7
Kendari Pos |Kamis, 28 Juli 2011
Bupati Konsel Dituding Terima Royalti Warga ....................... gal, karena hanya dikeluarkan sepihak. Memang benar, berbicara masalah aturan di daerah itu kewenangan Bupati, tapi harus dilaporkan di kementrian,” jelasnya. Terkait hal itu, ia mengaku sudah tidak mampu melakukan mediasi dengan Pemda. Bahkan ia menuding, selama ini pemerintah melakukan pembiaran karena sudah menerima royalti dari perusahaan. Makanya, sampai saat ini, PT Ifishdeco masih tetap lancar melakukan aktifitas pertambangannya. Di tempat yang sama, Adi Yusuf, kordinator aksi mengungkapkan, HGU PT Ifishdeco akan berakhir tahun 2016, secara otomatis tidak bisa ada perubahan status dari HGU ke IUP, sebelum masa hak itu habis. Anehnya kata dia HGU perkebunannyanya diperpanjang, tapi kegiatan yang dilaku-
kan adalah pertambangan bukan perkebunan, itulah yang menjadi pertanyaan warga selama ini. Ia mengatakan, sebelumnya perusahaan tersebut menelantarkan lahan itu selama 14 tahun, kini ia kembali beroperasi, setelah mengetahui jika di dearah itu terkandung nikel yang cukup potensial untuk diolah. Di desa Lalonggasu menurutnya, ada sekitar 1.600 KK yang menjadi korban. Lahan mereka diserobot tanpa izin, baik dari warga maupun pemerintah desa setempat. Olehnya itu mereka mengharapkan PT Ifishdeco tidak mengklaim bahwa Lalonggasu itu masuk dalam wilayah HGU. Selain itu, mereka juga meminta ketegasan BPN Sultra untuk memberikan pernyataan resmi bahwa HGU PT Ifishdeco hanya di wilayah Roraeya dan Ngapaaha, bukan di Lalonggasu, sesuai apa yang tercantum dalam sertifikat.
“Besok (hari ini, red) kami harapkan pihak BPN turun langsung di lapangan untuk melakukan pengukuran. Kalau itu tidak terealisasi berati mereka sudah melakukan kebohongan, dan kami akan gugat secara hukum,” katanya. Sebenarnya kata dia, kalau memang ingin melakukan usaha pertambangan itu tidak jadi masalah, tapi silahkan berubah status dulu, dan bicarakan royalti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kepala BPN Sultra, Hs Al Jabbar SH MH yang menerima massa tidak dapat berbuat banyak. Ia mengatakan, untuk memberikan ketegasan tentang wilayah HGU PT Ifishdeco, pihaknya harus turun mengkaji di lapangan. Meskipun sudah ada keterangan, namun kata dia, itu harus dibahas lebih dahulu dengan para kapala bidang di BPN, karena sebagai pimpinan, ia hanya bisa mengusulkan, mengenai penetapan itu adalah hasil rembukan
dengan seluruh pejabat di lingkup BPN. “Besok saya akan instruksikan staf saya untuk turun lapangan melakukan pengukuran. Jika semuanya sudah ril, kita akan umumkan status lahan yang dimaksud warga, apakah masuk HGU atau bukan,” terangnya. Tapi, setelah diperlihatkan peta lokasi HGU dan Desa Lalonggasu tidak masuk dalam kavlingan HGU Ifishdeco, Kakanwil BPN Sultra tampak senyum-senyum hambar. Apa yang diungkapkan Al Jabbar tampaknya tidak serta merta diterima massa. Mereka bersikukuh tetap menduduki kantor BPN, hingga ada upaya BPN untuk melakukan pengukuran dan memastikan status tanah di Desa Lalonggosa. Mereka juga berjanji akan membuat tenda untuk menginap di halaman kantor BPN, sebelum ada upaya kongkrit dari pihak BPN untuk menindaklanjuti harapan mereka.(fya)
Perusahaan Milik Istri Anas Urbaningrum KPK .......................... mendalami kasus tersebut. Menurut Busyro, lembaga yang dipimpinnya itu akan berkoordinasi dengan para penegak hukum yang lain. Yakni, kejaksaan dan kepolisian. Namun, kalau ingin serius mengungkapkan dugaan korupsi di proyek Hambalang, KPK harus merangkai banyak informasi. Sebab, KPK terkesan belum menjadikan pengusutan proyek Hambalang sebagai target utama. Buktinya, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja mengatakan bahwa proyek Hambalang belum masuk ke tingkat penyidikan KPK. Ade memberikan isyarat, pihaknya bakal segera menyelidiki kasus tersebut. Dia menyebut, informasi-informasi yang disebut Nazaruddin akan menjadi informasi berharga. Mungkin langkah pertama yang dilakukan KPK adalah mencari nama-nama yang disebut Nazaruddin. “Semuanya bergantung pada keterangan saksi,” imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono juga mengaku telah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dengan dugaan kecurangan dalam proyek Hambalang. Menurut Darmono, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel).
