Koran Transaksi Edisi 251

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

www.korantransaksi.com

Redaksi : Jl. Teratai 3 Blok i 3 No. 23 Taman Modern, Pulogebang Telp. (021) 46822277 - 46836848, Fax: (021) 46824807, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id

Denny Tak Bocorkan Status Emir Moeis

FOTO | IST

Emir Moeis.

Jakarta, Trans — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak membocorkan informasi soal penetapan tersangka Izedrik Emir Moeis dalam kasus pemberian hadiah terkait pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap,

Tarahan, Lampung.

Apa yang disampaikan Denny, kata Amir, hanyalah menjawab pertanyaan wartawan. “Wamen itu hanya menjawab pertanyaan wartawan dari media. Dia hanya menjelaskan apa yang tertulis di situ,” kata Amir kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (26/7).

Penetapan Emir, yang disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus, berdasarkan surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-36/01/07/2012 pada 20 Juni 2012. KPK kemudian meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bepergian ke luar negeri pada 23 Juli 2012.

Amir, yang juga politisi Partai Demokrat, mengatakan, pernyataan Denny, yang juga mantan staf khusus presiden, utuh. Denny tidak menambahkan ataupun mengurangi informasi yang tertulis dalam surat permohonan pencegahan tersebut. “Kalau di surat permohonan tercatat seperti itu, kan tidak apaapa (disampaikan),” kata Amir.

Sebelumnya, Denny juga telah membantah tuduhan bahwa dirinya membocorkan status hukum Emir.

Menurut Denny, keterangan yang dia berikan semata-mata mengacu pada surat permohonan pencegahan yang dimintakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Emir. “Setiap saya ditanya soal cegah, saya me-refer ke surat KPK. Semua saya share sama ke semua media,” kata Denny.

Bersambung hal 7 ...

Imigrasi Jakarta Barat Tingkatkan Pengawasan Pelayanan Via CCTV Jakarta, Trans — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat meningkatkan pengawasan pelayanan petugas terhadap permohonan masyarakat dengan rencana pemasangan kamera tersembunyi atau “circuit closed television” (CCTV).

“Saat ini, memasuki tahap tender yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun ini,” kata Kepala Kanim Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Wahyudin di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Wahyudin mengatakan pihaknya berencana memasang CCTV sebanyak 16 unit yang tersebar di beberapa ruang pelayanan, seperti loket pembayaran, ruang pemberkasan, foto dan wawancara.

Saat ini, Kanim Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat memiliki lima unit CCTV yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, CCTV bantuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengawasi wajah para pemohon yang mengurus perizinan dokumen di Kanim Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat.

Bersambung hal 7 ...

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Senin, 30 Juli - 12 Agustus 2012

No. 251 TAHUN KE - XIII

Bebas Rambah Hutan, PT BSP Rugikan Negara Ratusan Miliar

FOTO | DOC NCW

Kondisi lahan akibat perambahan hutan

Pemkab Kotawaringin Timur-Kalteng sepertinya tidak serius menghentikan kegiatan perambahan hutan di dua kecamatan yang ada Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kalteng, Trans—Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik

pusat maupun daerah menjadi salah satu penyebab perambah-

an hutan di Indonesia. Kebijakan berupa surat keputusan yang dikeluarkan sering bertentangan dengan aturan dan perundangundangan, yang justru merugikan negara sekaligus mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Seperti PT Borneo Sawit Perdana (PT BSP) yang bergerak di bidang perkebunan sawit akhirnya leluasa melakukan peram-

bahan kawasan hutan seluas 16.227 Ha di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin, yang mengibatkan negara rugi ratusan milir rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi DPC Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Ko-

Kepala BPN RI Akan Perioritaskan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Siap Laksanakan Tupoksi Jakarta, Trans — Salah satu penyebab lambatnya penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia akibat ketertutupan atau tidak keterbukaan informasi soal bidang-bidang tanah yang bermasalah. Karena itu perombakan dan pengisian jabatan struktural harus segera direalisasikan untuk mewujudkan komitmen Kepala BPN RI Hendarman Soepandji untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Indonesia.

Dari pengamatan Koran Transaksi, sampai saat ini di Kantor Pertana Bersambung hal 7 ...

Dijelaskan Yudhoyono, penerimaan bea dan cukai mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tahun 2009, penerimaan sebesar Rp77 triliun. Tahun 2011 meningkat menjadi Rp133 triliun.

Peningkatannya, hampir dua kali lipat dalam rentang waktu 20092011.

Presiden pun mengatakan, penerimaan bea dan cukai masih punya ruang untuk meningkat.

Pasalnya, kata dia, sekalipun sudah berbenah diri masih ada penyimpangan dan kesalahan dalam proses penerimaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan, Pemerintah pun berencana menambah petugas bea

FOTO | C HERRY SL

C Herry SL, Ketua DPW NCW Prov DKI Jakarta (kiri), Kepala BPN RI Hendarman Soepandji (kanan).

dan cukai.

Presiden mengatakan, hal ini adalah saran dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Ia pun memandang jumlah petugas bea dan cukai yang dipunyai Indonesia sekarang ini tak sebanding dengan kondisi ekonomi dan geografis. “Volume trade sekarang dan ke depan akan lebih meningkat lagi,” lanjutnya.

“Sehingga saya sudah meminta untuk dibicarakan baik-baik berapa jumlah yang tepat. Tidak lebih, tidak kurang,” tandas Presiden.

FOTO | IST

SBY, Presiden RI.

tawaringin Timur, PT PT BSP telah melakukan perambahan hutan seluas seluas 16.227 Ha di di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut Ketua DPC Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Kotawaringin Timur, Djohan Effendy, perambahan itu terjadi karena adanya Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No 153.400.9.62.02/111/2010 tanggal Maret 2010 tentang Ijin Lokasi.

“Dalam surat keputusan itu jelas disebutkan bahwa masa berlakunya hanya satu tahun sejak ditetapkan atau berakhir sejaka Maret 2011 lalu,” ungkap Djohan Effendy.

Namun, ungkap Djohan Effendy, pihak PT PT BSP sampai saat ini masih saja melakukan kegiatan usaha dan mengabaikan semua aturan dan perundangundangan yang berlaku. Padahal, tanpa habis pun masa berlakunya, perusahaan itu tidak boleh melakukan aktivitas.

“Ijin lokasi tersebut yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur, Drs HM Wahyudi K Anwar, lokasinya berada di kawasan hutan dapat dikonversi (HPK) dan di kawasan hutan produksi (HP). Ini jelas melanggar ketentuan serta melampaui kewenangannya,” tandasnya.

Menurut Djohan Effendy, pihaknya telah mengklrifikasi masalah tersebut ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, baru-baru ini.

Bersambung hal 7 ...

Menanti Indonesia Raya Berkumandang Di London

O

Petugas Bea Cukai Indonesia Lebih Kecil Dari Malaysia Jakarta, Trans – Dengan kondisi geografis yang luas dan perekonomian yang terus meningkat, Indonesia hanya punya sekitar 10.000 orang petugas bea dan cukai. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan Malaysia.

“Menyangkut bea cukai ini ada pemikiran dari Menteri Keuangan untuk menambah jumlah petugas bea cukai. Dikatakan Malaysia saja memiliki 15.000 petugas bea dan cukai, sedangkan kita hanya 10.000 sekian,” sebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pembukaan rapat terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jumat (27/7).

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

Menentukan Perekonomian Presiden Yudhoyono menga-

takan kebijakan fiskal, terutama yang terkait dengan perpajakan dan bea cukai sangat menentukan bagi perekonomian nasional.

“Pajak serta bea dan cukai itu bukan hanya penting sebagai sumber penerimaan negara, tetapi kalau sistem perpajakan dan sistem kepabeanan serta cukai itu tepat, benar dan adil maka perekonomian nasional bukan hanya terus tumbuh tapi juga berkelanjutan dan juga membawa keadilan bagi semua,” ungkapnya saat pembukaan rapat terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jumat (27/7).

Bersambung hal 7 ...

limpiade London 2012, yang mengambil tema ’’Inspire a Generation’’ itu akan men jadi ajang pertarungan 200 negara dalam 26 cabang pertandingan. Selama 17 hari, dari 27 Juli sampai 12 Agustus 2012, mata publik dunia akan tersita di London Inggris dalam pergelaran akbar empat tahunan itu.

Indonesia sendiri memberangkatkan kontingen terdiri atas 8 cabang olahraga yaitu bulutangkis, renang, menembak, panahan, hangar, angkat besi, atletik, dan judo.

“Tapi, mampukah Garuda menunjukkan kedigdayaannya di mata dunia?” tanya Dulloh, seraya membayangkan putra-putri bangsa Indonesia tersebut mengenakan emblem garuda di samping bendera Merah Putih, untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

“Yang pasti semua berharap begitu, termasuk Menpora Andi Alifian Mallarangeng sudah menyampaikan harapan dan doanya, mewakili masyarakat Indonesia. Atlet yang nantinya berla Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

TRANS HUKUM

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 12

NO.251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Memakai Shabu-Shabu Mantan Kapolsek Cibarusah Divonis Ringan Bekasi, Trans –Terdakwa AKP Heru Budhi Sutrisno mantan Kapolsek Cibarusah Bekasi yang terlibat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu hanya di vonis selama 5 bulan dan 15 hari oleh Majelis Hakim pimpinan Multining Ely Mariani di Pengadilan Negeri Bekasi minggu lalu.. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakatama SH dan Roland SH selama delapan bulan penjara.

Hukuman ringan tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat lainnya. Terlebih pelakunya seorang aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kapolsek.

Terdakwa harusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan

narkotika. Tapi sebaliknya, malah mengkonsumsi narkotika dan melakukan menyalahgunakan terhadap jabatannya. Apalagi tertangkap di kantornya sehari sebelum pemilukada Bupati Bekasi.

Pada perkara tersebut hakim yang menyidangkan perkara tersebut berpatokan pada yuridis formil semata, tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan phisikologis, yang sepantasnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih berat dari para pelaku lainnya. karena terdakwa itu sendiri seorang penegak hukum yang mengerti tentang hukum dan undang-undang.

Hukuman yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini mengundang tanya berbagai pihak. Pasaln-

ya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari terdakwa pengecer togel.

Sepertinya dalam penanganan perkara tersebut terjadi rekayasa yang menimbulkan kejanggalan.

Akibatnya, fakta yang sebenarnya tidak terungkap. Kejanggalan atas kasus ini memang sudah terlihat mulai dari penyidikan.

Dalam surat dakwaan, jaksa juga tidak mengurai secara jelas kronoligis kasus ini. Buktinya, seorang anggota polisi wanita yang ikut ditangkap saat terjadinya pesta shabu tersebut tidak disebutkan sama sekali. Nama wanita tersebut hilang bagaikan ditelan bumi.

Padahal, saat kejadian, terdakwa ditangkap bersama teman wanitan-

ya yang disebut-sebut sebagai Kanit di Polrestro Metro Jakarta Timur.

Selain itu, proses persidangannya diduga juga bermasalah. Sidang dalam perkara yang sempat menghebohkan publik di Bekasi ini diduga dilakukan secara kilat dan diam-diam. Upaya ini sengaja dilakukan untuk mengelabui media.

Sementara, dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, terdakwa AKP Heru Budhi Sutrisno terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri golongan satu, jenis shabu-shabu. Perbuatan itu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam amar putusan tersebut,

majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan terdakwa saja. Sementara, halhal yang memberatkan terdakwa hampir tidak ada yang dipertimbangkan. Apalagi mengenai status terdakwa yang merupakan perwira polisi dan menjabat sebagai Kapolsek. Itu artinya, majelis hakim hanya berpatokan pada Yuridis formil saja.

Ketua Majelis hakim, yang juga sebagai Wakil Ketua PN Bekasi, Multining Dyah Ely Mariani saat akan dikonfirmasi wartawan mengenai pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak bersedia memberikan komentar. Dia juga tidak menjawab mengenai adanya informasi seputar beredarnya uang untuk pu-

tusan ringan yang dijatuhkan hakim.

“Saya tidak bersedia memberikan komentar. Silahkan saja temui Humas PN Bekasi. Selain Humas dia juga kan sebagai anggota majelis dalam perkara itu, “ katanya.

Menurut Barita Lumban Gaol, Humas PN Bekasi, bahwa hukuman ringan terhadap sang kapolsek tersebut karena pertimbangan kemanusiaan. Saat dipersidangan dengan meneteskan air mata terdakwa Heru mengaku memakai shabu-shabu diakibatkan stress karena rumah tangga nya berantakan. Mengenai adanya dugaan suap untuk meringankan hukuman terdakwa, Lumban Gaol menyarankan agar menanyakan kangsung kepada Ketua Majelis Hakim. | Lora

Dinilai Perkara Perdata

Penangkapan Tersangka Dinilai Cacat Hukum

Dua Terdakwa Minta Dibebaskan Dari Tuntutan Hukum

Kapolres Kota Tangerang Dipraperadilkan

Bekasi, Trans - Dua terdakwa bernama Sarah Pinangkaan (42) dan Imam Setya Hadi (42) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan minta dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal ini disampaikan penasihat hukum kedua terdakwa, Yustin Tuny SH di hadapan Majelis Hakim pimpinan M Ali Tarigan SH di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu.

Dalam nota pembelaannya (pledoi) pada intinya dimohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut agar membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan hukum karena perkara tersebut merupakan perkara perdata.

Kemudian agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dakwaan jaksa penuntut umum, Porman Siallagan.

Selain itu diminta agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Sebagimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan saat saksi korban Jimi Wijaya menerangkan dihadapan persidangan mengakui bahwa terdakwa Iman telah beberapa kali membeli barang berupa AC di toko korban.

Hingga terakhir pada tanggal 9 Januari 2012 terdakwa Iman memesan 13 unit AC merk LG dengan total seharga Rp61 juta. Diakui saksi korban Jimi saat itupun tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa namun hanya unsur saling percaya.

Sedangkan keterangan Sarah mengatakan bahwa pembayaran telah dilakukan via transfer ke rekening Jimi Wijaya Rp2,5 juta dan 7,5 juta diserahkan langsung.

Kemudian keluarga terdakwa beritikad baik mendatangi toko Jimi untuk membayar lagi sebesar Rp24 juta namun ditolak oleh Jimi dan minta agar datang sore harinya.

Anehnya, ketika pihak keluarga terdakwa Imam kembali pada sore hari ke toko Jimi sesuai permintaannya ternyata tiga orang anggota polsek Pondok Gede telah berada di tempat itu bersama Jimi. Rencana pembayaran sebesar Rp24 juta akhirnya batal, karena anggota polisi tersebut meminta kepada keluarga terdakwa agar serta merta menyerahkan surat sertificat rumah milik terdakwa.

Dari fakta tersebut maka kedua terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk menipu atau membohongi saksi korban Jimi Wijaya dimana terdakwa beritikad baik untuk membayar barang berupa AC yang diambil dari toko Jimi.

Sekadar mengingatkan bahwa keterlibatan Sarah Pinangkaan yang turut dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut dalam keterangannya disebutkan bahwa dirinya selaku istri terdakwa Imam Setya Hadi ikut ke toko Jimi bersama-sama dengan suaminya untuk membeli AC merk LG. Kemudian selama suaminya Imam melakukan perkerjaannya, terdakwa Sarah tidak pernah meninjau lokasi pekerjaannya. Namun demikian apapun yang dilakukan suaminya Iman, terdakwa Sarah beserta keluarganya beritikad baik untuk membayar AC merk LG sebanyak 13 unit yang sedang dipermasalahkan oleh saksi korban Jimmi.

Semoga hati nurani majelis hakim yang menangani perkara tersebut berpihak pada kebenaran hukum yang hakiki. | Lora

Petugas kepolisian tidak menunjukkan surat perintah penangkapan, dan saat diperiksa di Polres Kota Tangerang, para tersangka mengalami siksaan.

Bekasi, Trans — Pengacara kondang Ferdinand Montororing SH MA dari LBH Ampera Jakarta bertindak atas nama empat orang kliennya masing-masing Noriv Juandi, Sandra Susanto, Endang bin Rasta dan Jasrip bin Abdul fatah mem pra peradilakan Kapolres Kota Tangerang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Hal itu dilakukan karena penangkapan yang dilakukan oleh anggota reserse polres Tangerang terhadap para tersangka, Noriv Juandi, Sandra Susanto, Endang bin Rasta dan Jasrip bin Abdul Fatah dinilai cacat hukum dan menyalahi aturan sebagaimana pasal 79 dan 80

KUHAP. Disebutkan Montororing bahwa para tersangka ditangkap secara serentak oleh anggota reserse pada tanggal 26 April 2012 dini hari sekitar pukul 02.00 wib di rumahnya masing-masing di Desa Rancabuaya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. Alasan penangkapan tersebut karena diduga turut melakukan pembunuhan atas korban Izzun Nahdiyah (23) berstatus mahasiswi.

Anehnya, pada saat para tersangka ditangkap petugas kepolisian tidak menunjukkan surat perintah penangkapan, surat tugas maupun tanda pengenal, tetapi hanya mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian kepada orang tua para tersangka, petugas mengatakan bahwa anak-anak mereka hanya dipinjam sementara untuk dimintai keterangan dan esok harinya dipulangkan. Ternyata hingga tiga bulan lamanya keempat tersangka itu ditahan, tidak dipulangkan.

Bukan hanya para tersangka yang digelandang juga membawa dua unit sepeda motor Kawasaki plat No.B 3660 NUF dan Honda Legenda plat No.B 9196 O dari rumah Ny. Yunita orang tua tersangka Noriv Juandi tanpa membuat Surat Penyitaan.

Tragisnya lagi, saat diperiksa di kantor polres kota tangerang para

tersangka mengalami siksaan dan aniaya oleh para anggota reserse yang memeriksa, dipaksa mengakui terlibat pembunuhan korban, sembari diarahkan semau petugas.

Tersangka Noriv Juandi disebut diperiksa pertama oleh Kompol Shinto Silitonga (mantan kapolsek Tambun Bekasi), Gunadi dan Aiptu Rohmad Rd saat diperiksa Noriv diancam akan ditembak, dipukuli, kepala ditutup plastik hitam dan mulut di lakban, agar mengakui ikut membunuh korban.

Penganiayaan dan pemukulan dilakukan petugas pemeriksa kepada semua para tersangka, bahkan Jasrip lebih sadis kupingnya robek dan badannya luka-luka yang diperiksa Briptu Wawan, Briptu Damar dan Aiptu Rohmad Rd demikian juga terhadap Sandra Susanto dan Endang mengalami hal yang sama, padahal petugas tahu bahwa para terdakwa masih usia belia tapi dilakukan penyiksaan.

Sebelumnya pelaku utama pembunuh korban bernama Mohammad Soleh alias Oleng telah tertangkap dan tidak pernah mengaku bahwa keempat tersangka terlibat pembunuhan yang dia lakukan. Kebenaran yang dia ucapkan bahwa keempat tersangka tidak terlibat dibuatkan Surat Pernyataan tertulis diketahui oleh Iwan Suhanda perwira Piket Keamanan Rutan

Tangerang.

Surat Pernyataan M.Soleh tersebut juga disampaikan kepada Pengacara keempat tersangka, isterinya Titin, ibunya Rukiah, Adang selaku Ketua RT setempat dan Yunita ibunda Noriv dengan maksud agar berdasarkan Surat pernyataan yang dia buat menjadi pertimbangan keadilan bagi kapolres tangerang dan minta agar perkara diperiksa ulang.

Berdasarkan Surat Pernyataan Moh Soleh tersebut pengacara keempat tersangka pun menyurati Kapolres Kota Tangerang tanggal 15 Mei 2012 No.019/LBH-A/4/2012 namun hingga diajukan permohonan pra peradilan tidak ada tanggapan. Maka penangkapan dan penahanan terhadap empat tersangka diatas dinilai cacat hukum, melanggar konstitusi pasal 28 UUD 1945 yang menyakiti hati nurani rakyat.

Sehingga dimohon kepada Hakim I Wayan Mertha SH MH dalam menangani perkara praperadilan tersebut agar keempat tersangka bernama Noriv Juandi, Sandra Susanto, Endang dan Jasrip mendapat keadilan dan mengabulkan permohonan para pemohon.

Menyatakan perintah penangkapan dan penahanan tidak sah, melepaskan ke empat terdakwa, merehabilitasi nama baik para tersangka dan biaya dibebankan ke negara. | Lora

Kurir Narkotika Warga Malaysia Mengaku Dipukuli Polisi Jakarta, Trans - Mungkin karena merasa trauma, terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu yang merupakan warga Negara Malaysia, tidak mau banyak bicara saat saksi-saksi penangkap dihadirkan di persidangan, di antaranya, Herry Prasetyo, Patrick Elias, Agung Irwanto, Ridwan Arifin, Budi Purwanto, Supriyono, Agung Hermanto dan saksi Sucipto.

Karunagaran Samikannu alias Karu diadili secara terpisah terkait peredaran narkotika bersama dengan rekan-rekannya, yakni terdakwa Johari alias Jo bin Jumahad, Muhammad Soud alias Utex, Naden alias Raju, Abdul Kodir bin Abdul Karim, Musriyanto, Bobby alias Ibob, dan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek.

Namun, setelah saksi-saksi itu memberikan keterangan, para terdakwa yang disinyalir sebagai kurir narkotika itu pun akhirnya angkat bicara. Semenjak diperiksa secara satu per satu, para terdakwa mengaku dipukuli oleh anggota polisi.

Pada sidang yang sebelumnya, terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim, dan terdakwa Musriyanto mengatakan bahwa profesi mereka hanya sebagai

nelayan kecil saja. Karena cuaca buruk, tidak bisa melaut (cari ikan). Mereka pun akhirnya tidak bisa bekerja lagi.

Ketika sedang menganggur, mereka disuruh oleh Syamsul (DPO) ke Jakarta untuk membawa 2 buah tas koper, dengan imbalan sebesar Rp2 juta. Kepada mereka diberitahukan bahwa koper itu hanya berisi pakaian biasa.

Tanpa menaruh curiga, kedua nelayan itu pun langsung berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) menuju Jakarta, dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Lambelu.

Namun, setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mereka ditangkap polisi.

Ketika dibuka, tas koper yang dibawa itu, ternyata berisi shabu-shabu. Kedua terdakwa itu juga mengatakan bahwa semenjak diperiksa, mereka mengaku dipukuli oleh anggota polisi.

Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Zulhisyam lias Icam alias Sahidad bin Syidek dan terdakwa Bobby alias Ibob mengatakan bahwa mereka sudah mengenal Syamsul (DPO) sejak 7 tahun yang lalu.

Kedua terdakwa itu menga-

Karunagaran Cs mengaku dipukuli polisi.

FOTO | ASTON

takan, semenjak berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) menuju Jakarta, baru mereka sadari bahwa terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto juga ikut menjadi penumpang di dalam Kapal Motor (KM) Lambelu.

Senin,16 Juli 2012, pukul 14.00 WIB, di hadapan majelis hakim, terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu mengatakan bahwa benar ia ditangkap di Bandara Polonia, Medan.

Terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu juga mengatakan, saat berada di Kuala Lumpur, Malaysia, dirinya memang dihubungi oleh Komeng (DPO) untuk membawa shabushabu dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) ke Jakarta. Karena tidak ada waktu, dia akhirnya menghubungi terdakwa Naden alias Raju.

Terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu menambahkan, ketika diperiksa, dirinya

diperlakukan seperti binatang.

Bahkan, tangan dan kakinya juga diikat dengan menggunakan tali. Hingga saat ini, punggungnya masih terasa sakit.

Sedangkan terdakwa Johari alias Jo bin Jumahad mengatakan bahwa ketika sedang berada di Malaysia, dia memang pernah dihubungi oleh Syamsul (DPO) untuk membawa shabu-shabu dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) ke Jakarta, dengan im-

balan sebesar Rp5 juta.

Terdakwa Johari alias Jo bin Jumahad juga mengatakan, ketika sedang diperiksa, dia dipaksa oleh anggota polisi untuk mengakui bahwa terdakwa Muhammad Soud alias Utex itu adalah pamannya.

Di sisi lain, terdakwa Naden alias Raju mengatakan bahwa ia memang disuruh oleh terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu untuk membawa shabushabu dari Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) ke Jakarta. Selanjutnya, ia mengaku disuruh untuk mencari informasi kepada siapa narkotika itu diserahkan.

“Apabila narkotika itu sudah diserahkan, maka komisi yang akan saya peroleh adalah sebesar 5000 Ringgit,” ujar Naden alias Raju, yang juga mengaku ikut dipukuli oleh anggota polisi ketika dirinya diperiksa.

Terdakwa Muhammad Soud alias Utex justru mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya ditangkap karena terlibat narkotika. Tapi, kata terdakwa ini, ketika diperiksa di kantor polisi, dirinya juga sempat dipukuli dan dipaksa untuk mengakui bahwa

dirinya memang ikut terlibat dalam mengedarkan narkotika.

“Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik itu, tidak sesuai dengan fakta,” ucap terdakwa Muhammad Soud alias Utex di hadapan persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi SH sempat menanyakan apakah para terdakwa saat diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, merasa ditekan dan diintimidasi? Secara serempak, para terdakwa langsung menjawab. “Tidak, Pak. Namun, saat diperiksa di kantor polisi, kami memang benar dipukuli.”

Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi, SH memohon agar saksi verbal lisan (penyidik) itu dihadirkan.

Hakim ketua Puji Astuti Handayani, SH.MH yang didampingi hakim anggota Supomo SH MH dan Sulistiyono SH MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan dari saksi verbal lisan (penyidik), sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Suyat Waniar, Drs Syamsul Bachri SH;Hans Adrian Tolongalo Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo: Martin LM; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Martin Luther; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin, Wong Goan Tjiang, Murphy AT. Palembang : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

NO. 251. TH XIII

HALAMAN 3

TRANS JABOTABEK BPLH Tidak Punya Nyali Tutup Perusahaan Nakal

KORAN TRANSAKSI THN 12

Ada kemungkinan terjadinya persekongkokolan antara oknum BPLH dengan perusahan yang melawan hukum.

Bekasi, Trans – Kekesalan dan kejengkelan warga Kampung Blokang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia dan Kampung Bancong, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tampaknya belum bisa berakhir dengan pencemaran yang terjadi di sungai Kali Cikarang.

“Kami sangat kesal dan jengkel kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), karena tidak becus bekerja untuk mengurus pabrik-pabrik yang nakal membuang limbah cairnya ke sungai Kali Cikarang,” ujar Ustadz Bahaudin, tokoh masyarakat yang juga bertempat tinggal di Kampung Blokang Rt 001/001, sekitar 100 meter dari sungai Kali Cikarang.

Menurut Ustadz Bahaudin, pencemaran sungai Kali Cikarang

FOTO | KASLIM

Masih ada warga masyarakat yang menggunakan air sungai Kali Cikarang meskipun berbau busuk menyengat, karena tidak ada pilihan lain.

juga terus terjadi sampai di bulan suci Ramadhan ini. “Sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, dan air sungai sangat penting sekali untuk mengambil air wudhu dan mandi. Tapi, masalah ini tetap dibiarkan,” ujarnya.

Ustadz Bahaudin mengatakan bahwa dirinya sangat paham dan mengerti kalau semua petugas pegawai BPLH tidak merasa tergang-

gu dan terusik oleh bau busuk pencemaran limbah cair pabrik yang mengalir di sungai Kali Cikarang, karena mereka memang hidupnya jauh dari lingkungan pencemaran limbah pabrik dan tidak memakai air sungai tersebut.

“Apa mereka pura-pura buta mata dan tidak tahu adanya sungai Kali Cikarang masih hitam,” katanya.

Sedangkan Ketua LSM Lem-

baga Strategis Penelitian dan Pengkajian Pengembangan Daerah (LSP3D), Wastana menilai ada kemungkinan terjadinya persekongkolan antara oknum BPLH dengan perusahan yang melawan hukum.

“Sebagai bukti kalau pihak BPLH bersekongkolan dengan perusahan yang melawan hukum, air sungai Kali Cikarang selama

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

bertahun-tahun tetap saja hitam, dan diduga pihak pabrik nakal memberikan upeti, sehingga pihak BPLH tidak melanjutkan permasalahan pencemaran lingkungan ke meja hijau,” ujarnya.

Ustadz Bahaudin menambahkan, kalau seandainya mereka menerima upeti dari perusahan yang nakal, “saya doakan seluruh raga dan tubuh pegawai BPLH gatalgatal, serta tertimpa kena penyakit kulit.”

“Kalau seandainya tidak merasa menerima mendapatkan upeti dari pabrik nakal yang membuang limbah cairnya ke sungai, kenapa sungai terus tercemari selama bertahun-tahun. Kaya orang tidak mempunyai nyali untuk menindaknya,” ujarnya lagi.

Ustadz Bahaudin mengaku keluarganya ketika mau mencuci pakaian, mandi dan mau mengambil air wudhu di sungai Kali Cikarang, selalu mengurungkan niatnya.

Namun, masih ada warga masyarakat yang menggunakan air sungai yang berbau busuk menyengat, karena tidak ada pilihan lain.

“Saya berharap kepada Ibu Dr Neneng Hasanah Yasin, dalam rangka 100 hari kerja sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi, dapat menindak tegas perusahaan nakal yang membuang limbah cair ke sungai, sesuai dengan janji kampanye Ibu Bupati akan membenahi Bekasi,” ujarnya. | Kaslim

Anggota BPD Se-Kecamatan Sukatani Periode 2012- 2018 Dilantik Serentak

FOTO | KASLIM

Serah terima Jabatan dan Penyerahan Aset BPD.

Sertijab BPD Desa Sukadarma Disertai Penyerahan Aset Bekasi, Trans — Serah terima jabatan dari anggota BPD Desa Sukadarma Kecataman Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, periode 2006 - 2012 kepada anggota BPD periode 2012 – 2018, dilaksanakan di aula kantor Desa Sukadarma, Kamis (19/7).

Dalam serah terima jabatan yang dihadiri oleh kepala desa setempat berserta staf, Bimas Pol serta Babinsa, Ketua BPD yang lama Zaenal Abidin RFc berharap agar BPD yang baru dilantik dapat melanjutkan citacita BPD yang belum terselesaikan.

Zaenal menjelaskan bahwa

BPD adalah salah satu bagian dari pemerintahan. Sebab, kata dia, Undang-Undang 32 mengamanatkan bahwa pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan BPD. “Jadi, dengan demikian kita bertanggung jawab penuh dalam pemerintahan desa ini,” ujarnya.

BPD yang baru juga diharapkan Zaenal dapat menjaga dan merawat aset yang telah diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, yakni sebuah sepeda motor bernomer Pol B 6939 FBE, bak stempel, dan stempel BPD, meja tulis, alat-alat kantor dan arsip-arsip.

Sedangkan Drs Kaslim

Kusyairi selaku Ketua BPD periode 2012-2018 berjanji akan memegang penuh apa yang telah diamanahkan kepada anggota BPD yang baru. “Saya akan menepati janji sesuai sumpah saya pada waktu dilantik menjadi anggota BPD,” ujarnya.

Dia menambahkan, BPD periode 2012-2018 tidak akan menjadi batu sandungan kepala desa. “Kami justru menjadi mitra yang sangat penting dalam pemerintahan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang 32,” ujar Ketua BPD Desa Sukadarma yang baru itu. | Kaslim

Bekasi, Trans — Masa jabatan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) periode tahun 2006-2012 se-Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, telah berakhir pada tanggal 18 Juli 2012 dan telah terbentuknya BPD periode 2012-2018 pada tanggal 24 Juli 2012.

Guna efektifitas dan esfisensi penyelenggaraan pelantikan, maka pelantikan anggota BPD dilaksanakan secara serentak pada tanggal 18 Juli 2012, dan didelegasikan kepada Camat, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2), dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

Hal itu juga sejalan dengan Perraturan Bupati Bekasi Nomor 34 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Keputusan Bupati Nomor 140 Kep 228-BPMPD 2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk melaksanakan pelantikan anggota BPD. Dihadiri oleh Kapolsek, Danramil, Camat dan para rohaniwan dari KUA,

68 anggota BPD dari tujuh desa di Kecamatan Sukatani, mengangkat sumpah janji yang dibacakan oleh Camat Sukatani M Soleh Suhasbih SE MM dan diikuti oleh para anggota BPD. Beberapa menit setelah pelantikan, semua anggota BPD mengadakan Pemilihan Ketua Forum Tingkat Kecamatan, dari ketua-ketua BPD yang ada, akhirnya Ketua BPD Desa Sukadarma, Drs Kaslim Kusyairi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum tingkat Kecamatan.

Pelantikan diselenggarakan mulai dari pukul 08.30 Wib sampai pukul 11.00 Wib, diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya serta lagu Padamu Negeri.

Para peserta mengumandangkan lagu-lagu wajib tersebut dengan hikmat dan terharu. Salah satu anggota BPD Desa Sukamulya, M Maulana Yusuf mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan tugas berdasarkan sumpah dan janji sewaktu dirinya dilantik. “Saya akan berbuat semaksimal mungkin, untuk memegang amanah warga masyarakat,” ujarnya.

Disinggung Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya, Maulana Yusuf memastikan bahwa dirinya netral dan tidak akan berpihak ke salah satu calon. | Kaslim

ramadhan

Memasuki Ramadhan, Diani Ajak Warga Tidak Konsumtif Bogor, Trans – Walikota Bogor Diani Budiarto mengajak kepada seluruh warga Kota Bogor, khususnya kaum muslimin untuk tidak menjadi konsumtif di bulan suci Ramadhan 1433 hijriah.

“Perlakukanlah pola konsumsi di bulan suci ramadhan seperti bulan-bulan lainnya seperti diluar Ramadhan,” harap Walikota Diani yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana di sela-sela acara penyerahan 100 paket sekolah untuk putri Korpri Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di Ruang Rapat I Balaikota Jalan Ir. H. Juanda No : 10 Kota Bogor, Kamis (19/7).

