22
RABU, 3 OKTOBER 2012 / 17 DZULQAIDAH 1433 H
JATI DIRI Miranda Warning dan Miranda Goeltom KASUS Miranda Swaray Goeltom menyisakan lubang amat besar. Setelah mantan deputi senior gubernur BI itu divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, kita perlu mendesak KPK segera menyeret penyandang dana suap. Di anak tangga bawah, total sudah 26 orang masuk penjara, terbanyak para legislator periode 1999 2004. Sayang sekali Agus Condro, legislator yang bertobat dari korupsi, tetap dihukum setahun tiga bulan seperti 25 orang yang terjerat karena ”nyanyiannya”. Sayang sekali pula hukuman para koruptor lain tidaklah berat-berat amat. Miranda divonis tidak sampai tiga kali lipat daripada sang justice collaborator. Padahal, banyak di antara mereka yang berbelit-belit dan tidak mengakui kenistaan perbuatan mereka memain-mainkan jabatan publik. KPK harus mampu mencokok siapa cukong dana suap itu. Putusan progresif majelis hakim yang dipimpin Gusrizal bisa menjadi pintu masuk. Bahwa kasus suap ini saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Tentu, kaitan terpenting saat ini adalah siapa penyedia dana haram Rp 24 miliar itu. Sampai divonis, Miranda tidak memberikan petunjuk kira-kira siapa orang itu. Dia tetap merasa tidak tahu sumber dana itu. Oke, dia memang berhak ”mengelak” dan ”bungkam”. Miranda menyergah ketika ditanyai setelah divonis, ”Sudah puas? Saya tanya Anda puas saya dihukum?” Reaksi mirip ungkapan canda Tukul ini menjadi penanda puncak tragedi ini. Prof Dr Miranda Swaray Goeltom SE MA dikenal sebagai bankir dan dosen UI yang hebat. Namun, karena terseret dalam arus koruptif dalam transaksi jabatan, akhirnya dia harus merenungi nasib di penjara di usianya yang ke-63. Apakah jabatan sebagai deputi senior gubernur BI masih terasa nikmatnya? Tentu, tidak adil kalau hanya berhenti menghukum Miranda dan 25 orang lain. Uang Rp 24 miliar yang ditebar itu pasti berasal dari seseorang atau beberapa orang. Mestinya akan mudah kalau para terdakwa di pengadilan kasus traveler’s cheques ini ”bicara”. Tetapi, apa boleh buat. KPK harus mencari anak tangga teratas kasus ini karena mereka ”bungkam”. Ini mengingatkan kita pada Miranda Warning atau Peringatan Miranda yang sangat dikenal di sini dari film-film Hollywood. ”Anda berhak untuk tetap diam. Apa pun pernyataan Anda bisa digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda berhak didampingi pengacara dan apabila Anda tidak mampu, negara akan menyediakannya.” Begitu biasanya lafal polisi sambil memborgol tersangka. Ini gara-gara Ernesto Arturo Miranda (1941–1976) ditangkap polisi Arizona, AS, tanpa prosedur dan diinterogasi untuk mendapat pengakuan. Pengakuan tanpa prosedur ini ditolak, bahkan kemudian hakim mewajibkan aparat hukum mengucapkan hak-hak tersangka ketika ditangkap. Apakah Ernesto Miranda tidak bersalah? Ternyata, dia tetap bersalah atas beberapa kejahatan dan divonis 20–30 tahun penjara! Biarkan mereka ”bungkam”. Itu memang hak mereka. KPK yang bertugas membuat fakta hukum bertaut dan ”berbicara” hingga menunjuk cukong geger suap Rp 24 miliar itu. (*)
Merujuk Fatwa MA Kaltim S
ENGKETA Polri versus KPK dalam penanganan kasus simulator SIM belum berakhir. Masih berkutat pada penyidikan. Ketika Serikat Pengacara Rakyat (SPR) pada Agustus lalu mengajukan uji materi terhadap pasal 50 ayat (3) UU No 30/ 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim MK menasihati bahwa kewenangan pada pasal itu sudah jelas, tidak perlu penafsiran. Kewenangan penyidikan ada di KPK. Namun, ’’nasihat’’ tersebut tidak berbentuk putusan MK. Masalahnya, para penggugat tidak berhasil menunjukkan legal standing, kerugian apa yang diderita yang membuat mereka menggugat. MENGULUR WAKTU Penasihat hukum tersangka Irjen Pol Djoko Susilo kemudian melakukan manuver baru, mengajukan fatwa ke MA tentang siapa yang berwenang menangani kasus tersebut. Kendati, permintaan itu bakal ditolak MA karena pemohon fatwa adalah lembaga negara, bukan perorangan (Jawa Pos, 1/10). Kartu truf untuk membuka kedok bahwa penasihat hukum hanya mengulur waktu adalah fatwa MA No 037/KMA/I/2007. Fatwa itu diminta ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, tentang penanganan sengketa. Yakni, sengketa antara PT Terminalindo Idaman Permai (TIP) dan bupati setempat. Pada butir 3 surat MA tersebut dinyatakan bahwa fatwa (pendapat hukum) hanya diberikan kepada lembaga negara. Surat itu ditembuskan kepada ketua DPR dan ketua Komisi III DPR. Artinya, klausul tersebut bersifat terbuka dan meng-
