Kendari Pos Edisi 28 September 2011

Page 1

CMY

CMY Rabu, 28 September 2011

Pendidikan Jadi Prioritas

Catatan dari India (3-habis)

Milwan Lukman Dirut Kendari Pos

Sebelumnya Ia Bahkan Sampai Tidak Bisa Berjalan Setidaknya ada dua penyakit yang sangat mengganggu Nyonya Rusmini sejak 2009 yang lalu. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi dan yang kedua

Baca BERJALAN di Hal. 2

INTERNASIONAL

Kedubes Amerika Diserang KABUL--Insiden penembakan terjadi di markas CIA yang terletak di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Kota Kabul, Afghanistan, Minggu malam waktu setempat (25/9). Pelaku berhasil menewaskan seorang warga AS dan melukai seorang yang lain sebelum akhirnya tewas diterjang timah panas petugas. Suara tembakan terdengar kali pertama pukul 20.00 waktu setempat. Beberapa saksi mengatakan bahwa suara tembakan terdengar dari gedung bekas Ariana Hotel yang sejak 2001 beralih fungsi menjadi markas CIA. “Seorang pria asal Afghanistan yang menjadi pegawai di kompleks kedubes menembak mati seorang warga AS,” terang jubir Kedubes AS dalam

Baca DISERANG di Hal. 8

SELEBRITI

Sakit Setelah Operasi Keperawanan? SETELAH mengalami penundaan tiga minggu, sidang kasus penganiayaan ringan yang dilakukan Dewi Perssik (Depe) terhadap Julia Perez (Jupe) kembali ditunda, kemarin. Alasannya, janda Saipul Jamil itu mengaku masih sakit. “Harusnya ada sidang hari ini (kemarin), tapi aku masih sakit. Aku sudah di Tanah Air sih. Aku rawat jalan kok. Cuma kecapekan saja dan butuh istirahat, itu saja,” ujar Depe saat dihubungi. Lantaran kondisinya kurang baik, Depe dilarang orang tua hadir ke sidang. Bekas istri Aldi Taher itu sudah berkomunikasi dengan pengacaranya untuk meminta penundaan sidang. “Sekarang aku sudah mendingan, tapi orang tua nggak mengizinkan aku hadir di sidang. Aku nurut saja tapi bukan mangkir tanpa alasan, karena memang aku sakit. Lawyerku tadi bilang, “Sembuhkan diri dulu mbak, jangan mikirin omongan orang’. Semua baik-baik saja, makanya saya ucapkan terima kasih,” ucapnya. Depe dikabarkan terbiasa mbalelo dalam menjalankan kewa-

Baca SAKIT di Hal. 7

Dewi Perssik

Harga Eceran Rp. 3.500,-

http://www.kendarinews.com

INDIA paham betul dengan kondisi negaranya yang luas dan jumlah penduduk begitu besar. Kedua potensi ini bukannya menjadi hambatan bagi kemajuan, justru aset terbesar untuk bersaing dengan negara-negara maju. Karenanya, India menempatkan pendidikan di garis depan untuk menjawab kedua potensi tersebut sekaligus ingin membuktikan kepada bangsa lain kalau negara ini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kemajuan pendidikan India saat ini seperti disampaikan Atase Pendidikan

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)di India, Dr Eng Son Kuswadi saat bertemu dengan rombongan Fajar Media Grup di kantor Kedubes RI di New Delhi, Senin (19/9) setidaknya didasarkan beberapa faktor. Universitas-universitas modern dan terkenal di India misalnya sudah berdiri sejak tahun 1832 pada masa penjajahan Inggris. “Dengan usia cukup matang tersebut, India mempunyai pengalaman

MILWAN/KP

Baca PENDIDIKAN di Hal. 2

Pimpinan Fajar Media Grup foto bersama dengan jajaran pejabat dan staf KBRI Indonesia di India usai pertemuan di kantor Kedubes RI.

Besok, KPK Kembali Periksa Tamsil Linrung Jakarta, KP Meski sempat ada ancaman mogok membahas anggaran APBN 2012, KPK tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Besok, Rabu (28/9) KPK akan melakukan pemeriksaan pada Wakil Ketua

Baca KPK di Hal. 7

MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

(Gambar kiri) Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng (kanan), dan Wakil Banggar Mirwan Amir (kiri) usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Selasa (27 Sept 2011) di gedung Parlemen, di Jakarta. Pimpinan DPR merestui Banggar DPR untuk tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu, 28 September 2011 terkait commitment fee dalam kasus dugaan suap Kemenakertrans. (Gambar kanan) Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Lindrung usai diperiksa KPK kemarin.

Ridwan BAE :

Butur Harus Meniru Andoolo Kendari, KP Mantan Bupati Muna, Ridwan Bae prihatin atas kondisi di Buton Utara. Aksi kekerasan dan anarkisme di daerah itu yang kemudian berbuntut pada terpetakonfliknya masyarakat harusnya tak perlu terjadi andai sejak awal Pemkab Butur mau konsisten dengan perintah UU soal pemekaran. Sebagai orang yang per-

nah meneken dokumen proses pemekaran itu, Ridwan menilai bahwa Bupati Butur harus bertanggungjawab atas semua kejadian ini. “Bupati Butur, Gubernur Sultra, DPRD Butur serta Mendagri harus bertanggungjawab atas kejadian di Butur ini,” kata Ridwan, kemarin. Mantan Bupati Muna ini menilai, hal ini seharus-

nya tidak perlu terjadi andai sejak awal, Bupati Butur konsisten dengan perintah UU yakni pelaksanaan ibukota itu berada di Buranga, bukan di tempat lain. Gubernur Sultra, lanjut Ridwan ikut andil dalam situasi tersebut karena tidak bersikap tegas dan pro aktif menekan pemerintah Butur untuk melaksanakan UU soal pemekaran. Ia akui bahwa

