Sabtu, 12 Juni 2010
Dua Kawasan Konservasi akan Musnah Pemkab Usul Alihfungsi, Nikel Jadi Bidikan
Kolaka, KP Diam-diam Pemkab Kolaka ternyata telah mengajukan pengalihfungsian dua kawasan konsevasi di Kawasan Taman Buru Mata Osu seluas 3000 hektar dan gugusan Taman Wisata Alam Bawah Laut Padamarang seluas 36 ribu hektar. Kepala Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kolaka, Sakryanto mengatakan, dalam usulan tersebut Pemkab Kolaka beralasan alih fungsi dilakukan karena di dalam dua kawasan tersebut terdapat pemukiman penduduk. ‘’ Ironisnya saat Kami lakukan pengecekan di lapangan, pemukiman penduduk yang dimaksud tidak ada. Yang kami temukan justru belasan warga yang bermukim dan merambah di dalam kawasan dan ini jelas melanggar aturan karena menebang secara liar,’’ terang Sakryanto. BKSDA menduga adanya pemukiman penduduk yang menjadi alasan mengalihfungsikan kedua kawasan yang dilindungi tersebut hanya rekayasa pemerintah kabupaten Kolaka. Pemkab diduga hanya mengincar potensi nikel khususnya di gugusan Pulau Padamarang. ‘’ Kalau di Mata Osu kita belum tahu ada potensi tambang atau tidak. Tapi kalau di Pulau Padamarang itu sudah jelas ada nikelnya. Meski demikian, usulan itu tetap akan diteruskan ke departemen kehutanan yang berwenang memberikan keputusan,’’pungkasSakryanto.(cr3)
Teror Beredar, Pedagang Laino Panik Raha, KP Entah sekadar iseng, namun bibit perseteruan pasca Pemilukada di Muna, mulai terlihat tumbuh. Meski KPU setempat belum juga mengumumkan hasil perhitungan manualnya dan menobatkan salah satu kandidat sebagai pemenang, namun suhu ‘’iklim’’ di daerah tersebut kini cenderung tak
Baca TEROR di Hal 6 Info Berlangganan/ Pengaduan atas Pelayanan Pelanggan Koran Harian Kendari Pos untuk wilayah Kolaka/Kolaka Utara Hubungi : (0405)2324211 atau SMS : 0852 4172 4083
email : bumianoa@gmail.com
Langganan Luar Kota Rp. 67.500,-
Komisi III Kunjungi 19 Demonstran Talaga Rahmawati : Polisi Tahan Anak Dibawah Umur Pasarwajo, KP Pemkab Buton tak kunjung memberi solusi dalam sengketa ganti rugi lahan pada kawasan tambang di Talaga Raya. Para birokratnya bahkan cenderung menjadi juru bicara bagi investor PT. Arga Morini Indah (AMI), sementara manajemen perusahaan tak pernah muncul ke publik untuk memberi penjelasan. Melihat sikap seperti itu, Anggota DPRD Sultra pun mencoba ambil andil penuntasan polemik yang ada saat ini. Setelah sebelumnya Ketua DPRD Sul-
SUWARJONO-KENPOS
Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Kendari sebagai bentuk solidaritas atas tindakan aparat yang menahan para aktivis dan warga Talaga terkait konflik ganti rugi di lahan tambang PT. AMI.
tra, Sutan Harahap siap menjadi jamiman untuk penangguhan 19 aktivis dan warga Talaga yang ditahan aparat Polres Baubau, kini anggota Komisi III parlemen provinsi turun ke lapangan melakukan pengecekan. Ketua Komisi III DPRD Sultra, Rahmawati Badallah yang ditemui di pelabuhan Murhum Baubau kemarin menjelaskan kedatangannya itu untuk melakukan peninjauan dalam kasus konflik tambang di Talaga Raya. “ Kita akan bertemu dengan pemerintah setempat. Masalah ini akan kami sikapi,’’ ungkap Rahmawati Badallah. Mantan Ketua DPD PAN Muna ini menegaskan, apa pun alasannya, kasus Talaga Raya harusnya
menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sebab selain korban dari aktivis dan warga telah ada, pihak perusahaan penanam modal juga merasa dirugikan. Sore setelah tiba di Baubau, Rahmawati Badallah bersama empat anggotanya, H. Abdurrahman Shaleh, Irfani Talib dan Harniwati (PKPI) serta Mardamin (Hanura) langsung berkunjung ke Lapas Baubau, tempat para aktivis dan warga Talaga ditahan. Pengakuan warga Talaga bernama Jaenda, lahan yang dituntutnya untuk diganti rugi itu telah dikelola sejak tahun 1982. Namun setelah masuknya PT. AMI,
Baca KOMISI di Hal 6