5
NASIONAL
KAMIS, 7 JUNI 2012 / 17 RAJAB 1433 H
PEMERINTAHAN Muhaimin Upayakan Gaji Memadai untuk TKI JAKARTA – Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia sudah dicabut. Kendati demikian, tidak otomatis TKI bisa langsung diberangkatkan karena untuk bisa bekerja di Malaysia harus memenuhi syarat dan standar yang ketat. Syarat yang harus dilengkapi misalnya TKI harus melalui pelatihan dan mendapat jaminan sosial. “Pokoknya, seleksinya harus ketat,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Rabu (6/6). Pria yang akrab disapa dengan panggilan Cak Imin itu tidak menampik tentang masih banyaknya TKI yang berangkat secara ilegal. Bahkan, kata dia, setiap hari jumlah TKI ilegal mencapai ribuan. Kenyataan ini membuat Kemenakertrans terus mencari solusi. “(Karenanya moratorium) dibuka tapi dengan pengetatan yang sangat keras,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Dijelaskannya pula, persyaratan ketat itu juga dimaksudkan agar tidak ada lagi TKI yang berangkat secara ilegal. Cak Imin juga mengimbau kepada semua tenaga kerja yang akan ke Malaysia untuk berangkat secara legal. “Supaya memiliki bargaining position yang baik. Supaya tidak menjadi korban,” ungkap Cak Imin. Lantas apa yang akan dilakukan Kemenakertrans di bawah komando Cak Imin supaya TKI memenuhi persyaratan yang memadai” Politisi muda ini menegaskan, pada intinya harus diberikan banyak pelatihan. “Latihan. Pokoknya harus latihan. Kita syaratkan mengikuti pelatihan. Kita juga syaratkan Malaysia menggaji memadai,” pungkasnya. Seperti diketahui, mulai Juni 2012 pemerintah resmi mencabut moratorium penempatan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dari Indonesia ke Malaysia. Moratorium penempatan TKI sektor dimestik atau pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia telah diterapkan selama 3 tahun sejak Juni 2009. (boy/jpnn)
Dana Haji Terpakai 1,5 Triliun JAKARTA - Dana optimalisasi haji yang terpakai untuk pelaksanaan haji tahun 2012 ini mencapai Rp 1,5 triliun dari jumlah total senilai Rp 1,9 triliun. Dana tersebut digunakan untuk biaya subdisi yang diberikan kepada seluruh jamaah haji tahun 2012. “Dana optimalisasi haji itu tentunya digunakan untuk subsidi yang diberikan kepada calon ja-
maah haji yang berangkat di tahun ini. Salah satunya, subsidi untuk pemondokan haji,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Slamet Riyanto saat konferensi pers di Gedung Kemenag, Jakarta, Rabu (6/6). Slamet mengatakan, dana optimalisasi itu tidak akan digunakan seluruhnya. Oleh karena itu, pe-
merintah hanya menggunakan sebanyak Rp 1,5 triliun saja, dan sisanya sebanyak Rp 400 miliar akan tetap disimpan untuk keperluan pelaksanaan haji di tahun berikutnya. “Kenapa biaya subsidinya cukup
besat, karena memang biaya di lapangan juga naik dan kita tidak ingin terlalu memberatkan para calon jamaah haji. Dana optimalisasi memang banyak, tapi kita juga tidak mau dihabiskan semuanya untuk sekarang. Kalau dihabiskan sekarang, tahun depan gimana” Kita tidak akan gegabah untuk menggunakan itu sendiri,” papar Slamet. Dijelaskan, pemerintah akan te-
tap menggunakan azas keadilan dalam penggunaan dana optimalisasi tersebut. Yakni, tetap memperhatikan subsidi untuk para jamaah calon haji di tahun-tahun berikutnya. “Kalau digunakan semuanya sekarang, malah tidak adil. Kasihan para jamaah tahun berikutnya. Bagaimanapun kita akan siapkan dana optimalisasi haji setiap tahunnya,” imbuhnya. (cha/jpnn)
Komjak Terima 509 Laporan Jaksa Nakal JAKARTA - Selama semester pertama 2012, Komisi Kejaksaan (Komjak) menerima 509 laporan dari masyarakat, yang merasa dirugikan oleh kinerja aparat kejaksaan atau biasa disebut jaksa nakal. Angka ini tak jauh beda dengan laporan yang masuk ke Komjak selama periode yang sama tahun 2011. “Beda-beda tipis dengan tahun lalu,” kata Ketua Komjak Halius Hosen saat dikonfirmasi Rabu (6/6). Dilihat dari jenis laporan yang masuk, lanjut Halius, dugaan pelanggaran tersebut bisa dikategorikan mulai dari pemerasan, penyalahgunaan wewenang, konspirasi, kelalaian sampai tidak profesional. Dari 509 laporan, tambah Halius, Komjak sudah menindaklajuti 229 laporan. Sebanyak 200 laporan masih dibahas Komjak, dan satu laporan dinyatakan tak memenuhi syarat. Sementara yang dihentikan pemeriksaannya angkanya mencapai 12 laporan. “Duabelas laporan jaksa nakal lain kita teruskan ke Kejati,” tambah Halius. Dalam paparan akhir tahun 2011, Jaksa Agung Basrief Arief menyebutkan dirinya telah menjatuhkan sanksi pada 206 jaksa. Sebanyak 67 diantaranya dijatuhi sanksi berat, 76 sanksi sedang, dan 61 sanksi ringan. Laporan jaksa nakal tersebut ada yang berasal dari Komjak atau melalui bagian pengawasan. (pra/jpnn)
