Kendari Pos
8
Inspirasi dan Aspirasi Masyarakat Sultra
Kendari Pos | Jumat, 21 Januari 2011
Daftar Kebohongan Pemerintahan SBY Tambah Satu Lagi Jakarta, KP Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS), DR Surya Chandra Surapaty menilai, sikap pemerintah yang mangkir tanpa keterangan dari pembahasan RUU BPJS yang semestinya berlangsung, Rabu (19/1) malam, telah menambah daftar kebohongan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kalau kalangan tokoh lintas agama baru menyebut 18 kebohongan pemerintah SBY, maka dengan ketidakhadiran delapan menteri selaku wakil pemerintah untuk membahas jaminan sosial bagi rakyat malam tadi, maka dengan sendirinya daftar kebohongan Pemerintahan SBY bertambah satu lagi, yakni tidak peduli terhadap jaminan sosial rakyat,” tegas Surya Chandra Surapaty, di gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/1). Selain menempatkan ketidakhadiran delapan menteri membahas RUU BPJS ke dalam daftar kebohongan pemerintah, Surya Chandra Surapaty juga menilai langkah delapan menteri pembantu Presiden SBY tersebut sebagai tindakan Contempt of Parliament. “Ketidakhadira n delapan menteri yang diperintah oleh presiden untuk bersama-sama dengan Pansus DPR RI membahas RUU BPJS, merupakan sebuah bentuk Contempt of Parliement atau penghinaan terhadap terhadap parlemen,” kata Surya Chandra Surapaty. Lebih lanjut dia ungkap, proses pembahasan selama ini, pemerintah lebih terkesan sebagai pihak yang secara sengaja mengganjal hadirnya suatu badan yang secara khusus menyelenggarakan jaminan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. “Puncaknya, malam tadi, para pembantu SBY membuat konspirasi untuk tidak hadir di DPR. Kecuali Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati
Baca sby di Hal 7
FOTO: YASIN HABIBI/ RM
Terdakwa Susno Duadji saat menjalani sidang dengan rekontruksi kejadian di kediaman Susno di jalan Abuserin 2B, Fatmawati, Jakarta Selatan. Sidang digelar berdasarkan permohonan pengacara terdakwa Henry Yosodiningrat guna mencocockkan keterangan saksi dalam penyerahan uang Rp 500 juta dari Sjahril Djohan.
Susno Jalani Sidang di Rumah Jakarta, KP Sidang dengan terdakwa Komjen Pol Susno yang berlangsung kemarin (20/1) berbeda seperti biasanya. Majelis hakim yang dipimpin Charis Mardiyanto mengabulkan permintaan tim pengacara Susno yang meminta sidang dilangsungkan di rumah mantan Kabareskrim di Kawasan Fatmawati Jaksel. “Itu untuk membuktikan kesaksian Syamsulrizal maupun Sjahril terkait pengakuan adanya penyerahan uang Rp 500 juta di rumah itu,” ujar kuasa hukum Susno Hendry Yosodiningrat kepada majelis hakim. Hendry melanjutkan, sidang pemeriksaan setempat perlu dilakukan agar bisa dibuktikan bagaimana posisi penerimaan uang seperti yang dituduhkan dengan kondisi rumah dan perabot yang ada. Misalnya kursi
model L yang dimaksud, posisi televisi, meja, pintu, tempat parkir dan lain sebagainya. “Mantu pak Susno dan pembantunya sudah “”siaap bersaksi di sana (rumah),” lanjutnya. Tentu saja jaksa penuntut umum (JPU) langsung melayangkan sikap keberatan atas permintaan itu. “Keberatan yang mulia. Mungkin saja kondisi di dalam rumah sudah berubah,” kata Narendrta Jatna salah seorang JPU. “Justru itu, lihat dulu apakah rumah itu ada perubahan atau tidak,” sergah Hendry seolah merayu majelis hakim. Charis tidak langsung memberi tanggapan. Sejenak dia berdiskusi dengan Syamsudin dan Kusno, anggota majelis yang lainnya. “Kami memutuskan menerima permintaan itu. Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil,” ucap Charis.
Sejurus kemudian, Charis segera menutup sidang untuk sementara. Namun sebelum mengetuk palu sidang, Charis menjelaskan untuk pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan di rumah, namun tetap harus dilakukan di ruang sidang pada persidangan selanjutnya. Setelah hakim menutup sidang, semua pihak segera bersiap-siap meluncur ke rumah Susno yang tepatnya beralamat di Jalan Abuserin Nomor 2B, Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 11.45, rombongan tiba di rumah Susno. Seluruh unsur persidangan hadir di rumah tersebut. Begitu tiba, Charis dan hakim anggota yang tidak mengenakan seragam kebesaran hakim itu langsung menyusuri rumah yang didominasi warna cokelat itu. Tentu saja yang disasar hakim adalah
ruang tamu. Di sana tertata tiga kursi cokelat yang mengelilingi sebuah meja kayu bundar. Tanpa mengeluarkan pertanyaan apapun hakim juga mengamati ruang keluarga yang hanya dipisahkan dengan perabot kayu dari ruang tamu. Di ruang tersebut terdapat beberapa kursi, meja dan sebuah televisi layar datar. Sekitar 15 menit kemudian hakim menutup sidang. “Sidang dilanjutkan Selasa (25/1) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi,” tutur Charis, lalu segera meninggalkan rumah itu. Hendry mengaku puas karena permintaannya dikabulkan hakim. Dia lalu berkomentar tentang anggapan bahwa posisi rumah sudah berubah. “Untuk apa kami merubah. Kami tidak gila dan sebodoh itu untuk merubah posisi rumah agar meringankan kami,” kata dia.(kuh)
Pemda Diperintahkan Bagi Beras ke Nelayan
FOTO:NICK HANOATUBUN/RM
Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno saat diperiksa sebagai tersangka KPK, Jakarta, Kamis(20/1). Sabarno diperiksa terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran Departemen Dalam Negeri 2002-2005.
