Kendari Pos | Kamis 26 Agustus 2010
Metro
11
Dana Mesjid Al Alam Hanya Stimulan Kendari, KP Baru mulai dibangun, mesjid Al Alam sudah mendapat protes. Pembangunan mesjid tersebut dianggap pemborosan APBD. DPRD pun sudah menegaskan melalui wakil ketuanya La Pili, mesjid di tengah laut itu
tidak akan dibantu lagi dari APBD berikutnya. Meski mendapat tekanan, tapi pemprov tetap yakin pembangunannya akan sukses. Karo Humas dan PDE Sultra, Aksioma Boode mengatakan APBD senilai Rp 10 miliar
yang dianggarkan tahun 2010, hanya berfungsi sebagai stimulan. Ketika pembangunannya sudah kelihatan, mesjid Al Alam akan punya nilai tambah untuk pembangunan lanjutan. Mantan sekretaris Badan Pember-
Kasek SDN 16 Baruga Segera Diganti Lalai Kelola Dana BOS Kendari,KP Permasalahan yang menimpa Kasek SDN 16 Baruga tampaknya dapat menjadi pembelajaran tersendiri, bagi Kasek lainnya utamanya dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibat kelalaiannya dalam penggunaan dana tersebut, membuat dirinya harus dicopot dari jabatan Kasek. Kepala Inspektorat Kota Kendari Nahwa Umar mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Kasek SDN 16
Baruga, terindikasi menyalagunakan dana BOS sekitar Rp 20 juta lebih. “Beberapa waktu lalu saya telah menandatangani laporan hasil pemeriksaan (LHP), sebagai tanda kesiapan untuk mengembalikan sejumlah dana tersebut,” ungkap Nahwa Umar ketika ditemui beberapa waktu lalu di gedung DPRD Kota Kendari. Berdasarkan LHP tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Kendari, BKD dan Dinas Pendidikan Kota Kendari agar secepatnya mencopot kasek bermasalah tersebut. “Keputusan untuk memindahkan atau pun mengantinya dari jabatan Kasek , perlu segera dilakukan mengingat kondi-
si sekolah yang sudah tidak kondusif lagi berada dibawah kepemimpinannya. Selain itu pengembalian secepatanya sejumlah dana tersebut, penting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan sekolah,” lanjutnya. Meskipun demikian, perempuan berjilbab ini mengaku secara kemanusiaan tetap ada toleransi bagi Kasek yang melanggar aturan ini. “Tentunya kami tetap melakukan rambu-rambu pengawasan. Misalnya pemberian toleransi waktu pengembalian dana selama dua tahun. Pasalnya dirinya mengatakan akan melunasinya dengan cara mengangsur,” pungkasnya. (cr6)
Kendari Beach Bakal Dijadikan Kawasan Wisata Kuliner Bandel ....................... tang-panting. Padahal minuman yang mereka minum bukanlah minuman beralkohol atau minuman keras (Miras). Selain kejadian itu, tim juga dihadapkan pada peristiwa mengelaknya para pemilik tenda remang-remang akan ditemukannya minuman bir bintang. Seperti yang terjadi di tenda milik Winda. Saat menuju ke tenda tersebut, tercium mau minuman yang menyengat dan tampak berkelabat bayangan beberapa lelaki yang lari di belakang tenda. Melihat hal ini para personil Satpo-PP langsung menuju belakang tenda, dan ditemukan sekitar empat botol bir bintang yang masih berisi minuman, mengapung-apung di kolam belakang tenda. Tidak hanya itu, setelah menggeledah bagian rak bawah tempat penjualan aneka minuman soft drink, terdapat satu botol bir bintang dan sebuah gelas berisi minuman. “Minuman itu bukan punya saya pak, tadi kebetulan ada orang yang meminjam gelas dan numpang minum. Saya juga kaget karena ternyata gelas itu dipergunakan untuk meminum bir, dan sekarang orang itu sudah pergi,” ujar Winda.