KPK Diminta Bujuk Miranda Bongkar Kasus Century JAKARTA – Penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pemberian bailout Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung naik ke penyidikan. Mantan inisiator Panitia Khusus (Pansus) Angket Century, Moh Misbakhun, menyarankan KPK untuk membidik Miranda Gultom terlebih dulu. Menurut Misbakhun, KPK bisa menawarkan posisi justice collaborator ke Miranda untuk mengungkap kasus Century. Misbakhun membandingkan kasus yang membelit Miranda dengan kasus suap Wisma Atlet yang menjerat Angelina Sondakh. Belakangan, Angelina kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Kemendiknas di sejumlah universitas negeri. “Seharusnya KPK juga melakukan sebuah upaya persuasi kepada Miranda untuk menjadi justice collaborator dalam kaitan kasus Century. Berikan perlindungan dan keringanan hukum ke Bu Miranda jika mau menjadi justice collaborator dalam kasus Century,” kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (6/6). Mantan anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Miranda berada di posisi penting untuk mengungkap kasus Century. Alasannya, karena guru besar di Universitas Indonesia itu benjabat sebagai DGS BI saat awal pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Century. (ara/jpnn)
MUHAMMAD IQBAL / SATELIT NEWS
BELI. Petugas SPBU melayani penjualan gas elpiji 3 kg kepada warga saat menggelar operasi pasar kepada warga di SPBU kawasan Cipondoh, Tangerang, Rabu (6/6). Pertamina wilayah DKI dan Banten menjual tiga ribu tabung gas dengan harga Rp 12.500 per tabung.
Ancam Hentikan Bantuan ke Madrasah Kualitas Rendah JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) segera melakukan evaluasi akreditasi terhadap sekolah-sekolah madrasah swasta di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengontrol peningkatan kualitas pendidikan madrasah-madrasah. Tujuannya, tidak ada lagi madrasah yang kualitasnya di bawah standar minimal. “Kita akan melakukan evaluasi akreditasi terhadap madrasah-madrasah. Kenapa” Karena kita ingin mengetahui, mana madrasah yang tidak bisa diangkat (akreditasinya) dan mana yang bisa. Kalau tidak menunjukkan ada peningkatan, maka kita hentikan bantuannya,” ungkap Direktur Madrasah Kemenag, Dedi Djubaedi, Selasa (5/6). Dirincikan, bantuan yang diberikan oleh Kemenag antara lain rehabilitasi fisik ringan Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk 200 ruang dengan biaya masingmasing Rp juta. Selain itu, rehabilitasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk 300 ruang dengan biaya masing-masing Rp 64 juta dan rehabbilitasi Madrasah Aliyah (MA) untuk 100 ruang dengan masing-masing biaya Rp 64 juta. “Selain itu, juga ada Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Madrasah Aliyah (MA untuk 4.399 lokasi yang
Kapal TNI Dibuat Belanda, Komisi I DPR RI Curiga JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mempersoalkan realisasi pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal 10514 untuk TNI AL yang akan dibangun di Belanda. Proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diharapkan dibarengi dengan alih teknologi dan pengetahuan bagi indonesia itu sepertinya masih jauh panggang dari api. Menurut Hasanuddin, Selasa (5/6) lalu kontrak pengadaan kapal perusak itu sudah diteken oleh Kementrian Pertahanan dengan Director Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding, Evert van den Broek. Hasanuddin mengakui, rencana pengadaaan kapal perusak itu sebenarnya telah disetujui DPR asalkan dibangun di PT PAL. “Agar pembangunannya melibatkan teknisi anak bangsa sendiri,” kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (6/6). Persoalannya, kata pensiunan TNI yang kini duduk di Komisi Pertahanan DPR itu, ternyata rincian kontrak yang diteken justru menunjukkan hal sebaliknya karena kapal akan dibangung di galangan kapal di Belanda. Kalaupun ada yang dibangun di PT PAL, kata Hasanuddin, hanya 3 persen dari total kapal saja. “Dari nilai kontrak seharga 220 juta USD , Indonesia hanya mendapat pekerjaan sebesar USD 7 juta saja. Itu kurang dari tiga persen,” ucap Hasanuddin. Mantan Sekretaris Milter Presiden
