untuk peduli kepada para yatim, jompo dan dhu’afa.

Acara bersama Yatim Jompo dan Dhu’afa digelar 3 hari menjelang Hari Raya Iedul Fitri, dengan menghabiskan dana tidak kurang dari 20 juta rupiah. 100 orang anak yatim dan 50 orang warga yang terdiri dari kaum jompo dan dhu’afa, tersantuni dengan baik.

“Alhamdulillah dengan dukungan segenap donatur yang terdiri dari anggota legislatif, pejabat dan para pengusaha sekitar, acara ini berjalan nyaris sempurna. Kami memohon keikhlasan hati anakanak yatim, dan semua yang hadir untuk membacakan Al Fatehah untuk iringan do’a agar segenap donatur panjang umur, murah milik rejeki, Alloh SWT tetapkan dan mantapkan jabatannya, di lancarkan usahanya, serta diberi kesela-

FOTO | MUCHTAR

Para yatim saat menunggu buka bersama dan santunan.

matan dalam aktifitasnya,” tutur Abdul Rosyid saat menyampaikan kata sambutan panitia.

KH Muhyidin Al Islami, pimpinan Ponpes Al Maulidiyah yang memberi tausiyah sekaligus mensuport panitia mengatakan, acara itu sangat mulia dan sedikit orang yang memikirkan serta melaksanakan karena kesibukannya. Akan tetapi, lanjutnya, jika ada yang mengingatkan dan mengajak masih sangat banyak orang yang mau ikut berpartisipasi.

“Memperhatikan anak yatim, jompo dan duafa adalah tugas kita bersama, baik kebutuhan hidupnya

maupun pendidikannya, bila ingin mendapat payung syafa’at dan mau masuk surgaNya Alloh SWT di akherat kelak,” tuturnya.

“Kita tidak yakin akan selalu sehat dan senantiasa banyak harta benda. Kita tidak tahu pula kapan akan menghadap Ilahi Robbi, karenanya selagi ada kesempatan jangan disia-siakan. Mari berlomba dalam kebaikan dan Insya Allah kita akan terhindar serta terjaga dari murkaNya yang berupa musibah, penyakit dan malapetaka. Sudah banyak testimony dalam kehidupan nyata di sekitar kita mengenai sodakoh,” pungkasnya. | Muchtar Q

Diani Sambangi Kemah HMI Cabang Bogor Bogor, Trans - Walikota Bogor Diani Budiarto bersama Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman, BAPPEDA, Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Camat Bogor Timur mengunjungi Kemah Bakti Mahasiswa HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Kota Bogor yang berlokasi di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur.

Menurut Diani, kunjungan ini merupakan bentuk tanggapan pe-

merintah Kota Bogor atas aspirasi dari HMI. Pada kesempatan Diani menyampaikan banyak hal kepada pengurus HMI cabang Bogor antara lain APBD, dan keberadaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) “ Kita senantiasa siap menerima aspirasi dari mahasiswa baik saran maupun kritikan untuk kemajuan Kota Bogor, “ tukasnya.

Ketua HMI cabang Bogor Mafuludin mengungkapkan, bahwa program nyata yang sedang digala-

kan HMI antara lain program bidang pendidikan agama dan teknologi. Salah satunya dalam kemah bakti di Kelurahan Katulampa yaitu membangun perpustakaan di Kelurahan, renovasi MCK dan air bersih di daerah setempat.

HMI berharap program-programnya di dukung penuh oleh pemerintah untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik. | Dasukiharun

FOTO | MUCHTAR

H Awing sambutan di tengah jama’ah ta’ziah

Sampah & Korupsi, Target Utama H Awing Bekasi, Trans – Hiruk-pikuk kemeriahan perayaan Idul Fitri belum usai. Agenda pertemuan yang super padat dengan kader dan para pendukung—di samping agenda pokoknya sebagai seorang wakil rakyat di Propinsi Jawa Barat harus dilakoninya, belum termasuk kesibukannya sebagai seorang pengusaha. Namun, H Awing Asmawi masih menyisihkan waktunya untuk berta’ziah sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat.

Sebagai calon Walikota Bekasi, H Awing justru memanfaatkan kesempat tersebut dengan baik. “Saya akan memperjuangkan keinginan masyarakat Kota Bekasi, karena saya maju dalam Pilkada Kota Bekasi pun atas dukungan masyarakat,” ujar H Awing menganggapi pertanyaan jamaah.

Namun, lanjut politisi Partai Demokrat itu, masalah sampah dan korupsi yang sangat memprihatinkan menjadi target utamanya. “Kalau soal pendidikan yang berkualitas sesuai UU Pendidikan, kesehatan yang berkualitas, serta masalah tenaga kerja adalah program pemerintah yang sudah berjalan, dan tinggal melanjutkannya dengan segala koreksi untuk perbaikan ke depan. Saya akan amanah, karena saya juga ingin masuk surgaNya Alloh SWT,” imbuhnya bersemangat.

Sebagai putra asli daerah Kota Bekasi, H Awing mengaku merasa terpanggil untuk membenahi, membangun masyarakat dan Kota Bekasi ke arah yang lebih baik. “Saya yakin akan mampu merealisasikan itu semua dengan dukungan segenap unsur dalam masyarakat Kota Bekasi,” tandasnya.

Secara terpisah, sohibul musibah, Jamaludin mengatakan, “sebagai orang kecil kami merasa bangga dan tersanjung didatangi anggota dewan Propinsi Jawa Barat, yang juga calon walikota. Semoga beliau dengan ijin Alloh SWT jadi walikota dan tetap peduli sama rakyat nantinya,” tuturnya kepada Koran Transaksi.

Sedangkan Ustadz Ayat Abdul Azis, yang juga Ketua DKM Masjid, yang berta’ziah bareng dengan H Awing Asmawi mengatakan, “sebagai putra Bekasi saya salut dan bangga ada putra Betawi yang punya keinginan serta kemauan untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik.

Memang seharusnya seperti itu, karena bagaimana pun juga orang Bekasi lebih memahami kultur dan budayanya. Artinya, lebih mengerti keinginan orang Bekasi.”

Sebagai tokoh masyarakat, Ustadz Ayat Abdul Azis saya berharap dan menghimbau agar orang yang punya keinginan membangun Kota Bekasi memilih H Awing. “Syukur beliau itu putra daerah,” tuturnya dengan penuh keyakinan. | Muchtar Q

Enin Mujakar SH

Siap Lanjutkan Pembangunan Desa Karang Sari Bekasi, Trans - Bukan janji, tapi bukti yang sudah dilakukan. Itulah slogan Enin Mujakar SH, yang kini kembali maju sebagai calon Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kab Bekasi.

Dia memang tidak banyak membuat janji-janji, namun visi dan misi sangat jelas untuk memajukan dan meneruskan pembangunan Desa Karang Sari.

FOTO | MUCHTAR Misi yang diusung Enin Enin Mujakar SH Mujakar SH adalah meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia, memberikan pelayanan yang prima di bidang pertanian, kesehatan, keagamaan, serta ketertiban dan keamanan. | Nunu

Penyerahan Dana Konvensasi Warga | Untung Ada PT Farika Beton Bekasi, Trans - Banyak kebutuhan di tengah keadaan ekonomi yang menghimpit.

Anak-anak lulus dan masuk sekolah, paceklik mengancam karena musim kemarau, dan bertani pun susah karena keterbatasan air. Kondisi seperti ini sungguh menyesakan dada, sehingga bernapas pun terasa sulit bagi masyarakat yang merasakannya.

“Yang ada hanya emosi yang seolah akan meledak, dan mendorong orang bertindak negatif. Keimanan dan kesabaranlah yang masih menahan hati untuk tetap tabah menghadapi ujian hidup, serta tidak berbuat anarkis dan kriminal

bagi sebagian warga saya. Untungnya ada perusahaan yang peduli. Meski tidak banyak tapi sangat membantu”, terang Gatot Wibowo, Ketua RT 01/ 13 Jatiasih, Kota Bekasi, dalam suatu acara mengharuskan, belum lama ini, di Jatiasih, Kota Bekasi.

Samitra, mantan Ketua RW 013 Jatiasih pun memanjatkan doanya sebagai tanda syukur.

“Alhamdulillah, ya Alloh. Engkau telah kirimkan PT Farika Beton untuk membantu kami yang memang sangat membutuhkan. Masih ada keperluan lebaran bagi saya meski sudah renta. Walau pun tidak menutup kebutuhan yang ada, tapi ini

FOTO | MUCHTAR

Security PT Frika Beton menyerahkan bantuan pada panitia santunan.

sangat membantu kami,” tu-

turnya sambil mencium uang

sejumlah 300 ribu rupiah.

Menurut Samitra, sebelumnya belum pernah ada perusahaan yang peduli kepada warga dan sekarang pun hanya PT Farika ini. Ustaz M Yasin juga bersyukur dapat bantuan dari PT Farika Beton. “Syukron kasier, Pak. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya kepada kami, sehingga saya bisa dapat tambahan beli obat untuk istri,” ujarnya tokoh masyarakat, sambil mengarahkan jari telunjuk kearah istrinya yang sedang sakit.

M Yasin memanjatkan doa agar perusahaan itu mendapat keuntungan yang berlipat, diberi keberkahan, dan keselama-

tan dalam setiap aktifitasnya, termasuk kepada pemilik maupun para karyawannya.

Syarif Hidayat selaku panitia acara itu, mengungkapkan, “di antara perusahaan yang ada di wilayah kami, hanya PT Farika Beton yang paling peduli untuk mengadakan kegiatan sosial keagamaan, setelah itu Nindya Karya Beton. Kalau yang lain nampaknya kurang respek dengan kegiatan semacam ini. Kalau pun ada bantuannya, minim sekali, dan itu pun dengan proses yang berliku.”

Hadi Prayitno, Hendra (HRD PT Farika Beton) didampingi security, yang mewakili perusa-

haan, saat itu menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga yang berhak menerima dana konvensasi. “Kami dari pihak management perusahaan berkomitmen dengan perjanjian yang telah kami sepakati dengan warga juga RT di wilayah BP. Ini adalah bentuk kepedulian, sekaligus ungkapan terimakasih kami kepada warga sekitar BP kami,” ujarnya.

“Kami memberikan dana konvensasi kepada 50 KK yang terdiri dari 30 KK di lingkungan BP, 20 untuk warga sekitar juga anak-anak yatim serta jompo, di luar RT & RW dan Ormas yang ada,” imbuh Hadi. | Muchtar Q

NO.252. TH XIII

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS EKONOMI Negara Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Uang Muka Kredit Syariah Bakal Diatur Jakarta, Trans - Setelah mengatur ketentuan batas minimal uang muka untuk bank dan lembaga pembiayaan konvensional, Bank Indonesia (BI) berencana memberlakukan aturan serupa pada lembaga keuangan berbasis syariah.

Rencana kebijakan itu dibuat bertujuan menjaga pembiayaan perbankan syariah agar tetap aman. Aturannya sendiri rencananya akan dikeluarkan Oktober mendatang dalam bentuk surat edaran.

Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, mengatakan, saat ini pihaknya terus mempersiapkan aturan batas maksimal pemberian uang atau loan to value (LTV) syariah.

“Jangan sampai ada moral hazard, arbitrase dari para pelaku yang tadinya konvensional. Jadi kalau arbitrase itu tidak bagus,” kata Edy di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (7/9).

Edi menjelaskan, BI tengah melihat adanya kemungkinan pertambahan pembiayaan di sektor perumahan dan kendaraan bermotor dari lembaga keuangan berbasis syariah.

Kenaikan ini dipicu setelah BI menaikan LTV untuk industri perbankan konvensional. “Kalau itu dilepaskan begitu saja, kondisi perbankan syariah sendiri bisa jelek,” ujarnya.

Untuk saat ini, BI mengaku belum bisa menetapkan besaran batas minimal uang muka syariah karena masih dalam pengkajian. Namun, kemungkinan besaran itu akan diarahkan sama dengan besaran DP di perbankan konvensional.

Diakui BI, pembahasan mengenai pengenaan batas maksimal penyaluran kredit syariah memerlukan pengkajian mendalam. Sebab, skim pembiayaan syariah sangat berbeda dan tidak hanya terletak pada produk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR).

Lembaga keuangan syariah diketahui memberikan kredit dalam bentuk Ijaroh dan musyarakah. “Ini yang kita lihat apakah dikenakan pada produk-produk tertentu, musyarakah, lalu Ijaroh bagaimana, jangan sampai ada penggelembungan pembiayaan,” ungkap Edy. BI telah mengeluarkan aturan LTV untuk perbankan konvensional sebesar 70 persen, dan untuk KKB sebesar 30 persen. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 15 Maret 2012.

Bank Syariah Sambut Positif

Sementara itu kalangan pelaku di industri perbankan syariah mendukung upaya Bank Indonesia yang akan mengatur kenaikan uang muka (down payment) bagi kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR).

Aturan itu mengikuti perbankan konvensional yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi, menilai aturan tersebut akan mengurangi potensi risk management di perbankan syariah. “Sejauh ini, kami mendukung aturan itu. Sebab, ini baik untuk pertumbuhan makro dan mikro perbankan syariah,” kata Yuslam.

Menurut dia, jika aturan tersebut ditetapkan, tidak akan berdampak pada penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Namun, akan terjadi “pengereman” dalam penyaluran kredit konsumsi bank syariah. “Kalau potensi penurunan tidak, tapi mungkin pertumbuhannya akan terkoreksi sedikit,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejak Juli 2012, BI menerapkan kenaikan uang muka kredit di perbankan konvensional. Untuk KKB, uang muka kredit ditetapkan minimal 30 persen, sedangkan loan to value untuk kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi 70 persen. | Ml

Pemerintah tidak memperbesar anggaran untuk petani atau nelayan kecil, tetapi justru mengundang investor.

Jakarta, Trans - Harapan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat atas pangannya masih jauh. Pasalnya, upaya untuk mewujudkan hal itu masih rendah. Ini terbukti dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Anggaran Pangan 2012-2013. Dari sebelas prioritas, ketahanan pangan berada pada nomor urut lima. Demikian yang dikatakan Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, Rabu (6/ 9). “Konsekuensinya, total budget yang dianggarkan hanyalah Rp1,65 triliun pada tahun 2013 ini,” kata Tejo.

Untuk anggaran kementerian pertanian pada 2013 ini adalah Rp19 triliun dan anggaran untuk ketahanan pangan meningkat dari 2,9 persen pada 2012 menjadi 5 persen dari total budget, yaitu Rp83 triliun.

Adapun program yang dibuat untuk periode 2013 ini adalah membangun 6 waduk, 164 embung/situ, membuat irigasi seluas 107,302 hektar, dan perluasan kebun sebanyak 16.236 unit. Sementara itu, pada 2012, program yang dibuat adalah membangun 9 waduk, merehabilitasi 24 waduk, membangun 87 embung/situ, dan memperbaiki 62 embung/situ.

| Syaki Chevalier

Melihat anggaran ini, Tejo mengakui terjadi kenaikan dalam dana anggaran dan program.

Akan tetapi, program ini tidak menyentuh langsung inti permasalahan yang dihadapi rakyat. Soalnya, sebagian besar dana anggaran itu tidak langsung dinikmati para petani.

“Sesungguhnya tidak ada perubahan apapun dari upaya pemerintah untuk ketahanan pangan. Justru, pemerintah lebih banyak menyubsidi perusahaan-perusahaan pupuk atau bibit,” ujar Tejo.

Ia mencontohkan program yang dibuat pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat, yaitu Padi Hibrida. Indonesia mengimpor padi jenis ini dari Cina, India, sebagian kecil Amerika, dan Filipina. Atas program ini, petani belum tentu mendapatkan manfaat. Bantuan benih itu justru menjadi gagal panen. “Hampir 50 persen semua terserang hama. Dia lebih ren-

tan dari yang lokal,” katanya.

Contoh lain adalah bantuan pupuk langsung senilai Rp675 miliar pada 2012. Bantuan ini meningkat menjadi Rp15,9 triliun pada 2013. Menurut Tejo, jika dilihat sekilas, kenaikan angka ini luar biasa. Namun, jika dicermati, bantuan ini lebih sering bermasalah. Pasalnya, bantuan tidak sampai kepada petani, tetapi untuk perusahaan pupuknya.

Melihat kondisi ini, Tejo menyimpulkan bahwa negara telah gagal melihat masalah pangan di Indonesia. Soalnya, pemerintah tidak memperbesar anggaran untuk petani atau nelayan kecil, tetapi mengundang investor. Selain itu, pemerintah tidak melihat potensi lokal, tetapi terus meningkatkan impor.

Dari 14 komoditas unggulan pangan nasional, pada tahun 2011 saja beras diimpor sebanyak 2,5 juta ton, jagung 2 juta ton, dan kedelai 2,8 juta ton. Senilai US$1,96 Indonesia impor gula

Pengguna e-Toll Card Malas Isi Ulang

TDL Naik, Harga Sembako Naik 4 Persen Jakarta, Trans - Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dicanangkan pemerintah sebesar 15 persen pada 2013 akan meningkatkan harga produk makanan dan minuman sebesar 4 persen.

“Jika pemerintah menaikkan TDL pada 2013, akan berimbas pada meningkatnya harga produk makanan dan minuman. Hal tersebut akan memberatkan konsumen dan membuat daya beli masyarakat sedikit menurun,” kata Direktur Industri Makanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Ahmad, di Jakarta, Senin (3/9).

Biaya produksi makanan dan minuman pasca kenaikan TDL, menurut Faiz, hanya meningkat sedikit. “Untuk biaya produksi setelah tarif TDL meningkat 15 persen diperkirakan melonjak 2 persen,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, mengatakan untuk industri makanan dan minuman, komponen energi termasuk listrik merupakan 8 persen hingga 10 persen dari total biaya produksi.

“Dengan adanya kenaikan TDL, secara otomatis akan menyebabkan kenaikan pada harga pokok. Selain itu, ‘supplier-supplier’ juga akan menaikkan harga, seperti ‘supplier’ kemasan dan ‘supplier’ bahan tambahan pangan dan ujung-ujungnya, konsumen yang akan menanggung harga yang sangat tinggi,” katanya.

Adhi menambahkan, kenaikan TDL merupakan suatu hal yang anomali. Satu sisi pemerintah meminta setoran pajak dari industri ditingkatkan, namun daya saing dilemahkan dengan kenaikan tarif listrik.

“Kenaikan TDL 15 persen menyebabkan harga listrik di dalam negeri lebih mahal dari China. Pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan listrik pada 2013,” tegasnya.

FOTO | ILUSTRASI

Negara gagal wujudkan kedaulatan pangan.

Jakarta, Trans - Penggunaan uang elektronik (electronic money/e-money) tumbuh signifikan. Penerbit e-money juga terus bertambah. Namun, penerbit memerlukan usaha keras agar produk ini lebih banyak dikenal masyarakat.

E-money adalah produk stored-value atau prepaid, di mana sejumlah nilai uang (monetary value) tersimpan dalam peralatan elektronis.

Nominal uang yang tersimpan secara elektronis dilakukan dengan menukarkan sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank yang lalu disimpan dalam peralatan elektronis. Dengan alat elektronis yang sudah tersimpan dana, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi, salah satunya untuk pembayaran jalan tol melalui e-toll card.

Sebagai operator jalan tol, PT Jasa Marga Tbk mengungkapkan, penjualan e-toll card yang meroket usai promosi gencar-gencaran yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, ternyata tidak diikuti dengan tingkat pengisian ulang saldo kartu tersebut.

Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman, mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima setiap bulan dari PT Bank Mandiri Tbk, penjualan etoll card terus meningkat. “Tembus 100 juta kartu lebih,” kata Adityawarman di Jakarta, Jumat 7 September 2012.

sebanyak 3,06 juta ton. Begitu juga garam, ikan, dan susu.

“Pemerintah terus mengabaikan cara pemenuhan secara mandiri berdasarkan potensi keanekaragaman sumber daya yang dimiliki Indonesia. Pangan adalah urusan hidup-mati bangsa,” tuturnya.

Senada dengan Tejo, Koordinator Kelompok Kerja Perikanan Abdul Halim menilai program kerja dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sektor Rencana Anggaran Pembelanjaan Kementerian Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan tidak menjawab permasalahan para nelayan. Hal ini terlihat dari tidak adanya program pemerintah terkait illegal fishing, pencurian ikan di perairan Indonesia.

Untuk kasus pencurian ikan ini, Halim mencatat dalam 15 tahun terakhir terdapat sepuluh negara berperan aktif mencuri ikan di perairan Indonesia, di

antaranya Filipina, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Cina. Terhadap hal ini, pemerintah tidak menyikapinya dalam dalam politik anggaran pemerintah di tahun 2013.

Pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada nelayan dengan memberikan perahu yang layak. Pemerintah hanya menambah satu kapal dari total ideal sebanyak 90 kapal. “Sebanyak 92 persen nelayan kita adalah nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 30 GT (tonase kotor),” tutur Halim.

Akibat hal ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp30 triliun per tahunnya untuk ikan yang dicuri dan kehilangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50 triliun.

Selain tidak melindungi nelayan dari pencurian ikan, pemerintah juga mengimpor ikan yang jenisnya ada di perairan Indonesia, yaitu Ikan Cakalang. Kebijakan ini telah melanggar Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No. Kep 231/DJ-P2HP/2011.

Parahnya lagi, pemerintah lebih banyak membangun pelabuhan perikanan berskala besar.

Sementara itu, nelayan kita adalah nelayan tradisional. Seharusnya, program yang dibuat untuk menyejahterakan nelayan Indonesia adalah merevitalisasi tempat pelelangan ikan.

“Upaya-upaya untuk menyejahterakan nelayan, tidak optimal, dan tidak tepat sasaran.

Yang ada malah pemberian bantuan yang rentan diselewengkan. Menteri-menterinya justru mengambil kesempatan ini untuk memperkokoh kekuatan partai politiknya,” pungkasnya. | SN/Ml

Upah Buruh Rendah, Jangan Harap Perekonomian Baik

Ia menambahkan, meroketnya penjualan kartu karena Bank Mandiri selaku penerbit tidak memberikan nilai jual kepada kartu. Kartu berisikan saldo Rp50.000, dan dijual dengan harga Rp50.000.

Namun, Adityawarman mengaku bahwa tingginya penjualan kartu tol itu tidak diikuti dengan tingkat pengisian ulang saldo. “Masyarakat malas untuk mengisi ulang kartunya dan lebih suka membeli baru,” katanya.

Akibat malas mengisi ulang, dia melanjutkan, dalam satu keluarga di mobilnya terdapat hingga lima e-toll card.

Ia menjelaskan, untuk pengisian ulang saldo merupakan wewenang Bank Mandiri.

Namun, menurut Adityawarman, Jasa Marga tidak tinggal diam. Sebab, di berbagai rest area dan gerbang tol disediakan tempat untuk mengisi ulang etoll card. Saat ini, terdapat 6.000 titik lebih tempat pengisian ulang e-toll card, salah satunya bisa dilakukan di berbagai gerai Indomaret.

Sementara itu, untuk Gardu Tol Otomatis (GTO), Jasa Marga berencana terus meningkatkan secara bertahap. Saat ini, sudah ada 50 GTO yang siap melayani pengguna e-toll card. “Kalau saya mau jahat, seluruh gerbang tol saya ganti dengan GTO,” katanya bercanda. | Ml

Jakarta, Trans - Para pengusaha atau pemberi kerja diharapkan memberikan upah buruh atau pekerja secara layak. Sebab, kalau pekerja diberi upah layak, maka produktivitas mereka akan meningkat serta situasi kerja menjadi dinamis dan demokratis.

Demikian ditegaskan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya dalam acara seminar dengan teman, “Sinergi Penyelesaian Hubungan Industrial” di Jakarta, Selasa (4/9).

Muhaimin mengatakan, dengan adanya produktivitas yang dimiliki buruh, situasi kerja yang dinamis dan demokratis maka pertumbuhan sebuah industri atau perusahaan pasti membaik.

Kalau ini yang terjadi maka perekonomian bangsa membaik pula. “Jadi kalau upah pekerja atau buruh tak layak, jangan harap perekonomian bangsa membaik,” kata dia.

Menurut Muhaimin, kalau upah buruh rendah maka akan muncul ketidakpuasan melalui unjukrasa. Kalau unjukrasa sering dilakukan yang rugi adalah banyak pihak karena selain mengganggu lancarnya operasi perusahaan juga membuat investor kabur ke luar negeri.

Oleh karena itu Muhaimin meminta agar pemerintah daerah yang menetapkan besarnya upah minimum provinsi

atau upah minimum regional harus melibatkan banyak pihak seperti perwakilan pekerja, pemerintah, pengusaha termasuk lembaga penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Pengupahan Nasional.

Muhaimin juga meminta para pekerja atau buruh agar dalam menyelesaikan masalah hubungan industrial harus melalui lembaga tripartit, bukan melalui unjukrasa.

Senada Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sarto, mengatakan, kalau upah buruh layak maka perfesionalisme dan produktivitas pekerja berkembang. Kalau ini yang terjadi maka perusahaan berkembang. Kalau perusahaan berkembang maka akan terjadi reinvestasi.

Yang masih terjadi sampai saat ini, kata Syukur, adalah masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMP atau UMR. Selain itu, kata dia, masih terjadi diskriminasi dalam pemberian upah. “Oleh itu fungsi pengawasan dari pemerintah harus jalan,” kata dia.

Muhaimin meminta semua dinas tenaga kerja di semua daerah agar lakukan pengawasan ketenagakerjaan. “Perusahaan-perusahaan melanggar harus ditindak,” kata dia. | Syaki Chevalier

Waduk Indonesia Masuk Kategori Waspada Jakarta, Trans - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa saat ini keseluruhan waduk yang ada di Indonesia dalam keadaan waspada.

