TRANS REGIONAL
HALAMAN 6
KORAN TRANSAKSI THN 12
NO.251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012
Ir H Deddi Mulyadi MT, Kadis PSDA Jabar : Tahun Ini, Fokus ke Irigasi Dulu Bandung, Trans - Untuk mempertahankan Jawa Barat sebagai penyumbang stok pangan nasional terbesar, maka sarana dan prasarana irigasi harus tetap terjaga dalam kondisi baik. Namun sayangnya anggaran yang tersedia selalu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Karena itu perlu mensiasatinya agar anggaran yang minim dapat
berdaya guna optimal. Kendati tahun ini ada peningkatan anggaran dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp200 miliar lebih, namun belum cukup signifikan untuk mengatasi persoalan buruknya berbagai sarana sumber daya air dan sarana irigasi di Jawa Barat. Karena itu pihak Dinas PSDA Jabar perlu mengambil langkah skala prioritas
DR Ir Drs HM Guntoro, MM
Selalu Sibuk Setiap Musim Mudik Lebaran Bandung, Trans - Kalau dicari siapa pejabat tersibuk setiap musim lebaran. Nama DR Ir Drs HM Guntoro, MM tentu akan menjadi salah satunya. Betapa tidak! Sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, ia termasuk orang yang paling bertanggungjawab terhadap kelancaran arus mudik dan FOTO | ARSO balik musim lebaran tahun ini. DR Ir Drs HM Guntoro, MM Sebagai orang nomor satu di Dinas Bina Marga Jabar, ia berkewajiban untuk mewujudkan jalan dan jembatan di ruas provinsi di semua wilayah Jawa Barat, agar dapat dilalui para pemudik dengan lancar, aman dan nyaman. Oleh karena itulah, Guntoro sekarang menjadi pejabat yang super sibuk. Ia sekarang selalu berkeliling wilayah Jawa Barat untuk memastikan ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Maka tak heran kalau akhir-akhir ini, terutama beberapa hari masuk bulan Ramadan, pejabat yang dikenal energik dan ber-etos kerja tinggi ini jarang berada di kantornya di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung. Sejak menjabat Kadis Bina Marga jabar awal tahun 210 lalu, Guntoro memang dikenal sebagai pejabat energik yang visionir. Pada saat itu, bersamaan dengan pengembangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan dari empat balai menjadi enam balai, anggaran kebinamargaan dari pos APBD Provinsi pun naik spektakuler, dari Rp200 milyaran hingga mencapai Rp1,1 triliun lebih. Praktisi dan Pemerhati Kebinamargaan Jabar, Budiarso, mengakui atas kinerja dan komitmen Guntoro dalam mengelola infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Jawa Barat. Menurut dia, sejak Guntoro menjabat Kadis Bina Marga Jabar ada kemajuan signifikan. Ia menyebutkan, kalau sebelum 2010 tingkat kemantapan jalan provinsi di wilayah Jabar rata-rata antara 85-90 persen. Sekarang kondisi jalan provinsi yang panjangnya mencapai 2.000 km lebih itu, tingkat kemantapannya rata-rata sudah di atas 95 persen. “Ini peningkatan yang sangat signifikan,” ujarnya. Budiarso juga menilai Guntoro memiliki kelebihan dari sisi lain, misalnya dalam hal menciptakan kondusifitas di lingkungan kerja melalui kebersamaan hingga tercipta keharmonisan antar sesama aparatur di jajarannya. Selain itu, Guntoro juga dikenal sebagai pejabat yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan anak buahnya dalam bekerja. Budiarso mencontohkan, awal Guntoro menjabat Kadis Bina Marga ia sudah berhasil merehab dua kantor balai, yaitu kantor balai wilayah pelayanan II Sukabumi dan wilayah pelayanan V Sumedang. Pada tahun 2012 ini, Guntoro kembali merehab dua kantor balai, yaitu balai wilayah pelayanan II Cianjur dan wilayah pelayanan III Bandung. Jauh sebelumnya, lanjutnya, Guntoro terlebih dahulu telah merehab masjid dan sarana parkir dan halaman kantor dinas provinsi di Jalan Asia Afrika, Bandung. Bahkan sejak 2011 lalu kantor di Jalan Asia Afrika ini sudah dilengkapi dengan sarana lift. “Jadi benar kalau Guntoro ini termasuk pejabat yang visionir. Maka tidak heran kalau sekarang ia termasuk pejabat yang sangat dekat dengan gubernur Ahmad Heryawan. Ia juga menjadi pejabat yang disegani sekaligus dicintai oleh anak buahnya,” pungkas aktivis yang tinggal di Bandung ini. | Arso/Iwan BSK
Terkait Proyek Tahun 2012
