2
NASIONAL
SENIN, 3 SEPTEMBER 2012 / 16 SYAWAL 1433 H
KASUS SUAP Angie Sidang, LPSK Jaga Rosa JAKARTA – Tersangka dugaan suap anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas Angelina Sondakh direncanakan menjalani sidang perdana pada Kamis (6/9). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut disibukkan dengan menyiapkan salah satu saksi pentingnya. Dia adalah Mindo Rosalina Manulang Angelina Sondakh yang berjanji menjadi justice collabolator. Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi LPSK Lili Pintauli Siregar mengatakan Rosa sudah diambil keterangannya beberapa waktu lalu. Dia yakin, setelah proses BAP tersebut pengadilan akan meminta kehadiran Rosa. “Saat ini permintaan resmi memang belum ada,” ujarnya. Mantan anak buah M Nazaruddin tersebut saat ini sedang dipersiapkan mentalnya oleh LPSK supaya bisa menyampaikan keterangan tanpa ada yang ditutupi saat persidangan nanti. Di samping itu, dia juga menegaskan komitmen Rosa sebagai justice collabolator belum berubah. “Sampai kemarin saya ketemu dia, pendiriannya tidak berubah. Tetap akan mengungkap semuanya,” imbuhnya. Atas pendiriannya itu, LPSK memastikan penjagaan terhadap Rosa —yang kini ada di Rutan KPK harus diperketat. LPSK memastikan Rosa tidak mendapat tekanan atau ancaman apapun. Bagaimana kondisi Rosa saat ini? Dia menyebut kondisiya baik-baik saja. Secara mental dan psikis disebutkan Rosa sudah siap menjalani persidangan. Meski hingga kini, Rosa belum tahu pasti kapan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi. Seperti diberitakan, Angelina Sondakh tersandung masalah wisma atlet. Dia disebut-sebut menerima imbalan uang terkait pembahasan anggaran proyek wisma atlet. Disamping kasus itu, saat menjadi anggota DPR, dia juga mendapat imbalan saat membahas anggaran proyek pengadaan fasilitas di beberapa kampus negeri. (dim/nw/jpnn)
Dokter Akan Protes ke SBY Premi Dipatok Rp 22 Ribu, IDI Meminta Sebesar Rp 60 Ribu JAKARTA – Polemik tak hentihetinya muncul menjelang pemberlakuan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) 2014 nanti. Kali ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memprotes rencana pemerintah yang menetapkan premi atau iuran BPJS hanya Rp 22 ribu per bulan per orang. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Prijo Sidipratomo di Jakarta kemarin (2/9) menjelaskan nominal iuran pokok atau premi untuk BPJS tadi sangat kecil sekali. Dia lantas membandingkan dengan iuran serupa untuk PNS (pegawai negeri sipil) yang mencapai Rp 40 ribuan per bulan per orang. Jika nantinya pemerintah tetap mematok iuran atau premi BPJS
sebesar Rp 22 ribu per bulan per orang, Prijo mengancam pihaknya akan menulis surat protes. “Surat keberatan ini akan kami tujukan kepada bapak presiden,” kata Prijo. Menurut Prijo, wajar jajaran dokter memprotes atau keberatan dengan nominal premi atau iuran BPJS yang hanya Rp 22 ribu per bulan per orang tersebut. Dengan besaran tadi, Prijo memperkirakan alokasi untuk penanganan kesehatan masyarakat yang sakit hanya sekitar Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per bulan per orang. Sebab anggaran lainnya dialokasikan untuk pencegahan dan lain-lainnya. Jika akhirnya alokasi penanganan kesehatan hanya kisaran Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per bulan per orang, Prijo yakin nanti banyak dokter umum yang memilih merujuk pasiennya ke rumah sakit umum. “Jika ini yang terjadi, kembali lagi seperti Jamkesmas. Bukan BPJS,” tutur
Prijo. Prijo menegaskan, inti dari adanya program BPJS ini nantinya adalah berdirinya klinik-klinik BPJS. Klinik ini dipimpin seorang dokter umum atau dokter gigi umum. Nah, di klinik-klinik inilah para dokter tadi memiliki peran utama, yaitu menjalankan fungsi pengobatan (kuratif ) dan pencegahan (preventif ). Dia juga khawatir muncul dampak lain jika iuran atau premi BPJS tetap diputuskan Rp 22 ribu per bulan per orang. Dampak lain ini adalah, dokter tidak akan mau ditunjuk menjadi nahkoda klinik BPJS. “BPJS ini tidak bisa berjalan tanpa adanya klinik BPJS. Klinik BPJS tidak bisa berdiri jika tidak ada dokternya,” papar Prijo. Prijo lantas menghitung premi atau iuran BPJS itu ditetapkan sebesar Rp 22 ribu per bulan per orang, rata-rata dokter hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 5