“Kondisi waspada ini kebanyakan terjadi di pulau Jawa, baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat,” jelas Direktur Jendral Sumber Daya Air, Mohamad Hasan di Kementerian PU, Jakarta Jumat 7 September 2012.

Namun, Hasan mengakui bahwa untuk luar Jawa kondisinya masih dalam taraf normal.

Bahkan, beberapa di antaranya levelnya berada di atas normal.

“Dari keseluruhan waduk di Indonesia yang sebanyak 286 waduk besar masih dalam kondisi normal,” ujarnya.

Bahkan, Hasan mengatakan bahwa air di waduk-waduk besar saat ini masih cukup untuk mengaliri sawah-sawah sampai

musim tanam yang ketiga.

“Waduk Jatiluhur berani memastikan kalau sampai Desember mendatang, masih sanggup untuk mengairi sawah,” kata dia.

Hasan melanjutkan, meski berstatus waspada, wadukwaduk itu tetap mengeluarkan air secara efisien atau dalam ukuran untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Sedangkan untuk waduk kecil, kata dia, memang terdapat beberapa yang kering. Namun, kekeringan tersebut masih wajar karena biasa terjadi jika memasuki musim kering seperti ini.

Buat Hujan Buatan Sementara itu, Kementerian PU berencana pada Oktober mendatang akan merekayasa agar terjadi hujan buatan jika sampai awal bulan depan masih tidak ada tanda-tanda turunnya

hujan, terutama di pulau Jawa.

Namun, menurut Hasan, pihaknya tidak bisa segera melaksanakan proses rekayasa tersebut karena untuk melakukan hujan buatan perlu waktu yang tepat. “Waktu yang tepat untuk membuat hujan buatan adalah disaat awan-awan sudah terkumpul di langit, dan biasanya itu terjadi pada Oktober,” ujarnya.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat hujan buatan, Hasan mengungkapkan adalah sebesar Rp1,7 miliar.

Nantinya, rekayasa ini bisa menciptakan hujan selama 15 hari dan mampu menurunkan hingga 200 juta meter kubik air.

“Namun, hujan buatan nantinya hanya akan digunakan untuk mengisi wadukwaduk yang mulai kering saja,” jelasnya.

Sedangkan untuk areal per-

sawahan atau ladang yang terkena musibah kebakaran hutan, menurutnya, koordinasinya bukan melalui Kementerian PU tapi melainkan dinas terkait lainnya.

Krisis Air Makin Akut Sementara itu Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan defisit air di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kini bisa terjadi selama tujuh bulan hingga delapan bulan dalam setahun. Sedangkan surplus air hanya berlangsung lima bulan, saat musim penghujan.

“Diproyeksikan tahun 2020 potensi air yang layak dikelola hanya 35 persen, yaitu 400 m3/ kapita/tahun. Angka ini jauh dari standard minimum dunia 1.100 m3/kapita/tahun,” kata Sutopo.

Lebih lanjut dia memapar-

kan data sejak 2003, sebanyak 77 persen kabupaten/kota di Jawa yang memiliki defisit air selama 1 hingga 8 bulan dalam setahun. Bahkan sebanyak 36 kabupaten/kota defisit air 5-8 bulan dalam setahun. “Jadi bukan hal yang aneh jika saat ini terjadi dampak kekeringan, khususnya di Jawa. Kekeringan makin meningkat saat ini.”

Kekeringan ini diperkirakan akan semakin parah karena ada kecenderungan penurunan hujan di masa mendatang, meningkatnya pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan bertambahnya penduduk akan makin berat penyediaan air di Jawa.

Distribusi air, hujan buatan, dan pengeboran sumur, dinilai Sutopo sebagai solusi singkat yang belum bisa mengatasi masalah hingga tuntas. “Diperlukan upaya penyediaan air secara besar-besaran. Pemban-

gunan waduk, bendung, embung, dan pengelolaan DAS dapat mengatasi masalah yang ada,” imbuhnya.

Tapi, solusi ini pun sulit dilaksanakan karena membutuhkan dukungan politik, dana, dan partisipasi masyarakat yang besar. Apalagi, pembangunan waduk besar saat ini sulit dilakukan di Jawa.

Dia menilai partisipasi masyarakat perlu didorong melalui ekonomi kerakyatan yang langsung memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan embung dan waduk kecil di sungai-sungai orde 1 perlu dibangun di banyak tempat.

Upaya ini bisa mengatasi kekeringan yang rutin tiap tahun.

“Jika tidak maka kekeringan berkelanjutan yang ada.”

Sekadar diketahui, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pan-

gan dan Holtikultura (DPTPH) Kabupaten Cianjur Sudrajat Laksana mengungkapkan, Hingga hari ini telah tercatat 987 hektare sawah di wilayahnya mengalami kekeringan.

Sementara dari pantauan saat ini ada 2.088 hektare lahan sawah yang telah ditanami padi dan terancam gagal panen. Bila kekeringan dan gagal panen terjadi ini akan sangat berpengaruh pada suplai berasa di Jawa Barat dan nasional bahkan berdampak pada suplai beras nasional.

Wilayah yang terkena kekeringan tahun ini diantaranya, Agrabinta, Cidaun, Tanggeung, Kadupandak, Pasir Kuda, Cijati, Pagelaran, Sukanagara, Campaka, Campaka Mulya, Cibeber, Cilaku, Bojongpicung, Ciranjang, Cianjur, Karangtengah, Sukaresmi, dan Haurwangi. | Arso/Sw

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 252. TH XIII

SAMBUNGAN

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

PT Timur Jaya Serobot Aset Negara Proses pembuatan IMB diduga tidak mengacu kepada prosedur yang benar.

Palembang, Trans - Kawasan seputar bundaran Bandara Mahmud Badarudin II merupakan daerah paling strategis di Kota Palembang atau setiga emas perkotaan Palembang. Daerah ini dikenal dengan nama simpang lampu merah Tanjung Api – Api yang meliputi kawasan KM. 9 dan jalan akses terminal KM. 12.

Daerah ini menjadi sangat mahal, karena merupakan ka-

wasan pergudangan Kota Palembang, dan akan menjadi kawasan industry, bila Pelabuhan Tanjung Api–api terealisasikan. Salah satu pengembang yang memiliki lahan terluas di kawasan ini adalah PT Timur Jaya.

PT Timur Jaya membangun kawasan pergudangan dan Kompleks Ruko di kawasan ini, karena secara komersial akan mendatangkan frofit yang sangat besar. Sayang, pembangunan kompleks ruko dan pergudangan ini tidak mempunyai analisis dampak lingkungan.

Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diduga tidak mengacu kepada prosedur yang benar berdasarkan Perda Kota Palembang. Hal ini dapat di lihat dari tidak adanya izin tetangga sekitar yang terkena dampak pembangunan

ruko dan pergudangan tersebut.

Tidak adanya studi analisis dampak lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak buruk proses dan hasil pembangunan.

Lebih memprihatinkan terjadi penyerobotan lahan drainase perkotaan yang baru saja selesai dikerjakan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012, dan PT Timur jaya.

Daerah aliran sungai buatan (drainase primer) yang menjadi satu – satunya saluran utama pembuangan air dan limbah kompleks perumahan Griya hero Abadi, Kompleks Maskarebet, Jalan Akses Km 12 dan seputaran Labi – labi di timbun dan masuk kedalam areal pergudangan dan Ruko milik PT Timur Jaya.

Berdasarkan foto dokumen-

tasi yang didapat pada saat proses pembangunan ruko dan pergudangan tersebut, patut diduga PT Timur Jaya menutupi saluran pembuangan limbah yang ada di kompleks ruko dan pergudangan tersebut.

Pihak Dinas Tata kota Palembang sepertinya menutup mata terhadap proses perizinan yang diduga melenceng dari yang seharusnya tersebut. Ini terjadi diduga lantaran fee proyek tersebut.

Kuatnya lobi sang pemilik PT Timur Jaya ke para petinggi Pemkot Palembang mengakibatkan kepentingan masyarakat diabaikan.

Penyerobotan lahan drainase perkotaan Palembang oleh pihak swasta sangat disayangkan oleh beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Alangkah hebatnya PT Timur Jaya sehingga aset Pemprov Sumsel dapat direbut seenaknya,” ujar Feri yang juga pentolan LSM di Palembang.

Fery mengungkapkan, ada dugaan terjadi gratifikasi pada saat proses pembuatan perizinan bangunan.

“Berdasarkan isu yang saya dengar, oknum petinggi Polda Sumsel “SG” yang menjadi “Backing” Pembuatan IPB di areal tersebut,” ujar Feri Kembali” Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa prosedur pembuatan IPB di Dinas Tata Kota rawan penyimpangan. Namun, selalu tertutupi karena iuran dan restribusi Izin Pembuatan Bangunan (IPB) menjadi PAD Kota Palembang. | NH

Janji H Awing: Bupati Lanjutkan Program Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Sesuai Kapasitas Jumling Di Gunung Sindur Bekasi, Trans - Waktu reses dimanfaatkan betul oleh H Awing Asmawi sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Kota Bekasi. Momentum ini pun dimanfaatkan Supendi sebagai tokoh masyarakat Jati Kramat, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.

H Awing pun harus mendengar dan menerima menerima aspirasi masyarakat dengan sabar.

“Saya memang sengaja memanfaatkan reses ini untuk mengajukan dan mengusulkan perbaikan fasilitas masyarakat, seperti infra struktur yang masih jauh dari kelayakan, juga kemungkinan untuk mengusulkan perbaikan dan peningkatan masalah ekonomi kerakyatan,” ujar Supendi kepada Koran Transaksi.

Nuka B, yang juga tokoh masyarakat memberikan masukan yang bersifat kritis kepada H Awing. “Jangan jadikan kader seperti daun salam. Saat dibutuhkan dicari, namun bila telah selesai dilupakan. Carilah kader yang militant,” ujarnya bersemangat.

Marsih, Ketua Majlis Ta’lim malah memohon agar dibantu fasilitas dan kelengkapan pengajian. “Teriring do’a kami, agar bapak dapat ridho Alloh

H Awing bersama warga.

Gunung Sindur, Trans - Selepas hari raya Idul Fitri, Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) kembali melanjutkan program Jumat Keliling (Jumling) yang kali ini dilaksanakan di Masjid Al - Falah, Kampung Nambo, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat (7/9). Usai melakukan ibadah shalat Jumat, Bupati langsung menyapa dan berdialog dengan warganya di wilayah Gunung Sindur ini.

Dihadapan warga, Bupati memerintahkan Camat Gunung Sindur Renaldi Yushab untuk segera melaporkan Desa - Desa yang mengalami kekeringan agar dapat segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “Saya minta Camat segera laporkan Desa - Desa yang mengalami kekeringan, agar segera kita tindak lanjuti karena sarana air bersih merupakan kepentingan warga,” ujarnya.

Ia juga memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPMPD Kabupaten Bogor Yos Sudrajat untuk segera mengirimkan truk tangki air bersih ke wilayah Gunung Sindur. “Segera kirimkan truk tangki air bersih ke wilayah Gunung Sindur,” tegasnya.

Bupati juga menjanjikan ruas jalan di Gunung Sindur yang rusak dan belum selesai penger-

jaannya akan segera diperbaiki serta diselesaikan pengerjaannya. “Ketika perjalanan ke Masjid ini saya sudah merasakan dan melihat beberapa jalan di Gunung Sindur ini masih tidak layak, oleh karena itu segera jalan - jalan tersebut akan segera kita perbaiki,” janjinya.

Di Masjid ini, Bupati juga menyatakan tunjangan untuk Ketua RT akan dinaikan pada tahun depan. “Tahun depan tunjangan Ketua RT akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per bulannya,” katanya.

Sementara itu Camat Gunung Sindur Renaldi Yushab mengungkapkan kehadiran Bupati di Gunung Sindur telah dinantikan oleh warganya. “Masyarakat sangat menunggu kehadiran Bupati di Masjid ini, mereka ingin langsung menyampaikan aspirasinya kepada Bupati. Mudah - mudahan aspirasi dari masyarakat dapat segera direalisasikan oleh Pemkab Bogor,” ungkap Renaldi.

Seperti biasanya, pada Jumling kali ini Bupati juga menyerahkan bantuan sarana keagamaan dari Pemkab Bogor untuk Masjid ini sebesar Rp25 juta.

Jumling kali ini pun turut diikuti oleh para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. | Dasukiharun

NCW Dukung .......

“Keduanya mengakui telah mengumpulkan uang mencapai Rp805 juta, dan setiap korbannya telah dimintai uang antara Rp100 juta hingga Rp200 juta,” kata Denny pula.

Kedua oknum PNS yang diduga pelaku percaloan penerimaan PNS itu terancam mendapatkan sanksi disiplin terberat berupa pemecatan dengan tidak hormat (diberhentikan).

Denny menegaskan, kasus itu juga akan dibawa secara hukum, mengingat kedua pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Praktik percaloan penerimaan PNS

itu, ditengarai Denny, tidak hanya terjadi di Lampung tapi juga di beberapa daerah lainnya.

Dia berjanji akan menangani secara tuntas kasus percaloan yang terjadi di lingkungan Kemenkumham itu. Diduga jumlah korban percaloan ini lebih banyak daripada yang diakui pelaku.

“Proses belum selesai, tapi setiap temuan kami tindaklanjuti dan sanksi tegas pasti akan dijatuhkan oleh oknum yang terlibat korupsi di lingkungan kementeriannya,” ujarnya.

Sementara itu, oknum terduga pelaku percaloan yang ter-

jadi di Lampung adalah pasangan suami-istri. Keduanya bekerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Lampung. Inisial mereka adalah AA dan IS. “Mereka hanya mengakui menawarkan ‘jasa meloloskan menjadi pegawai’ pada tujuh orang. Nilai uang yang disetorkan mencapai Rp805 juta, dengan setoran antara Rp100 juta sampai Rp200 juta per korban,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, Denny menjelaskan, kedua oknum itu juga mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam jasa per-

caloan itu.

Di lain pihak, Syaiful Nazar selaku Ketua Umum NCW berharap kepada masyarakat yang memiliki informasi tentang praktik percaloan CPNS, terutama terkait Kementerian Hukum dan HAM, melaporkannya ke Kanwil Hukum dan HAM terdekat atau kepada NCW melalui situs www.lsm-ncw.org.

“Banyak kalangan mengharapkan langkah-langkah Denny ini ditiru oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Lampung dalam perekrutan CPNS,” pungkasnya. | Rechan

lah negara Asia termasuk Amerika Serikat, dipastikan pertumbuhan ekonominya jauh melenggang pesat akibat pilihan ketersediaan tenaga kerja yang beragam serta mencukupi.

“Karena itu, pertemuan APEC menjadi tidak valid tanpa mengangkat ketidakadilan hambatan migrasi ketenagakerjaan asing ke negara-negara Eropa,” tegas Jumhur.

Apalagi, katanya, dengan asumsi memperkuat kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di Asia Pasifik, penghapusan hambatan itu dirasakan mutlak.

Jumhur mengatakan produktivitas agregat dunia bisa terjadi bila halangan dalam migrasi tenaga kerja internasional dihilang-

kan secara bertahap, dengan memberlakukan rezim imigrasi yang progresif.

“Sebaliknya, dunia akan merugi secara agregat pula karena terjadi stagnasi ekonomi di banyak negara atas berkembangnya kebijakan menghalangi TKA,” ujarnya.

Ketidakmauan negara-negara maju terkait penerimaan tenaga kerja asing dapat membuat mundur.

Dengan demikian, katanya, tidak mustahil kemajuaannya disusul oleh negara-negara berkembang yang berorientasi pada penciptaan pasar tenaga kerja asing dan berhasil tumbuh sebagai negara yang semakin kuat.

Ia mencontohkan, AS, Korsel, Malaysia, dan belakangan diikuti Jepang, merupakan fenomena negara yang terbuka kebijakan imigrasinya bagi TKA baik semiterampil, terampil, ataupun profesional.

“Korsel dan Malaysia dapat dikatakan maju karena adanya tenaga kerja dari Indonesia,,” katanya.

Ia menyebutkan, ada sekitar 40 ribu TKI yang bekerja di Korsel dengan gaji minimum Rp8,5 juta per bulan.

Hal yang sama ditemui banyak TKI profesional bergaji Rp50 juta-Rp100 juta pada sektor industri strategis di Malaysia.

Sedangkan Jepang, sejak 2008 sudah membuka pintu un-

tuk masuknya TKI Perawat orangtua jompo yang dipekerjakan di berbagai rumahsakit dan rumah penampungan di seluruh Jepang.

Para pemimpin Jepang, katanya, memiliki kesadaran bahwa jumlah lanjut usia di negara itu sudah cukup banyak dan pemerintah harus mendatangkan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia untuk merawat lansia lantaran tenaga perawatnya terbatas.

“Di Jepang terdapat 40 ribu orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Mereka tidak bisa apa-apa kecuali berada dalam perawatan TKI,” katanya.

nya.

Apa yang diharapkan ketiga bersahabat sebenarnya sudah sering terdengar, karena setiap hari rakyat meminta adanya perubahan tentang akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, perbaikan lalu lintas kota yang macet, dan sistem drainase yang baik, mencegah banjir di musim penghujan, perbaikan tata kelola birokrasi, serta keseriusan para penyelenggara negara memberantas korupsi.

Ketiga bersahabat itu sangat menyadari hal itu. Bang Trans pun mengingatkan kepada dua sahabatnya bahwa sudah men-

jadi kebiasan para kandidat datang menghampiri konstituen dengan memposisikan diri sebagai dewa penyelamat.

“Mereka menebar janji untuk membuat perubahan. Namun, setelah terpilih, aspirasi rakyat dilupakan. Janji yang pernah dilontarkan tak lagi diingat. Kepentingan pribadi, kelompok, dan partai memaksa mereka lupa semua janji manis. Seakan-akan janji bukan kewajiban. Lima tahun kemudian, tanpa malu, para pengobral janji itu datang lagi. Mereka menghampiri rakyat bukan terutama untuk mengangkat rakyat dari penderitaan,

melainkan dukungan suara agar menang dalam pertarungan,” papar Bang Trans.

Namun, ketiga bersahabat itu tidak secara gamblang menyebutkan pemimpin yang akan dipilihnya. Mereka juga tidak ingin mempengaruhi warga Jakarta, karena bukan tim sukses dari salah satu kandidat.

Maka ketika Dulloh mendesak siapa kandidat yang paling pantas dipilih, Bang Trans hanya menjawab, “pemimpin yang paling pantas dipilih adalah yang benar-benar menggunakan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengarkan teriakan rakyat.

Pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi dan seluruh sumber daya untuk mengangkat martabat rakyatnya.”

“Ah, saya akan pilih pasangan…”

Belum selesai Dulloh menyebutkan pilihannya, Kakung langsung memotong, “lu dibayar berapa?”

Bang Trans pun hanya bisa tersenyum, lalu mengajak dua sahabatnya itu pindah ke warung kopi. “Malu ribut-ribut di dekat mesjid,” katanya sambil merangkul Dulloh.

Pengusutan itu dilakukan Wamenkumham itu, dengan secara langsung melakukan interogasi kepada kedua oknum PNS dimaksud di salah satu ruangan di Bandara Raden Inten II Branti, Lampung.

Setidaknya terdapat tujuh orang korban yang mengaku telah dimintai uang oleh kedua oknum PNS itu, Is dan Aa, dengan dijanjikan akan meloloskan sebagai CPNS di lingkungan Kemenkumham.

Jumhur Harapkan.. produksi bekerja karena ketersediaan basis tenaga kerja produktif yang tidak memadai, sehingga menjadi penghalang kemajuan ekonomi pada negara-negara Eropa,” katanya.

Padahal, menurut Jumhur, dengan tingginya jumlah lanjut usia dan perlunya mesin-mesin industri negara maju dikerjakan oleh tenaga kerja asing tentu membawa dampak keberkahan untuk masyarakat dan negara tersebut.

Sementara bagi yang berciri progresif terhadap kehadiran tenaga kerja asing pada sejum-

Pilkada DKI & ......

Lain lagi yang diinginkan Bang Trans. “Saya mengharapkan pemimpin yang mampu membuat akses yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi, dia harus punya visi, program yang terukur dan kemampuan menggerakkan roda organisasi untuk melayani seluruh rakyat.

Pemimpin yang saya pilih saya yakini akan bisa menjadi suri teladan dalam membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya,” ujar-

FOTO | MUCHTAR

SWT dalam mencalonkan diri sebagai Walikota Bekasi dan berhasil menang pada Pemilukada Kota Bekasi,” harapnya.

Anwar pun menyampaikan harapannya agar H Awing memperhatikan masalah makam umum (TPU). “Kami memohon diadakan perluasan TPU, karena yang ada saat ini sangat minim,” ujarnya penuh harap.

Sementara Nursalih, guru PAUD, memohon agar ada bantuan kepada PAUD yang ada di Kota Bekasi, seperti bantuan alat peraga dan kelengkapan lainnya. “Kami sangat membutuhkan dan prasarana pendidikan yang lebih baik,” pintanya bersungguh-sungguh.

Banyak Berdialog Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, H Awing memastikan bahwa dirinya akan mengontrol penggunaan anggaran, untuk men-

cegah adanya kebocoran dan ketidaktepatan penggunaan anggaran. “Dalam menanggapi aspirasi masyarakat, saya akan terus seperti sekarang ini tanpa protokoler. Kapan pun dan siapa pun dapat bersilaturahmi selagi saya ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, H Awing pun berjanji akan membanyak waktu berdialog dengan masyarakat, terutama pada hari Jum’at. “Dalam rangka menyerap aspirasi yang paling dasar dan selama menunggu anggaran yang akan turun dari APBD, yang bisa saya bantu akan saya bantu secara pribadi. Yang pasti, saya akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang ada dari segala aspek sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, terlebih bila dengan ijin-Nya saya terpilih jadi Walikota Bekasi,” lanjutnya yang diamini peserta reses. | Muchtar Q

| Chandra/Syaki C

| Ali Rahmat Siregar

Dua Kali Ketua Karang Taruna, Gothe Maju Jadi Calon Kades Bekasi, Trans - Sutarman yang akrab disapa Gothe punya pengalaman dua kali sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kab Bekasi. Dengan pengalaman itu, kini dia mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menurut pengakuan Gothe, pencalonan dirinya itu merupakan aspirasi masyarakat Desa Lambang Sari. Namun, dia harus mampu membuat terobosan baru yang bisa memajukan desanya tersebut berbekal pengalamannya dua kali sebagai ketua karang taruna.

Dengan pengalamannya itu, Gothe memang tidak perlu diragukan lagi untuk sebagai pemimpin di Desa Lambang Sari. Justru ada keyakinan warga desa bisa lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Meskipun demikian, Gothe tetap mengajak seluruh masyarakat degan membangun kebersamaan untuk melakukan hal-hal positif dalam pembangunan Desa Lambang Sari.

Dengan kebersamaan, Kata Gothe, pembangunan yang akan dilaksanakan bisa langsung menjadi tolok ukur kemajuan Desa Lambang Sari, termasuk bidang kesejahteraan masyarakatnya sendiri. “Dengan kebersamaan kita akan bisa memajukan Desa Lambang Sari,” pungkasnya. | Nunu

Sekda & Kajari Tarling Di Desa Kemang Kemang, Trans - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Nurhayanti dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cibinong, Mia Amiati, tarawih Keliling (tarling) di masjid Al-Mubarokah Kampung Kiara, Desa Kemang, Kecamatan Kemang. Sekda dan Kajari memulai kegiatan dengan buka puasa bersama, sholat Maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan sholat Isya dan Tarawih bersama masyarakat.

Dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bogor, M. Zairin mengatakan, kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Kemang atas sambutan yang hangat dari kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) kali ini, tujuan kami datang kesini adalah bersilaturahmi dengan masyarakat dan melihat permasalahan yang ada khususnya di Desa Kemang.

“Selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Kemang, kami juga menyampaikan bantuan untuk sarana dan prasana di masjid Al-Mubarokah dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk pembangunan Masjid Al-Mubarokah dan untuk masyarakat sekitar agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyu”, terang Zairin.

Sementara itu Camat Kemang, Yodi M.S. Ermay menambahkan, tarling kali kni nampak berbeda dan menjadi suatu kehormatan bagi warga Desa Kemang karena dikunjungi oleh Sekda Kabupaten Bogor dan Kajari Cibinong serta pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia berharap kegiatan Tarawih keliling bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. “Tarling merupakan Kegiatan yang positif untuk masyarakat karena dalam kegiatan ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah”, jelas Yodi.

Usai memberikan sambutan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, M. Zairin mewakili Pemkab Bogor memberikan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah. Kegiatan Tarling kali ini dihadiri pula Asisten Kesra, Dadang Irfan, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi, Erwin Suriana juga beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bogor. | Dasukiharun

Bea Cukai Serahkan Kasus 118 ...

Dia menjelaskan kemungkinan kuota impor sapi potong yang dimiliki importir sudah habis. Informai adanya sapi impor ilegal itu, katanya, berasal dari Kementerian Perdagangan. Adapun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, lanjutnya, mendapatkan laporan dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

“Kemungkinan kuota tersisa sedikit, tetapi masuknya justru banyak hanya dari satu perusahaan. Kuota tinggal sedikit,” jelasnya.

Agus memaparkan persoalan sapi impor yang diduga ilegal itu masih ditangani oleh Badan Karantina Kementan.

Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dugaan sapi impor ilegal tersebut. “Kita sedang berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan. Iya satu importir [sapi] dari Australia. Didalami dulu, kalau belum fix kita tidak dalami dulu.”