Oleh: ikat siapa saja yang ingin tertinggi hukum. Demikian meminta fatwa MA. juga (seandainya) dinyataSAMSUL WAHIDIN Kendati disampaikan kekan bahwa kewenangan pada ketua DPRD di daerah tersebut ada pada Polri, terpencil, Fatwa MA No 037/2007 tersebut KPK bisa bilang EGP, emang gue pikirin. memastikan lingkup fatwa. Tentu, hal itu Pada masa lalu, fatwa MA memang sangat sudah diketahui bahkan dipahami dengan manjur, bahkan bisa mengesampingkan baik oleh penasihat hukum. Mereka tahu pasal dalam UU. Itu dulu. Salah satu yang tapi tidak mau tahu atau berpura-pura tidak terkenal adalah SEMA No 3 Tahun 1963 yang tahu. Yang pasti, upaya menolak pememenganggap KUHPerdata bukan sebagai riksaan oleh KPK tersebut merupakan benUU, tapi sebagai kitab hukum yang sekadar tuk sikap tersangka, kalau boleh direpresenmenjadi rujukan. Itu SEMA, apa lagi fatwa tasikan sebagai sikap Polri, yang tidak mau yang kedudukannya lebih tinggi daripada menerima. Mereka tak rela ada perkara besar SEMA. Jadi, pada masa lalu, fatwa MA yang menimpa pembesarnya untuk dipetersebut benar-benar sakti karena selalu riksa lembaga eksternal, dalam hal ini KPK. ditaati. Di sini juga akan ada seribu satu alasan, Sekarang, dengan tata urutan peraturan mulai yang normatif sampai yang praktis perundangan yang sudah jelas, fatwa tak lagi pragmatis. Polri bersikeras bahwa kewemengikat secara yuridis. Fatwa MA hanya nangan penyidikan kasus itu ada pada akan dijadikan dasar hukum yang dipegang mereka (Polri). Sejatinya sudah sangat jelas, teguh pihak yang merasa diuntungkan oleh fatwa bukan peraturan perundangan atau fatwa itu. Manakala MA mengeluarkan fatwa regeling (jo pasal 7 UU No 12/2011). Jadi, tentang persengketaan, tidak ada kewesifatnya tidak mengikat. Pasal itu menyenangan dari lembaga tertinggi hukum itu butkan hierarki peraturan perundang-ununtuk memberikannya. dangan yang menjadi dasar hukum kinerja Alasannya, kewenangan MA sesuai UU lembaga pelayan masyarakat dan seluruh adalah sebagai lembaga kasasi dan pengrakyat di republik ini. Dan, para pencari awasan terhadap lembaga peradilan di keadilan (justisiabelen) harus tunduk. bawahnya. MA memang dapat memberikan Lebih konkretnya, konstruksi sederhana pertimbangan hukum, baik diminta mauyang dapat disampaikan: manakala fatwa itu pun tidak, kepada lembaga tinggi negara nanti (berandai-andai) menyatakan bahwa (vide pasal 37 UU No 14/1985 tentang MA). penyidikan adalah kewenangan KPK, Polri Namun, itu bersifat pertimbangan, bukan belum tentu tunduk dan tidak ada kekuatan putusan. yang mengharuskan tunduk. Sifat fatwa PRESIDEN, BERSIKAPLAH… tidak mengikat secara yuridis karena itu Yang justru lebih berwenang, kendati hanya pendapat lembaga, kendati lembaga masih menimbulkan multitafsir, adalah MK
(jo pasal 10 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2004 tentang MK) bahwa MK memutus sengketa lembaga negara. Kendati, lembaga yang dimaksud itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberi UUD 1945, dalam hal ini sengketa lembaga tinggi negara. Namun, sekurangnya pasal itu dapat ditafsirkan bahwa MK lebih berwenang daripada MA. Terutama dalam hal pemutusan sengketa kewenangan lembaga negara. Bukankah KPK dan Polri adalah lembaga negara? Pada sisi lain, secara praktis nilai mengikat fatwa itu pun bergantung pada apakah perkara tersebut nanti sampai ke pengadilan atau tidak. Kalau memang sampai ke pengadilan dan nanti sampai ke MA, barulah fatwa itu bergigi. Artinya, akan ditaati, tentunya oleh MA sendiri yang akan memutus perkara berdasar fatwa yang dibuatnya. Sengketa kewenangan itu lebih tepat dan tidak berlarut-larut jika diputuskan oleh presiden. Presiden harus segera turun tangan untuk meluruskan, sehingga segera pula bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Presiden selaku kepala pemerintahan punya kewenangan sepenuhnya untuk memutuskan agar segera ada kepastian hukum. Ada keheranan mengapa Polri bersikeras tidak mau menyerahkan penyidikan tersebut kepada KPK. Apakah ada kekhawatiran pembesar lain yang terlibat? Meski awam tidak maha tahu, mereka bisa meraba gelagat kecemasan itu. (*) Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Unmer Malang
