6
PARTAI
SABTU, 29 SEPTEMBER 2012 / 13 DZULQAIDAH 1433 H
JAKARTA – Anggota tim advokasi pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), Denny Iskandar meyakini hasil pilkada DKI tidak akan diperkarakan pasangan Foke-Nara ke Mahkamah Konstitusi(MK). Pasalnya, gugatan ke MK justru akan menjadi bumerang bagi pasangan incumbent tersebut. “Lucu kalau incumbent mengadukan ke MK. Untuk mematahkan mereka sangat mudah. Pada akhirnya senjata makan tuan,” ujar Denny ke-
Kubu Jokowi Gertak Timses Foke-Nara pada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (28/9) sore. Dennya menyatakan, pihaknya memiliki banyak bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Foke-Nara. Bukti-bukti tersebut akan digunakan jika pihak Foke-Nara nekat memperkarakan hasil pilkada DKI. “Incumbent itu kan punya kekuasa-
an. Aroma money politic sangat kentara sekali dan kita bisa membuktikan itu. Pengerahan birokrasi dari mulai walikota, hingga ke tingkat lurah, RT/ RW,” ungkapnya. Namun, Denny tetap menghormati jika akhirnya pihak Foke-Nara tetap melayangkan gugatan. Menurutnya, itu sudah menjadi hak setiap pa-
sangan calon dan merupakan bagian dari demokrasi. Meski begitu, Denny kembali mengingatkan bahwa tindakan tersebut justru berpotensi merugikan pihak incumbeny. “Yang mengadukan soal money politic kemarin, malah tertangkap kan,” ucapnya. Sekedar diketahui, setelah resmi
menjadi peraih suara terbanyak dalam pilkada DKI, pasangan Jokowi-Ahok akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPU DKI besok, Sabtu (29/9). Jika tidak ada gugatan, maka pasangan calon nomor urut 3 tersebut akan dilantik pada tanggal 7 Oktober mendatang.
Sebelumnya, Ketua tim advokasi Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), Zamakh Sari mengaku bahwa pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran jika nantinya Foke-Nara mengajukan gugatan sengketa pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti-bukti tersebut berasal dari laporan warga dan relawan Foke-Nara. “Kita lagi siapin bukti-bukti buat ke MK, tapi kita tunggu hasil penetapan dulu lah,” ujar Zamakh ketika dihubungi, Kamis (27/9) sore. (dil/jpnn)
Hasil Resmi, Pemenangnya Tetap Jokowi-Ahok JAKARTA – KPU DKI Jakarta akhirnya menetapkan perolehan suara masingmasing pasangan calon peserta pilkada DKI lewat rapat pleno, Jumat (28/9). Penetapan dilakukan setelah melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU DKI, Dahliah Umar yang didampingi keempat komisioner KPU DKI lainnya. Rapat juga dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon serta anggota Panwaslu DKI. Secara bergantian para komisioner membacakan hasil rekapitulasi suara per kabupaten/kota. Usai membacakan hasil, saksi dan panwaslu diberi kesempatan untuk menyampaikan catatan ataupun keberatan atas hasil rekapitulasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan cagub Joko Widodo-Basuki T Purnama mendapat suara terbanyak dengan perolehan 2.472.130 suara atau 53,82% dari suara sah. Sedangkan pasangan cagub Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat suara sebanyak 2.120.815. Atas hasil perhitungan suara ini, saksi kedua pasangan calon serta Panwaslu DKI tidak menyampaikan keberatan. Meski belum ditetapkan sebagai calon terpilih, namun hasil rekapitulasi ini telah memastikan pasangan Joko WidodoBasuki T Purnama sebagai pemenang pilkada DKI. Jika tidak ada halangan maka
DA TA PERHITUNGAN DAT SUARA DIPUTUSKAN RAP AT PLENO KPU DKI: RAPA DPT Laki-laki Perempuan
:6.996.951 :3.561.227 : 435.724
Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak suaranya :4.647.304 Laki-Laki : 273.780 Perempuan :2.373.524 Pemilih yang tidak gunakan hak pilih(golput) :2.349.647 Laki-laki :1.287.447 Perempuan :1.062.200 Jumlah TPS
:
Jumlah Suara Tidak sah Jumlah suara sah Jumlah suara sah dan tidak sah Rekap suara Foke-Nara Rekap suara Jokowi-Basuki
: 74.996 :4.592.945
15059
:4.667.941 : 2.120.815 :2.472.130
*)Sumber: KPU DKI
Joko Widodo akan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta ke-16 pada tanggal 7 Oktober 2012. (dil/jpnn)