Pemda Konut Diminta Lindungi Masyarakatnya Sabaruddin Labamba: Tidak Harus Selalu Menggunakan Bukti Formal Kendari, KP Perseteruan masyarakat di Konawe Utara (Konut) dengan pihak PT Bumi Konawe Abadi (BKA) ternyata mendapat perhatian serius dari wakil ketua DPRD Sultra, Drs Sabaruddin Labamba MSi. Kepada Kendari Pos kemarin, Sabaruddin mengatakan sangat prihatin dengan perlakuan pihak PT Bumi Konawe Abadi yang tidak memperdulikan kepentingan masyarakat setempat. Menurut politisi dari PAN ini bahwa, ada sekitar 60 warga yang menjadi ahli waris dari lahan yang sementara ini diolah oleh

Sabaruddin Labamba PT BKA. Ironisnya, pihak investor sama sekali tak perduli dengan tuntutan warga yang menginginkan ganti rugi dari perusahaan. Padahal warga sudah berjuang dan telah memperoleh hak sebagai ahli waris sesuai keputusan dari Pengadilan Agama Ka-

bupaten konawe. Dia juga menyoroti pihak aparat di Konut yang menangkapi warga yang sedang melakukan aksi damai. Padahal menurut dia, masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai ahli waris yang mendiami lahan yang kini dikeruk investor PT BKA. ‘’Keberadaan investor di Sultra memang kita butuhkan. Tetapi kalau mereka tidak membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, lebih baik mereka angkat kaki dari Sultra. Keberadaan mereka sebagai investor seharusnya bisa membawa dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat di sana,” tegas Sabaruddin lagi. Dia juga menyayangkan sikap

Baca KONUT di Hal. 2

Gubernur sudah mengirim surat resmi kepada Pemkab Butur untuk segera beraktivitas di Buranga, tapi menurut Ridwan itu tidak cukup karena dibutuhkan aksi nyata di lapangan dengan bersama-sama Pemkab Butur meyakinkan masyarakat dan semua pihak yang tidak ikhlas Buranga jadi ibukota untuk bersama-sama menjalankan UU tersebut.

“Kemendagri juga harusnya mengawal proses ini, dengan kekuasaanya, seharusnya bisa menekan Pemkab Butur,” katanya. Ridwan melihat, akibat lemahnya kontrol dan rendahnya political will dari semua elemen itulah, sehingga proses pemindahan ibukota Butur itu

Baca BUTUR di Hal. 7

Mahfud MD :

Jangan Kaitkan Bom Solo dengan Surat Palsu Jakarta, KP Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menepis dugaan bahwa peledakan bom di Gereja Bethel Injili Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah direncanakan untuk mengalihkan perhatian publik terhadap proses penyidikan kasus surat palsu MK. Apalagi pada pekan ini, dirinya bersama hakim konstitusi Harjono dan Maria Farida Indrati mendatangi Mabes Polri untuk menjadi saksi a de charge (meringankan) bagi tersangka mantan panitera pengganti MK, Zainal Arifin Hoesein. Karenanya, Mahfud yakin polisi bekerja profesional dan tidak berusaha menutup-nutupi jalannya pemeriksaan dengan cara

Mahfud MD mengalihkan adanya isu peledakan bom gereja. “Urusan bom dengan kasus surat palsu jangan dikaitkan. Pasti tidak

Baca BOM di Hal. 8

JAWA POS BERHAJI JALUR DARAT (habis)

Perjalanan Terhenti di Kalay, Myanmar Wartawan Jawa Pos (Kendari Pos Group) Bahari yang berhaji jalur darat sudah berusaha maksimal untuk bisa melewati wilayah Tamu di perbatasan Myanmar, selanjutnya masuk ke India. Tapi, upaya itu menemui jalan buntu. Harapan terakhir menunggu “keajaiban” di Kalay juga tak membuahkan hasil. SELAMA berada di Kalay, Myanmar, saya dan Aung Soe Moe (staf lokal di KBRI Yangon) tak bisa tenang. Sebab, pihak imigrasi Kalay mengultimatum saya: jika tak punya izin dari imigrasi pusat di Myanmar, saya tak bisa masuk Tamu. Artinya, saya harus hengkang dari Kalay secepatnya.

Bahari bersama Aung Soe Moe, staf lokal di KBRI , saat berada di Kalay. JAWA POS PHOTO

Hari itu adalah batas deadline saya tinggal di Kalay. Oleh Kepala Imigrasi Kalay U Thein Zaw, saya diberi waktu sampai esok harinya. Jika surat izin dari imigrasi pusat tidak ada, saya harus angkat kaki dari Kalay. Saya dan Aung Soe Moe sempat bingung. Bagaimana ini? Saya dan Aung Soe Moe lantas kembali menelepon Djumara Supriyadi, sekretaris III KBRI Yangon, yang merangkap kepala Pensosbud. Saya minta tolong agar dia menghubungi sekaligus melobi imigrasi pusat agar mengeluarkan surat izin buat saya, untuk memasuki India melalui wilayah perbatasan di Tamu. Jika berhasil, inilah yang saya

Baca PERJALANAN di Hal. 7

CMY

CMY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.