6
Kendari Pos |Selasa, 11 Oktober 2011
Camat Jangan Jual Tanah Negara Lukman Ingatkan Camat Pondidaha Unaaha, KP Bupati Konawe Lukman Abunawas mengingatkan Camat Pondidaha yang baru, Taharuddin Saranani, agar mengikuti jejak pendahulunya, L Djamil Saranani. Peringatan Lukman itu disampaikan disela-sela pelantikan Camat Pondidaha, Taharuddin Saranani, menggantikan L.Djamil Saranani, yang memasuki masa pensiun, akhir pekan lalu.
Kajari ................ aturan,” tambah Agus Wahidin. Sayangnya, Agus Wahidin belum memastikan jumlah calon tersangka yang dimungkinkan bertambah. Menyangkut penerima panjar ini memang banyak, apalagi yang kecilkecil. “Pokoknya semua yang terlibat dan merasa menerima dana panjar dan ternyata sampai penyelidikan dan penyidikan belum ada pengembalian uang negara. Yang jelas, masih ada beberapa orang
Resah ............... kan ahli waris kelompok 91 atas kepemilikan tanah yang selama ini menjadi sengketa sesama warga. Mereka menilai, keputusan Pengadilan Agama Unaaha tersebut cacat hukum, karena sejumlah warga yang dimasukkan ke dalam kelompok 91 mengaku tidak pernah dihubungi selama masa persidangan gugatan tersebut. “Kami melihat banyak kesalahan dalam amar putusan itu. Karena itukami meminta kepada DPRD untuk segera memanggil pihak Pengadilan Agama Unaaha, untuk mempertanyakan keputusan yang tidak sesui fakta di lapangan,” kata Abdul Wahab, koordinator aksi kemarin. Dalam aksi tersebut, juga turut serta mantan camat Motui Amri, dan mantan Kades Motui, yang telah mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Turut pula sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai paling mengetahui seluk beluk silsilah kepemilikan lahan. Mansyur, salah seorang perwakilan aksi mengatakan klaim kepemilikan tanah oleh kelompok 91 seluas 861 hektar itu, tidak masuk akal. Pasalnya luasan putusan PA Unaaha sudah mencakup enam desa yang ada di Kecamatan Motui. “Para kepala desa telah membuat surat pernyataan ter-
Lukman melalui Kabag Humas Setkab Konawe, La Ode Sahidin mengingatkan agar menghindari terjadinya penjualan tanah-tanah masyarakat dan tanah negara. “Ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa tanah,” kutip La Ode Sahidin, kemarin. Bupati juga meminta camat baru, Taharuddin Saranani agar segera melaksanakan tugas. “Sebagai pemimpin seorang camat dituntut mampu mengetahui seluruh peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Dan mampu menyelesaikan masalah dengan mengedepankan
jalur koordinasi kepada tokohtokoh masyarakat,” tuturnya. Lukman mengakui tugas camat tidak mudah namun jika dilaksanakan dengan niat dan koordinasi yang baik seberat apapun tugas yang diemban pasti dapat diselesaikan. Yang penting seluruh program direncanakan untuk kemajuan pembangunan Konawe dan kesejahteraan masyarakat Pondidaha. “Yang utama program pemerintah kecamatan direlevansikan dengan program Pemkab Konawe yakni Permata,” tegasnya. (din)
yang termasuk menerima dana panjar,” ungkapnya. Fenomena kasus dana panjar ini, menurut Agus Wahidin, oknum menerima dana panjar namun tidak ada pekerjaan (proyek). Itu sama saja fiktif. Hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui orang-orang yang diduga terlibat. Sejauh ini ada beberapa saksi yang telah dimintai keterangan termasuk di era Muh Naim (Kajari sebelumnya) menjabat. Sedangkan empat orang yang te-
lah ditetapkan tersangka proses penyidikannya tetap berjalan. “Tinggal kami menunggu hasil pemeriksaan inspektorat karena dari (pemeriksaan) BPK sudah dilimpahkan ke Inspektorat,” tukasnya. Diakui Agus Wahidin, SH, pihaknya belum melakukan penahanan karena dari hasil penyidikan ke penuntutan harus diekspose perkaranya di Kejati. Ekspose perkara itu dilakukan apabila sebuah perkara akan ditingkatkan dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. (din)
tulis untuk tidak mengakui kepemilikan lahan kelompok 91. Karena tanah yang mereka klaim sudah termasuk dengan kuburan nenek moyang kami. Ini tidak masuk diakal, dan atas putusan PA Unaaha ini, masyarakat sudah resah,” ujar Mansyur, seraya memperlihatkan bukti pernyataan tertulis para Kades di hadapan anggota komisi B DPRD Konut. Ketua komisi B DPRD Konut, Samir, berjanji akan segera mengundang Pengadilan Agama Unaaha, pihak kelompok 91, pihak perusahaan dan kelompok lainnya un-
