Metro
10
Kedepankan Komunikasi Jangan... Ia juga membenarkan memasang baliho ataupun reklame jenis apa saja, harus melalui prosedur, salah satunya izin kepada instansi terkait. Jangan asal memasang saja, karena ada tempat-tempat dan wilayah yang memang tidak diperkenankan untuk memasang reklame ataupun pemberitahuan sejenisnya. Demikian pula dalam melakukan penertiban, pemerintah juga sebaiknya memberi konfirmasi kepa-
da pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak terkesan ada penurunan baliho secara paksa. “Kita ini punya aturan. Jadi siapapun itu, harus berupaya untuk menegakkannya. Baik warga maupun pemerintah jangan sampai melakukan tindakan yang menimbulkan ketersinggungan. Ada baiknya komunikasikan lebih dahulu agar tidak muncul perpecahan,” kata Bahrun. Pria berkacamatan itu mengaku dalam waktu dekat akan mengundang KPU, Parpol dan Dispenda untuk membahas persoalan baliho. Dicari titik temunya agar tidak menimbulkan masalah. (fya)
Beby Minta Penomoran Diundur Aib... nya terungkap melalu saksi Jalil. Jalil adalah anggota panitia pengadaan barang, sekaligus kasubag evaluasi bagian penomoran di biro hukum. Menurutnya, pada tanggal 6 November 2008 lalu, dia didatangi terdakwa Beby Manuhutu. Kala itu, terdakwa menyodorkan dokumen untuk ditandatangani. Saat itu, Jalil hendak memeriksa dokumen tersebut. Namun ditolak terdakwa. Alasannya, dokumen tersebut sudah sesuai prosedur dan sudah ditandatangani pejabat-pejabat lainnya. Mendengar alasan itu, maka Jalil tidak kuasa menentang perkataan ketua panitia pengadaan mobil dinas tersebut. “Saya tanda tangan saja karena waktu itu Pak Beby langsung membuka-bukakan lembaran yang akan saya tanda tangani,” katanya. Pada saat itu juga, terdakwa meminta Jalil untuk memberikan nomor SK penunjukkan pengadaan mobil dinas. Tapi anehnya, terdakwa meminta nomor SK untuk pengeluaran tanggal 17 Juli 2008, bukan tanggal 6 November 2008. Jalil pun sempat mempertanyakan perihal tanggal tersebut pada terdakwa. Namun, terdakwa tetap mendorong Jalil untuk tanda tangan saja. Karena mengikuti permintaan itu, Jalil memberikan nomor 427A. Nomor tersebut dikeluarkan dengan alasan nomor surat yang diminta terdakwa sudah tidak ada. Sehingga, dia meminta nomor sesuai dengan tanggal 17 Juli 2008, dan untuk membedakannya maka Jalil menambahkan kode ‘A’ di belakang nomor itu. Namun begitu, Beby masih sempat berkelit. Keteran-
gan yang diberikan saksi tidak semua benar. Menurutnya, ia datang bukan tanggal 6 November 2008, tapi sebelum tanggal tersebut. Pengakuan saksi semua menyudutkan terdakwa. Misalnya dokumen, mereka tak membaca lagi karena langsung diperintah untuk tandatangan, termasuk tidak mengetahui tahapan pengadaan barang. (p3)
Kendari Pos | Rabu, 9 November 2011
Diolah tapi Perhatikan Dampaknya Dampak... pusat bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sultra menggelar dialog bersama Dinas Pertambangan, mahasiswa, wiraswasta maupun perwakilan pelajar SMU. Anggota DNPI pusat Widiatmi Sih Winanti menejelaskan, agenda pusat ini diselenggarakan diseluruh wilayah Indonesia. Tujuannya agar pemerintah maupun masyarakat bisa menyadari pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari berbagai bencana yang bisa mengancam kehidupan. “Kami memaparkan, tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Ini harus dilakukan terutama para generasi penerus bangsa agar mereka paham bisa hidup secara efisien,”katanya. Perubahan iklim yang sedang terjadi perlu disikapi dengan memperdalam pemahaman tentang proses kejadiannya secara ilmiah, baik penyebab maupun dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, dapat direncanakan upaya penyesuaian (adaptasi) dan pencegahannya (mitigasi). Strategi yang sifatnya terintegrasi setiap sektor sangatlah diperlukan. Bukan hanya di tingkat
pusat, tetapi terutama di tingkat daerah. Sebab berbagai dampak maupun upaya bisa saja terjadi. “Kalau kita berbicara tambang, memang sesuai aturan diolah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tapi, dalam pengelohannya tidak boleh berdampak pada masyarakat. Misalnya, pengaruh bagaimana kita menambang dengan rendah karbon atau, memperhatikan hutan gambut yang ada,”terangnya. Nara sumber lain Dosen Perikan Unhalu Dr La Ode Sabaruddin menerangkan, sisi monitoring kerusakan hutan akibat ulah pertambangan harus secara jeli. Terutama, reklamasi hutan sesuai aturan yang ada dalam Amdal. Pasalnya hutan sangat banyak mengandung air atau merupakan paru-paru dunia. “Sekarang hutan kita sudah banyak kubangan dan reklamasi tidak diadakan. Seharusnya, yang sudah berlubang itu ditanami baru pindah kelokasi lain. Saya curiga jangan sampai kontrak sudah selesai Sultra hanya mendapat kubangan. Memang, tambang itu anugerah Allah SWT untuk memajukan perekonomian. Tapi, harusnya diolah dengan memperhatikan dampaknya,”terangnya. (m1)