C M Y K
4
HARIAN SURYA
PAGE 4A 4A
Malang-Batu
SURYA, RABU, 18 MARET 2009
polwildigugat
Polwil Bantah Gugatan, Penggugat Siapkan Saksi KEPANJEN – Sidang kedua gugatan pra-peradilan kepada Polwil Malang, yang dilakukan Nuryatiningrum, berlangsung di Pengadilan Negeri Malang, Kepanjen, Selasa (17/3) kemarin. Dalam sidang kedua ini, pihak Polwil, diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Reskrim, Komisaris Sudibyo SH MH, mengajukan eksepsi (pembelaan), sekaligus meminta hakim membatalkan gugatan pra-peradilan dengan beberapa pertimbangan. Pihak Polwil Malang, membantah dasar tuntutan penggugat, yang mengatakan tidak mengeluarkan surat penangkapan terhadap tersangka. “Kedua surat sudah kami buat tanggal 26 Februari 2009 lalu, dan kami berikan ke suami tersangka,” ujar Sudibyo, ditemui seusai sidang, (17/3). Selain itu, menurut Sudibyo, pihaknya tidak pernah menetapkan status tahanan kota (wajib lapor) kepada Nuryatiningrum. Padahal, melalui kuasa hukumnya, Nuryatiningrum memprotes tindakan Polwil yang tetap menangkap dirinya, meski ia telah memenuhi kewajiban wajib lapor. Menjawab eksepsi pihak Polwil, kuasa hukum penggugat, Koko Widyatmoko SH akan menghadirkan dua saksi di sidang berikutnya. “Mereka adalah suami dan adik klien kami. Mereka berdua tahu, bahwa klien kami, pernah mendapat status wajib lapor oleh Polwil,” ujar Koko. Selain itu, menurut pengacara berambut gondrong ini, kedua saksi menyaksikan sendiri, bahwa surat penangkapan baru diberikan oleh polisi pada malam hari. “Padahal, klien kami ditangkap siang. Itu artinya, surat penangkapan baru keluar setelah penangkapan. Itu jelas salah,” beber Koko. ■ k3
Ditahan, Sekretaris KPUD Tetap Bertugas KEPANJEN – SURYA Pihak Polres Malang rupanya benar-benar tak mau teding aling-aling dalam memproses sebuah perkara. Sekretaris KPUD Kabupaten Malang, Bambang Prayitno, yang menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Jl Raya Genenga, Pakisaji, 5 Maret lalu, ditahan di ruang tahanan Satlantas Polres Malang, Selasa (17/3). Menurut Bambang, dirinya memenuhi panggilan penahanan atas kesadaran sebagai
warga negara yang baik. “Ini bentuk tanggung jawab dan kesadaran saya atas prosedur hukum,” ujar Bambang, yang kemarin dijenguk istri dan para pekerja KPUD. Bambang juga mengatakan, ditahan tidak berarti membuat tugasnya di KPUD berhenti. “KPUD itu kerja secara kolektif. Artinya, pekerjaan saya bisa diwakilkan. Saya juga bisa mengontrol pekerjaan saya dari sini,” tambah Bambang.
Untuk mengatasi itu, staf Bambang di KPU harus mondar-mandir untuk memberikan berkas-berkas dan melaksanakan mandat yang diberikan oleh Bambang. Meski demikian, Bambang mengakui, berada dalam tahanan jelas mempersulit ruang geraknya sebagai sekretaris KPU. “Dengan jabatan saya, seharusnya saya ada di beberapa kegiatan. Seperti hari ini, saya tidak bisa hadir di sosialisasi pemilu di Lawang,”
surya/k3
Bambang Prayitno
Punya Gudang Miras
kampanyepillek
Caleg Golkar Kampanye Pakai Mobdin
surya/agus setiawan
KEPANJEN - Sudah jelas ada larangan bagi pejabat memakai fasilitas negara ketika melakukan kampanye, namun dua caleg ini tetap saja bandel. Adalah Muhaimin, caleg DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, dan Mujiono, caleg DPC PDIP Kabupaten Malang keduanya ditengarai mengikuti kampanye memakai mobil dinasnya. Muhaimin mengendarai mobdin Toyota Avanza dengan nopol N 498 DP, sedang Mujiono memakai Avanza dengan nopol N 471 DP. Itu diketahui ketika mereka menghadiri kampanye bersama pada putaran pertama yang berlangsung di lapangan sepak bola Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Senin (16/3). Kedua mobdin itu masing-masing dipakai mengerahkan massanya ketika mengikuti kampanye. Untuk mengaburkan kalau Avansa itu mobdin mereka, plat nopolnya ditutup dengan atribut partai. Bahkan, pelat nopol mobdin itu diubah warnanya, dari merah ke