Kasudin PU Tata Air & Kantor Walikota Jakut Didemo Jakarta, Trans - Kemajuan zaman (modernisasi) melalui situs internet (on-line) yang dianggap bisa mempercepat pelayanan informasi, ternyata tidak semuanya benar. Bagi sebagian rekanan (pemborong), situs internet (online) itu malah merugikan. Senin, 23 Juni 2012, pukul 10.00 WIB, para pemborong yang bernaung dalam Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi) Jakarta Utara melakukan unjuk rasa, namun aksi unjuk rasa itu terhalang di depan pintu masuk menuju kantor Walikota Jakarta Utara. Pasalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat Polsek Metro Tanjung Priok dan aparat Polres Jakarta Utara, tidak mengizinkan para pemborong itu, masuk ke dalam kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pemborong mengatakan bahwa Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Siska Hermawati telah melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kasudin disinyalir para pemborong memiliki rekanan binaannya dan dijadikan sebagai pemenang dalam proyek tahun 2012. “Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden (kepres) dan Petunjuk Presiden (Pepres) No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan bahwa sebelum para pemenang itu ditunjuk, seharusnya dilakukan klarifikasi. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, nama pemenang proyek itu, malah sudah di umumkan melalui jalur internet (on-line) tanpa dilakukan klarifikasi,” ungkap para pemborong. Mereka juga meminta agar Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Siska Hermawati segera di periksa oleh pihak kejaksaan. Pasalnya, proses lelang yang dilakukan tidak masuk akal, dan proses lelang tersebut diulang kembali. Tidak lama kemudian, tiga orang perwakilan dari para pemborong itu, di antaranya, Gayus Panjaitan, Jasmin Silaen dan Pak Simbolon di suruh masuk untuk menyampaikan aspirasinya. | Aston
dalam hal penggunaan anggaran. Kepala Dinas PSDA Jabar, Ir H Deddi Mulyadi, MT saat berbincang di ruang Humas Kantor PSDA Jalan Braga Bandung, belum lama ini, membenarkan kalau pihaknya menskala prioritas penggunaan anggaran. “Tahun ini fokus kita ke irigasi dulu. Jadi konsentrasi anggaran kita optimalkan pada perbaikan dan pemeli-
haraan sarana irigasi dulu,” katanya. Menurut dia, langkah itu diambil selain untuk optimalisasi anggaran juga untuk mensukseskan pemerintah Jabar dalam program surplus 10 juta ton beras pada 2014. Dikatakan, untuk sukses surplus 10 juta ton beras pada 2014 dan mempertahankan Jabar sebagai penyumbang 18 persen kebutuhan pangan
nasional, maka kualitas sarana irigasi harus ditingkatkan. Diungkapkan Deddi, kondisi sarana irigasi di wilayah Jabar khsusnya irigasi yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi (1.000-3.000 hektare) lebih dari 50 persennya tidak baik. “Kondisi ratarata di Jabar hanya 63 persennya saja yang baik. Selebihnya ada yang
rusak berat dan ada yang rusak ringan,” paparnya. Oleh karena itu, lanjutnya, tanpa mengesampingkan kepentingan lain seperti perbaikan situ dan lainnya, pemeliharaan dan perbaikan irigasi menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. “Yah, tahun ini kita lebih fokus pada irigasi dulu,” tandasnya. | Arso/Iwan BSK
Bupati OKU Selatan Dituding Kebal Hukum Tidak ada tandatanda kasus pembangunan Pasar Saka Selabung akan diotak-atik kembali oleh aparat adhyaksa. OKU, Trans — Muhtadin Serai, Bupati Ogan Komering Ilir Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, tak bisa bebas dari penyidikan kasus dugaan ijazah palsu atas nama dirinya. Muhtadin pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda DIY, Jalan Ring Road Utara, Sleman, didampingi pengacaranya, Eko Nurwahyudi, Rabu (10 Agustus 2005). Bupati terpilih dalam pilkada 26 Juni 2005 itu langsung diperiksa oleh tim penyidik Unit Harta Benda Reskrim Polda DIY yang terdiri dari Kompol Sugeng Widodo, Iptu Lukito, Aipda Wahid Hamdini dan Iptu Sumaluki. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB. Ketika itu Kuasa hukum Muhtadin Serai, Eko Nur Wahyudi, mengatakan, kehadiran sebagai bentuk kooperatif dari Muhtadin sebagai bupati terpilih OKU Selatan. Muhtadin dipangil karena ada laporan dari Ismail salah seorang tim sukses pesaing di Pilkada OKU Selatan. Pengacara Muhtadin Serai Eko Nur Wahyudi menceritakan kronologi ijazah palsu tersebut. Dikatakan, Muhtadin Serai adalah lulusan MTs MualiminMualimat Al Maarif, Gandekan, Bantul, Yogyakarta, tahun 1970. Namun, ijazah tersebut hilang. Muhtadin kemudian melaporkan ke sekolah dan ditemui
