2
SABTU, 21 JULI 2012 / 1 RAMADAN 1433 H
NASIONAL
Pilgub dan Pilgab Habiskan Lebih Rp 1 T Pekan Ini Mulai Pentahapan Pilgub BERSALAMAN Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan bersalaman dengan jamaah Masjid Pusdai Jabar di Kota Bandung tadi malam usai shalat Tarawih.
HUMAS PEMPROV JABAR UNTUK RADAR TASIKMALAYA
HUKUM Polri Tetapkan Tersangka Korupsi Vaksin Flu Burung JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan. Tersangka tersebut berinisial T. Namun, identitas dan perannya masih belum dirinci Mabes Polri. “Tersangka masih satu, dengan inisial T. Salah satu anggota pejabat pembuat komitmen,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jumat (20/7). Sejauh ini dalam tahap penyidikan, kata Agus, penyidik telah memeriksa 41 saksi. Selain itu, Bareskrim Polri juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melengkapi berkas kasus tersebut. “Ini juga untuk audit investigasi dana dalam kasus itu,” terang Agus. Dalam menangani kasus di proyek senilai Rp 1,3 triliun ini, Polri selalu berkoordinasi dengan KPK yang juga menangani kasus yang sama. Menurut KPK, dari hasil pemeriksaan BPK sementara kasus ini memiliki indikasi kerugian negara sebesar Rp 693 miliar. KPK menduga kasus ini melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pasalnya, proyek tahun jamak sejak 2008 hingga 2010 ini dikerjakan oleh PT Anugerah Nusantara milik terpidana korupsi proyek Wisma Atlet tersebut. Indikasi kerugian negara itu, menurut Badan Pemeriksa, terjadi pada pembangunan proyek sarana dan prasarana yang tidak selesai. BPK menemukan penyelewengan dalam proyek tersebut dilakukan sejumlah pihak, yakni Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), PT Anugrah Nusantara, PT Bio Farma (Persero) dan Universitas Airlangga. (flo/jpnn)
BANDUNG – KPU Jawa Barat mulai bekerja membuka proses pentahapan Pilgub Jabar 2013 sejak Jumat (20/7). Bahkan KPU Jabar sudah mendapat hibah anggaran dari pemprov sebesar Rp 1,047 Triliun. Anggaran itu untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilgub Jabar satu putar, termasuk untuk pilkada gabungan (pilgab). Penyerahan secara simbolis hibah Rp 1,047 Triliun itu dilakukan Gubernur Ahmad Heryawan kepada Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di ruang rapat gubernur, Jumat (20/7). Anggaran pelaksanaan pilgab sangat besar, namun demikian gubernur berharap penyelenggaraan pemilukada di jabar mesti berkualitas. Biaya besar itu justru dianggap gubernur akan memacu rasa tanggung jawab un-
Teguran SBY Gertak Sambal Parpol Anggap Biasa Pidato Keras Presiden JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja mengeluarkan peringatan keras kepada para menteri berlatar partai politik. SBY meminta jajaran pembantunya itu tidak berkongkalikong dengan anggota DPR dalam pembahasan anggaran. Terkait dengan Pemilu 2014 yang kian dekat, presiden juga meminta para menteri tetap berfokus pada kinerja. Apakah arahan SBY tersebut akan efektif? Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi termasuk yang meragukannya. “Saya tidak yakin warning itu disambut gegap gempita menteri dari parpol. Mereka tahu karakter SBY yang tidak akan berani mengambil langkah drastis dengan memecat,” kata Burhan di gedung parlemen kemarin (20/7). Menurut Burhan, begitu dia biasa disapa, itu sudah menjadi bagian dari risiko politik SBY ketika mengambil menteri dari kalangan parpol. “Apalagi beberapa di antaranya ketua umum parpol,” ujar direktur Komunikasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut. Dia juga meragukan keberanian SBY untuk me-reshuffle kabinetnya. Teguran presiden kepada menteri yang tidak bisa membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas parpol supaya mengundurkan diri, dalam penilaian Burhan, tak lebih dari gertak sambal. “Pemilik kekuasaan itu SBY. Kalau SBY tidak mau sebut secara eksplisit, tetap