hitam, sehingga sepintas terlihat seperti mobil pribadi mereka. Kasus itu diketahui George De Silva, anggota Panwascam Wagir. “Saya mengikuti mobdin itu mulai keluar dari stadion sampai parkir di halaman gedung dewan. Begitu ditinggal Pak Muhaimin, saya membuka nopol mobil tersebut. Ternyata, itu mobdin yang plat nopolnya diganti dengan warna hitam. Selanjutnya, kasus itu kami laporkan ke Panwaslu Kabupaten Malang,” kata George, Selasa (17/3). Muhaimin saat dikonfirmasi membantah temuan Panwas. Dia mengklaim itu mobil pribadinya. Ketua Panwaslu Kabupaten Malang Ali Wahyudin SH akan melaporkan kasus tersebut ke KPUD Kabupaten Malang. “Apa yang mereka lakukan melanggar UU No 10 tahun 2008 dengan ancaman pidana 3 sampai 12 bulan bulan dan denda minimal Rp 3 juta sampai Rp 12 juta,” kata Ali. Ketua KPUD Kabupaten Malang Ir Nahrowi mengatakan, mereka bisa dikenai sanksi mulai peringatan sampai pidana. Bahkan, jika mereka tetap mambandel bisa dicoret dari pen-caleg-kannya. ■ st12
bebernya. Sementara itu, Kapolres Malang, AKBP Edy Sukaryo, berjanji tetap profesional dalam menegakkan hukum. Namun, dalam kasus tertentu, pihaknya tetap harus melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. “Tersangka ini menjalankan tugas dan kepentingan negara. Itu bisa jadi sebuah pertimbangan untuk menangguhkan penahanan,” ujar Edy, kemarin. ■ k3
PARADE SENJA – Para siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungsari, Kota Batu, menampilkan marching band di halaman Kantor Pemerintah Kota Batu, Selasa (17/3). Acara ini dalam rangka Parade Senja yang selalu diadakan rutin tiap tanggal 17. Parade Senja ini selalu menampilkan kreativitas pelajar se-Kota Batu.
Siti Aminah Klarifikasi ke KPU BLIMBING - SURYA Calon legislatif (caleg) PKNU nomor urut 1 dari Dapil III Klojen, Dra Hj Siti Aminah Rofii, yang namanya salah cetak pada surat suara, Selasa (17/3) siang, klarifikasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.
Mantan anggota DPRD Kota Malang ini ditemui anggota KPU, Ida Wahyu Herawati. “Saya mewakli KPU sudah meminta maaf. Saya jelaskan bahwa kesalahan itu bukan kesengajaan, namun human error,” jelas Ida Wahyu Herawati.
surya/nedi putra aw
KLARIFIKASI - Dra Hj Siti Aminah Rofii (kiri), yang namanya salah cetak pada surat suara, klarifikasi ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Wahyu Herawati, di Kantor KPU Kota Malang, Selasa (17/3).
Seperti diberitakan Surya kemarin, nama Dra Hj Siti Aminah Rofii salah tertulis. Dalam surat suara tertulis dengan ejaan Dra Hj Siti Amanah Rofii. Mendapat penjalasan itu, Bu Min—sapaan Siti Aminah—dapat memahami. Dia juga menyerahkan perbaikkan itu ke KPU. Dia hanya minta diberitahu perkembangan kasus terkait kesalahan tersebut, termasuk rencana penempelan stiker untuk perbaikan namanya yang salah cetak. “KPU mengabulkan permintaan itu,” kata Ida. Sesuai SE KPU No 534/ KPU/III/2009 poin 9, surat suara dengan nama caleg yang salah, tidak lengkap atau tidak benar, tidak termasuk kategori surat suara rusak. Pembetulannya dengan meralat nama caleg yang benar dan lengkap serta mengumumkannya di tempat pemungutan suara (TPS). ■ ekn
“Nusantara” Tak Ber-SIUP BATU - SURYA PENYITAAN pita cukai palsu di Toko Nusantara Kota Batu menguak banyak hal tentang praktik penjualan minuman keras (miras). Toko yang berdiri lebih 10 tahun di Jl Gajahmada No 103 itu ternyata belum mengantongi izin dari Dinas Perisdustrian, Perdagangan, UKM, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Batu. Dinas itu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) Miras untuk Toko Nusantara. Hal itu dijelaskan Koeswardiyoko SE MM, Kadis Per indagkop Kota Batu, Selasa (17/ 3). Setelah membongkar dokumen, tak ada satu pun dokumen yang menjelaskan bahwa surat rekomendasi untuk Toko Nusantara. Terkait surat izin bertanda tangan Mantan Wali Kota Khudlori yang Surya lihat terpampang di dalam toko, Koeswardiyoko enggan berkomentar. “Kalau itu saya tak tahu. Yang jelas untuk pengurusan SIUP, tempat usaha harus mengantongi rekomendasi dari kantor kami. Kalau pun Toko Nusantara meminta rekomendasi, kami juga belum tentu bisa memberikan karena belum ada Perda yang