Menurut Diani, dalam memasuki bulan Ramadhan jauh lebih penting adalah tekad dan kemauan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam beribadah kepada Allah SWT. “Mari kita isi bulan puasa dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ajak Diani.

Pada kesempatan tersebut Walikota Diani Budiarto memohon maaf kepada warga Kota Bogor atas kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi diantara kita satu sama lain.

“Kita sama-sama berharap kesalahan dan kekhilafan dapat diendapkan dan kemudian dilupakan sebagai bagian dari keyakinan kita bahwa kesalahan adalah fitrah manusia dan memaafkan adalah pilihan sikap terbaik dari kesadaran tersebut. InsyaAllah pada saat yang sama, sayapun akan membuka pintu maaf atas kesalahan dan berbagai kesalahan dan kekhilafan yang ada,” ungkapnya.

Diani berharap, Ramadhan tahun ini akan memberikan pengalaman spiritual yang lebih baik dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. | Dasukiharun

Ramadhan Momentum Tingkatkan Pelayanan Prima Cibinong, Trans – Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) menegaskan untuk tetap meningkatkan pelayanan prima sekalipun pada bulan ramadhan, hal tersebut ditegaskannya pada saat menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2012, Selasa (17/7).

“Bulan suci ramadhan adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan pelayanan prima bagi kepentingan masyarakat, jangan jadikan tradisi ataupun alasan untuk enggan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Kabupaten Bogor,” tegas RY. Ia menambahkan, memasuki bulan suci ramadhan marilah kita sama-sama saling memaafkan, membersihkan hati dengan bathin yang jernih hingga tersucikan iman pada hari raya idul fitri nanti.

“Upacara peringatan hari kesadaran nasional ini berhasil mencapai tujuannya sebagai sumber nasionalisme dan kedisiplinan agar meningkatkan semangat kita untuk mengabdi lebih baik kepada masyarakat,” harapnya.

Kita bekerja tidak hanya memenuhi hajat diri, lanjut RY, juga memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen yang harus kita emban dengan amanah. Dengan memberikan kinerja lebih baik, kita dapat menebar manfaat lebih banyak bagi kepentingan masyarakat.

“Peran strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Bogor adalah melalui upaya pembinaan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan investasi daerah, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wirausaha mandiri dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan,” beber RY. Dalam upacara ini, turut hadir pula Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher dan para peserta apel SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. | Dasukiharun

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI

FOTO | KASLIM

Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

Baris Pertama Para Ketua BPD se-Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

Hapuskan Diskriminasi Pendidikan Cibinong, Trans — Pada saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Tingkat Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Rabu (18/7), Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) kembali menegaskan agar dihapuskan diskriminasi pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Kita hapus diskriminasi pendidikan, jangan ada lagi yang membeda-bedakan sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah umum maupun sekolah berbasis agama, semua sekolah, lembaga, yayasan bahkan pondok pesantren sama saja, kita semua bertugas mencerdaskan anak bangsa, saya mendirikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bukan Dinas Pendidikan Negeri melainkan Dinas Pendidikan yang mengurus

semua sekolah di Kabupaten Bogor,” tegas RY. RY menambahkan, Rakor pendidikan sebagai sarana untuk persatukan visi, misi, persepsi, pemahaman bersama mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bogor serta sebagai upaya menangani permasalahan pendidikan dengan tepat, baik tepat program maupun tepat sasaran.

“Kegiatan Rakor pendidikan dapat mewujudkan keserasian program antar sektor, fungsi dan stakeholder dan dapat merumuskan semua masukan dari para peserta untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor guna meningkatkan kinerja Pemkab Bogor dalam upaya

percepatan penuntasan wajar pendidikan dasar (Dikdas) 9 tahun dan mendukung program pendidikan menengah universal”, harapnya.

RY pun meminta kepada para Kepala Sekolah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor usia sekolah untuk memperoleh pendidikan tanpa mesti memikirkan biaya.

“Saya minta kepala sekolah untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat usia sekolah agar mereka tetap dapat mengenyam pendidikan dengan layak karena pendidikan merupakan sumber peradaban manusia dan menunjukkan bangsa ini memiliki masa depan, biaya biarlah menjadi tanggung jawab Bupati Bogor,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Didi Kurnia dalam laporannya mengatakan, Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan dan penyempurnaan program kegiatan pendidikan di masa mendatang.

“Rakor pendidikan ini diikuti oleh 1.000 peserta dengan melibatkan Camat, Ka UPTK, Dewan Pendidikan, PGRI, BMPS, Pengawas, Penilik, MKKS SMP & SMA, K3SK SMK, K3S SD, Lembaga PAUD, IGTKI, IGRA, para pengelola Pondok Pesantren dan Lembaga penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor, Rakor ini bertujuan mensosialisasikan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan,

menyamakan persepsi terkait issue strategis di bidang pendidikan juga menjalin sinergitas para pelaku dunia pendidikan,” bebernya.

Didi Kurnia menjelaskan, fokus kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor diarahkan pada 3 sasaran yakni perluasan akses dan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan juga pemberantasan buta aksara.

“Upaya peningkatan terus dilakukan, prestasi telah kita raih namun belum semua berjalan optimal, maka Rakor pendidikan ini moment yang tepat mencari solusi dari semua masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Kegiatan Rakor Pendidikan ini juga menghadirkan 21 orang ber-

prestasi di bidang pendidikan dari tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, diantaranya adalah PAUD An-Nahl Bojong Gede Juara I Lomba PAUD Tingkat Provinsi Jawa Barat, SMP Terbuka I Cisarua Juara I Lomojari Bidang Keterampilan Tingkat Nasional, Abdul Azzam dari SDS Ummul Quro Kemang Juara I Olympiade Matematika Tingkat Internasional dan 18 orang lainnya (red).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor. | Dasukiharun

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 12

Satim Kembali Calonkan Diri Sebagai Kades Jatiwangi Bekasi, Trans — Demi melanjutkan pembangunan di Desa Jatiwangi, Satim bin Tinggal yang saat ini menjabat sebagai kepala desa, bertekad akan ikut mencalonkan diri sebagai kepala Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Sebagai calon FOTO | ANDRI kepala desa, Satim Satim bin Tinggal. mengaku telah mamiliki berbagai konsep untuk melakukan terobosan demi kemajuan Desa Jatiwangi. Dan, untuk memajukan Desa Jatiwangi memang dibutuhklan berabagai konsep serta dukungan masyarakat.

Satim juga membuat motivasi kerja untuk meraih kemajuan Desa Jatiwangi. “Motivasi ini dibuat untuk meningkatkan semangat baru, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seluruh masyarakat Desa Jatiwangi. Kebersamaan masyarakat Desa Jatiwangi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Satim mengatakan, kondisi Desa Jatiwangi sangat kekeluargaan, yang juga bisa dimanfaatkan untuk untuk membangun rasa kepedulian, sehingga berbagai tujuan yang didambakan dapat tercapai.

“Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jatiwangi merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan rakyat. Perbaikan infrastuktur akses jalan juga tidak luput dari perhatian saya, agar hasil-hasil pertanian dapat dibawa cepat ke pasar dan penghasilan para petani meningkat,” ujar Satim.

Jika terpilih kembali sebagai kepala desa, Satim berjanji akan melakukan pembangunan seperti akses jalan, pendapatan perkapita masyarakat, dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Saya punya visi terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bersih, guna mewujudkan Desa Jatiwangi yang adil, makmur dan sejahtera ,” ujarnya.

Sedangkan misi yang diemban, di antaranya melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur di Pemerintahan Desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,dan bermartabat terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. | Andri/Nunu

Sudin Kominfo Jakut Anak Tirikan Koran Mingguan Jakarta, Trans – Perlakuan diskriminatif terhadap wartawan yang sehari- harinya meliput di lingkungan Pemerintahan Walikota Jakarta Utara sudah sering terjadi. Bahkan, ketika para pejabat hendak dikonfirmasi, FOTO | ASTON H. Chasmi, Kasudin Kominfo. koran mingguan itu selalu dianggap sebagai “biang kerok” dan cuma cari-cari kesalahan saja.

Hal yang sama juga terjadi di Suku Dinas (Sudin) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jakarta Utara. Apabila ada pemberitaan seputar kinerja aparat pemerintahan yang dimuat karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), maka kliping pemberitaan itu tidak pernah dibagai-bagikan ke seluruh unit yang ada di lingkungan kantor Pemerintahan Walikota Jakarta Utara. Namun, kalau pemberitaan yang dimuat itu bersifat positif, maka kliping pemberitaan itu pun langsung cepat dibagi-bagikan.

Salah seorang wartawan yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan mengatakan, bahwa semenjak H Chasmi menjadi Kasudin Komunikasi dan Informasi Jakarta Utara, banyak permasalahan yang bermunculan.

Bahkan,anggaran untuk pemberitaan saja tidak pernah diberikan.Selain itu, anggaran destinasi wisata pesisir juga tidak diberikan.

Rabu, 18 Juli, pukul 11.00 WIB, ketika hendak dikonfirmasi, Kasudin Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jakarta Utara, H.Chasmi ternyata tidak bisa ditemui. “Bapak sedang keluar,” ucap salah seorang stafnya kepada Koran Trans. | Aston

NO.251. TH XIII

TRANS JABOTABEK Core Drill Malam Hari, Diduga Untuk Membohongi Publik

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Kegiatan core drill yang dilakukan malam hari diduga kuat menghindari pengawasan warga.

Bekasi, Trans — Pelaksanaan core drill untuk mengukur hasil ketebalan beton, dari kegiatan proyek PL, PML, dan LU dinilai sarat pembohongan publik, karena dilakukan malam hari. Setidaknya hal ini semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk menhindari pengawasan warga.

Zuli Zulkipli dari Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) menilai, core drill malam yang dilakukan pihak pengawasan dan pengendalian (wasdal) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi dan pihak kontraktor sebagai kerja sama tidak baik (kongkalikong) dan pembohongan publik.

LSM JMPD menilai pelaksanaan kegiatan core drill yang dilakukan malam hari diduga kuat

FOTO | ANDRI

Pelaksanaan core drill pada malam hari.

menghindari pengawasan warga.

“Jika core drill selalu dilakukan malam hari itu sudah jelas pembohongan publik. Jadi, jangan sampai terjadi kongkalikong,” tutur-

nya.

Dikatakan, jika hal ini masih terjadi di tahun 2012 atau masa kepemimpinan Bupati Dr Neneng Hasanah Yasin, maka perlu ada-

Untuk Pilgub Jabar, KPUD Segera Bentuk PPK & PPS Bogor, Trans — Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) yang akan digelar Pebruari 2013 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor segera membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan (PPS) tingkat kelurahan.

KPUD Kota Bogor, mulai Jum’at 27 Juli sampai 31 Juli 2012 membuka pendaftaran bagi calon anggota PPK dan PPS. “Semua masyarakat bisa mendaftaran diri menjadi anggota PPK dan PPS, dengan syarat bukan dari tim sukses,” kata Ketua KPUD Kota Bogor Agus Teguh Suryaman.

Agus menjelaskan, pendaftaran calon anggota PPK di Sekretariat KPU Kota Bogor, atau Kantor Camat di wilayah masing-masing, untuk calon anggota PPS di kantor Kelurahan masing-masing atau dapat didownload di http:/ /kpu.jabarprov.go.id Pelaksanaan tes seleksi dan wawancara akan dilaksanakan untuk PPK tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2012, dan untuk PPS 13

Karnaval Sambut Bulan Suci Ramadhan 1433 H Ala Hira

Agustus sampai 16 Agustus 2012. Selengkapnya pengumuman mengenai pendaftaran calon PPK dan PPS Pilgub Jabar 2013 bisa di klik di www.kotabogor.go.id Dijelaskan, bahwa honor untuk Ketua PPK sebesar Rp1juta per orang, dan Rp850ribu untuk anggota. Sedang honor untuk anggota Ketua PPS sebesar Rp750 ribu dan anggota Rp500 ribu. Sedangkan masa tugas anggota PPK mulai 13 Agustus 2012 sampai April 2013 dan Anggota PPS mulai 28 Agustus 2012 sampai April 2013.

Agus menambahkan, semua dana untuk honor PPK dan PPS berasal APBD Provinsi Jawa Barat yang telah diajukan sebelumnya.

“Kita ketahui, bahwa PPK dan PPS akan menjadi tulang punggung dalam tahapan Pemilihan Gubernur 2013 mendatang seperti dalam pemutahiran daftar pemilih tetap ( DPT) dan penyebaran logistik hingga saat pencoblosan pasangan calon gubernur dan wakilnya,” pungkasnya. | Dasukiharun

Rp170 Juta Ditebar Dalam Tarling Pejabat Bogor, Trans — Pemerintah Kota Bogor menyiapkan dana bantuan sarana keagamaan sebesar Rp170 juta untuk 68 Masjid yang akan dikunjungi oleh 23 tim tarawih keliling (tarling), Walikota Bogor, Ketua DPRD beserta jajaran muspida dan pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bogor.

“Tarling para pejabat Kota Bogor akan dimulai hari Jum’at, 27 Juli 2012 dengan lokasi Masjid di wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Bogor Barat, “ kata Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor Dody Achdiat di Kantornya, Kamis (26/7).

Ia menjelaskan, 68 masjid akan dikunjungi oleh 23 tim dalam tiga kali tarawih yaitu Jum’at (27/7), Jum’at (3/8) dan Rabu (8/8). “Dari Rp170 juta dana yang disiapkan, setiap masjid akan menerima bantuan sebesar, Rp2,5juta,” ujar Dody.

Namun, lanjut Dody, bantuan yang diterima oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebesar Rp2,5 juta nilainya bisa bertambah kare-

nya perubahan kepemimpinan di Dinas BMPSDA. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan agar proyek jalan maupun leaning pengairan yang dikerja-

kan rekanan tidak amburadul dan asal asalan.

“Buat apa bupatinya baru kalo dinas BMPSDA belum ada perubahan. Ini perlu di evaluasi bupati,” tegas Zuli Zulkipli.

Berdasarkan investigasi Koran Transaksi, core driil di malam hari diduga sering terjadi main mata antara pihak pemborong dan wasdal dinas BMPSDA. Anehnya lagi, tim core drill dari laboratorium yang didamping wasdal itu terkesan umpet-umpetan dan sering menghindari wartawan dan LSM. Jika hal ini dibiarkan, maka kontraktor yang mengerjakan proyek asal jadi akan dimanfaatkan pihak Wasdal Dinas BMPSDA untuk mencari keuntungkan pribadi atau kelompok.

Hal ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi rekanan untuk mengerjakan proyek asal-asalan dan tidak menggubris Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan bestek yang sudah di tentukan.

Asal ada fisik nanti kita lihat dari hasil core drill nya. Hal itulah yang sering kali dilontarkan pihak kontraktor, pengawas, konsultan, dan PPTK saat kegiatan proyek berlangsung dan dikerjakan tidak normatif atau menyimpang dari bestek. | Andri

na setiap anggota tim tarling telah dihimbau agar secara ikhlas mengeluarkan infak dan shodaqohnya yang diserahkan ke Masjid yang dikunjunginya.

Diantara masjid yang akan dikunjungi pada Jum’at (27/8), adalah Tim I: Walikota Bogor Masjid Al Barokah Kompleks ABRI Sukasari RT 01/RW 03, Kel. Lawanggintung Kec Bogor Selatan; Tim 2: Ketua DPRD Kota Bogor Masjid Nurul Ikhlas Jl Siliwangi RT 02 RW 01, Kel BatuTulis Kec Bogor Selatan; Tim 3 : Kapolres Bogor Kota - Masjid Baitul Muttaqin Kp Sukajadi RW 20 Kel Bondongan, Kec. Bogor Selatan.

Tim 4 : Ketua Pengadilan Negeri Bogor Masjid Ar Rochman RT 05 RW 08 Kel Empang Kec Bogor Selatan; Tim 5 : Kepala Kejaksaan Negeri Bogor - Masjid Al Barokah Kp Bojong Gg Masjid RT 01/RW 08 Kel Pamoyanan Kec Bogor Selatan; Tim 6 : Dandim 0606 Kota Bogor - Masjid Jami Al Huda Gg Al Huda RT 04 RW 05 Kel Rangga Mekar Kec Bogor Selatan. | Dasukiharun

Karnaval Sambut Bulan Suci Ramadhan 1433 oleh Himpunan Remaja Al – Ma’mur.

FOTO | NUNU

Bekasi, Trans — Sebuah karnaval yang sangat meriah dalam menyambut bulan Ramadhan 1433 H dilaksanakan oleh Himpunan Remaja Al – Ma’mur (HIRA) di daerah Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Karnaval tersebut mandapat sam-

butan yang sangat antusias dari warga setempat yang juga begitu semangat dan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadhan ini.

Karnaval itu semakin meriah karena pesertanya merupakan gabungan Karang Taruna, santriawan dan santriwati. | Indah/Nunu

Curanmor Dengan Modus Penipuan Bekasi, Trans — Hati-hatilah menjalin hubungan dengan seseorang, terlebih jika baru mengenalnya. Karena kurang hati-hati, Yayah Yulia—biasa dipanggil Lia, warga Kp. Warung Kobak Jati Baru Rt 13 / 04, Desa Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, ditipu seorang lelaki asal Surabaya, yang baru dikenalnya.

Kejadiannya tepatnya tanggal 1 Juli 2012, motor milik Lia berhasil dibawa kabur oleh Irfan Malik Zaenal alias Belo, lelaki asal Surabaya itu. Awalnya, sekitar pukul 20.30 si korban, Lia, mengenal Irfan Malik Zaenal alias Belo yang bertempat tinggal di Asrama Tanah Baru (kontrakan).

Setelah perkenalan itu, Irfan Malik Zaenal janjian mau bertemu dengan Lia. Setelah bertemu, mereka jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Lia merk Honda Beat Nopol B-3253-FGW menuju Jati Mulya.

Selanjutnya Irfan Malik Zaenal

alias Belo mengatakan mau mengambil gaji dan meminta Lia turun di daerah Jati Mulya. Korban sempat menolaknya, dan mengatakan, “Masa sih malam–malam saya ditinggal sendiri?”

Si pelaku mengelak. “Masa sih kamu gak percaya!”

Lalu korban berusaha percaya pada lelaki hidung belang itu bahkan si pelaku sempat menanyakan STNK kendaraan tersebut, namun dijawab korban tidak dibawa.

Korban menunggu kurang lebih 1 jam, namun si pelaku tak kunjung datang. Selanjutnya korban pun melapor ke Polsek Tambun.

Menurut Kapolsek Tambun, pelaku atas nama Irfan Malik Zaenal alias Belo sudah menjadi TO Polsek Tambun. “Kami sudah mengecek ke tempat tinggal si pelaku, namun si pelaku telah lebih dulu melarikan diri,” ujarnya. | Nunu

Bukan Hanya Jamu Dioplos, Proyek Juga Dioplos

Pengawas Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi ‘Gak Mudeng‘ Bekasi, Trans — Sangat disayangkan pengerjaan peningkatan jalan lingkungan yang dikerjakan CV Putra Pratama Mandiri, disoal berbagai kalangan. Pasalnya, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek maupun rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolahan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.

Proyek yang dipersoalkan dan dikerjakan CV Putra Pratama Mandiri itu adalah Jalan Desa Kp. Cibarengkok Rt.01/03 sampai dengan Kp. Tegal Tangsi Rt.03/03, Dusun 3, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kab Bekasi.

Untuk mengerjakan proyek itu, CV Putra Pratama Mandiri memiliki nomor kontrak SPMK: 602.1/164-LU/SPMK/DBMPSDA/ 2012, dengan nilai angga-

ran Rp457.634.000,- dari sumber dana APBD Kabupaten Bekasi 2012.

Dari pantauan Koran Transaksi di lokasi banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pihak rekanan. Ironisnya, pengawas Dinas Bina Marga Kab. Bekasi terkesan tidak mempersoalkan masalah itu. “Dia (pengawas-red) ‘ga mudeng proyek,” ujar warga Wawan Setiawan dan Mawi.

Ditanya masalah proyek tersebut melalui telepon selular, pengawas mengatakan akan meninjau ke lapangan. Ternyata, pengawas tersebut tak kunjung datang ke lokasi.

Ditanya mengenai lapisan pondasi bawah (LPB) dan apakah menggunakan pasir batusirtu kualitas kelas c, dengan campuran tanah, dan ketinggian sekitar 6 cm, dan menggunakan

FOTO | ANDRI

Papan Proyek. Insert : Ergat Bustami, Sekjen LSM Penjara.

kualitas beton pakai k 300, pengawas itu hanya diam.

Pengawas lapangan, Mwi saat dikonfirmasi melalui tele-

pon seluler terkait pengecoran yang tidak sesuai dengan RAB,

berupaya mengelak. “Waduh, Pak. Masalah itu, saya tidak tahu menahu. Tanyakan saja langsung pada pemborongnya.

Saya cuma mengawasi saja,” kata Mawi, yang diketahui tidak pernah datang ke lokasi sehingga melakukan pengawasan terhadap proyek itu.

Anas selaku pengawas di proyek tersebut menjelaskan soal masalah beton encer dan banyak air. “Itu kan di bawahnya kita lapisi dengan plastik agar tidak menyerap, sehingga kualitas beton kuat. Masalah kulitas, itu tidak bisa di buktikan pakai k 300 atau k 350. Menurut saya, sama saja,” katanya.

Saat ditanya masalah LPB yang pakai sirtu, dia menjawab, “Saya tadi sudah pesan besko, tapi nggak tau kenapa dikirimnya sirtu.”

Ergat Bustami selaku Sekjen

LSM Penjara mengatakan bahwa pekerjaan itu sudah jelas tidak sesuai dengan RAB. “Seharusnya LPBnya pakai kelas B (beskos) ini hanya pakai kelas c. Ini juga dioplos,” tegas Ergat Bustami.

Ergat Bustami berharap agar Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi agar tidak membayar penuh pekerjaan tersebut. “Kita buktikan saja nanti,” tegas Rrgat Bustam, dengan nada kesal, “proyek pengecoran ini dioplos, bukan tukang jamu aja dioplos.”

Dia menilai pemborong terkesan kebal hukum. “Saya meminta agar Kepala Dinas Bina Marga H Jamaludin ST.MM, melakukan pemotongan saat pencairan dana. Kabid Wasdal H Magtub jangan hanya diam dan berpaku tangan saja,” ujarnya. | Andri

TRANS JABOTABEK PPK Tersangkut Hukum, SPK Nyaris Mandeg

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 12

Sampai sekarang belum pengganti posisi Bagas sebagai Kabid Bina Marga pada Disbimarta Kota Bekasi.

Bekasi, Trans – Tidak bisa dipungkiri peran dari seorang Bagas, Kabid Bina Marga pada Disbimarta Kota Bekasi, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek di Kota Bekasi. Bahkan, Kepala Disbimarta Kota Bekasi H Momon mengatakan keterlambatan SPK pekerjaan terjadi akibat Kabid Bina Marga tersangkut masalah hukum.

“Seharusnya tanggal 20 Juli, SPK dari Bina Marga dan Tata Air sudah selesai, namun agak terlambat. Bagas Kabid Bina Marga yang seharusnya menandatangi SPK. Sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), itu memang tanggung jawabnya,” ujar Momon kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Namun, lanjut Kepala Disbimarta Kota Bekasi, Bagas terpaksa melepaskan tanggung jawab ke bawahannya. “Tetapi, itu pun masih ada kendala. Dari tiga bawahannya itu, dua orang di antaranya belum punya sertifikat. Satu lagi yang sudah mempunyai sertifikat, sedang mengikuti pendidikan,’ katanya.

Momon mengaku tidak tahu tentang kasus yang sedang di-

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

alami Bagas, maka dia bersikeras mempertahankannya sebagai penanggung jawab pekerjaan (PPK) di Bina Marga. “Sampai ada panggilan dari kejaksaan dan walikota, serta ada perdebatan cukup lama untuk mempertahankan Bagas,” ungkapnya.

Tentang kinerja Bagas selama menjadi Kabid Bina Marga, menurut Momon sebagai atasan Bagas saat ini, tidak ada masalah. “Soal kinerja, Bagas dikenal baik dan tak kenal waktu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, sejak pihak kejaksaan dan walikota memanggilnya, baru saya tahu status Bagas.

Selama ini tidak ada pemberitahuan,” ujarnya.

Kepala Disbimarta Momon pun merasa harus bertanggung jawab terhadap kontraktor, agar jangan sampai pelaksanaan proyek dikerjakan secara tergesa-gesa dan mengakibatkan pekerjaan amburadul. Sementara masyarakat Kota Bekasi mendambakan jalan di wilayahnya dikerjakan secara rapih.

Dari rasa tanggung jawab itulah Momon mendelegasikan pekerjaan itu ke Furqon, namun ditolak. Alasan yang disampaikan, Furqon tidak akan sanggub memikul pekerjaan sebanyak itu sedirian.

“Itu alasan yang masuk akal. Saya mencari solusinya agar pekerjaan tidak terbengkalai, sehingga ditunjuklah Tri Sekretaris Disbimarta dan Erwin Kabid Perencanaan Disbimarta.

Tadinya saya mengusulkan agar posisi Bagas digantikan, namun sampai sekarang belum juga ada,’ ungkap Momon.

Yusril Ihza Mahendra dan MS Ka’ban berbincang sesaat setelah orasi politik

FOTO | MUCHTAR

PBB Bertekad Bangkit Di Pemilu 2014 Bekasi, Trans — Selasa, 17 Juli 2012, Harris Hotel Bandung dipenuhi tidak kurang dari 2000 orang pengurus dan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dari seluruh Indonesia—termasuk Ketua Umum DPP PBB, MS Ka’ban dan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, untuk melaksanakan Milad PBB ke-14, dengan tema “Bangkit Bersama Ummat Islam, Membangun Negeri Tanpa Korupsi.”

Tema itu sesuai dengan kondisi bahwa PBB terpuruk pada Pemilu 2009, sehingga tidak mempunyai wakil diparlemen karena terhalang ketentuan Parlemen Threshold, namun mempunyai banyak kader terbaik yang berhasil duduk di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

PBB memang terganjal pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa parpol baru dan parpol yang tidak lolos pemilu

| Bonggar

Dra Hj Yunarsih M.Si

FOTO | GEOFFREY

Bekasi, Trans – Dra Hj Yunarsih M.Si, yang saat ini menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan (Porbudpar) pada Dinas Porbudpar Kota Bekasi, terlihat lebih santai ketimbang ketika dia menjadi Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan. Perbedaan kesibukan di dua dinas ini memang sangat menyolok.

Sejatinya, Neneng—begitu sapaan akrab Dra Hj Yunarsih M.Si, adalah sosok pejabat pekerja keras. Karirnya dimulai dari fungsional guru, menjadi penilik di kecamatan (UPTD Dinas Pendidikan), hingga masuk ke struktural Dinas Pendidikan.

Setelah menjabat Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Neneng dimutasi menjadi Kabid Porbudpar hingga saat ini. “Di Dinas Pendidikan penuh dengan kesibukan, banyak perlu yang

sebelumnya harus melalui tahap verifikasi parpol sebelum ikut pemilu. Namun, bagi parpol yang memiliki wakil di DPR tidak perlu ikut verifikasi pada pemilu selanjutnya.

“Pasal ini jelas melukai keadilan dan diskriminatif,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Berdasarkan Yudicial Review yang pernah dilakukan pada UU Parpol, Ketua Dewan Syuro PBB ini yakin bahwa pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Pemilu akan dianulir oleh para hakim konstitusi. “Pasal ini pernah ada di UU Parpol, namun waktu diuji hakim MK pasal ini bersifat diskriminatif, dan akhirnya dibatalkan MK,” terang Yusril Ihza Mahendra optimis.

Ketua Umum DPP PBB, MS Ka’ban pun meyakinkan, dengan kekompakan dan kerjasama yang baik PBB siap menghadapi Pemilu 2014. “Mulai hari ini kita terus melakukan konsolidasi partai dan sosialisa-

si ke segenap lapisan masyarakat, agar program-program PBB diketahui oleh masyarakat secara luas,” harap Ka’ban dengan tegas.

PBB terus melakukan konsolidasi internal partai dalam rangka meningkatkan solidaritas partai, dan memompa semangat segenap kader partai. “Kami bertekad bangkit pada Pemilu 2014,” ujar H Mustofa, S.Sos dari Kota Bekasi.

Sementara Yanuar Amnur selaku ketua panitia mengatakan, Milad ke-4 ini merupakan warming up/ pemanasan untuk untuk menghadapi pesta demokrasi 2014 sebagai kebangkitan partai. “Kita berterimakasih kepada seluruh anggota Ormas Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI) yang membidani lahirnya PBB, yang hingga kini masih setia mendukung eksistensi partai dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar,” ujarnya. | Muchtar Q

Mantan Lurah Duren Jaya Jadi Camat Bekasi Timur

Pejabat Tipe Pekerja Keras Di Posisi ‘Jabatan Santai’

Dra. Hj. Yunarsih M.Si Kabid Porbudpar Kota Bekasi.

NO. 251. TH XIII

dibenahi apalagi saat itu saya sebagai Kabid harus menangani ratusan sekolah di Kota Bekasi dan berkaitan dengan dana BOS,” ujarnya.

Program yang sedang berjalan saat itu pun terhenti, karena Neneng dimutasi ke Dinas Porbudpar. Padahal, wanita yang satu ini adalah pekerja keras yang tangguh dan ulet. “Kalau di sini (Porbudpar) agak santai,” ujar Neneng, soal perbedaan suasana kerja yang dialaminya.

Neneng tidak merinci soal kata ‘agak santai’ sebagai Kabid Porbudpar. Apalagi, wartawan Koran Transaksi hanya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Porbudpar tentang bantuan untuk pendidikan seperti sarana dan prasarana untuk sekolah seperti Sekolah IPK (Induk Pengembangan Kesenian) dan IPOR (Induk Pengembangan Olah Raga).

Namun, Kepala Dinas Porbudpar Kota Bekasi H Aan Suhanda yang saat itu berada di ruang kerjanya, namun Ipah—salah seorang staf, mengatakan, “Bapak sibuk dan tidak bisa diganggu.”

Meskipun demikian Dra Hj Yunarsih M.Si yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan koran ini, tetap membela soal masalah kesibukan yang dialami oleh atasanya, H Aan Suhanda, Kepala Dinas Porbudpar Kota Bekasi. | Geoffrey

Bekasi, Trans — Belum lama ini, di halaman Kecamatan Bekasi Timur dilangsungkan acara Lepas Sambut dari Drs H Sudarmojo sebagai camat lama yang pensiun kepada Camat Bekasi Timur yang baru, Lukmanul Hakim S.IP M.Si,. yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Jati Sampurna.

Sekretaris Camat yang lama Drs Oke Kusmayadi, juga dimutasi menjadi Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Dia diganti sebagai Sekretaris Bekasi Timur oleh Edi Rohman S.IP, yang sebelumnya sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Mustika Jaya.

Acara lepas sambut itu dihadiri para Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK se-Kecamatan Bekasi Timur, anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar Drs H Rosihan Anwar, dan Kabid Bina Pemerintahan yang mewakili Wali Kota Bekasi DR H . Rahmat Efendi.

Camat Bekasi Timur yang baru, Lukmanul Hakim S.IP M. SI tidaklah asing bagi masyarakat Bekasi Timur, kare-

FOTO | GEOFFREY

Camat dan Setcam Bekasi Timur beserta istri.

na dia pernah menjabat Lurah Duren Jaya selama lima tahun.

Meskipun demikian, Lukmanul Hakim tetap mengungkapkan harapannya agar terjalin kerja yang baik dengan para ketua RT dan RW, serta masyarakat Bekasi Timur pada umumnya, untuk menciptakan Bekasi yang ihsan.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, karena baru menjadi Camat Bekasi Timur, Kantor Kecamatan Bekasi Timur akan direhab total dan akan dibangun da tiningkat.

Kantor Kecamatan Bekasi Timur pun pindah ke Aula Kelurahan Bekasi Jaya, untuk sementara. Rehab diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan.

Masyarakat Bekasi Timur sangat mengharapkan PR camat lama tentang pasar yang sudah mencapai sisi jalan di samping RS Bela hingga ke terowongan under pass setiap pukul 22.00 Wib malam hingga pagi hari, para pedagang sayur menggelar dagangannya dan sangat menggangu penguna jalan. | Geoffrey

pendidikan

Alasan Uang Gedung, MAN Pungut Jutaan Rupiah Bekasi, Trans — Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2012/2013 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi beralamat di Jl.Markisa Raya II Taman Wisma Asri Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, diduga menjadi ajang pungli panitia di sekolah tersebut.

Sumber wartawan Koran Transaksi mengatakan bahwa siswa baru atau siswa kelas X dipungut biaya awal tahun/uang gedung sebesar Rp1.750.000,-per siswa. Hal ini dilakukan pihak sekolah tanpa diketahui oleh wali murid. Pungutan awal tahun sebesar itu sangat memberatkan orang tua siswa.

Ditambah lagi kewajiban siswa membayar semua kegiatan sekolah sebesar Rp1.360.000,-per siswa, sesuai hasil rapat wali murid pada tanggal 30 Juni 2012. Maka total yang harus dibayar sebesar Rp3.110.000,-.

Pungutan sebesar itu jelas sangat memberatkan orang tua siswa, padahal sekolah itu milik pemerintah “ kalau alasan membangun gedung sekolah sangat tidak masuk akal, karena setiap tahun bantuan pemerintah dari pusat selalu ada” kata salah seorang orang tua siswa yang tidak bersedia disebut namanya.