Kepala Badan Karantina Kementan Banun Harpini mengatakan pihaknya sudah melakukan penolakan terhadap 118 kontainer sapi impor asal Australia. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, maka sapi impor ilegal itu harus diekspor kembali. | SN

1.752 Peserta Ikuti Tes CPNS ....

Padahal, anggaran dari APBHN 2012 dialokasikan untuk penerimaan 61.560 PNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang. Jumlah itu terdiri dari 11.870 instansi pusat dan 2.681 untuk pemerintah daerah.

Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk 2012. Untuk puisat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47 instansi, sehingga jumlahnya 76.000 lebih. Namun, berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | SN/Elman Sihombing/Chandra

NO. 252 TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

F

ilm “Testpack, You’re My Baby” yang diadaptasi dari novel karya Ninit Yunita berjudul “Test Pack”, yang menyajikan dialog-dialog khas ramuan Adhitya Mulya sebagai penulis scenario, mampu membuat penonton tertawa dan terharu.

Boleh jadi hal itu bisa terjadi lantaran Ninit mengaku mendapat ide awal membuat novel “Test Pack” dari kisah personal. Dia dan suaminya, Adhitya Mulya, juga pernah dihantui pertanyaan, “Kapan punya anak?”

“Pertanyaan ini mungkin sering dilontarkan kepada siapa pun yang baru menikah tapi lama-lama mulai mengganggu apalagi memasuki tahun kedua pernikahan, kami belum mempunyai anak. Saya lalu berpikir what-if? Bagaimana jika dalam pernikahan kami tidak dikaruniai anak?” ungkap Ninit.

Dari pertanyaan itulah Ninit menuangkan kisah Rahmat dan Tata

dalam novel “Test pack.” Dan tak hanya Ninit dan suaminya, orangorang yang terlibat dalam pembuatan film itu seperti Oon Project Pop, aktor Dwi Sasono, editor film Cesa David sampai sang sutradara Monty Tiwa pun pernah dihantui kegelisahan serupa.

“Saat pertama kali membaca ‘Test Pack’, saya langsung tersentuh karena ceritanya sangat mengena di hati. Saya dan istri, telah menikah selama delapan tahun dan belum dikaruniai momongan. Persis seperti pasangan Rahmat dan Tata,” kata Monty.

“Tema ‘Test Pack’, telah menangkap dan mengurung saya secara personal, membuat saya bertekad untuk mengerjakannya dengan sangat hati-hati dan penuh hati,” tambahnya.

Ya, kemampuan Reza yang sudah mendapat penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik dan aktor

terbaik dalam Festifal Film Indonesia dalam bermain peran memang tak diragukan.

Tapi permainan Acha juga layak diacungi jempol. Dia mampu mengimbangi kematangan peran Reza, aktor berusia 25 tahun yang sudah bermain dalam sejumlah sinetron dan hampir 20 film sejak tahun 2007.

Sinopsis Film “Testpack, You’re My Baby” mengisahkan Rahmat (Reza Rahadian) tengah dirundung gelisah.

Rahmat dan dan istrinya, Tata (Acha Septriasa), adalah pasangan suami istri kelas menengah. Rahmat seorang psikolog dan Tata bekerja di sebuah perusahaan periklanan.

Sekilas rumah tangga mereka tampak bahagia namun ternyata tak sepenuhnya demikian. Meski telah tujuh tahun menikah mereka belum dikaruniai buah hati. Semua cara mereka coba dan aneka jalan mereka tempuh demi mendapat buah hati.

8

Rahmat lebih santai. Bagi dia kebersamaan mereka lebih penting.

Sementara Tata getol mencari informasi. Lacinya pun penuh dengan alat penguji kehamilan (test pack). Hampir semua merek dia punya. Hanya satu yang tak dia punya, alat penguji kehamilan yang menunjukkan dua garis (positif) setelah dipakai.

Keduanya kemudian memutuskan untuk periksa kesuburan ke dokter kandungan, yang hasilnya malah memperumit persoalan. Di tengah kerumitan masalah mereka muncul Shinta (Renata Kusmanto), seorang model kondang mantan kekasih Rahmat yang baru berpisah dengan sang suami karena tak mampu memberikan keturunan.

Masalah Rahmat dan Tata pun semakin kompleks, yang kemudian membuat satu diantaranya memutuskan untuk pergi. | Suryati

Daerah Istimewa Yogyakarta Memboyong Piala Bergilir Ibu Tien Soeharto

M

engungguli 27 karya tari terbaik dari 27 propinsi, Tim Tari Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya memboyong Piala Bergilir Ibu Tien Soeharto— pemrakarsa Taman Mini “Indonesia Indah”.

Untuk menetapkan tim tari dari Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Juara Umum atau sebagai Penyaji Terbaik Parade Tari Nusantara TMII tahun 2012, lima pengamat yang bertugas menilainya melalui perdebatan yang cukup panjang dan alot.

Kelima pengamat itu adalah guru besar ISI Yogyakarta Prof. Dr. Sri Hastanto, S.Kar, Direktur Pengembangan Kesenian dan Perfilman Drs. Sulistyo Tirto Kusumo, MM, Dosen ISI Surakarta Wahyu Santosa Prabowo, S.Kar, M.Hum dan dosen Institut Kesenian Jakarta Dedy Luthan, SSn dan Wa Ode St. Marwiyah Sipala, SSn, M.Hum. Piala Ibu Tien Soeharto sebagai penghargaan tertinggi yang sangat bergengsi dalam Parade Tari Tingkat Nasional pada tahun 2012, dapat direbut kembali oleh tim tari dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakata setelah terlepas cukup lama.

Tahun lalu piala Ibu Tien berhasil direbut oleh tim tari dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah sebelumnya dua tahun berturut-turut direbut oleh tim dari Propinsi Jawa Timur.

Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara yang sudah dimulai sejak tahun 1982 telah menghasilkan ratusan karya tari baru yang berkualitas. Sebuah rekor dunia yang patut

R

eza Rahadian kembali beradu akting dengan Maudy Ayunda di film ‘Perahu Kertas’.

Kali ini, bahkan keduanya terlibat dalam adegan ciuman.

Ya, dalam sebuah adegan di pinggir pantai, keduanya terlibat dalam satu adegan romantis yang adegannya menggambarkan bahwa mereka tengah berciuman. Namun, Reza membantah jika adegan ciuman itu betulan.

dibanggakan.

Parade Tari Nusantara merupakan puncak dari kompetisi tari yang dilakukan dari tingkat kabupaten/ kota hingga tingkat propinsi. Para pemenang ditingkat propinsi berkompetisi di TMII untuk meraih penghargaan sebagai ; Penata Tari Terbaik, Penata Musik Terbaik, Penata Rias & Busana Terbaik, Penyaji Terbaik Antar Wilayah serta Juara Umum.

Malam Anugerah Seni Usai pelaksanaan kompetisi dan penilaian dilanjutkan dengan pergelaran “Malam Anugerah Seni”.

Pada acara tersebut pemenang diberikan piagam penghargaan dari TMII dan piala dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan

Superior Kaka Pasti Kembali

P

FOTO: AFP

Messi Antar Argentina ke Puncak

Argentina sukes menapak ke puncak klasemen sementara babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan (CONMEBOL).

Lionel Messi menyumbang satu gol untuk mengantar Albiceleste menang 3-1 atas Paraguay.

Menjamu Paraguay di Estadio Mario Alberto Kempes, Sabtu (8/9)

adegan ciuman ia selalu bersikap netral. “Untuk menghindari hal-hal buruk lebih baik netral,” akunya.

Namun, untuk mendapatkan chemistry Reza selalu melakukan pendekatan dengan lawan main, sehingga perannya terlihat natural. Termasuk dengan Maudy. “Saya banyak ngobrol sama dia apa dia keberatan beradegan ciuman sama saya,” jelasnya. | Sur

Ekonomi Kreatif serta uang pembinaan.

“Malam Anugerah Seni ditutup dengan sebuah pergelaran Kolosal dengan judul “Harmoni Nusantara”.

Menampilkan para artis daerah dan siswa diklat TMII, acara digarap dalam kemasan medlay berbalut cerita sejarah jaman keemasan Majapahit yang tersohor dengan patihnya Gajah Mada yang bertekad mempersatukan nusantara.

Pergelaran Harmoni Nusantara yang menghadirkan tokoh seniman kawakan dari WO Barata Kies Slamet ini akan menjadi agenda pentas rutin di TMII. Dengan didukung teknologi multi media dan lighting yang spektakuler, pergelaran ini akan menjadi daya tarik baru di TMII yang siap ditonton oleh wisatawan mancanegara. | Suryati

Lionel Messi usai membobol gawang Paraguay.

Sejak ditunjuk menjadi kapten Tim Argentina, Messi tampil tajam dan mampu mengorganisir rekan-rekannya.

“Adegan itu adalah sebuah proses menuju bibir ke bibir.

Kemudian ada screen time yang harus dipotong, tapi tidak mengubah sudut padang orang.

Karena tidak setiap penonton Indonesia bisa menganggap ciuman sebagai suatu hal yang positif,” jelas Reza usai presscrening film Perahu Kertas di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/8).

Aktor peraih Piala Citra 2011 itu menuturkan, dalam setiap

pagi, Argentina tampil beringas.

Angel Di Maria langsung membawa Tim Tango unggul saat laga baru berjalan tiga menit.

Paraguay sempat membuka asa lewat gol Jonathan Fabbro yang menyamakan kedudukan lewat titik putih di menit ke-17. Penalti diberikan wasit menyusul handball yang dilakukan pemain belakang Argentina, Rodrigo Brana.

Terus menekan, Argentina kembali unggul pada menit ke-31.

Kali ini giliran Gonzalo Higuain yang membobol gawang Justo Villar lewat tendangan terarahnya dari dalam kotak penalti.

Megabintang Barcelona sekaligus kapten tim, Lionel Messi akhirnya melengkapi kemenangan Argentina lewat golnya pada menit ke-64. Sama seperti yang dilaku-

kannya ke gawang Real Madrid di Piala Super Spanyol, gol dicetak Messi lewat tendangan bebas cantik.

Kemenangan 3-1 praktis mendongkrak posisi Argentina ke puncak klasemen sementara. Los Albiceleste mengoleksi 13 poin hasil dari 4 kali menang, sekali imbang dan sekali kalah. Tim Tango unggul satu poin dari Chile yang juga telah memainkan enam laga.

Usai pertandingan, Messi mengaku senang bisa kembali membantu timnya meraih poin sempurna. Menurutnya, ini merupakan modal penting jelang laga tandang ke Lima, markas Peru pada lanjutan babak kualifikasi, 12 September mendatang.

Kemenangan ini sangat

berharga, kini Argentina bisa fokus pergi ke Peru yang notabene adalah tim yang sangat sulit dikalahkan. “Memimpin klasemen adalah salah satu aspek penting.

Ini merupakan kunci untuk terus meningkatkan kepercayaan diri dalam persaingan di grup,” tandas pemain berjuluk La Pulga ini.

Sejak ditunjuk menjadi kapten tim, Messi seakan menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemimpin yang hebat. Ya, tak hanya mampu mengorganisir rekan-rekannya, Messi juga tampil tajam.

Golnya ke gawang Paraguay menjadi gol kesembilannya dalam lima laga internasional yang dilakoninya sepanjang 2012.

Hebatnya, lima laga ini semuanya diakhiri dengan kemenangan. | Ars

elatih Real Madrid, Jose Mourinho mengatakan, Ricardo Kaka masih punya peluang sukses bersama Los Blancos, meskipun gelandang serang itu mengalami kesulitan di Santiago Bernabeu selama tiga tahun.

“Dia menjalani sesi latihan dengan baik. Saat kami memutuskan untuk menggunakannya, maka kami akan mencoba dan memaksimalkan kemampuannya. Ini memang tidak mudah. Namun saya yakin, kesempatan itu akan menghampiri Kaka di waktu yang tepat. Kaka akan merespon dan membantu Madrid,” ujar Mourinho.

Kaka sempat digadang-gadang akan membawa perubahan besar bagi El Real, kala pemain internasional Brasil itu diboyong dari AC Milan pada 2009. Namun, cedera yang kerap mendera membuat performa Kaka kurang mengesankan. Alhasil, Kaka pun kerap menjadi penghias bangku cadangan di skuad Madrid.

“Pemain bukanlah robot. Kaka datang ke sini dengan masalah kesehatan yang tengah menderanya. Hal inilah yang menyulitkan performanya di musim pertamanya bersama klub,” katanya.

“Di musim kedua bersama Madrid, dia harus menjalani operasi dan butuh rehat selama beberapa bulan.

Saat dia kembali bermain, dia tetap melakukan yang terbaik. Di musim ketiganya, dia bermain sangat sangat baik.

Dia juga memberikan kontribusi penting bagi tim, seperti saat (Angel) Di Maria tengah cedera,” sambungnya.

Pada bursa transfer

musim ini, Kaka diisukan akan kembali membela mantan klubnya, AC Milan. Namun, kesepakatan kedua pihak tak menemui titik temu.

Kubu El Real malah mendatangkan Luka Modric dari Tottenham Hotspur, yang membuat peluang Kaka masuk skuad utama semakin menipis.

Namun, pelatih asal Portugal itu menjawab isu dengan bijaksana.

“Apa yang terjadi kepada Kaka saat ini, terjadi pula pada pemain-pemain hebat lainnya. Karena suatu alasan, mereka gagal untuk melanjutkan kariernya di klub baru. Saya sempat berkata padanya sebelum bursa transfer ditutup bahwa Kaka bukanlah masalah bagi saya. Dia tahu itu, karena saya menjelaskan bahwa situasinya sedang sulit. Dan akhirnya, dia menerima tantangan dari saya,” pungkasnya. | Ars

9

NO. 252 TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

KORAN TRANSAKSI

Konsistensi Muirapuama Band Tidak terpengaruh dengan hingarbingar kancah musik yang sedang trend, dan terus berjalan di atas relnya, menjadi kekuatan dan keunikan Muirapuama Band.

vokalis Muirapuama, seolah menunjukkan bahwa esensi musik reggae diperjuangkan, bukan sekedar gimbal atau ganja. Memang, ada esensi penting yang disampaikan Muirapuama, yakni esensi perdamaian, ada kemerdekaan dalam arti sebuah musik, dan lebih pada edukasi agar pengunjung tidak salah mengartikan musik reggae itu sendiri.

Boleh jadi, itulah yang membuat Muirapuama selama ini bisa dikatakan berbeda dengan grup musik reggae lainnya, karena bisa terlepas dari bayang-bayang musik reggae negara lain seperti Bob Marley, UB40 atau Jimmy Cliff.

“Meskipun pasar musik reggae di Indonesia masih kurang, kami akan maju terus. Syukurlah selama ini penonton sangat responsif dan bisa menghargai lagu-lagu Muirapuama.

Mereka tetap berjoget dan menikmati alunan musik reggae seperti anda lihat di Sahara Club at Marbella Hotel,” ujar Aboot, vokalis Muirapuama Band.

Lirik lagu dari Muirapuama Band

S

ebagai salah grup musik reggae tanah air, Muirapua ma semakin menunjukkan keseriusannya untuk tetap eksis di tengah reggae lovers, yang memang mengharapkan kehadirannya sebagai “signal” bagi para major labels untuk lebih mengapresiasi musik reggae, serta mengkomersialkannya—tanpa membuat si artis jadi “sapi perahan”, budak kapitalis.

Sejak berdiri sejak tanggal 23 April 2010, Muirapuama Band tetap setia membawakan musik reggae, dengan personil M Rechan (Aboot) sebagai vokalis, Intan Gunasari (Nay) vokalis, Yogi Abilawa melodi, Risnanto Putra (Rhytem), Ray - bass, Ilham Adi (Inyung) keyboard, dan Apin – drum.

Sejatinya merupakan kebanggaan tersendiri bagi reggae lovers dengan munculnya grup musik reggae seperti Muirapuama. Besar pula harapan agar grup musik reggae tanah air ini, bisa on air di station TV swasta, muncul dalam acara-acara komersil, acaraacara live music, jadi guest di acaraacara MTV, dan dapat tempat di program-program MTV. Bagi Muirapuama Band sendiri, reggae merupakan musik yang penuh optimisme di tengah perkembangan yang bisa dikatakan dalam kondisi di atas angin saat ini. Hampir tiga hingga empat even reggae yang terselenggara dalam setiap minggu, dan puluhan ribu pemuda pemudi di Indonesia ikut berpartisipasi dalam setiap evennya.

“Kita harus support dan respect!

Dukung terus musisi reggae Indonesia! Kita kibarkan musik reggae dengan hal-hal yang positif, agar musik reggae semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kita harus yakin musik reggae di Indonesia semakin solid!” ujar M Rechan alias Aboot, vokalis Muirapuama Band.

Tidak bisa dipungkiri bahwa musik reggae merupakan musik yang paling digandrungi oleh pemuda pemudi Indonesia, dibandingkan genre musik lainnya di era ini. “Tidak heran kalau sekarang ini para musisi pop, jazz dan yang lainnya coba memasukkan unsur reggae ke dalam musik mereka,” imbuhnya.

Situasi dan kondisi seperti ini memang akan memaksa para penyelenggara musik, sponsor, komunitas serta musisi reggae Indonesia untuk dapat menciptakan suasana yang

aman dan nyaman dalam mewujudkan karya-karya terbaiknya. Bukan berhenti pada titik memetik atau menikmati hasilnya saja, namun tetap bertahan pada garis perjuangan reggae itu sendiri.

Konsistensi telah membuat Muirapuama Band kian digandrungi oleh para pecintanya. “Begitu kayanya musik yang telah terlahir di Tanah Ibu Pertiwi ini, yang bisa menjadi sumber mata air dalam mengeksplorasi reggae, yang menjadi bagian dari semakin eratnya pertalian persaudaraan pemuda pemudi Indonesia,” imbuh Aboot optimis.

Seperti berbagai musik yang dapat didengarkan, jutaan bahkan puluhan juta jenis musik dengan berbagai bahasa yang tumbuh dan berkembang di tanah air ini. Sebut saja musik Campur Sari, Keroncong, Gamelan, bahkan musik dari Papua dan berbagai musik daerah lainnya yang telah mewarnai sejak jaman dahulu, dan dapat berkolaborasi dengan harmonis dengan musik Reggae. “Bagi kami, semua ini merupakan proses dari penetapan jati diri, dan menjadi pembuka gerbang perubahan terhadap perbaikan di negeri Indonesia tercinta ini!” tandasnya.

Namun, ada satu hal yang menjadi kekuatan dan keunikan dalam musik reggae—khususnya dalam Muirapuama Band, yaitu tidak terpengaruh dengan hingar-bingar kancah musik yang sedang trend. Musik reggae terus berjalan di relnya. “Keep on the track! Kita harus saling support dan respect, karena hal itu dapat membuat kita bisa mandiri,” katanya lagi.

Aboot berpandangan, berbagai perjuangan akan menemui fase, dimana akan terjadi feedback dari

masyarakat secara umum terhadap perkembangan reggae Indonesia.

Nafas Muirapuama Band sendiri sarat dengan lirik-lirik yang berisi tentang perjuangan dan pembebasan kaum yang lemah dari penindasan para penguasa, dan ini memang sudah seharusnya menjadi darah daging rakyat reggae Indonesia. “Kami menyuarakannya lewat lagu ‘Jas Merah,” kata Aboot berpromosi.

Para personil Muirapuama sendiri lebih tepat disebut seniman daripada sekedar artis. Karena mereka memang pekerja seni yang memberikan spirit, dengan kemasan yang sangat modern dan balutan musik reggae, tanpa mengabaikan roh dalam musik reggae itu sendiri.

Dan, Muirapuama yang telah memilih genre reggae berdasarkan pengalaman batin, semakin terlihat berbeda dengan kebanyakan band reggae di Indonesia. Muirapuama pun senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk perkembangan musik reggae.

Perfom Muirapuama Perfom pertama kali Muirapuama dilakukan pada acara kampus dengan tema Open House Kampus di UNIKOM Bandung, yang diselenggarakan untuk memperlihatkan fakultas, pertengahan bulan Juni 2010. Itulah yang menjadi pijakan pertama kali Muirapuama untuk mencoba ikut meramaikan dunia musik Indonesia dengan genre reggae. Dalam acara ini Muirapuama tampil dengan formasi 6 personil sama seperti saat pertama kali dibentuknya band ini.

Selanjutnya, tanggal 31 Oktober 2010, Muirapuama diminta tampil untuk memeriahkan hari Sumpah Pemuda yang berlokasi di daerah Cisitu. Ketika itu dengan formasi enam personil.

Pada tanggal 28 November 2010, Muirapuma mencoba untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa UNIKOM, yakni acara Kampus Nite di SCORE Cihampelas.

Pada tanggal 23 Februari 2011, Muirapuama kembali mengasah permainan musik dalam acara Reggae Nite yang diselenggarakan oleh salah Event Organizer (EO) di SCORE Cihampelas. Ketika itu seluruh personil Muirapuama sepanggung dengan Cozy Republik, Boys N Root, Robbie BieCulture, Ucok Karibo, Tepeng Steven Jamm, Emilio Gangstarasta, yang juga dihadiri oleh Richard D’Gilis dan P.A.L.O. Dalam acara Reggae Nite tersebut Muirapuama menjadi band reggae pembuka.

Pada tanggal 17 Maret 2011,

Bob Marley & Rambut Gimbal Oleh M Rechan Vokalis Muirapuama Band Mendengarkan dentuman musik rock stabil Bob Marley dan Wailers, bisa membuat jiwa seperti diaktifkan dan penuh energik.

Reggae juga seperti membuat semua tubuh bergerak pada saat yang sama. Dan, menghormati

Bob Marley sebagai orang yang pertama kali mempopulerkan reggae tidak terlalu berlebihan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Bob Marley telah membuat warna baru pada musik dunia dan Indonesia. Saya sendiri jika sedang membutuhkan motivasi, sering mendengarkan lagu-lagu dari Bob Marley.

Nama musisi asal Jamaika ini bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk segala hal. Bahkan, dengan adanya nama Bob Marley untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah, berarti semakin menguatkan bahwa music reggae memang pantas dibanggakan.

Bagi Muirapuama sendiri bermusik adalah berproses

mengikuti perkembangan jaman.

Jika musik, apalagi musik reggae, hanya berjalan di tempat alias stagnan berarti musik itu telah mati. Karena itu, menjadi diri sendiri sebagai harga mati bagi Muirapuama. Bukan menjadi duplikat siapapun, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya. Percaya diri menyanyikan lagu-lagu sendiri, dengan suara aslinya sendiri.

Muirapuama pun bukanlah anti dreadlock atau rambut-

Muirapuama kembali dipercaya untuk menjadi band opening di SCORE Cihampelas untuk mengisi acara Reggae Nite yang mana kami sepanggung dengan BieCulture dan Jahbless.

Dalam perform ini, Muirapuama tampil dengan formasi yang berbeda, yaitu dengan tujuh personil.

“Kami juga sering diajak ngejam bareng anak– anak BieCulture, yang bertempat di Tropicana Café, Barrel Cafe dan juga di widiyatama dalam yang mana Jahbless live perfom di sana,” ujar Aboot.

Belum lama ini, di Sahara Club at Marbella Hotel, Pantai Anyer, Banten, Muirapuama yang tampil selama satu jam lebih, mampu mengajak pengunjung untuk menikmati musik reggae sebagai musik jiwa tentang kedamaian dalam menjalani kehidupan secara positif.

Saat membawakan lagu Welcome To My Paradise, Mona, Bebas Merdeka, Aboot dan Nay—dua

rambut gimbal. Namun, saya berpendapat pencinta musik reggae tidak harus gimbal. Pokok terpenting adalah filosofi reggae itu sendiri, bagaimana pendengar dan perilaku dalam menyikapi lirik atau musik reggae itu. Saya kira ini yang membuat nama Bob Marley diabadikan untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah yang banyak menempel pada ikanikan di terumbu karang Karibia.

Bukan karena rambut gimbalnya Bob Marley bisa dikenang.

menyampaikan kenyataan yang terjadi di negeri tercinta ini, disamping lagu kemanusiaan dan cinta. Karena memang, di Indonesia saat ini ada bentuk perbudakan gaya baru, sebagai akibat diterapkannya sistem kapitalisme gaya baru. Sistem ini seakan virus dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. | Tim Trans

Musik reggae, memang indah dan keindahan memang terpaut pada sifat lahiriahnya, juga bergantung kepada yang mengamatinya. Reggae sebagai musik tidak hanya memberikan keindahan dalam penataan aransemen musik dan isi liriknya, tetapi juga harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan keindahan baru kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Inilah salah satu yang terus diperjuangkan Muirapuama Band. | Tim Trans

TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

KPU Buka Pendaftaran Parpol

NO.252. TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Penyebaran Larangan Pengisian BBM Premium Untuk Kendaraan Dinas FOTO | YUS

Ketua KPU Kota Cilegon, Syaeful Bahri

Cilegon, Trans – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, mulai Kamis (9/ 8), resmi membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif dan presiden pada 2014. Pendaftaran parpol ini akan berakhir hingga 10 September mendatang.

Pendaftaran parpol ini serentak di KPU kabupaten/kota se-Indonesia setelah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) mengumumkan 73 parpol yang lolos registrasi.

“Sebanyak 73 partai yang lolos registrasi wajib mendaftar juga kepengurusannya di tingkat kabupaten/kota, ini sebagai syarat peserta pemilu. Berarti persaingan pemilu bakal dimulai,”ujar Ketua KPU Kota Cilegon, Syaeful Bahri.

Dijelaskan, pembukaan pendaftaran parpol ini mengacu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam aturan tersebut, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual masing-masing kepengurusan parpol.

