Selasa, 26 Oktober 2010
email : bumianoa@gmail.com
Golkar Muna "Retak", Agenda Rakyat Terabaikan Raha, KP Upaya untuk merapatkan barisan dengan konsolidasi matang demi membawa kembali kejayaan Golkar masih sulit dilakukan. Di Muna, contohnya. Bibit-bibit perpecahan antar kader dalam tubuh partai beringin itu bahkan mulai terlihat dan bahkan berbias hingga ke parlemen. Hanya karena intrik partai, agenda kerakyatan yang sedang dibahas di DPRD Muna ikut terabaikan. Semua bermula ketika pihak Golkar Muna
Limbah Nikel Jadi Timbunan Kolaka, KP Limbah hasil pengolahan bijih nikel milik PT. Antam di Pomalaa dalam bentuk slag ternyata digunakan masyarakat sebagai material timbunan. Tak hanya itu, obyek wisata Pantai Harapan yang dibentuk dengan cara menimbun laut itu juga menggunakan limbah nikel. Padahal ampas slag termasuk dalam limbah yang mengandung unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Akring Johar menyikapi banyaknya limbah slag yang dijadikan material timbunan pemukiman warga. ‘’ Slag ini tidak bisa dijadikan bahan timbunan jalan apalagi untuk rumah masyarakat karena mengandung limbah berbahaya,’’ terangnya. Politi PPRN ini mengaku pihaknya telah melayangkan teguran pada manejemen PT. Antam agar tak lagi membiarkan limbah slag berhamburan di pemukiman umum bahkan dipergunakan untuk menimbun lokasi Pantai Harapan. ‘’ PT. Antam keliru membuat obyek wisata permandian di Pomalaa yang semuanya
Baca TIMBUNAN di Hal 6
Seleksi CPNSD 2010 Dijamin Tanpa Pungli Raha, KP Tak lama lagi, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) kembali akan digelar. Meski belum ada informasi jadwal sesungguhnya, namun Pemkab Muna mengaku telah menerima surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 431.F/M. PANRB/07/2010, perihal kuota CPNDS. Daerah itu akan mendapat porsi penerimaan pamong daerah sebanyak 212 orang. 98 kuota untuk tenaga pengajar, 65 orang dibidang kesehatan dan 49 lainnya untuk spesifikasi teknis. Plt Kepala BKD Muna, Samurabi yang ditemui mengaku masih menunggu surat keputusan penetapan waktu rekruitmen dari Menpan. ‘’ Setelah ada kepastian waktu, baru Kami tindaklanjuti dengan pertemuan dengan BKD Provinsi. Untuk membicarakan tahapan penerimaan dan teknisnya seperti apa. Rencananya, Rabu (27/10) akan digelar pertemuan membahas teknis penerimaan CPNSD di BKD Provinsi,’’ jelasnya. Pejabat yang baru sebulan diangkat pada posisi itu menggaransi bila penerimaan tahun ini akan bebas dari pungutan liar (Pungli). Ia berjanji akan mengawasi langsung kinerja stafnya. “ Kita awasi ‘’pemainpemain” lama di BKD,” tegas Samurabi. Ia juga menambahkan, untuk kuota data base, pihak BKD sebelumnya telah mengusulkan pengangkatan terhadap 991 honorer. Namun jumlah itu belum diverifikasi oleh tim MenPAN. (awn/cok)
beberapa kali melayangkan suratkelegislatifagarKetuaDPRD, Wa Ode Zainab Hibi yang juga kader partai pimpinan Ridwan, BAE tersebut segera diganti. Sayang, usulan yang hingga kini belum mendapat respon itu pun membuat sejumlah senator Golkar melancarkan aksi boikot dengan tak mengikuti rapat paripurna jika dipimpin Wa Ode Zainab Hibi hingga mengakibatkan tak kuorumnya pertemuan. Paripurna pertama yang tak lengkap ketika agenda pendap-
at akhir LKPJ 2009 yang dipimpin Wa Ode Zainab Hibi. Senator Golkar yang pagi hari telah memasuki aula paripurna meninggalkan ruangan satu persatu. Malam harinya, kembali terulang. Rapat Banggar kembali tidak kuorum karena tak dihadiri para Senator Golkar. Akhir pekan lalu, paripurna LKPJ 2009 yang telah dijadwalkan ulang lagi-lagi tidak kuorum saat dipimpin Wa Ode Zainab Hibi karena tak dihadiri anggota dewan dari Golkar. La Ode Saera,