Ketika hal ini akan dikonfirmasikan, Kepala Sekolah MAN 1 Kota Bekasi, Drs Ahmad Saekhu ZR, tidak berada dikantornya. Menurut satpam di sekolah tersebut, kepala sekolah sedang keluar bersama rombongan termasuk hubungan masyarakat (humas) disekolah tersebut, padahal saat itu masih jam belajar pukul 10.00 wib.

Mengenai adanya pungutan uang gedung pada MAN 1 Kota Bekasi tersebut, Majelis Pendidikan Agama Kantor Kementerian Agama, HM Syakur mengatakan tidak mengetahui adanya pungutan uang gedung di sekolah tersebut.

Ditanya soal aturan yang membolehkan pungutan uang gedung di sekolah negeri tersebut, HM Syakur tidak menjelaskan, namun pihaknya berjanji akan melakukan pengecekan dan mempertanyakan langsung kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini diturunkan, HM Syakur selaku Majelis pendidikan agama tidak dapat menjelaskan alasan pungutan tersebut. | Lora

100 Paket Sekolah Untuk Putra Putri Korpri DKP Bogor, Trans – Sebanyak 100 siswa, putra dan putri anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor mendapat bantuan paket Sekolah dari DPK (Dewan Pimpinan Kota) Korpri Kota Bogor.

Putra – putri Korpri DKP mendapat bantuan berupa tas, buku, alat tulis, dan uang sebesar Rp50 ribu. Bantuan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Ketua DPK Korpri Kota Bogor Aim Halim Hermana di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Kamis (19/7).

Aim Halim menjelaskan, bantuan paket sekolah tersebut diberikan kepada putra putri anggota Korpri DKP untuk PNS golongan I. “ Ini merupakan program Korpri Kota Bogor untuk membantu putra–putri Korpri PNS golongan I,” kata Aim. Menurut Aim, salah satu program Korpri yaitu mensejahterakan anggota dan keluarganya. “Jadi, kita berharap bantuan yang diberikan ini sedikit bisa membantu meringankan putra-putra Korpri dalam melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Sekretaris Korpri Kota Bogor Danny Suhendar menambahkan, program Korpri Kota Bogor membantu pendidikan mengusung tema Membangun Solidaritas dan Soliditas KORPRI Guna Mewujudkan Kesejahtraan Anggota dan Keluarganya.

Kedepannya Korpri Kota Bogor akan memprogramkan bedah rumah untuk PNS golongan I. “Mudah-mudahan program tersebut bisa segera terealisasi,” imbuhnya.

Dalam sambutannya Walikota Bogor Diani Budiarto yang disampaikan Sekdakot Aim Halim Hermana berharap kebiasaan berbagi dapat menjadi sebuah budaya bagi organisasi KORPRI Kota Bogor.

“Jika kebiasaan berbagi tersebut dapat terkelola dengan baik, maka ada harapan saudara-saudara dapat menularkannya kepada organisasi-organisasi lainnya yang ada di Kota Bogor,” imbuhnya. | Dasukiharun

Warga Serang Baru Ancam Demo Wakil Bupati Bekasi, Trans — Wakil Bupati Bekasi, H Rohim Mintareja dituding telah mengingkari janjinya kepada masyarakat Kecamatan Serang Baru, terkait galian C. Menurut Yayat, salah satu Tokoh Pemuda Serang Baru, Wakil Bupati Bekasi pernah berjanji untuk menutup penambangan pasir liar di beberapa titik yang sangat mengkhawatirkan di Kecamatan Serang Baru.

Kondisi lingkungan kini sangat memprihatinkan. Yayat mengatakan, seharusnya Pemerintahan Kabupaten Bekasi lebih cepat tanggap dan resfek.

Sebab, selama ada penambangan pasir liar tersebut, warga Serang Baru yang berada di sekitar lokasi penambangan telah kehilangan lahan produktif seluas 200 hektare. Bahkan, ada satu desa mengalami kekeringan serta kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kalau hal itu terus dibiar-

kan, saya akan mengerahkan masyarakat setempat untuk berunjuk rasa ke Pemkab Bekasi, khususnya kepada Wakil Bupati Rohim yang telah berjanji kepada warga Serang Baru,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, kelangkaan air di karenakan adanya aktivitas pengeboran mesinmesin penambangan yang menyedot pasir hingga kedalaman 30 meter. “Terdapat tujuh titik penambangan pasir tak berizin, yang tersebar di tiga desa, yakni Desa Jayasampurna, Desa Sukasari dan Desa Sirna Jaya.

Setiap perusahaan mengelola pengerukan pasir liar dengan luas lahan masing-masing lebih dari satu hektar,” ujarnya.

Padahal, kata Yayat, Wakil Bupati Bekasi pernah berjanji akan menutup galian C itu, tepatnya dalam kesempatan kampanye politiknya, sebelum dirinya diangkat menjadi Wakil Bupati Bekasi.

Menurut Yayat, dampak pengerukan pasir liar itu membuat kerusakan lingkungan.

Pasalnya, lahan 200 hektar kini menjadi danau buatan dengan kedalaman puluhan meter. “Pembentukan danau terjadi karena usai pasir ditambang lahan membentuk cekungan dengan kedalaman puluhan meter dan ditinggalkan begitu saat pasir sudah habis. Saat hujan turun, maka area itu digenangi air hingga membentuk danau,” ujarnya.

Sejatinya, penambangan pasir liar sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, tapi dampaknya kekeringan air baru dirasakan warga saat ini.

Warga Desa Jaya Mulya beberapa tahun ini mengalami kekeringan hebat. Selain sumur kering, warga tidak bisa mendapatkan air bersih, walau melakukan pengeboran puluhan meter ke dalam tanah.

Yayat menyayangkan, payung hukum untuk menindak

FOTO | NUNU

Kantor bupati Bekasi.

penambangan pasir liar seperti banci. Padahal, tahun 2010 lalu sudah mulai ada penindakan tegas.

“Bukan hanya Rohim saja yang mandul. Penutupan penambangan itu merupakan tugas Satpol PP Kabupaten Bekasi, tapi tidak ada tindakan tegas

dari mereka. Jangan-jangan sudah main mata,” bebernya.

Selain di Kecamatan Serang Baru, aktivitas penambangan pasir liar juga marak di Kecamatan Pabayuran. Seperti yang terjadi di Kampung Teluk Bangau, Desa Karang Harja yang lokasinya berada di sekitar

Sungai Citarum. Dampaknya, kelestarian sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat tersebut kini terancam. “Kita akan demo saja itu yang janji.

Kita akan mengatakan janjinyajanji palsu,” katanya geram.

Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bekasi, Ergat Bustomi mengungkapkan, larangan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap beberapa perusahaan untuk melakukan penambangan liar tidak digubris. “Buktinya, galian C di Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabang Bungin bebas beroperasi,” katanya.

Mulusnya penambangan ilegal itu disinyalir karena dibekingi oknum pejabat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi. “Di Kecamatan Pabayuran terdapat dua titik galian C yang beroperasi. Letaknya di Kampung Teluk Bangau, Desa Karang

Harja dan sudah beroperasi beberapa bulan lalu,” ungkapnya.

Sementara di Kecamatan Cabangbungin terdapat 15 titik, yakni di Desa Lenggahsari, tepatnya di RT 02, 24, dan 25 RW 06. Aktivitas penambangan menggunakan 30 mesin berat dan sudah berlangsung selama tiga bulan.

“Semua aparatur desa sampai kecamatan pasti sudah mengetahuinya. Dan pasti pengusaha main mata dengan pejabat,” ujar Ergat.

Sikap BPLH yang terkesan tutup mata, kata dia, membuat tudingan itu semakin kuat. Dia pun meminta agar aktivitas penambangan segera ditutup.

“Setahu saya, sehari mesin penyedot itu dioperasikan, akan menghasilkan pasir sebanyak dua colt diesel atau sekitar 10 kubik. Dari situ pemilik lahan mendapatkan Rp60 ribu per mobilnya,” ungkap Ergat. | Nunu

TRANS REGIONAL

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 12

NO.251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Ir H Deddi Mulyadi MT, Kadis PSDA Jabar : Tahun Ini, Fokus ke Irigasi Dulu Bandung, Trans - Untuk mempertahankan Jawa Barat sebagai penyumbang stok pangan nasional terbesar, maka sarana dan prasarana irigasi harus tetap terjaga dalam kondisi baik. Namun sayangnya anggaran yang tersedia selalu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Karena itu perlu mensiasatinya agar anggaran yang minim dapat

berdaya guna optimal.

Kendati tahun ini ada peningkatan anggaran dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp200 miliar lebih, namun belum cukup signifikan untuk mengatasi persoalan buruknya berbagai sarana sumber daya air dan sarana irigasi di Jawa Barat. Karena itu pihak Dinas PSDA Jabar perlu mengambil langkah skala prioritas

DR Ir Drs HM Guntoro, MM

Selalu Sibuk Setiap Musim Mudik Lebaran Bandung, Trans - Kalau dicari siapa pejabat tersibuk setiap musim lebaran. Nama DR Ir Drs HM Guntoro, MM tentu akan menjadi salah satunya. Betapa tidak! Sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, ia termasuk orang yang paling bertanggungjawab terhadap kelancaran arus mudik dan FOTO | ARSO balik musim lebaran tahun ini. DR Ir Drs HM Guntoro, MM Sebagai orang nomor satu di Dinas Bina Marga Jabar, ia berkewajiban untuk mewujudkan jalan dan jembatan di ruas provinsi di semua wilayah Jawa Barat, agar dapat dilalui para pemudik dengan lancar, aman dan nyaman. Oleh karena itulah, Guntoro sekarang menjadi pejabat yang super sibuk.

Ia sekarang selalu berkeliling wilayah Jawa Barat untuk memastikan ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Maka tak heran kalau akhir-akhir ini, terutama beberapa hari masuk bulan Ramadan, pejabat yang dikenal energik dan ber-etos kerja tinggi ini jarang berada di kantornya di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung.

Sejak menjabat Kadis Bina Marga jabar awal tahun 210 lalu, Guntoro memang dikenal sebagai pejabat energik yang visionir. Pada saat itu, bersamaan dengan pengembangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan dari empat balai menjadi enam balai, anggaran kebinamargaan dari pos APBD Provinsi pun naik spektakuler, dari Rp200 milyaran hingga mencapai Rp1,1 triliun lebih.

Praktisi dan Pemerhati Kebinamargaan Jabar, Budiarso, mengakui atas kinerja dan komitmen Guntoro dalam mengelola infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Jawa Barat. Menurut dia, sejak Guntoro menjabat Kadis Bina Marga Jabar ada kemajuan signifikan. Ia menyebutkan, kalau sebelum 2010 tingkat kemantapan jalan provinsi di wilayah Jabar rata-rata antara 85-90 persen. Sekarang kondisi jalan provinsi yang panjangnya mencapai 2.000 km lebih itu, tingkat kemantapannya rata-rata sudah di atas 95 persen. “Ini peningkatan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Budiarso juga menilai Guntoro memiliki kelebihan dari sisi lain, misalnya dalam hal menciptakan kondusifitas di lingkungan kerja melalui kebersamaan hingga tercipta keharmonisan antar sesama aparatur di jajarannya. Selain itu, Guntoro juga dikenal sebagai pejabat yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan anak buahnya dalam bekerja.

Budiarso mencontohkan, awal Guntoro menjabat Kadis Bina Marga ia sudah berhasil merehab dua kantor balai, yaitu kantor balai wilayah pelayanan II Sukabumi dan wilayah pelayanan V Sumedang. Pada tahun 2012 ini, Guntoro kembali merehab dua kantor balai, yaitu balai wilayah pelayanan II Cianjur dan wilayah pelayanan III Bandung.

Jauh sebelumnya, lanjutnya, Guntoro terlebih dahulu telah merehab masjid dan sarana parkir dan halaman kantor dinas provinsi di Jalan Asia Afrika, Bandung. Bahkan sejak 2011 lalu kantor di Jalan Asia Afrika ini sudah dilengkapi dengan sarana lift.

“Jadi benar kalau Guntoro ini termasuk pejabat yang visionir. Maka tidak heran kalau sekarang ia termasuk pejabat yang sangat dekat dengan gubernur Ahmad Heryawan. Ia juga menjadi pejabat yang disegani sekaligus dicintai oleh anak buahnya,” pungkas aktivis yang tinggal di Bandung ini. | Arso/Iwan BSK

Terkait Proyek Tahun 2012

Kasudin PU Tata Air & Kantor Walikota Jakut Didemo Jakarta, Trans - Kemajuan zaman (modernisasi) melalui situs internet (on-line) yang dianggap bisa mempercepat pelayanan informasi, ternyata tidak semuanya benar.

Bagi sebagian rekanan (pemborong), situs internet (online) itu malah merugikan.

Senin, 23 Juni 2012, pukul 10.00 WIB, para pemborong yang bernaung dalam Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi) Jakarta Utara melakukan unjuk rasa, namun aksi unjuk rasa itu terhalang di depan pintu masuk menuju kantor Walikota Jakarta Utara. Pasalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat Polsek Metro Tanjung Priok dan aparat Polres Jakarta Utara, tidak mengizinkan para pemborong itu, masuk ke dalam kantor Walikota Jakarta Utara.

Dalam aksinya, para pemborong mengatakan bahwa Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Siska Hermawati telah melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kasudin disinyalir para pemborong memiliki rekanan binaannya dan dijadikan sebagai pemenang dalam proyek tahun 2012.

“Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden (kepres) dan Petunjuk Presiden (Pepres) No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan bahwa sebelum para pemenang itu ditunjuk, seharusnya dilakukan klarifikasi. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, nama pemenang proyek itu, malah sudah di umumkan melalui jalur internet (on-line) tanpa dilakukan klarifikasi,” ungkap para pemborong.

Mereka juga meminta agar Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Siska Hermawati segera di periksa oleh pihak kejaksaan. Pasalnya, proses lelang yang dilakukan tidak masuk akal, dan proses lelang tersebut diulang kembali.

Tidak lama kemudian, tiga orang perwakilan dari para pemborong itu, di antaranya, Gayus Panjaitan, Jasmin Silaen dan Pak Simbolon di suruh masuk untuk menyampaikan aspirasinya. | Aston

dalam hal penggunaan anggaran.

Kepala Dinas PSDA Jabar, Ir H Deddi Mulyadi, MT saat berbincang di ruang Humas Kantor PSDA Jalan Braga Bandung, belum lama ini, membenarkan kalau pihaknya menskala prioritas penggunaan anggaran.

“Tahun ini fokus kita ke irigasi dulu.

Jadi konsentrasi anggaran kita optimalkan pada perbaikan dan pemeli-

haraan sarana irigasi dulu,” katanya.

Menurut dia, langkah itu diambil selain untuk optimalisasi anggaran juga untuk mensukseskan pemerintah Jabar dalam program surplus 10 juta ton beras pada 2014.

Dikatakan, untuk sukses surplus 10 juta ton beras pada 2014 dan mempertahankan Jabar sebagai penyumbang 18 persen kebutuhan pangan

nasional, maka kualitas sarana irigasi harus ditingkatkan.

Diungkapkan Deddi, kondisi sarana irigasi di wilayah Jabar khsusnya irigasi yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi (1.000-3.000 hektare) lebih dari 50 persennya tidak baik. “Kondisi ratarata di Jabar hanya 63 persennya saja yang baik. Selebihnya ada yang

rusak berat dan ada yang rusak ringan,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, tanpa mengesampingkan kepentingan lain seperti perbaikan situ dan lainnya, pemeliharaan dan perbaikan irigasi menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. “Yah, tahun ini kita lebih fokus pada irigasi dulu,” tandasnya. | Arso/Iwan BSK

Bupati OKU Selatan Dituding Kebal Hukum Tidak ada tandatanda kasus pembangunan Pasar Saka Selabung akan diotak-atik kembali oleh aparat adhyaksa.

OKU, Trans — Muhtadin Serai, Bupati Ogan Komering Ilir Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, tak bisa bebas dari penyidikan kasus dugaan ijazah palsu atas nama dirinya.

Muhtadin pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda DIY, Jalan Ring Road Utara, Sleman, didampingi pengacaranya, Eko Nurwahyudi, Rabu (10 Agustus 2005).

Bupati terpilih dalam pilkada 26 Juni 2005 itu langsung diperiksa oleh tim penyidik Unit Harta Benda Reskrim Polda DIY yang terdiri dari Kompol Sugeng Widodo, Iptu Lukito, Aipda Wahid Hamdini dan Iptu Sumaluki.

Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB. Ketika itu Kuasa hukum Muhtadin Serai, Eko Nur Wahyudi, mengatakan, kehadiran sebagai bentuk kooperatif dari Muhtadin sebagai bupati terpilih OKU Selatan. Muhtadin dipangil karena ada laporan dari Ismail salah seorang tim sukses pesaing di Pilkada OKU Selatan.

Pengacara Muhtadin Serai Eko Nur Wahyudi menceritakan kronologi ijazah palsu tersebut.

Dikatakan, Muhtadin Serai adalah lulusan MTs MualiminMualimat Al Maarif, Gandekan, Bantul, Yogyakarta, tahun 1970.

Namun, ijazah tersebut hilang.

Muhtadin kemudian melaporkan ke sekolah dan ditemui

oleh KH Hamdani, selaku pimpinan sekolah. “Oleh beliau disarankan untuk menunggu, karena pihak sekolah akan mengecek di buku ada atau tidak. Dan akhirnya ditemukan. Yang bersangkutan lulusan MTs tahun 1980. Setelah itu dibuatlah salinan ijazah,” kata Eko. Oleh Hamdani, ijazah ditulis duplikat sebagai salinan ijazah yang hilang. Ijazah ditandatangani pimpinan yayasan dan kepala sekolah. “Jadi ijazah itu benar-benar sah,” tambahnya.

Saat Muhtadin mencalonkan diri, ijazah sudah dilegalisir di Depag dan diterima KPUD OKU dan tidak ada masalah. “KPUD sudah melakukan klarifikasi kepada sekolah yang bersangkutan termasuk penyelidikan mantan guru di sekolah tersebut maupun mantan teman-teman sebayanya,” ujarnya panjang lebar.

Namun, kasus ini tetap menjadi misteri yang tetap tak terungkap dan sulit untuk ditelaah mengingat ada dugaan upaya menutupi informasi kebenaran cerita dari KH Hamdani.

Kini nama Bupati OKU Selatan H Muhtadin Serai kini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Bukan karena keberhasilannya dalam memajukan daerahnya, melainkan karena belitan kasus hukumnya.

Dan hingga kini statusnya sebagai tersangka korupsi pembangunan Pasar Saka Selabung Muara Dua senilai Rp7 milyar di tahun 2004 masih terkatung-katung. Kabar terkini malah Kejagung berencana membuka kembali kasus tersebut.

Sebelumnya, dalam kurun beberapa tahun terakhir Muhtadin yang dalam proyek yang menggunakan dana Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2003 ini bertindak sebagai kontraktor pelaksana ini bisa tidur nyenyak.

Tidak ada tanda-tanda kasus pembangunan Pasar Saka Selabung akan diotak-atik kembali oleh aparat adhyaksa.

Terlebih, dalam kasus ini koleganya mantan Menkop UKM RI, H Alimarwan Hanan SH yang sebelumnya sempat pula dikait-kaitkan keterlibatannya dalam pencairan dana pembangunan proyek Pasar Saka Selabung, sudah almarhum.

Kasus ini merebak ke permukaan berdasarkan hasil audit BPKP yang menyatakan proyek pembangunan Pasar Saka Selabung itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp1,5 milyar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baturaja yang kala itu dijabat Heri Jerman, SH pada September 2005 sempat menandatangani surat perintah penyidikan No.03/N.6.14/F.D.1.09/2005 tertanggal 19 September 2005.

Di dalam surat tersebut disebutkan pihak Kejari Baturaja telah menetapkan Muhtadin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Saka Selabung Muara Dua OKU Selatan.

Kasus tersebut memang pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kasi Pidsus, Abdul Aziz SH. Namun, saat itu aparat kejaksaan sepertinya tidak sanggup. Muhtadin memang bukan orang sembarangan di OKU. Selain kaya raya yang dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet, dia juga baru terpilih sebagai orang nomor satu di Kabupaten OKU Selatan yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Alhasil, saat akan diperiksa, ratusan orang mengantar kedatangan Muhtadin ke Kejari Baturaja. Kedatangan massa tersebut berhasil membuat keder aparat penyidik kejaksaan

Kejari Baturaja yang menyebabkan pemeriksaan tidak kunjung rampung. Ketidaktegasan Kajari Heri Jerman juga menyebabkan kasus tersebut mengambang tidak ada kejelasan proses hukumnya.

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel pun berinisiatif mengambil kasus tersebut demi tegaknya supremasi hukum. Kejati Sumsel saat itu yang dijabat Edwin Panuntun Situmorang, SH, berkoar telah mengajukan izin pemeriksaan Muhtadin sebagai tersangka dalam kasus ini kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Tapi entah nyasar kemana surat Kejati Sumsel ini yang pasti Muhtadin tak kunjung menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka sampai akhirnya Edwin dimutasi ke Kejagung di tahun 2005 silam.

Pada 31 Juli 2011 yang lalu, juru bicara Kejagung RI, Noor Rachmad kepada sejumlah media menjelaskan pihaknya kini tengah berupaya mendalami pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan sembilan kepala daerah di level gubernur dan bupati/walikota.

Di antara kesembilan kepala daerah yang statusnya telah menjadi tersangka salah satunya terdapat nama Bupati OKU Selatan Muhtadin Sera’i, namun Kejaksaan Agung hingga kini belum memeriksa satu pun dari tersangka itu.

Kejaksaan beralasan belum mengajukan izin presiden karena hasil perhitungan kerugian negara belum rampung. Noor menunjukkan komitmen kejaksaan dalam gelar perkara.

Dalam gelar perkara yang berlangsung tertutup itu, Noor menjelaskan ada proses penelusuran kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki dalam menangani kasus korupsi kepala daerah. Mengingat, kasus

Pasar Saka Selabung itu sudah lama dan tiba-tiba mencuat kembali menimbulkan tanda tanya.

Mengapa pihak Kejakgung tiba-tiba seakan tersadar dari tidur lelap untuk melakukan pendalaman, apa yang mendorong mereka? Apa target penanganan kasus korupsi oleh pihak kejaksaan belum tercapai sehingga harus dibuka catatan-catatan lama agar target terpenuhi?

Atau, ingin menunjukkan bahwa mereka juga bekerja maksimal, bukan hanya KPK dan mereka juga berhak mendapat perhatian atau kepercayaan publik terkhusus presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal itu sulit terjawab, apalagi pihak kejakgung belum juga menunjukkan kemajuan berarti untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang mereka umumkan untuk diperiksa.

Namun, muncul lagi temuan baru berdasarkan sumber BPK RI pada APBD OKU Selatan tahun 2010, yakni realisasi belanja subsidi kepada PDAM Tirta Saka Selabung sebesar Rp500.000.000,00 tidak berdasarkan perhitungan harga jual air yang seharusnya.

Selain itu, Nilai Investasi Non Permanen kambing dan sapi gaduhan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp1.569.218.545,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Temuan lainnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran Jamkesmas pada puskesmas sebesar Rp2.208.441.154,00 tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pernyataan atau opini BPK tersebut harus dicermati oleh aparatur hukum mengingat terdapat dugaan jumlah kerugian daerah yang mencapai hampir 4,3 milyar rupiah. Hukum yang adil tidak pandang bulu! | Tabrani/NH

RS Efarina Etaham Diduga Mall Praktek

Usai Operasi Batu Ginjal, Muncul Luka Bakar Di Kaki Pasien Bekasi, Trans - Penderitaan Elis Simamora (48) yang mengalami luka bakar/melepuh pada kaki kirinya hingga kini tak kunjung sembuh. Dugaan mall praktek yang dilakukan oleh para medis di Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta ini muncul, karena luka bakar pada kaki pasien itu muncul pasca operasi batu ginjal di bagian kanan perutnya.

Seperti biasa, dokter yang menangani pasien tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Menurut keterangan keluarga Elis Simamora kepada Koran Transaksi bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi batu ginjal pada tanggal 20 Juni 2012, pasien terlebih dahulu di-CT scan di rumah sakit tersebut.

Setelah hasil gambar diteliti tampak berupa batu pada ginjal pasien maka dr Syafendra Siregar Sp.U menyarankan kepada keluarga pasien agar dioperasi.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan pada pasien, maka pada tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Elis masuk ruang operasi ditangani oleh dr. Syafendra.

Empat jam kemudian atau sekitar pukul 20.00 Wib keluarga pasien diperbolehkan melihat kondisi pasien. Pada saat itu keluarga pasien sudah mulai curiga adanya luka bakar pada kaki Elis, namun perhatian penuh masih tertuju pada kondisi pasien yang masih sangat lemah.

Lantas pasien dibawa ke ruang perawatan kamar 214 lantai 2 rumah sakit tersebut. Anehnya perawat maupun dokter yang melakukan operasi saat itu hanya diam seribu bahasa, tak satupun yang peduli adanya luka bakar pada kaki pasien.

Dua hari pasca operasi visit dr Syafendra kepada pasien namun hanya memeriksa seputar operasi bagian kanan perutnya saja. Sedangkan luka bakar yang pada kaki kiri pasien seolah-olah tidak perduli alias pura-pura tidak tahu.

Camat Bekasi Timur Lukamanul Hakim, S.IP., M.Si, Drs.H. Rosihan Anwar Anggota DPRD Kota Bekasi & Lurah Duran Jaya Rusli, SE

Kelurahan Duren Jaya Selenggarakan Khitanan Masal & Santunan Anak Yatim FOTO | LORA

Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta. Insert : Luka bakar di kaki pasien.

Padahal sehari setelah dilakukan operasi, keluarga pasien sudah komplain kepada perawat jaga dengan maksud supaya memberitahukan kepada dr Syafendra yang menangani pasien adanya luka bakar pada kaki pasien usai dilakukan operasi.

Ketika dr Syafendra visit ke pasien Elis, pihak keluarga kembali memberitahukan luka bakar kaki sekaligus menanyakan penyebabnya. Ketika melihat kondisi luka bakar kaki pasiennya, wajahnya sontak kaget sepertinya tidak menyangka hingga separah itu.

Bahkan terlihat bingung untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga pasien, namun untuk menutupinya dr Syafendra mencoba membela diri dengan menjawab, “saya tidak tau tapi mungkin saja kena kabel” katanya menirukan Syafendra.

Pihak keluarga pasien yang masih ingin mendengar penjelasannya, kena kabel apa yang dimaksud. Persoalannya selama di kamar perawatan Elis tidak bisa tidur akibat luka bakar pada kakinya yang dirasa perih menjadikan suhu badannya panas dingin.

Dengan ragu dr. Safendra menjawab, “saya tidak selalu perhati-

kan badan pasien saat operasi karena badannya semua ditutup,” katanya ketus sembari menyarankan ke perawatnya agar kaki pasien dikompres pakai obat oles salep.

Penjelasan dr Syafendra tidak mencerminkan sebagai seorang dokter profesional sebagaimana visi misi rumah sakit tersebut, yang ada malah menyakiti hati pasien.

Untuk meringankan beban pasien, pihak keluarga pasien meminta pertanggung jawaban kepada menagemen rumah sakit tersebut dan oleh dr. Benny yang disebut-sebut sebagai humas mengatakan akan mengobati luka bakar kaki pasien Elis hingga sembuh total, sedangkan beban moril yang dirasakan pasien tidak dipertimbangkan.

Yang sangat memprihatinkan pasien Elis harus rela membayar biaya operasi batu ginjal sebesar Rp. 14.360.735,- Dan pulang menyandang penyakit baru yakni luka bakar di kakinya sebagai bukti bobroknya pelayanan di Rumah Sakit Efarina Etaham Purwakarta.

Atas kejadian yang dialami Elis Simamora pihak keluarga korban pun tidak tinggal diam, untuk mendapat keadilan pihaknya bermaksud akan membawa persoalan ini hingga ke ranah hukum. | Lora

Bekasi, Trans — Khitanan massal dan santunan anak yatim diselenggarakan di halaman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bekasi Drs H Rosihan Anwar dari Partai Golkar mewakili Walikota Bekasi DR H Rahmat Efendi yang berhalangan hadir.

Kegiatan itu dihadiri Camat Bekasi Timur Lukmanul Hakim S.IP M.Si, serta Lurah Duren Jaya Rusli SE, dan para Ketua RT dan RW (01 sampai 18) di Kelurahan Duren Jaya, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK. Tema yang diusung dalam khitanan massal dan santunan anak yatim itu, lumayan unik, yakni ‘Musyawarah untuk Mufakat dan Gotong Royong Merupakan Aset dan Budaya Bangsa yang harus diaplikasikan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bangsa dan Bernegara.’

Menurut Lurah Duren Jaya, Rusli SE, setiap RW mendapat jatah 10 anak yang akan dikhitan, akan tetapi hanya 15 anak yang akan dikhitankan, dan 35 anak mendapat santunan anak yatim.

Rencananya, dalam acara tersebut ada dialog antara Walikota Bekasi dengan masyarakat. Karena Walikota berhalangan, dialog itu diwakili oleh Drs H Rosihan Anwar.

“Dari dialog antara Ketua RW dan masyarakat tentang Kelurahan yang ada akan dicatat dan disampaikan kepada Pemkot Bekasi,” ujar Drs H Rosihan Anwar. | Geoffrey

FOTO | GEOFFREY

Khitanan di Aula Kelurahan Duren Jaya.

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 12

NO. 251. TH XIII

SAMBUNGAN

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Ustad Jaya Langit Biru Ditahan di Mabes Polri Jakarta, Trans - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman membenarkan penangkapan terhadap pemilik Koperasi Langit Biru (KLB), yang diduga menilap dana nasabah yang mencapai Rp6 triliun. Ustad Jaya ditangkap tanpa perla-

wanan.

“Betul sudah ditangkap, sekitar satu jam lalu (sekitar pukul 20.00 WIB),” kata Sutarman usai salat tarawih di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (24/7).

Penangkapan terhadap

Jaya Komara dilakukan di Purwakarta. Namun, jenderal bintang tiga ini belum mengetahui persis detail penangkapan tersebut.

“Sedang dijemput tim tindak pidana ekonomi khusus (Bareskrim) dan dalam perjalan,”

tambah Sutarman. Jaya rencananya akan ditahan di Bareskrim Polri.

Sutarman menambahkan, Jaya yang mengelola Koperasi Langit Biru dan menampung dana nasabah yang mencapai 12 ribuan ini untuk sementara dijer-

at pasal penipuan dan penggelapan.

Jaya berhasil mengumpulkan uang dari nasabah secara berjenjang dan mengiming-imingi nasabahnya dengan bunga 17-30 persen.

Kepala BPN RI ....

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur siap mendukung program prioritas Kepala BPN, Hendarman Soepandji, untuk menyelesaikan konflik pertanahan, dengan meningkatkan pelayanan. Artinya, setiap berkas permohonan yang masuk baik pelayanan pengaduan masalah, permohonan pengakuan hak, peralihan hak jual beli, hibah, pewaris, pembagian hak bersama, pengukuran, dan maupun konsultasi pertanahan langsung ditanggapi atau langsung diproses.

Namun, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur tetap waspada dan ekstra berhati-hati terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan tetap diperiksa dan diteliti secara jeli terlebih dahulu. Sebagai contoh soal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala kantor.

Karena ada kebijakan BPN bahwa sebagai persyaratan pelaksanaan pengukuran di atas bidang tanah lebih dari 5000 m2, adalah wewenang pelaksanaannya Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Terkait dengan persayaratan itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi DKI Jakarta, C. Herry. SL, saat ini sedang mengajukan permohonan rekomendasi atas sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 934/ Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, seluas 20.000 m2 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara/ Pertamina (yang telah dihapuskan haknya-Red).

Dalam hal ini, Ketua DPW NCW Provinsi DKI itu memohon agar dilaksanakan pengukuran ulang, pembaruan/perpanjangan, karena telah berakhir masa berlakunya.

Menurut C Herry SL—yang akrab disapa Cak Herry, walaupun berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi unsur persyaratan, tapi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkas tetap diteliti terlebih dahulu. “Saya sependapat dengan kehati-hatian pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Hanya jangan sampai menghambat prosedur pelayanan saja,” ujarnya.

Dikatakan Cak Herry, memang berkas yang diajukan permohonan itu sebelumnya terjadi konflik sengketa, tapi di antara pihak yang bersengketa telah menempuh jalan damai. Masalahnya pun sudah terselesaikan

secara musyawarah dan mufakat oleh pihak yang bermasalah di Kantor BPN Pusat dengan dilahirkannya Berita Acara Mediasi (BAM-Red). “Maka konflik sengketa di atas sebidang tanah bekas HGB tersebut sudah selesai,” ujar Cak Herry, sambil menunjukan berita acara mediasi dimaksud.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Ir. Perdenanto Aribowo Msi, ketika dikonfirmasikan Koran Transaksi mengatakan, berkas permohonan Nomor: 047/DPW-NCW/ Prov. DKI JKT/VII/2012 yang diajukan oleh Ketua DPW NCW tersebut sudah didisposisikan ke bawahannya untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu. “Berkas itu sudah saya disposisi ke Kasi HTPT, dan ke Kasi SKP untuk segera diproses,” katanya.

Sementara itu, H Muhamat Tohir SH selaku Kepala Seksi (Kasi) Sengketa dan Konflik Pertanahan (SKP)—jabatan merangkap sementara (Plt–Red), mengatakan bahwa berkas itu masih dalam diproses dengan surat tugas penelitian.

Hal senada diungkapkan Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan (SPP) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Achmat Rasiddin ST. Menurutnya, begitu berkas masuk di ruangannya langsung dikerjakan.

“Namun, tidak lepas dari penelitian terlebih dahulu. Sebab, tugas kami sebagai kunci lahirnya penerbitan sertifikat nanti.