Selain syarat kepengurusan, terdapat syarat tambahan di tingkat kabupaten/kota, yakni parpol wajib memiliki keanggotaan sebanyak 1/1.000 penduduk atau 1.000 anggota.

Syarat itu berarti kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/kota, harus memiliki keanggotaan 1/1.000 total jumlah penduduk atau 1.000 anggota sesuai dengan pilihan yang diambil.

“Undang-undang tersebut diperkuat juga dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Dikatakan, dari sejumlah persyaratan, KPU Cilegon akan melakukan verifikasi sesuai dengan tahapan. “Lolos atau tidaknya parpol untuk ikut pemilu ditentukan apakah berkas persyaratannya lengkap atau tidak,” paparnya.

Sejauh ini, partai yang baru menginformasikan akan mendaftar, yakni DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Cilegon.

“Jumat (10/8) rencananya mereka akan mendaftar,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cilegon, Faturahman mengatakan, pendaftaran dilakukan dengan membawa daftar keanggotaan partainya sebanyak 2.999 orang.

Jumlah tersebut, katanya, melebihi dari yang disyaratkan. “Kepengurusan kita sudah 100 persen di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan,” jelasnya.

Pada bagian lain, Ketua DPC Partai Gerindera Kota Cilegon, Hasbi Sidik mengungkapkan, pihaknya masih terus melakukan verifikasi anggota partai.

Menurut Hasbi, hingga kini telah terkumpul kurang lebih 10 ribu anggota Partai Gerindera di Kota Cilegon. “Kami masih terus update daftar keanggotaan Partai Gerindera.

Tentu saja kami siap untuk bersaing dengan partai lainnya,” ujarnya. | Yusvin

Kendaraan dinas yang memiliki CC besar disebut sudah terbiasa menggunakan pertamax, tapi ada mobil dinas yang ditemukan melanggar aturan.

Cilegon, Trans - PT Pertamina melalui Fuel Retail Marketing Region III Sales Area Manager Banten, menyebarkan surat edaran tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada seluruh stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Banten. Namun, baru dua hari larangan disebarkan, Kamis (2/ 8), sudah ditemukan mobil dinas yang mengisi premium di SPBU Cipocok Jaya 3442131, Kota Serang.

Surat edaran bernomor 482/ F3350/2012-S3 yang ditandatangani Fuel Retail Marketing Region III Sales Area Manager Banten, R Pramono Wibowo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012. Surat edaran tersebut ditempel di setiap mesin pengisian BBM, salah satunya seperti terlihat di SPBU Grogol, yang berada tidak jauh dari Perempatan Damkar, Cilegon.

R Pramono Wibowo menyebutkan bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12 Tahun

2012 tentang Penggunaan BBM, terhitung mulai 1 Agustus 2012, seluruh SPBU di Banten tidak diperbolehkan melayani BBM subsidi jenis premium kepada konsumen, yakni kendaraan roda empat/roda dua atau lebih yang berplat merah (baik ada stiker ataupun tidak).

Selain itu, kendaraan dinas roda dua atau lebih yang terapasang stiker khusus dan juga kendaraan dinas yang beplat TNI/Polri. Dalam surat edaran itu juga dijelaskan tentang kendaraan dinas yang diberlakukan pada ketentuan surat tersebut, yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), sesuai dengan Pasal 1-3, Pemen 12/ 2012 tersebut.

Sekda Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, cukup terbantu, karena pihak SPBU juga dapat melakukan pengawasan terhadap kendaraan dinas yang melakukan pengisian BBM. “Ya memang semua pihak harus ikut mengawasi regulasi ini. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pemilik dan petugas SPBU. Mereka bisa mengingatkan pengendara mobil plat merah, TNI/POlri, atau juga kendaraan berstiker khusus agar menggunakan BBM Pertamax. Kalau sudah begitu ya pasti berjalan lancar,” ujar sekda.

Pihaknya juga mengaku akan memberikan sanski tegas terhadap pegawai Pemkot Cilegon yang dibekali kendaraan dinas, tetapi mengisi BBM bersubsidi. “Semua harus menggunakan pertamax se-

jak 1 Agustus kemarin,” sekda menandaskan.

Mobil Dinas Isi Premium Namun, memasuki hari kedua larangan penggunaan premium bagi mobil dinas, pada Kamis (2/8), ditemukan mobil dinas yang mengisi premium di SPBU Cipocok Jaya 3442131, Kota Serang. Mobil dinas milik Pemkab Serang itu, mengisi premium sekira pukul 07.35 WIB. Operator SPBU Cipocok 3442131, M Sopandi saat dikonfirmasi membenarkan. Dia mengaku, kemarin pagi sekira pukul 07.35 WIB ada mobil dinas dengan pelat nomor A 355 A yang memaksa mengisi premium.

“Karena memaksa, makanya kami kasih tapi dengan catatan nomor pelat, merek mobil, dan tahun mobil kami catat,” ujar Sopandi di SPBU Cipocok, Jum’at (3/8).

Sopandi mengatakan, setelah dicatat, petugas SPBU melapor ke manajer SPBU, kemudian manajer SPBU yang akan melapor ke Pertamina pusat. “Kami hanya mengimbau. Sedangkan yang memberi sanksi adalah pusat,” terangnya.

Dia mengungkapkan, selain mobil berpelat A 355 A, ada beberapa mobil dinas lain yang memaksa mengisi premium. Namun setelah diberi tahu tidak bisa lagi mengisi premium, pemilik mobil dinas lain menyadari dan lebih memilih mengisi pertamax.

Kendaraan dinas berpelat A 355 A yang mengisi premium kemarin adalah mobil jenis kijang. Si pengemudi adalah seorang bapak namun pagi itu ia tidak berpakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Si pengemudi

mengenakan kaos warna krem dan peci hitam.

Di tempat berbeda, Bupati Serang Taufik Nuriman mengatakan bahwa kendaraan dinas di Kabupaten Serang wajib melaksanakan instruksi pemerintah dengan menggunakan bahan bakar nonsubsidi yaitu pertamax. “Jika ada pejabat atau PNS yang menggunakan premium akan dikenai sanksi,” tegasnya saat berada di sebuah SPBU di Kecamatan Ciruas, yang diketahui sebagai milik Taufik Nuriman.

SPBU ini kedatangan tim dari Pertamina pukul 10.00 WIB, dan mereka bertemu dengan Taufik Nuriman. Keterangan yang diperoleh wartawan, Pertamina memberikan saran kepada pemilik SPBU agar menyediakan tempat pengisian BBM nonsubsidi secara khusus bagi kendaraan pelat merah.

Salah seorang petugas SPBU mengatakan, ada tim dari Pertamina datang yang komplain soal tempat pengisian BBM di bagian tengah. Mestinya, itu khusus bagi kendaraan pelat merah dan tidak boleh menyediakan premium di tempat pengisian BBM yang lantainya dicat merah.

“Benar, ada orang Pertamina datang ke sini melakukan pengawasan. Mereka komplain, karena tidak ada pengisian khusus pertamax. Tempat pengisian BBM nonsubsidi mestinya dipisahkan dengan BBM bersubsidi,” katanya singkat.

Bupati Taufik Nuriman membantah bahwa tim dari Pertamina melakukan pengawasan ke SPBU. “Enggak ada pengawasan dari Per-

Buka Puasa Bersama Danrem 064/MY Serang Cilegon, Trans - Danrem 064/MY Serang, Kolonel (Inf) Joko Warsito peduli dengan sakralnya ibadah puasa, termasuk hal-hal penting menjelang dan saat pelaksanaan lebaran tahun ini. Terbukti, Danrem pun melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan taraweh keliling Korem ke seluruh jajaran Kodim dan Koramil.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Danrem berlangsung di Kodim 0623/Cilegon pada Jum’at (3/ 8) tersebut, dihadiri Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Hari Rahardajanto, S.Sos, seluruh Danramil serta seluruh anggota TNI di Cilegon.

Acara buka puasa bersama terlihat berlangsung dalam suasana sederhana, mengambil thema “Dengan Hikmah Puasa Ramadhan Nuzulul Qur’an dan Idul Fitri 1433 H/2012 M Kita Tingkatkan Profesionalitas TNI, Disiplin dan Pengendalian Diri Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Danrem 064/MY Serang, Kolonel Inf Joko Warsito dalam sambutannya, menyampaikan acara yang diselenggarakan hari ini bertujuan agar seluruh anggota TNI dalam bulan puasa ini agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

FOTO | YUS

Danrem 064/MY Serang, Kolonel (Inf) Joko Warsito (ketiga dari kiri) saat menghadiri acara buka puasa bersama dan taraweh keliling di Makodim 0623/Cilegon.

“Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sinergiskan segenap daya dan potensi kemampuan yang kita miliki dengan membangun kebersamaan dan kesepahaman,” ujar Joko Warsito.

Ditambahkan Joko Wardito, menjelang hari raya Idul Fitri ini, dimana Kota Cilegon akan mejadi pelintasan jalur mudik, diharapkan seluruh anggotanya dapat melaksanakan tugas

dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Sehubungan dengan kesiapan pada arus mudik nanti, Joko Warsito mengatakan, pihaknya menyiapkan 2/3 dari 3000 personil. “Dalam pelaksanaan pengaturan dan pelayanan pada arus mudik lebaran nanti, semua Kodim akan melakukan kordinasi dengan semua Kapolres,” terangnya. | Yusvin

tamina. Mereka ke sini bukan untuk melakukan pengawasan, tapi hanya bertemu dengan saya sebagai bupati,” jelasnya.

Mengenai komplain dari tim Pertamina terkait tempat pengisian BBM nonsubsidi yang tidak dipisahkan dengan BBM subsidi, Taufik menyatakan bukan kesalahan pemilik SPBU. Tapi petugas Pertamina yang membuatnya.

“Kami tidak tahu aturannya dan itu dibuat oleh Pertamina. Tapi yang jelas, semua kendaraan pelat merah wajib menggunakan pertamax dan petugas SPBU di sini sudah tahu aturan tersebut,” ujar Taufik.

Sekda Kabupaten Serang, Lalu Atharussalam Rais menambahkan, kendaraan yang memiliki CC besar di Kabupaten Serang sudah terbiasa menggunakan pertamax walaupan dana dari Pemkab alokasinya untuk premium.

“Saya sebulan dapat anggaran 100 liter premium tapi saya pakai untuk beli pertamax. Jadi, saya pasti setiap bulan harus nombok beli bahan bakar,” ujarnya.

Di Pandeglang, terkait pemberlakukan larangan penggunaan premium, Pemkab Pandeglang belum menambah jumlah anggaran operasional yang dikhususkan untuk membeli bahan bakar kendaraan dinas.

“Paling bisa kita alokasikan penambahan untuk bahan bakar kendaraan dinas pada biaya operasional masing-masing SKPD di APBD Perubahan 2012,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) Pandeglang Parjio Sukarto, Jum’at (3/8). | Yusvin

BPBD Tak Punya Data Kekeringan Pandeglang, Trans – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tak memiliki data mengenai daerah yang dilanda bencana kekeringan akibat kemarau. Instansi ini masih menunggu laporan dari pihak kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, Encep Suryadi, didampingi Kasi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan Aip Somahmud mengatakan, data bencana kekeringan erat kaitannya dengan kinerja kecamatan.

Menurut Encep, aparatur pemerintah kecamatan wajib melaporkan setiap bencana yang terjadi di daerahnya kepada pemerintah melalui BPBD, termasuk bencana kekeringan.

“Kami tidak salah dengan tidak punya data kekeringan karena pihak kecamatan belum ada yang melaporkannya ke kami,” kata Encep.

Dikatakan Encep, pendataan jumlah korban dan lokasi bencana sepenuhnya tanggung jawab kecamatan yang dibantu instansi terkait seperti

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

“Kewajiban Distanbun dalam hal ini berkaitan dengan rusaknya areal pertanian dan sarana pertanian lainnya,” katanya.

Kasi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan Aip Somahmud menambahkan, setelah laporan dari pihak kecamatan diterima, BPBD langsung melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran laporan dan memudahkan pendistribusian bantuan.

“Kami tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada korban bencana sebelum ada laporan,” katanya.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Uus Kuswoyo ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, ketepatan laporan yang disampaikan pihak kecamatan merupakan syarat dalam mendapatkan bantuan.

“Sudah selayaknya di setiap kecamatan memiliki posko bencana agar data laporan bencana bisa akurat,” katanya. | Yusvin

Mudik Lewat Jembatan Selat Sunda, Asyik!

D

i tengah gonjangganjing rencana pemerintah mere alisasikan pem bangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) mulai 2014, namun pikiran dan hati kita sudah “menyergap” lebih dulu dengan bayangan yang penuh suka cita, karena ribuan kendaraan dari arah tol Jakarta menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak bakal mengalir lancar berseliweran di atas Jembatan Selat Sunda, baik siang hari maupun malam hari.

Selain itu, ribuan pemudik yang menaiki kendaraan pribadi, maupun bus umum lintas Jawa - Sumatera dan truk angkutan barang yang datang dari arah Merak menuju Lampung atau sebaliknya, akan menikmati pemandangan yang indah sejauh mata memandang selama berada di atas JSS. Apalagi perairan Selat Sunda yang selalu membiru dihiasi burung-burung camar di angkasa luas. Asyik!

Dari bentangan JSS sepanjang 29 kilometer itu pula terlihat kapal-kapal ferry yang membawa penumpang dari Merak menuju Bakauheni, atau sebaliknya melengkapi suasana perairan Selat Sunda yang ramai oleh lalu lintas kapal ferry, kapal cepat dan kapal-kapal kargo. Tak

ketinggalan jung-jung nelayan yang sedang mencari ikan juga melengkapi pemandangan Selat Sunda sepanjang hari.

Demikian juga penduduk di sekitar Merak dan Cilegon, termasuk para pelaku usaha di kawasan industri yang semula merasakan “sesak” karena kemacetan arus lalu lintas Cilegon dan Merak terjadi sepanjang hari, namun setelah JSS dioperasikan mereka merasa plong, lancar tanpa hambatan.

Itulah dambaan ideal kita semua, sehingga dengan demikian kantong-kantong ekonomi di Banten akan semakin menggairahkan para calon investor untuk mengembangkan usahanya di Banten.

Apalagi potensi lahan industri di Cilegon, sekitar 60 persennya sudah terisi oleh perusahaan yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), sisanya masih cukup luas termasuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) akan diperuntukkan bagi kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Dari ramainya orang pergi mudik ke Sumatera maupun ke Jawa atau ke daerah lainnya, akan terasa saat berlebaran di Banten nampak lengang, sepi ditinggalkan saudara-saudara kita yang datang dari jauh.

Banten dalam kondisi sepi seperti “kota mati”. Namun, sekitar seminggu setelah Lebaran, mulai terlihat kesibukan jalan raya di daerah Banten siap menyergap lagi. Kendaraan pun merayap pelan.

Awal Sejarah JSS Latar belakang sejarah rencana pembangunan JSS, pertama kali digagas seorang pakar teknik Prof. Sedyatmo di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1960. Kemudian pada 1965, oleh Presiden Soekarno agar rencana pembangunan JSS itu dilakukan uji coba desain penghubung Selat Sunda dengan menunjuk para pakar di ITB. Demikian pula di era 1986, Presiden Seoharto menunjuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan Studi “Tri Nusa Bima Sakti”. Namun setelah periode ini “terputus” selama 22 tahun, dan tak terdengar lagi gaung kelanjutan rencana pembangunan JSS. Gagasan lama yang sudah terkubur oleh “tumpukan arsip” selama 22 tahun di meja kerja Presiden dan para Menteri saat itu, digagas lagi oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Lampung Syachruddin Z Pagaralam pada tahun 2009.

Pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa merespons positif gagasan Gubernur Banten dan Lampung karena kepadatan arus kendaraan di lintas Selat Sunda memang sudah saatnya punya jembatan.

Pada tanggal 13 Agustus 2009, penyampaian Feasibility Study JSS oleh PT. Bangungraha Sejahtera Mulia (BSM) bersama Pem-prov Banten dan Pemprov Lampung.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009, dikeluarkan Keppres Nomor 36/2009 tentang Pembentukan Tim Nasional. Pada tanggal 25 Mei 2010, dikeluarkan Kepmenko KEP-29/ M.EKON/05/2010 tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Nasional.

Secara maraton, pada 26 November 2010, dikeluarkan Kepmen PU 584/KPTS/M/2010 tentang Penetapan Susunan Anggota Sekretariat serta Tugas Kelompok Kerja dan Eksekutif Sekretariat Tim Nasional.

Pada tanggal 2 Desember 2011, dikeluarkan Perpres 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Saat ini masih menunggu persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama.

Oleh karena proyek nasio-

nal JSS ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang ditandai dengan telah dikeluarkannya Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sun-da (KSISS), dengan titik sentralnya mewujudkan pembangunan JSS. Adapun Dasar hukum KSISS itu antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Keppres Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Pembangunan JSS, Per-pres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011–2015.

Rencana pembangunan JSS ini adalah bagian dari Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Adapun target dari KSISS dan MP3EI itu dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, KSISS dan MP3EI akan mendorong dan mempercepat berbagai program pembangunan yang ada, untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan iptek.

Selain itu, juga mendorong

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan di semua daerah, dan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Korelasi KSISS dan MP3EI itu erat sekali dengan keberadaan Indonesia di era ekonomi global sebagai pusat baru gravitasi dunia, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga perlu mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kota Internasional Dengan dibangunnya JSS dengan payung hukum KSISS dan MP3EI itu diharapkan tidak hanya mampu mengurai arus lalu lintas penyeberangan, akan tetapi dapat diindikasikan bahwa Banten dan Lampung oleh Pemerintah Pusat bakal dijadikan sebagai pengembangan kota masa depan guna meminimalisir kapadatan di ibukota negara, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan tidak ada perubahan dari rencana awal yang sudah ditetapkan, sehingga kemungkinan besar kegiatan studi kelayakan (feasibility study)

akan tetap dilaksanakan oleh pemrakarsa proyek yakni PT. Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).

Seiring dengan itu, barubaru ini kawasan Bandara Soekarno-Hatta sebagai lalu lintas Jembatan Udara (JU), baik domestik maupun internasional sudah mulai diperluas.

Ketua Umum Kadin Banten H. Tb. Chaeri Wardana, B.Bus dan Ketua Kadin SoekarnoHatta Airport Internasional (SHIA) H. Iyus Y. Suptandar, BBA, keduanya sangat mendukung dinamika pembangunan nasional di Banten ini.

Keduanya berharap, para pengusaha di Banten perlu terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pekerjaan agar mampu bersaing di tengah era globalisasi saat ini.

Dari sekitar 8.503 industri di Banten ini, di antaranya berasal dari 33 negara yang mengembangkan usahanya di Banten ini.

Sewaktu-waktu mereka juga mudik ke negara asalnya lewat Bandara Soekarno-Hatta.

Jadi jelaslah Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan ASDP Merak-Bakauheni, sedang jadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Banyak orang keluarmasuk lewat JSS dan Bandara.

Saat musim mudik makin asyik!

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 252. TH XIII

TRANS BANTEN

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Arus Mudik Pelabuhan Merak Rawan Sabotase | Polda Banten Terjunkan Ribuan Personil & Sniper Cilegon, Trans - Sabotase dan terorisme masih menjadi ancaman Lebaran 2012. Polda Banten memetakan, Pelabuhan Merak berpotensi menjadi sasaran, termasuk jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, Lampung. Oleh karena itu, kepolisian memperkuat pengamanan objek vital tersebut.

Kapolda Banten Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Sutedjo mengatakan, dari 2/3 kekuatan Polda Ban-

ten, atau 2.800 anggota polisi yang dikerahkan untuk mengamankan Lebaran, sebanyak 450 personel khusus untuk mengamankan Pelabuhan Merak dan jalur penyeberangan Merak- Bakauheni.

“Empat ratus lima puluh personel ditempatkan khusus untuk mengamankan Pelabuhan Merak dan jalur penyeberangannya,”ujar Kapolda.

Lebih lanjut dikatakan orang

nomor satu di Polda Banten ini, Polda Banten mengerahkan semua satuan fungsi kepolisian dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup. Polda juga menerjunkan sniper.

“Sniper akan ditempatkan di titik-titik vital yang berpotensi menjadi sasaran sabotase dan terorisme. Merak menjadi objek nasional yang berpotensi menjadi sasaran,” terang Eko seraya menambahkan,

polisi juga diterjunkan di setiap kapal feri.

Direktorat Kepolisian Air (Dit-polair) Polda Banten, juga mengerahkan empat kapal patroli ditambah kapal patroli dari Mabes Polri, untuk mengamankan Lebaran.

Pengamanan selama H-7 hingga H+7 Lebaran juga difokuskan pada objek wisata pantai. Adapun tempat yang diperkirakan akan dibanjiri warga ketika musim Lebaran berpoten-

si kriminalitas, menurut Kapolda Banten, antara lain, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan hipnotis.

Sementara itu, Kepala Satuan Patroli Ditpolair AKBP RM Tohir, ketika dikonfirmasi, Senin siang (13/ 8), membenarkan empat kapal milik Ditpolair, ditambah satu kapal BKO dari Mabes Polri jenis B-3 digunakan untuk mengamankan jalur MerakBakauheni.

Memanas, Soal Pengerukan Pasir Laut di Perairan Lontar Sikap represif dan provokatif yang dilakukan aparat Polisi Air (Polair) diadukan ke Polda Banten. Warga meminta perlindungan ke Komnas HAM.

Kegiatan penyedotan pasir laut di perairan wilayah Serang, Provinsi Banten.

Serang, Trans - Persoalan pengerukan pasir laut di Perairan Lontar, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kembali memanas. Selama tiga hari warga terus melakukan pengusiran kapal pengeruk pasir, yakni sejak Jumat (10/8) hingga Minggu (12/8) sore lalu.

Seusai melakukan pengusiran, warga bersama sejumlah aktivis lingkungan mengadu ke Komnas HAM, Kapolri, Kompolnas, dan Polda Banten, terkait sikap represif dan provokatif yang dilakukan aparat Polisi Air (Polair) yang mengha-

FOTO | YUS

lang-halangi aksi pengusiran kapal.

Ketua Front Aksi Petani dan Nelayan (FKPN) Pontang, Tirtayasa, dan Tanara (Pon-tirta) Amrin Pasa mengatakan, aksi pengusiran warga selayaknya didukung kepoli-

sian karena belum mendapat restu dari masyarakat sebagai syarat untuk melakukan aktivitas.

“Sampai kapan pun kita akan menolak aktivitas pengerukan pasir di Lontar,” ungkap Amrin.

Dewan Nyaris Adu Jotos Cilegon, Trans – Anggota DPRD Cilegon, nyaris adu jotos. Peristiwa memalukan ini terjadi antara pimpinan Dewan dengan anggotanya yang tergabung dalam Pansus Tata Tertib sesaat sebelum pelaksanaan rapat paripurna Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011 dan Penandatanganan KUAPPAS Perubahan 2012 dan KUA-PPAS 2013.

Peristiwa ini dipicu dari molornya pelaksanaan rapat paripurna yang diagendakan pukul 16.00. Namun 30 menit berlalu, anggota Dewan yang hadir di ruang rapat paripurna belum juga mencapai kuorum atau 2/3 dari jumlah anggota Dewan yang ada. Artinya, untuk kuorum rapat tersebut, diikuti minimal 24 dari jumlah anggota Dewan 35 orang.

Tamu undangan termasuk Walikota Tb Iman Ariyadi, Sekda Abdul Hakim Lubis, serta para pejabat eselon dua lainnya sudah hadir sejak pukul 16.00.

Entah karena merasa malu atau apa, Ketua DPRD Cilegon, Arif Rivai Madawi dan Wakilnya, Hasbudin berinisiatif mencari para anggotanya ke tiap ruangan fraksi.

Arif dan Hasbudin lantas mendapati tujuh anggota Dewan sedang mengobrol di ruang Fraksi PPP. Mereka adalah Rosyid Haerudin (PKS), Nana Sumarna (PDIP), Rahmat (PPP), Nurseha (PAN), Hayati Nufus (PPP), Neni Andriani (PAN), dan Diana Karim (Demokrat). Beberapa dari mereka tergabung dalam Pansus Tata Tertib DPRD Cilegon.

Sontak saja, Arif lantas meminta mereka memasuki ruang paripurna agar sidang memenuhi kuorum. “Tolong kalau ada keberatan kita bicarakan nanti, sekarang saya minta agar mengikuti rapat paripurna dulu,” ujarnya.

Pernyataan Arif ini lantas ditimpali Neni Andriani yang mempertanyakan mengapa Raperda Tata Tertib Dewan tidak diparipurnakan. “Tapi Pak kenapa tatib tidak diparipurnakan?” ujar Neni.

Pernyataan Neni disambar Rosyid

Haerudin. “Seharusnya tatib kan bisa diparipurnakan. Seharusnya dibicarakan dulu ada apa,” cetusnya.

Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbudin lantas memasuki ruangan Fraksi PPP dan meminta semua permasalahan bisa diselesaikan di paripurna. “Tolonglah, semua kan bisa diselesaikan nanti saat paripurna,” ajaknya.

Pernyataan Hasbudin ternyata menyulut amarah Rosyid dan Nana Sumarna.

“Tidak bisa, justru harus diselesaikan di sini,” tegas Rosyid dengan nada tinggi.

Nana pun tak kalah naik pitam. “Anda kan yang butuh saya untuk ikut paripurna, bukan saya yang butuh Anda. Jadi tidak usah marah-marah,” ujar Nana seraya mengepalkan tangan ke arah Hasbudin.

Suasana pun memanas. Bahkan, Nana hampir saja melayangkan tinjunya ke arah Hasbudin. Tak mau terjadi pertengkaran, Hasbudin pun langsung meminta maaf dan merangkul Nana.