juta per bulan. Prijo mengatakan pendapatan seperti ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya kuliah untuk menjadi dokter. IDI sendiri memiliki perhitungan sendiri terkait dengan besaran premi tersebut. Prijo mengatakan pihaknya menghitung premi atau iuran BPJS yang wajar adalah Rp 60 ribu per bulan per masyarakat. Dengan nominal ini, alokasi pembiayaan penanganan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat lumayan besar. Bisa mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu per bulan per orang. Prijo berharap mumpung pembahasan premi ini belum final, pemerintah harusnya mengkaji ulang nominal premi Rp 22 ribu per bulan per orang tadi. Dia juga berharap, pemerintah melibatkan IDI, sebagai induk organisasi profesi dokter, dalam membahas premi BPJS. Sementara itu, pemerintah me-
mang telah menyatakan telah menetapkan jumlah premi penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS sebesar Rp 22.201 orang per bulan. Menurut rencana, iuran tersebut akan diperuntukkan bagi 96,4 juta jiwa. “Maka dari itu untuk tahun 2014, pemerintah perlu menyediakan anggaran sebesar Rp 25,68 triliun,” ujar Menkokesra Agung Laksono. Agung memaparkan sebenarnya ada tiga skenario besaran iuran per orang bagi para penerima iuran. Skenario pertama adanya kenaikan moderat menjadi sebesar Rp 19.286 per orang per bulan. Sementara skenario kedua adalah skenario kenaikan tinggi (utilisasi meningkat 110 persen dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014) menjadi Rp 22.201 per orang per bulan. Skenario terakhir adalah usulan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional sebesar Rp 27ribu per orang per bulan. (wan/ken/jpnn)
HUKUM Divonis Penjara 15 Tahun, Afriyani Akan Banding JAKARTA – Afriyani Susanti, supir Xenia mau yang telah divonis 15 tahun penjara sudah mengambil sikap atas putusan hakim tersebut. Bersama kuasa hukumnya, dia segera mengajukan berkas banding. Tujuannya satu, membatalkan pasal kesengajaan yang divoniskan Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono menjadi tidak sengaja. Kepada Jawa Pos (Grup Radar Tasikmalaya) salah satu kuasa hukum Afriyani, Syafrudin Makmur mengatakan saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya supaya pengajuan banding tetap pada waktunya, yakni dua minggu paska putusan. “Kami tidak minta bebas, tapi putusan yang mengaju pada kesengajaan diubah,” ujarnya. Menurutnya, pengubahan itu perlu supaya keadilan bisa ditegakkan. Sebab, kliennya dalam keadaan siap untuk menyetir mobil tersebut. Sesuai hal tes urin pertama, Afriyani tidak terbukti minum dan mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu, harusnya unsur sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan juga dihapus. Seperti diberitakan sebelumnya, hakim memvonis Afriyani 15 tahun penjara karena terbukti melanggar ayat 4 dan 5 pasal 311 UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yaknis, sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka berat. Disamping itu, lanjut Syafruddin, masih terlalu dini untuk menyebut Afriyani mengonsumi narkoba. Sebab, saat ini sidang tentang kepemilikan dan penggunaan narkoba berlangsung di PN Jakarta Barat. “Belum ada kekuatan hukum tetap. Kami bingung kenapa di tes urine kedua bisa positif,” imbuhnya. Dikatakan juga kalau kasus Afriyani sebenarnya sederhana. Sehat, bisa menyetir mobil, namun ditengah perjalanan mengantuk dan terjadi kecelakaan. Mengantuk sendiri baginya manusiawi, tetapi kalau orang lain menepi, Afriyani tidak. Lantas terjadi kecelakaan dengan korban jiwa yang sangat banyak. Dia sadar kalau keputusan melakukan banding bakal menimbulkan pro dan kontra. Namun, Syafruddin yakin, kalau hukuman mati pun tak akan memuaskan para keluarga korban. Itulah kenapa, banding tetap harus dilakukan. “Diterima atau tidak kan putusan hakim. Putusan hakim kemarin menyesatkan,” tandasnya. Dia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap tiga saksi ahli menyebut perbuatan kliennya adalah sengaja. (dim/jpnn)
Ngantuk Dinilai Kuasa Hukum Manusiawi
NASRI ADOE / FAJAR
NANGIS. Ibunda anggota Densus 88 Briptu Suherman, yang tewas saat baku tembak di Solo, Jawa Tengah, histeris saat prosesi pemakaman anaknya di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan kemarin.