Kapan Lagi Lebaran Haji Bareng? M
EMASUKI bulan Oktober 2012, menganalisa hasil hisab dari Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI dan hasil hisab Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diprediksi Lebaran Haji atau Idul Adha 1433 H di Indonesia bahkan dunia Islam, insyaallah akan bersamaan. Hal ini berdasarkan beberapa indikasi. Pertama, berdasarkan hasil perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat menyatakan bahwa ijtima awal bulan Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Senin, 15 Oktober pukul 20.23. Saat matahari terbenam (ghurub al syams) tinggi hilal -04º,13’47”, dengan demikian tanggal 1 Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012. Maka Idul Adha atau 10 Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Rabu, 26 Oktober. (Sumber: Kalender 2012 Kemenag Kanwil Jabar). Kedua, berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.01/MLM/ I.0/E/ 2012 tentang hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtima menjelang bulan Dzulhijah 1433 H terjadi pada hari Senin, 15 Oktober pukul 19.03.56. Tinggi hilal pada saat matahari terbenam di Yogyakarta -02º,32’36” (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk. Dengan demikian maka tanggal 1 Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Rabu Wage, 17 Oktober, hari Arafah (9 Dzulhijah) jatuh pada hari Kamis, 25 Oktober. Maka Lebaran Haji atau Idul Adha atau 10 Dzulhijah 1433 H jatuh pada hari Jum’at, 26 Oktober. Dengan memahami dua hasil hisab tersebut disertai pemahaman yang mendalam alasan dan metodologi yang digunakan oleh kedua badan hisab tersebut, maka diprediksi setidak-tidaknya akan ada 6 kelompok besar dalam pelaksanaan Lebaran Haji atau penetapan waktu shalat Idul Adha di Indonesia tahun ini, tetapi mayoritas bersamaan yaitu: Pertama, Muhammadiyah akan berlebaran Idul Adha pada hari Jum’at, 26 Oktober, berdasarkan metode hisab hakiki
Oleh: Perbedaan kriteria penenwujudul hilal. tuan awal bulan yang belum Kedua, Kementerian AgaDrs MUHLIS MPd bisa dipersatukan, memma melalui sidang itsbat buka peluang terjadinya diperkirakan akan meneperbedaan Idul Adha di Indonesia. Bagi tapkan Idul Adha pada hari Jum’at, 26 Oktosebagian orang yang tidak paham hisabber dengan alasan hasil hisab dan rukyat rukyat, kriteria wujudul hilal, atau ketinggiuntuk menetapkan bulan baru, belum teran bulan 2 derajat, atau kriteria lainnya kapenuhi sehingga bulan Dzulqaidah digedang dianggap sama kedudukannya dengan napkan 30 hari. dalil-dalil fiqih dari ayat Al-Quran dan hadits Ketiga, NU akan Idul Adha pada hari Jum’at, yang jadi landasannya. Sehingga tidak jarang 26 Oktober dengan alasan diperkirakan yang menganggapnya sebagai interpretasi firukyat belum dapat melihat hilal karena nal atas dalil Quran dan hadits. Padahal setinggi hilal belum mencapai +2 derajat atau sungguhnya kriteria semacam itu hanya hasil lebih sehingga bulan Dzulqaidah digeijtihad yang bisa berubah, dengan memnapkan 30 hari. pertimbangkan perkembangan ilmu peKeempat, Persis akan Idul Adha pada hari ngetahuan dan kemaslahatan umat. Jum’at, 26 Oktober dengan alasan diperKita harus akui bahwa peranan ormaskirakan rukyat belum dapat melihat hilal ormas Islam khususnya dua ormas besar NU karena tinggi hilal belum mencapai +4 dedan Muhammadiyah masih dominan dalam rajat atau lebih sehingga bulan Dzulqaidah penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan digenapkan 30 hari. Idul Adha. Hasil keputusan pemerintah Kelima, Hizbut Tahrir Indonesia akan dalam sidang itsbat (sidang penetapan) awal menunggu hasil rukyat global atau kepuRamadan atau Idul Fitri yang dipimpin tusan Kerajaan Arab Saudi sebagai khadimul