C M Y K
2
HARIAN SURYA
PAGE 02
SURYA, RABU, 18 MARET 2009
KPU Minta Rumdin dan Mobil
PKB PKB menggelar kampanye berbentuk istighosah di lapangan Rungkut Lor mendatangkan KH Abdul Aziz Mansur (Jombang), KH Mas Said Ali, dan KH Mas Nidhom Tholkah (Surabaya). PPNUI Mengerahkan caleg agar kampanye di dapilnya masingmasing
DPRD: Kinerja Minim tapi Manja
Nyoblos Juga Oke MASIH banyak juru kampanye, bahkan caleg yang minta konstituennya mencoblos, padahal Komisi Pemilihan Umum selalu menyosialisasikan contreng, centang, atau cawang (sama saja). Lalu, kalau kemudian pemilih benar-benar mencoblos, apakah suaranya sah? Menurut KPU, Pemilu 2009 merupakan pemilu transisi dari pencoblosan ke penandaan, sehingga akan sulit dihindari pengertian pemilih bahwa cara pemberian suara kali ini masih mencoblos. Untuk itu, KPU akan menganggap sah surat suara yang dicoblos. Meski secara teknis, pencoblosan akan sulit dilakukan karena tidak disediakan bantalan dan alat penanda yang digunakan adalah spidol yang berujung tumpul dan lunak. ■ sas
SURABAYA – SURYA KPU Jatim minta rumah dan mobil dinas bagi tiga anggotanya yang berasal dari luar Surabaya. Alasannya, dengan tinggal di rumah dinas kinerja mereka bisa optimal melaksanakan pemilu 2009.
Temui PAN, Demokrat Masih Inginkan PDIP JAKARTA - Partai Demokrat tetap ingin bertemu lawan beratnya dalam Pemilihan Umum 2009, PDIP. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, di kantor DPP Partai Amanat Nasional, Jakarta, Selasa (17/3) seusai bertemu dengan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. “Tentang pertemuan dengan PDIP, kami masih menunggu hasil pertemuan antara perwakilan PDIP dan Demokrat,” ujar Hadi kepada para wartawan. Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan, pertemuan dengan PDIP akan dilakukan secepat mungkin. Jika tidak ada aral melintang, kata Hadi, hari Jumat dan Senin mendatang, Demokrat akan berturut-turut bertemu dengan PPP dan PBB. Rombongan Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Hadi Utomo diterima Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. Dalam jumpa pers sesuai pertemuan , kedua pemimpin parpol itu, mengaku membicarakan banyak hal. Empat pokok pembicaraan di antaranya adalah pendidikan, evaluasi pilkada, dan koalisi, serta sikap PAN yang kritis selama pemerintahan SBY-JK. ■ kcm
Tolak Kades, Warga Boikot Pemilu PATI - Ratusan warga Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyatakan boikot pemilu 2009, dengan menolak pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di desa mereka. Aksi penolakan dilakukan ratusan warga di depan Kantor KPU Kabupaten Pati, Selasa (17/3). Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Pati 141/1116/2005 tetang perpanjangan jabatan kepala desa, Ihsan Bisri. Selain itu, warga juga menuntut kepolisian membebaskan dua warga, Suyikno dan Susiyanto yang ditahan karena tuduhan merusak tanaman tebu di tanah bengkok kepala desa. “Kami tetap menolak TPS, jika tuntutan warga tidak dikabulkan Pemkab Pati,” ujar salah satu perwakilan warga, Nyamat. Selain itu, warga juga bertekad menjadi golongan putih (golput) pada pemilu nanti. ■ ant
surya/sugiharto
KAMPANYE PERTAMA - Massa PKNU beristighotsah di depan kantor DPW PKNU Jatim di Jl Darmokali Surabaya pada kampanye Selasa (17/3). Acara itu dipimpin deklalator PKNU, KH Sholeh Qosim, Selasa (17/3).