“Bukan begitu maksud saya Pak, maaf kalau begitu. Maksud saya tadi Pansus Tatib masih bisa dibicarakan,” kata Hasbudin sambil menjabat tangan Nana yang juga Ketua Fraksi PDIP tersebut.

Ketujuh anggota Dewan itu lantas memasuki ruang paripurna sekira pukul 17.15, dan rapat paripurna berlangsung singkat.

Dalam paripurna tersebut Arif Rivadi Madawi sempat menyampaikan alasan mengapa Ra-perda Tatib DPRD Cilegon tidak diparipurnakan. “Karena sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri, penetapan tatib Dewan perlu konsultasi dengan Gubernur, maka kita tunda sampai ini dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengaku sempat kesal lantaran molornya paripurna yang mengganggu sejumlah agenda kerjanya. “Coba kalau Walikota yang telat, pasti dibilang tidak menghargai anggota Dewan yang terhormat. Giliran Dewan yang telat tidak ada masalah,” ungkapnya. | Yusvin

Selain mengadukan Polair ke Polda Banten, warga juga akan meminta perlindungan ke Komnas HAM terkait masalah pengerukan pasir.

Dikatakan, saat pengusiran ka-

Penyelidikan Kapal 30 GT Dihentikan

pal pengeruk pasir, warga mendapatkan perlakuan kurang baik dari aparat kepolisian bahkan ada sikap provokatif dari aparat.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Krisnandi, ketika dikonfirmasi, mengaku belum menerima laporan dari warga Lontar.

“Tidak ada. Saya belum menerima laporan kalau ada warga yang melaporkan anggota (Ditpolairred),” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah ketika mendatangi Mapolda Banten, Tatu langsung bergegas menuju ruangan Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Setelah 30 menit berada di ruangan Kapolda, Tatu langsung menuju kendaraan dinasnya.

Ketika diwawancarai awak media, Tatu menyatakan kedatangannya tidak ada kaitan dengan permasalahan warga Lontar. “Saya tidak tahu tentang aksi warga Lontar,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Patroli Ditpolair Polda Banten, AKBP RM Thoir membantah pihaknya melakukan tindakan represif kepada warga Lontar. | Yusvin

FOTO | YUS

Sekda Kota Cilegon H. Abdul hakim Lubis.

akan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sekda.

Sekda menegaskan, bahwa apabila ada PNS yang menambah jatah libur lebaran dari yang sudah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi disiplin kepegawaian dan pemotongan tunjangan daerah sesuai peraturan tentang pembinaan dan penegakan disiplin PNS. Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan inspeksi.

“Jika ditemukan ada PNS yang mangkir, maka dengan tegas akan diberikan sanksi.

Saya sendiri akan melakukan inspeksi seusai cuti lebaran. Jangan sampai ada PNS yang mangkir, pemerintah akan mengawasi kedisiplinan PNS pada hari pertama masuk kantor setelah lebaran nanti,” tegasnya.

kembali masuk kerja, melaksan-

| Yusvin

Tunggakan PBB Rp2,1 Miliar Pandeglang, Trans – Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) warga Kecamatan Pandeglang dalam sepuluh tahun terakhir, mencapai Rp2,1 miliar. Tagihan tersebut tersebar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Kalanganyar, Kabayan, Kadomas, dan Kelurahan Pandeglang.

Camat Pandeglang, Salman Sunardi membenarkan, adanya tunggakan pajak di lingkungan pemerintahaannya. “Saya sedang mencari jalan keluar untuk mengambil tagihan itu. Lumayan jika uang tersebut bisa

masuk ke kas negara,” kata Salman usai sosialisasi pemutakhiran data piutang PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Pandeglang.

Dikatakan Salman, tunggakan PBB senilai Rp2,1 miliar itu berasal dari 14 ribu objek pajak. Mereka tidak melunasi tunggakannya sampai 6 Agustus 2012. “Saya optimistis uang ini bisa diambil jika ada peran serta yang baik dari masyarakat,” katanya.

Erry S, perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang mengata-

| Yusvin

hukum

Pemkot Cilegon Siapkan Sanksi Tegas Bagi PNS Yang Mangkir Pasca Lebaran 2012 Cilegon, Trans - Pemerintah Kota Cilegon melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintahan Kota Cilegon menambah liburan atau cuti bersama Idul Fitri 1433 H. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi disiplin kepegawaian dan pemotongan tunjangan daerah sesuai peraturan tentang pembinaan dan penegakan disiplin PNS.Hal ini diungkapkan oleh Sekda Kota Cilegon H. Abdul hakim Lubis.

“Pemerintah di Kota Cilegon telah menetapkan cuti bersama lebaran selama 5 hari, 1822 Agustus 2012. Artinya PNS di Cilegon hanya dibolehkan libur selama lima hari dalam rangka mudik dan perayaan hari raya idul fitri 1433 H. Kemudian setelah itu harus

Sebelumnya, Kapolres Cilegon, AKBP Umar Surya Fana ketika dikonfirmasi mengatakan, dalam pengamanan Lebaran tahun ini, Polres Cilegon menyiagakan 400 personel dengan dibantu 125 personel Brimobda Polda Banten, 60 personel Brimobda Mabes Polri, tentara Kodim 0623, Dinas Perhubungan, serta sejumlah petugas medis.

kan, pemeliharaan data PBB untuk memutahirkan data pembayaran PBB dan memverfikasi data objek dan atau subjek pajak. “Kegiatan ini unruk menyusun laporan keuangan dan pengalihan pengelolaan PBB,” katanya.

Dikatakan Erry, ruang lingkup kegiatan pemeliharaan data, di antaranya meliputi kegiatan pemutakhiran data piutang, kegiatan pemutakhiran data objek atau subjek pajak, sinkronisasi data pembayaran PBB, dan perekaman surat tanda terima setoran (STTS). | Yus

Serang, Trans – Untuk sementara, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi pengadaan delapan kapal nelayan ukuran 30 GT senilai Rp 10,4 miliar.

Penyelidikan bisa dilanjutkan setelah ada keputusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menyusul kabar bahwa kegiatan pengembangan sarana perikanan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten itu juga diselidiki Kejagung.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky Rahmad Rahardjo mengakui, kabar tersebut masih sumir. Mengingat, Kejagung belum memberikan pemberitahuan secara resmi ke Kejati.

Kabar itu justru muncul dari tujuh pejabat DKP Provinsi Banten yang sedianya dimintai keterangan pada akhir Juni lalu. Mereka adalah Kepala DKP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta ketua, sekretaris, dan tiga anggota Panitia Pengadaan Barang.

“Kami mengetahuinya saat memanggil tujuh pegawai DKP untuk dimintai keterangan. Namun mereka tidak dapat memenuhi panggilan kami karena pada waktu yang bersamaan juga mendapat panggilan dari penyidik Kejagung untuk perkara yang sama,” jelas Dicky.

Perkara ini diselidiki Kejati berdasarkan laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Disebutkan, beberapa kapal nelayan ukuran 30 GT yang disalurkan antara lain ke Kasemen, Pulo Ampel, Malingping, Pandeglang, dan Tangerang itu diduga tidak sesuai spesifikasi. Indikasinya, kapal seharga Rp1,3 miliar per unit itu rusak sebelum digunakan nelayan.

Untuk memastikannya, Kejati akan mengirimkan surat ke Kejagung. Selagi belum mendapatkan jawaban, penyelidikan dihentikan sementara.

“Kami akan evaluasi (hasil penyelidikan-red) dan koordinasi dengan Kejagung untuk menentukan siapa yang akan menangani kasus ini sepenuhnya. Rencananya, kalau tidak besok (hari ini-red), ya Senin (6/8), kami akan mengirim surat ke Kejagung,” jelasnya.

“Pemeriksaan terhadap saksi-saksi kami hentikan untuk sementara sambil menunggu keputusan Kejagung. Namun seandainya keputusan tidak bisa dikeluarkan secepatnya, kami tetap akan melakukan pemeriksaan dengan menjadwal ulang pemanggilan,” lanjutnya.

Jika kabar tersebut benar, Dicky menilai, penanganan perkara tersebut bisa dilakukan bersama-sama. Pasalnya, Kejagung juga diinformasikan masih tahap penyelidikan.

“Tidak menutup kemungkinan penanganannya digabung. Tapi untuk jelasnya, kami masih harus melakukan koordinasi dengan Kejagung agar penyelidikannya fokus,” tegasnya.

“Di Kejagung, yang menangani penyidik pidana khusus (pidsus). Kalau di Kejati, ditangani penyidik intel. Untuk sementara, masih ditangani bersamasama,” sambung Dicky.

Beberapa waktu lalu, Kepala DKP Provinsi Banten Suyitno mengakui tidak memenuhi panggilan penyidik Kejati Banten. Saat dikonfirmasi, ia tidak menegaskan kabar bahwa perkara ini juga ditangani Kejagung. Ia hanya mengatakan, telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Kejati. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

Diiming-imingi Rp50 Juta, Warga Dipaksa Sudutkan Pemkot Cilegon, Trans - Walikota Tb Iman Ariyadi menilai ada upaya menjatuhkan citra Pemkot Cilegon melalui isu-isu kesehatan. Diduga hal tersebut dilakukan lawan politiknya yang tidak menyukai alur program pembangunan Pemkot Cilegon.

Hal itu disampaikan Walikota Tb Iman Ariyadi saat menggelar konferensi pers di ruang rapat Walikota, Senin (13/8) lalu.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Cilegon Abdul Hakim Lubis, Dirut RSUD Cilegon

Zainoel Arifin, Sekretaris Dinas Kesehatan Cilegon, dr Arriadna, dan Kepala Puskesmas Jombang Wahyu Hapsari.

Saat itu, Walikota ingin menanggapi seringnya pemberitaan tentang penyakit yang diderita anak di bawah umur, namun mengandung kritikan pedas tentang pelayanan kesehatan.

“Para petugas kesehatan dari tingkat bawah hingga atas telah bekerja secara maksimal.

Namun, hal ini selalu dimentah-

kan oleh sejumlah pihak dengan cara mengekspose warga yang menderita penyakit serius,” kata Walikota.

“Pihak-pihak tertentu sepertinya sengaja menggunakan isu kesehatan untuk menjatuhkan nama baik Pemkot Cilegon.

Bahkan, saat ini upaya tersebut mulai terlihat lebih sistematik dan terorganisasi,” tambahnya.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya laporan dari Puskesmas Jombang tentang upaya rekayasa yang dilakukan

oknum aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memaksa warga mengaku sebagai warga miskin saat berobat ke puskesmas.

Bahkan, sebuah rekaman berisi pengakuan warga diperdengarkan kepada sejumlah wartawan yang hadir dalam acara itu. “Warga itu dipaksa oknum LSM, dengan tujuannya untuk mendapatkan pengobatan gratis. Ini kan berarti sudah ada upaya rekayasa,” kata Walikota.

Tidak hanya sebatas itu, tambah Iman, warga tersebut juga diminta menyampaikan pengajuan bantuan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan anaknya yang sedang sakit.

Warga pun diiming-imingi akan mendapat uang Rp50 juta jika berani melakukan tindakan tersebut.

“Bisa jadi ini pun dipraktikkan ke industri. Ketika ada anak kecil menderita hydro-sepalus, oknum LSM tersebut meminta bantuan ke industri. Namun

hasil bantuan digunakan untuk kepentingan sendiri,” katanya.

Ia berharap agar pihak yang bermaksud memberikan pertolongan dan melaksanakan niatnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan apalagi didasari motif dan kepentingan politik tertentu.

“Kalau mau membantu, bantu saja dengan ikhlas. Tapi jangan politisir dengan berusaha mengemas ke dalam pemberitaan yang menyudutkan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Jombang Wahyu Hapsari membenarkan jika telah menerima laporan dari warga. Dimana, warga yang memiliki kemampuan ekonomi mapan itu memiliki anak penderita kanker di kepala itu mengaku diminta oknum LSM untuk berpurapura menjadi keluarga miskin.

“Beruntung, warga tersebut menolaknya dan melaporkan hal itu kepada saya,” katanya. | Yusvin

TRANS REGIONAL

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.252. TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Ajak Perantau Persiapkan Regenerasi Berpendidikan Agam, Trans - Bupati Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah ajak Perantau Ampek Nagari dan warga masyarakat untuk mempersiapkan regenerasi yang berpendidikan untuk melanjutkan pembangunan.

Kedatangan rombongan bupati Agam disambut arak-arakan di iringi kesenian Tambua Tasa serta tari gelombang yang dimeriahkan ribuan warga Ampek Nagari, dari pasar nagari menuju SMP 1 Batukambing Kecamatan Ampek

Nagari, Kabupaten Agam.

“Sekolahkan anak setinggitingginya, dimana kita ketahui Ampek Nagari sudah banyak melahirkan putra dan putri yang sukses baik di kampung maupun di perantauan,” hal itu disampaikan Bupati Agam Indra Catri dalam sambutannya saat digelarnya silahturrahmi dengan perantau di Nagari Batukambing.

Selain itu, untuk bidang kesehatan di perlukan jaminan kesehatan

blitar Ketua DPRD Kab Blitar:

Sekda Harus Paham Karakteristik Masyarakat

bagi warga masyarakat, tambah bupati, jika warga sehat roda ekonomi akan berjalan lancar.

“Masyarakat Ampek Nagari diharapkan menanam perkarangan rumah dan lahan kosong dengan buah-buahan yang produktif sebagai sumber gizi,” pesan bupati.

Bupati mengingatkan, untuk terus membudaya hidup bersih dan sehat melalui gerakan WC bersih dan Masjid bersih.

Disisi lain, Ketua Perhimpunan

FOTO | FAUZY

Blitar, Trans - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar yang hingga saat ini masih lowong sejak ditinggalkan oleh Ir Bachtiar Sukokarjadji yang kesandung masalah korupsi di tempat asalnya Kota Mojokerto, menjadi kursi panas. Jabatan Sekda masih diisi oleh Plt Drs Palal Ali Santoso MM, yang juga Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Mengingat begitu penting dan strategisnya jabatan Sekdan untuk mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, santer berita berkembang bahwa Bupati Blitar H Herry Noegroho bakal mengajukan tiga nama pejabat-pejabat senior di lingkungan Pemkab Blitar yang akan diusulkan ke gubernur.

Ketiga pejabat tersebut adalah Suyanto SH MM Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo), Drs Palal Ali Santoso MM Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Aset Daerah (DPPKAD), dam Ir Mangatas L Tobing Ketua Bappeda.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Blitar, Guntur Wahono SE, ketika ditemui Koran Transaksi, di ruang kerjanya, belum lama ini, juga mengharapkan agar bupati secepatnya melakukan mengajukan nama-nama sekda kepada gubernur, supaya jabatan sekda yang selama ini lowong segera terisi secara devinitif.

“Tentang siapa yang bakal diusulkan oleh Bupati Blitar kepada Gubernur Jatim, kami tidak mempermasalahkan, asalkan melalui mekanisme yang benar. Itu sepenuhnya hak bupati.

Yang penting memenuhi kriteria kepangkatan, tingkat pendidikan dan jejak rekam kinerjanya bagus,” ujar Guntur.

Guntur mengingatkan bahwa sekda yang bakal menduduki kursi panas sekda selaku penangung jawab anggaran, harus mengerti tentang tata kelola keuangan dalam mengelolah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Blitar.

“Jadi, sekda harus tahu betul atau memahami karakteristik masyarakat Kabupaten Blitar,” terang ketua DPRD yang dikenal sangat akrab dengan wartawan itu. | Fauzy

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

Kegiatan silaturrahmi yang dilaksanakan oleh Perantau Ampek Nagari dan masyarakat setempat yang di sponsori oleh Pusako Jakarta yang dihadiri Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat dan warga setempat.

Sedangkan, Panitia silaturrahmi perantau yang diwakili oleh Syahrul Hamidi Camat Ampek Nagari melaporkan, kegiatan perantau yang kita laksanakan ada di dua tempat,

pertama Senin (20/8), silaturrahmi yang di ikuti niniak mamak, alim ulama masyarakat dan perantau yang di ikuti sebanyak 600 orang.

Selanjutnya, pada hari kedua dilaksanakan kegiatan pengobatan massal gratis bagi 500 orang warga Ampek Nagari sebagai peserta, dan didukung oleh 10 orang dokter dan 10 orang perawat serta tenaga pendamping dari perantau. | SH/UCI

Pemkab Agam Himbau Petani Gunakan Varietas Padi Lokal

Padi terkena hama wereng akibat cuaca serta banyak masyarakat mengunakan varitas yang tidak tahan atau retan terhadap senyawa hama.

Guntur Wahono, SE Ketua DPRD Kab. Blitar.

Urang Jo Sumando Ampek Koto (Pusako) Jakarta. Ir. Firdaus Syahril menyampaikan, tujuan acara yang kita laksanakan dalam rangka menjalin silaturrahmi dengan masyarakat di kampung “bakaba babarita” apa kabar dan berita serta menyerap informasi di kampung halaman.

Dimana informasi tersebut sebagai bahan bagi pusako untuk program yang dapat dilakukan dalam membangun kampung halaman untuk kedepannya.

Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menghimbau kepada petani untuk menggunakan varietas padi lokal dalam mengatasi hama wereng yang melanda Jorong Kubu Anau Kecamatan Lubukbasung dan Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara.

“Kita meminta petani menggunakan varietas padi lokal agar padi mereka tidak diserang hama wereng,” kata Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam I Nyoman Gede.

Kata dia, masyarakat di anjurkan menggunakan varietas yang unggul dan mengajak petani agar menggunakan varietas padi lokal seperti Batang Piaman, IR 64 dan IR 66, karena bibit ini sangat tahan terhadap hama wereng.

Dalam mengatasi hama wereng ini, pihaknya bekerjasama dengan istansi terkait turun kelapangan untuk melakukan peninjauan dalam mengendalikan hama tersebut dengan cara menyetop pada titik terserang hama dengan mengunakan Aplaud dam Mipcindo 50 wp.

Menurut dia, penyebab tanaman padi terkena hama wereng akibat dari faktor cuaca serta banyak masyarakat menggunakan varietas yang tidak tahan atau retan terhadap senyawa hama tersebut.

Koordinator PHP Dispertahornak Agam Asmardi M menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengatasinya dengan menurunkan penyuluh, pemantau dan sosialisasi dilapangan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

Ditambahkannya, terserangnya hama pada tanaman padi di daerah itu tidak akan mempengaruhi ketersediaan beras, dalam arti kata, kebutuhan pangan daerah itu masih mencukupi, tetapi tetap kita prioritaskan dalam pengendalian dilapangan.

Sedangkan, dalam penerapan teknologi pertanian kedepan yang berwawasan dan ramah lingkungan harus mendapat perhatian dari semua pihak, dimana pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) secara hayati dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam pengendalian hama secara terpadu (PHT). | SH/UCI

Bupati Agam Lantik Walinagari Guguak Tabek Sarojo

FOTO | SH

Bupati Agam Indra Catri melantik Muhammad Fadli sebagai Walinagari Guguak Tabek Sarojo Kec. IV Koto Kabupaten Agam.

Agam, Trans - Bupati Agam Indra Catri melantik Muhammad Fadli sebagai Walinagari Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam periode 2012-2018, menggantikan pejabat lama Haroel Diaz, di halaman kantor walinagari setempat.

Dalam sambutannya Bupati Agam Indra Catri memaparkan, masyarakat Guguak Tabek Sarajo dikenal dengan masyarakat yang agamis dan selalu berpegang teguh dengan nilai dan budaya, serta menjadikan agama sebagai landasan berfikir dan bertindak.

Ditambahkan bupati, nagari itu juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, karena IV Koto umumnya merupakan daerah yang dahulu maju dari daerah lain, sehingga IV Koto merupakan daerah yang berpotensi untuk lebih dikembangkan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut,

tentunya walinagari yang baru saja dilantik dituntut memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu untuk mengelola dan mengakomodasikan semua kebutuhan masyarakat.

Indra Catri menambahkan, walinagari juga hendaknya dapat menumbuh kembangkan partisipasi, mendorong tumbuhnya iklim demokrasi dikalangan masyarakat dan peran serta aktif dalam upaya mengaplikasikan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di nagari.

Dengan dilantiknya M Fadli yang masih muda dan energik, diharapkan mampu mengayomi masyarakat Guguak Tabek Sarojo, baik yang berada dikampung halaman maupun diperantauan.

Bupati juga meminta walinagari dan masyarakat dapat bersatu dalam mem-

bangun nagari bersama para perantau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam nagari.

Selain itu walinagari yang baru saja dilantik juga diminta untuk menjaga serta melanjutkan kesinambungan program-program yang sudah sudah dirintis pejabat lama, sehingga tidak terjadi pembangunan patah ditengah jalan.

Dilain pihak pemuka masyarakat Guguk Tabek Sarojo Busyra Azheri Dt Bungsu mengatakan dengan dilantiknya walinagari yang baru bisa melanjutkan pembangunan di nagari ini, serta berani mendorong kemajuan yang merata, melalui pola kebersamaan.

Selesai pelantikan walinagari, bupati Agam juga membagikan bibit pokat untuk masyarakat Guguak Tabek Sarojo, yang akan ditanam masyarakat sekitar. | SH/UCI

Ribuan Masyarakat Blitar Saksikan Pawai Kebangsaan Blitar, Trans - Pawai Kebangsaan yang digelar oleh Pemerintah Kota Blitar, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67, tampak lebih meriah dengan mengadakan Pawai Kebangsaan, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Animo masyarakat pun sangat luar biasa untuk untuk menyaksikan pawai tersebut.

Dalam sambutan singkatnya, Walikota Blitar mengatakan bahwa pelakasanaan Pawai Kebangsaan ini merupakan wujud syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, sekaligus mengambarkan perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia, yang dimulai dari merebut, mempertahankan sampai dengan meningisi kemerdekaan serta menggelorakan rasa nasionalis dalam diri setiap warga Negara Republik Indonesia.

FOTO | FAUZI

Walikota Blitar Muh.Samanhudi Anwar mengangkat bendera start.

Pawai Kebangsaan yang dilaksanakan hari Kamis, (30/8), itu diikuti oleh 93 kelompok peserta, yang berasal dari BUMN, BUMD, seluruh SKPD, maupun UPTD Pendidikan mulai dari SMP sampai SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta. Tampak

juga peserta pawai yang berasal dari kelompok masyarakat Kota Blitar.

Pawai tersebut diberangkatkan oleh Walikota Muh Samanhudi Anwar pukul 13.30 WIB, dari depan kantor Balai Kota Blitar dengan menempuh rute Jln Merdeka, Jln

Mastrip, Jln Panglima Sudirman, Jln Ir.Soekarno, dan finish di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), dengan menempuh jarak lebih kurang 4,5 KM. Saat bendera start diangkat Walikota Blitar, sebagai tanda dimulainya Pawai Kebangsaan, Pasukan Pembawa Bendera mengawali barisan paling depan, dan kemudian disusul Marcing Band dari SMP Negeri 1 Blitar. Selanjutnya diikuti kelompok-kelompok lainnya.

Masing-masing kelompok peserta menunjukkan atraksi andalannya. Seperti menampilkan prestasi di sekolahnya, budaya dari berbagai daerah, pencak silat, rampak kendang, situasi jaman kemerdekaan, bahkan beladiri dari manca negara seperti Capoeira dari Brasil yang diperagakan oleh siswa-siswi SMK Diponegoro Blitar.

Ogoh-ogoh yang melambang-

kan kejahatan juga ditampilkan.

Tak kalah menarik penampilan dari SMK Negeri 1 Blitar yang mengeluarkan mobil rakitan sendiri yang diberi nama SMKN 1 Blitar, mendapat apresiasi dari masyarakat.

Slamet, warga Sutojayan, Kabupaten Blitar, mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa warga satu kelurahan rela meluangkan waktu untuk menyaksikan Pawai Kebangsaan. “Walaupun harus berangkat lebih awal dari Sutojayan, kami rela demi mendapatkan tempat di bagian depan,” ujarnya.

Harsono, Ketua Panitia Penyelenggara Pawai Kebangsaan Kota Blitar, yang juga Kepala Bappeda Kota Blitar ini, mengatakan bahwa pawai kebangsaan dilaksanakan untuk menggelorakan kembali semangat nasionalisme, yang ditengarai semakin hari semakin pudar. | Fauzy

Kesaksian Palsu Dalam Kasus Kades Rusminah Palembang, Trans - Kasus tuduhan penipuan, dengan menggunakan pasal 378 KUHP kepada Rusminah—Kepala Desa Karang Raja, Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan titik terang. Sebab, keterangan saksi ahli dari BPKH Wilayah II Sumatera, Supar bin Karto Dinomo, dinilai sebagai keterangan yang tidak benar alias keterangan palsu.

Berdasarkan laporan Polresta Muara Enim ke Polda Sumsel jelas dinyatakan oleh Supar Bin Karto Dinomo bahwa lahan yang dijual Rusminah merupakan lahan hutan negara atau

tanah Negara. Namun, surat dari Camat Muara Enim kepada Kades Karang Raja, Rusminah, membantah hal tersebut.

Pengukuran tapal batas sementara antara tanah Marga Karang Raja dan hutan produksi Suban Jeriji adalah salah satu bagian dari isi surat Camat Muara Enim itu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa keterangan saksi ahli Supar Bin Karto Dinomo yang menyatakan bahwa penjualan lahan yang dikuasakan oleh masyarakat kepada kepala desa sebagai hutan negara tidak dapat dibuktikan, karena masih dalam proses pe-

ngukuran.