Megawasti itu juga menyoroti biaya ekstra yang harus dikeluarkan Indonesia untuk transfer teknologi dari proyek pembangunan kapal itu. “Indonesia malah harus membayar lagi sebesar USD 1,5 juta, belum lagi harus membayar untuk sistim senjata dan pelurunya,” ungkapnya. Hasanuddin menyebut kontrak itu bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Alut Sista. Mengutup pasal 4 ayat 2 (d) beleid tersebut, maka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI sekurang-kurangnya memiliki syarat alih teknologi/produk bersama untuk kepentingan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Yang juga menjadi pertanyaan, kata pensiunan TNI dengan dua bintang di pundak itu, Kemenhan seolah memaksakan agar Belanda menjadi rekananannya.Padahal, ada perusahaan Italia yang menawarkan diri untuk bekerjasama dengan memberi porsi lebih besar kepada BUMN strategis di Indonesia seperti PT PAL, Pindad dan Krakatau Steel. “Mengapa harus memaksakan diri membeli dari Belanda” Padahal pabrik kapal Orizonte dari Itali menurut pt Pal sudah menawarkan diri bekerjasama membangun kapal itu di -Indonesia dengan local content minimal 25 persen dan siap melibatkan perusahaan BUMN strategis,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (ara/jpnn)
masing-masing Rp 15 juta,” sebut Dedi. Dedi menjelaskan, upaya pemerintah yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk majunya madrasah, selain dengan berbagai bantuan adalah melalui pemetaan madrasah, adalah akreditasi dan penegerian, yang tentunya dengan persyaratan yang ketat. “Upaya lain juga akan dilakukan yakni menyangkut peningkatan kompetensi kepala madrasah, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta program kegiatan kreatif lainnya. Misalnya, kompetsi sains madrasah, coloqium madrasah dan lain sebagainya. Saat ini tidak ada penurunan (akreditasi), tapi sebagian besar stagnan,” paparnya. Dedi menambahkan, pemerintah juga mempersilahkan jika madrasah swasta ingin mengubah status menjadi negeri. Asalkan, tegas Dedi, harus sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku. “Salah satunya, jumlah muridnya tidak boleh di bawah rata-rata. Kalau cuma 10 orang, ya tidak bisa. Kita ingin membantu memang yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria. Karena cukup banyak jumlah madrasah yang kita punya, yakni mencapai 65.375 madrasah. Ini harus selektif dalam memberikan bantuan,” tukasnya. (cha/jpnn)
Daerah Mesti Kelola Penuh DAK JAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) harus diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana alokasi khusus (DAK). Pasalnya, selama ini DAK yang diberikan ke daerah lebih banyak dikendalikan pusat. Akibatnya, Pemda merasa tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal ini ditegaskan dua ekonom Enny Sri Hartati dan Hidayat Syarief dalam rapat dengar pendapat umum Badan Anggaran DPR RI, Rabu (6/6). Keduanya bersepakat bahwa DAK yang jumlahnya tidak sedikiti harus diserahkan pengelolaannya kepada Pemda untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “DAK yang diberikan kepada Pemda cukup besar, namun tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Se-
bab, program DAK paling banyak ditentukan pusat. Akibatnya terjadi missleading antara pusat dan daerah,” terang Enny. Dia mencontohkan pemberian DAK di NTT. Kata dia, NTT dengan potensi peternakan sapi dan kelautannya, justru diberikan DAK yang tidak menyentuh dua sektor tersebut. Padahal, jika pengelolaan DAK diberikan ke Pemda, pasti lebih optimal karena akan tepat sasaran. “Daerah lebih tahu potensinya apa, sehingga harusnya pengelolaan DAK diberikan ke Pemda, dengan pengawasan pusat. Caranya pusat memberikan target ke daerah misalnya NTT, ditarget harus mensuplai daging sapi dan hasil perikanannya ke seluruh wilayah NTT khususnya serta Indonesia umumnya,” bebernya. Sementara Hidayat yang juga
guru besar di IPB ini membandingkan pemberian DAK zaman orde baru dengan era reformasi. “Kalau dulu (orba), DAK hanya untuk tiga sektor saja dan khusus untuk daerah yang fiskalnya rendah. Sekarang malah ke 19 provinsi, jadinya malah sistem jatah-jatahan dan tidak fokus lagi,” ungkapnya. Dia menyarankan Banggar dan pemerintah untuk selektif dalam pemberian DAK. Bagi daerah yang kemampuan fiskalnya lebih besar, jangan diberi DAK. “Harus luruskan kembali maksud dan tujuan pemberian DAK. Tujuan DAK bukan bagi-bagi uang ke daerah, melainkan membantu pemda dalam memperbaiki infrastruktur dan mendongkrak sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (esy/jpnn)