saja menteri-menteri itu ndablek. Kecuali SBY langsung tunjuk orang, ada kasus begini, lalu dikeluarkan dari kabinet,” jelas Burhan. Burhan menduga, pernyataan SBY tersebut merupakan sinyal terhadap para menteri dari parpol yang terseret kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, para menteri itu dipanggil KPK meski sebagai saksi. Di antaranya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam kasus korupsi pengadaan KRL hibah dari Jepang. Selanjutnya, Menakertrans yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait dengan kasus suap alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID). Daftar itu kian panjang dengan Menpora yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng dalam kasus proyek sport center Hambalang. Paling baru, Menko Kesra yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan perda PON ke-18 di Riau. “Dugaan saya, SBY baru eksplisit tegas kalau kasus hukum itu sudah memasuki wilayah yang lebih terang,” kata Burhan. Secara terpisah, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai teguran SBY masih wajar. “Apa pun persoalannya, presiden berwenang menegur, memberikan peringatan. Seperti saya menegur Sekjen beserta bawahannya untuk fokus bekerja, tidak perlu diper-
soalkan,” ujar Marzuki di gedung parlemen kemarin. Menurut Marzuki, teguran SBY itu merupakan sinyal kepada menteri untuk makin mengawasi bawahan agar tidak memainkan anggaran. Korupsi yang terjadi di DPR misalnya, kata Marzuki, tidak bisa berdiri sendiri. “Korupsi pasti terkait dengan eksekutif. Pasti. Maka dari itu, pernyataan presiden itu betul,” ujarnya. Pada bagian lain, parpol yang ketua umumnya duduk di kursi kabinet, PPP dan PKB, tak merasa menjadi sasaran teguran SBY. Pidato keras SBY tersebut dianggap biasa. “Poin penting pernyataan presiden yang harus digarisbawahi adalah seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal, baik menteri dari kalangan parpol maupun nonparpol,” kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi. Arwani juga menegaskan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) selalu menjalankan tugas dengan baik sebagai menteri agama. Konsentrasi SDA juga tidak terpecah antara menjadi ketua umum PPP dan memimpin Kemenag. (pri/bay/dyn/ c7/agm/jpnn)
tuk menghasilkan pemilukada berkualitas. “Ini harus terjadi,” kata Gubernur Heryawan selepas penandatanganan akta hibah ke KPU Jabar di Gedung Sate. Pilgab akan menghemat biaya meski kelihatannya besar. Pasalnya, pilgub 2013 akan bersamaan dengan pilkada lainnya di kota dan kabupaten di Jabar. Kata Heryawan, pemda yang daerahnya ikut pilgab akan menghemat biaya secara signifikan. Sebab, sebagian pembiayaan pemilukada disubsidi Pemprov Jabar. Bagi Pemprov Jabar, lanjut gubernur, tidak ada keuntungan dengan adanya pilgab. “Pilgab atau tidak ada, bagi kita tidak ada dampak. Tapi bagi daerah ada dampaknya karena sebagian keperluan pemilukada dibiayai kita,” kata Heryawan. Total biaya penyelenggaraan pilgab mencapai Rp 1,047 triliun. Anggaran itu dipakai untuk KPU
Jabar Rp 759,9 miliar, Panwaslu Rp 151 miliar, pengamanan dari Polda Jabar Rp 85,6 miliar, pengamanan dari Polda Metro Jaya Rp 30,4 miliar, pengamanan dari Kodam III/Siliwangi Rp 19 miliar dan pengamanan dari Kodam Jaya Rp 1,4 miliar. Gubernur juga menjamin usai penandatanganan akta hibah itu, anggaran sudah bisa dicairkan. “Manfaatkan sebaik-baiknya,” tambah Heryawan. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyambut baik pemberian hibah provinsi tersebut dan akan dipergunakan sesuai fungsinya. Anggaran tersebut hanya untuk pilgub satu putaran. Jika terjadi dua putaran, pihaknya segera mengajukan anggaran tambahan, meski tidak sebesar anggaran putaran pertama. Dengan adanya hibah itu pula sejak Jumat 20 Juli 2012, KPU Jabara sudah ketuk palu tanda dilakukannya awal pentahapan pilgub. (isur)