PILGUB JABAR Pilgub Perhatian Serius BANDUNG – Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Barat atau yang Pemilihan Gubernur (Pilgub), mendapat perhatian serius DPRD Jabar. Terbukti, Komisi A DPRD Jabar akan keliling melakukan pemantauan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kab/kota se-Jabar, guna memastikan kesiapan pelaksanaan Pilgub maupun Pilkada di daerahnya sendiri. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jabar, Azhar Aung mengatakan, pihanya memang memang ingin memastikan kesiapan KPUD kab/kota se-Jabar dalam menghadapi Pilgub dan Pilkada di daerahnya. “Seperti kunjungan ke KPUD Kota Bekasi, Komisi A DPRD Jabar ingin mengetahui kesiapan KPUD Kota Bekasi dalam menghadapi Pemilukada yang sudah di depan mata. Selain itu, Komisi A DPRD Jabar juga ingin mengetahui kesiapan Kota Bekasi dalam menghadapi Pilgub Jabar,” ungkap Azhar di sela-sela kunjungan ke KPUD Kota Bekasi, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi A DPRD Jabar akan keliling melakukan pantauan pada setiap KPUD di masing-masing daerah yang ada di Jabar. Ia mengatakan, DPRD Jabar berharap seluruh KPUD se-Jabar sudah siap menghadapi Pilgub Jabar 2013. Azhar mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diawasi dalam pelaksanaan pemilukada, antara lain penyusunan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesiapan infrastruktur serta petugas penyelenggara. Menurutnya, saat ini kendala yang dihadapi KPUD seperti belum bisa menggunakan data elektronik KTP untuk penyusunan DPT. Ia menyatakan, untuk Pilgub Jabar juga belum tahu ada kepastian bisa memakai data e-KTP atau belum. Namun apabila e-KTP belum bisa, lanjut Azhar, akan kembali menggunakan SIAK seperti pilgub tahun-tahun sebelumnya. KPUD Kota Bekasi juga didorong mengantisipasi sengketa hasil pemilukada di Kota Bekasi dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya KPUD dengan Panswaslu. Komisi A DPRD Jabar juga mendorong KPUD Kota Bekasi tanggap terhadap hal-hal teknis yang berpotensi menimbulkan polemik. Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Jabar, Deden Darmansyah mengatakan, melihat ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 mengenai Bansos, Pemprov Jabar tidak dapat menganggarkan bantuan kepada KPUD Kota Bekasi. Akan tetapi, lanjutnya, apabila pemilukada Kota Bekasi berlangsung dua kali putaran dan bisa mundur tanggalnya, maka KPUD Kota Bekasi disarankan agar mengajukan usulan bantuan kepada Pemprov Jabar untuk dialokasikan pada APBD 2013. (ris)
Komisi A Bakal Keliling KPUD
PKS ACEH PKS Serahkan Kelengkapan Verifikasi Partai ke KIP BANDA ACEH – Sekretaris Umum PKS Aceh, H.Saifunsyah, SE, M.Si, Ak mengatakan, PKS sudah melengkapi semua persyaratan verifikasi partai politik, dibuktikan dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. “Kemarin, kita saudah serahkan KTA PKS dari seluruh Aceh dalam bentuk soft copy, dengan demikian seluruh persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu sudah kita penuhi,” ujar Saifunsyah, Jumat (28/9). Saifunsyah mengatakan, penyerahan dilakukan oleh Ketua PKS Aceh, H. Ghufran Zainal Abidin, MA dan diterima oleh tiga orang Komisioner KIP Aceh, yaitu Zainal Abidin, Tgk. Akmal Abzal dan Nurjani Abdullah. PKS Aceh, kata dia, sudah siap diverifikasi secara faktual. “Untuk verifikasi faktual kita ikutkan 19 Kabupaten/ Kota dari seluruh Aceh. Yang tidak diikutkan dalam verifikasi faktual nantinya hanya Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil, yang lain semua sudah siap,” tambahnya. Dengan dilengkapinya semua dokumen tersebut berarti PKS Aceh sudah siap untuk ikut Pemilu 2014. “Mulai sekarang PKS Aceh sudah siap untuk mengikuti Pemilu 2014,” imbuh Saifunsyah yang diamini ketua PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin. (slm)
PATRARIZKI SYAHPUTRA/RM
REKAPITULASI. Petugas KPU DKI Jakarta saat rekapitulasi penghitungan suara di Hotel Borobudur, Jakata Pusat (28/9). Jika tidak terjadi gugatan, maka pasangan calon terpilih akan serah terima jabatan dan dilantik pada 7 Oktober 2012 di hadapan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Baleg Siap Tolak Revisi UU KPK JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dimyati Natakusumah mengatakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak akan meloloskan revisi UU (RUU) KPK jika revisi tersebut berpotensi melemahkan wewenang KPK dalam membe-
rantas korupsi. “Selain ketua Panja Revisi Undang-Undang KPK, saya kan juga anggota Baleg DPR. Saya jamin baleg tidak akan meloloskan revisi undang-undang tersebut kalau berpotensi melemahkan wewenang KPK memberantas korupsi,” kata Dimyati di gedung parlemen kemarin (27/9).