Selain itu, dokumen juga diteliti di dalam Master File Komputer yang tersedia di ruangan Kasi SPP tersebut,” ujarnya.

Ketika ditanya soal berkas permohonan yang diajukan Ketua DPW NCW Provinsi DKI Jakarta diakuinya berkasnya belum masuk. “Sampai saat ini berkas itu belum ada masuk di ruangan kerja saya. Kalau sudah langsung saya kerjakan,” ujar Rasiddin.

Rasiddin memastikan, setiap berkas yang masuk di rungannya langsung dikerjakannya. “Walaupun saya hanya bawahan, tapi turut serta bertanggung jawab tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dipercayakan oleh pimpinan terhadap diri saya,” ujar Bambang, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) SPP pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Sementara itu, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Rifai Nasution SH, terkait program prioritas penanganan konflik pertanahan, dia berharap agar pim-

pinan baru BPN RI dapat memahami betul peta permasalahan pertanahan di Indonesia.

“Selaku bawahan setiap ada perintah pimpinan yang penting langsung saya laksanakan sesuai tupoksi yang dipercayakan terhadap diri saya dengan baik.

Apalagi beliau (Hendarman Soepandji – Red) adalah mantan Kepala Jaksa Agung RI. Tentunya beliau memiliki pengalaman dalam hal menangani konflik hukum yang terjadi di Indonesia ini,” ujar Rifai.

“Perusahaan selalu tidak memiliki masalah legal formal, dibandingkan dengan masyarakat yang tak memiliki sertifikat dalam kepemilikan lahan. Sementara ada sekitar 22.000 desa yang berada di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki sertifikat,” ujar Iwan.

Bukan Jaminan Namun, jabatan Jaksa Agung yang pernah disandang Hendarman Soepandji, bukan jaminan untuk menuai dukungan ketika menjadi Kepala BPN. Terutama terkait tuntutan untuk penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia, kalau tidak didukung oleh para pelaku bawahannya yang handal, solid dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jernih tidak berotak kotor, maka diragukan untuk mencapai keberhasilan yang ditargetkannya.

Keraguan ini menyeruak mengingat potensi konflik lahan terus bertambah setiap tahun.

Dalam periode Januari hingga Juni 2012 saja, ada 377.159 hektar lahan yang menjadi pangkal konflik di seluruh Indonesia.

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2011, di mana konflik tanah yang terjadi mencakup 472.084 hektar lahan bermasalah.

Dari jumlah tersebut, menurut Deputi Jendral konsorsium Pembaruan Agraria (Reforma Agraria – Red), Iwan Nurdin, sektor perkebunan, pertambangan, dan hutan masih mendominasi konflik lahan.

Tentu saja konflik pertanahan yang terjadi cenderung bertambah besar. Konflik lahan kini juga dipicu adanya pembangunan infrastruktur terkait program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akhirnya menempatkan pemerintah mendukung pada sektor korporasi, bukan pada kepentingan publik.

Dengan situasi ini, lanjut Iwan, BPN RI tidak dapat menyelesaikan konflik lahan secara cepat. Kalaupun Hendarman berupaya keras mempercepat penyelesaian, maka timbul kekhawatiran pendekatan yang dipakai adalah pendekatan formal, sehingga masyarakat yang tidak memiliki legalitas lahan akan selalu dikalahkan.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku perambahan hutan dari PT PT BSP harus ditindak keras,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengerjakan/mengusahakan dan menggunakan/ menduduki kawasan hutan secara tidak sah atau merambah kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Sebelumnya, DPC Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Kotawaringin Timur, telah menyurati Direktur Jenderal PHKA Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan, agar perambahan hutan kawasan tersebut di-

hentikan. Namun, kata Djohan Effendy, surat tersebut belum ditanggapi hingga saat ini.

Sedangkan Ketua Umum NCW Drs Syaiful Nazar mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan menangani kasus perambahan hutan itu, demi penegakan hukum di Kotawaringin Timur.

“Kami menghimbau agar KPK menangani kasus ini, karena masyarakat di sekitar perambahan itu juga sudah melakukan perlawanan. Jika tidak cepat ditangani, dikhawatirkan terjadi halhal yang tidak dinginkan. Bupati Kotim terdahulu, Drs HM Wahyudi K Anwar, harus bertanggung jawab atas permasalahan ini,” tegasnya.

Syaiful menegaskan, saat PT BSP mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Un-

tuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit telah ditolak oleh Ir Bambang Soeijanto MM selaku Direktur Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, tanggal 8 Juli 2011 lalu.

“Dirjen mengatakan areal seluas 3.700 ha itu merupakan lahan gambut, sehingga permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT BSP tidak dapat dipertimbangkan. Masa masih berani beroperasi sampai sekarang,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan pun tidak bisa lepas tangan dari masalah ini dan harus segera bertindak agar masyarakat yang menolak keras kehadiran dan kegiatan PT BSP tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diingikan.

“Informasi yang kami terima dari DPC NCW Kabupaten Kotawaringin Timur, masyarakat sudah bersatu menolak kehadiran dan kegiatan PT BSP. Bahkan, di sana sudah ada koperasi yang terbentuk yang juga menolak kehadiran perusahaan tersebut. NCW sendiri sedang melengkapi data-data untuk menggungat oknum-oknum terkait sehubungan dengan bebasnya PT BSP melakukan perambahan hutan, termasuk akan menoal dikeluarkannya SK Bupati Kotawaringin Timur No 153.400.9.62.02/ 111/2010 tanggal Maret 2010 tentang Ijin Lokasi, selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat NCW akan memita pertanggungjawaban Drs HM Wahyudi K Anwar dan instansi terkait secara hukum dan dibuka secara transparan,” pungkasnya. | Tim Trans

“Ya, keberhasilan di London 2012 akan membawa publik Indonesia kembali percaya kepada kemampuannya; bahwa di balik problematika negeri ini masih ada bentuk patriotisme dalam jiwa anak bangsa,” sambung Kakung.

“Merah Putih bukannya tanpa harapan di tanah Inggris. Dengan janji uang pembinaan yang cukup besar jika dapat menggondol pulang medali emas, sudah pasti atlet nasional Indonesia memberikan yang terbaik untuk dapat mengharumkan nama bangsa,” sambut Bang Trans.

Terlepas dari harapan itu, ada beberapa hal menarik yang pa-

tut dikedepankan, seperti ritual pembawaan Obor Olimpiade London 2012 yang akan diarak oleh sekurang-kurangnya 8.000 pembawa obor selama 70 hari, menempuh jarak 12.800 kilometer.

Selain itu, beberapa artis internasional dipastikan datang memeriahkan pembukaan, seperti Elton John dan band asal Inggris pengisi official soundtrack, Muse. Pihak marketing tak lupa memberi ruang bagi dunia film Britannia, seperti ketika memberi ruang untuk screening Skyfall, installment film James Bond yang diperankan Daniel Craig.

Dengan dana yang diestimasi 14,8 miliar dolar AS, ini men-

jadikan Olimpiade London termahal sejauh ini dari yang ada.

Alokasi dana ekstra tersebut menjadi perhatian Uni Eropa, apalagi bahwa 64% dari total dana atau sekitar 9,5 miliar dolar AS berasal pemerintah pusat. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Eropa, pengeluaran jor-joran seperti ini menjadi sebuah ironi.

Angka pengangguran yang terus melonjak dan nilai tukar Euro yang cenderung tidak stabil menyebabkan beberapa pandangan apatis bahwa Olimpiade London 2012 dapat membawa angin segar terhadap situasi pelik ini.

Realitasnya, kegiatan ini

menyerap sekitar 12.000 pekerja baru dalam proses pematangannya; sebut saja dalam pembangunan olympic park. Dengan demikian, harapan terbukanya lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Inggris pun tumbuh.

“Tapi, bagi saya, motivasi terbesar datang dari kebanggaan saat ’’Indonesia Raya’’ dikumandangkan di negeri orang,” ujar Dulloh berharap.

“Ya, rakyat Indonesia memang menantikan kebanggaan itu,” tandas Kakung sambil melirik Bang Trans yang menganggukkan kepala.

han Kota/Kabupaten masih banyak jabatan struktural yang kosong, seperti jabatan struktural Esslon IV dirangkap, misalnya Kasubag Tata Usaha (TU) merangkap jabatan sebagai Kasi Sengketa dan Konflik Pertanahan (SKP).

Perombakan jabatan struktural di tubuh BPN memang sudah mulai dilakukan oleh Hendarman. Bahkan, Rabu (25/07) pekan lalu Kepala BPN RI, yang juga mantan Jaksa Agung itu, melantik jabatan pejabat eselon II, diantaranya Drs Roli Irawan SH. MM MH dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, menggantikan Drs. H. Tedi Rukfiadi.

Penyelesaian Konflik Pertanahan Kepala BPN Hendarman Soepandji, menegaskan akan memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di seluruh Indonesia. “Penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di negara ini diperlukan agar tidak membawa efek buruk di masyarakat,” tegasnya.

Hendarman berjanji akan melakukan penyelesaian kasus sengketa pertanahan secara damai, tanpa kekerasan, sehingga diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara baik.

“BPN Pusat saat ini sudah meminta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di daerah-daerah untuk melaksanakan pendataan kasus sengketa pertanahan di wilayahnya,” ujarnya, tidak menjelaskan Kanwil BPN mana saja yang sudah melaksanakan tugas tersebut.

Dari jumlah kasus sengketa pertanahan yang dilaporkan, selanjutkan akan ditentukan BPN Pusat sebagai prioritas yang harus diselesaikan. “Filosofinya tetap, bahwa reforma agraria adalah distribusi tanah dengan melakukan kajian terhadap peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan reforma agrarian,” ujar Hendarman Soepandji menjawab pertanyaan Koran Transaksi, pelantikan pejabat struktural eselon II di Jakarta, Rabu (25/07) lalu.

Mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji bertekad menyelesaikan ribuan sengketa pertanahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam seratus hari pertama masa jabatannya sebagai Kepala BPN RI. Siap Tingkatkan Pelayanan

Bebas Rambah ....

“Pihak Pemkab Kotawaringin Timur berjanji akan menghentikan kegiatan perambahan hutan itu, namun kenyataannya PT BSP terus melakukan perambahan hutan,” tandasnya.

Djohan Effendy menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemkab Kotawaringin Timur untuk tidak menghentikan kegiatan perambahan hutan itu. Terlebih, kata Ketua DPC NCW Kabupaten Kotawaringin Timur itu, masyarakat menolak keras kehadiran dan kegiatan PT PT BSP. “Perusahaan dan oknumoknum terkait yang mengunakan perangkat desa dan pihak kecamatan sebagai alat untuk mengelabui masyarakat, juga harus dihentikan. Bahkan, berdasarkan

Menanti ............. ga diharapkan menjaga tradisi medali emas seperti generasigenerasi sebelumnya,” jawab Kakung bersemangat.

Namun, Kakung pun masih ragu, mengingat prestasi atlet Indonesia beberapa tahun belakangan ini sangat mengecewakan, termasuk di cabang bulu tangkis.

“Berbicara mengenai kualitas atlet, Indonesia boleh berbangga memiliki sistem pemusatan latihan dan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Bang Trans, coba menghibur Dulloh yang terlihat pesimistis.

|SN

Transparansi Informasi Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi DKI Jakarta, C. Herry.

SL mengatakan, sebenarnya ada alternatif yang elegan untuk mencegah terjadinya konflik lahan.

“Di antaranya, banyak kalangan mendesak agar BPN membuka informasi mengenai lokasi dan luas tanah, yang diduga terlantar terkait dengan upaya redestribusi lahan terhadap masyarakat,” katanya.

Cak Herry mengingatkan, Undang-undang (UU) No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa badan publik wajib memberikan informasi kepada publik terkait dengan lembaganya. “Walaupun ada informasi yang dikecualikan,” tandasnya.

Lebih lanjut Cak Herry mengatakan, dalam Peraturan Informasi Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, terutama dalam pasal 11 ayat (1) b nomor 7 disebutkan bahwa ringkasan informasi tentang program yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.

Sayangnya, dalam penilaian Anang Prihantoro, Wakil Ketua Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI, selama ini BPN lebih senang mendiamkan informasi tersebut.

Alasannya khawatir akan memicu perebutan lahan.

Melihat kondisi ini, menurut Anang, akan menimbulkan syak wasangka. “Informasi tanah yang diduga terlantar itu tak pernah dibuka ke publik, dan sudah lama sekali. Ini mencurigakan juga”, ujar Anang.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch, Drs. Syaiful Nazar, dengan tegas mengatakan, sebaiknya Kepala BPN Hendarman Soepandji, segera melakukan perombakan pejabat struktural di tubuh BPN secepatnya. “Lebih cepat lebih baik,” ujarnya singkat. | Tim Trans

| Ali Rahmat Siregar

“Dengan Basamo Makanyo Manjadi” Agam, Trans - Apa yang kita bangun hari ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama semua pihak dan juga ridho dari Allah, SWT. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Agam Indra Catri Dt.Malako Nan Putiah saat melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Pengadilan Agam Maninjau di Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur, Rabu (11/7).

Bupati Agam menambahkan, Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur dipilih untuk dibangunnya Kantor Pengadilan Agam Maninjau karena merupakan salah satu Nagari yang santun dan damai masyarakat di Kabupaten Agam, ungkapnya.

“Kantor Pengadilan Agama ini akan dijadikan contoh sebagai salah satu tempat pelayanan pemerintah yang santun, baik dan bersahaja penuh dengan warna,” ungkap Bupati.

Menurut bupati, yang baik itu akan dimulai ditunjuk dari awal pembangunan kantor ini hingga selesai dan dimanfaatkan sesuai semestinya.

Dengan dibangunnya Kantor Pengadilan Agam Maninjau diharapkan pelayanan pemerintah bisa terwujud dengan menunjukkan pelayanan yang prima, pegawai yang baik serta santun akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik.

Sementara itu H Drs Abdulk Hadi selaku Kepala Pengadilan Agama Maninjau menyatakan, disini telah terbukti sejarah berulang kembali dan memang Matur tempat yang direncanakan dari awal untuk pendirian Kantor Pengadilan Agama yang dulunya belum ada tempat, maka dialihkan ke Maninjau, baru sekaranglah tempat tersedia di Matur. | SH/Uci

Gedung Pelayanan Imigrasi Bekasi Kurang Memadai Bekasi, Trans — Sarana dan prasana instansi untuk pelayanan masyarakat, tentu saja dibutuhkan suasana yang nyaman dan aman, sehingga tidak menimbulkan suasana jenuh. Namun, kondisi gedung Kantor Imigrasi Bekasi, Jawa Barat, yang berlokasi di kawasan Gedung Olah Raga Bekasi, kurang memadai.

Dari pantauan Koran Transaksi, ruang tunggu atau loket untuk pemohon passport harus menunggu di halaman gedung tersebut. Staf Imigrasi Bagian Umum, Adang saat dikofirmasi mengenai masalah ini kurang responsif.

Bahkan, dia mengatakan sangat kecewa dengan rekanrekan wartawan.

Terlepas dari itu, Adang selaku Staf Imigrasi Bagian Umum itu, pada dasarnya sebenarnya sangat berharap adanya kerja sama yang baik. “Anda bisa lihat sendiri kan, saya satu ruangan harus berdempetan dengan staf keuangan. Saya sangat berharap Pemda Bekasi dapat memberikan gedung yang besar,” ucapnya Adang.

Setiap harinya, menurut Adang, pelayanan di Kantor Imigrasi Bekasi, rata—rata pemohon pasport hanya 75 sampai 100 orang. Namun, pihak Imigrasi Bekasi selalu berupaya ingin memberikan pelayanan dengan prima kepada publik. Seperti yang terlihat di dinding depan loket terpampang himbauan bahwa pemohon buku pasport jangan melalui perantara. | Sw

Imigrasi Jakarta Barat ..............

Wahyudin menuturkan pemasangan CCTV bertujuan mengantisipasi praktik pungutan liar yang dilakukan petugas kantor imigrasi saat mengurus permohonan dokumen.

Wahyudin menambahkan imigrasi merupakan kantor pelayanan yang rawan terjadi praktik pungutan liar terhadap pemohon, sehingga masyarakat juga harus terlibat mengawasinya.

Kantor Imigrasi Jakarta Barat juga menerapkan cara lain untuk menghindari praktik pungutan liar dengan memasang tabel prosedur mengurus dokumen dilengkapi dengan besaran biaya permohonan.

“Kita juga pasang kaca di setiap loket, agar masyarakat ikut mengontrol kegiatan petugas imigrasi,” ujar Wahyudin seraya menambahkan pihaknya akan membuat website untuk menyosialisasikan permohonan dokumen kepada masyarakat.

Wahyudin mengungkapkan kinerja petugas imigrasi dievaluasi secara rutin setiap bulan dan setahun sekali terkait etika pelayanan dan daftar kehadiran.

Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat mencatat jumlah permohonan dokumen mencapai 200 hingga 250 per hari, termasuk permohonan untuk warga negara asing, seperti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas), Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap), Penerimaan Izin Masuk dan keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Wahyudin meminta masyarakat yang menemukan petugas Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat yang melanggar dalam pelayanan dapat mengadukan melalui pesan singkat ke nomor “0888-8-300-303, email kanim_jakbar@imigrasi.go.id atau menyatakan surat tertulis yang disampaikan secara langsung. | Chandra

Denny Tak Bocorkan Status .......

Secara terpisah, politisi PDI-P Pramono Anung menilai, Denny telah memolitisasi perkara yang menyeret Emir. Pasalnya, Denny melakukan hal yang bukan merupakan kewenangannya.

Menurut Pramono, siapa pun yang bekerja di pemerintahan harus bekerja profesional sesuai dengan kewenangannya. Pengumuman penetapan tersangka seseorang, kata dia, merupakan kewenangan pihak KPK, bukan Wakil Menkumham.

“Ini kan sudah berulang kali terjadi. Ini catatan bagi pemerintah, terutama Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar pembantunya bekerja secara profesional karena ini terlihat terlalu terburu-buru,” kata politisi PDI-P itu. | Elman Sihombing

Petugas Bea Cukai Indonesia .....

Sebaliknya, kata Yudhoyono jika sistem perpajakan dan bea cukai tidak baik, banyak distorsi karena secara struktural tidak benar maka akan berpengaruh langsung baik bagi penerimaan negara secara umum maupun bagi pergerakan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, “Saya ingin memberikan atensi khusus, bukan hanya kebijakan dan regulasinya, tapi manajemen dan implementasi dari perpajakan serta bea dan cukai,” jelasnya. | SN

NO. 251 TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Meela Yong

Potret Fenomena Sosial Metropolis

S

pirit Ramadhan semakin terasa. Setidaknya hal ini dirasakan artis penyanyi pendatang baru Meela Yong. Baginya, hiruk-pikuk urusan duniawi membuat kehadiran Ramadhan menjadi oase yang mendatangkan kesejukan.

“Jiwa yang letih ini ingin kita basuh kembali di bulan penuh ampunan yang beberapa hari lagi kita temui,” papar Meela Yong, saat dijumpai di acara shooting Tayangan Spesial Ramadhan “Di Sekitar Kita MNC-TV” di Rumah Singgah Bunda Lenny Humaniora Foundation, Perumahan Kranggan Permai Bekasi, Jum’at (6/7).

Tayangan Spesial Ramadhan “Di Sekitar Kita MNC-TV” kali ini merupakan tayangan variety show, yang mengeskpose kegiatan ‘Misi Kemanusiaan Universal Barang Bekas Menolong Sesama’ yang diprakarsai ratusan artis Ibukota. Tayangan Spesial Ramadhan yang dipandu artis Dina dan Ageng Kiwi ini tayang perdana di MNCTV, Senin 23 Juli 2012, pukul 15.00 WIB. “Program ini memaparkan berbagai kegiatan sosial para artis, diantaranya mengumpulkan berbagai barang bekas milik artis. Barang tersebut sebagian dibagikan langsung, sebagian dijual dan dana yang terkumpul kami sumbangkan untuk para pemulung, janda lanjut usia, dan anak yatim. Salah satu acara yang baru kami gelar adalah Santunan Anak-Anak Yatim, binaan AK Pro dan Humaniora Foundation, di Kampung Pembayuran Karawang, Jawa Barat,” terang Meela.

Di bulan Ramadhan, kata Meela, kegiatan seperti ini dapat disinergikan dengan kegiatan kajian agama.

“Syiar Islam semakin bergairah. Agama kita harapkan dapat membentuk pemahaman ibadah yang mendalam.

Sehingga orang Islam tidak hanya memperbanyak ibadah ritualnya saja, tetapi bagaimana mengimplementasikannya ke dalam perbuatan nyata,” ungkapnya.

Meela Yong terbilang baru di jagad musik. Ia baru saja merilis single hitnya. “Pulang Malam” menjadi tembang andalan artis penyanyi kelahiran Sukabumi, 11 Juli 1987 ini. Selain ada juga lagu lain yang telah dirilis lewat Single Perdananya “Ismud” [Istri Muda].

Lagu karya Ageng Kiwi ini menjadi semacam potret fenomena sosial metropolis.

“Pulang Malam banyak memberi ajar tentang petualangan tak berbatas. Bagaikan terkurung arus.

Membawa kita ke banyak sudut kehidupan. Tak terbayangkan. Mencerahkan dan atau mungkin sebaliknya,” ujar mahasiswi Semester V Jurusan Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonssia [STHUI] ini.

Melalui lagu ini pula, Meela Yong yang menjadi penyanyi sejak kecil ingin dapat diterima penggemar musik Indonesia. “Sebuah penghiburan dan keberkatan atas nikmat Tuhan sebab telah diberi talenta suara bagus untuk disyukuri dengan cara berbagi lewat music,” ungkapnya lagi.

Meela sangat fenomenal dan eksis dengan tembangtembang berlanggam “Cindut” alias “Cina Dangdut.” Artinya tembang-tembang yang dibawakannya memang kerap berirama Mandarin.

“Pulang Malam” adalah lagu dangdut dengan balutan “Oriental Cengkok.” AK Pro menangkap potensi Meela Yong. Maka jadilah ia masuk dalam jajaran penyanyi terpilih yang mendendangkan salah satu master Dangdut Fenomenal Karya Cipta Ageng Kiwi Produksi AK Production 2012. | Suryati

8

Artis Berempati Bersama 500 Dhu’afa Spirit Humanis Menjalankan Amanah Untuk Melayani

R

atusan anak yatim mendap at santunan berupa uang tunai, tas, buku dan perlengkapan sekolah di acara “Misi Kemanusiaan Universal – Artis Berempati Bersama 500 Dhu’afa,” yang diselenggarakan AK Production dan Humaniora Foundation.

Acara yang berlangsung di Komplek Graha Mutiara Blok G No.12 Jatimulia Bekasi Timur, Sabtu (21/7) itu, tampak mengambil konsep social equality (keseimbangan sosial), yang bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung.

“Mari kita tanamkan semangat berbagi kepada sesama. Dengan semangat berbagi kita harapkan tidak ada lagi anak terlantar. Misi ini akan terus beraktivitas menyantuni dhu’afa, anak-anak yatim, dan menjalin ukhuwah.

Tidak hanya menyantuni tentunya, tetapi pada bentuk kepedulian yang lain kami juga mendorong, memotivasi dan menggugah etos kerja,” kata Ayu Azhari, yang turut hadir dalam acara itu, mewakili rekan-rekan artis peduli lainnya.

Misi humanis, menyantuni dan penghiburan bagi anak yatim dan dhu’afa ini, didukung sejumlah artis diantaranya; Erna Santoso, Ayu Azahari, Eddie Karsito, Ageng Kiwi, Soultan, Lia Amelia, Sunman Boys Band, Srigala Grup, Meca Alba, Chan Kwie, Meela Yong, Ratu Eva, dan belasan artis pendatang baru.

“Selain santunan acara dilanjutkan dengan tausyiah, buka puasa bersama dan sholat berjamaah,” terang Ageng Kiwi, selaku koordinator acara.

Menurut Ageng Kiwi, selama bulan suci Ramadhan “Misi Kemanusiaan Universal Artis Peduli Dhu’afa” akan menyantuni 500 orang anak yatim dan kaum dhu’afa, yang dilaksanakan 4 kali penyelenggaraan.

Sebelumnya, misi sosial para artis ini telah menyantuni 60 anak yatim, yang dilaksanakan di perkampungan Desa Pebayuran Krawang, Jawa Barat (5/7) lalu. Penyelenggaraan berikutnya, kata Ageng Kiwi, akan diadakan di Rumah Singgah Bunda Lenny Humaniora Foundation, Minggu (12/08) mendatang.

Selama bulan suci Ramadhan para artis yang tergabung di AK Production dan Humaniora Foundation, juga menyelenggarakan kajian agama, yang

dikemas dalam “Forum Kajian Islam Studi Islam Implementatif Amal Nyata.”

Kajian itu diikuti para artis, mahasiswa, pelajar dan masyarakat luas.

“Islam sebagai ajaran universal, sesungguhnya dapat diterapkan untuk semua orang dari berbagai kalangan.

Masyarakat yang mempunyai konstruk budaya dan tradisi apapun dapat menjalankan ajaran Islam. Sebab, Islam secara historis selalu menyisipkan prinsip-prinsip substantif.

“Kami memandang masih perlu adanya peningkatan untuk mewujudkan produktivitas amal. Betapa pun kecilnya. Oleh karena itu, upaya yang kami kembangkan melalui Forum Kajian Islam - Studi Islam Implementatif – Amal Nyata ini adalah ingin memberi kontribusi nyata dalam memecahkan berbagai problem kemanusiaan,” terang Eddie Karsito, aktor pendiri Humaniora Foundation.

Selain kajian bersifat diskusi, Forum Kajian Islam - Studi Islam Implementatif – Amal Nyata, juga dikemas dalam bentuk pelatihan, aksi sosial dan pertunjukan. Kegiatan off air para artis AK Production dan Humaniora Foundation, sejak menjelang Ramadhan sempat on-air juga dalam tayangan spesial Ramadhan ’Di Sekitar Kita,’ yang ditayangkan MNC-TV, Senin (23/7) lalu.

“Kami masih menyiapkan program serupa sekaligus santunan bagi yatim dan kaum dhu’afa yang akan kami gelar di Rumah Singgah Bunda Lenny Kranggan Permai Bekasi, Sabtu (28/7),

serta di Bandung, Sabtu (4/8) mendatang dan akan ditayangkan langsung (live) oleh SCTV,” papar Ageng Kiwi.

Sekilas Humaniora Foundation Humaniora Foundation adalah sebuah lembaga nirlaba dengan badan hukum Akte Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH Nomor : 19 Tahun 1995 yang didirikan para artis, seniman dan pemerhati sosial. Bergerak di bidang pelayanan sosial, pendidikan dan kegiatan budaya. Dalam rangka mengembangkan visi dan misinya lembaga ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal dan non-formal secara gratis, serta menyalurkan bantuan sosial dan santunan.

Yayasan juga menyelenggarakan berbagai kajian sosial budaya, dalam bentuk seminar, workshop, diskusi, pelatihan jurnalistik, pelatihan seni peran, maupun pendidikan sinematografi.

Bekerjasama dengan RCTI dan institusi lainnya Humaniora Foundation pernah menggelar “Lomba Foto Masjid Waris Tamadun Islam (1996),” bekerjasama dengan Tabloid Hikmah memproduksi “Kuis Insan Cita TPI (1995) dan “Kuis Ramadhan” SCTV (1996).

Dengan Yayasan Ar-Rahmah menggelar “Tabligh Akbar” di Stadion Utama Senayan Jakarta (2001). Tahun 2003 ikut memprakarsai “Pameran Seni Rupa Film Indonesia” dalam rangka Hari Film Nasional bekerjasama dengan Komunitas Pecinta Film Indonesia, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Cahaya Insan Suci menerbitkan buku “Menjadi Bintang – Kiat Sukses Jadi Artis Panggung, Film dan Televisi.”

Humaniora Foundation melahirkan banyak sineas yang kini menempati posisi penting di industri perfilman dan pertelevisian di tanah air, baik sebagai aktor, aktris, penyanyi, musisi, penulis skenario, sutradara dan praktisi pertelevisian. Sebagian yang lain ada juga yang menjadi wartawan media cetak, radio dan televisi, pembawa acara, presenter dan pembaca berita televisi (penyiar).

Melalui aksi sosial “Misi Kemanusiaan Universal – Barang Bekas Menolong Sesama” Humaniora Foundation secara rutin mengumpulkan sumbangan barang bekas dari masyarakat dan barang milik artis.

“Sumbangan tersebut langsung disumbangkan dan sebagian dijual. Dari hasil penjualan, dananya juga disalurkan untuk diberikan kepada para dhu’afa, fakir miskin, anak yatim, piatu, janda lanjut usia, dan pemulung,” terang Ageng.

Humaniora Foundation melalui sanggar Humaniora membimbing ratusan siswa, pelajar mahasiswa, anakanak dan remaja putus sekolah yang dididik informal melalui pendekatan seni peran dan budi pekerti secara gratis.

Melalui Rumah Singgah Bunda Lenny, Humaniora Foundation membina 183 pemulung , janda lanjut usia, 120 anak yatim dan fakir miskin, yang tersebar di dua rumah singgah, Kranggan Permai Jatisampurna Bekasi (Jakarta), dan Baleendah Bandung. | Suryati

Tayangan Ramadhan SCTV Selalu Menuai Sukses TIDAK bisa dipungkiri, SCTV, sebagai salah satu stasiun televisi yang kerap menuai sukses dalam tayangantayangan pada bulan Ramadhan. Hal itu bisa dirasakan dengan berbagai tayangannya untuk menemani pemirsanya yang bertajuk “Ramadhan Istimewa SCTV” tahun ini.

Sinetron “Para Pencari Tuhan Jilid 6 tampaknya menjadi salah satu andalan yang tetap dipertahankan.

Bahkan, penyajiannya selain bisa menyampaikan pesanpesan moral juga tetap mampu menghibur dan jauh dari rasa membosankan bagi pemirsa

SCTV. “Sejumlah tayangan “Ramadhan Istimewa SCTV”, yakni: sinetron “Para Pencari Tuhan Jilid 6”, “Smash Ngabuburit”, “Sabarrr Tingkat 2”, “Gema Ramadhan”, sinetron “Insya Allah Ada Jalan”,

sinetron “Pengen Jadi Orang Bener”, dan reality show “Eat Bulaga Indonesia”.

“Tahun ini programprogram Ramadhan tersebar di sepanjang bulan Ramadhan dari pagi hingga malam hari, “ ujar Direktur Program dan

Produksi SCTV Harsiwi Achmad, di kantor SCTV, Senayan, Jakarta, Senin (9/7) siang.

Tayangan-tayangan tersebut akan dimulai pada 19 Juli atau sesuai tanggal dimulainya bulan puasa yang ditentukan oleh pemerintah.

Tayangan perdana akan dibuka di sahur pertama bulan Ramadhan. “Program `Ramadhan Istimewa SCTV` ini dibuka oleh program yang dibintangi oleh Mas Tukul, “ ungkap wanita yang akrab disapa Siwi ini.

Siwi juga menyatakan, tayangan-tayangan Ramadhan

kali ini pun berbeda dari tahun sebelumnya. “Acara seperti `Inbox` pun kami kemas dengan cara yang Religi, setiap episode selain menampilkan berbagai band dan penyanyi, akan ada satu sesi ustad Solmed akan memberikan dakwah,” jelasnya.

Selain tayangan-tayangan Ramadhan, SCTV juga menayangkan satu tayangan yang tayang sebagai pra-Ramadhan, yakni “Tabligh Akbar Sambut Ramadhan”. Tayangan tersebut bakal dipandu puluhan ustad, dan dimeriahkan oleh penampilan dari berbagai musikus kenamaan, salah satunya Bimbo. | Suryati

Para Bintang Sepakbola Dunia Berpuasa B

anyak pesepak bola tidak bisa beradaptasi dengan baik ketika berpuasa.

Namun, kualitas spiritual mereka meningkat dan akan memberi pengaruh positif buat fisik mereka.

Matahari bersinar selama 13 jam, atau sejak pukul setengah tujuh pagi hingga delapan malam. Namun, semua itu tidak menghalangi Muslim menjalankan ibadah puasa.

Itulah ilustrasi betapa tidak mudahnya bagi Muslim di Spanyol berpuasa saat musim panas di Eropa mencapai puncaknya. Suhu memang bisa mencapai 40 derajat Celcius, dengan kelembaban tinggi.

Siang lebih panjang dibandingkan malam hari. ‘’Saya berusaha menghormati keyakinanku dan menjalankan ibadah sebisa mungkin,’’ ujar Frederic Kanoute, bintang sepak bola asal Mali. ‘’Terkadang memang sulit melakukan puasa Ramadhan ketika cuaca di selatan Spanyol sangat panas. Tetapi, saya mampu melakukannya. Alhamdulillah, puasa Ramadan membuatku menjadi semakin kuat,’’ imbuhnya.

Namun, Kanoute menghargai sesama Muslim yang memilih tidak berpuasa saat hari pertandingan.

Mereka mengganti puasa Ramadhannya ketika musim kompetisi

berakhir. Namun, striker berusia 31 tahun itu percaya pesepak bola modern tetap bisa tampil optimal meski sedang berpuasa.

Real Madrid adalah klub Spanyol yang paling toleran terhadap Muslim. Sebagai klub raksasa yang mendatangkan pemain dari berbagai penjuru dunia, Madrid memiliki pengalaman panjang memperlakukan pemain-pemain yang berbeda keyakinan.

Di klub rakasa itu, ada pemain Muslim, seperti Karim Benzema, Mahamdou Diarra, Lassana Diarra, Mesut Oezil. Klub sepak bola, seperti Madrid, mengatur jadwal latihan pemain Muslim yang berpuasa, agar tidak mengalami

dehidrasi.