Tak Berduit Dua Parpol Batal Kampanye BATAM - Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Daerah (PPD) membatalkan jadwal terbuka di Batam, Rabu (18/3) karena terkendala dana. “Kampanye terbuka tahap ini kita absen dulu, karena kita tidak memiliki dana,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Kota Batam Supramono di Batam, Selasa (17/3). Selain karena masalah keuangan, Supramono mengatakan pengurus partai belum siap kampanye terbuka. Meski tidak berkampanye terbuka, Supramono mengatakan optimis meraih banyak suara pada Pemilu Legislatif 2009, karena telah melakukan sosialisasi dengan konstituen. “Waktu sosialisasi kita cukup panjang yaitu satu tahun. Saya pikir itu sudah cukup,” kata dia. Senada dengan Ketua DPD Partai Kedaulatan, Ketua DPP PPD Kota Batam Badrun mengatakan partainya absen kampanye damai tahap I, Rabu (18/3), karena terkendala masalah keuangan. “Masalah dana itu, tahu sajalah,... ,” katanya yang menganggap kampanye terbuka merupakan penghamburan uang. “Lebih baik dana yang ada digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” katanya menambahkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mencatat dana awal kampanye PPD Rp1 juta, sedangkan Partai Kedaulatan Rp1,1 juta. ■ ant
banjarmasin post/kaspul anwar
KAMPANYE HIBURAN - Artis menghibur massa kampanye perdana terbuka Partai Barisan Nasional (Barnas) di Lapangan SKB Mulawarman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menghadirkan juru kampanye Gempar Soekarno Putera, Selasa (17/3).
Tokoh Agama Khawatirkan Pemilu SURABAYA - SURYA Potensi konflik pada Pemilu 2009 mulai dikhawatirkan kalangan agamawan. Konflik itu bisa bermula dari kurangnya informasi soal pemilu pada masyarakat. Karena itu, di Surabaya akan digelar doa bersama antarumat beragama. “Kami sedang memikirkan bersama acara do’a bersama lintas agama,” Romo Eko Budi Susilo di Convention Hall Surabaya, Selasa (17/3). Menurut tokoh Katolik Surabaya ini, konflik bisa terjadi dalam proses penghitungan suara. Sebab, kata Romo Eko,
sistem penandaan pada pemilu 2009 sangat rumit. Petugas tempat pemungutan suara (TPS) dan saksi dituntut jeli melihat tanda di kertas suara. Tengara ini, katanya, didasarkan pada pengalaman berkeliling ke desa-desa beberapa waktu lalu. Ia mendapati, banyak calon pemilih belum paham seluk beluk pemberian suara. “Mereka kurang informasi soal pemilu. Setelah saya tanya, mereka tidak tahu informasi sistem baru,” katanya. Untuk mengetahui lebih jelas potensi konflik di Jatim, Romo Eko akan mengundang
Gubernur Jatim Soekarwo dalam Malam Ibadah Pegucapan Syukur dan Doa Untuk Bangsa dan Negara yang digelar malam ini (Rabu, 18/3) di Convention Hall Jl Arief Rahman Hakim Surabaya. Dalam acara itu akan ada imbauan pada warga Kristiani untuk tidak golput. Pendeta Simon Filantropha, salah satu penggagas acara ini, mengatakan golput di Jatim bisa mencapai 50 persen. “Kami menghimbau umat Kristiani untuk memilih sesuai hati nuraninya. Tujuanya untuk bangsa dan negara, bukan pribadi,” tuturnya. ■ k6
Ribut Lelang, KPU Dilaporkan Polisi SURABAYA - SURYA Curiga dengan kejanggalan pengadaan logistik pemilu di KPU Jatim, CV Andhika Sakti (AS), rekanan KPU berencana melaporkan panitia lelang pengadaan logistik ke polisi. CV AS merasa memasang harga penawaran paling rendah, tetapi perusahaan yang berkantor di Ruko Jemursari itu dikalahkan, bahkan disebut sebagai perusahaan fiktif saat diverifikasi. “Ini sangat menyakitkan. Waktu Pak Jasin (ketua panitia lelang) dan Pak Mirza (anggota) datang ke kantor (verifikasi), mereka ketemu saya sendiri. Kok bisa-bisanya menyatakan kantor saya tidak ditemukan. Ini pencemaran nama baik perusahaan sekali-
gus manipulasi fakta. Saya akan laporkan ke polisi,” tutur So Andhika Setiawan, Direktur CV AS, Selasa (17/3). Diakui Andhika, saat itu, papan nama CV AS tidak terpasang di depan kantor, tetapi yang terpampang adalah CV Aman Jaya Sakti. Menurut So, bangunan dua lantai itu ditempati berdua dengan CV Aman. “Tapi saya sudah tunjukkan sertifikat dan dokumen perusahaan dan dibilang tidak masalah. Artinya itu clear.” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, CV AS dikalahkan dalam lelang barang berupa tinta, bulpen, dan lem. Harga yang diajukan CV Andhika saat itu Rp 3,4 miliar. Tetapi pemenangnya justru CV PA yang
