Surya Edisi Cetak 19 Januari 2011

Page 2

2 Politik

ist

RABU, 19 JANUARI 2011

Presiden 'Pinjam Tangan' Wapres

Sejak 2010, mulai dari demonstran kasus Bank Century. Lalu kasus ini masuk DPR. Meski akhirnya Century ini diredam dengan kemunculan Setgab".

JAKARTA - SURYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Presiden Boediono memimpin pengawasan penanganan kasus Gayus Tambunan. SBY yang memerintahkan Boediono dalam Instruksi Presiden (Inpres) itu dinilai sedang 'meminjam tangan'. "Jangan-jangan ini cuma pinjam tangan Boediono saja, kalau (inpres) ini tidak jalan yang disalah-salahkan itu Boediono. Ada apa ini sebenarnya?" kata Desmond J Mahessa, anggota Fraksi Gerindra, Selasa (18/1). Desmon malah curiga ada kepentingan lain di balik penunjukkan Boediono. Inpres 'Gayus Tambunan' dikhawatirkan tidak maksimal. Ia juga khawatir, hasilnya tidak sesuai seperti yang diharapkan publik. Desmon pun khawatir tidak banyak dukungan yang mengalir atas inpres yang dikeluarkan Presiden. "Sekarang saya balik pertanyaannya. Ada tidak kita yang optimistis dengan ini?

—Arbi Sanit, pengamat politik Universitas Indonesia di Jakarta, Selasa (18/1), menilai upaya menurunkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sudah bergulir jauh-jauh hari karena parpol tak puas dikalahkan dengan tidak fair. ■ viv

kilas politik PKB Siapkan Pelatih Kader SURABAYA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim terus berbenah. Kini pembenahan difokuskan pada penguatan kemampuan kader, yang selama ini tidak tergarap maksimal. "Hari ini, kami gelar training of trainer gelombang kedua dan akan terus digelar berkala di tahun 2011 ini," jelas Imam Nahrawi, Ketua DPW PKB Jatim, Selasa (18/1). Pelatihan itu digelar di Trawas, Kabupaten Pasuruan hingga Kamis (20/1) besok. Pesertanya diikuti kader utusan DPC, masing-masing lima orang. "Mereka kami proyeksikan menjadi tim pelatih di DPC dengan tugas melatih kader di tingkat kecamatan secara intensif," imbuhnya. Nahrawi yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB tersebut menargetkan bisa memiliki minimal 50 kader terlatih di tiap-tiap kecamatan, selama tahun 2011. "Selain terlatih, mereka harus bersih, tidak pernah terlibat perbuatan asusila dan pelanggaran hukum. Ini penting karena PKB ini partai yang selalu menjunjung ahlakul karimah," katanya Nahrawi yakin penguatan kader yang dilakukannya itu akan membuat partainya kembali memenangi Pemilu di Jatim seperti 1999 dan 2004. ■ ian

PWPM Cari Pengganti Suli Daim SURABAYA - Sebanyak 12 tokoh muda Muhammadiyah akan bersaing memperebutkan kursi ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim periode 20102014 dalam musyawarah wilayah (muswil) XIV di Asrama Haji, 4-6 Februari 2011. Delapan kandidat berasal dari pengurus harian PWPM Jatim di antaranya, Ali Mu’ti (sekretaris PWPM), Abdul Aziz, Alfi Nur Hidayati, Choirul Abduh, Agus Mahfudz, Choirul Anam, Murtadlo dan Ali Fauzi. Sedangkan kandidat yang berasal dari pengurus daerah, di antaranya Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Surabaya Muhammad Jemadi, Suraji (Ketua PDPM Bangkalan), Khoir (Ketua PDPM Tuban), Sujarwo (Ketua PDPM Lamongan) serta Budi Masruri (Ketua PDPM Gresik). Ketua PWPM Jatim Suli Daim surya/dok lebih jauh mengatakan, muswil akan diikuti kurang lebih 700 Suli Daim peserta. Rinciannya, 26 peserta dari pengurus PWPM dan sisanya berasal dari PDPM serta PCPM. Mereka nanti memilih seorang ketua serta 12 formatur. “Rencananya acara pembukaan akan dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Gubernur Jatim Soekarwo,” kata Suli Daim, Selasa (18/1). ■ dos