Fans Los Merengues memahami betapa pentingnya arti puasa bagi Muslim. ‘’Pelatih menghargai keputusanku untuk tetap berpuasa saat hari pertandingan,’’ kata Mahamadou Diarra.

Pemain Muslim lainnya adalah Eric Abidal. Ia menjadi mualaf lima tahun silam dan memilih Bilal sebagai nama Islam-nya. ‘’Islam memotivasiku untuk memberi yang terbaik bagi tim. Aku memeluk Islam dengan keyakinan penuh,’’ ujar Abidal yang menikah dengan wanita Aljazair.

Selain Abidal, Seydou Keita dan Yaya Toure juga pemeluk Islam yang taat. Striker Thierry Henry

rajin mengingatkan rekan sesama Muslim untuk tidak berhenti mengkaji Islam dan membaca Alquran.

Di Jerman, winger Franck Ribery menjalankan puasa meski berlatih keras sebelum menghadapi pertandingan. Ia dikabarkan selalu meluangkan waktu berbuka puasa di rumah bersama Wahiba, istrinya, dan dua putrinya; Hizya dan Shakinez.

Meski tidak ada data akurat, terdapat kecederungan populasi pesepak bola Muslim di Eropa meningkat pesat. Mereka berasal dari negara-negara Afrika, atau para convertist Eropa. Nicolas Anelka, misalnya, memeluk Islam sejak 1991 atau ketika masih berusia 16 tahun.

Samir Nasri dan Hatem Ben Arfa berasal dari keluara keturunan Aljazair yang memegang teguh keislaman, meski telah berbaur dengan masyarakat Eropa.

Di kancah Seri A Italia, ada Sulley Ali Muntari, Abdelkader Ghezzal, serta Mourad Meghni, Gokhan Inler, Houssine Kharja, dan Mohamed ‘Momo’ Sissoko.

Kanoute mengakui banyak pesepak bola Muslim yang merumput di liga-liga terkenal Eropa.

Mereka kebanyakan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadhan meski

harus bermain membela klubnya di hari puasa.

Menurut Kanoute, banyak rekan-rekan sesama Muslim yang tidak ingin memperlihatkan sosok keislamannya. ‘’Mereka shalat, berpuasa, dan menjalankan kewajiban lainnya, tapi tidak ingin memperlihatkannya di depan umum,’’ ujar Kanoute.

Kanoute sebaliknya. Ia selalu berusaha memperlihatkan sosok keislamannya. Mantan striker Olympique Lyon dan West Ham United ini ingin menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan sama sekali dengan sepak bola.

Dokter Yacine Zerguni, anggota Komite Medikal Olahraga FIFA dan

CAF (Konfederasi Sepak Bola Afrika), sempat melakukan penelitian mengenai efek puasa bagi pesepak bola dengan mengambil dua pesepak bola keturunan Aljazair sebagai sampel. Selain faktor fisik, Zerguni juga meneliti kondisi psikologis sang pemain. ‘’Banyak pesepak bola memang tidak bisa beradaptasi dengan baik ketika berpuasa. Namun, di sisi lain, kualitas spiritual mereka meningkat dan juga akan memberi pengaruh positif buat fisik mereka,’’ kata Zernugi. ‘’Tapi, di beberapa kasus, kondisi tubuh si pemain bisa beradaptasi dengan kondisi saat sedang berpuasa,’’ pungkasnya. | Ars

9

NO. 251 TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

KORAN TRANSAKSI

REGGAE MEMANG PANTAS DIBANGGAKAN

Nama Bob Marley diabadikan untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah, semakin menguatkan reggae memang pantas diapresiasi.

M

endengarkan dentuman musik rock stabil Bob Marley dan Wailers, bisa membuat jiwa seperti diaktifkan dan penuh energik. Reggae juga seperti membuat semua tubuh bergerak pada saat yang sama.

Maka, menghormati Bob Marley bahwa sebagai orang yang pertama kali mempopulerkan reggae tidak terlalu berlebihan.

“Tidak bisa dipungiri bahwa Bob Marley telah membuat warna baru pada musik dunia dan Indonesia. Saya sendiri jika sedang membutuhkan motivasi, sering mendengarkan lagu-lagu dari Bob Marley—yang dikenal memiliki daya tarik untuk penonton, tanpa menunjukkan kekerasan,” ujar M Rechan alias Aboot—vokalis Muirapuama Band, menjawab pertanyaan Koran Transaksi seputar nama Bob Marley diabadikan untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah yang banyak menempel pada ikan-ikan di terumbu karang Karibia.

Menurut Aboot, nama musisi asal Jamaika itu bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk segala hal. “Dengan adanya nama Bob Marley untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah, berarti semakin menguatkan bahwa musik reggae memang pantas dibanggakan,” ujarnya.

Meskipun demikian, tegas Aboot, Muirapuama tetap menjadi dirinya sendiri. Lebih tegas lagi dia mengatakan, menjadi duplikat band-band besar jelas bukan sifat rebel yang seharusnya diresapi oleh semua insan reggae. Bagi Muirapuama, terang Aboot, bermusik adalah berproses mengikuti perkembangan jaman. Jika musik, apalagi musik reggae, hanya berjalan di tempat alias stagnan berarti musik

itu telah mati.

“Menjadi diri sendiri sudah menjadi harga mati bagi Muirapuama. Artinya, bukan menjadi duplikat siapapun, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya. Jadi, percaya diri menyanyikan lagu-lagu sendiri, dengan suara aslinya sendiri.

Dengan begitu, kehadiran Muirapuama Band diharapkan semakin melengkapi musik Reggae di Indonesia,” papar Aboot.

Aboot menegaskan, Muirapuama bukanlah anti dreadlock atau rambut-rambut gimbal.

Namun, pencinta musik reggae tidak harus gimbal. “Pokok terpenting adalah filosofi reggae itu sendiri, bagaimana pendengar dan perilaku dalam menyikapi lirik atau musik reggae itu. Saya kira ini yang membuat nama Bob Marley diabadikan untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah yang banyak menempel pada ikan-ikan di terumbu karang Karibia. Bukan karena rambut gimbalnya Bob Marley bisa dikenang,” ucapnya.

Musik reggae, kata Aboot, memang indah dan keindahan memang terpaut pada sifat lahiriahnya, juga bergantung kepada yang mengamatinya.

“Nah, reggae sebagai musik tidak hanya memberikan keindahan dalam penataan aransemen musik dan isi liriknya, tetapi juga harus mampu memberikan sentuhansentuhan keindahan baru kepada orang-orang yang belum mengenalnya,” ujarnya.

Dia mencontohkan soal warna identitas yang selalu melekat pada musik reggae (hijau, kuning dan merah), sebagai perpaduan warna yang harmonis dan memberikan pencerahan pada setiap mata yang melihatnya.

“Ada juga kalimat Peace and Love, One Love One Heart, yang menjadi kalimat khas. Dengan terus menyampaikan betapa indahnya kehidupan di bumi ini bila diisi Satu Cinta Satu Hati, agar terwujud perdamaian yang berdasarkan cinta,” paparnya.

Sedangkan untuk para reggaemania yang cinta akan perdamaian, ujar Aboot menjelaskan, bentuk-bentuk keindahan akan menjadi bagian dari cara berfikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dalam keseharian. “Begitu seharusnya penggemar reggae memaknai reggae. Jangan pula reggaemen seperti spesies parasit bercangkang penghisap darah, karena nama Bob Marley, belum lama ini, diabadikan untuk spesies parasit bercangkang penghisap darah yang banyak menempel pada ikan-ikan di terumbu karang Karibia,” katanya.

Muirapuama sendiri, sejak tanggal 23 April 2010 lalu,telah merilis beberapa lagu. ‘Jas Merah’ menjadi salah satu single andalannya. Dengan lagu ‘Jas Merah’ yang bersemangat, Muirapuama Band ikut membangkitkan kembali jiwa nasionalisme, sekaligus menjadi udara segar terhadap perkembangan pemikiran generasi muda Indonesia.

Dengan karakter easy going, Muirapuama—dengan personil M Rechan (Aboot) – Vokalis, Intan Gunasari (Nay) – Vokalis, Yogi Abilawa – Melodi, Risnanto Putra – Rhytem, Ray – Bass, Ilham Adi (Inyung) – Keyboard, dan Dhany – drum—membuktikan upayanya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk perkembangan musik reggae.

Hal itu itu sekaligus membuktikan bahwa Muirapuama yang telah memilih genre reggae berdasarkan pengalaman batin itu, semakin terlihat berbeda dengan kebanyakan band reggae di Indonesia. Mereka dapat menikmati musik reggae sebagai musik jiwa tentang kedamaian dalam menjalani kehidupan secara positif.

Hebatnya lagi, Muirapuama saat membawakan lagu Welcome To My Paradise, Mona, Bebas Merdeka, Aboot dan Nay—dua vokalis Muirapuama, seolah menunjukkan bahwa esensi musik reggae diperjuangkan, bukan sekedar gimbal atau ganja.

Dari pantauan Koran Transaksi, ada esensi penting yang disampaikan Muirapuama, yakni esensi perdamaian, ada kemerdekaan dalam arti sebuah musik, dan lebih pada edukasi agar pengunjung tidak salah mengartikan musik reggae itu sendiri.

Maklumlah, Muirapuama juga menunjukkan karakter musik reggaenya sendiri, dengan memasukkan instrumen khas Indonesia, dan mengangkat tema-

tema khas Indonesia. Ada lagu kritik sosial, masalah kemanusiaan, cinta, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Boleh jadi, itulah yang membuat Muirapuama selama ini bisa dikatakan berbeda dengan grup musik reggae lainnya, karena bisa terlepas dari bayangbayang musik reggae negara lain seperti Bob Marley, UB40 atau Jimmy Cliff.

“Meskipun pasar musik reggae di Indonesia masih kurang, kami akan maju terus.

Syukurlah selama ini penonton sangat responsif dan bisa menghargai lagu-lagu Muirapuama. Mereka tetap berjoget dan menikmati alunan musik reggae seperti anda lihat di Sahara Club at Marbella Hotel,” ujar Aboot.

Bob Marley & Spesies Parasit Sebagaimana diketahui Robert Nesta “Bob” Marley lahir di Nine Mile, Saint Ann, Jamaika, 6 Februari 1945 – meninggal di Miami, Florida, Amerika Serikat, 11 Mei 1981, pada umur 36 tahun.

Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika.

Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Perannya diakui dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan rastafari ke seluruh dunia.

Bob Marley adalah gitaris, vokalis, dan pencipta lagu dalam grup musik The Wailers (1964– 1974) dan Bob Marley & The Wailers (1974–1981) yang beraliran ska, rocksteady dan reggae. Lagu-lagunya masih dikenang dan sering di nyanyikan sampai sekarang seperti No Woman, No Cry dan Redemption Song.

Legenda musik reggae Bob Marley kini bergabung dengan Barack Obama dan Elvis Presley, yang namanya diabadikan untuk nama sejumlah spesies hewan.

Bob Marley diabadikan untuk

spesies parasit bercangkang penghisap darah yang banyak menempel pada ikan-ikan di terumbu karang Karibia. Jadi, spesies parasit ini kini dikenal dengan nama Gnathia Marleyi.

Presiden Barack Obama dijadikan nama untuk sejenis lumut, dan Elvis Presley diabadikan untuk sejenis lebah.

Mengapa nama Bob Marley dipilih? “Saya memberi nama spesies ini yang merupakan keajaiban alam dengan nama Bob Marley karena rasa hormat dan kekaguman saya terhadap karyakaryanya. Selain itu spesies ini adalah keunikan Karibia seperti halnya Bob Marley,” kata Paul Sikkel, seorang pakar biologi kelautan dari Universitas Arkansas.

Gnathia marleyi muda biasanya bersembunyi di antara puing karang, spon laut dan ganggang. Mereka biasanya menyerang ikan yang nantinya akan mereka jadikan tempat tinggal. Parasit-parasit ini kemudian terus menerus makan hingga saat mereka mencapai taraf usia dewasa.

“Gnathia dewasa tidak makan sama sekali, namun mereka bisa bertahan hidup hingga tiga pekan hanya dari makanan terakhir mereka saat muda,” papar Sikkel.

Sedangkan terumbu karang Karibia, menurut Sikkel, sangat rentan penyakit. Timnya tengah mempelajari hubungan antara kesehatan terumbu karang dan populasi gnathiid atau parasitparasit bercangkang penghisap darah.

Golongan gnathiid, seperti halnya Marleyi, adalah parasit eksternal yang banyak hidup di terumbu-terumbu karang. “Secara ekologi mereka sama dengan serangga penghisap darah di daratan atau nyamuk,” tambah Sikkel.

Hasil penelitian Sikkel dan timnya seputar kehidupan Gnathia marleyi dalam jurnal Zootaxia. Penelitian ini didukung dan di danai Yayasan Sains Nasional. | Tim Trans

Aboot (Vokalis Muirapuama Band)

Kami Tidak Identik Dengan Rambut Gimbal!

M

uirapuama yang telah memilih genre reggae berdasarkan pengalaman batin itu, semakin terlihat berbeda dengan kebanyakan band reggae di Indonesia.

Namun, dengan personil M Rechan (Aboot) – Vokalis, Intan Gunasari (Nay) – Vokalis, Yogi Abilawa – Melodi, Risnanto Putra – Rhytem, Ray – Bass, Ilham Adi (Inyung) – Keyboard, dan Dhany – drum, Muirapuama pun membuktikan upayanya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk perkembangan musik reggae.

Hal itu telah dipertontonkan Muirapuama selama tampil satu jam lebih di Sahara Club at Marbella Hotel, Pantai Anyer, Banten, belum lama ini.

Ketika itu, pengunjung memang benar-benar terhibur dengan penampilan Muirapuama. Pengunjung pun dapat menikmati musik reggae sebagai musik jiwa tentang kedamaian dalam menjalani kehidupan secara positif.

Saat membawakan lagu

Welcome To My Paradise, Mona, Bebas Merdeka, Aboot dan Nay—dua vokalis Muirapuama, seolah menunjukkan bahwa esensi musik reggae diperjuangkan, bukan sekedar gimbal atau ganja. Memang, ada esensi penting yang disampaikan Muirapuama, yakni esensi perdamaian, ada kemerdekaan dalam arti sebuah musik, dan lebih pada edukasi agar pengunjung tidak salah mengartikan musik reggae itu sendiri.

Boleh jadi, itulah yang membuat Muirapuama selama ini bisa dikatakan berbeda dengan grup musik reggae lainnya, karena bisa terlepas dari bayangbayang musik reggae negara lain seperti Bob Marley, UB40 atau Jimmy Cliff.

“Meskipun pasar musik reggae di Indonesia masih kurang, kami akan maju terus.

Syukurlah selama ini penonton sangat responsif dan bisa menghargai lagu-lagu Muirapuama. Mereka tetap berjoget dan menikmati alunan musik reggae seperti anda lihat di Sahara Club at Marbella Hotel,” ujar Aboot, vokalis Muirapuama Band.

Lirik lagu dari Muirapuama Band menyampaikan kenyataan yang terjadi di negeri tercinta ini, disamping lagu kemanusiaan dan cinta. Karena memang, di Indonesia saat ini ada bentuk perbudakan gaya baru, sebagai akibat diterapkannya sistem kapitalisme gaya baru. Sistem ini seakan virus dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Kondisi itu di perparah lagi dengan begitu merajalelanya praktek-praktek korupsi serta pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Namun, mereka selalu mengumbar-umbar komitmen untuk memberantas korupsi.

Meskipun tidak identik dengan identitas rambut gimbal (dreadlock), kehadiran Muirapuama Band di Indonesia seolah menangkap maksud dari perjuangan musisi Reggae di Jamaika akibat kondisi dan situasi yang bisa dikatakan koma pada era konflik di tahun 1962 hingga 20

tahun berikutnya saat itu. “Kami tidak identik dengan rambut gimbal, tapi kami mengapresiasi perjuangan Bob Marley,” tegas Aboot.

Sejatinya, ada persamaan yang mendasar dalam karyakarya dan penyampaian dalam bentuk lirik pada lagu-lagu reggae baik di Jamaika maupun di Indonesia. Pada lirik-lirik lagu dengan musik Reggae, penyampaian tentang perjuangan, persatuan, kritik sosial dan lainnya disesuaikan dengan sejarah ataupun dari mana tanah lahirnya karya tersebut berasal.

“Ketika bicara Reggae, kita tahunya Bob Marley. Sesungguhnya banyak tokoh-tokoh Reggae yang luar biasa. Reggae itu sendiri dapat menjadi aset di bumi Indonesia dan komunitas itu penting,” ujar Aboot.

Karena itu, menurut dia, pembelajaran komunitas reggae sangat penting dan harus dilakukan lebih kepada unsur yang positif. “Tidak sekedar dread lock maupun mariyuana.

Sebab, filosofi reggae lebih dalam dan lebih luas. Reggae bukan sekedar hal-hal yang

simbolik,” ujarnya lugas.

Aboot, yang juga mahasiswa Universitas Komputer Bandung itu mengungkapkan keprihatinannya. Sebab, di balik ingarbingar dan kegembiraan yang dibawa reggae, masih saja ada stigma yang melekat pada para penggemar musik ini. Stigma tersebut bahkan turut melekat pada filosofi rasta itu sendiri.

“Di sini, penggemar musik reggae, atau sering salah kaprah disebut rastafarian, diidentikkan dengan pengisap ganja dan bergaya hidup semaunya, tanpa tujuan,” ungkap Aboot, yang kini sibuk menyelesaikan skripsi itu.

Padahal, filosofi rasta sesungguhnya justru mengajarkan seseorang hidup bersih, tertib, dan memiliki prinsip serta tujuan hidup yang jelas. Penganut rasta yang sesungguhnya menolak minum alkohol, makan daging, dan bahkan mengisap rokok. “Para anggota The Wailers (band asli Bob Marley) tidak ada yang merokok.

Merokok menyalahi ajaran rastafari,” papar Aboot. | Tim Trans

TRANS REGIONAL

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 12

NO.251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Ciamis-Banjar-Batas Jateng Siap Antisipasi Arus Mudik Ciamis, Trans - Menghadapi arus mudik lebaran tahun ini yang diperkirakan meningkat, maka ruas Ciamis-Banjar-Batas Jateng menjadi sangat penting. Ruas jalan nasional di lintas Selatan ini, harus siap karena dipastikan akan padat lalulintas oleh kendaraan pemudik dari Jakarta dan Bandung menuju kota-kota di wilayah Jateng.

Dari pantauan Koran Transaksi ke lapangan, Kamis, pekan lalu, ruas nasional sepanjang 32 kilo meter ini tampak siap untuk kelancaran arus mudik lebaran tahun ini.

Apalagi pada ruas ini sejak bebera-

pa bulan lalu ada pekerjaan rehab dan paket berkala rekonstruksi jalan sepanjang lima kilo meter, tepatnya di KM Bdg. 153+300 hingga KM Bdg. 158+300.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehab dan Paket Berkala Ciamis-Banjar-Batas Jateng, Darsono, ST melalui Kepala Pelaksana Lapangan (KPL) Didi Rustandi, membenarkan kalau di ruas tersebut sedang dilaksanakan kegiatan rehab dan rekonstruksi jalan. “Benar kita sedang melaksanakan paket berkala rekonstruksi jalan sepanjang lima kilo meter, atau tepatnya di KM Bdg.

pertanian

153+300 hingga KM Bdg. 158+300,” ujarnya.

Selain kegiatan tersebut, menurut Didi, pihaknya juga sedang melakukan hal yang sama pada ruas Banjar-Kalipucang. Di ruas nasional sepanjang 38 kilo meter ini, juga dilakukan kegiatan paket berkala rekonstruksi jalan sepanjang empat kilo meter lebih, atau tepatnya di KM Bdg. 171+000 hingga KM Bdg. 175+800. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan kualitas jalan untuk kelancaran lalulintas.

“Apalagi menjelang lebaran tahun ini, kami berupaya meningkat-

kan kualitas jalan baik melalui program rehab, rekonstruksi jalan maupun melalui program pemeliharaan rutin,” katanya.

Dikatakan Didi, kendati kedua kegiatan baik di ruas Ciamis-BanjarBatas Jateng maupun Banjar-Kalipucang sesuai kontrak akan berakhir pada September nanti. Namun pihaknya berupaya keras agar pekerjaan di kedua lokasi itu dapat selesai lebih cepat, hingga dapat memperlancar arus mudik lebaran tahun ini. “Yah kita usahakan selesai lebih cepat, agar arus mudik/balik lebaran dapat lancar,” ujarnya.

Menurut Didi, ia yakin kontraktor PT Primayasa dari Banjar itu akan dapat menyelesaikan kegiatan di dua lokasi tersebut sebelum lebaran. Apalagi mengingat progres kegiatannya sekarang sudah mencapai 70 persen lebih. Sementara cuaca sangat mendukung hingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan proyek senilai Rp10 miliar lebih ini.

Sehingga paling tidak dari kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dapat memperlancar arus lalulintas menjelang dan sesudah lebaran nanti. “Yah, kita harapkan

kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat memperlancar lalulintas menjelang dan sesudah lebaran nanti,” imbuhnya.

Dijelaskan Didi, dalam rangka mengantisipasi untuk kelancaran arus mudik/balik lebaran tahun ini, pihaknya telah mensiagakan sejumlah alat berat terutama pada ruas Ciamis-Banjar-Batas Jateng. Untuk itu, pihaknya telah pula membuat dua pos lebaran masing-masing di KM Bdg.139 ruas Ciamis-BanjarBatas Jateng dan di KM Bdg. 173+000 ruas Banjar-Kalipucang. | Arso/Iwan

Firmansyah Diduga Korupsi, Tapi Melenggang Jadi Sekda FOTO | ARSO

Sawah.

5 Buah Situ Di Wilayah Citandui Perlu Segera Ditangani Bandung, Trans — Kepala Balai PSDA wilayah Sungai Citandui, Asep Rahmat, mengatakan bahwa pihaknya sedang melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pemeliharaan dan rehabilitasi. Seperti rehab pada jaringan irigasi Cimulu, Cikumbang, Ciputra Haya, Wangun Dirja, dan Gunung Putri.

“Khusus di Gunung Putri pada pelaksanaannya perlu melakukan pembangunan pintu tertutup, sementara di Ciputra cukup perbaikan pintu-pintu saja,” ujar Asep Rahmat, saat ditemui di kantornya di Tasikmalaya, baru-baru ini.

Sedangkan Deni, Kasie Sundawapan, mengaku bersyukur cuaca sangat mendukung kegiatan di lapangan. Sehigga pekerjaan dapat berjalan lancar. “Kendala dan kesulitan dilapangan adalah pengalihan air,” ujarnya.

Pada Bendung Cihembungan diperlukan perhatian khusus, baik dari segi tehnis demikian pula pada penyediaan material oleh kontraktor. Karena medan pekerjaannya termasuk yang sulit, melintang diatas kali dan dikaitkan dengan kegiatan pembangunan di masa akan datang.

Apalagi kalau pembangunan untuk pengalihan air kesitu. Harus dilaksanakan secara mengacu tehnis sesuai dengan penanganan kedepannya. Sehubungan dengan daerah-daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Sehubungan dengan infrastruktur yang sudah usang (tua) kiranya PSDA berkoordinasi dengan BBWS Citandui.

Terutama dalam program untuk menjaga ketersediaan air.

Agar apa yang menjadi program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat terealisasi.

Lebih jauh kepala balai yang didampingi kasie sundawapan, berharap agar 5 buah situ yang ada diwilayahnya, seperti situ Panjalu Ciamis, Situwangi Ciamis, Ciatur, Cibubukeun, Ganggang. “Seyogianya perlu segera penanganannya. Karena kini sudah penuh dengan sedimen dan perlu dilakukan pengerukan dan pemasangan tembok penahan,” katanya.

Di samping untuk menjaga ketersediaan air, situ situ tersebut bermanfaat sekali untuk kehidupan masyarakat dan mengairi sawah terutama sawah-sawah yang ada disekitarnya. | Iwan Bsk/Arso

Ratusan Hektare Sawah Gagal Panen Pandeglang, Trans – Ratusan hektare sawah di Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kab Pandeglang, Banten, tahun ini mengalami gagal panen. Produksi padi yang didapat masyarakat hanya lima sampai enam kuintal per hektare padahal tahun lalu panen bisa mencapai 5 - 6 ton per hektare.

Darmo, warga Kampung Rancalulu, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, mengatakan, gagal panen disebabkan karena padi terserang penyakit akibat kekurangan air. “Saya mengalami kerugian sebesar Rp4 juta sampai Rp5 juta per hektare,” kata Darmo, Selasa (17/7).

Sadira, petani Desa Perdana, mengaku, mengalami kerugian lebih besar karena padi yang diperoleh per hektare hanya mencapai tiga sampai empat kuintal. “Saya mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk membantu petani yang gagal panen,” katanya.

Yadi Hermawan, Kepala Desa (Kades) Perdana mengatakan, produksi padi di Desa Perdana turun hingga 95 persen.

“Padi yang diperoleh petani per hektare hanya lima sampai enam kuintal,” katanya yang mengatakan luas areal pertanian di daerahnya mencapai 125 hektare.

Menurut Yadi, gagal panen diduga karena musim kemarau. Tanaman padi rusak akibat kekurangan air. “Setahu saya ini merupakan musibah kedua sejak tahun 2001,” ungkapnya.

Ia berjanji akan segera melaporkan masalah itu ke instansi terkait. “Saya yakin masalah ini akan menimbulkan masalah sosial, makanya sebelum persoalan tersebut terjadi saya akan melaporkan agar pemerintah mengirimkan bantuan,” kata Yadi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pandeglang, Anwar Fauzan, mengaku belum menerima laporan gagal panen di Desa Perdana. “Saya siap memberikan bantuan kepada masyarakat jika laporan gagal panen sudah diterima,” katanya.

Menurut Anwar, gagal panen bagian dari musibah. “Saya yakin bantuan tidak hanya datang dari Dinsos tapi juga dinas lain asalkan yang menjadi korban benar-benar petani bukan pemilik modal,” katanya. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : H Erikson S.Sos; Biro Blitar : Fauzy Effendy

Indikasi dugaan pidana korupsi sebening kaca tak mampu diseret sampai ke meja hijau.

Banyuasin, Trans — Sosok Bupati Banyuasin yang menjabat dua periode kepemimpinan Kabupaten Banyuasin tak lepas dari sang anak emas, Firmansyah selaku Kadis PU BM Banyuasin.

Pemekaran Musi Banyuasin menjadi dua kabupaten, Muba dan Banyuasin, telah hampir 8 tahun. Karier sang anak emas di PU BM Banyuasin sebagai pejabat kepala dinas kembali bersinar (the rising star), karena pada tanggal 8 Maret 2011 dia dilantik menjadi Sekda Kabupaten Banyuasin di Gedung Bina Praja Prov Sumsel.

Entah kenapa harus dilantik di gedung Bina Praja. Pastinya, semenjak awal menjadi Kadis PU BM Banyuasin dengan cara instan—yakni dicomot dari staf teknis PU BM OKI, jejak langkah sang Kadis PU BM Banyuasin menuai banyak kontroversi.

Jenjang jabatan yang dipaksakan dan kekayaan yang menanjak spektakuler membuat banyak orang terkesima.

Siapakah sang anak emas sebenarnya? Pada tahun 2007 lalu sang anak emas dilaporkan ke KPPU, dengan Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2007" (terlapor IV) tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, pada paket Peningkatan Ruas Jalan Pangkalan Balai Pengumbuk dan paket Ruas Sp. Rambutan Mendal Mendil, yang merupakan proyek tahun jamak 2006-2008, dengan anggaran (pagu dana) Rp41.000.000.000 dan Rp40.000.000.000,-.

Hasil rapat sidang KPPU, terlapor 1 (panitia tender) yaitu , Ir. Herly (NIP 440021874) sebagai Ketua/Anggota; Ir. Syuhada Adjiz Umar, S.Sos., M.T. (NIP 440026869) sebagai Sekretaris/Anggota; Ir. Yos Karimudin (NIP 110045823) sebagai Anggota Tidak Tetap; Andi Wijaya, S.T. (NIP 450007921) sebagai Anggota Tidak Tetap; H. Eddy Ellyzon, S.H., M.T. sebagai Anggota; Nurliyanto, S.Sos. (NIP 170016816) sebagai Anggota; Rusnawi, S.Sos. (NIP 730007816) sebagai anggota diangkat berdasarkan SK Ir. Firmansyah Msc (sang anak emas).

Terlapor 1 terbukti secara sah melanggar pasal 22 Undang - Undang No. 5 tahun 1999. Panitia tender juga mengakui bahwa jawaban sanggahan yang ditanda tangani Kepala Dinas Firmansyah tidak sah, karena tidak mengacu ke Kepres No. 80 tahun 2003.

Kemudian hasil analisis Majelis Komisi KPPU merekomendasikan kepada atasan Terlapor I (Firmansyah) untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I atas kelalaian dan keterlibatan dalam persekongkolan tender.

Namun, rekomendasi ini tidak pernah dijalankan karena ada dugaan panitia melaksanakan perintah sang anak emas pada proses pelelangan.

Sementara kontraktor pelaksana Jalan Sp. Rambutan - Mendal Mendil, PT Chandratex Indo

Artha, yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai, Komplek Ruko Taman Mandiri Blok B1 No. 17-18, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II; dan Kontraktor pelaksana peningkatan jalan Pengumbuk - Pangklan Balai PT Anugrah Artha Abadi Nusa, yang beralamat kantor di Jl. Letjen Mukmin No. 528 B, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai Terlapor III; yang merupakan satu group perusahaan didenda masing masing Rp1.000.000.000,- dan Rp1.200.000.000,-.

Dua perusahaan itu tidak diperkenankan mengikuti lelang proyek APBD dan APBN selama 1 tahun (batal kontrak). Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah karena Kadis PU BM Banyuasin, dan dia tidak pernah melaksanakan keputusan KPPU. Kerugian denda kontraktor pelaksana dibayar melalui addendum penambahan nilai proyek yang diduga mencapai hampir 10%.

Jejak langkah spektakuler sang anak emas belum berhenti.

Kembali terjadi gugatan di KPPU “Perkara Nomor 06/ KPPU-L/2009, dengan objek perkara paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, dengan total nilai proyek Rp3.846.000.000,-. Sumber dananya dari APBD Banyuasin tahun 2008.

Dalam hal ini, Ir. Syahrizal– ketua, Ir H Herly M.Si– sekretaris, Ahmad Sabarudin ST-anggota, Deva N. Koswara ST-ang-

gota, Jhon Hendri ST-anggota merupakan terlapor 1 (Paket Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1), PT. Dewi Padi Permai Rp1.168.141.000 pemenang lelang (terlapor II).

Kemudian Ir Yos Karimudinketua, Basman ST M.Si-sekretaris, Ir Arlan MT-anggota, Ir H Herly M.Si-anggota Yurni Amd– anggota, M. Tarmizi MD SE– anggota, Ir Syahrizal– anggota, merupakan terlapor 1 (Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, PT. Agung Putra Hagana Rp1.957.538.000 (Terlapor V) Selanjutnya, Ir Yos Karimudin–ketua, Basman ST M.Si– sekretaris, Ir Arlan MT-anggota, Ir H Herly M.Si–anggota, Yurni Amd-anggota, M Tarmizi MD SE-anggota, Ir Syahrizal– anggota, dalam Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, CV Anugrah Pelangi Rp624.108.434,28 (terlapor VII).

Keseluruhan panitia diangkat menjadi panitia dengan SK dari Firmansyah sang anak emas. Bukti adanya persekongkolan antara Firmansyah dengan panitia lelang, dengan diangkatnya kembali panitia lelang yang di-black list KPPU, yaitu Ir H Herly Msi, Ir Yos Karimudin, Ir Arlan MT, menjadi panitia lelang.

Hasil keputusan KPPU, terlapor 1 secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian PT. Dewi Padi Permai (terlapor II) denda Rp. 120.000.000,-; PT Sukses Sarie Kintano (terlapor III) dan PT

Karya Utama Bangun Nusa (terlapor IV) atas nama M Obrien Soleh (Abing) dilarang mengikuti lelang di Kabupaten Banyuasin selama 1 tahun.

Namun, sang anak emas tetap tak tersentuh hukum, namun terjadi kilas balik yang diduga akibat ketakutan akan jeratan hukum, Firmansyah sang anak emas diduga menitipkan uang Rp1 milyar ke salah satu LSM di Palembang untuk menutup perkara Basman ST M.Si pada paket jalan seputar Sp. Rambutan.

Hasilnya, uang raib separuhnya dan Basman (sobat kental) di hukum in absentia (tak terhukum) namun sang anak emas kembali selamat dari jeratan hukum.

Prestasi Firmansyah berkelit jeratan hukum diduga belajar ke “AI “ Bupati Banyuasin 2 periode. Kasus - kasus yang hampir menjerat Bupati ke hotel prodeo seperti pengerukan Muara Telang, Pembangunan perkantoran dinas-dinas Kabupaten Banyuasin dan Pembangunan Jalan Lingkar Stereo- Mulia Agung, dengan total keseluruhan nilai proyek hampir mencapai nominal Rp270.000.000.000,Indikasi dugaan pidana korupsi sebening kaca tak mampu menyeret “A I” Bupati Babyuasin ke meja hijau.

Fee proyek perkantoran yang dilaporkan aktivis Dewan Pemuda Sriwijaya “EJ”, perhitungan HPS dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta proses tender tak pernah mampu ditindak lanjuti aparatur hukum.

Ibarat patung singa yang gagah dan bersinar keemasan seperti itulah adanya aparatur hukum, ketika berhadapan dengan sosok “AI”. | NH

Wagub: Realisasikan Waduk Karian dan Sindangheula

FOTO | ARSO

Salah satu ruas jalan di propinsi jawa barat.