oleh KH Hamdani, selaku pimpinan sekolah. “Oleh beliau disarankan untuk menunggu, karena pihak sekolah akan mengecek di buku ada atau tidak. Dan akhirnya ditemukan. Yang bersangkutan lulusan MTs tahun 1980. Setelah itu dibuatlah salinan ijazah,” kata Eko. Oleh Hamdani, ijazah ditulis duplikat sebagai salinan ijazah yang hilang. Ijazah ditandatangani pimpinan yayasan dan kepala sekolah. “Jadi ijazah itu benar-benar sah,” tambahnya. Saat Muhtadin mencalonkan diri, ijazah sudah dilegalisir di Depag dan diterima KPUD OKU dan tidak ada masalah. “KPUD sudah melakukan klarifikasi kepada sekolah yang bersangkutan termasuk penyelidikan mantan guru di sekolah tersebut maupun mantan teman-teman sebayanya,” ujarnya panjang lebar. Namun, kasus ini tetap menjadi misteri yang tetap tak terungkap dan sulit untuk ditelaah mengingat ada dugaan upaya menutupi informasi kebenaran cerita dari KH Hamdani. Kini nama Bupati OKU Selatan H Muhtadin Serai kini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Bukan karena keberhasilannya dalam memajukan daerahnya, melainkan karena belitan kasus hukumnya. Dan hingga kini statusnya sebagai tersangka korupsi pembangunan Pasar Saka Selabung Muara Dua senilai Rp7 milyar di tahun 2004 masih terkatung-katung. Kabar terkini malah Kejagung berencana membuka kembali kasus tersebut. Sebelumnya, dalam kurun beberapa tahun terakhir Muhtadin yang dalam proyek yang menggunakan dana Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2003 ini bertindak sebagai kontraktor pelaksana ini bisa tidur nyenyak.
Tidak ada tanda-tanda kasus pembangunan Pasar Saka Selabung akan diotak-atik kembali oleh aparat adhyaksa. Terlebih, dalam kasus ini koleganya mantan Menkop UKM RI, H Alimarwan Hanan SH yang sebelumnya sempat pula dikait-kaitkan keterlibatannya dalam pencairan dana pembangunan proyek Pasar Saka Selabung, sudah almarhum. Kasus ini merebak ke permukaan berdasarkan hasil audit BPKP yang menyatakan proyek pembangunan Pasar Saka Selabung itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp1,5 milyar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baturaja yang kala itu dijabat Heri Jerman, SH pada September 2005 sempat menandatangani surat perintah penyidikan No.03/N.6.14/F.D.1.09/2005 tertanggal 19 September 2005. Di dalam surat tersebut disebutkan pihak Kejari Baturaja telah menetapkan Muhtadin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Saka Selabung Muara Dua OKU Selatan. Kasus tersebut memang pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kasi Pidsus, Abdul Aziz SH. Namun, saat itu aparat kejaksaan sepertinya tidak sanggup. Muhtadin memang bukan orang sembarangan di OKU. Selain kaya raya yang dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet, dia juga baru terpilih sebagai orang nomor satu di Kabupaten OKU Selatan yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Alhasil, saat akan diperiksa, ratusan orang mengantar kedatangan Muhtadin ke Kejari Baturaja. Kedatangan massa tersebut berhasil membuat keder aparat penyidik kejaksaan
Kejari Baturaja yang menyebabkan pemeriksaan tidak kunjung rampung. Ketidaktegasan Kajari Heri Jerman juga menyebabkan kasus tersebut mengambang tidak ada kejelasan proses hukumnya. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel pun berinisiatif mengambil kasus tersebut demi tegaknya supremasi hukum. Kejati Sumsel saat itu yang dijabat Edwin Panuntun Situmorang, SH, berkoar telah mengajukan izin pemeriksaan Muhtadin sebagai tersangka dalam kasus ini kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Tapi entah nyasar kemana surat Kejati Sumsel ini yang pasti Muhtadin tak kunjung menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka sampai akhirnya Edwin dimutasi ke Kejagung di tahun 2005 silam. Pada 31 Juli 2011 yang lalu, juru bicara Kejagung RI, Noor Rachmad kepada sejumlah media menjelaskan pihaknya kini tengah berupaya mendalami pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan sembilan kepala daerah di level gubernur dan bupati/walikota. Di antara kesembilan kepala daerah yang statusnya telah menjadi tersangka salah satunya terdapat nama Bupati OKU Selatan Muhtadin Sera’i, namun Kejaksaan Agung hingga kini belum memeriksa satu pun dari tersangka itu. Kejaksaan beralasan belum mengajukan izin presiden karena hasil perhitungan kerugian negara belum rampung. Noor menunjukkan komitmen kejaksaan dalam gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berlangsung tertutup itu, Noor menjelaskan ada proses penelusuran kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki dalam menangani kasus korupsi kepala daerah. Mengingat, kasus
Pasar Saka Selabung itu sudah lama dan tiba-tiba mencuat kembali menimbulkan tanda tanya. Mengapa pihak Kejakgung tiba-tiba seakan tersadar dari tidur lelap untuk melakukan pendalaman, apa yang mendorong mereka? Apa target penanganan kasus korupsi oleh pihak kejaksaan belum tercapai sehingga harus dibuka catatan-catatan lama agar target terpenuhi? Atau, ingin menunjukkan bahwa mereka juga bekerja maksimal, bukan hanya KPK dan mereka juga berhak mendapat perhatian atau kepercayaan publik terkhusus presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal itu sulit terjawab, apalagi pihak kejakgung belum juga menunjukkan kemajuan berarti untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang mereka umumkan untuk diperiksa. Namun, muncul lagi temuan baru berdasarkan sumber BPK RI pada APBD OKU Selatan tahun 2010, yakni realisasi belanja subsidi kepada PDAM Tirta Saka Selabung sebesar Rp500.000.000,00 tidak berdasarkan perhitungan harga jual air yang seharusnya. Selain itu, Nilai Investasi Non Permanen kambing dan sapi gaduhan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp1.569.218.545,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Temuan lainnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran Jamkesmas pada puskesmas sebesar Rp2.208.441.154,00 tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pernyataan atau opini BPK tersebut harus dicermati oleh aparatur hukum mengingat terdapat dugaan jumlah kerugian daerah yang mencapai hampir 4,3 milyar rupiah. Hukum yang adil tidak pandang bulu! | Tabrani/NH
RS Efarina Etaham Diduga Mall Praktek
Usai Operasi Batu Ginjal, Muncul Luka Bakar Di Kaki Pasien Bekasi, Trans - Penderitaan Elis Simamora (48) yang mengalami luka bakar/melepuh pada kaki kirinya hingga kini tak kunjung sembuh. Dugaan mall praktek yang dilakukan oleh para medis di Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta ini muncul, karena luka bakar pada kaki pasien itu muncul pasca operasi batu ginjal di bagian kanan perutnya. Seperti biasa, dokter yang menangani pasien tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Menurut keterangan keluarga Elis Simamora kepada Koran Transaksi bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi batu ginjal pada tanggal 20 Juni 2012, pasien terlebih dahulu di-CT scan di rumah sakit tersebut. Setelah hasil gambar diteliti tampak berupa batu pada ginjal pasien maka dr Syafendra Siregar Sp.U menyarankan kepada keluarga pasien agar dioperasi. Setelah melalui tahapan pemeriksaan pada pasien, maka pada tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Elis masuk ruang operasi ditangani oleh dr. Syafendra. Empat jam kemudian atau sekitar pukul 20.00 Wib keluarga pasien diperbolehkan melihat kondisi pasien. Pada saat itu keluarga pasien sudah mulai curiga adanya luka bakar pada kaki Elis, namun perhatian penuh masih tertuju pada kondisi pasien yang masih sangat lemah. Lantas pasien dibawa ke ruang perawatan kamar 214 lantai 2 rumah sakit tersebut. Anehnya perawat maupun dokter yang melakukan operasi saat itu hanya diam seribu bahasa, tak satupun yang peduli adanya luka bakar pada kaki pasien. Dua hari pasca operasi visit dr Syafendra kepada pasien namun hanya memeriksa seputar operasi bagian kanan perutnya saja. Sedangkan luka bakar yang pada kaki kiri pasien seolah-olah tidak perduli alias pura-pura tidak tahu.