DPP-PPP Siap Bela Buhari Matta Buhari ....................... dicegat usai pelantikan, mengatakan, apa yang dialami Bupati Kolaka itu masih harus dibuktikan oleh hukum. Karenanya, sebagai atasan Buhari di PPP, SDA tidak akan gegabah mengambil langkah melakukan penggantian terhadap Buhari. Dia pun mengaku tidak percaya, Buhari Matta melakukan apa yang disangkakan Kejaksaan Agung. Baginya, sangkaan itu adalah fitnah yang sangat kejam terhadap kader PPP. “Kita serahkan pada proses hukum. Tapi bagi saya, saya tidak percaya beliau melakukan seperti apa yang dituduhkan. Harus dibuktikan dulu, karena pembuktian menjadi sangat penting. Jangan-jangan itu sebagai fitnah yang kemudian dipahami sebagai sesuatu kebenaran,” katanya, kemarin. PPP tidak akan tinggal diam. Menurut menteri Agama RI itu, sebagai kader PPP, Buhari Matta akan mendapat advokasi hukum dari partai berlambang ka’bah itu. “Tentu akan ada advokasi hukum. Nanti akan dikoordinasikan dengan pak Buhari Matta, siapa yang akan dampingi. Mesti yang cocok juga dengan beliau,” ujarnya. Untuk diketahui, Buhari Matta ditetapkan sebagai tersangka, karena menerima uang lebih dari Rp 5 miliar dari rekanan PT Inti Jaya bernama Atto Sakmiwata Sampetoding, setelah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo-Kabupaten Kolaka. (dri)
Darmono menambahkan, hasil pengumpulan informasi itu akan menunjukkan apakah ada unsur korupsi dalam proyek tersebut. Karena itu, dia belum bisa memutuskan apakah Kejagung akan turun langsung. Di bagian lain Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan, kejaksaan juga tidak akan bekerja sendiri untuk mengungkap kasus tersebut. Bahkan, mantan wakil jaksa agung ini menandaskan, sangat mungkin pihaknya menyerahkan hasil pengusutan kasus tersebut kepada KPK. “Seandainya KPK yang menangani, kami akan menyerahkannya (ke KPK),” kata Basrief di Jakarta kemarin. Gonjang-ganjing proyek tersebut muncul ketika mantan bendahara umum Partai Demokrat menuding Ketua
Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengambil dana dari proyek Rp 50 miliar pada Januari 2010. Dana tersebut digunakan sebagai pembiayaan perebutan kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei tahun lalu. Sebenarnya, Nazaruddin dan Anas bukanlah orang asing di kalangan PT Adhi Karya. Sebab, perusahaan milik Nazaruddin, PT Anak Negeri dan PT Dutasari Citralaras, perusahaan milik Athiyyah Laila, istri Anas, merupakan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PT Adhi Karya. Dalam laporan keuangan PT Adhi Karya 2010, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut menjalin kerja sama dengan PT Anak Negeri sebagai pelaksana dalam proyek RSU
Haji Surabaya. Pembagiannya, PT Adhi Karya 98,65 persen dan sisanya PT Anak Negeri. Nah, sedangkan PT Dutasari Citralaras tercatat sebagai mitra kerja sama di divisi operasi. Buktinya, dalam laporan keuangan yang sama, perusahaan Athiyyah tersebut memiliki piutang Rp 20,1 miliar di PT Adhi Karya pada 2009. Pada 2010 piutangnya tinggal Rp 3,9 miliar. Di bagian lain, Corporate Secretary PT Adhi Karya Kurnadi Gularso tidak mau berkomentar banyak tentang kedekatan perusahaannya kepada politisi tersebut. Kurnadi juga membantah pihaknya mengenal Nazaruddin. “Yang jelas, kami bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh dengan dunia politik,” katanya.(kuh/dim)