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kembali disentil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga superbodi itu menyebut Kemenag sebagai kementerian yang bandel, karena lemah dalam menindaklanjuti 48 rekomendasi mereka soal haji. Seperti biasa, Kemenag menolak tudingan tersebut. Ketua KPK Abraham Samad menuturkan Kemenag baru merampungkan empat rekomendasi yang KPK berikan terkait urusan haji. Dengan capaian itu, Abraham Samad memberikan nilai merah ke Kemenag. Apalagi, 48 rekomendasi itu diberikan KPK pada periode 2009-2010. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M Jasin mengatakan pihaknya tidak bandel-bandel amat dalam menindaklanjuti rekomendasi Kemenag itu. “Mungkin setengah bandel atau seperempat bandel,” katanya saat dihubungi tadi malam (2/9). Jasin mengatakan tidak mau disebut bandel total karena selama ini Kemenag tidak diam dalam menyikapi rekomendasi KPK itu. Jasin yang mantan pimpinan KPK dan sekaligus pembuat 48 reko-
Kemenag Tak Terima Disebut Bandel KPK Sebut Kemenag Lemah Menindaklanjuti 48 Rekomendasi mendasi itu mengatakan tidak benar jika sampai saat ini Kemenag hanya mampu menindaklanjuti empat rekomendasi saja. Dia menegaskan saat ini dari 48 rekomendasi itu sudah ada sepuluh rekomendasi yang closed. Atau dengan kata lain sudah beres. Jasin juga mengatakan 20 rekomendasi berikutnya sedang tahap penyelesaian dan administrasi saja. “Penuntasan 48 rekomendasi itu tidak semudah membalikkan tangan,” ucapnya. Terutama untuk rekomendasi yang menuntut adanya perubahan atau kelahiran produk hukum baru. Dia lantas menuturkan sejumlah rekomendasi yang sudah closed tersebut. Pertama soal penguatan sumber daya manusia (SDM). Jasin mengatakan jika dalam rekomendasi itu tertulis jika Kemenag wajib merekrut akuntan atau auditor handal untuk mencatat dana haji. “Ini sudah beres. Karena kami su-
Jangan Anggap Tabu Konstitusi Baru JAKARTA – Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki konstitusi baru menggantikan UUD 1945. Jika Indonesia ingin kuat sebagai bangsa maupun negara, maka konstitusi baru hendaknya tidak lagi diangap hal tabu. Demikian disampaikan para pembicara dalam diskusi publik bertema Urgensi Konstitusi Baru yang digelar lembaga kajian Seven Strategic Studies dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, Sabtu (1/9). Pakar tata negara, Margarito menyatakan, kehidupan bernegara di Indonesia menjadi tidak ideal karena UUD 1945 masih memiliki kelemahan. Ia mencontohkan, UUD 1945 menutup peluang munculnya presiden dari jalur independen karena calon presiden harus melalui jalur partai politik. “Tidak bisa kita merekrut pimpinan hanya lewat parpol saja. Yang dikhawatirkan kalau pemilik modal mengangkangi partai politik, jadi capres dan terpilih. Nanti hanya dikangkangi kapitalis saja. Apa mau seperti ini kita bernegara?” ujarnya. Contoh lain adalah ketidakjelasan tentang sistem bikameral.