DPC PD Minta Panitia Musda Segera Kerja SURABAYA dari prespektif poSURYA litik maka arahan Kalangan DPC ketum juga tidak Partai Demokrat bisa disalahkan. (PD) menyambut Karena jadwal baik langkah DPD musda secara naPD Jatim yang sional yang harus telah membentuk tuntas pertengahkepanitiaan muan 2011 untuk kesyawarah daerah pentingan politik, (musda). Mereka terutama untuk berharap panitia penguatan dan yang telah terbensurya/doso priyanto konsolidasi partai. tuk tersebut segera Hariyono Abdul Bari “Prinsipnya bekerja melakukan kami mengikuti, tahapan musda. taat dan patuh pada instruksi “Saya mendukung terben- Ketum PD,” terang Agus. tuknya panitia musda dan Sebagaimana diketahui, desaya menyambut niat baik sakan sejumlah DPC agar musda DPD segera melakukan kon- dilaksanakan secepatnya langsolidasi sesuai arahan ketua sung direspons DPD PD Jatim. umum (Anas Urbaningrum, Terbukti, DPD telah menggelar -Red),” kata Hariyono Abdul rapat pengurus untuk persiapan Bari, Ketua DPC PD Sampang, musda, Senin (17/1). Selasa (18/1). Dalam rapat pengurus hariSedangkan Ketua DPC PD an terbatas tersebut langsung Kabupaten Pasuruan Agus Ro- dibentuk kepanitiaan musda. madhi mengatakan, sikap DPD Ketua panitia pelaksana (OC) mestinya memang mengikuti dipercayakan pada Wakil Kearahan ketua umum (ketum). tua DPD Nur Muhyidin dan Sesuai arahan ketum, jadwal ketua panitia pengarah (SC) musda PD secara nasional ha- dipercayakan pada Sekretaris rus tuntas pertengahan (akhir DPD Fandi Utomo. Juni) 2011. Menurut Nur Muhyidin, Agus juga tidak menyalah- mengenai penentuan jadwal kan sikap Ketua DPD PD Jatim musda akan dibahas dalam Ibnu Hadjar yang mengacu SK rapat berikutnya jika susunan DPP bahwa kepengurusan DPD kepanitiaan sudah terbentuk. Jatim baru berakhir Oktober Kerangkanya tetap mengikuti 2011. Karena dari prespektif jadwal secara nasional, yakni hukum, bisa saja benar. antara Februari hingga Juni Namun, katanya, jika dilihat 2011. ■ dos

Ada? Persoalannya kan disitu," tanya dia. Omong Kosong Politikus Golkar Bambang Soesatyo meragukan keampuhan Inpres kasus Gayus Tambunan. Bahkan, Bambang tak segan-segan menyebut Inpres itu omong kosong. "Sesungguhnya instruksi itu tidak akan bisa efektif. Kenapa? Karena menyerahkan pengawasannya kepada orang yang diduga terlibat kasus hukum. Kedua, tidak ada sanksi dan batas waktu," kata Bambang. Kasus skandal Bank Century. Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia saat kebijakan bail out Bank Century dilakukan. Dengan demikian, menurut Bambang, Boediono tidak layak dijadikan pemimpin pelaksanaan inpres tersebut. "Memaknai instruksi Presiden itu, tanpa adanya sanksi dan batas waktu, adalah omong kosong," tegasnya. ■ viv

antara/widodo s jusuf

TOKOH AGAMA - KH Said Aqil Siradj (kiri), Din Syamsuddin, dan sejumlah pemuka agama menghadiri dialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam.

Dialog di Istana Masih Mentah ► Presiden Cenderung Membela Diri JAKARTA - SURYA PERTEMUAN antara Presiden SBY dengan para tokoh lintas agama belum membahas hal substansial. Malah SBY terkesan membela diri terhadap 18 kebohongan yang diungkap para tokoh lintas agama. "Belum menyentuh substansi (inti masalah)," kata Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/1). Penjelasan Din Syamsuddin itu disampaikan terkait pertemuan para tokoh lintas agama dengan Presiden SBY di Istana Negara, Senin (17/1) malam. Din juga mempertanyakan sikap pemerintah yang justru mempermasalahkan kritik para tokoh agama, yang dinilai telah masuk ke ranah politik. Padahal, menurut Din, yang dilakukan para tokoh agama itu murni gerakan moral. Penjelasan senada disampaikan aktivis dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jeirry Sumampouw. Presiden mengatakan 18 kebohongan itu dinilai tidak konkret. "Tanggapannya biasa. Presiden bilang ada banyak kelemahan, akan diperbaiki, terima kasih untuk masukannya. Ini sangat

tidak konkret," mengutip sebagian pernyataan SBY. Jeirry juga sependapat forum itu ajang pembelaan diri pemerintah. Dalam setiap masalah yang dipertanyakan, pemerintah menjawabnya dengan memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang diklaim telah dicapai. "Ya (seperti pembelaan diri), ada kekeliruan menangkap substansi percakapan juga, karena stressing bukan di situ. Jawabannya keberhasilan, agak keliru seolah ini adu data. Bahwa ada masyarakat sampai sekarang tidak bisa makan, itu fakta, bukan berapa banyak sekarang dibanding dulu, tidak memungkinkan untuk menjawab," ucapnya Ada Lanjutan Para tokoh agama berharap dialog-dialog mendatang, pembicaraan bisa fokus pada masalah. Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan,

akan ada pertemuan lanjutan dengan para tokoh lintas agama. "Akan ada pertemuan lebih lanjut yang lebih substansial, tapi tidak harus dengan Presiden atau Wakil Presiden, tapi dari unsur pemerintah," ucap Djoko. Terpisah, mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi berharap para tokoh agama terus kritis terhadap pemerintah. "Tokoh agama itu berkewajiban untuk menyampaikan, manis atau pahit," katanya. Sebaliknya Hasyim meminta masyarakat untuk menunggu dan melihat hasil gerakan moral para tokoh lintas agama itu. Hasyim yang juga Presiden World Conference on Relegion for Peace (WCRP) menilai negara ini telanjur menjadi negara yang penuh tipuan. Berbagai masalah yang muncul, selalu diselesaikan dengan rekayasa dan politik pencitraan. "Berbagai bidang yang berhubungan dengan protes lintas agama, perlu dilihat apakah sudah dijalankan pemerintah atau belum," katanya. Hasyim juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak perdebatan, pertemuan itu digelar terbuka atau tertutup. Yang lebih penting adalah semangatnya, apakah untuk menyelesaikan masalah atau malah menyembunyikan masalah. ■ dtc/ti/ian

