8
Kendari Pos | Senin 5 Juli 2010
Semester Pertama Kemenkes Habiskan 30 Persen Anggaran
Luna-Tari
Segera Susul Ariel Sebagai Tersangka
CUT TARI
TKI Desak Hong Kong Naikkan Upah Usul Revisi RUU lewat Serikat Pekerja Jakarta, KP Upaya organisasi buruh migran Indonesia di Hong Kong atau Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) pantas ditiru oleh rekan mereka sesama TKI di negara lain. Untuk mendapatkan kenaikan upah, mereka secara independen mengusulkan perubahan Undang-Undang Tentang Upah Minimun kepada pemerintah Hong Kong. Alih-alih menunggu pemerintah, mereka lebih mengutamakan langkah konkret melalui serikat pekerja. ”Kami sebagai pekerja rumah tangga asing justru tidak dimasukkan dalam RUU itu padahal dasar penyusunan RUU itu adalah untuk melindungi buruh dengan upah rendah, karena itu kami menuntut dengan tegas,” kata Ketua IMWU Sringatin ketika dihubungi dari Jakarta kemarin (4/7) Sringatin memaparkan, upah pekerja rumah tangga asing di Hong Kong rata-rata adalah HKD 3.580 (sekitar Rp 4,1 juta) per bulan, sedang untuk kategori pekerja berpenghasilan rendah Hong Kong sedikitnya menerima upah tidak kurang dari HKD 6.000 (sekitar Rp 6,9 juta) per bulan. Argumen pemerintah Hong Kong mengeluarkan pekerja rumahtangga asing dari RUU tersebut, menurut Sringatin, karena sulit melakukan penghitungan upah. Karena dalam RUU itu, upah dihitung berdasarkan hitungan jam. ”Nah, argumentasi pemerintah Hong Kong itu kami nilai berlebihan apalagi buruh migran asing kerap dikorbankan untuk menyelamatkan perekonomian Hong Kong tanpa adanya pengakuan terhadap mereka,” terang Sringatin. Dia mengemukakan, Dewan Legislatif Hong Kong pada 14 Juli 2010 akan memutuskan, apakah RUU tersebut dapat disahkan atau tidak. Untuk itu, IMWU akan terus menuntut dan menekan agar klausul tentang PRT asing dapat dimasukkan ke dalam RUU Upah Minimum di Hong Kong. ”Kami juga telah menggelar aksi dengan turun ke jalan bersama gerakan buruh Hong Kong pada 1 Juli lalu demi memeringati agenda tahunan kelompok prodemokrasi dalam memperingati hari kembalinya Hong Kong ke Tiongkok,” papar dia. Data pemerintah menyebutkan, jumlah TKI di Hong Kong
Baca TKI diHal. 7
Jakarta, KP Status saksi yang disandang artis Luna Maya dan Cut Tari dalam kasus video mesum dengan Ariel, tampaknya tak lama lagi bakal berubah. Polisi menngisyaratkan bahwa Luna dan Tari akan segera jadi tersangka kasus video porno. Rencananya, Polisi pekan depan akan segera menentukan status Luna dan Tari. Dari hasil serangkaian pemeriksaan, penyidik polisi sudah memiliki bukti cukup. ”Mungkin minggu depan ditentukan (status tersangka Luna dan Tari). Kemungkinan dinaikkan kelasnya (jadi tersangka) minggu depan,” ujar Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes (Pol) Marwoto saat dihubungi wartawan Minggu (4/7) siang. Langkah penyidik menyusul rampungnya pemeriksaan terhadap dua artis cantik yang diduga menjadi pemain dalam video mesum dengan Ariel. Pada Jumat (2/7) pekan lalu, penyidik Polri memeriksa Luna dan Cut Tari. Namun sebelumnya, Wakadiv Humas Brigjen (Pol) Zainuri Lubis pada Kamis (1/7) mengungkapkan pemeriksaan fisik terhadap dua artis cantik itu sudah selesai. Kepada penyidik, Cut Tari akhirnya mengaku bahwa dirinya memang wanita yang ada dalam video mesum dengan Ariel itu. Sedankan soal Luna, penyidik menyebutkan bahwa Luna memang memiliki tato lumba-lumba di pinggul sebelah kiri seperti yang terlihat dalam video mesum Ariel. ”Lumba-lumbanya masih ada. Kami sudah cek, masih ada kok,” ujar Zainuri Lubis.(zul/ jpnn)
LUNA MAYA
Endang Rahayu Sedyaningsih
Jakarta, KP Kementeraian Kesehatan Nasional (kemenkes) baru menghabiskan 30 persen APBN 2010. Padahal tahun anggaran sudah menginjak semester kedua. Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih mengakui masih belum memenuhi target penggunaan setengah anggaran pada semester pertama. Dari total anggaran sekitar Rp 21 triliun, pihaknya masih menghabiskan 30 persennya. Yakni sekitar Rp 5,25 triliun. ”Kami masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya. Endang menyebutkan, pada semester dua ini pihaknya membuka 32 paket dengan jumlah total pengadaan sekitar Rp 290 miliar. Menuurut Endang, upaya pengadaan barang dan jasa tersebut telah dibuka secara online melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik di situs www.lspe.depkes.go.id. ”Disana kami buka macam dan jenis paket yang dilelang,” ujarnya. Bahkan, dilengkapi dengan proses dan langkah untuk mendaftar. Prosedurnya, lanjut Endang, dilakukan melalui 20 langkah utama. Diantaranya,
mendaftar sebagai peserta lelang hingga menjawab sanggahan. Dia menjelaskan, selama proses evaluasi lelang dan pengusulan calon pemenang akan dilakukan secara transparan dalam SPSE. Dia berharap dengan cara tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut berpartipasi di dalamnya. ”Jadi semua jelas apa yang ditawarkan dan jumlahnya. Juga ada berapa yang mendaftar dan siapa pemenangnya,” ucap Endang. Dia menambahkan, dengan SPSE terbukti adanya efisiensi anggaran. Endang menyebutkan, ada beberapa lelang yang sudah dalam proses unwishing tampak ada efisiensi sebanyak 3,5 triliun. ?Ini sangat menghemat sekali. Belum lelang yang lainnya nanti,? tuturnya. Terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan kemenkes dengan penilaian Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Endang mengaku akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. ”Tentu pengalaman ini berharga untuk mengelola keuangan kedepan,” tandasnya.(nuq)