memasang harga, Rp 5,865 miliar. Ketua panitia Yasmin ketika tidak berhasil dikonfirmasi. Panggilan telepon dan pesan singkat tidak dijawab. Sementara Ketua KPU Jatim, Nikmatul Hidayati mengaku belum tahu. “Ini tugas panitia pengadaan. Ada juga pengawas yang menentukan tingkat kelayakan penawaran,” jelas Nikmatul. Nikmatul mengaku belum pernah mendapat laporan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang keluhan rekanan, meski soal ini sudah disorot publik. “Bisa saja karena panitia menilai tidak ada masalah karena semua sesuai prosedur,” akunya. ■ ian
Namun, permintaan ini dinilai sebagai kemanjaan anggota KPU Jatim, karena mestinya mereka menunjukkan kinerja yang bagus sebelum minta-minta. Selain itu, permintaan itu juga akan membengkakkan APBD Jatim. Permintaan rumah dinas anggota KPU Jatim ini muncul saat hearing persiapan pileg dan pilpres antara KPU Jatim dan Bakesbang Pemprov Jatim dengan Komisi A DPRD Jatim, Selasa (17/3). Selain meminta rumah dinas yang berlokasi di Surabaya, KPU Jatim juga meminta tiga mobil baru untuk menambah lima mobil operasional yang ada, serta kantor baru. Permintaan rumah dinas tersebut didasarkan pada kondisi tiga anggota KPU Jatim yang baru dilantik 21 Pebruari 2009 ini berasal dari luar Kota Surabaya. Mereka adalah Nikmatul Hidayati (Ketua KPU Jatim) yang berasal dari Nganjuk, Andry Dewantoro yang berasal dari Malang, dan Agung Nugroho yang berasal dari Ponorogo. Selama di Surabaya ini, Nikmatul tinggal di kamar kos suaminya yang juga bekerja di sebuah BUMN di Surabaya. Sedang Andry memilih kos di sekitar kantor KPU Jatim. Sedangkan Agung nunut keluarganya di Waru, Sidoarjo. “Permintaan rumah dinas ini karena tiga anggota KPU berasal dari luar kota. Ini untuk
optimalisasi,” ujar Nikmatul. Sekretaris KPU Jatim Zainal Muhtadien mengatakan, permintaan ini didasarkan pada Perpres 4/2009 tentang dukungan pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009. “Ini untuk memudahkan kinerja anggota KPU. Ini sudah diajukan ke Pemprov Jatim beberapa hari lalu,” katanya. Permintaan rumah dinas KPU Jatim ini mendapat reaksi keras dari anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jatim Musyafak Noor. Plt Ketua DPW PPP Jatim ini menilai anggota KPU Jatim yang baru terlalu manja. “Coba lihat KPU yang lama, meski mereka berasal dari luar kota, juga tak merengek rumah dinas,” katanya. Alasan kelancaraan pelaksanaan pileg dan pilpres, menurut Musyafak, dibuatbuat. Sebab, pileg sudah tinggal 29 hari, padahal KPU sampai saat ini masih belum menunjukan prestasi yang luar biasa. “Permintaan rumah dinas itu kan berdampak pada anggaran APBD Jatim. Jangan berpikir itu, tapi berpikirlah untuk bekerja dulu,” katanya. Ia katakan, jika ada rumah dinas, maka otomatis akan menjadi beban APBD Jatim. Sebab, rumah dinas secara otomatis harus menyediakan berbagai kelengkapan lainnya, seperti kursi, ranjang, dan peralatan rumah lainnya. ■ bet
Politik Suap Tidak Laku SURABAYA - SURYA Hanya 3,30 persen calon anggota legislatif (caleg) yang dipilih karena money politics (politik uang), sedangkan alasan memilih caleg karena program kerja, visi dan misi, serta integritas pribadi justru mencapai 47,90 persen. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan Surabaya Survey Centre (SSC) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) yang dipublikasikan Direktur SSC, Mochtar W Oetomo, di Surabaya, Selasa (17/3). “Itu membuktikan masyarakat sudah cukup cerdas dalam memahami kampanye anti politisi busuk yakni ‘terima uangnya, jangan pilih orangnya’, sehingga para caleg yang rajin menebar uang dan sembako harus siap-siap menangis,” katanya. Hasil survei dengan 882 responden di Dapil 1 Jatim hingga akhir Februari itu mencatat