Setali tiga uang dengan Winda, seorang ibu pemilik tenda remangremang lainnya juga mengelak jika sekitar delapan botol bir bintang tanpa isi , yang terdapat dalam dos merupakan minuman jualannya. “Botol-botol itu sudah ada disini sejak kemarin, dan dipungut sama anak saya. Makanya saya tidak terima kalau dianggap melanggar aturan,” terangnya. Kasatpol-PP Kota Kendari, Ridwansyah Taridala mengungkapkan masih terdapatnya realita seperti ini, bukan semata-semata karena lemahnya pengawasan oleh pihaknya. Tetapi karena kurang sadarnya masyarakat akan dampak dari usahanya itu. “Kebanyakan masyarakat berdalih jika berjualan Miras, merupakan mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Walau pun kebanyakan mereka juga menyadari jika tindakan penjualan Miras tersebut melanggar Perda, pasalnya kios dilarang berjualan Miras,” ungkapnya. Karena itu, mantan camat Kendari Barat ini menjelaskan pihaknya tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan. “Ini penting kami lakukan mengingat mereka merupakan masyarakat Kota Kendari, yang kadang butuh pembinaan lebih untuk tidak menyisipkan minuman
beralkohol dalam dagangan mereka,” lanjutnya. Senada dengan itu, Kadisperindagkop dan UMKM Kota Kendari, Syam Alam mengatakan tujuan dan sasaran razia THM ini yaitu sebagai wujud evaluasi dan pengawasan izin usaha. Khususnya berkaitan dengan penutupan sementara THM, selama bulan Ramadhan berdasarkan Surat Edaran Walikota . “Kami berterima kasih karena para pemilik dan pengelola THM memperlihatkan sikap kooperatif terhadap surat edaran tersebut, kami berharap sikap kooperatif ini akan terus berlangsung hingga beberapa hari setelah lebaran. Selain itu kami pun tetap melakukan pengawasan tertutup, disamping melakukan pengawasan secara terbuka seperti melalui razia seperti ini,” kata Syam Alam. Mengenai polemik tenda remangremang, diakuinya perlu penyelesaian lintas instansi, mengingat kedepannya kawasan Kendari Beach akan dijadikan kawasan wisata kuliner. “Pemberian sanksi dengan ditemukannya Miras di tenda remang-remang tersebut, kami serahkan ke PPNS untuk diproses lebih lanjut. Kami harapkan terdapat efek jera dengan adanya razia ini,” harapnya. (***)
dayaan Perempuan ini mengatakan sumber pendanaan mesjid Al Alam tidak berasal dari APBD. Menyadur pernyataan Gubernur Nur Alam, Aksioma mengatakan, pembangunan lanjutan mesjid Al Alam tidak akan membebani APBD. ‘’Banyak sumber pendanaan yang bisa dikelola seperti dari dermawan, masyarakat umum, pengusaha, der-
mawan, investor dan kemungkinan dari negara luar,’’ katanya. Aksioma lantas menyebut negara anggota Organisasi konferensi islam, yang kemungkinan bisa menjadi donatur untuk mesjid Al Alam. ‘’Ini adalah sejarah Islam yang akan dibangkitkan di Sultra,’’ katanya. Mengenai penolakan dari berbagai elemen, ia menilai itu hal yangs
angat manusiawi. Banyak pekerjaan yang berhubungan dengan khalayak ramai memang selalu mendapat tentangan. Ia mencontohkan pembangunan MTQ square dan pengembangan bandara Haluoleo. Keduanya sempat mendapatkan tentangan sampai akhirnya selesai dan berfungsi hingga jadi kebanggan. (cr2)
Satpol-PP Tertibkan Lapak PKL Kendari,KP Seakan tidak mau kecolongan terhadap para pedagang kaki lima (PKL), kemarin (25/8), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Kendari melakukan penertiban lapak-lapak PKL di Jalan Lasandara, tepatnya samping Mall Mandonga. “Penertiban ini sudah kedua kalinya lakukan, tetapi tampaknya para pedagang tidak menghiraukan. Karena sampai dengan saat ini lapak-lapak masih berdiri, padahal semenjak toko yang bersebelahan dengan lapaklapak terbakar, tidak ada lagi yang berdagang di persimpangan ini,” ujar Kasi Ketertiban (Trantib) Satpol-PP Kota Kendari, LD Hadisi. Menurutnya, tidak ada toleransi kebijakan kalau menjual di atas bahu
jalan, dan pihaknya selama ini sudah cukup mensosialisasinya serta melakukan pembinaan. “Kami telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pembinaan. Bahkan kami juga sudah memberikan pernyataan tertulis kepada para pedagang untuk tidak menjual di bahu jalan dan dapat membongkar sendiri lapak-lapak mereka. Namun mereka (PKL) tetap bandel,” tambahnya. Senada dengan itu, Wali Kota Kendari, Asrun mengatakan pihaknya tidak mengizinkan siapapun berjualan di bahu jalan. Pasalnya berdasarkan pengalaman awalnya hanya beberapa senti membuat lapak, lama kelamaan menjadi beberapa meter, bahkan para pedagang bertambah banyak dan membentuk barisan.
“Kalau pedagang sudah banyak yang berjualan tentunya susah untuk ditertibkan. Karena itu kalau perlu petugas Satpol-PP berjaga pada jalan yang akan dijadikan tempat menjual. Dengan begitu dapat mencegah permasalahan yang lebih luas,” kata Asrun. Sebagai solusi dari penertiban tersebut, pihaknya telah membangun pasar PKL. “Karena itu sejak awal kami berniat untuk mempercepat perampungan pasar PKL, tetapi karena terkendala cuaca sehingga areal parkirannya belum dapat dilakukan pengerasan. Dengan akan segera ditempatinya pasar tersebut, kami berharap semua PKL dapat diakomodir, dan tidak ada lagi penertiban serupa,” tandasnya. (cr6)