Musda PAN Surabaya Terbengkalai SURABAYA - SURYA Setelah gagal melaksanakan musyawarah daerah (musda), 16 Januari karena Asrama Haji dipakai Kongres GP Ansor, rencana DPD PAN Surabaya menggelar musda, 23 Januari, terancam gagal lagi. Karena pada tanggal itu berbenturan dengan Musda PAN Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Karenanya, hingga sekarang DPW PAN Jatim belum berani menyerahkan rekomendasi Musda PAN Surabaya, 23 Januari. “Kepastian Musda PAN Surabaya masih menunggu rapat nanti malam," kata Kuswiyanto, Sekretaris DPW PAN Jatim Kuswiyanto, Selasa (18/1). Jika PAN Lumajang dan Kabupaten Probolinggo bersedia mengundur jadwalnya, maka PAN Surabaya bisa menggelar musda, 23 Januari. Dia pun membantah tudingan bahwa DPD mengundur jadwal musda Surabaya karena takut jagonya kalah. “Ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, hanya masalah teknis saja,” imbuh ketua FPAN DPRD Jatim tersebut. Anggota Komisi E tersebut

menjelaskan, musda seluruh DPD PAN se-Jatim sudah dijadwal dengan baik sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi benturan antara daerah satu dengan lainnya. Dengan tidak adanya benturan jadwal tersebut diharapkan Ketua DPW PAN Jatim Suyoto selalu bisa hadir di setiap musda. Karena forum lima tahunan itu akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk konsolidasi dan sosialisasi program kerja PAN ke

depan. "Semua itu untuk kebesaran partai ke depan," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Surabaya Fierman menyesalkan sikap DPW PAN Jatim yang tidak mau menyetujui musda digelar, 23 Januari. Dia juga menyatakan akan nekad menggelar musda meski tanpa DPW PAN. "Saya curiga, jangan-jangan karena takut calonnya kalah," katanya. ■ dos

antara/puspa perwitasari

UJI MATERI - Yusril Ihza Mahendra (kanan) ajukan uji materi UU No 8/1981 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/1).

Hanura Tak Berkantor di Gedung Baru DPR JAKARTA - SURYA Menentang pembangunan gedung baru DPR, Fraksi Hanura menegaskan, tidak akan berkantor di gedung baru tersebut jika rencana pembangunannya tetap berlanjut. "Penolakan ini adalah arahan Ketua Umum (Wiranto)," ujar Sarifuddin Suding, Wakil Ketua F-Hanura di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Suding, penolakan rencana pembangunan gedung baru itu sudah ditetapkan sejak Oktober tahun lalu, pada saat fraksi menggelar rapat. "Pertimbangannya karena gedung baru itu tidak dibutuhkan," katanya. "Yang diperlukan hanyalah sebuah penataan ulang." Suding berharap penolakan gedung baru ini akan menular ke fraksi lain. Selain Hanura, Fraksi Gerindra juga memiliki

sikap sama, menolak pembangunan gedung baru itu. "Perlu ada semacam pertemuan kembali antarpimpinan fraksi dan pimpinan DPR," ujarnya. Terkait anggota F-Hanura yang duduk di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Suding menyatakan, fraksinya akan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, Jumat pekan ini. "Kami ingin menanyakan apakah benar wakil Hanura ikut menyetujui, sebab sikap itu bertentangan dengan sikap fraksi dan partai," tandasnya. Sebelumnya, salah seorang pimpinan DPR, Anis Matta menyatakan, tak akan ada kompromi lanjutan soal rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Rapat terakhir BURT merupakan rapat pengambilan keputusan dan semua fraksi sudah menyetujuinya. ■ ti

���������������������������������������

����������������������������������� ������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

����������������������� �������������������

���������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ���

������������������������

������

���������������������

��

����������������������� ���������������������� �������

�������������

��������������

����������

��

��������������������������� �������������������������

�������������

�������������

����������

��

��������������������������� ��������������������������

�������������

�������������

����������

��

��������������������������� ���������������������������

�������������

������������

����������

��

��������������������������� ����������������������

�������������

��������������

������

��

��������������������������� ������������������� ������������������ ��������

�������������

��������������

������

��

��������������������������� ������������������� �������������������������

�������������

��������������

����������

��

��������������������������� ������������������� ��������������������� ��������������������� ������������

�������������

��������������

����������

��

��������������������������� ������������������� ����������������� ���������

�������������

��������������

������

���������� �

����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������� ���������������������������� ������������������������


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.