Menurut Dimyati, draf RUU KPK saat ini sudah berada di baleg dan sedang dilakukan kajian untuk menjawab apakah memang diperlukan revisi atau tidak. “Jika baleg tidak menyetujui RUU KPK ini, tidak akan bisa dilanjutkan pembahasannya,” tegas politikus PPP tersebut. Dari sisi waktu, proses kajian di Baleg DPR biasanya berlangsung
selama 20 hari atau dua kali masa sidang. “Ini bergantung dari hasil kajian, termasuk alasan secara formil maupun terkait substansinya,” imbuh dia. Meski demikian, Dimyati tetap mengkritisi cara kerja KPK akhirakhir ini yang dianggap melenceng dari perintah UU KPK. “KPK itu tebang pilih dalam memberantas
korupsi. Berbagai kasus besar dugaan korupsi di depan matanya tidak terlihat. Tapi, berbagai kasus kecil dugaan korupsi yang jauh dari dia kelihatan dan langsung ditindak,” kritiknya. “Kalau dalam perspektif perilaku KPK yang tebang pilih ini revisi dilakukan, saya yakin baleg setuju RUU KPK,” imbuhnya. (fas/jpnn/c9/agm)
PDIP Tolak Revisi UU KPK
PUTU WAHYU RAMA/RM
DISKUSI. Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay (kiri), pembicara dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin 28/9).
PDIP Minta Presiden Turun Tangan JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung untuk menyelesaikan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terkait penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. “DPR tidak intervensi hukum, kita pengawasan. Yang harus mendorong berjalannya penyidikan adalah presiden, karena KPK dan Polri di bawah presiden,” kata Eva dimintai tanggapannya terkait ketidakhdiran Inspekstur Jendral Djoko Susilo memenuhi panggilan KPK, Jumat (28/9). Dijelaskan Eva, bersama Kejaksaan Agung, KPK dan Polri adalah bagian dari tim yang ada di Instruksi Presiden (Inpres) tentang penindakan dan pencegahan korupsi di bawah koordinasi presiden. “Untuk pelaksanaan hukum, penanggungjawab dan komandannya adalah presiden. Jadi, presidenlah yang harus turun tangan,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Eva membenarkan, selama ini presiden terkesan diam dan tidak menengahi polemik KPK-Polri. “Betul, kalau dia (presiden) aktiv sebagai koordinator, tidak ada berlarut-larut,” tegas Eva. Dia menegaskan, sebagai kepala pemerintahan dengan agenda combatin tindak pidana korupsi, KPK merupakan bagian dari tim yang ada di semua inpres soal tipikor. “Presiden punya fungsi koordinasi. Lagian, intervensi soal Century bisa kok soal Simulator nggak?” katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan konsisten menolak revisi UU Nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, rencana revisi yang digulirkan sejumlah pihak saat ini bertujuan untuk membonsai lembaga antirsuah tersebut. “Sejak awal Fraksi PDIP tidak setuju dilakukan revisi UU KPK. Alasannya belum mendesak atau belum diperlukan dilakukan perubahan saat ini,” kata Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Ahmad Basarah, Jumat (28/9), di gedung parlemen, di Jakarta. Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, salah satu alasan
PDIP karena situasi politik dan hukum saat ini masih tidak kondusif untuk membahasa perubahan UU KPK secara jernih dan objektif. Bahkan, Basarah menyatakan penolakan itu sudah dituangkan dalam pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan pada rapat intern Komisi III DPR, 3 Juli 2012. Namun, lanjut dia, karena hanya Fraksi PDIP saja yang waktu itu menolak, akhirnya rapat internal Komisi III sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Dijelaskan Basarah, sikap Fraksi PDIP yang tidak setuju itu bukan karena penilaian UU KPK seka-
rang sudah sempurna atau tidak memerlukan perbaikan. Karena, kata dia, pada kenyataan memang masih banyak terdapat kelemahan dalam UU antirasuah tersebut. “Sikap tersebut kami ambil karena kami menilai faktor situasi dan kondisi psikologi sosial dan politik saat ini masih tidak kondusif dan sangat sulit untuk mendapatkan kejernihan berpikir dan bersikap semua pihak dalam memandang eksistensi KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas Anggota Komisi III DPR ini. (boy/jpnn)