alasan utama masyarakat memilih parpol atau caleg adalah program kerja dan visi misi (47,90 persen), latar belakang parpol dari caleg (20,20), track record caleg (7,90), sikap dan perilaku caleg (7), dan pemberian uang atau sembako (3,30). “Meski sebagian besar masyarakat juga suka terhadap caleg yang bagi-bagi uang dan sembako hingga 56,60 persen, namun mereka jauh lebih suka pada caleg yang rajin menggelar bakti sosial dengan tingkat kesukaan hingga 87,10 persen. Untuk program kerja, tingkat kesukaan masyarakat pemilih mencapai 76,80 persen,” katanya. Riset dengan margin of error 3,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen itu membuktikan bahwa para caleg yang rajin menggelar bakti sosial relatif mempunyai popularitas dan elektabilitas yang tinggi. ■ ant
Golkar Sulit Jadi Partai Oposisi JAKARTA - SURYA Partai Golkar sebagai partai besar, tidak akan pernah berani jadi partai oposisi. Sehingga apapun dan bagaimana pun situasi Golkar jika tidak sanggup menguasai pemerintah maka pasti selalu dekat dengan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan Ketua DPP Partai Golkar, Syamsul Muarif, dalam acara Diskusi Agenda 23: Wacana dari Slipi, yang digelar Bappilu DPP Partai Golkar, di Jakarta Selasa (17/3). Bersama Syamsul Muarif, juga tampil sebagai pembicara Bima Arya Sugiarto dari Universitas Paramadhina, Arbi Sanit dan Satya Arinanto dari Universitas Indonesia (UI) dengan moderator Indra J Piliang. Ditanya ketika Golkar dekat Partai Demokrat tapi perilaku kadernya di parlemen tidak sungguh-sungguh dalam membela pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Syamsul malah menuding pe-
merintahan SBY berjalan sendirian ketika membuat kebijakan. Golkar sebagai partner koalisi tidak pernah dilibatkan. “Jadi wajar saja, jika pada akhirnya koalisi yang semula mendukung pemerintahan SBY-JK berperilaku inkonsisten di parlemen. Pengalaman ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Golkar dan memotivasi untuk harus mempunyai calon presiden sendiri di Pemilu 2009,” kata Syamsul. Namun, jika capres Golkar ternyata kalah dalam pilpres, kata Syamsul, Golkar juga siap untuk mem back up siapa pun yang menang nantinya. Paling tidak jadi penengah di parlemen. Penegasan yang sama juga disampaikan Bima Arya. Ia menilai perilaku Golkar yang selalu ingin dekat dengan pemerintah membuat partai produk Orde Baru yang berlambang pohon beringin ini sulit menjadi oposisi.
“Partai Golkar itu sulit jadi oposisi. Sejak Golkar berdiri, sudah mengindentifikasikan partainya sebagai pemerintah. Tak peduli menang atau kalah dalam pemilu, selalu dekat dengan pemerintah,” ujar Bima. Meski ada sebagian faksi dalam Golkar yang menginginkan berpisah dengan Demokrat, faksi lain yaitu Muladi Cs, tetap menginginkan duet SBYJK langgeng hingga lima tahun berikutnya. Ketua DPP Partai Golkar Muladi menyatakan pencalonan Kalla sebagai presiden oleh para ketua DPD Golkar di Jogjakarta beberapa waktu lalu belum final. Alasannya, penetapan itu dilakukan melalui rapat pimpinan setelah pemilu legislatif. “Penjaringan, apapun metodenya, harus diselesaikan dalam Rapim partai,” kata Muladi usai membuka Seminar Ikatan Alumni Lemhannas tentang Dampak Krisis Global terhadap Indonesia, ke-
antara/deni
DISKUSI PARTAI - Ketua DPP Partai Golkar Samsul Maarif (kiri) bersama Pengamat Politik Bima Arya Sugiarta (2 kiri), Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Satya Arinanto (2 kanan), dan Pengamat Politik Arbi Sanit menjadi pembicara pada diskusi Agenda 23 di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (17/3). Diskusi itu bertemakan "Membangun Pemerintahan Yang Kuat Dan Efektif". pada KabarPemilu di Jakarta, Selasa (17/3). Menurut Ketua Lemhannas itu, penjaringan bakal calon presiden dari Partai Golkar itu harus merupakan keputusan
C M Y K
yang bulat. “Saya katakan dukungan itu harus betul-betul bulat, tidak hanya juridis atau sosiologis di lingkungan Parpol. Menang atau kalah itu biasa,” katanya. ■ jbp/js
HARIAN SURYA
PAGE 02