Menteri Agama dan dihadiri para wakil haramain, mereka akan menunggu kapan ormas Islam dan para pakar hisab-rukyat jamaah Haji melaksanakan wukuf di Arafah, biasanya tidak berpengaruh pada keputusmaka Hizbut Tahrir Indonesia akan mean yang ditetapkan oleh pimpinan masingnetapkan besoknya adalah Idul Adha di masing ormas Islam tersebut. Kalau kriteria seluruh dunia. baru penentuan awal bulan, sebut saja “KriKeenam, kelompok kecil atau sempalan teria Hisab Rukyat Indonesia”, dapat diseseperti Aboge dan lain-lain yang mempunyai pakati dan dapat menggantikan kriteria yang metode sendiri dalam penetapannya bersaat ini beragam yang digunakan oleh malandaskan kitab klasik atau perhitungan sing-masing ormas Islam, insyaallah kesendiri yang sulit dipahami dan kadang satuan penentuan hari raya dapat tercapai. sering tidak ilmiah. Ketetapannya tidak Setidaknya, semua kelender hijriyah yang dapat diprediksi dan pelaksanaan shalat Idul diterbitkan berbagai Ormas Islam akan sama Adhanya bisa lebih dulu atau mungkin dengan taqwin standar yang menjadi rujukbelakangan. an pemerintah. Memang kemungkinan terPertanyaan yang timbul berikutnya adalah jadinya masalah perbedaan masih mungkin mengapa terjadi perbedaan dalam meterjadi di luar masalah hisab-rukyat, misalnetapkan Idul Adha tersebut? Maka dinya karena keyakinan mengikuti keputusan sinilah perlu kearifan bersama bersikap Arab Saudi dalam hal penentuan Idul Adha. cerdas dan berupaya untuk mampu meDi kalangan ahli hisab-rukyat di Indonemahami secara ilmiah metodologi penetapsia ada pemikiran untuk mengkaji ulang an awal bulan qomariah, sehingga apabila semua kriteria yang selama ini digunakan, sudah saling memahami maka tasamuh (toleransi) akan tetap terjaga tanpa harus terutama yang digunakan oleh ormas-ormas besar yang berpengaruh luas di masyarakat. bertengkar, merasa benar sendiri atau meKita patut bersyukur dengan adanya keternyalahkan orang lain.
bukaan ormas-ormas Islam (setidaknya yang diungkapkan oleh para wakil mereka dalam pertemuan hisab-rukyat) untuk mengkaji ulang kriteria mereka berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Hal itu merupakan langkah maju untuk mencari kebenaran objektif yang tidak terbelenggu sikap taklid sebagian kalangan yang sekadar mengikut pendapat para ulama pendahulu secara buta. Harus diakui bahwa sikap taklid bisa mengunci mati pintu menuju titik temu. Dengan sikap taklid, masing-masing pihak merasa pendapat yang diikutinya selama ini telah mutlak benarnya, kadang diperparah dengan sikap bangga diri dengan merendahkan pendapat pihak lain. Padahal di kalangan ahli hisab-rukyat yang memahami perkembangan ilmu astronomi ada kesadaran bahwa kriteria tersebut bersifat ijtihadiyah yang mungkin berubah dengan penemuan-penemuan baru. Dalam ilmu pengetahuan, seperti juga dalam konsep ijtihadiyah dalam fiqih, tidak ada pendapat yang dianggap benar secara mutlak. Karena bisa jadi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia, pendapat yang semula dianggap benar tidak lagi tepat untuk zaman sekarang. Perlu ada pembaruan. Harus ada upaya semua pihak untuk mengkaji ulang kriteria masing-masing menuju titik temu kriteria yang disepakati bersama. Akhirnya, kita sebagai masyarakat bawah dituntut kearifan dan kecerdasan untuk selalu memahami perkembangan keilmuan dan pesan ilahiyah berupa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Seraya berharap kepada ilmuwan, pimpinan-pimpinan tingkat nasional untuk selalu berupaya untuk menyatukan visi dan misi gerakan Islam, agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan berbagai perbedaan walaupun nilai positifnya tetap ada, yakni mencerdaskan ummat, tetapi bersama-sama itu akan lebih indah dibanding lebih mengedepankan prinsip yang penting berbeda. (*) Guru MTsN Wanayasa Kabupaten Ciamis dan aktivis Muhammadiyah
Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih . Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Dian Herdiansyah (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya. Referensi Semua Generasi
Isi diluar tanggung jawab percetakan
SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.