jelas tentang miras,” ungkap Wardiyoko, Selasa (17/6). Kepala Kantor Perizinan Satu Atap, Zadim Effisiensi, juga belum memberikan jawaban pasti terkait keberadaan izin penjualan miras di Kota Batu. Ia tengah mendata semua SIUP maupun izin lain yang pernah dikeluarkan berbagai dinas. “Pekan ini, kami akan mengirim petugas untuk mengecek surat izin Toko Nusantara itu,” beber Zadim. Saat Surya mencoba mengkonfirmasi ke pemilik Toko Nusantara, ternyata pintu toko tertutup rapat. “Saya pernah iseng main ke gudang Nusantara. Saat itu saya dibolehkan masuk, namun saat tiba di belakang gudang saya dihentikan karyawan dan tak boleh masuk. Tampaknya itu bukan hanya sekadar gudang, bisa jadi itu tempat peracikan Miras,” ungkap sumber Surya. Ditambahkan, pita cukai asli tapi palsu (aspal) yang ditemukan itu merupakan buatan toko Nusantara sendiri. ■ st11
Mereka Tercekik Regulasi Pemerintah (2-Habis) BES, tgl 20 feb 2009 saya naik angkot AMG dari arjosari waktu membayar dikasih Rp 2500 tidak mau, orangnya minta Rp 3000. saying sya tidak mencatat platnya. 03419401579 BES, TLG zebracross dpan jl kemirahan gg 3 mbok yo dipindah soale kendaraan kte nyebrang mesti kepa2kan karo pjalan kaki sing kte pd nyebrang. 085649839331 HARI GINI PDAM naik 30persen bbm aja turun kenapa hajat hidup orang banyak kok dinaikkan pdhal lg kmpanye smbako murah. Bes inep, wong ngelola banyu ae diundakke 08123014932
Aspirasi Dicueki, Pabrik Kecil Galang Kekuatan Ratusan pengusaha rokok kecil dari berbagai daerah produsen rokok di Jatim dan Jateng, Kamis (12/3) malam, bertemu di Hotel Santika Malang. Mereka menghadiri deklarasi asosiasi baru bernama Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi). Mengapa mereka gabung ke asosiasi baru, padahal mereka telah bergabung dalam asosiasi perusahaan rokok di daerahnya? EKO NURCAHYO MALANG
K
ETUA Umum Formasi, M Geng Wahyudi, mengungkapkan Formasi lahir dari pemikiran para pengusaha rokok kecil dan menengah yang selama ini tak terwadahi oleh asosiasi lain. Menurutnya, Formasi bu-
kan pesaing asosiasi lain seperti Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia (Gapperi) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo). Bukan juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Formasi dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi anggota terkait pembuatan kebijakan.
Geng menjelaskan, sejumlah kebijakan pemerintah merugikan perusahaan rokok kecil. Regulasi itu antara lain Permenkeu No 203/ PMK 001/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Kenaikan Pita Cukai dan Permenkeu No 200/2008 Tentang Luas Bangunan untuk Perusahaan Rokok minimal 200 m2. Kenaikan pita cukai menjadi Rp 40 per batang diakui sejumlah pengusaha rokok sangat berat. Mujinan dari PR Galuh Perkasa berujar, “Kenaikan itu membuat rokok tak ada rasanya.” Dampak lainnya, pabrik rokok kecil yang kolaps bertambah. Dari 154 anggota Formasi, kini 47 perusahaan kolaps. Sementara dari 126 perusahaan rokok di Sidoarjo tinggal 71 perusahaan yang aktif. Lanjut Geng, perusahaan
surya/nedi putra aw
RAWAN PHK - Para buruh sebuah pabrik rokok di Kota Malang pulang usai bekerja. Kenaikan pita cukai rokok berpotensi membuat pabrik kolaps yang berujung pada PHK. rokok kecil dan menengah ini sebenarnya sangat berjasa. Selain mengurangi pengangguran, juga menambah pemasukan Negara. Pemasukan cukai 2008 sebesar Rp 4,935 triliun berasal dari Malang.
C M Y K
HARIAN SURYA
Karena itu, Geng berharap kebijakan untuk perusahaan rokok kecil dan menengah agar lebih adil. Kalau, regulasi itu merugikan akan membuat pabrik kolaps yang ujungnya banyak PHK. ■
PAGE 4A