KPK Periksa Mantan Mendagri Jakarta, KP Setelah menetapkan Hari Sabarno sebagai tersangka sejak 29 September 2010, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Mendagri tersebut untuk pertamakalinya, kemarin (20/1) Tersangka kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah di Indonesia itu diperiksa terkait pengembangan penyidikan kasus tersebut. “Benar. Hari ini (kemarin) KPK melakukan pemeriksaan atas HS (Hari Sabarno) terkait kasus damkar. Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,”ujar Staf humas KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, kemarin (20/1). Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan perdana bagi purnawirawan Jenderal TNI itu sejak ditetapkan sebagai tersangka. Hari menjalani pemeriksaan selama sekitar 3,5 jam. Hari yang kala itu mengenakan baju safari abu-abu terlihat mendatangani KPK sekitar pukul 09.15. Dia keluar sekitar pukul 12.30. Usai menjalani pemeriksaan kemarin, Hari menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp86,7 miliar tersebut. “Saya diperiksa bukan sebagai saksi. Saya dianggap ikut serta dan terlibat. Padahal faktanya tidak demikian,”katanya. Hari menyatakan, dirinya tidak paham dengan penetapannya sebagai tersangka. Dia menyayangkan, KPK baru menetapkan status tersangka atas dirinya setelah empat tahun lalu, peristiwa korupsi damkar tersebut berlalu. “Saya menyayangkan, ini kan sudah empat tahun peristiwa (korupsi damkar) itu muncul. Kalau dulu saya memang memenuhi syarat sebagai tersangka kenapa tidak bersamaan dengan almarhum Hengky Samuel Daud dan saudara Oentarto Sindhung Mawardi,” papar Hari. Jika penetapan tersangka atas dirinya bersamaan dengan Hengky dan Oentarto, kata Hari, bisa dilakukan cek silang atas tiga pihak tersebut. “Kalau sekarang gimana, kan pengusahanya (Hengky ) sudah meninggal. Ya ini kan jadinya kayak setengah musibah bencana,”tambahnya. Hari diduga terlibat korupsi terkait perannya dalam menyetujui penerbitan radiogram yang dibuat oleh mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi. Atas persetujuan radiogram tersebut, mendiang Hengky Samuel Daud selaku pemilik PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya menjadi rekanan tunggal pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah. Dalam pengadaan tersebut ditengarai praktik penggelembungan harga hingga merugikan keuangan negara hingga Rp 86,07 miliar. KPK juga menduga Hari menerima imbalan dari Hengky. Mendagri pada era kepemimpinan Presiden Megawati itu disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 Huruf b UU 31 1999. (ken)
Jakarta, KP Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, memerintakan kepada para kepala daerah (Kada) untuk membagikan beras bantuan kepada nelayan. Perintah ini sebagai respon atas cuaca buruk yang melanda sebagian besar perairan Indonesia di awal tahun 2011. Akibat dari cuaca buruk ini, ratusan ribu nelayan terpaksa kehilangan penghasilan karena tidak melaut. Kementrian Sosial sendiri sudah menetapkan sebgai bencana sosial karena sebagai besar nelayan kekurangan pangan. “Gubernur dan bupati/walikota dapat meman-
faatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai langkah tanggap darurat,” kata Fadel Muhammad di sela-sela penyaluran 198 paket bantuan secara simbolis kepada nelayan di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi di Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (20/1). KKP mencatat sebanyak 473.983 orang nelayan yang tidak dapat melaut akibat cuaca buruk. Para nelayan ini tersebar di 41 kabupaten/kota pada 20 provinsi. “Dibutuhkan sebanyak 13.271 ton beras bantuan kepada nelayan beserta lima orang anggota keluarganya,” katanya. Dalam kondisi darurat, kata Fadel,
pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota atas persetujuan Menteri Sosial (Mensos) memiliki kewenangan menyalurkan CBP demi menjaga ketahanan pangan rumah tangga bagi korban bencana sebanya 200 ton/tahun. Pemerintah kabupaten/kota sendiri memiliki kewenangan menyalurkan CBP 100 ton/tahun. “Jumlah tersebut tidak harus dihabiskan, nanmun dengan kewenangannya gubernur dan bupati/walikota mempunyai stok beras yang cukup untuk membantu korban bencana pada detik pertama termasuk nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk,” katanya.(awa)
Fadel Muhammad