Bahu Membahu Lancarkan Mudik Lebaran Bandung, Trans — Hanya satu bulan lagi ratusan ribu kendaraan roda 4 dan roda 2 akan melintas diberbagai wilayah Jawa-Barat guna keperluan Mudik Lebaran. Baik di ruas jalan Nasional maupun pada ruas jalan Provinsi dan Kab/Kota. Terutama kendaraan yang menuju ke Jawa-Tengah, Jawa-Timur, Bali dan ke berbagai daerah di Jawa-Barat.

Dalam rangka untuk memberikan kelancaran bagi para pemudik yang ingin merayakan Idul Fitri dikampung halamannya. Kini seluruh jajaran Dinas Bina Marga provinsi Jawa-Barat dibawah kepemimpinan Guntoro dan dibantu oleh KepalaKepala Balai, terus bekerja keras dilapangan secara optimal, mulai dari BPJ 1 sampai 6, bahkan kalau perlu siang malam.

Demikian pula jajaran PU Bina Marga Pusat, yang dikomandani oleh para Satker dan dibantu oleh para PPK-PPK dilapangan. Serta tidak ketinggalan jajaran Bina Marga Kabupaten dan Kota.

Secara bahu membahu keseluruhan jajaran tersebut senantiasa mempersiapkan infrastruktur jalan yang mantap dan baik bagi masyarakat pengguna jalan raya.

Dalam rangka memberikan yang terbaik untuk masyarakat pengguna jalan.

Untuk menjaga kemungkinankemunginan bencana alam/ longsor/ kecelakaan lalu lintas, berbagai jenis unit alat berat pun akan disiagakan di pos-pos tertentu, lengkap dengan operator-operatornya. Khususnya pada titik – titik rawan terja-

di bencana alam dan longsor.

Budi Arso salah seorang pengamat, mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran ke PU an dilapangan, betulbetul telah mencerminkan dedikasi yang tinggi. “Kepada mereka patut diberikan apresiasi. Semangat seluruh para PNS yang bekerja pada lingkungan PU sangat luar biasa, sehingga kita juga bangga melihatnya,” ujarnya.

Terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudarasaudaranya agar bisa lancar pulang kampung, dalam rangka Mudik Lebaran dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama sanak saudara dan handai tolan di kampung halamannya masing-masing. | Iwan Bsk/Arso

Serang, Trans - Wakil Gubernur Banten Rano Karno memprediksi kekeringan akan selalu terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Oleh karena itu, pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak dan Waduk Sindangheula di Kabupaten Serang perlu segera direalisasikan untuk mengatasi kekeringan.

“Pembangunan Waduk Karian dan Sindangheula harus segera direalisasikan. Jika tidak, khawatir Banten akan krisis air,”ujar Rano seusai menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan, Rano selalu menyampaikan kepada para kepala SKPD akan dampak pemanasan global atau global warming.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu langkah konkret untuk mengantisipasi, salah satunya membangun waduk sebagai persediaan cadangan air bersih maupun pengairan. “Sebagai program strategis jangka panjang, pembangunan Waduk Karian dan Sindangheula harus segera terealiasi,” pinta Rano.

Meski demikian, menurut politisi PDI Perjuangan ini, untuk membangun Waduk Karian dan Sindangheula diperlukan dana besar dengan perencanaan yang matang. Sebelumnya, Pemprov Banten melalui APBD 2010 sudah mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk membebaskan lahan seluas 155 hektare untuk membangun Waduk Sindangheula.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, sebanyak 18.458 hektare sawah tadah hujan di lima kabupaten/kota di Banten mulai dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Sawah yang terkena kekeringan antara lain di Kabupaten Serang 2.384 hektere (11 kecamatan), Kota Serang 972 hektare (empat kecamatan), Kabupaten Pandeglang 5.229 hektare (10 kecamatan). “Dari 18.458 hektare sawah tadah hujan yang kekeringan itu, sekitar 20 persen yang terancam puso,” ujarnya.

Mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan, kata Agus, Distanak berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman akan menyiapkan pompa air keliling ke sawah yang kekeringan dan dekat dengan sumber air. | Yusvin

NO. 251. TH XIII

TRANS BANTEN

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 12

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Kepala Desa Terjaring Razia Sedang Pesta Miras Bersama PSK Merak, Trans - Ratusan botol minuman keras (miras) dari berbagai merek disita petugas kepolisian dalam razia, kemarin sekira pukul 22.00 WIB. Tak hanya botol miras, petugas juga berhasil menangkap sembilan orang yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) beserta pasangannya.

Ikut terjaring oknum berinisial Rs yang mengaku sebagai kepala desa di Kabupaten Lebak, Prov Banten, di sebuah warung remangremang (warem) di Jalan Cikuasa Atas.

Razia yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini digelar di beberapa titik, mulai dari depan PT Statomer, Cikuasa Atas, depan karaoke Mer-

pati, dan kawasan warem di belakang Lanal Banten.

Dari pantauan wartawan, saat petugas berpakaian preman mendatangi lokasi warem, sejumlah PSK sempat terkecoh. Alhasil ketika penggerebekan puluhan PKS berhamburan.

Bahkan ditemukan satu pasangan yang masih dalam kondisi tak

berbusana. Mereka kemudian digelandang ke Polsek Pulomerak untuk didata.

Sempat terjadi kericuhan seorang pemuda yang diamankan petugas tiba-tiba dijemput sang ayah.

Pria separuh baya tersebut marah dan memukuli anaknya di kantor polisi. Beruntung petugas sigap dan langsung melerainya.

Kapolsek Pulomerak Kompol Arian P Colibrito mengatakan, kegiatan ini merupakan Aksi Cipta Kondisi jelang Ramadhan. “Ke depannya kita akan terus giatkan razia penyakit masyarakat seperti ini,” katanya.

Dijelaskannya, pasangan yang terjaring dikenakan tindak pidana ringan dengan hukuman denda.

Merak, Trans - Jum’at (20/7) pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub), EE Mangindaan meninjau PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak, Cilegon Banten, dalam persiapan pada arus mudik Idul Fitri 2012.

Menhub, EE Mangindaan dan rombongan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Merak sekitar pukul 14.30 WIB. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan tersebut disambut Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Danang S. Baskoro, Kepala Dinas Perhubungan Banten, dan sejumlah

FOTO | YUS

Menteri Perhubungan (Menhub), EE Mangindaan ketika melakukan peninjauan ke pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak, Cilegon, Banten.

pejabat di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry.

Dalam kunjungan tersebut, Menhub EE Mangindaan dan rombongan langsung meninjau loket penjualan tiket penumpang pejalan kaki. Kemudian berjalan menuju gang way, dan melihat

perbaikan dermaga dua.

Selanjutnya, rombongan menuju Stasiun KA Merak. Dari stasiun, Menhub EE Mangindaan berjalan melalui gang way menuju dermaga tiga dan empat.

Pada kesempatan tersebut, EE Mangindaan meminta kepa-

da ASDP untuk memperhatikan dan melayani rakyat atau calon penumpang yang akan menyeberang dengan baik.

Dalam kunjungannya, Mangindaan mengatakan, kondisi kapal yang sekarang beroperasi harus dipertahankan. Dengan

Siswa Tak Dapat Tempati Ruang Kelas

demikian, diharapkan antrean truk tidak terjadi lagi. “Diharapkan antrean truk tidak ada lagi, “ ujar Menhub.

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Danang S. Baskoro, dalam pemaparannya di depan EE Mangindaan menjelaskan, kondisi aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Salah satunya tentang perjalanan pelayaran yang mencapai 103 trip.

Kemudian, pada H-3, jumlah penumpang mencapai 103.000 orang. Roda dua diseberangkan 13.000 pada puncak arus mudik 2011. Untuk tahun 2012 diprediksi jumlah penumpang pejalan kaki terjadi kenaikan sebesar 15 persen, kendaraan 20 persen, dan penumpang naik kendaraan naik mencapai 5 persen.

Langkah strategis yang dilakukan, katanya, dibangun digitel memberikan informasi kondisi Merak, di Km 49 dan 59 jalan tol Jakarta-Merak.

Kemudian percepatan portime, penambahan aparat dari kepolisian, penambahan loket untuk kendaraan 8 unit. | Yusvin

Walikota Perintahkan Satpol PP Cabut Izin Hotel Regent Cilegon, Trans - Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi tampak geram ketika mendengar informasi hasil sidak Muspika Jombang yang mendapati Hotel Regent masih tetap beroperasi 3 hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadhan.

Walikota bahkan akan membahas soal Regent tersebut secara serius dengan jajaran Muspida Cilegon, dan selanjutnya memerintahkan Satpol PP Kota Cilegon selaku penegak peraturan daerah (perda) untuk menyegel atau bahkan mencabut izin operasional hotel dan restaurannya.

Orang nomor satu di Kota Cilegon ini menegaskan bahwa Hotel Regent membandel dan cenderung melecehkan, bukan saja kepada dirinya sebagai walikota, tetapi terhadap seluruh jajaran Muspida Cilegon, karena saat itu ditutup oleh muspida.

“Selepas Lebaran nanti akan saya perintahkan satpol PP untuk mencabut perijinan tempat hiburan yang membandel seperti Regent. Mengingat tempat hiburan tersebut buka, dan belum mengantongi izin pasca kami (Muspida-red) tutup beberapa bulan yang lalu,” ujar Iman.

Dikatakan walikota, sebelumnya ia sudah memerintahkan Sapol PP untuk memberikan surat edaran agar pemilik tempat hiburan tutup 3 hari sebelum puasa hingga 3 hari setelah Lebaran.

Namun ternyata, katanya, edaran tersebut tidak digubris.

“Saya sudah perintahkan satpol PP untuk menutup seluruh tempat hiburan di Kota Cilegon tanpa terkecuali, melalui surat edaran yang sudah saya tanda tangani. Kalaupun masih ada yang buka saya perintahkan satpol PP untuk menutupnya,” ujar walikota

Jelang Bulan Puasa, Kondisi Pelabuhan Merak Cukup Padat

FOTO | YUS

Christine Hutabarat.

Merak, Trans - Sepekan sebelum bulan puasa tiba, jumlah truk yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak cukup tinggi. Permintaan barang-barang kebutuhan bulan puasa yang cukup tinggi menyebabkan arus truk yang masuk ke pelabuhan meningkat signifikan.

Menindaklanjuti hal tersebut, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berupaya semaksimal mungkin untuk melancarkan pasokan barangbarang menuju Pulau Sumatera.

Corporate Secretary PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Christine Hutabarat mengatakan, saat ini kondisi pelabuhan Merak cukup padat.

Meskipun demikian, antrian truk yang terjadi beberapa waktu lalu diluar pelabuhan sudah tidak ada.

“Kami menilai arus angkutan saat ini cukup padat dikarenakan menjelang bulan puasa supply barang-barang kebutuhan pokok ke sumatera jauh lebih banyak dibandingkan hari biasanya.

Oleh sebab itu, kami berharap agar kendaraan pengangkut barang-barang kebutuhan pokok dapat mempersiapkan lebih awal pengiriman barang-barang pokok tersebut untuk antisipasi kepadatan dan kami akan berupaya untuk melancarkan angkutan untuk segera sampai ke Sumatera,” kata Christine.

Selain itu, kondisi pekan terakhir diliburan sekolah juga menjadi perhatian khusus bagi pengelola pelabuhan Merak dan Bakauheni. Sebab, bukan tidak mungkin lonjakan terjadi untuk kendaraan pribadi, sepeda motor maupun bus.

“Bukan hanya di Pelabuhan Merak, tapi di Pelabuhan Bakauheni juga harus menjadi perhatian, karena arus balik liburan sekolah bisa terjadi di dua pelabuhan ini,” tukas Christine. | Yusvin

FOTO | YUS

Sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi demo menuntut pemerintah menutup tempat hiburan malam Regent yang tidak mengindahkan aturan.

Seperti diketahui Muspika Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, melakukan aksi pemantauan terhadap sejumlah tempat hibu-

ran malam yang berada di wilayah Kecamatan Jombang pada Rabu malam (18/7/12) lalu.

Dalam aksi tersebut, Camat

Jombang, Agus Ariyadi, Danramil Cilegon Kapten Suherman, Kapolsek Cilegon Kompol Iin Maryudi dan Kasi Trantib Jombang Mansyur, menemukan tempat hiburan malam Regent, justru buka dan melayani tamu yang di antaranya ada beberapa orang asing, yakni dari Filipina dan Korea.

Di tempat hiburan malam Regent ini juga terlihat minuman keras dan wanita pemandu lagu untuk menemani pelanggan di room karaoke. Tindakan yang dilakukan Regent ini dianggap terlalu berani dan tak menggubris surat edaran Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi yang mengimbau agar seluruh tempat hiburan malam di Kota Cilegon tutup tiga hari sebelum puasa.

Selanjutnya, karena dianggap melecehkan, Muspika Jombang membubarkan aktivitas karaoke itu secara paksa. | Yusvin

Jangan Terjebak Acara Seremonial Keagamaan Serang, Trans – Pemerintah daerah dan pihak yang berkompeten di bidang keagamaan di Banten jangan sampai terjebak pada acara atau kegiatan seremonial keagamaan yang tidak ada substansi dan nilai pembangunan keagamaannya, dan bahkan terkesan basa-basi.

Hal ini disampaikan Inu Aminudin, Ketua Umum Terpilih Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Banten periode 2012-2016 pada Musyawarah (Mus-wil) IV DPW BKPRMI Banten, di gedung Korpri, Serang, beberapa waktu lalu.

Menurut Inu, saran tersebut tidak terlepas dari persoalan kinerja pembangunan di Provinsi Banten, khususnya dalam pembangunan bidang kepemudaan, dakwah, dan kemasjidan, yang dirasa masih kurang terlaksana dengan baik. “Moto Iman dan Takwa harus betul-betul membumi dalam setiap gerak pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih terkesan basa-basi. Pembangunan dengan moto Iman dan Takwa harus bisa lebih terarah lagi,” ungkapnya.

Ia menginginkan pemerintah daerah membantu dan berperan aktif dalam mengurusi beberapa program keagamaan yang belum

tertata dengan baik, seperti usaha meningkatkan pendidikan dasar islamiah. “Tahun ini kita akan coba tingkatkan pendidikan seperti Taman kanak- kanak Alquran (TKQ) dan Taman Pendidikan Alquran (TPA), karena saat ini banyak anak yang lupa akan pendidikan Alquran,” terangnya.

Pada kesempatan itu ia menjanjikan akan meneruskan beberapa program BKPRMI yang belum terlaksana dengan baik, misalnya ia juga akan lebih sering berkumpul beberapa forum perkumpulan remaja masjid dan beberapa DKM untuk membahas program pendidikan islamiah dan perkumpulan remaja masjid yang mulai berkurang.

“Kalau saat ini jarang sekali melihat forum remaja masjid bisa berkumpul, makanya saya juga akan membahas pemecahan masalah itu,” jelasnya.

Saeroji Alghazali, Ketua Panitia Muswil IV Badan BKPRMI Provinsi Banten, siap membantu pelaksanaan program kerja.

Ia menilai program itu sangat bagus karena selain untuk mengembangkan kembali pendidikan dasar berbasis islami, juga untuk pengembangan dakwah islam. “Pokok-pokok program kerja BKPRMI Banten adalah

| Yusvin

pendidikan

Menhub Minta ASDP Beri Layanan Terbaik Kondisi kapal yang sekarang beroperasi harus dipertahankan, sehingga dapat diharapkan antrean truk tidak terjadi lagi.

Mereka akan menjalani sidang Jumat (20/7).

Terkait oknum kepala desa yang ikut terjaring, Arian membenarkan.

“Iya betul, inisialnya Rs, ngakunya kepala desa di Kabupaten Lebak.

Namun masih kita telusuri kebenarannya,” ungkapnya.

yang berdasar pada azas dan akidah islam, pokoknya kami akan siap membantu asalkan demi kebaikan pengembangan islam,”ujarnya.

Muswil IV BKPRMI Provinsi Banten yang berlangsung di gedung Korpri tanggal 13 – 14 Juli berjalan lancar. Inu Aminudin terpilih secara aklamasi sebagai ketua pengurus periode 2012-2016. Pengurus tujuh dewan pengurus daerah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Tangerang kompak mengusung Inu Aminudin sebagai calon.

Sementara DPD Kabupaten Tangerang memilih abstain padahal sebelumnya DPD Kabupaten Tangerang dikabarkan akan mengusung calon dari wilayah Tangerang.

Aripudin, mantan Ketua Pengurus DPW BKPRMI Provinsi Banten, siap membantu program BKPRMI di bawah naungan Inu. “Walau saya tidak terpilih lagi, saya siap mendukung kepemimpinan Inu Aminudin dalam memba-ngun organisasi BKPRMI ke depan,” ungkapnya. | Yusvin

Serang, Trans - Hari pertama masuk sekolah pada Senin (16/7), sejumlah siswa tidak dapat menempati ruang kelas mereka karena sejumlah ruang kelas masih direhab. Siswa kelas III sampai kelas VI SDN Kilasah di Jalan Sawah Luhur, Kampung Kilasah, Desa Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Prov Banten, harus menumpang belajar di gedung madrasah. Meski demikian, SDN Kilasah ini menjadi SDN favorit masyarakat sekitar.

Akibatnya, calon siswa yang ingin bersekolah di SDN Kilasah harus menunggu antrian hingga tahun depan.

Kepala SDN Kilasah, M Sarbini mengatakan, per tanggal 1 Juli lalu, tiga ruang lokal yang diperuntukkan untuk kelas I dan II direhab, padahal libur sekolah dimulai 23 Juni lalu.

“Rehabnya 105 hari. Jadi sekarang rehabnya belum selesai. Kami mulai rehab 1 Juli karena disuruhnya begitu. Kami hanya mengikuti aturan saja. Yang pasti pengaturan soal ruangan diserahkan kepada kepala sekolah dan komite,” ujar Sarbini didampingi Ketua Komite SDN Kilasah, Mussofa.

Sarbini mengungkapkan, akibat rehab ini kegiatan belajar mengajar (KBM) harus dibagi di tiga lokasi, yakni kelas I dan II di gedung SDN Kilasah, kelas III dan IV di gedung madrasah di Kampung Kilasah, sedangkan kelas V dan VI menempati gedung madrasah di Kampung Kalipangpang.

“Kebetulan kalau puasa, madrasah libur, jadi gedungnya bisa kami pakai,” ujarnya.

Ketua Komite SDN Kilasah,M Mussofa mengatakan, selain masalah rehab kelas, jumlah ruang kelas yang ada di SDN Kilasah tak sebanding dengan rombongan belajar (rombel).

Jumlah ruangan hanya enam lokal, sedangkan rombelnya mencapai 12 rombel. Sejak berdiri SDN Kilasah pada 1982, belum pernah ada penambahan ruang kelas baru (RKB) di SDN Kilasah. Padahal, pihaknya telah mengajukan RKB kepada Dinas Pendidikan (Din-dik) Kota Serang sejak tiga tahun lalu. Namun, hingga kini belum ada tanggapan. Akibatnya, jam belajar yang berlangsung mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB itu harus dibagi dua rombel.

“Jadi lima jam itu dibagi dua rombel. Mau tidak mau seperti itu karena tidak ada ruangan untuk mereka belajar lagi,” ungkapnya.

Selain itu, anak-anak yang ingin bersekolah di SDN Kilasah jumlahnya banyak sejak ada bantuan operasional sekolah (BOS) yang menggratiskan siswa untuk sekolah.

“Jadinya yang mau masuk sekolah ini harus menunggu. Jadi penerimaan siswa tahun ajaran ini, ada usianya lebih dari tujuh tahun, yakni delapan atau sembilan tahun yang tidak diterima tahun lalu. Tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan untuk tahun depan juga ada. Itu karena jumlah ruang kelas kami yang sedikit. Tahun ini saja kami terima 80 siswa baru,” terangnya.

Sementara itu, di SDN Kubang Kalak di Lingkungan Tegal Padang, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Prov Banten, diwarnai keprihatinan. Siswa berdesakan saat mengikuti upacara bendera, pada Senin (16/7).

SDN Kubang Kalak berdiri di atas lahan 500 meter persegi untuk enam ruang kelas dan satu ruang guru berukuran 6x6 meter. Lima ruang kelas dan ruang guru berada di lantai satu, sedangkan satu kelas lainnya yang berada di lantai dua dibangun pada 2003. Jarak bangunan sekolah dengan pintu masuk pagar hanya satu setengah meter. Ini membuat SDN Kubang Kalak tak memiliki halaman. Banyak kegiatan sekolah tak dapat dilakukan secara maksimal, seperti upacara bendera atau berolahraga.

Para siswa terpaksa berdesak-desakan di pelataran sekolah saat mengikuti dua kegiatan itu.

Ruang kelas sekolah sumpek dengan jumlah siswa per kelas mencapai 28 hingga 30 orang. Bahkan, atap kelas yang terbuat dari tripleks tampak bolong di sejumlah sisinya.

Tahun ini, APBD Cilegon mengalokasikan sekira Rp3 miliar lebih untuk melakukan rehab total dan dibangun dua tingkat. Namun, hingga triwulan dua ini pembangunan tak kunjung dilakukan.

Dari pantauan wartawan saat kegiatan belajar mengajar kelas satu hendak dimulai, sejumlah siswa justru tidak kebagian bangku. Mereka menumpang pada meja temannya. Satu meja yang seharusnya untuk dua siswa, malah diisi tiga siswa.

Kekurangan bangku untuk siswa baru diambil dari kelas dua atau kelas tiga. Saat dipindahkan bangkunya, para siswa kelas dua justru tidak bisa duduk, dan terpaksa berdiri.

“Kita memang kekurangan bangku, siswa kelas satu ada 27 orang. Mau bagaimana lagi, kondisinya sempit dan ruangannya tidak memadai,” kata Kepala SDN Kubang Kalak, Robani.

Ia berharap agar Dindik Cilegon segera merealisasikan pembangunan. “Kita hanya minta segera dibangun,” ungkapnya.

Sedangkan di SDN Tamansari V, Kecamatan Pulomerak, siswa kelas satu berdesak-desakan di dalam kelas karena satu ruangan diisi 40 siswa dari idealnya 32 siswa.

“Kita menyiasati dengan menambah bangku supaya satu meja siswa dapat tempat duduk,” kata Muchlis, guru kelas III SDN Tamansari V. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Tamansari I, II, III, dan IV. Rata-rata satu kelas diisi lebih dari 35 siswa. “Di SDN Tamansari I siswanya mencapai 40 orang. Jumlah ini jauh dari ideal,”ujar Aliuddin guru olahraga. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 12

bpn

2012, BPN Kab Cianjur Akan Selesaikan 2.000 Bidang Sertifikat Prona Cianjur, Trans - Kantor Badan Pertanahan Kab Cianjur pada tahun 2012 akan menyelesaikan 2.000 bidang sertifikat gratis melalui program proyek nasional (Prona).

Jumlah tersebut meningkat 100 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.000 bidang. Demikian dikatakan Kepala BPN Kab FOTO | ARSO H Udjiatno Setyabudi, SH MH Cianjur, H Udjiatno Setyabudi, SH MH, melalui Kasubsi Penetapan Hak, Harnida Darius, SH pada Koran Transaksi, belum lama ini.

Menurut Harnida, selain mnyelesaikan sertifikat prona BPN Kab Cianjur juga melayani masyarakat melalui program strategis lainnya seperti pelayanan urusan pertanahan melalui program Larasita. Hanya saja, lanjutnya, kalau pensertifikatan tanah melalui prona, si pemohon dibebaskan dari segala biaya alias gratis. Sedangkan kalau melalui program Larasita, si pemohon tetap dikenakan biaya sebagaimana mestinya.

“Tapi, kalau melalui program Larasita pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi lainnya lagi. Karena petugas akan datang langsung ke alamat pemohon dengan menggunakan mobil Larasita,” ujarnya.

Dikatakan, layanan Larasita saat ini dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yakni dua kali dalam seminggu. Terutama diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota Cianjur, seperti di wilayah Selatan. Di antaranya di kecamatan Pagelaran, Cidaun, Naringgul, Kadupandak dan Cijati. “Melalui program Larasita, masyarakat merasa terbantu terutama bagi mereka yang jauh dari pusat layanan BPN di kota Cianjur,” ujar Harnida.

Sudah 21.000 Bidang Menyinggung masalah pemulihan/pengganti sertifikat yang musnah akibat terbakarnya kantor BPN Cianjur beberapa tahun lalu. Harnida mengatakan, pihaknya setiap tahun secara terus menerus melakukan pemulihan.

Dari 158.000 bidang sertifikat yang musnah akibat kebakaran tersebut, pihaknya hingga kini sudah mengganti sebanyak 21.000 bidang. Sementara pada tahun 2012 akan diselesaikan sebanyak 3.000 bidang sertifikat pengganti yang kesemuanya digratiskan.

Selain menggarap program-progran strategis seperti sertifikat prona dan Larasita, BPN Kab Cainjur juga tetap melayani kebutuhan masyarakat terhadap urusan pertanahan. Pelayanan bahkan semakin ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. “Benar kita selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena semua program yang kita lakukan baik itu prona maupun Larasita, intinya untuk meningkatkan pelayanan,” ujar Harnida.

Sekarang ini, kata Harnida, pelayanan sangat transparan. Semua pemohon urusan pertanahan dapat langsung berhubungan dengan loket-loket yang ada di depan. Di sana sudah tertera semua jenis layanan serta tarif pembiayaannya. “Jadi, semuanya serba transparan, sehingga kalau dulu mengurus sertifikat identik dengan calo, sekarang sudah hampir tidak ada lagi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Harnida, masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan sekarang kita imbau agar mengurus langsung. “Karena pelayanan yang kita berikan sudah sangat transparan, termasuk tarif dan biaya-biaya semua sudah tertera diloket,” pungkasnya. | Arso/Iwan

BPN Kab. Tasikmalaya Terus Tingkatkan Layanan Tasikmalaya, Trans - Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab Tasikmalaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan regular (biasa) maupun layanan yang sifatnya strategis seperti sertifikat Prona dan Larasita.

Namun demikian khsus layanan sertifikat melalui program Larasita kerap ditemui sedikit kendala lapangan, sehingga hasilnya belum sesuai denngan yang diharapkan. Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara BPN Kab Tasikmalaya, H Sobari, SH MSi, saat berbincang dengan Koran Transaksi di ruang kerjanya, belum lama ini, membenarkan sering adanya kendala dalam program Larasita.

Menurut dia, kendala yang ditemui dalam program Larasita di antaranya seringkali tidak konek antara perangkat yang ada di mobil Larasita dengan Kantor BPN di Kota Tasikmalaya. Hal ini, kata Sobari, akibat lokasi garapan program Larasita kebanyakan pada desa-desa yang jauh dan berada di wilayah-wilayah pegunungan.

Selain itu, seringkali pula alpanya kesiapan warga terutama dalam mempersiapkan persyaratan (bukti kepemilikan) tanah. Termasuk biaya administrasi di tingkat desa/ kecamatan yang juga kerap menghambat. “Akibatnya, sering kita datang namun ternyata mereka belum siap.

Padahal sebelumnya kita sudah melakukan penyuluhan,” kata sobari.

“Sebenarnya mereka antusias dengan program Latasita ini. Tapi, yaitu menyangkut biaya tadi. Karena pada dasarnya Larasita berbeda dengan Prona. Kalau Larasita tetap dikenakan biaya, hanya saja kita mobile office. Sementara Prona bebas biaya (gratis), sehingga mereka lebih mengharap Prona karena bebas biaya sama sekali,” terang Sobari.

Dikatakan Sobari, program Larasita di Kab Tasikmalaya di plot pada 15 kecamatan dari 39 kecamatan yang ada. Kecamatan dimaksud di antaranya kecamatan Ciawi, Cisayong, Pagerhageung, Cipatujah, Cikalong dan kecamatan Wangunreja.

Sementara target sertifikat melalui program strategis baik Proma maupun Redistribusi pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 3.000 dan 3.600 bidang. Atau dibagi rata per desa 100 bidang untuk 30 desa. | Arso/Iwan

W ART AW AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

NO.251. TH XIII

TRANS JABAR Normalisasi Citarum Dimulai

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Waskita Garap Di Bagian Hulu

Tidak kurang dari 28 alat berat dikerahkan untuk menggarap proyek rehabilitasi sungai Citarum.

Bandung, Trans — Sejak dimulainya mega proyek normalisasi sungai Citarum pada September 2011 lalu, yang kegiatannya dimulai dari hulu di kaki gunung Wayang Kab Bandung hingga ke hilir di Muaragembong Kab Bekasi, sejumlah perusahaan BUMN besar turut ambil bagian dalam pelaksanaannya, tak terkecuali PT Waskita Karya.

BUMN yang sarat pengalaman di proyek-proyek besar ini, khusus melaksanakan kegiatan pengerukan di zona (bagian) hulu, yaitu paket V mulai dari Sapan hingga Nanjung Kab Bandung. Kontrak kegiatan tahun jamak selama tiga tahun anggaran ini dimulai September 2011 hingga Desember 2013.

FOTO | ARSO

Sejumlah alat berat dikerahkan untuk merampungkan proyek normalisasi Citarum.

Manager Pelaksana Lapangan, Yana melalui Humasnya H Narno membenarkan kalau pihaknya sedang menggarap mega proyek pengerukan sendimen sungai Citarum, khusus di zona (bagian) hulu. “Benar kita sekarang sedang melaksanakan kegiatan proyek rehabilitasi sungai Citarum di paket V. Memang, selain ada juga pekerjaan lainnya,

namun kegiatan intinya adalah pengerukan sendimen,” ujar Narno saat ditemui di kantornya di kawasan Bypas Bandung, Selasa, pekan lalu.

Menurut dia, progres pekerjaannya sekarang sudah mencapai 35 persen lebih. Karena itu ia optimis kegiatan tahun 2012 ini akan tuntas sesuai target. Lancarnya kegiatan di lapangan

akhir-akhir ini di antaranya karena faktor cuaca yang sangat mendukung. “Yah, cuaca sekarang sangat mendukung sehingga kegiatan kita di lapangan tidak ada kendala sama sekali.

Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan cuaca tetap mendukung seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Untuk memanfaatkan kondi-

si cuaca yang mendukung ini, kata Narno, maka pihaknya sekarang mengerahkan banyak alat-alat berat. Sekarang tidak kurang dari 28 alat berat dikerahkan untuk menggarap proyek rehabilitasi sungai Citarum ini. Di antara alat-alat berat tersebut, yaitu 3 unit eksapator ponton, I unit grader dan 12 unit dump truk.

Selain itu, kelancaran pelaksanaan di lapangan, menurut Narno, juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat setempat.

Termasuk para aparat terkait di lingkungan kegiatan proyek.

Karena itu setiap akan mendatangkan alat berat dan memulai kegiatan di lapangan, sebelumnya pihaknya melakukan pendekatan dan sosialisasi dulu ke masyarakat. Termasuk dengan aparat setempat baik dengan pihak kepolisian maupun aparatur pemerintahan desa/kecamatan.

“Benar, setiap akan memasukan alat berat dan melaksanakan pekerjaan di lapangan, kita sosialisasi dulu ke masyarakat dan aparat terkait setempat. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan kita berjalan lancar,” pungkas Narno. | Arso/Iwan

Kepala Kantor Pertanahan Kab Bandung, Ir Esti Pradjoko, MSi

Sasaran Pembangunan Bidang Pertanahan Untuk Kemakmuran Rakyat Yang Berkedilan Bandung, Trans-Kebijaksan- wasan lingkungan. aan dan sasaran pembangunan Sementara yang dimaksud bidang pertanahan pada umum- dengan catur tertib pertanahan, nya adalah pengelolaan pertana- Esti menyebutkan ada empat han untuk sebesar-besarnya yaitu tertib hukum pertanahan, bagi kemakmuran rakyat yang tertib administrasi pertanahan, diwujudkan dalam catur tertib tertib penggunaan tanah dan terpertanahan. tib pemeliharaan tanah dan Demikian dikatakan Kepala lingkungan hidup. Namun ke Kantor Pertanahan Kab Ban- depan, kata Esti, dengan keluardung, Ir Esti Pradjoko, MSi, saat nya Surat Keputusan Kepala wawancara khusus dengan BPN RI No. 277/2012 tentang Surasdi Arso dan Iwan BSK dari Sapta Tertib Pertanahan, maka Koran Transaksi di ruang ker- program atau arah kebijakan janya di Komplek Perkantoran pembangunan pertanahan di Pemkab Bandung, Soreang, be- Kab Bandung ke depan, tentu lum lama ini. akan mensesuaikan Saat wawandengan kebijakan cara Kakan Persapta tertib tersetanahan Kab Bandbut. ung, Esti didampEsti menyebutingi tiga orang kan, dari tujuh stafnya masing(sapta) tertib tersemasing Kasi 2, but di antaranya Giyanto, Kasi 3, adalah tertib adS i s m a n t o , ministrasi pertanaA.PTNH dan Kahan, tertib anggasubag TU H Yusran, tertib perman Hardiansyah, lengkapan dan terS.Sos. tib perkantoran.

Ir Esti Pradjoko, MSi Dalam kesemKhusus menyikapi patan terebut, Esti menyebutkan program tertib administrasi perbahwa kebijakan atau sasaran tanahan, menurut Esti, pihaknya pembangunan pertanahan tadi telah merespon dengan membansesuai pula dengan visi Kantor gun data base tanah.