Sebab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang keberadaannya merupakan amanat UUD 1945, ternyata tak memiliki kewenangan sebagaimana DPR. “UUD 1945 menyatakan MPR terdiri dari anggotaanggota DPR dan DPD. Tapi DPD ini hanya seperti LSM plat merah,” ulasnya. Ia pun menyayangkan anggapan yang menyebut penguatan DPD sama saja membawa Indonesia ke arah negera federal. “Siapa bilang itu federal? Kehadiran senat itu pantulan dari relasi kemanusiaan dan keadilan sebagai sebuah bangsa. Bukan soal kesatuan atau federal, tapi keadilan politik bagi bangsa,” tegasnya. Karenanya Margarito menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani mendorong pembuatan konstitusi baru. Sebab, tidak mungkin mengarapkan DPR yang hanya menjadi kepanjangan tangan partai politik. “Saatnya kirim pesan ke presiden untuk mendinamisir UD 1945. Perlu kebesaran hati (Presiden) SBY dan ini saat baginya meninggalkan warisan sejarah yang akan selalu dikenang,” cetusnya.
Mulyana W Kusumah yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan, harus ada konsesi politik untuk membuat negara menjadi lebih kuat. “Dan itu caranya dengan konstitusi baru,” ucapnya. Menurutnya, banyak negara-negara yang membuat konstitusi baru yang lebih lengkap dan memuat deklarasi tentang arah politik sebuah negara. Mulyana menyebut Venezuela yang memiliki kontitusi baru dengan 339 pasal. “Arah politik sebuah bangsa itu jangan hanya dalam pembukaan, teapi juga di pasal-pasalnya. Jadikan tahun ini sebagai tahun reformasi konstitusi,” cetusnya. Mantan Koordinator KIPP yang beken di era Pemilu zaman orde baru itu menambahkan referendum merupakan cara tepat untuk membuat konstitusi baru. “Jika sudah ada konsensus nasional untuk perubahan konstitusi, jalan yang bisa ditempuh adaah referendum,” sambungnya. Pembicara lainnya, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Iberamsjah menyatakan bahwa sebuah konstitusi harus mencerminkan jiwa dan cita-cita bangsa. (ara/jpnn)
dah merekrut akuntan,” kata dia. Sebelumnya, bidang pekerjaan ini hanya dijalankan oleh PNS umum saja. Rekomendasi berikutnya yang sudah dituntaskan Kemenag terkait soal pengadaan angkutan jamaah haji menuju tanah suci. Jasin mengatakan dalam rekomendasi itu Kemenag wajib melakukan tender bukan penunjukan langsung maskapai yang mengangkut ratusan ribu jamaah haji. “Ini juga sudah dilakukan Kemenag. Jadi sudah closed,” katanya. Jasin mengatakan, pada musim haji tahun ini Kemenag sudah membuka tender terbuka untuk pengadaan angkutan udara atau maskapai penerbangan. Namun, ketika tender dibuka secara terbuka tidak semua maskapai yang melamar memiliki kelengkapan administrasi sehingga mereka gugur, dan akhirnya yang memenangi tender angkutan haji tetap
maskapai itu-itu saja. Yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Penuntasan rekomendasi berikutnya soal pemisahan simpanan pokok setoran awal jamaah haji dengan bunganya. Jasin mengatakan saat ini upaya pemisahan antara simpanan pokok dengan bunga haji ini sudah mencapai 80 persen. Dia mengatakan meskipun belum seratus persen upaya ini sudah bisa dikatakan berjalan. “Saya tidak hafal yang lain-lain. Karena sekarang ada di dalam mobil,” tutur Jasin. Yang jelas, Jasin mengatakan urusan penuntasan rekomendasi yang paling lambat terdapat p a d a urusan hukum. Dia mengatakan jika r e k o -
mendasi KPK itu terbagi menjadi tiga kategori. Yaitu produk hukum, tatalaksana dan penguatan SDM. Di bagian lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat mengatakan memang betul rekomendasi yang butuh waktu lama penuntasannya adalah soal produk hukum. Sebab butuh pengesahan sana-sini dan kajian-kajian mendalam. “Tapi tetap kita laksanakan penuntasan semua rekomendasi itu,” kata dia. Bahrul mengatakan tidak benar Kemenag disebut bandel karena tidak menyelesaikan rekomendasi KPK itu. Dia mengatakan, awal turunnya rekomendasi KPK itu adalah permintaan dari Kemenag sendiri yang ingin mewujudkan pengelolaan haji lebih baik. “Tidak mungkin setelah kita diberi rekomendasi, kita tidak menjalankannya. Wong kita awalnya yang meminta rekomendasi itu,” papar Bahrul. (wan/jpnn)