politisi partai itu yang sempat datang, kemudian meninggalkan tempat. Paripurna ditunda dan dijadwalkan malam hari. Anehnya, saat Wa Ode Zainab Hibi tak hadir dalam paripurna itu dan dipimpin Mahmud Muhammad dan Rajab Biku, anggota DPRD Golkar semuanya hadir. Wakil Ketua Golkar Muna, La Ode Tariala mengatakan, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat rekomendasi per-
Baca RETAK di Hal 6
Proyek Trotoar Inolobunggadue ‘’Siluman’’ DPRD Mengaku tak Masuk Dalam Draft Pembahasan Unaaha, KP Jika berkunjung ke kompleks Perkantoran Pemkab Konawe di jalan Inolobunggadue I, maka saat ini akan terlihat proyek pembuatan trotoar di sepanjang jalan. Padahal sebelum dibongkar, bahu jalan itu masih layak digunakan. Begitu pun trotoar yang baru dibangun di sekitar jalan Lakidende, belum dibutuhkan masyarakat. Kesan mubazir pun mencuat dan kini baru menjadi sorotan Anggota DPRD. Irwan Umar, misalnya. Anggota Komisi B itu menilai trotoar tersebut sangat penting namun dalam kondisi saat ini belum layak dibangun. “ Saya melihat dalam aspek penempatannya juga,” ujar Irwan Umar, kemarin. Soal apakah proyek itu merupakan “pesanan” saat pembahasan anggaran, Ia tidak ingin berspekulasi. Yang jelas proyek trotoar itu diangapnya belum prioritas dan sebaiknya anggaran
untuk itu dialihkan ke sektor lain, seperti persiapan menghadapi lomba Adipura. Ironisnya, dari beberapa titik pembangunan trotoar itu sebagian besar telah selesai. “ Ke depan, Pemkab perlu membuat skala prioritas pembangunan,” kritik politisi PNBKI itu. Wakil Ketua Komisi B, Jamaluddin Banasiu juga menambahkan titik lokasi pembangunan trotoar itu tidak pernah dilalui pejalan kaki. “ Kita punya jalan saja yang nyaris putus akibat abrasi di Desa Besu (Bondoala) belum dibangun. Panjangnya sekitar satu kilometer,” timpalnya. Jamaluddin Banasiu mengaku tidak tahumenahu proyek itu tiba-tiba muncul, sebab saat pembahasan APBD lalu, item tersebut tidak ada dalam draft. ‘’ Kalau ada pasti kita kritik. Nanti pada saat Raker, Rabu lalu Kami baru diperlihatkan DPA pembangunan trotoar itu,” ujarnya sembari mengaku tidak mengetahui perusahaan konstruksi yang mengerjakannya. Data yang dimiliki koran
Baca TROTOAR di Hal 6
Langganan Luar Kota Rp. 67.500,-
BPKP Audit Khusus APBD 2006-2010 Kasipute, KP Selisih penggunaan anggaran Pemkab Bombana mulai tahun 2008-2009 yang mencapai angka Rp 51 miliar menjadi sorotan empat fraksi di DPRD. Bupati Bombana, Atikurahman melalui Asisten I Setkab, Selamet Rigay menjelaskan, khusus Silpa yang mencapai angka Rp 51 miliar itu merupakan jumlah nilai pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah sejak tahun 2008-2009 melalui perhitungan akuntasi. Nilai tersebut merupakan
selisih antara total pendapatan daerah tahun 2009 sebesar Rp 312 miliar dengan total belanja daerah Rp 317 miliar yang menghasilkan defisit Rp 5,6 miliar. Sedangkan pada sisi pembiayaan antara penerima pembiayaan sebesar 59,5 miliar dan pengeluaran pembiayaanRp2miliar.Sehinggamenghasilkan pembiayaan netto sejumlah Rp 57,5 miliar. Itulah yang menyebabkan nilai defisit antara pendapatan dan belanja tersebut diatas ditambah dengan pembiayaan netto diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)
tahun 2009 sebesar Rp 51,8 miliar. Perhitungan tersebut didasarkan pada hasil penelusuran terhadap transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 2009 yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanjamasing-masingSKPD.“Terhadap nilai nol rupiah yang terdapat pada sisa anggaran, merupakan sisa lebih perhitungan anggaranberkenaanuntuktahun anggaran 2009,” papar Selamet. Terhadap rekomendasi fraksi-
Baca APBD di Hal 6