tuk mengklarifikasi atas penetapan ahli waris tersebut. “Tolong diberikan kami waktu untuk bekerja. Aspirasi yang kalian sampaikan hari ini akan segera kami laporkan kepada pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti. Karena itu kami meminta kepada warga yang dating hari ini untuk bersabar. Saya juga meminta agar tidak mudah disusupi kelompok lain yang bisa memicu konflik sesama warga,” kata Samirdidampingi rekan-rekannya di dewan diantaranya, H Rudin, Ali Asman, Sawi Lapalulu serta Akbar Daud. (p2)
Kades Wandoke, Didemo Warganya Raha, KP Puluhan warga Wandoke, mendatangi gedung DPRD Muna, kemarin. Mereka menuntut agar Kepala Desa Wandoke La Ode Leo Irwan, dicopot dari jabatannya. Alasan mereka, Kadesnya itu sejak menjabat tahun 2008 banyak meresahkan masyarakat. LM Junaim, korlap aksi, membeberkan indikasi korupsi Kadesnya. Pengelolaan dana block grant sejak tahun 2008 sampai 2010 tidak jelas pengelolaannya. “Sudah tiga kali pencairan, setiap pencairan Rp 45 Juta. Total keseluruhan Rp 135 Juta,“ sebutnya. Namun hasil investigasi dilapangan, masyarakat mendapatkan bantuan dana rumah sisipan 7 unit, yang hanya menghabiskan ang-
Pendemo .................... karena ruang lingkupnya lebih luas. Apalagi pekerjaan yang ditender, menggunakan anggaran cukup besar yaitu Rp 4 miliar. “Setahu saya, justru semakin luas ruang lingkup media yang diumumkan, maka akan semakin banyak yang tahu,” terangnya. Iskandar juga membantah kalau kontrakto lokal tidak mendapatkan informasi. Pasalnya, yang memenangkan tender pembangunan rutan Raha adalah investor lokal.
garan Rp 35 Juta. “Dana tiga tahun sebesar Rp 135 Juta, yang terealisasi hanya Rp 35 Juta. Sisa anggarannya tidak jelas peruntukanya,“ duganya. Kemudian distribusi beras raskin tidak sesuai mekanisme. Dimana peraturan Kementerian Keuangan tahun 2009, harga beras sampai dititik distribusi Rp 1.600/kg. Namun yang terjadi di Desa Wandoke, 1.800/kg. “Kita meminta agar Bupati segera menonaktifkan Kades Wandoke, “ harapnya. Kades Wandoke La Ode Leo Irwan yang dikonfirmasi membantah menggelapkan dana block grant. Kata Dia, pemanfaatan dana block grant bukan saja 7 unit rumah, ada pembangunan 13 sumur. “BPMD hanya merekomendasikan 6 sumur,
namun kebutuhan masyarakat 20 sumur. Saya paksakan bisa bangun 13 sumur, “ujarnya. Kemudian melakukan rehab kantor Desa. Terkait kenaikan harga raskin dari Rp 1600 menjadi Rp 1800, berdasarkan kesepakatan masyarakat. “Bukan 1800 naiknya, tapi Rp 1700, “sebut La Ode Leo Irwan. Sementara itu, Hamalin Kasubdin Perkebunan Dinas Pertanian, yang ditemui terpisah mengatakan, penetapan harga Rp 2.250 itu merupakan yang terendah se Sultra. Bila mengacu kepada keputusan Gubernur, harga yang ditetapkan Rp 4500 perpohon. “Kita tetapkan Rp 2.250 mencegah jangan sampai terjadi kegagalan pembibitan, maka bisa dilakukan pembibitan ulang, “jelasnya. (awn)
“Yang menang investor lokal, yaitu PT Aji Sam,” sebutnya. Kemudian berdasarkan Peppres nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan barang/jasa pemerintah, untuk pengumuman lelang proyek tidak dibatasi apakah menggunakan media lokal atau nasional. Terkait dirinya yang menjabat KPA sekaligus PPTK, lanjut Iskandar, itu bukan kemauan dirinya atau Kanwil. Secara institusional di Kementerian HAM, kepala rutan, lembaga atau lapas, ditentukan sebagai KPA dan PPTK. “Aturan kami tidak
sama seperti SKPD, “tegasnya. Kalau soal jeda pengumuman dan pelaksanaan tender yang tidak sampai satu bulan, kata Kepala Rutan Raha itu, karena ketidak tahun mereka yang melakukan aksi, soal pemilihan sistem yang digunakan. Berdasarkan perpres, ada dua macam sistem yang digunakan yaitu, pra kualifikasi dan pasca kualifikasi. “Bila menggunakan sistem pra kualifikasi, tahapannnya panjang. Namun panitia menggunakan sistem pasca kualifikasi dengan sistem gugur,” jelasnya. (awn)