Pertanahan Kab Bandung, yak“Melalui data base tersebut, ni terwujudnya peningkatan paling tidak kita akan dapat menpengelolaan pertanahan yang deteksi dan meminimalisir dari mendukung perekonomian ma- kemungkinan akan terjadinya syarakat kabupaten Bandung pensertifikatan kuratif, khususuntuk mencapai kesejahteraan nya masalah overlapping dalam yang berkeadilan dan berwa- pensertifikatan,” paparnya

FOTO-FOTO | ARSO

Kasi 3 Sismanto, Kasi 2 Giyanto, Kasubag TU H. Yusman Hardiansyah, Sos

Berbicara masalah produk atas kinerja Kantor Pertanahan Kab Bandung, Esti menjelaskan, hingga saat ini berdasarkan data base pihaknya telah meproduk sebanyak 349.630 bidang dari 1.050.000 bidang tanah yang tercatat berdasar objek pajak bumi bangunan (PBB). Atau sudah mencapai 35 persen lebih yang sudah bersertifikat.

Lebih jauh dijelaskan Esti, target produk sertifikat proyek nasional (Prona) tahun 2012 sebanyak 2.000 bidang. Jumlah tersebut meningkat 500 bidang dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.500 bidang. Ada pun cakupan wilayah Prona 2012, menurutnya, meliputi 16 desa atau 125 bidang setiap de-

sanya. Desa-desa tersebut diutamakan di daerah wilayah Selatan dan Timur Kab Bandung.

Sedangkan produk sertifikat redistribusi yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 300 bidang pada tahun 2011 dan 200 bidang pada 2012.

Layanan Terpadu Sementara itu, Kasi 3 Sismanto, menambahkan bahwa Kantor Pertanahan Kab Bandung juga telah melaksanakan program strategis lainnya, yaitu pelayanan pertanahan melalui Larasita.

Bahkan mulai tahun 2012, katanya, pihaknya telah melaksanakan program Larasita secara terpadu dengan instansi lainnya seperti Pemkab Bandung, Polres, Kodim dan Kemenag.

FOTO | ARSO

Proyek jembatan di atas rel kereta api di ruas jalan Lingkar Gentong.

TasikMalaya

telah dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemudik lebaran. Kami optimis,” ucap Wondo, pelaksana lapangan dari PT Inti Bendungan Rezeki yang melaksanakan pembangunan jalan lingkar Gentong untuk paket tahun 2012.

Namun, Wondo tetap menghimbau kepada para pengemudi agar tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas, dan jangan ugalugalan supaya perjalanan pulang kampungnya bisa lancar dan selamat sampai di tujuan.

Sementara Satker Agus Hendarto dan PPK dari PU. Pusat belum dapat ditemui karena ada keperluan

| Arso/Iwan

Antisipasi Lebaran, 40 Bus Damri Bandung Dibantukan Ke Pusat

Pembangunan Jalan Lingkar Gentong Di Jalur Tengkorak & Jalur Macet Bandung, Trans — Guna mengantisipasi mudik lebaran tahun 2012 ini dan menimalisir kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan “Gentong” Kec. Kadipaten Kab. Tasik Malaya, pemerintah pusat kini melaksanakan, pembangunan jalan lingkar Gentong sepanjang 1,2 km, yang menggunakan alokasi dana dari APBN. Perlu diketahui, pada turunan atau tanjakan jalan disamping sering terjadi kemacetan, jalur Gentong pun terkenal dengan jalur tengkorak.

Sering terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas ini dan tidak sedikit merenggut korban jiwa selama ini.

Maka dengan selesainya pembangunan jalan lingkar Gentong diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas di daerah tersebut,dan para pengguna jalan bisa merasa lega. Apalagi pemudik lebaran yang akan berangkat menuju kampung halamannya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Tasik Malaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran serta daerah daerah lainnya.

Saat wartawan Koran Transaksi melihat langsung ke lokasi, pekerjaan pembangunan jembatan di atas rel kereta ( viaduct ) sedang berlangsung. Demikian pula pengerasan jalan sedang dikerjakan. “Dengan kerja siang malam, kami berupaya serta berharap pada saatnya nanti digunakan jalan lingkar Gentong ini

Dikatakannya, program Larasita merupakan pelayanan bergerak (mobile office) yang mengutamakan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat layanan di Kantor Pertanahan Soreang. Pelayanan dilakukan dua kali seminggu atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sejak dimulainya program Larasita pada 2009 hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 bidang tanah sudah disertifikatkan.

Menyangkut masalah peningkatan pelayanan, menurut Sismanto, pihaknya telah mengoptimalkan pelayanan melalui loket-loket. Di sana telah ditempatkan petugas-petugas loket yang kompetensi karena sudah dibekali pengetahuan masalah pertanahan. “Yah, kita mengoptimalkan pelayanan melalui petugas di loket-loket. Di sana semua informasi baik persyaratan maupun pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian semuanya sudah tercantum,” imbuhnya Karena itu, Sismanto mengimbau agar masyarakat yang akan mengruskan tanahnya hendaknya datang dan mengurus sendiri. Dengan mengurus sendiri disamping biaya lebih murah karena dikenakan sesuai biaya resmi, juga waktu selesainya akan lebih cepat. “Kita akan mendahulukan pelayanan bagi mereka yang datang langsung dan mengurus sendiri,” pungkasnya.

dikantor PU. Bina Marga Pusat di Jakarta.

Muchlis salah seorang warga dari Tasik Malaya mengatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Gentong yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ini sangat tepat dan bermanfaat sekali, terutama untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan katanya mantap.

“Apa yang menjadi harapan pemerintah, tentunya harapan kami juga sebagai masyarakat pengguna jalan raya. Mudah-mudahan saja pekerjaannya di lapangan berjalan lancar,” katanya. | Iwan Bsk/Arso

Bandung, Trans - Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari Jakarta ke kota-kota di Jateng pada musim mudik lebaran tahun ini, Perum Damri Unit Bus Kota Bandung akan mengirim 40 unit armadanya ke Pusat. Hal itu dikatakan Kepala Perum Damri Unit Bus Kota Bandung, Sadyo melalui Kasubag Umum, Dedi Supryatna, SH pada Koran Transaksi, Kamis, pekan lalu.

Menurut Dedi, bantuan bus ke Jakarta sudah biasa dilakukan setiap menghadapi musim mudik lebaran.

“Tahun ini kita siapkan 55 unit bus. 40 unit akan kita berangkatkan pada H-7 lebaran, sedangkan yang 15 unit lagi sebagai cadangan. Prinsipnya baik waktu maupun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Dikatakan, bus-bus yang akan dibantukan ke pusat itu semuanya bus ac yang sudah dipersiapkan. Baik cru atau SDM-nya, maupun kesiapan bus nya. Bus tersebut nantinya akan melayani penumpang dari Jakarta ke kota-kota di Jateng, seperti Purwokerta, Purworejo, Cilacap. “Pokoknya ke arah Jateng,” kata Dedi.

Sementara itu, untuk layanan bus reguler di Jawa Barat, menurut Dedi, tidak akan terganggu. Karena untuk layanan regular seperti Bandung-Kuningan dan Bandung-Indramayu memang sudah ada trayeknya.

“Untuk melayani kedua trayek itu, kita sudah siapkan 20 unit. Kalau masih dibutuhkan tambahan, yah kita tambah lagi,” ujarnya.

Dijelaskan Dedi, Perum Damri Unit Bus Kota Bandung saat ini memiliki 261 unit bus. Jadi kalau dibantukan ke Pusat hingga 55 unit pun, tidak akan mengganggu pelayanan rutin. Apalagi, penumpang dalam kota pada saat menjelang dan beberapa hari sesudah lebaran biasanya tidak terlalu ramai. “Pokoknya dengan adanya bantuan bus ke Pusat itu, kita jamin tidak akan mengganggu pelayanan rutin dalam kota,” tandasnya. | Arso/Iwan

HALAMAN 13

TRANS SUMSEL

KORAN TRANSAKSI THN 12

Pembangunan RS The Siloam International Hospital

Penjualan Terselubung Aset Pemprov Sumsel & Kebohongan Publik Sang Gubernur Dampak yang mulai terlihat adalah genangan air setinggi hampir 1 meter di seputaran Simpang Radial dan Belakang Bank BCA Kapten A, Rivai, Sumatera Selatan.

FOTO | SKYPERCITY

Sumsel, Trans — Sekitar seribu massa dari empat puluh organisasi umat Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam FUI dan mahasiswa se-Sumatera Selatan (sumsel) pernah mendatangi Gedung DPRD Sumsel terkait penolakan pembangunan Rumah Sakit Siloam dan Sekolah Internasional Pelita Harapan di Kawasan GOR Palembang.

Kala itu, Selasa, (31 Mei 2011), Habib Mahdi, Ketua Laskar Pembela Islam menyatakan, Sumsel merupakan wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ditegaskannya, dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Siloam dan Sekolah Pelita Harapan yang didirikan melalui kerja sama Pemprov Sumsel dengan Lippo Group yang akan membawa misi keagamaan, jelas akan merusak tatanan yang ada karena ada perbedaan perlakuan antar umat beragama.

Banyak alasan untuk menolak hal tersebut. Pembangunan pemanfaatan aset daerah melalui perjanjian dengan pihak ketiga tidak memenuhi tata kelola pemerintah yang baik, di antaranya transparasi, akuntabilitas dan efisiensinya tidak jelas. “Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan lembaga legislatif dalam kebijakan itu, apalagi masyarakat luas,” tutur Mahdi.

Sejatinya, peruntukan lahan seputaran GOR dan stadion Bumi Sriwijaya adalah paru - paru kota dan lahan serapan air hujan (Chatment Area). Namun, entah ide gila siapa dan darimana datangnya merubah peruntukan lahan tersebut. Dampak yang mulai terlihat adalah genangan air setinggi hampir 1 meter di seputaran Simpang

RS Siloam Sriwijaya.

Radial dan Belakang Bank BCA Kapten A, Rivai.

Bapeda Kota Palembang dan Bapeda Prov Sumsel yang merupakan pihak yang paling berkompeten turut menjadi gila dengan menyetujui perubahan peruntukan lahan. Dengan ribuan ahli lingkungan dan ahli perkotaan kedua Bapeda tersebut enteng - enteng saja menyatakan sudah diperhitungkan dampak perubahan peruntukan lahan itu.

Fraksi Golkar dan Gerindra sangat menyetujui program tersebut tanpa perhitungan. Entah, hanya motif politik atau politik uang yang mereka tahu. Termasuk ingkar janji dengan ormas Islam dan organisasi masyarakat yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011, yang mana hampir seluruh fraksi partai pada saat itu menyatakan menolak pembangunan RS Siloam diatas Gedung Under Mal. Selasa (31 Mei 2011) sangat berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Nasrun Madang selaku Ketua Fraksi Partai Golkar. Pada aksi pertama yang dilakukan oleh ormas Islam tanggal tanggal 25 Mei 2011 di halaman Gedung DPRD Sumsel, dia mengatakan bahwa kalau memang pembangunan RS Siloam tersebut mengandung mudorat, maka pihaknya dari Fraksi Partai Golkar menjadi garda paling depan untuk menentang pembangunan tersebut. “Karena suara Golkar adalah suara rakyat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang menyatakan sikap di depan masa aksi bahwa Gerinda siap membela

rakyat dan akan menolak pembangunan gedung RS Siloam tersebut.

Partai Demokrat, Partai PDI Perjuanagan, Partai PKS, Partai PPP, Partai PAN, Partai Bintang Reformasi pun mendukung penolakan tersebut. Namun, pernyataan tinggal pernyataan, pembangunan The Siloam International Hospital tak terbendung.

Kebohongan Publik dan penjualan aset terselubung?

Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo mengatakan, pembangunan mal bawah tanah di halaman Parkir Bumi Sriwijaya masuk faktor emergency yang sepaket dengan pembangunan Venues SEA Games.

Untuk itu, pembangunan mal tersebut bakal tetap dilanjutkan.

“Pada dasarnya proses pembangunan undermall itu terus berjalan seperti yang terjadi saat ini.

Di satu sisi kita juga masih menunggu hasil atau rekomendasi Komisi I dan Komisi IV,” ujarnya, di Palembang, kala itu.

Wasista mengatakan, pembangunan undermall tersebut peruntukkannya tidak berubah, karena setelah mall berhasil dibangun maka pada bagian atas tetap dijadikan lahan parkir.

Sementara peningkatan dan perbaikan kawasan kolam renang Lumban Tirta pun sampai sekarang terus dilakukan. “Seperti kita tahu perbaikan Lumban Tirta terus berlangsung karena ada peningkatan fasilitas disana, juga termasuk lapangan basket,” sebutnya.

Di samping itu, sambung Wa-

sista, faktor darurat yang dimaksud untuk pembangunan undermall maupun venues SEA Games tersebut terkait darurat waktu pembangunannya. Dimana proses pembangunan itu merupakan kepentingan negara dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan SEAG. “Karena dalam proses pembangunannya juga ada izin dari Kementerian Dalam Negeri lantaran juga memang emergency, yang semua itu terkait kepentingan SEAG. Sumsel sebagai daerah yang dipercaya pusat menjadi tuan rumah yang bakal mengangkat nama Indonesia,” tandasnya.

Pernyataan yang tidak menunjukkan adanya hubungan antara Undermall dan Sea Games karena tidak diketahui bentuk ganti rugi ataupun konvensasi yang diberikan Lippo Group kepada Pemprov Sumsel.

Panjat tebing yang katanya konvensasi Undermall di biaya APBD melalui Dinas PU Cipta Karya dan Lumban Tirta? hanya Tuhan yang tahu.

Pernyataan yang paling membingungkan dan menyedihkan, datang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Sumsel, Rizal Abdullah. Dia mengatakan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin analisis dampak lingkungan (amdal) masih dalam proses perhitungan. Sementara proses pembangunan sudah terlaksana.

“Sangat wajar bila Kadis PU Cipta Karya Prov Sumsel tersandung kasus Wisma Atlit dan hal yang tidak mungkin bila tidak ada izin atasan terhadap tindakan dan pernyataan Kadis PU Cipta Karya Prov Sumsel,” ujar sumber Koran Transaksi.

Perampokan aset negara dan obral murah merupakan kelanjutan dari episode terdahulu. Hilangnya aset Pemprov Sumsel di masa Rosihan dan Aziz Cs. Built Over Take (BOT) lahan bersejarah “Taman Ria dan Taman Budaya Sriwijaya telah berubah menjadi kepemilikan pribadi dengan over alih Sengman Cs ke Lippo Group, dan selanjutnya episode II lahan parkir dan kolam retensi kampus.

Mungkin suatu saat Pemprov Sumsel akan melakukan penyewaan kantor dan pindah ke rumah bedeng bila semua aset telah terjual. | NH

NO. 251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Misteri Dugaan Korupsi Penyewaan Floating Crane PT Arpeni Pratama OL Melibatkan Dirut PT Bukit Asam?

Sumsel, Trans — Ada kutipan audit Price Waterhouse Coopers tentang perjanjian jasa bongkar muat batubara pengapalan batubara oleh Arpeni Pratama Ocean Line dari Terminal Muat Batubara PTBA Tarahan ke Anchorage Pelabuhan Muat PTBA Tarahan.

Berdasarkan perjanjian dengan Arpeni (Paket 09-086) No.056/P51278/PKP/ EKS-0500/HK.03/2009 tanggal 21 Oktober 2009, Arpeni akan melakukan pekerjaan Jasa Bongkar Muat Batubara dengan floating crane, dan tongkang sebanyak 3.600.000 ton batubara per tahun selama tiga tahun, mulai 1 Juli 2009 sampai 30 Juni 2012 dengan tarif pengapalan adalah sebesar Rp33.550 (nilai penuh) per ton.

Kemudian berdasarkan perjanjian dengan Arpeni (Addendum I No. 053/ P51278/ADD/EKS-0500/HK.03/2010), apabila dilakukan bongkar muat batubara dari tongkang non- Arpeni, maka tarif jasa per MT (1MT = 1000 kg) untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp15.000 (nilai penuh).

Berdasarkan perjanjian dengan Arpeni (Addendum II untuk perjanjian No.056/P51278/PKP/EKS- 0500/HK.03/ 2009 dan Addendum I No.053/P51278/ ADD/EKS-0500/HK.03/2010), penggunaaan kapasitas minimum per bulan untuk floating crane menurun dari 300,000 metrik ton (Floating Crane Puspowati rusak) per bulan menjadi 175,000 metrik ton per bulan (Floating Crane Tekko).

Kemudian penghitungan masa penggunaan kapasitas minimum berubah dari enam bulan menjadi satu tahun masa penghitungan. Perubahan ini menyebabkan Perusahaan tidak terbebani biaya pinalti penggunaan kapal kurang dari kapasitas minimum untuk tahun 2010.

Isi perjanjian kontrak antara PT Arpeni Pratama Ocean Line sangat menguntungkan kontraktor rekanan (keistimewaan) dan kontrak monopoli selama 3 tahun.

Sementara ada pernyataan penyidik di Kejaksaan Agung kala itu. “Sementara baru inisial yang bisa saya sebutkan Su, NU, dan TM. Nama lengkap dan detail posisi ketiganya di PT BA belum etis kami sampaikan. Coba Anda tanya langsung dengan Pak Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” terang salah satu penyidik yang berkali-kali meminta namanya tidak disebutkan.

Lebih lanjut dia meyakinkan dalam waktu dekat Jampidsus segera mengumumkan hasil kerja penyidik yang memakan waktu lebih dari satu tahun itu. ’’Audit intern kan sudah rampung.

Hanya ada beberapa hal yang belum beres. Ya, tunggu informasi resminya saja,” harapnya pada April 2010. Namun, bertolak belakang dengan pernyataan Kapuspenkum Noor Rachmad, yang menyatakan penanganan kasus Bukit Asam itu, tinggal menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP).

Pernyataan Kapuspenkum Kejagung, pada April 2010 bahwa sebelum pergantian jabatan—kala itu Didiek Darmanto—dalam penyidikan yang didasarkan pada bukti-bukti menunjukkan bahwa penyewaan crane tersebut sebenarnya tidak perlu. “Kita lihat bahwa ini tidak sesuai kelayakannya. Yang jelas, dalam penyidikan yang didasarkan pada bukti-bukti menunjukkan bahwa penyewaan crane tersebut sebenarnya tidak perlu. ’’Tapi, kita lihat bahwa ini tidak sesuai kelayakannya,” imbuhnya.

Dijelaskan, sistem pengadaan proyek floating crane tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung, bukan melalui tender terbuka. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam pedoman pengadaan barang atau jasa, di mana pemilihan langsung hanya diperbolehkan jika pekerjaan tersebut bersifat mendesak. “Aturannya kan jelas, pengadaan dengan biaya di atas Rp100 juta harus dilakukan dengan tender terbuka,” terangnya.

Kemudian pemilihan langsung dalam proyek ini tidak atas dasar keputusan direktur utama dan tidak mendapat pengesahan atau persetujuan dari komisaris. Kontrak juga dilakukan dalam tiga tahun sekaligus, padahal seharusnya dilakukan bertahap satu tahun terlebih dahulu.

Berdasarkan audit intern, pelaksanaan proyek itu belum terlalu mendesak karena kemampuan maksimum angkutan batu bara dari PT BA ke Pelabuhan Tarahan ditengarai telah sesuai dengan kemampuan ship loader (kapal penampung) yang ada, yaitu 25.000–30.000 ton per hari.

Sedangkan floating crane kapasitasnya hanya mencapai 150.000 ton, sehingga tidak mampu memuat batu bara.

Mark up klasifikasi alat juga ditengarai terjadi dalam proyek itu. Dalam surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan proyek yang ditandatangani direktur niaga PT BA, dicantumkan kapasitas floating crane sebesar 300.000 ton, tapi realisasinya hanya 150.000 ton.

Selain itu, proyek diketahui tidak mengacu ke SK direksi dan Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan bahwa pengadaan proyek di atas Rp100 juta harus melalui tender terbuka. Jangka waktu pengadaan juga untuk durasi tiga tahun.

“Sedangkan jangka waktu pengadaan proyek floating crane hanya untuk satu tahun anggaran dan tahun selanjutnya dilakukan tender terbuka lagi,” ujar Didiek Darmanto.

Diduga kasus ini berkaitan dengan revisi audit independent “Price Waterhouse Coopers” tahun 2010 yang awalnya ditandatangani Sukrisno, namun ditandatangani revesinya oleh Milawarman.

Sejatinya audit dari auditor independent mutlak karena menyangkut pertanggung jawaban keuangan dan pembagian deviden saham. | NH

Dana Hibah APBD OKI Rp7,5 Miliar Ke UNISKI Tidak Sesuai Peruntukan OKI, Trans – Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yaitu gedung eks Kantor Bupati OKI, yang digunakan oleh Yayasan PIBSK OKI untuk Universitas Islam OKI (UNISKI), tidak melalui prosedur yang benar.

Hal ini diketahui berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2009. Yayasan PIBSK OKI terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Badan Pembina sekaligus pendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan, yang salah satu tugasnya adalah menetapkan pokok-pokok program kerja yayasan.

Sedangkan Badan Pengurus berkewajiban menjalankan operasional yayasan serta melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, termasuk juga mengusahakan dana bagi yayasan. Termasuk dalam keanggotaan Badan Pembina yaitu Bupati OKI yang sekaligus merupakan pendiri Yayasan PIBSK OKI. UNISKI pada awalnya merupakan UNJENG yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. UNJENG dialih kelolakan kepada Yayasan PIBSK OKI berdasarkan Akte Notaris Nomor 19 tanggal 28 Mei 2007 dan diubah namanya menjadi UNISKI yang berlokasi di Kayuagung OKI berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 148/D/O/2007, tanggal 7 Agustus 2007.

Alih kelola tersebut dilakukan oleh Yayasan PIBSK OKI dengan dana sebesar Rp3.300.000.000,00 yang bersumber dari pinjaman PT Bank Sumsel Babel.

Sehubungan UNISKI belum mempunyai gedung untuk perkuliahan, maka Yayasan PIBSK mengajukan surat kepada Bupati OKI Nomor 05/YPIBSK/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Permohonan Pinjam Ruangan untuk Sekretariat Yayasan dan Surat Nomor 07/YPIBSK/IV/2007 tanggal 19 April 2007 perihal Mohon Pinjam Gedung Ex Kantor Bupati dan Fasilitas Lainnya untuk Perkantoran dan Ruang Kuliah UNISKI. Berdasarkan kedua surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan, kemudian diadakan Surat Perjanjian Kerjasama Bupati OKI dengan Ketua Yayasan PIBSK Nomor 100 Tahun 20 April 2007.

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 1 dinyatakan bahwa semua biaya penyelenggaraan operasional lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan PIBSK difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten OKI melalui APBD. Dalam pasal 2 perjanjian itu dinyatakan bahwa semua fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan operasional lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan PIBSK Kabupaten OKI disediakan oleh Pemerintah Kabupaten OKI. Berdasarkan kedua surat permohonan peminjaman ruangan dan gedung Eks Kantor Bupati OKI serta Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, akhirnya Bupati OKI mengeluarkan Surat Nomor 495/VIII/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Izin Pemakaian Gedung Eks Kantor Bupati OKI untuk Kantor Yayasan dan Fasilitas UNISKI. Surat Bupati tersebut hanya memuat pemberian Izin Pemakaian Gedung Eks Kantor Bupati yang terle-

tak di Jalan Letnan Muchtar Saleh Kayuagung, untuk keperluan Kantor Yayasan PIBSK, serta untuk keperluan perkantoran dan fasilitas perkuliahan Universitas Islam OKI Kayuagung, tanpa mengatur lebih lanjut jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman serta persyaratan lain yang dianggap perlu.

Di samping fasilitas ruangan dan gedung yang dipinjamkan Pemerintah Kabupaten OKI kepada Yayasan PIBSK, ternyata sejak Tahun Anggaran 2007 terdapat bantuan hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKI untuk membiayai kegiatan operasional UNISKI, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Pada tanggal 3 Desember 2007, Yayasan PIBSK OKI mengajukan Permohonan Pencairan Hibah dari Pemerintah Kabupaten OKI melalui Surat Nomor 32/YPIBSK/XII/2007 sebesar Rp4.500.000.000,00. Permohonan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang dan bunga YPIBSK kepada PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp3.700.000.000,00 dan untuk biaya operasional persiapan pembukaan UNISKI sebesar Rp800.000.000,00.

Pada tanggal 10 Desember 2007 Bupati menyetujui permohonan dari Yayasan PIBSK sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati OKI Nomor 900/ 465/KEP/VI/2007 dan Perjanjian Hibah Nomor /III/PK/2007 – 31/YPIBSK/2007 tanggal 23 November 2007.

Akhirnya dibayarkan melalui SP2D Nomor 4512/BL/SP2D-LS/2007 tanggal 18 Desember 2007. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten OKI kepada UNISKI Tahun Anggaran

2008 sebesar Rp2.000.000.000,00, berdasarkan SK Bupati Nomor 900/ -/KEP/VI/2008 dan perjanjian hibah Nomor 06/YPIBSK/VI/2008 tanggal 4 April 2008 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 97/BTL/SP2D/LS/ PPKD/2008 tanggal 12 Mei 2008.

Kemudian Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten OKI kepada UNISKI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00, berdasarkan SK Bupati Nomor 149/KEP/D.PPKAD / 2009 dan perjanjian hibah Nomor 45/ UNISKI/OKI/2009 tanggal 27 Desember 2009 serta SP2D Nomor 2427/SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UNISKI tahun 2009 yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD diketahui bahwa bantuan hibah dimaksud digunakan untuk membayar Gaji Karyawan, Tunjangan, Honor dan Bantuan Transport Pimpinan dan Dosen UNISKI dari bulan Januari s.d. Desember 2009.

Dalam APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2010 telah dianggarkan Belanja Hibah kepada UNISKI sebesar Rp1.000.000.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan belum direalisasikan. Belanja Hibah kepada UNISKI tahun 2009 tersebut dianggarkan pada DPPKAD. Hasil konfirmasi kepada Bendahara UNISKI menunjukkan bahwa penerimaan biaya kuliah dari mahasiswa belum mencukupi biaya operasional sehari-hari UNISKI. Kondisi ini tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 Huruf b, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swas-

ta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun.

Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (1), menyatakan bahwa belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian Hibah.

Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 21 Maret 2007 Pasal 35: ayat (1), dinyatakan bahwa barang milik daerah baik berupa tanah/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjamkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam ayat (2), dinyatakan bahwa pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau maupun selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Sedangkan dalam ayat (3), dinyatakan bahwa barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. Ayat (4), menyatakan bahwa jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Dalam ayat (5), dinyatakan bahwa pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat; pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan, jangka waktu

peminjaman, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah angka VIII. b. 1.a), juga menyatakan bahwa pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah.

Hal itu harus ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pinjam Pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar pemerintah dan 1.e) Pinjam Pakai barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.

Jadi, pengeluaran belanja hibah yang diberikan kepada UNISKI dari tahun 2007 s.d 2009 membebani keuangan daerah Kabupaten OKI. Sebab, Bupati OKI dan Ketua Yayasan PIBSK dalam membuat surat perjanjian kerjasama Nomor 100 Tahun 20 April 2007 tidak mempedomani ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Barang Milik Daerah lemah dalam melakukan pengawasan dalam penatausahaan dan pengelolaan barang inventaris milik daerah dan keuangan daerah. | Tabrani/NH

NO.251. TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 12

SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Bappeda Agam Kembangkan Kapasitas Daerah Periode Lima Tahun Agam, Trans - Bappeda Kabupaten Agam Sumatera Barat, presentasikan rencana pengembangan kapasitas daerah untuk periode 2011 hingga 2015 melalui dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Dalam rangka penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang memuat sinergi

pendidikan

Alumni MAN Batu Mandi Berikan Beasiswa Kepada Lulusan Terbaik Agam, Trans—Sebagai bentuk kepedulian terhadap almamater, Alumni MAN Batumandi Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang tergabung dalam Ikatan Alumni MAN Batu Mandi ( IKALMAB ) memberikan bantuan beasiswa kepada lulusan terbaik MAN Batu Mandi dan Ponpes Buya H. Khaidir bertempat di aula MAN Batu Mandi.

“Siswi yang mendapatkan beasiswa tersebut adalah Wahyuni Yunanda Azmi Jurusan Agama dan Widiawati Jurusan IPA,” ungkap Suwardi, S. Ag, Sekretaris IKALMAB, Rabu (18/7).

Menurutnya, kegiatan pemberian beasiswa yang pertama dilakukan oleh Ikatan Alumni, walaupun baru dua orang yang bisa dibantu, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat ditingkatkan lagi.

Pada kesempatan tersebut pengurus Alumni yang diwakili oleh Suwardi, S. Ag menghimbau kepada seluruh Alumni MAN Batu Mandi untuk bersama-sama membangun dan membesarkan MAN Batu Mandi.

“Selama 3 tahun menuntut ilmu, sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik bagi almamater kita, baik berupa sumbangan fikiran, tenaga maupun materil,” tuturnya.

Hal itu dibuktikan, pada hari Sabtu(14/7), penyerahan beasiswa tersebut juga dihadiri oleh ketua Komite MAN Batu Mandi Asril Khaidir, BA, Kepala dan Wakil Kepala serta Majelis Guru MAN Batu Mandi.

“Untuk meningkatkan Silaturahmi sesama Alumni dan juga dengan segenap civitas akademika MAN Batumandi, pada hari Kamis/23 Agustus 2012 akan diadakan Reuni Akbar dan Halal bi Halal di Aula MAN Batu Mandi Tilatang Kamang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilaksanakan pemilihan Pengurus Ikatan Alumni MAN Batu Mandi ( IKALMAB ) periode 2012-2015. Oleh karena itu kehadiran seluruh Alumni MAN Batu Mandi sangat diharapkan pada acara tersebut. | SH/UCI

W ART AW AN ARTA PROFESIONAL TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto, Syahrul Hamidi Koto,

kebijakan pusat dan daerah.

“Rencana Aksi Daerah ini, akan kita gunakan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) dan renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Agam, dimana dibuktikan dengan telah di dilaksanakan Workshop RAD AMPL kemaren bertempat di Aula Dinkes Agam,” ungkap Bidang Sosbud di BAPEDA Agam, Nisti-

wandi SIP MM, Jumat (13/7).

Menurutnya, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memuat isi dokumen, ruang lingkup RAD AMPL, cakupan target dan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten, permasalahan dan tantangan Kabupaten Agam, tujuan, sasaran dan program prioritas AMPL tersebut, yang dihadiri oleh anggota Pokja AMPL beserta stake holder terkait.

Selain itu, juga diadakan sesi diskusi dengan para peserta, melalui sasaran yang ingin dituju salah satunya adalah meningkatkan cakupan penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari 71 persen menjadi 85 persen Sementara, fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa, dalam merubah perilaku masyarakat tidak semudah membalikkan telapak ta-

ngan, dan hal itu butuh waktu serta pemantauan dan pengawasan yang berkesinambungan.

Sedangkan, yang terjadi selama ini bahwa dari berbagai program yang diterapkan di tengah masyarakat, pengawasan dan pengendaliannya masih kurang terpantau sehingga masyarakat yang pada awalnya sudah berada pada tatanan yang baik, akan tetapi karena

kurangnya pengawasan dalam menjaga kesinambungan program, perilaku yang sudah baik, dapat kembali ke perilaku awal yang kurang baik.

“Menyikapi hal ini, diminta komponen terkait, agar dapat melakukan pembinaan guna menjaga kelangsungan program sehingga dapat terimplementasikan dan berkelanjutan dengan baik di masyarakat,” harapnya. | SH/Uci

Pemkab Agam Lakukan Pencegahan Hama Wereng Areal pertanian di Kenagarian Lubuk Basung terserang hama wereng coklat seluas 23 ha.

Sedangkan yang terancam hama seluas 138,00 ha.

Agam, Trans – Pemerintah Kabu-

paten Agam melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Agam lakukan tindakan pengendalian terhadap lahan yang terkena hama wereng yang menyerang lahan pertanian masyarakat yang ada di Lubuk Basung.

“Kami sudah lakukan langkahlangkah pencegahan terhadap hama wereng yang sedang melanda lahan pertanian masyarakat yang ada diLubuk Basung,” kata Ir Andry MM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Agam, didampingi I Nyo-

man Gede Kabid Tanaman Pangan Holtikultura, Kamis (12/7).

Tindakan pengendalian yang sudah diambil dalam mencegah terjadinya perluasan serangan hama wereng coklat yang menyerang dengan cara untuk bantuan langsung (BLBU) pendukung SL-PTT padi tahun 2012 seluruh benih yang diusulkan diluar Varitas padi PB42 yang peka terhadap serangan wereng di Kecamatan Lubuk Basung, untuk tindakan preventif.

Selain melakukan gerakan pengendalian organisme pengganggu

tanaman di tingkat kecamatan yang terkena hama wereng coklat, juga dilakukan tindakan pencegahan dengan cara menyemprotkan pestisida Aplaud, Mipcindo 50 wp pada areal terserang dan areal terancam hama.

Penyemprotan yang dilakukan untuk pencegahan secara langsung ke areal yang terkena dan areal yang terancam dilakukan di daerah Batu Palano, Manggis dan Mato Aia Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Sebelumnya areal pertanian yang ada di Kenagarian Lubuk Basung

Mentri Kominfo RI Resmikan Proyek Bantuan Satu Untuk Negeri TVOne Agam, Trans - Mentri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia Ir. Tifatul Sembiring meresmikan Proyek TvOne Satu Untuk Negeri di Mesjid Al Karim Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tj.Raya, Jumat (13/7).

Tifatul Sembiring memberikan dalam sambutannya mengatakan, dalam mesjid ada orang yang membersihkan diri dan Allh,SWT menyukai orang yang bersih jadi jadilah orang yang bersih.

“Seperti pembangunan Mesjid AlKarim di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya ini, selesainya pembangunan mesjid ini bisa terwujud karena adanya persatuan, kesatuan dan rasa peduli dengan sesama dari segala elemen yang ada di muka bumi ini,” ungkap Tifatul.

Tifatul berpesan dengan adanya mesjid Al-Karim yang telah di bangun melalui Yayasan Satu Untuk Negeri TVOne, jagalah dan kembangkanlah yang baik disini.