Terdapat pula beberapa keanehan lainnya di dalam surat camat tersebut dan proses pengukuran, antara lain disebutkan bahwa surat pengukuran tersebut atas permintaan dari Bupati Muara Enim. Ditengarai hal ini karena lahan proyek Gerbang Serasan tahun 2009 adalah fiktif, dan lahan yang diukur akan dijadikan sebagai lahan proyek fiktif tersebut. Sementara dana proyek Gerbang Serasan sebesar Rp9,8 milyar telah dicairkan.

Di dalam surat tersebut terdapat tiga instansi yang dilibat-

kan, yaitu Dinas Kehutanan Muara Enim, Dinas Kehutanan Sumsel, dan BPKH Wilayah II Sumatera serta Kades Karang Raja. Namun, yang hadir hanya Tim Teknis BPKH Wilayah II Sumatera.

Kemudian penentuan tapal batas hanya keinginan dari Tim Teknis BPKH Wilayah II Sumatera. Sedangkan keterangan Kades Karang Raja tentang tapal batas tanah Marga Karang Raja yang ditetapkan oleh Bupati sebelumnya, Kalamudin, diabaikan.

Dengan demikian, proses hukum penipuan yang ditudu-

hkan kepada Kades Rusminah, memang penuh intrik dan rekayasa. Bahkan, ada beberapa SMS yang dialamatkan ke bupati dan aparat hukum lebih keji lagi, yakni Kades Karang Raja disebut meminta fee 50 % untuk setiap penerbitan SPH untuk penjualan lahan kebun masyarakat Karang Raja, dan Kades disebut mengambil uang bagi hasil MHBM PT MHP di Karang Raja. Masih ada beberapa SMS yang bernada mendiskriditkan jabatan Kades Karang Raja.

Karena itu, sangat beralasan Kades Rusminah melapor-

kan Supar Bin Karto Dinomo ke Polda Sumsel dengan adanya dugaan keterangan palsu tersebut. Berkas kasus pelanggaran HAM ke Komisioner Komnas HAM, Nurkolis, juga telah diserah melalui utusan di Hotel Serasan Sekundang pada 31 Juli lalu.

Apakah upaya Kades Rusminah akan berhasil dan ditindaklanjuti oleh aparat hukum dan Komnas HAM? Hanya Tuhan yang tahu. Pastinya, saat ini hukum di tanah Serasan Sekundang masih berpihak kepada orang–orang berkuasa dan berpengaruh, serta yang

mempunyai uang lebih.

Di dalam Al Qur’an di jelaskan bila suatu kaum sudah tidak ingat lagi akan dosa dan menyebarkan fitnah maka akan ada peringatan Tuhan. Masyarakat pun berharap janganlah mereka menjadi korban akan azab Tuhan terhadap kezoliman orang–orang yang menggunakan kuasanya untuk menzolimi orang lain.

“Kami ni lak sare jangan pule jadi korban azab Tuhan kepade orang – orang yang zolim,” ujar penduduk Karang Raja. | NH

HALAMAN 13

TRANS SUMSEL

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 252. TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Selamatkan Uang Negara Rp. 8 Juta, ‘Prestasi’ Bagi Kepala Kejati Sumsel Palembang, Trans – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Muhammad Basri Akib SH, awal Ramadhan lalu melaksanakan kegiatan hari Bhakti Adhyaksa. Di hadapan para wartawan, Kajati pun menerangkan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) selama Januari – Juli 2012.

Dalam keterangannya, Muhammad Basri Akib SH mengungkapkan prestasi yang menurutnya sangat membanggakan, yakni keberhasilan menyelamatkan uang negara selama periode Januari – Juli sebesar Rp8 juta. “Ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan,” ujar-

nya.

Selain itu, Muhammad Basri Akib SH menyatakan bahwa Kejati Sumsel telah berhasil melakukan penuntutan untuk 12 kasus tindak pidana khusus, dan 9 kasus dalam tahap penyidikan.

Kemudian selama periode Januari – Juli 2012, Kejati Sumsel dalam acara pemeriksaan cepat (tilang) berhasil menyelesaikan 22.527 perkara, dengan denda yang disetorkan sebesar Rp631.840.750.

Hanya saja, berdasarkan temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumsel, saat ini banyak sekali pengaduan masyarakat yang

masuk ke kejaksaan melalui surat ataupun yang berwujud aksi damai (demo) di depan kantor Kajati. Namun, jumlah perkara yang dilanjutkan ke penuntutan sangat kecil.

“Jumlah kasus yang ditindak lanjuti tidak sebanding dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk ke kejaksaan,” ujar Ir. Feri Kurniawan, salah seorang aktivis LSM yang sangat konsisten mengungkap dan melaporkan tindak pidana korupsi di Sumsel.

Dia mengungkapkan, ada sejumlah kasus yang seharusnya cepat ditindak lanjuti seperti kasus dana hibah ke Universitas Islam

Kayu Agung (UNISKI) oleh Bupati OKI, yang juga Ketua Yayasan Universitas Islam Kayu Agung tersebut.

Ada lagi kasus korupsi di Pemkot Pagaralam yang diduga melibatkan Walikota Pagaralam, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Begitu juga kasus yang tergolong fenomenal, yakni kasus Korupsi Pasar Saka Selabung, yang diduga dilakukan Bupati OKUS, dan tak pernah ditindaklanjuti.

Penanganan kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSU Talang Ubi dan RSU Arbain Muara Enim yang diduga merugikan nega-

ra hampir puluhan milyar, sangat memilukan. Tersangka hanya penerima barang yang tidak tahu persis apa barang yang diterima. Aktor intelektualnya yang diduga pengusaha besar berinisial HS dan Kadis Kesehatan Muara Enim tak pernah tersentuh hukum.

Dugaan kasus korupsi lainnya yang tak pernah ditindak lanjuti seperti kasus BOT Taman Ria Sriwijaya ke PT BJLS (Sengman) 2004, yang merugikan negara puluhan miliar.

“Hilangnya aset Pemprov Sumsel, serta dugaan korupsi pada BOT Taman Ria Sriwijaya Jilid II (pembangunan RS Siloam) pun tak per-

Ganti Rugi Lahan Tambang & Pelanggaran HAM Berat Sarudin Bin Bustomi, yang juga Pejuang Kemerdekaan dan Veteran TNI, sampai akhir hayatnya tidak pernah dapat menikmati hasil tanah miliknya karena dijadikan areal pertambangan.

Muara Enim, Trans - Ketika era orde baru pada zamannya pemerintahan Soeharto yang sangat otoriter dan refresif, masyarakat sangat tidak berdaya jika berhadapan dengan oknum aparat pemerintah.

Bila masyarakat memprotes kebijakan pemerintah, maka berlakulah undang – undang yang sangat refresif yaitu Undang–Undang Subersif.

Salah satu peninggalan orde baru yang saat ini menim-

Lahan pertambangan.

FOTO | ILUSTRASI

bulkan kerawanan sosial dan keamamanan adalah penyerobotan lahan petani oleh BUMN PT Tambang Batu Bara Bukit Asam yang dibekingi oknum aparat TNI/Polri ketika itu.

Salah satu contoh konkrit adalah penyerobotan lahan warga Desa Karang Raja pada tahun 1982 yang meliputi lahan seluas kurang lebih 99 persil tanah, dengan luas kurang lebih 100 hektar.

Masyarakat Desa Karang Raja sangat ketakutan kala itu.

Mereka tidak berdaya menghadapi hemogomi PT Bukit Asam dan aparat pemerintah termasuk Kades Karang Raja ketika itu. Salah satu korban penyerobotan adalah Sarudin

Bin Bustomi, yang sampai akhir hayatnya tidak pernah dapat menikmati hasil tanah miliknya karena dijadikan areal pertambangan.

Ganti rugi yang diberikan PT Bukit Asam ibarat kata hanya cukup untuk membeli satu helai baju. Berdasarkan keputusan Direksi PT Bukit Asam kala itu, jumlah nominal yang akan diterima petani pemilik lahan yang akan digusur PT Bukit Asam—salah satunya Sarudin Bin Bustomi, sebesar Rp4.500 /m?. Namun, yang diterima petani hanya Rp50 /m? atau hanya Rp500.000,- per hektar.

Karena tidak mampu melawan pemerintah yang sangat

refresif, Sarudin Bin Bustomi, yang juga Pejuang Kemerdekaan dan Veteran TNI, menitipkan uang ganti rugi yang tidak seberapa tersebut ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Dia melakukan upaya hukum ke berbagai pihak.

Namun takdir berkata lain, pejuang kemerdekaan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan republik ini, termasuk tambang batu bara Bukit Asam, akhirnya berpulang ke Rahmatullah tanpa pernah menikmati hasil perjuangannya.

Saat ini ahli waris Sarudin Bin Bustomi mengadukan hal ini ke Komnas HAM, Kompolnas dan berbagai komisi yang

dibentuk pemerintahan reformasi. Tanggapan Komnas HAM pun akhirnya keluar setelah hampir 10 tahun surat tersebut dikirimkan.

Komisioner Komnas HAM, Nurkolis dan Andre mediator dari Komnas HAM telah sowan ke PT Bukit Asam dan Bupati Muara Enim, untuk menindak lanjuti laporan ahli waris korban HAM PT Bukit Asam.

Namun, pelapor tidak diikutsertakan dalam perundingan tersebut. “Tunggu saja sampai PT Bukit Asam mengundang bapak ke kantor,” ujar Andre dengan bangganya setelah bertemu dengan manajemen PT Bukit Asam.

“Lah, Pak Komnas, kami nunggu agi kalu luk itu,” ujar Agus, ahli waris Sarudin. “Sampai kapan pak kami akan di panggil, ape dek ka dipanggil agi,” imbuhnya memelas dan pasrah.

Hasilnya? Ternyata Komnas HAM tidak segarang apa yang selama ini diberitakan media masa nasional, hanya datang untuk memberitahu dan pulang kembali meninggalkan masalah HAM yang telah merugikan rakyat puluhan tahun. | NH

Akibat Fee Proyek, Kekuatan Infrastruktur Seumur Jagung Palembang, Trans - Anggaran pembangunan daerah (APBD) senantiasa dinantinantikan para pelaku bisnis jasa konstruksi. Maklum, anggaran pembangunan untuk infrastruktur mencapai ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah setiap tahunnya.

Gedung sekolah, puskesmas, perkantoran, jalan setapak, jalan provinsi ataupun kabupaten, serta berbagai sarana umum, dibangun dengan menggunakan dana APBD tersebut. Hampir 10.000 jumlah paket proyek pengadaan jasa konstruksi di wilayah Sumatera Selatan, yang menggunakan dana APBD setiap tahun, mulai dari proyek senilai Rp30 juta sampai ratusan milyar.

Secara umum perhitungan Harga Patokan Sendiri (HPS) di atas 30 % harga pasar ditam-

bah pajak–pajak. Tingginya HPS memang direncanakan, disebabkan beberapa faktor, seperti fee proyek, dana entertainment, alokasi fee proyek tahun berikutnya, dan keuntungan perusahaan minimal 30%.

Mengingat tingginya fee proyek yang terkadang mencapai 17 % lebih, maka kontraktor pelaksana menyiasatinya dengan program penghematan material bangunan dan menggunakan material di luar standart.

Itu dilakukan dengan merubah speks dan dimensi material yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Besi Ø 12 diganti Ø 10, adukan 1 : 4 dibuat menjadi adukan 1 : 6, dan material KW.1 diganti KW.3, Masih banyak trik yang digunakan untuk penghema-

tan dan pembayaran biaya di luar kontrak.

Menyiasati material bangunan juga terjadi di proyek jalan raya seperti merubah Job Mix Formula (JMF) menjadi di bawah standart, agar terjadi penghematan anggaran. Dimensi pelaksanaan kerja di perkecil. Hal ini dapat disetujui pengawas, karena mereka menerima fee proyek mereka dari program penghematan material tersebut.

Untuk pekerjaan yang menggunakan alat berat seperti pengerukan lumpur dan pembersihan kanal lain lagi cara kontraktor melakukan penghematan biaya. Volume kerja dilaksanakan kira–kira hanya 50% dari volume kontrak. Tujuannya, agar cost untuk fee proyek dan entertainment, serta keuntungan tidak berkurang.

Pengawas dan pimpinan proyek memakluminya. Sebab, biaya untuk mereka di keluarkan dari program penghematan tersebut.

Infrastruktur yang dibangun pun kurang bertahan lama, sehingga butuh perbaikan dan rehabilitasi. Tentu hal ini membutuhkan tenaga kerja, terutama tukang dan buruh harian.

Program penghematan ini ternyata memakan korban jiwa manusia, terutama di jalan raya dan runtuhnya gedung yang telah dibangun. “Itu takdir yang Maha Kuasa dan Kehendaknya. Semua ini suratan takdir dan bukanlah penyebabnya yang dipersoalkan,” ujar seorang kyai ketika prosesi penguburan kecelakaan ranmor akibat jalan berlubang.

Program penghematan material pembangunan infrastruk-

tur kepentingan umum ini juga berdampak bagi perekonomian kontraktor pelaksana. Sementara itu ada PAD yang berasal dari pajak kendaraan roda empat.

“Adalah hal yang jamak bila kontraktor pelaksana tidak berkendaraan roda empat,” ujar salah satu kontraktor yang berasal dari Betawi.

Setiap tahunnya ratusan mobil baru dibeli kontraktor rekanan Pemda Sumatera Selatan dan ini menambah income dari pajak kendaraan bermotor.

Program penghematan material bangunan yang sudah berjalan puluhan tahun, ternyata banyak segi positifnya bagi segelintir orang dan program ini telah berjalan puluhan tahun serta sangat berhasil dalam menambah penghasilan bagi yang terlibat didalamnya. | NH

nah disentuh Kejati Sumsel,” ungkap Feri.

Sejumlah kasus tersebut, menurut Feri, hanyalah segelintir kasuskasus kelas teri, bila dibandingkan dengan kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, yang diduga merugikan negara hampir mencapai lebih dari satu trilyun rupiah.

“Supremasi hukum masih jauh dari yang diharapkan. Mungkin dua atau tiga generasi mendatang, barulah Kejati Sumatera Selatan dapat mengukir prestasi yang hebat,” pungkas Feri. | NH

ekonomi

CSR PT Bukit Asam Berhasil Tingkatkan Jumlah Penduduk Miskin Di Muara Enim Muara Enim, Trans - Sumber daya alam yang melimpah berupa batu bara di Bumi Serasan Sekundang, Muara Enim, seolah hanya membawa berkah yang melimpah bagi para pejabat daerah, anggota dewan, petinggi BUMN PT BA dan karyawan PT Bukit Asam khususnya. Sedangkan masyarakat setempat terus dipinggirkan.

Kesejahteraan yang lebih dari cukup hanya dinikmati oleh hampir 4000 KK dari 600.000 KK di Kabupaten Muara Enim. Ini bisa dikatakan cukup membanggakan, jika dibandingkan dengan Republik Rakyat China di era pemerintahan Mao Zedong pada tahun 60-an yang sangat otoriter.

Salah satu sumbangsih dari perusahaan pertambangan BUMN tersebut adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk masyarakat lingkar luar mulut tambang (Ring 1), dan masyarakat Muara Enim pada khususnya. Program ini dikenal sebagai Coorporate Social Responsibility (CSR).

Setiap tahun dana CSR dialokasikan dari keuntungan bersih (netto income) sebesar 4% dari keuntungan bersih. Kemudian diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2007 (PER-5/BUMN/07), peruntukan alokasi dana CSR untuk masyarakat lingkar luar mulut tambang semakin kecil.

Dana CSR yang mencapai puluhan milyar bahkan ratusan milyar sejak tahun 2010, justru dinikmati oleh masyarakat di luar mulut tambang dan bahkan menjadi dana talangan bagi BUMN yang sekarat, salah satunya PTPN Gula yang berada Pulau Jawa. Perusahaan ini ter-

hindar dari kebangkrutan akibat biaya produksi yang lebih tinggi dari pembelian gula impor, dengan bantuan dana CSR itu.

PT Bukit Asam menjadi malaikat penyelamat PTPN tersebut dengan membeli gula sesuai biaya produksi dan menjualnya dengan harga impor.

Manajemen CSR PT Bukit Asam, juga melaksanakan pembangunan Venus Sea Games yang disinyalir tanpa tender sebesar Rp140 milyar, demi suksesnya Sea Games di Kota Palembang. Meskipun, penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukan!

Keputusan Menteri ESDM yang menjadi payung hukum penggunaan dana CSR, ternyata memberi berkah kepada pengusaha kecil di luar mulut tambang. Sebab, ada prosedur yang tidak mungkin dipenuhi oleh petani miskin di Ring 1, mulut tambang. Pengusaha kecil itu dengan mudahnya mendapat jatah dana CSR tersebut.

Dana CSR yang jumlahnya mencapai hampir seratus dua puluh milyar di tahun 2012, juga patut disyukuri oleh masyarakat lingkar luar mulut tambang karena mereka mendapat alokasi kurang dari 10%.

“Kami bersukur ternyata masih ade jatah kami dari PT Bukit Asam. Anakku dapat bantuan Rp50 ribu setiap bulan untuk sekolah. Untuk menambah ongkos ojek anakku Rp20 ribu per hari, karena jembatan putus,” ujar salah satu penduduk lingkar luar mulut tambang.

Di sisi lain program perbaikan jembatan yang telah dianggarkan PT Bukit Asam sejak 3 tahun sebelumnya, belum dilaksanakan. Konon alasannya karena belum ada waktu yang pas. Menurut primbon menunggu hari baik, bulan baik, dan tahun baik. | NH

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : H Erikson S.Sos; Biro Blitar : Fauzy Effendy

Menyoal Kontrak Pembangunan Antara PT Poligon Abadi & Bupati Banyuasin Banyuasin, Trans - Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan dan GedungGedung Penunjang di lokasi Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2005, diduga melanggar peraturan dan perundangperundangan.

Sumber Koran Transaksi mengungkapkan, pembangunan itu dilaksanakan berdasarkan kontrak atas nama PT Poligon Abadi dan H Amirudin Inoed atas nama Pemkab Banyuasin (Bupati), dengan No kontrak No. 640/083/PU PENG CK/2005 tanggal 12 Januari 2005.

Pelanggaran itu diduga terjadi terhadap PP No. 105 Tahun 2000, pasal 10 ayat 3, yang berbunyi: “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD, apabila tidak cukup tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran.”

“Kontrak kerjasama antara Pemkab Banyuasin dan PT Poligon Abadi diduga sangat jelas

melanggar pasal 10 ayat 3 PP No. 105 tahun 2000,” ungkap sumber itu.

Dugaan pelanggaran juga terjadi terhadap Kepres No. 80 tahun 2003 beserta penjelasannya yaitu, “Kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama…”

“Hal ini diduga melanggar aturan Kepres No. 80 tahun 2003, dimana tidak diatur adanya pelelangan/tender pengadaan barang / jasa pemerintah berbentuk perjanjian kerjasama,” ujarnya.

Sumber mengungkapkan, ada dokumen perjanjian kerjasama, dimana pada pasal 2 disebutkan: “dasar perjanjian kerjasama adalah Keputusan DPRD Kab. Musi Banyuasin No. 01 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005.”

“Hal ini menerangkan pengadaan jasa konstruksi tersebut tidak mengacu ke dasar hukum pengadaan barang - jasa instansi pemerintah, yaitu Kepres

No. 80 tahun 2003,” katanya.

Kemudian dugaan kesalahan dokumen naskah perjanjian kerjasama No. 640/083/PU PENG - CK/2005, dimana ada nomor surat dari PU Pengairan dan Cipta Karya Banyuasin, namun ditanda tangani Bupati Banyuasin atas nama Bupati Banyuasin. Bukan atas nama Kepala Dinas PU Pengairan dan Cipta Karya Banyuasin.

Terjadi juga dugaan pelanggaran Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 22 disebutkan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Menurut sumber, hal itu terlihat dari penyatuan semua pekerjaan (41 paket) menjadi 1 (satu) paket kontrak. “Ada juga dugaan tidak terjadinya persaingan usaha (non tender), yaitu pengikatan naskah per-

janjian kerjasama Pemkab Banyuasin dan PT Poligon Abadi atau hanya 1 (satu) perserta ( pasal 12 ayat 3 naskah perjanjian kerjasama),” paparnya.

Dijelaskannya, pada Pasal 2 naskah perjanjian kerjasama point a sampai dengan e tidak menjelaskan adanya konsultan Supervisi/Pengawas atau hanya diawasi oleh pihak pertama, dalam hal ini PU Pengairan dan Cipta Karya.

“Hal ini patut diduga melanggar pasal 2 Kepres No. 80 tahun 2003 ayat 2 yang berbunyi: “Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel,” bebernya.

Dari sisi lain, kata dia, Perhitungan Harga Patokan Sendiri (HPS) tidak dihitung konsultan perencana berbasis keahlian, namun di hitung sendiri oleh

PNS dinas terkait, dalam hal ini PU Pengairan dan Cipta Karya.

Kemudian HPS dinegosiasikan antara Pemkab Banyuasin dan PT Poligon Abadi (pasal 12 ayat 3 naskah perjanjian kerjasama).

Hal ini juga patut diduga melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah “transparan dan akuntabilitas” “Jadi, kuat dugaan terjadi pelanggaran aturan hukum pada naskah perjanjian kerjasama yang menjadi dasar hukum pengadaan jasa konstruksi “Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung - Gedung Penunjang di lokasi Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2005,” ujar sumber meyakinkan.

Pelanggaran itu antara lain terhadap pasal-pasal dari KepresNo. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah, PP No. 105

tentang Keuangan Daerah dan Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 dengan sangsi KUHP dan KUH Perdata.

Karena itu, penyedia barang dan jasa dapat dikenakan pasal - pasal KUHP dan KUH Perdata pada pasal - pasal pelanggaran perundangan dan sangsi berdasarkan Undang - undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan denda maksimal 10% dari nilai kontrak dan dibekukan izin usaha jasa konstruksi.

Selain itu, menurut dia, penyedia barang dan jasa dapat dikenakan sangsi KUHP tentang penyalah gunaan jabatan dan pelanggaran undang undang serta KUH Perdata tentang keuangan daerah serta pasal KUHP tentang tindak pidana korupsi terhadap uji materi perhitungan HPS dan Volume kontrak.

Bahkan, kontrak MOU pembuatan jalan lingkar kantor Bupati Banyuasin Rp165 milyar, kontrak kerjasama pemba-

ngunan jembatan eks Pertamina Rp15 milyar patut diduga sama dengan dugaan indikasi pelanggaran peraturan dan perundangan naskah perjanjian kerjasama Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung - Gedung Penunjang di lokasi Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2005 Khusus untuk perjanjian kerjasama pengerukan alur irigasi Muara Telang antara Pemkab Banyuasin dengan PT Buana Inter Jakarta, dugaan tambahan pelanggaran undang – undang adalah masa pelaksanaan kerja, sesuai dengan kredit PT Buana Inter di Bank Sumsel tahun 2005 hanya 11 bulan untuk 5 unit alat berat dengan kontrak plus Addenum Rp38 milyar.

Hal itu sangat jelas kerugian Negara, dengan asumsi kapasitas alat atau diduga kuat back up data pembayaran direkayasa dengan potensi kerugian negara hampir 60% nilai kontrak. (analisis kapasitas alat berat). | NH

NO.252. TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

Polres Agam Sukses Laksanakan Pengamanan Lebaran Agam, Trans - Polisi Resort (Polres) Kabupaten Agam, Sumatera Barat sukses melaksanakan tugasnya untuk pengamanan jalur mudik Lebaran 2012, dengan menyiapkan 3 pos pengamanan dan 108 personil di beberapa wilayah Kabupaten Agam.

Wakil Kapolres Agam Kompol Ichwan mengatakan, untuk pengamanan lebaran, Polres Agam fokus

pada pengamanan arus mudik dan tempat – tempat objek wisata yang biasa ramai di kunjungi oleh masyarakat pada H+2 lebaran nanti.

Sedangkan untuk 3 pos pengamanan dan 108 Personil bakal kita turunkan untuk pengamanan jalur mudik Lebaran 2012 tersebut meliputi Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, selain itu, tempat wisata yang dia-

Bupati Disambut Antusias Warga Pasar & Pedagang

makan, bandar Mutiara, MukoMuko Danau Maninjau, Puncak Lawang Kecamatan Matur.

Menurutnya, pos-pos pengamanan dan pelayanan tersebut akan didirikan di sejumlah jalur mudik dan jalur alternatif serta di tempat yang menjadi konsentrasi masyarakat selama Lebaran seperti objek wisata.

“Selain dari Polri, personel yang bertugas di sejumlah pos tersebut

terdiri TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan dinas kesehatan serta instansi terkait lainnya,” katanya.

“Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 17 dan 18 Agustus, pada hari-hari tersebut diperkirakan akan terjadi peningkatan arus lalu lintas yang signifikan di jalur mudik,” katanya.

Persiapan tersebut, berdasarkan rapat koordinasi antara polres de-

ngan dinas perhubungan komunikasi dan informatika, kepala badan penaggulangan bencana daerah (BPBD) dinas pekerjaan umum.

Di tempat terpisah, Bupati Agam Indra Catri, meminta untuk melakukan pengamanan lebaran dengan melibatkan banyak aparat kepolisian dan instansi terkait, terutama dititik - titik rawan kemacetan, dan kepada masyarakat diharapkan untuk me-

ngurangi polisi tidur hingga ke titik nol karena ini akan membahayakan pengguna jalan.

Bupati berharap kepada masyarakat untuk lebih tertib dan berhati – hati terutama pengguna jalan raya, karena diperkirakan arus mudik kali ini akan meningkat dari tahun sebelumnya. | SH/Uci

RSUD Lubuk Basung Bangun IGD Baru Bangunan direncanakan harus kuat dan apabila terjadi gempa, IGD tetap berdiri kokoh.