Menkum HAM: Rakyat Selalu Jadi Korban HAM ......................... kejelasan nasib puluhan ribu dari 135 ribu tahanan yang ada di Indonesia. Para terpidana itu, hanya menjalani proses hukuman. Padahal, kata dia, ada hakhak yang dimiliki oleh setiap narapidana selama menjalani masa penahanan. “Ini sangat disayangkan sekali jika tidak dilakukan evaluasi. Bukti yang ironis, saya menemukan tahanan yang seharusnya sudah dikeluarkan sejak tiga tahun lalu tapi masih saja dipenjarakan. Mengapa ini semua terjadi. Sebab, tidak ada jalur koordinasi yang baik antara masayarakat dengan penegak hukum. Masyarakat takut untuk mengadu, rakyat bingung
mau kemana. Penegak hukumnya saja tidak berprilaku adil, bagaimana mereka mau mengadu. Dengan jaksa saja takut apalagi dengan hakim, ini karena tidak ada komunikasi yang solid,” katanya yang disambut tepuk riuh undangan. Patrialis juga menjelaskan saat melakukan kunjungan langsung ke Rutan Kendari. Ia menemukan kejanggalan kasus eksekusi salah seorang tahanan yang seharusnya sudah menjadi narapidana. Tapi, kenyataanya tidak seperti itu. Alasanya, seorang narapidana akan diperhitungkan oleh negara entah dalam bentuk remisi, maupun pembiayaan karena itu merupakan hak narapidana. Namun, faktanya, tahanan tersebut tidak terdata. Lalu, kasus men-
genai seorang anak yang ditahan karena kasus membawa kayu curian. Sementara, kayu tersebut milik seorang gembong. Kenyataanya gembongnya dibiarkan saja. “Ibu kanwil Kemenkum HAM ini harus dibicarakan bersama dicari jalan keluarnya,” begitu perintah Patrialis ke Kakanwil Kemenkum HAM Sultra. Nah, untuk mencegah hal tersebut Menkumham bersama petinggi kejaksaan, kepolisian, mahkamah agung siap mengevaluasi melalui sebuah wadah hukum, untuk mencari solusi demi kenyamanan masyarakat. Rencananya, wadah yang disebut Law and Human Rihgt itu disebar keseluruh Indonesia termasuk Sultra yang kemarin sudah ditandatangani bersama.(p2/ong)
Dewan Pers Mengaku Hati-hati Tangani Kasus Raul Raul .......................... man-teman kalau lagi ngumpul. Saya nggak pernah melarang kalau istri mau ngasih komentar sama kalian," imbuhnya lagi. Menurut catatan, ini adalah kali kedua Raul melakukan kekerasan kepada wartawan. Sebelumnya, Raul juga pernah marah ketika beberapa wartawan ingin mengambil gambarnya bersama KD. Saat itu, pasangan itu baru saja menyaksikan konser David Foster di Ritz-Carlton Pacific Place, sekitar Oktober 2010. Sedangkan KD berpendapat, sang suami tidaklah ‘seseram’ penampilan fisiknya. "Suami saya memang badannya kekar, tapi di balik itu semua dia sangat lembut sekali," sahut KD.
KD membantah suaminya telah melakukan pencekikan. Menurut dia, Raul hanya menarik kerah baju wartawan tersebut. "Mencekik itu nggak ada, cuma ditarik kerahnya," tutur pelantun Menghitung Hari itu. KD yakin suaminya hanya bermaksud melindunginya saat berada di bandara. Ia pun menganggap wajar apa yang dilakukan Raul saat itu. Baginya hal tersebut mencermikan sikap suami yang selalu siaga. "Manusia semua punya kekhilafan. Justru saya merasa di zona yang nyaman, mungkin suami saya rada sedikit nggak terima, karena dikasih tahu (reporternya) nggak bisa," ungkapnya. Sementara Dewan Pers menyatakan sikap hati-hati menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan Raul terhadap
dua wartawan Global TV. "Kami harus hati-hati dalam penanganan kasus seperti ini karena sering kecolongan soal kekerasan terhadap wartawan. Ada opsi yang terjadi dalam kasus Raul Lemos dengan wartawan Global TV. Opsi pertama, murni kekerasan dari Raul Lemos. Kedua, ada aksi dan reaksi," beber Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewa Pers, Agus Sudibyo. Kalau dilihat dari tayangan televisi bentuknya Raul yang salah. Namun, memutuskan perkara ini tidak semudah itu. Perlu penyeldikan lebih lanjut. "Bisa saja ada pelanggaran privasi atau mungkin keluar kalimat yang tidak menyenangkan sehingga timbul aksi," ujarnya.(tia)