Camat Bekasi Timur Lukamanul Hakim, S.IP., M.Si, Drs.H. Rosihan Anwar Anggota DPRD Kota Bekasi & Lurah Duran Jaya Rusli, SE
Kelurahan Duren Jaya Selenggarakan Khitanan Masal & Santunan Anak Yatim FOTO | LORA
Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta. Insert : Luka bakar di kaki pasien.
Padahal sehari setelah dilakukan operasi, keluarga pasien sudah komplain kepada perawat jaga dengan maksud supaya memberitahukan kepada dr Syafendra yang menangani pasien adanya luka bakar pada kaki pasien usai dilakukan operasi. Ketika dr Syafendra visit ke pasien Elis, pihak keluarga kembali memberitahukan luka bakar kaki sekaligus menanyakan penyebabnya. Ketika melihat kondisi luka bakar kaki pasiennya, wajahnya sontak kaget sepertinya tidak menyangka hingga separah itu. Bahkan terlihat bingung untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga pasien, namun untuk menutupinya dr Syafendra mencoba membela diri dengan menjawab, “saya tidak tau tapi mungkin saja kena kabel” katanya menirukan Syafendra. Pihak keluarga pasien yang masih ingin mendengar penjelasannya, kena kabel apa yang dimaksud. Persoalannya selama di kamar perawatan Elis tidak bisa tidur akibat luka bakar pada kakinya yang dirasa perih menjadikan suhu badannya panas dingin. Dengan ragu dr. Safendra menjawab, “saya tidak selalu perhati-
kan badan pasien saat operasi karena badannya semua ditutup,” katanya ketus sembari menyarankan ke perawatnya agar kaki pasien dikompres pakai obat oles salep. Penjelasan dr Syafendra tidak mencerminkan sebagai seorang dokter profesional sebagaimana visi misi rumah sakit tersebut, yang ada malah menyakiti hati pasien. Untuk meringankan beban pasien, pihak keluarga pasien meminta pertanggung jawaban kepada menagemen rumah sakit tersebut dan oleh dr. Benny yang disebut-sebut sebagai humas mengatakan akan mengobati luka bakar kaki pasien Elis hingga sembuh total, sedangkan beban moril yang dirasakan pasien tidak dipertimbangkan. Yang sangat memprihatinkan pasien Elis harus rela membayar biaya operasi batu ginjal sebesar Rp. 14.360.735,- Dan pulang menyandang penyakit baru yakni luka bakar di kakinya sebagai bukti bobroknya pelayanan di Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta. Atas kejadian yang dialami Elis Simamora pihak keluarga korban pun tidak tinggal diam, untuk mendapat keadilan pihaknya bermaksud akan membawa persoalan ini hingga ke ranah hukum. | Lora
Bekasi, Trans — Khitanan massal dan santunan anak yatim diselenggarakan di halaman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bekasi Drs H Rosihan Anwar dari Partai Golkar mewakili Walikota Bekasi DR H Rahmat Efendi yang berhalangan hadir. Kegiatan itu dihadiri Camat Bekasi Timur Lukmanul Hakim S.IP M.Si, serta Lurah Duren Jaya Rusli SE, dan para Ketua RT dan RW (01 sampai 18) di Kelurahan Duren Jaya, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK. Tema yang diusung dalam khitanan massal dan santunan anak yatim itu, lumayan unik, yakni ‘Musyawarah untuk Mufakat dan Gotong Royong Merupakan Aset dan Budaya Bangsa yang harus diaplikasikan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bangsa dan Bernegara.’ Menurut Lurah Duren Jaya, Rusli SE, setiap RW mendapat jatah 10 anak yang akan dikhitan, akan tetapi hanya 15 anak yang akan dikhitankan, dan 35 anak mendapat santunan anak yatim. Rencananya, dalam acara tersebut ada dialog antara Walikota Bekasi dengan masyarakat. Karena Walikota berhalangan, dialog itu diwakili oleh Drs H Rosihan Anwar. “Dari dialog antara Ketua RW dan masyarakat tentang Kelurahan yang ada akan dicatat dan disampaikan kepada Pemkot Bekasi,” ujar Drs H Rosihan Anwar. | Geoffrey
FOTO | GEOFFREY
Khitanan di Aula Kelurahan Duren Jaya.