FOTO | SH

Bupati Agam Sidak Harga Sembako di Pasar Impers

Agam, Trans - Kedatangan Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dan rombongan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat untuk melakukan sidak di Pasar Impres Padangbaru Kecamatan Lubukbasung, disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar.

Pantuan reporter di lapangan, sidak tersebut disambut antusias oleh warga pedagang dan pengunjung di pasar dan mereka berebut berjabat tangan dengan Bupati Agam.

Para pedagang yang didominasi oleh orang tua dan ibu-ibu sangat terharu dengan adanya bupati yang turun langsung melihat kondisi pedagang.

Ros (60), salah seorang pedagang sayur, mengatakan, “baru partamo kali awak basalam samo bupati kito” baru pertama kali saya berjabat tangan sama bupati.

Hadirnya bupati ke Pasar Impres itu menjadi ramai lantaran, kedatangannya untuk mengetahui harga Sembako dan melakukan pengecekan pasokan kebutuhan pokok pada Ramadhan.

“Saya turun langsung ingin mengetahui secara langsung bagaimana harga dan ketersediaan sembako saat Ramadhan,” ungkap bupati, saat menemui pedagang sembako di dalam Pasar Impres Padangbaru.

Dari hasil sidak, harga sembako tidak mengalami naik dan ketersediaan sembako masih mencukupi. | SH/Uci

Pemkab Agam Komit Tingkatkan Produksi Padi Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, komit dan berupaya meningkatkan produksi padi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

“Upaya yang dilakukan selain mengubah sistem ke sawah yang biasanya satu kali setahun menjadi tiga kali dalam satu tahun. Juga berupaya memperbaiki pengairan atau irigasi yang ada,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Andri di Lubuk Basung, belum lama ini.

Menurutnya, untuk tahun 2012 ini pihaknya akan berupaya meningkatkan produksi padi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merubah sistem turun kesawah yang biasanya satu kali setahun menjadi dua atau tiga kali dan itu telah mulai dilakukan oleh masyarakat di 16 kecamatan di Agam.

“Peningkatan produksi padi ini, dibuktikan sesuai dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Agam yaitu “Agam Menyamai” dimana masyarakat selaku petani sawah turut andil dalam peningkatan produksi padi di wilayah setempat,” kata Andri.

Dijelaskannya, untuk itu pihaknya terus berupaya mensosialisasikan ke tingkat petani maupun melalui penyuluh pertanian dilapangan. Dimana panen dengan dua kali dan tiga kali sangat memungkinkan dalam meningkatkan hasil produksi, melalui program terobosan yaitu padi organik yang terus digalakkan di wilayah Agam Timur yaitu di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, masih tetap unggul di bidang pertanian organik.

Di sisi lain, Camat Ampek Nagari Syahrul Hamidi menambahkan, peningkatan produksi padi juga tergantung perbaikan sarana irigasi juga sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan air. Produksi padi rata-rata pertahunnya sebanyak 14 ribu ton dengan luas lahan sebanyak 1.400 hektar.

“Meskipun tanaman kelapa sawit dan jagung menjadi andalan daerah Kecamatan Ampek Nagari namun tanaman padi tidak bisa dilupakan karena padi yang diolah menjadi beras merupakan makanan pokok masyarakat setempat,” ujar dia. | SH/Uci

W ART A W AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto, Syahrul Hamidi Koto,

Agam, Trans - Tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung akan membangun ruangan IGD dengan fasilitas lengkap dan juga nyaman, yang akan menelan biaya Rp2,9 milyar dengan menggunakan dana DAK. “Kita melakukan tender untuk pembangunan ruangan IGD rumah sakit, direncanakan bangunannya tiga lantai,” ujar dr Hendri Rusdian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung.

Pembangunan ruangan IGD direncanakan tiga lantai, akan tetapi untuk tahap awal akan dikerjakan satu lantai dulu, dengan menelan biaya sebanyak Rp2,9 milyar, tahun 2013 akan dianggarkan lagi untuk lantai dua dan tiga.

“Pemenangnya pada minggu kedua di bulan Agustus sudah mulai melakukan pengerjaannya, pada akhir tahun 2012 sudah selesai dibangun dan akan dipergunakan,” katanya.

Pembangunan IGD ini menurut master plannya berbentuk leter L, sehingga rumah direktur akan diruntuh, serta IGD yang ada sekarang juga akan diruntuh, setelah selesai, bagian depan Rumah sakit akan terlihat memewah nantinya.

Dia menambahkan, Kabupaten Agam merupakan daerah rawan gempa, perlu kiranya bangunan IGD tahan gempa. “Bangunan tersebut dibikin sekuat mungkin, apabila terjadi gempa IGD tetap berdiri kokoh,” tegasnya.

IGD merupakan ujung tombaknya rumah sakit, sehingga harus kokoh, kalau tidak apabila terjadi bencana banyak memakan korban. Sedangkan IGD tidak kuat dan runtuh, semua akan kelabakan, karena rumah sakit tidak bisa melayani. “Kita akan berusaha membangun IGD rumah sakit yang tahan gempa dan juga nyaman bagi pasien” ujarnya.

Direncanakan, setelah selesai pembangunan IGD rumah sakit, pelayanan akan menonjolkan pelayanan traumatologi center, akan melengkapi fasilitas untuk itu nantinya.

Selain membangun IGD bagi rumah sakit, pihaknya juga akan mengadakan renovasi untuk bangunan poliklinik yang terkena gempa tahun 2009, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Agam yang akan menelan biaya sebesar Rp893 juta.

Dia berharap, setelah selesai pembangunan IGD dan juga renovasi Poliklinik, pelayanan rumah sakit bisa ditingkatkan dari biasanya, serta kelengkapan alat akan ditingkatkan. | SH/Uci

FOTO | SH

Gubernus Sumbar bersama Bupati Agam memberikan bantuan alat tangkap ikan, kartu, dan sertifikat prona kepada nelayan Tiku.

Nelayan Tiku, Dapat Bantuan Tangkap Ikan Dari Gubernur Agam, Trans – Masyarakat nelayan Nagari Tiku Selatan, dan Tiku V Jorong pantas berbangga hati. Sebab, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno secara resmi menyerahkan bantuan kepada alat tangkap ikan, kartu, dan sertifikat prona kepada mereka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

Paket bantuan yang diserahkan dalam rangka gerakan pensejahteraan nelayan itu berupa 100 buah Fish Box, 10 unit Gillnett, 5 unit Tramel net, 15 unit alat UPS, 15 PK

mesin tempel, 150 buah kartu nelayan dan 100 buah sertifikat tanah nelayan, dan berupa uang tunai untuk Masjid Kampung Darek.

Penyerahan sejumlah bantuan alat tangkap ikan ini dihadiri Bupati Agam Indra Catri, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala DKP Yosmeri dan sejumlah SKPD Kabupaten Agam terkait. “Bantuan ini diberikan pemerintah provinsi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, sehingga dapat sejahtera,” kata Irwan Prayitno pada sambutannya.

Pada kesempatan yang sama

Wagub Beri Bantuan Rp10 Juta & 20 Al-Qur’an Agam, Trans - Bulan Ramadhan adalah bulan penuh rahmat karena merupakan bulan penuh pengampunan, maka manfaatkanlah bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya agar kita semua mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga.

Hal itu diungkapkan oleh Muslim Kasim Wakil Gubernur Sumbar saat mengunjungi Masjid Bairahman yang terletak di Jorong Paraman Nagari Sipinang Kecamatan Palembayan.

Muslim Kasim menambahkan banyak momentum yang bisa meningkatkan untuk menjalin sirahturahmi untuk sama-sama membangun nagari. “Ya, agar kita semua bisa sering ketemu dan jarak antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat itu bisa lebih dekat,” ungkapnya.

“Jalan yang kita lalui tadi tidak layak disebut jalan, maka ditahun 2013 akan diperbaiki dalam Proyek PNPM dan Tentara Mandiri Masuk Desa (TMMD),” ungkap Muslim.

Muslim Kasim berharap agar semua pihak saling kenal mengenal satu dengan lainnya, saling memahami, salah tolong menolong dan saling memberikan jaminan agar semua sama-sama merasa aman, sehingga hidup selalu disertai kebahagian.

Sementara itu Syafirman selaku Sekda Agam mewakili Bupati Agam menga-

Muslim Kasim Wagub Sumbar beri sambutan di Mesjid Bairahman Jorong Paraman Nagari Sipinang Kecamatan Palembayan.

FOTO | SH

takan, dari 547 masjid yang berada di Kabupaten Agam terpilih Masjid Bairahman tempat kunjungan safari ramadhan 1433 H yang terletak di Nagari Sipinang Kecamatan Palembayan, ungkapnya.

“Tujuan dari kunjungan safari ramadhan ini untuk mempererat hubungan silahturahmi kekeluargaan sesama muslim untuk membangun kebersamaan sehingga kita bisa saling membantu,” ungkapnya.

Motto Bupati “Basamo Makonyo Manjadi” harus diwujudkan, salah satunya dengan Agam Menyemai. “Kita kembangkan dalam perbuatan baik, seperti lebih 1 juta bibit ikan yang telah disemai dan lebih dari 3 juta bibit po-

hon,” ungkap Syafirman.

Sedangkan Aryati S.Sos M.Si, mengungkapkan harapannya agar diberi bantuan untuk kelancaran infrastruktur jalan. Sebab, kata dia, jika jalan sudah baik dilalui, maka sumber daya alam seperti coklat dan kulit manis yang diolah serta dipasarkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat.

Di akhir acara Muslim Kasim Wakil Gubernur Sumbar menyerahkan bantuan berupa 20 Al-Qur’an dan uang tunai sejumlah Rp10 juta. Sedangkan Syafirman SH selaku Sekda Agam memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp2 juta dan diterima oleh Novelmi selaku Wali Nagari Sipinang. | SH/Uci

Bupati Agam, H. Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah mengatakan bantuan itu sangat berarti bagi nelayan untuk meningkatkan mutu ekonomi”. Bupati berharap, untuk membangun kembali dermaga yang sudah mati karena dampaknya yang sangat besar. “Kalau dermaga dapat direalisasikan maka ekonomi nelayan dapat dimanfaatkan,” tutup Bupati Andi (50) salah seorang nelayan mengatakan, bantuan ini sangat berarti bagi kami, dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak kedepannya. | SH/Uci

BPLH Terus Sosialisasikan Hidup Sehat Agam, Trans - Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, terus mensosialisasikan pola hidup sehat termasuk, sehat lingkungan untuk mengikuti Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2013.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Agam Aswirman mengatakan, BPLH Kabupaten Agam terus melakukan sosialisasi dan pembinaan hidup sehat dan bersih lingkungan masyarakat terutama disembilan sekolah yang akan mengikuti Adiwiyata tingkat Sumbar, Kamis (02/8).

Ia mengatakan, kesembilan sekolah tersebut yakni, SDN 63 Surabayo Kecamatan Lubukbasung, SDN 11 Kampung Darek Kecamatan Tanjung Mutiara, SDN 27 Gadut Kecamatan Tilatang Kamang.

Lalu SMPN 2 Kecamatan Baso, SMPN 3 Kecamatan Lubukbasung, SMPN 1 Kecamatan Tanjung, SMAN 1 Kecamatan Ampek Nagari, SMAN 1 Kecamatan Palembayan dan SMKN 1 Kecamatan Baso.

Kabid Pengendalian Konservasi Sumber Daya Alam BPLH Kabupaten Agam Edi Jupriadi SE menambahkan, saat ini BPLH sedang melakukan pembinaan untuk sembilan sekolah tersebut.

“Prestasi Adiwiyata tingkat pusat sudah pernah diraih Kabupaten Agam melalaui SMA Negeri 2 Lubukbasung tahun 2011,” katanya. | SH/Uci

Pemkab Agam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat Duo Nagari Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk mengelola dan melakukan perbaikan Pertokoan Terminal Antokan. Untuk telah digelar rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait di Aula Utama Kantor Bupati Agam.

“Tidak ada bedanya suasana rapat di luar puasa dengan suasana rapat yang dilaksanakan dalam bulan puasa. Rapat yang kita laksanakan tadi,” kata Hadi Suryadi, SH, Kepala Dinas Koperindag.

Memang perlu adanya pe-

nyamaan persepsi serta penyampaian informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan pertokoan di Kompleks Terminal Antokan Lubuk Basung, yang telah habis masa kontraknya dengan PT. Sitingkai Sakti Group sejak tahun 2009.

“Ini merupakan suatu keharusan sebelum rencana berikutnya kita laksanakan,” katanya.

Khairul Koto, S. Sos Kabid Pasar Dinas Koperindag, mengatakan bahwa mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyamakan persepsi merupa-

kan tahapan utama sebelum melanjutkan tahapan berikutnya. Hal ini berkaitan langsung dengan implementasi dan tindaklanjut terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Perbup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Pemakaian Toko, Kios, Los, Pelataran dan Ruang Terbuka.

Dengan berakhirnya pengelolaan pasar oleh Pihak Ketiga, ungkap Khairul Koto, per-

lu adanya ketegasan dan kejelasan dalam pengelolaan, penataan, pembinaan dan pengawasan pertokoan terminal Antokan selanjutnya.

“Apalagi di areal terminal ini berdiri secara otomatis tanpa dapat dicegah sebuah pasar tradisional yang ramai dikunjungi tidak setiap Rabu dan Sabtu sebagai hari pasarnya tetapi juga hampir setiap hari,” ujarnya.

Di sisi lain kondisi toko/kios belakang cukup parah, sehingga perlu segera tindakan perbaikan/rehab. Sebelum rencana ini

dimulai, sudah ada benang merah terkait lahan/lokasi dan bargainingnya.

Menurut Khairul Koto, asal usul tanah lokasi pertokoan dan terminal Antokan Lubuk Basung adalah tanah bekas Pasar Serikat pemilik dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Basung dan Nagari Garagahan, yang diserahkan kepada Pemda Agam pada tahun 1989 sebagai pemegang hak kelola.

Selanjutnya diserahkan kepada PT. Sitingkai Sakti Group agar dibangun area/pelataran terminal, fasilitas terminal dan sarana

tempat berjualan/penunjang terminal lainnya.

Sekda Agam yang diwakili Ir. Eldi Zein, MS Asisten Pembangunan dan Perekonomian berharap agar program pengelolaan dan pelaksanaan rehap kios dimulai setelah adanya kejelasan lahan dan kerja sama dengan pemerintahan kedua nagari.

Keputusan ini juga senada dengan harapan Vera Christian Ketua Bamus Lubuk Basung, Drs. Prinaldi Dt. Tanpahlawan Ketua Bamus Garagahan dan Helmon Dt. Hitam Anggota

DPRD, Walinagari serta beberapa ninik mamak yang hadir.

Dengan adanya kejelasan, ketegasan dan kerja sama yang apik antara Pemkab Agam dengan Masyarakat Lubuk Basung dan Garagahan, wajah kota Lubuk Basung diharapkan akan semakin “tacelak”, terminal Antokan berfungsi lagi. Kemudian pertokoan dan pasar tradisional di area terminal termasuk Pedagang Kreatif Lapangan atau Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Asongan berjalan tertib, lancar, aman, nyaman dan bersih. | SH/Uci

TRANS SUMBAR

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

Penghargaan Adiupaya Puritama

Penghargaan ini memotivasi aparat negara dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai program yang bersifat nasional dan menyentuh kepentingan rakyat kecil.

FOTO | HMS

Wako Padang bersama Dewan Juri Penilaian Adiupaya Puritama 2012

Program tersebut antara lain tentang penyediaan perumahan rakyat yang layak huni bagi penduduk kota. “Penghargaan itu dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat.

Kegiatan ini memang dalam rangka penilaian pemberian Penghargaan Adiupaya Puritama Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012,” ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos, kepada wartawan di Padang.

Adiupaya Puritama berarti upaya yang sungguh-sungguh

Bupati Agam Ajukan Dua Ranperda Ke DPRD Agam, Trans - Bupati Agam Ir H Indra Catri Datuak Malako Nan Putiah, telah menyampaikan nota penjelasaan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) tentang tata cara pembentukan dan pengelolan Badan Usaha Milik Nagari dan Bangunan Gedung, saat Rapat Paripurana DPRD Agam yang bertempat di aula DPRD. Rapat Paripurna yang langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman dan Yandril ini dihadiri anggota Dewan dan Muspika Plus dan Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Agam.

Bupati Agam Indra Catri dalam nota penjelasannya mengatakan, bahwa Badan Usaha Milik Nagari merupakan pilar kegiatan ekonomi nagari yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial dan sebagai lembaga yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam menyediakan pelayanan sosial.

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerinta Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan merupakan kewajiban Pemda untuk menyusun rancangan aturan untuk memberikan pedoman tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Diungkapkan Indra Catri, bahwa telah 5 tahun Perda Nomor 12 tahun 2007 ditetapkan, namun sampai saat sekarang regulasi untuk mengatur tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Nagari belum terlaksana.

Untuk itu, kata bupati, Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, adalah wujud pengelolan ekonomi produktif nagari yang bertujuan meningkatkan perekonomian nagari, pendapatan asli nagari serta meningkatkan pengolahan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari.

“Bagi Pemda Agam Badan Usaha Milik Nagari begitu penting terutama untuk mendorong penguatan dan kemandirian anggaran pemerintah nagari,” kata Indra Catri.

Diungkapkan bupati, dari 82 nagari yang ada di Kabupaten Agam, ada dua nagari yang telah mulai membentuk Badan Usaha Milik Nagari yakni Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang dan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua. Sementara itu, untuk Ranperda tentang bangunan gedung, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. | SH/UCI

dalam menyediakan perumahan yang lebih baik. Empat hal yang berkaitan dengan bidang perumahan yang menjadi penilaian adalah, Dokumen Perencanaan dan Perda, Kemitraan dan kelembagaan, Lingkungan, Terobosan dan Inovasi.

Kota Padang masuk dalam rangking 3 besar bersama Kota Makassar dan Kota Bandung.

Sebelumnya tim verifikasi dari Kemenpera, Kementerian PU dan Kemendagri telah melaksanakan survey ke Kota Padang untuk mengecheck secara langsung objek-objek yang masuk dalam

kategori penilaian.

Jajaran Kementerian Perumahan Rakyat menginformasikan bahwa Kota Padang masuk dalam 3 besar penilaian penghargaan Adi Upaya Puritama 2012, karena terobosan-terobosan, inovasi dan gagasan Walikota Padang di bidang perumahan seperti pendelegasian wewenang IMB ke Kelurahan dan Kecamatan, Perda-Perda yang mendukung perumahan ramah lingkungan, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta.

Selain itu, dalam menyediakan perumahan yang layak huni

FOTO | SH

Peninjauan pembangunan Shelter setinggi 15 Meter yang akan dibangun di Tiku.

Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Pada pelaksanaan tersebut, menghadirkan sejumlah Deputi Pusat bersama Dirut serta kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPBD se-Kab/Kota.

Bambang Warsito dalam rapat tersebut, berharap dukungan serta kerja sama dari seluruh lapisan

masyarakat dalam mensukseskan acara tersebut, karena apa yang dilakukan merupakan cerminan dari Kabupaten Agam.

Mansur (57), tokoh masyarakat mengatakan sangat apresiasi sekali terhadap rancangan yang dibuat pemerintah pusat melalui Kabupaten Agam dalam pembangunan shelter yang dibuat di Tiku V jorong itu. | SH/UCI

Kemenag Agam Persiapkan Keberangkatan CJH Agam, Trans - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Agam Sumatera Barat, telah melakukan persiapan untuk keberangkatan 440 Calon Jemaah Haji (CJH) tahun 2012.

“Persiapan CJH Agam dengan cara melalui pembinaan yang telah kita laksanakan, baik tata cara ibadah dan pelunasan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tersebut,” kata Kasi Haji di Ka-

menang Agam.

Selain persiapan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap calon jemaah haji lebih dari 24 kali pertemuan.

Untuk jadwal keberangkatan CJH, terbagi dua kloter yakni, CJH Agam Barat dijadwalkan tanggal 26 September 2012 dan jadwal keberangkatan gabungan Agam Barat dan Timur pada tanggal 11 Oktober 2012 ke Jedah.

Agam Dapat Bantuan Rp2,4 Miliar Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam, pada tahun 2012 akan mendapat tiga paket penataan ruang dan bangunan, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Danau Maninjau, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Wisata Koridor Kelok 44 dan Matur, serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Puncak Lawang dan Embun Pagi.

Total dana yang dikucurkan untuk mendukung kegiatan perencanaan tersebut sekitar Rp2,4 milyar.

Bantuan teknis ini akan dilanjutkan dengan bantuan fiskal dari departemen terkait khususnya Departemen Pekerjaan Umum untuk membangun infrastruktur di kawasan tersebut, antara lain berupa peningkatan jalan, obyek wisata, taman, pembangunan MCK Komunal, SPAM IKK, persampahan, dan jalan lingkungan.

“Ditingkat nasional kita mendapatkan 2 paket kegiatan yaitu RTBL

bagi warga kota di antaranya 100 rumah bagi warga tidak mampu, telah dilakukan seperti yang pembangunannya dibantu oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Penghargaan Adiupaya Puritama ini diadakan sejak tiga tahun lalu dan untuk tahun 2012 ini Kota Padang sudah berhasil masuk tiga besar untuk kategori Kota Besar seluruh Indonesia.

Presentasi oleh para Walikota ini untuk menentukan Juara 1, 2 dan 3. “Mudah- mudahan kali Kota Padang kembali berjaya meraih prestasi tingkat nasional tersebut. Mohon dukungan do’a warga Kota Padang Tercinta,” pinta Fauzi Bahar.

Kota Padang sepanjang tahun 2011 dan 2012 selalu mendapat nilai plus dari pemerintah nasional. Berbagai bentuk penghargaan sudah diraih seperti bidang koperasi, kesehatan, kebersihan, tertib lalu lintas, pertanian, kota layak anak dan yang lainnya.

“Lebih penting lagi kegiatan kali ini merupakan motivasi bagi aparat negara dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai program yang bersifat nasional dan menyentuh kepentingan rakyat banyak dan rakyat kecil,” ujar Kabid Humas Richard.

Ketua DPD REI Sumbar Alkudri optimis penghargaan tersebut diraih Kota Padang, karena selama ini Fauzi Bahar selalu mendorong pertumbuhan perumahan rakyat yang sehat dan layak huni. | Rel

Shelter Setinggi 15 Meter Akan Dibangun Di Tiku Agam, Trans - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam Bambang Warsito yang didampingi Camat Tanjung Mutiara Boy Vetris, melakukan pengecekan lokasi serta rapat rencana kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dalam rangka pembangunan Shelter dibeberapa titik di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara.

Untuk pembangunan ditiap shelter, akan ada kucuran dana sebesar Rp4 Milyar dari pusat.

Dengan ukuran bangunan rata-rata 24x24, kapasitas (daya tampung) 2500 jiwa, dengan tinggi bangunan 15 meter sampai atap.

“Masjid yang ada diwilayah rawan bencana tsunami juga akan dijadikan dwifungsi, selain untuk tempat ibadah, juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai shelter saat terjadi tsunami,” kata Bambang.

Membutuhkan persiapan yang matang bagi Pemkab Agam, karena kunjungan Kepala BNPB bersama rombongan akan datang pada tanggal 7 September, setelah melakukan kunjungan diberbagai kab/kota pesisir pantai di Sumbar seperti,

untuk Koridor Puncak Lawang dan Ambun Pagi, dan Penyusunan RTR dan peraturan Zonasi Kawasan Wisata Maninjau untuk Koridor Matur kelok 44,” kata Bupati Agam Indra Catri.

Bantuan itu merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan yang saat ini tengah berlangsung antara Matur, Pasar Lawang, dan Ambun Pagi. Diharapkan kedua produk perencanaan tersebut akan dapat dimanfaatkan nantinya sebagai pedoman teknis dalam penataan dan mengembangan kawasan dimaksud.

Dari Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas PU dan Tarkim dianggarkan dana perencanaan sebesar Rp450 juta untuk penyusunan RTR dan Peraturan Zonasi Kawasan cathment area Danau Maninjau.

Perencanaan ini selain akan mempertimbangkan komprehensif potensi kebencanaan dan lingkungan juga akan memperhatikan secara lebih rinci

faktor pendorong pertumbuhan wilayah terutama permukiman, pariwisata, budidaya perikan, serta sumberdaya energi.

“Ketiga paket perencanaan tersebut akan dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi di bawah kendali Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan konsultan ahli dan aparat Pemerintahan Kabupaten Agam.

Hasilnya akan digunakan nantinya sebagai pedoman penataan dan pembangunan kawasan terebut. Selain itu akan dipergunakan sebagai pedoman investasi serta acuan dalam pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan,” papar Indra Catri.

Hasil perencanaan tersebut diharapkan mempertegas peran Danau Maninjau sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Lebih dari itu, perencanaan itu sekaligus akan mempertegas tanggungjawab masingmasing pihak dalam mengelola kawasan tersebut. | SH/Uci

SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

ekonomi

Wali Kota Padang Dinilai 40 Juri

Padang, Trans - Berpeluang besar dan masuk nominasi mendapatkan penghargaan Adiupaya Puritama, bidang perumahan tingkat nasional, Walikota Padang Dr H Fauzi Bahar M. Si, belum lama ini, dinilai oleh 40 tim penilai/ juri, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Dengan percaya diri Dr H Fauzi Bahar M. Si pun memberikan pemaparan program-program dan inovasi yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang, di hadapan 40 juri yang terdiri dari para Eselon I dan Deputi dari instansi terkait seperti Bappenas, Kementerian PU, Kemenpera dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta para Pakar di bidang Perumahan. Tampak juga hadir Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sumbar Alkudri.

