PEMILUKADA
SENIN PON 27 AGUSTUS 2012 / 9 SYAWAL 1433 H
Radar Cirebon Group
PILGUB JABAR z PILWAKOT CIREBON z PILBUP CIREBON z PILBUP KUNINGAN z PILBUP MAJALENGKA
KILAS POLITIK Butuh Pemimpin Putra Daerah CIREBON - Pemilihan bupati Kabupaten Cirebon sekitar 1,5 tahun mendatang. Namun desas-desus isu calon bupati mulai bermunculan. Direktur eksekutif Komunal, Hery Susanto mengungkapkan warga Kabupaten Cirebon membutuhkan putra daerah. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2011. Di mana hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat Cirebon mengaku sebagai warga suku Cirebon. Survei tersebut dilakukan 408 responden dengan marjinal error sekitar 4,8 persen. Terhadap 40 kecamatan, 427 desa secara random. “Mayoritas dari sisi normative masyarakat Kabupaten Cirebon berminat pada putra daerah. Lainnya secara umum tegas dan bijaksana,” ujarnya kepada Radar, kemarin (26/8). Secara kriteria profesi, pasangan politisi dan politisi lebih diminati. Disusul dengan politisi dan birokrasi. Hery menambahkan ke depan akan dilakukan survei mengenai rekam jejak calon bupati terhadap warga. Hery juga membantah survei yang pernah dilakukan lembaga survei lain di mana elektabilitas Qomar lebih dari 30 persen. Begitu pula dengan Gotas yang mencapai angka lebih dari 30 persen. “Pilkada masih lama, berdasarkan hasil survei kami 68 persen masyarakat Kabupaten Cirebon belum menentukan sikap,” tegasnya. (swn)
KUMUH. Pengendara sepeda motor melintas jejeran baliho cawalkot di Jalan Merdeka, Kota Cirebon.
FOTO:MUHAMMAD IRFAN/RADAR CIREEBON.
Cabup Harus Punya Konsep Visioner SUMBER – Bermuculannya sejumlah nama para kandidat bakal calon Bupati Cirebon yang sudah berani mejeng di sejumlah jalan dengan tawaran program yang menggiurkan, membuat sejumlah pihak merasa jengkel. Salah satunya Drs Abraham Muhammad MSi, pegawai negeri sipil eselon II yang masih dipercaya oleh bupati Cirebon sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, itu menyampaikan kritik membangun. Kepada Radar, pihaknya mengatakan bahwa para bakal calon Bupati, jangan hanya bisa umbar janji kepada masyarakat akan sebuah kesejahteraan, kemajuan dan lain sebagainya. Namun, yang paling
FOTO: DOK/RADAR CIREBON
SIBUK. Staf dan anggota KPU Kota Cirebon menyelesaikan sejumlah agenda kegiatan dalam menghadapi pemilihan umum.
KPU Siapkan Surat DP4 KEJAKSAN – KPU Kota Cirebon kini tengah menyiapkan surat pemberitahuan kepada Pemkot yang berisi tentang daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dan jumlah penduduk Kota Cirebon. Anggota KPU Kota Cirebon, Drs Hartojo mengatakan surat akan dibuat tanggal 27 Agustus 2012. Lalu dilayangkan ke wali kota tanggal 28 Agustus 2012. Dari Pemkot, nantinya surat tersebut, leading sector yang menangani adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Insya Allah mengacu jadwal yang dimiliki KPU, pembuatan surat tanggal 27 Agustus, dan 28 Agustus surat dikirimkan ke Pemkot,” kata pria akrab disapa Ojo ini, dijumpai di ruang kerja, kemarin. Menurutnya, usai penyerahan surat ke wali kota, KPU akan menunggu hingga akhir September 2012, tepatnya 27 September. DP4 dan jumlah penduduk sudah harus diterima oleh KPU dari Pemkot. Tahapan selanjutnya, KPU akan menyusunnya berdasarkan per PPS, berbasis RW dan kartu keluarga. Setelah itu disandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu yang terakhir, yakni Pilpres untuk disampaikan ke PPS melalui PPK. Setelah itu, kata dia, tanggal 5 November sampai 4 Desember dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPS, dibantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). (abd)
6
penting adalah mempunyai konsep yang visioner dan tidak anti kritik. Jika memang dia benar-benar mau membawa perubahan, mampukah mereka merubah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini jomplang alias tidak seimbang. “APBD kita 70 persen dihabiskan untuk belanja pegawai, sementara sisanya 30 persen untuk belanja publik sehingga percepatan pembangunan sangat lamban,” katanya. Akibat kondisi ini, benar kata Prof DR Sadamasis Sutono bahwa adanya pelaksanaan otonomi daerah cenderung gemuk untuk aparaturnya saja, idealnya yang gemuk adalah rakyat. Dengan
demikian, tidak tertutup kemungkinan potensi korupsi akan besar. “Bisa tidak para calon bupati nanti menyeimbangkan struktur APBD kita dan merubah tatanan birokrasi kita?,” tanyanya. Kemudian, para calon ini apakah sudah mempunyai visi dan misi mengenai konsep peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 variabel pendukung yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (ekonomi) secara merata antara wilayah barat, timur, selatan dan utara. “Bupati ke depan punya banyak pekerjaan rumah, seperti peningkatan jalan poros desa yang masih terbengkalai, infrastruktur jembatan sebagai sarana
pendukung kegiatan ekonomi, gedung sekolah guna menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan SDM,” ucapnya. Ditegaskan, masyarakat Kabupaten Cirebon tidak membutuhkan janji manis karena masyarakat sudah cerdas dan dewasa, yang dibutuhkan masyarakat adalah konsep yang bisa membawa arah perubahan yang positif, baik dari sisi kebutuhan dasar masyarakat, birokrasi, infrastruktur, investasi dan lain sebagainya. “Saya melihat para bakal calon minim konsep yang fisioner dan terkesan alergi kritik. Jika hal ini dibiarkan kehidupan demokrasi di Kabupaten Cirebon akan mati,” tegasnya.(jun)