Sementara itu Bupati Agam Indra Catri Dt.Malako Nan Putiah mengatakan, akhirnya semua mimpi saudara-saudara muslimin jamaah Mesjid Al-Karim ini terwujud. Mesjid ini selesai dan terbangun dengan megahnya, sehingga bisa untuk beraktivitas yang baik, berkumpul untuk menyelesaikan perselisi-

Tifatul Sembiring menekan Prasasti tanda diresmikan Proyek Satu Negeri TVOne di Nagari Koto Kaciak Kec. Tj. Raya

FOTO | SY

han, permasalahan bukan saja untuk beribadah tapi segala aktivitas yang baik, manfaatkanlah itu sebaik mungkin.

Karni Ilyas selaku Direktur TVOne sekaligus pengawas di Yayasan Satu Untuk Negeri mengatakan, pembangunan mesjid ini dan lainnya bisa terwujud berkat sumbangan dari pemirsa TVOne yang berjumlah 61 milyar rupiah saat ini telah membangun bermacam fasilitas untuk masyarakat banyak.

“Tapi untuk pembangunan Mesjid AlKarim ini sendiri dananya berjumlah 7,9 milyar rupiah,” ungkapnya.

Karni Ilyas berpesan dengan telah terbangunnya Mesjid AL-Karim ini makmurkanlah mesjid ini sebaik mungkin agar benar-benar bermanfaat semua sumbangan dari pemirsa dan punya arti.

Teja selaku Pengurus Mesjid Al-Karim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa TVOne atas sumbangannya bisa terbangunnya mesjid ini dan merasa bangga serta senang akhirnya mesjid ini bisa selesai bangunnya dengan megah, kami akan memanfatkan sebaik mungkin dan memanfaatkannya serta menjaga dengan baik. | SH/Uci

Tifatul Sembiring Khatib & Imam Pertama Di Mesjid Al-Karim Kecamatan Tanjung Raya Agam, Trans - Mentri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia Ir.Tifatul Sembiring menjadi Khatib dan Imam Pertama pada Shalat Jumat di Mesjid Al Karim Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tj.Raya, Jumat (13/ 7).

Tifatul Sembiring dalam ceramahnya mengatakan, untuk menyambut Bulan Ramadhan yang merupakan Bulan Suci bagi umat muslim hendaklah bersihkan-

lah diri dari segalanya sehingga tenang dalam menjalankan ibadah puasa nantinya.

Tifatul juga mengingatkan setelah membersihkan diri untuk menjalankan ibadah puasa nanti saat menjalankan puasa untuk menjaga segala godaan yang datang menghampiri sehingga bisa menikmati ibadah dalam berpuasa.

“Jagalah selalu diri dari segala godaan terutama hawa nafsu karena hal

itu yang bisa menjerumuskan kita untuk datangi kubangan dosa, seandainya kita bisa menahan diri dari apapun yang bisa mendatangkan dosa maka kenikmatan surga akan bisa kita rasakan,” ungkap Tifatul.

Tifatul berpesan jagalah diri selalu dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, SWT niscaya surga akan bisa kita rasakan nantinya, tutupnya. | SH/Uci

terserang hama wereng coklat seluas 23 ha dengan rincian 1,75 Ha serangan berat, 4,25 Ha serangan sedang, 17.00 Ha serangan ringan, sedangkan yang terancam hama seluas 138,00 Ha. Padi yang terserang umumnya padi varitas lokal yang memang rentan terhadap serangan hama wereng coklat dengan istilah (Nilaparvata Lugens), penyebabnya yaitu penggunaan pestisida yang melanggar kaidah pengendalian hama wereng terpadu, yang tepat jenis, serta tepat dosis dan tepat waktu aplikasi. | SH/Uci

Penilaian Keluarga Sakinah Teladan Sebagai Program Unggulan Kemenag Agam, Trans - Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan Program Unggulan Kementrian Agama (Kemenag) dalam pembinaan terhadap umatnya.

Hal itu diungkapkan oleh Drs H Asra Faber MM, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Agam dalam sambutannya acara Penilaian Tim Keluarga Sakinah Teladan di Kediaman Rumah H.Marthala Nagari Padang Laweh Kecamatan sungai Pua, Rabu (7/7).

Asra Faber menambahkan Pembinaan Umat melalui penilaian keluarga sakinah teladan ini dimulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat kecamatan sampai nanti penilaian di tingkat nasional, ungkapnya.

Selain meraih prestasi ada juga nilai dakwah dalam membangun umat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, ungkap Asra Faber.

Sesuai Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agam Kabupaten Agam Nomor kd.06/1/ KPTS/410/2012 tentang Penetapan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Agam tahun 2012 keluarga H.Marthala berserta istri Hj Rosma yang berdomisili di Nagari Padang Laweh Kecamatan Se.Pua terpilih mewakili Kabupaten agam sebagai Keluarga Sakinah Teladan.

“Selanjutnya akan ke tingkat Propinsi dengan nilai 815, karena telah berhasil menyisihkan 2 keluarga sakinah lainnya yaitu H.Syoruddin berserta Hj.Asmarna Ma’at di Kecamatan Kamang Magek sebagai Juara II dengan nilai 810 dan kerluarga H.Thahruddin berserta Hj.Nurmatias dari Kecamatan Tanjung Raya dengan

FOTO | SY

H. Marthala, keluarga sakinah.

nilai 800,” ungkap Asra Faber.

Menurut Asra Faber, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh para peserta pada ajang ini, diantaranya Performa, Kompetensi Kepribadian dimana keluarga berkarakter layak untuk menjadi contoh, hal ini dibuktikan dengan riwayat hidup keluarga.

“Indikator selanjutnya kemampuan memanage keluarga, peranannya dalam masyarakat dan yang lebih utama adalah setelah terpilih menjadi juara keluarga Sakinah, harus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari – hari secara kontinyu,” imbuh Asra Faber.

Asra Faber menambahkan kedatangan tim Penilai hari itu adalah untuk melakukan uji publik atas kredibilitas peserta.

Sementara itu Marzuki selaku ketua Tim Penilai mewakili 5 orang rekannya menyampaikan pemilihan keluarga sakinah teladan ini merupakan motivasi untuk mewujudkan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material secara seimbang menuju masyarakat madani. | SH/Uci

Pemkab Agam Peringati 4 Hari Penting Dalam Upacara Bendera Agam, Trans - Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Lubuk Basung ke-19 sebagai Ibukota Kabupaten Agam, Hari Keluarga Nasional ke XIX Tingkat Kabupaten Agam, Hari Lanjut Usia dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diselenggarakan upacara bendera yang diadakan di Halaman Kantor Bupati Agam berlangsung Khidmat, Kamis (19/7).

Upacara diikuti oleh pelajar SMP dan SMA se-Lubuk Basung, Pegawai Pemerintah Kabupaten Agam, Polisi, TN dan para atlit berprestasi Kabupaten Agam.

Bupati Agam sebagai Inspektur Upacara menyampaikan sambutannya, Sudah 19 tahun berlalu kepindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Bausngsejak 19 Juli 1993.

“Saat ini kota Lubuk Basung kalau diibaratkan seorang manusia sudah berusia beran-

jak mulai dewasa yang akan menatap masa depan lebih baik,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, dari rentang 19 tahun ini secara bertahap Kota Lubuk Basung sudah dapat dibenahi dengan berbagai program kegiatan pembangunan seperti Sport Center yang merupakan lapangan sepak bola yang megah berukuran nasional, Gedung DPRD Kabupaten Agam yang representatif untuk rapat-rapat para wakil rakyat.

Selain itu melakukan pembangunan Gelanggang Olah Raga Rang Agam serta 2 unit lapangan basket, pembanguna junction atau tugu selamat datang di Kota Lubuk Basung, pembangunan perumahan rakyat untuk para PNS serta masyarakat, pembangunan objek wisata masyarakat, peningkatan sarana prasarana jalan Kota Lubuk Basung dari aspal Lapen menjadi aspal hotmix, dan pembangunan Pasar Inpres

FOTO | SY

Bupati Agam Irup dalam Upacara Bendera Peringati hari besar di Halaman Kantor Bupati Agam.

Padang Baru.

“Menariknya, ada pembangunan Perguruan Tinggi Stikes Ceria Buana yang merupakan perguruan di bidang kesehatan yang dibangun oleh tokoh masyarakat Lubuk Basung,” ungkapnya.

Ke depan, kata bupati, akan

dibangun lagi sebuah gedung pertemuan yang representatif untuk acara-acara resmi dan seremonial yang dapat digunakan baik pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Agam.

“Kita juga akan menata kembali jalan-jalan lingkar dan

pusat-pusat perekonomian di Kota Lubuk Basung ini untuk mempermudah akses transportasi masyarakat,” ujarnya.

Bupati berharap peringatan HUT Ibu Kota Lubuk Basung kali ini akan membuat semangat masyarkat kota semakin tinggi dalam mendukung pembangunan serta akan membuat Kota Lubuk Basung semakin indah, masyarakat peduli lingkungan bersih dan sehat.

Dengan Peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-19 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang sangat penting dan strategis serta besar artinya untuk meningkatkan komitmen bersama dari berbagai elemen masyarakat.

Melalui Peringatan Hari Lanjut Usia sebagai tangung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan pada lanjut usia, maka dilaksanakan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dalam bentuk bantuan dana yang diperuntuk-

kan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan pada tahun 2012 ini Kabupaten Agam telah melayani 122 orang dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama satu tahun.

Mengenai Hari Lingkungan Hidup tingkat Nasional yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2012, Pemerintah Kabupaten Agam telah melaksanakan program penghijauan melalui kegiatan Agam Menyemai yang dilaksanakan secara terus menerus selama hampir 2 tahun telah menanam hampir 2 juta pohon serta 1 juta bibit yang manfaatnya bukan saja untuk pelestarian lingkungan hidup juga memperkuat ekonomi masyarakat.

Di akhir acara dibagikan beberapa penghargaan seperti Kader Pemberdayaan terbaik yang diraih oleh Heri Suparayitno daerah Anak Aia Kumayan Lubuk Basung, Efrianto Batang Piarau Lubuk Basung, Darna Witri Ujung Padang Lu-

buk Basung, penyerahan Kader Teknis terbaik diraih oleh Edi Syahrial Balai Ahad Lubuk Basung, Yasril Y Padang Tongga Lubuk Basung dan Syafri Siguhung Lubuk Basung.

Diserahkan juga Bantuan untuk siswa kurang mampu untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2012 untuk 21 orang sebesar Rp72 juta, masing-masing mendapat 3 juta, 4 juta dan 5 juta baik melalui jalur undangan maupun SNMPTN 2012.

Acara dimeriahkan oleh atraksi oleh para Taekwondo Kabupaten Agam yang telah torehkan prestasi menaikkan nama Kabupaten Agam di tingkat Nasional.

Selanjutnya ditutup dengan iringan Jamba yang dibawa oleh para ibu-ibu SKPD se-Kabupaten Agam dan diiringi oleh tarian piring dan tambua tansa, serta dilanjutkan makan berjamba bersama di halaman kantor Bupati Agam. | SH/Uci

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 12

TRANS SUMBAR

NO. 251. TH XIII SENIN, 30 JULI - 12 AGUSTUS 2012

Agam Ikuti Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit Wilayah Indonesia Barat Agam, Trans – Tujuh orang putra Agam Kabupaten Agam mengikuti Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilik Wilayah Indonesia Barat, selama lima hari pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2012.

“Tujuan dilaksanakannya Diklat tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan calon anggota TPAK Jabatan Fungsional Penilik,” ungkap Yunaidi S. Kabid PNF pada Disdikpora Agam, Rabu (18/7).

Di sisi lain, Kepala Balai Pengem-

bangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPAUDNI) Regional I Medan, diwakili Kasubag Tata Usaha Drs. Iwan Syafei, menutup secara resmi Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilik Wilayah Indonesia Barat, ditutup secara resmi yang berlangsung, 14 s.d 18 Juli 2012, di Hotel Grand Antares Medan, Selasa (17/7) di Medan.

Iwan Syafei dalam sambutannya mengatakan bahwa kepada penilik, BKD dan Penilik yang telah me-

ngikuti Diklat selama lima hari agar dapat mengembangkan program kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Selain kegiatan rutin pendidikan nonformal yang katanya dipandang sebelah mata agar dapat terus dikembangkan dan terus disosialisasikan ke masyarakat luas.

Disampaikan juga kepada BKD yang di daerah, agar dapat memperhatikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menangani kegiatan PNF agar ditingkatkan. Kepada Penilik tetap mengembangkan program pendidikan nonformal sebagai peng-

ganti, penambah dan pelanjut bagi warga masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Medilina Tampubolon, SH,M.Pd sebagai Kasi Pendidik Subdit PTK Dikmas, yang juga selaku panitia menambahkan bahwa peserta Bintek Diklat PAK Penilik yang berjumlah 140 orang dapat melaksanakan tugas dan pelatihan dengan sebaikbaiknya.

Kepada peserta yang lulus Diklat calon Tim PAK Jabatan Fungsional Penilik, akan diberikan sertifikat, sebagai tanda berhak menilai

angka kredit penilik dengan baik.

Mudahkan urusan para penilik terutama yang melaksanakan tugas dilapangan.

Sebelum pengarahan, juga diberikan sepatah kata dari peserta, yang merasa cukup senang dan gembira dengan program pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPTK PAUDNI Ditjen PAUDNI, dan akan mengembangkan materi yang diterima di lapangan dengan sebaiknya.

Nara sumber selama Diklat calon Tim Penilai Angka Kredit Jaba-

Gelar Festival Internasional Dragon Boat Malam Hari:

ekonomi

Walikota Padang Dapat Penghargaan Indonesia Book Of Records Festival Internasional Dragon Boat malam hari diikuti sebanyak 45 tim, yakni 11 tim luar negeri, 19 tim dalam negeri, dan 15 tim antar kesatuan TNI/ Polri, dengan dukungan 1.306 pendayung.

Padang, Trans - Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si mendapat penghargaan dari Indonesia Book Of Record, karena suk-

ses melaksanakan Festival Internasional Dragon Boat malam hari, yang digelar selama 3 hari di kawasan Banjir Kanal GOR. H. Agus Salim Padang, 12 sampai 15 Juli 2012.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh I.B.O.R Presiden Indonesia Book Of Records Paul Wlenarto kepada Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si diwakili Wawako Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP, di Arena Festival Internasional Dragon Boat, Sabtu malam (14/7).

Penyerahan penghargaan itu dihadiri Ketua Pelaksana Dragon Boat H. Ali Basar, MM, pimpinan perusahaan, perbankan, SKPD, insan olahraga dayung dan ratusan masyarakat.

Selain walikota, Prof. Eri Berlian, PT Semen Padang, PT. HM. Sampoerna dan Bank Nagari juga mendapat penghargaan atas dedikasi dan partisipasinya secara terus menerus mendukung even in-

ternasional itu selama 10 tahun.

Penampilan peserta pada lomba dragon boat malam tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat di sepanjang Banjir Kanal. Sorak sorai masyarakat sebagai ungkapan rasa gembira menggema di kawasan itu.

“Ada suguhan kembang api, yang mengiasi langit Kota Padang berwarni-warni malam minggu tersebut dan penampilan telongtelong di sepanjang banjir kanal yang dibawa olah para camat,” ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos. Pada festival tersebut sebanyak 45 tim ambil bagian, yaitu 11 tim luar negeri, 19 tim dalam negeri dan 15 tim antar kesatuan TNI/Polri, dengan dukungan 1.306 pendayung ambil bagian. Penyelenggaraan tahun ini jauh lebih sukses dan meriah. Untuk itu pantas mendapat penghargaan dari Indonesia Book Of Record.

Walikota Padang Fauzi Bahar

melalui Wawako H. Mahyeldi sebagai penggagas dan penyelenggara kegiatan olahraga/Festival Dragon Boat/Perahu Naga sejak 10 tahun lalu, dan kegiatan malam hari sangat bangga dan berharap festival ini terus berkesinambungan tiap tahun. Karena banyak memberikan dampak positifnya.

“Penghargaan tersebut adalah untuk seluruh warga kota Padang, makanya kita wajar mendukung terus kegiatan ini setiap tahun dan mengembangkannya kearah yang lebih baik,” ujarnya.

Presiden Indonesia Book Of Record Paul Wlenarto mengatakan, Festival Dragon Boat merupakan bagian dari perjalanan menuju pembinaan olahraga dayung yang menitikberatkan pada prestasi olahraga dayung.

“Olahraga senantiasa memberi ruang kepada masyarakat sebagai media bagi peningkatan harkat dan martabat serta keharmonisan bangsa. Dengan demiki-

an proses pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan menjadi penting untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai salah satu media yang sangat ideal untuk merefleksikan hasil pembinaan olahraga dayung, festival dragon boat diharapkan dapat memberikan kontribusi dan image positif terhadap peningkatan prestasi olahraga dayung nasional dan internasional.

“Kebanggaan ini perlu ditingkatkan dengan standar pengelolaan kompetisi yang baik dan merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk menghargai olahraga, bangsa dan negaranya,” tegas Paul.

Makanya, kata Paul menambahkan, Indonesia Book Of Record mencatatnya sebagai kegiatan terbesar di Indonesia dengan kriteria peserta paling banyak (1.306) dan dilaksanakan sampai malam hari dan terselenggara dengan sukses. | Amir Husin Koto

Podsi Lamps Pontianak Juara Umum, Antar Negara Dijuarai Tim Macau Padang, Trans - Alek besar tahunan di Kota Padang berakhir.

Tim Podsi Camp Pontianak keluar sebagai Juara Umum Festival Internasional Dragon Boat Tahun 2012, yang digelar selama 3 hari sampai malam, dari 12 sampai 15 Juli 2012, di Banjir Kanal Komplek GOR H. Agus Salim Padang, Minggu (15/7).

Kegiatannya ditutup secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diwakili Dirjen Kelautan Laksda (Purn) Syahrin Abdurrahmim.

Even ini juga mendapat penghargaan dari Indonesia Book Of Record, yang diserahkan oleh Presiden Indonesia Book Of Record Paul Wienarto, Malam Minggu (14/7), kepada Walikota Padang Fauzi Bahar, yang diwakili penerimannya oleh Wawako Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Sp. Penutupan dihadiri Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si, Wawako H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Sekda Padang Ir. H. Emzalmi, M. Si, Danlantamal II Padang, Danrem 032 WB, Muspida Prov.

Sumbar dan Kota Padang, PB Podsi Ir. Budiman Setiawan, Pimpinan SKPD, pejabat sipil dan militer, Ketua Pelaksana H. Ali Basar, SH, MM, para pimpinan perusahaan pendukung dana, perbankan, PT Semen dan yang lainnya.

Adapun hasil lengkapnya yaitu, untuk 12 antar kesatuan keluar sebagai Juara I, II, III dan IV masing- masing Tim Army Philipine, Marwiltim Surabaya, Dolpin

FOTO | HMS

Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wako Padang menyerahan Piala kepada para pemenang.

Marinir Jakarta dan Satlintamil Jakarta.

Untuk 22 pendayung putra juara I, II, III dan IV yaitu Tim Lams Pontianak , Jambi (Kabupaten Tebo), Marwiltim Surabaya, Dolphin Marinir Jakarta. Untuk 12 pendayung putri juara I, II, III dan IV yaitu, Tim Podsi Sumatera Barat, Papua Barat, Macau Dragon Boat Association dan Pekanbaru (SMAN Olahraga).

Untuk 22 Mix juara I, II, III dan IV, yaitu Papua Barat, Podsi Sumatera Barat, Pekanbaru

(SMAN Olahraga) dan Macau Dragon Boat Association). Untuk 12 pendayung putra juara I, II, III dan IV yaitu, Tim Lamps Pontianak, Podsi Jakarta, Jambi (Kabupaten Tebol) dan Kalimantan Timur.

Untuk 12 mix juara I, II, III dan IV yaitu, Podsi Jakrta, Podsi Sumatera Barat, Macau Dragon Boat Association, dan Pekanbaru (SMAN Olahraga). Sedangkan untuk antar bangsa juara I, II dan III yaitu, Tim Macau Dragon Boat Association, Polisi Malaysia dan

Combadia NDB Team.

Kepada peserta diberikan piala, medali dan hadiah berupa uang kontan senilai Rp150 Juta untuk seluruh pemenang lomba.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI diwakili Dirjen Kelautan Syahrin Abdurrahim memberikan apresiasi kepada Pemko Padang atas penyelenggaraan even ini yang sudah terlaksana sebanyak 10 kali. Ini even besar yang betulbetul memberikan dampak positif, baik bagi perkembangan olahraga dayung, maupun peningkatan

ekonomi masyarakat.

Festival ini sudah sudah mendunia, untuk itu ia berharap agar kegiatan ini dilaksanakan dan dikembangkan terus dimasa mendatang, karena juga sangat ampuh untuk pembinaan para atlit sejak dini, bahkan sampai mencari pengalaman bertanding di dunia internasional.

Selain itu yang tak kalah pentingnya juga untuk memupuk terus masyarakat mencintai bahari, karena dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut dan perairan.

Walikota Padang Fauzi Bahar sangat puas dan bangga atas penyelengaraan Festival Internasional Dragon Boat ke 10 tahun ini yang dinilai sangat sukses.

Sukses dari jumlah peserta dan penyelenggaraannya hampir tidak ada cacat, semua berjalan mulus.

Jumlah peserta luar dan dalam negeri mencapai 45 tim, dengan jumlah pendayung 1.306 orang.

Masyarakat sangat antusias menyaksikannya setiap hari, bahkan sampai larut malam. Tidak hanya terhibur, masyarakat juga sangat terbantu dari segi menambahan penghasilannya. “Saya bangga dan puas,” tegas Fauzi Bahar.

Bahkan dengan even ini dunia pariwisata Kota Padang dan Sumatera Barat semakin menggeliat, otomatis menambah kunjungan wisata mancanegara dan lokal. Ia berharap agar biro- biro perjalanan membuat kalender rutin untuk kunjungan wisata ke Padang. | Amir Husin Koto

Yulia Vanesa Dirujuk ke RSU M Djamil

Terharu Setelah Baca Koran, Mahyeldi Serahkan Bantuan Padang, Trans - Hasil diagnosa dokter Vanesa seorang bayi perempuan berusia 1,5 tahun kemungkinan menderita tumor ganas di matanya, dan perlu segera ditindak lanjuti agar kejelasan penyakit vanesa bisa dianalisis dan diberi pengobatan.

Karena keterbatasan biaya Vanesa yang bersama ibunya Yasmiati tinggal menumpang di rumah Maryeni di Jalan Tunggang RT 04/RW 04 No. 44, Kelurahan Pasar Ambacang Padang tidak bisa berbuat apa-apa.

Setelah memperoleh informasi, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Fridawati A

Boer mengunjungi Vanesa karena ingin mengetahui kondisi kesehatan Vanesa secara langsung.

“Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa yang telah menginformasikan keadaan Vanesa, dan tidak hanya itu, saya juga sangat mengapresiasi pemberitaanpemberitaan di media massa yang telah menginformasikan kondisi rill Kota Padang,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, melalui Jamkeskin yang dimiliki Vanesa, Pemko Padang akan bertanggung jawab secara penuh dengan kondisi penyakit yang diderita Vanesa hingga sembuh,

begitu pula dengan gizi buruk yang juga diderita Vanesa.

Di samping itu, Mahyeldi menyerahkan bantuan berupa sejumlah uang kepada Yasmiati untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan gizi bagi Vanesa.

Pada kesempatan yang sama, dr. Fridawati A Boer menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kartu Jamkeskin untuk memperhatikan batas waktu berlakunya kartu Jamkeskin, agar segera memperpanjang sebelum batas waktu berlaku kartu Jamkeskin tersebut habis demi kelancaran proses pelayanan dan pengobatan di Puskesmas atau Rumah Sakit. | Amir Husin Koto

tan Fungsional Penilik, berasal dari Kemendikbus, Akademisi, BKN, dan dari Tim TPAK pusat.

Tujuan dilaksanakannya diklat tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan calon anggota TPAK Jabatan Fungsional Penilik.

Kabupaten Agam diikuti 7 peserta, yaitu Yunaidi.S,S.Pd.M.Pd, Kabid PNF Afriza,S.Pd,MM, Kasubag Umum Disdikpora, dari Penilik, Edianer, S.Pd Hendra, S.Pd, Edimarosa, S.Pd, dan Caming A Radjab. | SH/Uci

FOTO | HMS

Wawako menyerahkan bantuan kepada Yulia.

30 Stand SKPD Menjadi Daya Tarik Agam, Trans - 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Agam Sumatera Barat, turut berpartisipasi memeriahkan pameran pembangunan. Kegiatan dalam rangka ulang tahun kepindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung yang ke-19.

“Berbagai atraksi kesenian dan 30 stan pameran menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di lokasi tersebut yang bertempat di lapangan sepak bola komplek Gor Rang Agam,” ungkap Kepala Badan Kesbanglinmas Rahman SIP, Ketua Pelaksana Pameran Agam Media Center, Kamis (11/7/ 2012).

Selain itu, Drs. Fauzir Kadisdikpora Agam menambahkan, berbagai penampilan maupun bermacam kreasi hasil pembangunan pendidikan diantaranya display data pendidikan dengan konsep Wall Chart dan display screen digital menggunakan teknologi informasi, “Kita juga menurunkan SMA Negeri 2 Lubuk Basung dengan penampilan produk daur ulang yang berkonsep Adiwiyata,” katanya.

Selanjutnya, yang tak kalah penting SMK Negeri 2 Lubuk Basung menampilkan icon sekolahnya melon unggul yang ditanam di lokasi sekolahnya juga ditampilkan di standnya engine stand EFI dan lainnya, tidak ketinggalan SMK Bougenvile meramaikan stand Disdikpora Agam.

Berdirinya berbagai stan di lingkungan SKPD yang memotivasi stafnya hingga dini hari saat mendirikan tenda sehingga semua bersemangat bekerjasama saling bahu menbahu hingga selesainya penataan stand saat ayam telah berkokok.

Kadisdikpora menghimbau kepada seluruh warga pendidikan di Kabupaten Agam dan masyarakat luas untuk beramai-ramai mengunjungi pameran tersebut.

Meskipun lokasi stand berada di tempat yang baru, namun dapat menyuguhkan sesuatu yang berbeda dimana para pengunjung dapat menggunakan fasilitas internet area secara gratis yang telah difasilitasi oleh Seksi Teknologi Informasi Disdikpora Agam.

Di samping itu berdirinya layar lebar menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung pameran yang berlangsung hingga 19 Juli mendatang.

Hingga hari ke 3 pantauan reporter stand Disdikpora Agam ramai dikunjungi dan mendapat apresiasi positif dari para pengunjung dari berbagai kalangan di Kota Lubuk Basung. | SH/Uci

Pameran Upaya Tingkatkan Potensi Daerah Agam, Trans - Pameran Pembangunan dalam rangka ulang tahun kepindahan Ibukota Kabupaten Agam ke Lubuk Basung yang ke-19, yang dilaksanakan, di lapangan sepak bola komplek Gor Rang Agam bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan potensi daerah.

“Pameran pembangunan tersebut, diharapkan produk daerah dapat diperkenalkan pada masyarakat luas, baik dari warga Agam sendiri maupun Daerah Luar Agam,” ungkap Kepala Badan Kesbanglinmas Rahman, SIP selaku Ketua Pelaksana, Kamis (11/7).

Apalagi pameran pembangunan tersebut bersamaan dengan dalam rangka ulang tahun kepindahan Ibukota Kabupaten Agam ke Lubuk Basung yang ke-19, sehingga akan banyak dikunjungi masyarakat, katanya.

“Melalui pameran bukan saja akan menambah pendapatan daerah, tetapi juga menarik investasi masuk ke daerah ini terutama memperkenalkan produk anak nagari yang terus meningkat,” tambahnya.

Namun, lanjutnya, tidak kalah pentingnya melalui pameran itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke daerah ini karena ini merupakan moment dan hari yang baik yaitu dalam menyambut hari puasa beberapa hari lagi.

“Daerah Agam ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Karena itu, melalui pameran tersebut diharapkan potensi daerah tersebut terus digali, pameran yang juga diikuti berbagai peserta tersebut, dapat menambah pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan asli daerahnya. tambahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pameran pembangunan memiliki Potensi di pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya, juga kita tonjolkan. selain itu, perusahaan swasta dan masyarakat juga ikut ambil bagian dalam pameran ini.

Dalam pameran itu, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Agam akan mengekspos hasil pembangunan selama satu tahun ke belakang. Jadi semua kemajuan dan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan kita laksanakan, diinformasikan dalam pameran itu.

Masyarakat Kabupaten Agam diharapkan bisa memanfaatkan pameran pembangunan sebagai ladang informasi mengenai kemajuan pembangunan di kabupaten ini. “Kami juga berharap pameran nanti bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam,” ungkapnya. | SH/Uci

KEBERSAMAAN DENGAN ANAK YATIM & KAUM DUAFA Kebersamaan! Inilah yang selalu diwujudkan oleh jajaran pengurus Nasional Corruption Watch (NCW) dan pengasuh Koran Transaksi dalam memaknai bulan suci Ramadhan 1433 H/2012, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

S

abtu (28/7), dari pukul 16.00 sampai 18.30 Wib, sejumlah jajaran pengu rus NCW dan awak Koran Transaksi berbaur dengan anak-anak yatim dan kaum duafa, di halaman Kantor Redaksi Koran Transaksi, Jalan Teratai 3 Blok I 3 No. 23, Taman Modern, Pulogebang, Jakarta Timur.

Ditingkahi sejuknya udara sore yang berhembus sambil menanti berbuka puasa, anak-anak yatim dan kaum dhuafa dijadikan sebagai tamu istimewa. Sambil duduk bersama di terpal warna biru yang

lebar. Mereka disapa dengan santun, sebelum disantuni satu persatu.

Sekitar 200 orang anak yatim dan kaum dhuafa itu terlihat ceria menunggu acara dimulai. Tak lama berselang, Muirapuama Band menghibur dengan melantunkan lagu-lagu religi.

Acara sesungguhnya pun dimulai. “Kami, dengan dukungan para donatur, ingin berbagi doa dan keceriaan agar anak-adik-adik semua tidak ada yang merasa kurang di tengah suasana Ramadhan,” demikian Ketua Umum NCW, Drs Syaiful Nazar, yang juga Pemimpin Umum Koran Transaksi, memulai sambutannya.

Waktu terus berjalan, jarum jam sudah menunjukkan pukul 17.20 Wib, kolak dan nasi bungkus yang dipesan sejak pagi hari belum juga sampai di tempat acara. Pikiran Syaiful pun mulai berkecamuk.

“Orang yang ditugaskan membawa kolak dan nasi, terjebak di Kranji,

Kota Bekasi,” ujarnya coba menenangkan anak-anak yang pakai kerudung dan peci.

Mencoba menenangkan diri sendiri, Syaiful kemudian berkata, “Sebuah kebahagiaan sejati bagi kami adalah buah dari memberikan sumbangsih manfaat bagi kebahagiaan banyak orang. Berbagi kebahagiaan ini selain bertujuan membesarkan hati adik-adik, adalah agar adik-adik selalu rajin belajar dan tidak merasa rendah diri.”

Kolak dan nasi yang ditunggutunggu, belum juga tiba. Ustad Yudi yang memimpin anak-anak yatim dan kaum dhuafa pun memberikan tausyiah singkatnya sambil meminta anak-anak tertib. Dan, minuman kaleng bertulisan huruf Arab pun mulai dibagikan.

“Mari kita doakan shohibul bait, Syaiful Nazar, keluarga, rekanrekannya, dan para donatur yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan rejeki berlimpah dan amal baiknya dibalas Allah SWT,” tutur Ustad Yudi, sambil mengajak anak-anak menggemakan kalimatkalimat tasbih.

Tapi, kolak dan nasi belum juga sampai, 15 menit lagi buka puasa telah tiba. Atas permufakatan Syaiful dan Ustad Yudi, santunan pun dimulai dengan memanggil nama anak-anak satu persatu.

Disaksikan kandidat Walikota Bekasi Ismail Ibrahim, yang juga Ketua Dewan Pakar NCW, kain sarung, mukenah, sajadah dan uang

Rp 50.000,untuk setiap anak, mulai dibagikan.

Panggilan adzan menyerukan kebesaran Ilahi menggema.

Semua hadirin berbuka dengan minuman kaleng. Sementara Ustad Yudi terus memanggil nama anak-anak yang telah terdaftar rapih, agar segera mengambil santunan.

Alhasil, acara pemberian santunan berlangsung sampai pukul 18.30 Wib. Berbuka puasa dan makan bersama pun baru bisa dilaksanakan menjelang sholat Isya, tanpa ada komando lagi. Tetapi, gambaran kemeriahan dan hikmatnya berbagi di bulan Ramadhan terpancar dari wajah-wajah anak yatim dan kaum dhuafa yang bergembira.

Masya Allah, ketika suara imam masjid di sebelah kantor sudah terdengar untuk memimpin sholat tarawih, seorang anak kecil berbusana muslim datang lunglai bersama ibunya. “Pak, anak saya sakit. Kami terlambat datang, kami tinggal tidak jauh dari sini…,” tutur sang Ibu, dengan mimik menghibakan.

Tanpa basa-basi Syaiful langsung memberikan kolak, nasi, dan merogoh kantongnya untuk

tidak mengecewakan anak yang butuh perhatian itu. “Baik-baik ya, Nak,” tutur Syaiful kepada anak itu.

“Mudah-mudahan tahun depan para donator masih terus setia mendukung kegiatan seperti ini.

Semoga hikmah lailatul qodar dapat diterima hati kita semua,” imbuhnya, dengan rasa syukur di hadapan rekan-rekannya. | Ars