NO. 252. TH XIII

Pada tahun 2012 diberangkatkan sebanyak 440 orang CJH. Ini mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2011 yang lalu dengan jumlah sebanyak 390 orang.

CJH yang akan diberangkatkan nanti diharapkan bisa menjaga kesehatannya dengan baik sehingga bisa menunaikan ibadah hajinya dengan lancar, dan kembali dengan selamat serta sehat. | SH/UCI

Bank Nagari Lubukbasung Cairkan Dana Segar Rp40 M Agam, Trans - Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Kabupaten Agam, selama Ramadhan 1433 hijriah sampai saat ini, telah mencairkan dana segar sekitar 40 miliar dan uang recehan sebanyak Rp2 miliar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bank Nagari Cabang Lubuk Basung MaryanFOTO | SH to saat dihubungi diruangan Maryanto, Direktur kerjanya.

Bank Nagari Cabang Dikatakan, pencairan Lubuk Basung dana sebelum lebaran memang meningkat dari hari biasa, karena kebutuhan sebelum dan sesudah lebaran sangat besar, terutama perusahan dan pengusaha.

“Perusahan dan pengusaha mencairkan dana diperkirakan untuk membayar gaji karyawan dan juga untuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan sebelum lebaran,” kata Maryanto.

Sebelum lebaran, tambahnya, pencairan dilakukan melalui teller Bank Nagari, baik itu pengambilan secara kecil maupun besar, sedangkan sesudah lebaran dilakukan melalui ATM yang ada, karena ATM selalu melayani masyarakat setiap hari.

Sedangkan dana yang dicairkan berbagai jenis, ada melalui tabungan, cek dan giro, semua sudah dicairkan, sekarang Bank Nagari sudah mulai lagi menerima tabungan dari nasabah.

Selain mencairkan dana segar, nasabah juga menukarkan uang baru di Bank Nagari Cabang Lubuk Basung yang dipergunakan untuk lebaran, semuanya juga mencapai Rp2 milyar.

Walaupun Bank Nagari Cabang Lubuk Basung sudah mencairkan dana mencapai 40 milyar, tidak mempengaruhi pemberian kredit, memberikan bantuan dana KUR dan juga pemberian pinjaman terhadap nasabah. | SH/UCI

OW Agam Ramai Dikunjungi Musim Liburan Lebaran Agam, Trans - Selama Libur Musim Lebaran Idul Fitri 1433 H semua tempat Objek Wisata (OW) yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten Agam ramai dikunjungi dan semua tempat wisata tersebut tidak ada kendala yang mengakibatkan kerugian.

H Junaidi B.Sc SH, Kepala Dinas Kebudayaan dan FOTO | SH Pariwisata Kabupaten, mengungkapkan bahwa tempat H. Junaidi, Bsc, SH objek wisata tersebut seperti Pantai Bandar Mutiara di Kecamatan Tanjung Mutiara, Objek Wisata Muko-muko, Embun Tanai, Puncak Lawang, sungai janiah dengan ikan saktinya dan beberapa tempat kunjungan objek wisata lainnya yang ramai di kunjungi, ungkapnya.

Kenyamanan dan keamanan tempat tujuan objek wisata tersebut berkat kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam yang telah melakukan kesepakatan dengan para pengelola objek wisata tersebut untuk menciptakan hal tersebut melalui pembinaan yang rutin dilakukan, ungkap Junaidi.

Untuk kedepannya semua tempat objek wisata yang ada dalam wilayah Kabupaten Agam akan selalu di cek pemeliharaannya secara rutin dan ciptakan sesuatu yang baru yang akan menjadi daya tarik bagi para penggunjung sehingga para penggunjung merasa betah dan inilah yang disebut dengan promosi wisata, kata H.Junaidi mengakhiri. | SH/UCI

Pasca Wereng, Hasil Gabah Berkurang Agam, Trans - Petani di Jorong Kubu Anau Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, mengalami kerugian sekitar jutaan rupiah akibat sawah miliknya diserang hama wereng.

Zainal (47), salah seorang petani mengatakan, akibat hama wereng ini hasil panen lahan dengan luas satu hektar hanya 400 kg. Sedangkan panen sebelumnya mencapai 1,2 ton.

Kata dia, dengan kondisi lahan diserang hama wereng, harga pupuk juga sangat mahal dengan harga Rp150 ribu per karung dengan jenis urea.

Hal serupa juga dirasakan Sapar (60), hampir semua buah padinya tidak berisi dan menimbulkan warna kulit hitam. “Serangan ini terus menerus, saya sampai bingung mengatasinya beberapa bulan ini,” katanya.

Ia berharap adanya bantuan obat-obatan, dan informasi untuk mengatasi serangan hama ini. | SH/UCI

TP PKK Agam Bantu Korban Banjir Bandang Agam, Trans - TP PKK Kabupaten Agam memiliki kepedulian tinggi. TP PKK membuktikannya belum lama ini dengan menyerahkan bantuan berupa sembako, selimut, kain sarung dan pakaian kepada korban banjir bandang di Kota Padang.

Bantuan tersebut langsung diserahkan Ketua TP PKK Kabupaten Agam Ny Vita Indra Catri yang juga Ketua Lembaga Kordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Agam dan Ketua PMI Kabupaten Agam di posko-posko di Kecamatan Nanggalo dan Pauh. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi korban banjir bandang,” kata Ny Vita Indra Catri.

Bantuan yang diberikan ini atas panggilan jiwa dirinya melihat daerah yang pernah ditempati selama puluhan tahun mendapatkan musibah banjir bandang saat Ramadhan dan pernah menjadi Sekretaris PKK Kota Padang.

FOTO | SH

TP. PKK Agam beri bantuan pada korban banjir bandang di padang.

Sekretaris Camat Pauh Syafwan mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan dan pasca banjir bandang melanda daerah tersebut, masyarakat masih tinggal ditenda-tenda posko.

Setelah menyerahkan bantuan,

Ny Vita Indra Catri mengunjungi lokasi banjir bandang yaitu, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Pauh dan melakukan silaturahmi dengan TP PKK Kota Padang di Palanta Balaikota Padang. | SH/Uci

16

Ketua Dewan Pembina Mayjend TNI (Pur) H. Syamsu Djalal, SH. MH. Ketua Dewan Penasehat Mayjend TNI (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung, SIp Ketua Umum Drs Syaiful Nazar

NO. 252 TH XIII SENIN, 10 - 23 SEPTEMBER 2012

NO SKT : 097/D.III.1/1/2011 email : lsm_ncw@yahoo.co.id. | website : www.lsm-ncw.org

Jakarta Barat Rawan Konflik Sengketa Tanah Jakarta, Trans - Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Suntana, mengakui jika Jakarta Barat merupakan wilayah yang rawan konflik lahan sengketa. Polisi mencatat ada beberapa lahan sengketa yang ada di Jakarta Barat.

“Ada puluhan tanah kosong di wilayah yang hingga kini masih berstatus sengketa. Paling banyak ada di Kali Deres, Cengkareng, Daan Mogot, dan Kembangan. Datanya sudah kami petakan,” ujar Suntana.

Dari sisi lain Ketua DPW Natsional Corruption Watch (NCW) DKI Jakarta, Hery SL, berpendapat bahwa untuk mencegah bentrokan seperti yang terjadi di Cengkareng beberapa waktu lalu, polisi harus segera memanggil semua pengusaha yang memiliki lahan dan yang terlibat sengketa di beberapa kawasan tersebut.

“Polisi juga harus menertibkan lahan kosong yang dijaga kelompok tertentu. Pasalnya para pemilik tanah yang merasa berkuasa atas tanah itu kemudian membayar kelompok-kelompok preman atau organisasi massa untuk menjaga lahannya,” ujar ketua DPW NCW DKI yang akrab disapa Cak Hery itu.

Padahal, menurut Cak Hery, fungsi pengamanan ada pada kepolisian terlebih tanah itu masih dalam status quo. “Polisi harus segera menanyakan, mengapa dia tidak minta pengamanan resmi apalagi status hukumnya sah. Harusnya mereka minta pengamanan ke polisi. Kalau sengketa ini yang biasanya dia pakai kelompok tertentu,” jelas Cak Heri.

Menurut dia, beberapa ormas dan kelompok yang sering menjaga lahan juga turut dipanggil untuk menyingkapi permasalahan sengketa lahan di Cengkareng.

Beberapa kesepakatan sudah disetujui antara pihak kepolisian dan elemen masyarakat itu. Mereka akan menuruti aturan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi perundang-undangan.

Buru Pemberi Kuasa Lahan Sengketa Sementara itu diperoleh kabar bahwa polisi akan mencari siapa orang yang memberi kuasa terhadap kelompok John Kei dan Kelompok Hercules terkait penjagaan lahan kosong seluas 2,1 hektar yang berada di sebelah kompleks Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebab, pemberi kuasa diduga memerintahkan kelompok John Kei untuk menyerang yang ada di lahan itu.

“Sangat bisa dijerat karena dia pemberi kuasa telah menyuruh orang lain melakukan tindak pidana sehingga bisa dijerat. Sejauh ini kami sudah memeriksa tiga orang pemberi kuasa dan seorang pengusaha terkait kasus Cengkareng,” kata Suntana.

Suntana meyakini bahwa perintah pemberi kuasa kepada kelompok John Kei adalah untuk menguasai tanah seluas 2,1 hektar tersebut. Alhasil, kelompok John Kei pun menyerang kelompok Hercules yang sudah terlebih dulu berjaga di tanah itu.

Sebenarnya, status tanah itu masih dalam status quo karena merupakan tanah sengketa. Pemilik tanah kosong itu diketahui yakni seorang perempuan berinisial E yang kini tinggal di Australia. E memberikan kuasa ke warga di sekitar untuk menjaga tanah. Namun orang itu justru memberikan kuasa ke pihak lainnya. Sehingga, saat ini ada tiga pihak yang memperebutkan tanah tersebut.

“Artinya ini melanggar hukum, karena yang punya tanah sudah ada. Dengan tindakan tegas kita, Alhamdulillah mereka bisa diamankan,” jelas Suntana. | NCW DKI Jakarta

KORAN TRANSAKSI

Kasus Century Langgar Dua Hal Penyelamatan Bank Indover, gagal karena ditolak DPR. Sedangkan blanket guarantee ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jakarta, Trans - Pemanggilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Tim Pengawas (Timwas) DPR akan difokuskan pada penggalian informasi terkait rencana pemerintah memberikan dana talangan (bailout) Bank Indover dan blanket guarantee sebelum Century.

Demikian dikemukakan anggota Timwas Century DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat (7/9). Menurut dia, hal itu dilakukan karena sebelum agenda pengucuran bailout Century, katanya, ada dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa tersebut.

“Dua peristiwa itu adalah usaha menyuntik atau menyelamatkan Bank Indover di Belanda sebesar Rp 4,7 triliun dan blanket guarantee dengan biaya sekitar Rp300 triliun,” ujar Bambang.

Belakangan diketahui, upaya menyela-

FOTO | IST

Antasari

Yusuf Kalla

matkan Bank Indover dan blanket guarantee gagal total. “Penyelamatan Bank Indover, gagal karena ditolak DPR. Sedangkan blanket guarantee ditolak Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Dalam kaitan itu, Bambang menilai masuk akal jika pertemuan di Istana yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi krisis — sebagaimana diungkap Antasari dalam testimoninya, Jusuf Kalla tidak diundang.

Sebab, Bambang menambahkan, jika

hadir, bisa jadi Jusuf Kalla akan menolak usul tersebut, karena rentan disalahgunakan dengan memanfaatkan situasi krisis ekonomi tahun 2008 untuk tujuan tertentu.

“Dan akhirnya memang terbukti, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 (sebelum ditolak DPR), dimanfaatkan untuk mengucurkan bailout Bank Century yang kini bermasalah,” ujarnya menambahkan.

Sementara Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Drs Syaiful Nazar, mengatakan bahwa kasus Century melanggar dua hal yakni pelanggaran politik dan pidana. Dikatakannya, pelanggaran politik

terjadi sebagai buntut dari kebijakan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana korupsi.

“Karena itu, seharusnya DPR mengadili secara politik. Namun, vonisnya yang terjadi dalam Pansus waktu ternyata bukan politik. DPR melemparkan kasus Century ke penegak hukum,” ujar mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Menurut dia, vonis angket tersebut seharusnya dinaikan ke hak menyatakan pendapat (HMP). Jika hal itu dilakukan dan ternyata benar melanggar konstitusi, maka DPR dapat melakukan impeachment terhadap Presiden Yudhoyono. Sedangkan dampak dari kerugian negaranya, dapat diusut oleh penegak hukum.

Tetapi, kata Syaiful, DPR tampaknya menyadari bahwa penyelesaian kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,7 triliun jalur hukum tidaklah efektif.

“DPR akhirnya mengangkat kasus Century ke dalam proses politik dengan memanggil Jusuf Kalla dan Antasari. Memang, penyelesaian kasus Century harus bisa lewat jalur politik. Karena saya meyakini, tindak pidana bailout Century hanya bisa dilakukan kalau mereka yang terlibat tidak berkuasa. Sepanjang itu tidak dilaksanakan, maka kasus Century tidak mungkin tuntas,” ujar Adhie menambahkan. | DPP NCW

Terpidana Kasus Korupsi Bebas Berkeliaran Langsa, Trans – Nasional Corruption Watch (NCW) Aceh menyoroti terpidana kasus korupsi senilai Rp220 miliar, yang juga mantan Ketua Kadin Aceh Utara, Basri Yusuf (53) warga Lhokseumawe. Pasalnya, terpidana yang divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta delapan tahun penjara itu, disinyalir mendapatkan pelayanan khusus, sehingga bisa bebas berkeliaran di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Langsa.

Basri sebelumnya menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Jakarta Pusat dan sejak 26 April 2012 dipindahkan ke Lapas II B Langsa. Jadi, sejak di Salemba hingga di Lapas Langsa sudah menjalani hukumana tiga tahun enam bulan dari masa hukuman delapan tahun.

“Dari laporan surat kabar yang beredar di Aceh, Senin (30/8) terpidana Basri sempat terlihat berada di depan lapas bersama napi lain sedang mengamati tempat pencucian sepeda motor (doorsmeer) dan sesekali ikut mencuci karpet,” demikian laporan NCW Aceh.

Sementara keterangan lain menyebutkan, ia sering sekali ke luar Lapas untuk bepergian ke Kota Lhokseumawe maupun kawasan Aceh Utara dengan alasan menjenguk keluarga tanpa pengawalan.

Ironisnya lagi, Basri bisa memarkirkan mobil pribadinya di halaman kantor lapa

Terpidana korupsi bisa bebas berkeliaran dengan sepengetahuan kepala lembaga pemasyarakatan.

FOTO | IST

agar lebih leluasa ke luar masuk. Petugas lapas yang saat itu berjaga tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diberikan izin oleh Kalapas setempat. Awalnya ada izin tertulis, namun seterusnya tidak tertulis.

Kalapas Badaruddin SH melalui Kepala KPLP Zulkifli Porang didampingi Kasie Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Unit (Binagiat) Effendi SH membenarkan, terpidana pembobol deposito kas Pemkab Aceh Utara itu telah dipindahkan ke Lapas Langsa sejak 26 April 2012 lalu dan telah menjalani masa tahanan tiga tahun enam bulan sejak dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta tahun 2009 lalu. Terpidana diantar lang-

sung oleh Staf Adminsitrasi Rutan Salemba, Azhar.

Pembinaan Effendi juga mengakui, terpidana sering berada di luar lapas pada jam-jam tertentu, tapi dengan mendapat pengawalan petugas.

Keluarnya Basri merupakan bagian dari proses pembinaan untuk perubahan perilaku dengan mempekerjakannya pada bidang-bidang tertentu, seperti kebersihan, doorsmeer kendaraan dan lain-lain.

Sedangkan untuk menjalani pembinaan harus ada izin Kalapas dan ada jaminan dari pihak keluarga, guna mengantisipasi hal-

hal yang tidak diinginkan. Di samping itu, ketika napi berada di luar lapas harus tetap mendapat pengawasan ketat dari aparat berpakaian preman.

“Sejak terpidana berada di lapas ini tidak mendapat perlakuan khusus apa pun.

Kalau pun ada, semuanya hanya bersifat pembinaan,” ujar Effendi seraya menambahkan, mengenai mobil pribadi milik Basri sering pakir di depan lapas, karena istri dan keluarganya acapkali datang untuk menjenguk ke tahanan.

Terpidana Basri terlibat dalam kasus bobolnya deposito kas Pemkab Aceh Utara sebesar Rp220 miliar yang menghebohkan Aceh medio 2009. Keterlibatannya dipastikan dengan adanya bukti uang yang ditransfer oleh Kepala Bank Mandiri KCP Jelambar, Lista Andriani ke rekening pribadi Basri di Bank Mandiri Lhokseumawe mencapai Rp6,678 miliar. Atas kasus tersebut PN Jakarta memvonis Lista Andriani 15 tahun dan Basri Yusuf delapan tahun penjara.

Untuk diketahui, pada 2011 ada dua napi Lapas Langsa yang melarikan diri dan hingga kini belum berhasil ditangkap. Yakni Sardian alias Takur (37) penduduk Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota (terpidana 6 tahun penjara untuk kasus narkoba) dan Zulfikar (21) penduduk Gampog Meutia Kecamatan Langsa Kota (terpidana empat tahun dalam pelecehan seksual). | NCW Aceh

Seleksi Moral (Calon) Hakim, Siapa Takut?

Oleh : Manosor Panjaitan.

P

enangkapan dua orang hakim adhoc pengadilan Tipikor (tin dak Pidana Korupsi) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korup si) dengan tuduhan menerima uang suap memunculkan dua sikap. Di satu sisi kita senang dan optimistis tentang masa depan pemberantasan korupsi dan kolusi di tanah air melihat ketegasan dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dan kolusi di tanah air tanpa pandang bulu, dimana untuk kesekian kalinya pejabat yang bernaung di bawah insitusi judikatif diseret ke balik jeruji KPK. Namun di sisi lain, menjadi beralasan bila disebutkan muncul pesimistis kita menyikapi proses penegakan hukum di kemudian hari manakala sosok yang kita harapkan sebagai benteng terakhir pemberi keadilan justeru telah terkontaminasi dengan sesuatu yang diyakini akan mendorong hakim tidak lagi objektif dalam menjatuhkan putusannya tentang sebuah kasus yang sedang ditanganinya.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa masalah mendasar terjadinya kasus hakim menerima suap tidak bisa dilepaskan dari faktor rekrutmen calon hakim yang disebutkan tidak menyoroti sisi moral. Seorang penulis mengungkapkan keluhannya tersebut melalui artikel “Seleksi Moral Hakim Adhoc dan Hakim Karir”.

Penulis Drs. Maringan Panjaitan, MSi, menyatakan agar kasus tersebut menjadi pelajaran berharga dan dikemudian hari team seleksi calon hakim baik karir ataupun adhoc melihat sisi moralnya (juga). Aspek moral hakim perlu diperhatikan agar bisa menjadi hakim yang bermoral, imbuhnya.

Saya tertarik untuk menjalin kontak dialog dengan penulis tersebut sebab dialog sering memunculkan beragam pencerahan dalam banyak hal yang diharapkan bisa

menyumbangkan sebuah solusi bagi sebuah permasalahan yang sedang muncul.

Menurut hemat saya, kasus tersebut di atas sepenuhnya “human error”. Kurang bijaksana bila kita menyoroti sistem seleksi yang dulu abai melihat sisi moral calon hakim. Bicara tentang moral sama artinya kita bicara tentang sesuatu yang sangat abstrak! Menguji calon hakim dari sisi moral, lalu apa dan bagaimana baru bisa disebut seseorang itu bermoral (saat test).

Sesungguhnya pertanyaan yang muncul dari kasus adalah apa sesungguhnya yang menjadi motivasi seseorang itu menjadi seorang hakim adhoc peradilan tipikor.

Apakah untuk menyatu dengan tekad bangsa dan negara untuk membasmi korupsi yang tumbuh seperti jamur di musim hujan atau ada niat untuk “mengail di air keruh?”

Negeri kita butuh hakim yang bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk para koruptor itu sendiri! Jadi tidak sebatas butuh hakim bermoral, sesuatu yang sangat abstrak.

Teruji Dalam lingkungan Pengadilan Tipikor, hakim terdiri atas hakim karir dan hakim adhoc. Pasal 2,3 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa: “Hakim karir adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi”.

Sedangkan hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Secara teoritis, para hakim terpilih adalah pribadi yang sudah teruji kemampuannya baik dari sisi akademik, moral, dan memiliki integritas, serta mengikuti norma agama. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan tentang kriteria seorang hakim ideal sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 32 disebutkan bahwa: “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Sebelum memangku jabatannya maka seorang hakim wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing tentang kewajiban menjalankan fungsi hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa (Psl 30 UU Kekuasaan Kehakiman jo. Ps 14 (2) UU Pengadilan Tipikor.

Dalam UU Pengadilan Tipikor pasal 12 disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc maka calon harus memiliki persyaratan antara lain: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.

Kita menyoroti 2 (dua) hal yakni : Pertama, pengucapan sumpah/janji. Kedua, integritas moral yang tinggi. Pengucapan sumpah/janji senantiasa dilakukan dengan mengingat kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah/janji selalu bersentuhan dengan sesuatu yang sakral atau suci yang pada gilirannya memunculkan harapan bagi banyak orang bahwa seseorang tidak akan berani melanggar sumpah/janji. Bisa saja kita fahami bahwa sumpah/janji adalah interaksi vertikal.

Sedangkan moral cenderung berbicara tentang baik dan buruk dalam sebuah komunitas, bersifat horizontal. Sanksi yang sering dijumpai dalam setiap pelanggaran moral biasanya sanksi sosial seperti pengucilan dari pergaulan.

Oleh karena itu maka tidak berlebihan bila disebutkan bahwa permasalahan tentang kasus dua orang hakim tipikor yang menerima suap maka ranahnya bukan lagi

sebatas moral tapi sudah menyentuh sesuatu yang sakral yakni pelanggaran sumpah/janji yang diucapkan sebelum memangku jabatannya sebagai hakim (karir ataupun ad hoc).

Tolok ukur moral bagi hakim sangat abstrak sedangkan tolok ukur pelanggaran sumpah/jabatan bisa “ditemukan” ketika ada perbedaan antara apa yang diucapkan lewat sumpah/janji dengan apa yang dikerjakan.

Dalam proses rekrutmen calon hakim baik karir atau ad hoc maka masalah sorotan tentang moral sebetulnya sudah masuk “daftar menu” ujian, meskipun menurut hemat penulis faktor ini tidaklah begitu signifikan pengaruhnya dalam menjamin seorang hakim menjalankan fungsinya kelak.

Disinilah letak perbedaan pemahaman saya dengan penulis Drs. Maringan Panjaitan, MSi yang menjatuhkan vonis “faktor a moral” sebagai pendorong dua orang hakim tipikor untuk “memancing di air keruh”.

Perbincangan tentang moral lebih banyak membahas tentang perilaku seseorang di masa lalu yang dianggap cocok atau tidak cocok dengan budaya yang hidup dan berkembang saat ini. Tolok ukur moralitas saat ini sering turun naik. Dulu orang malu disebut koruptor (a moral), namun saat ini beberapa tokoh yang sudah memakai seragam tahanan KPK pun tetap cengengesan waktu disorot kamera wartawan.

Dulu menerima suap itu dikategorikan sebagai kejahatan yang harus dihukum berat, namun dewasa ini boleh jadi beberapa orang menganggap kalau suap menyuap itu adalah sub bagian globalisasi, sebagai persyaratan untuk tetap eksis. Artinya, seorang calon hakim yang pada waktu seleksi menunjukkan track record yang bagus tentang moralitasnya (di masa lalu) bukanlah jaminan bahwa nantinya dia akan menjadi hakim yang adil. Banyak faktor yang menjadi penyebab lunturnya moralitas, seperti harta dan tahta.

Jadi, seorang (calon) hakim bisa diharapkan berfungsi sebagai hakim bilamana team penyeleksi mendeteksi adanya: komitmen dan tekadnya yang kuat untuk menegakkan hukum positip Indonesia. Dalam kasus pemberantasan korupsi misalnya maka harapan terbentuknya seorang hakim ideal adalah bilamana dalam dirinya dideteksi adanya komitmen dan tekad yang kuat untuk memberantas korupsi dan kolusi di Indonesia. Ini bisa diperoleh dari curriculum vitae, wawancara, atau bentuk-bentuk perjuangannya selama ini tentang perlawanan terhadap korupsi.

Hakim Hal penting yang diharapkan dari seorang hakim adalah menjalankan fungsinya sebagai hakim. Hakim harus bisa memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang dikehendaki seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dituangkan lewat UU Pengadilan Tipikor dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kembali ke kasus dua hakim ad hoc yang berurusan dengan KPK maka bila mereka terbukti menerima suap maka kedua hakim tidak berfungsi sebagai hakim, tapi makelar kasus.

Dari sisi moral mereka sudah lulus seleksi, tapi di kemudian hari mereka gagal menyatukan dirinya dengan roh kehakiman itu sendiri. Tapi kasus suap dan kasus korupsi yang menjerat beberapa hakim di tanah air baik hakim karir atau ad hoc harus kita maknai sebagai setitik noda dalam sebuah bongkahan emas. Dalam arti, kita tidak boleh pesimistis dalam menyikapi perjalanan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Masih banyak hakim di Indonesia yang selama ini memang menjalankan fungsinya sebagai hakim yang bermartabat. *** Penulis adalah Kabag Personalia dan Humas sebuah industri CPO