7
Ekonomi Bisnis SABTU, 8 MEI 2010
Ubah Nama, Ganti Harga
â–şAgar Dilirik, Rusun Jadi Apartemen SURABAYA - SURYA KARENA dinilai kurang diminati, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bakal mengubah nama rumah susun (rusun) menjadi apartemen. Meski sasaran yang dibidik sama, diharapkan nama apartemen akan lebih dilirik. Meski harga yang ditawarkan turut naik.
lintas ekbis UM 0 Persen, Sewa Dua Tahun Rp 150 Juta SURABAYA - Ketatnya persaingan bisnis apartemen di Surabaya beberapa tahun terakhir, menuntut kalangan pengembang berlomba menggaet konsumen dengan beragam keunggulan. Terbaru, menggandeng perbankan yang menawarkan uang muka (UM) 0 persen. Marketing Manager PT Pakuwon Darma, Fani Djauhari mengatakan, meski sempat stagnan pada akhir 2008 dan awal 2009, minat masyarakat untuk berinvestasi di apartemen mulai membaik. Saat ini pihaknya menawarkan 30 unit dari total 150 unit apartemen Grande Waterplace Residence. “Untuk menarik pembeli, kita menawarkan jaminan sewa 30 unit di tower E dan F, selain menggandeng Bank Mandiri yang menawarkan uang muka KPA 0 persen,� ujar Fani di sela show unit apartemen itu, Kamis (6/5). Pihaknya menjamin setiap pembeli akan langsung mendapat jaminan sewa yang dibayarkan di muka. Artinya, pendapatan sewa tak akan dicicil per bulan. Nilai jaminan sewa beragam, mulai Rp 100 juta untuk dua kamar tidur dan Rp 150 juta untuk tiga kamar. Jangka waktu sewa selama dua tahun. “Dengan harga unit kamar Rp 500 jutaan, tentu menggiurkan hasil sewa itu,� ungkap Fani. Bank Mandiri juga memberi suku bunga khusus 8,8 persen dengan tenor maksimal 15 tahun. Dengan kemudahan ini, ia optimistis 30 unit bisa terjual akhir Mei ini. ■dio
JAMINAN SEWA Apartemen Grande Waterplace Residence menawarkan jaminan sewa untuk pembelian beberapa unit di tower E dan F.
Deputi Kemenpera Bidang pengembang,� ujar Zulfi. Perumahan Formal, Zulfi Syarif Ditambahkannya, sejak 2007 Koto mengatakan, rencana untuk hingga saat ini, telah terbangun mengubah nama rusun menjadi sekitar 87 tower dengan total apartemen dilakukan setelah 40.000 unit kamar di Jabodemenerima banyak permintaan tabek, Bandung, Batam dan dari kalangan pengembang. Surabaya. Mereka mengeluhkan minimDiakuinya, cukup banyak nya minat konsumen jika tetap kendala yang menghambat tarmenggunakan nama rusun. get 1.000 tower yang dicanang“Banyak pengembang yang kan pemerintah. Di antaranya mengubah nama proyeknya, persoalan perijinan, pertanahan, yang sebelumnya rusun menjadi ketersediaan infrastruktur, pajak apartemen sederhana. Nantinya dan retribusi serta pembiayaan. tidak akan menggunakan nama “Kami berharap revisi UU sederhana lagi karena terkait 16/1985 tentang rusunami yang image,� kata Zulfi, saat di Sura- dibahas di DPR bisa selesai pada baya, Jumat (7/5). bulan ini, sehingga Ia tak menolak paling tidak tahun jika nama rusun ini bisa terbangun selama ini identik sekitar 150 tower,� dengan masyaulas Zufli. rakat kecil dan Dirut PT Jakumuh. Dengan tim Grha Utama menggunakan (JGU), Erlangga nama apartemen, Satriagung menania berharap bisa daskan, pihaknya menggaet lebih basetuju saja terhanyak konsumen. dap rencana pemeMeski saat ini rintah mengubah surya/bib sudah banyak runama rusun menjaZulfi Syarif Koto sun yang diubah di apartemen. Toh, sendiri oleh pengembangnya selama ini banyak pengembang menjadi apartemen, Zulfi meng- termasuk dirinya, telah mengubah aku upaya itu ditujukan untuk nama rusun yang dikembangkan legalitas. “Jadi nantinya resmi, menjadi apartemen sederhana. bukan diubah sendiri-sendiri,� “Itu masalah pemasaran saja. ungkapnya. Namun perubahan nama tanpa Saat ini, lanjut Zulfi, rencana dibarengi support dari pemerinperubahan nama tersebut masih tah semua akan sia-sia. Support diproses di DPR. Ia berharap itu berupa subsidi yang harus pada pertengahan tahun ini ke- dinaikkan, seperti subsidi selisih putusan itu bisa segera keluar bunga dan subsidi uang muka,� Menurutnya, ada beberapa jelas pengembang apartemen hal yang ikut terimbas pasca sederhana di Siwalankerto Suraperubahan nama itu. Salah sa- baya ini, Jumat (7/5). tunya, rencana menaikkan harSelain itu, subsidi bagi pemda ga jual rusun/apartemen. juga dibutuhkan, yakni untuk “Saat ini harga jual rusun dan jaringan air minum, serta listrik. apartemen bersubsidi maksimal "Jika subsidi dinaikkan, sasaran di kisaran Rp 144 juta. Permin- konsumen rusun/apartemen taan dari pengembang, harga sederhana akan tepat, yakni mabisa naik menjadi Rp 180 jutaan syarakat berpenghasilan rendah karena harga bahan bangunan (MBR)," kata Erlangga. yang terus naik. Namun kita Menurutnya, selama ini seakan hitung secara matang, bagian besar MBR masih belum berapa harga yang bisa diterima mampu membeli rusun atau konsumen, dan tak merugikan apartemen bersubsidi. ■dio
surya/ dwi pramesti ys
TAMBAH VARIAN - Agus Susilo (kanan) dan Etta Sulistiawati (tengah) memamerkan beberapa produk anyar Standard di Surabaya, Jumat (7/5). Setiap tahun Standard mampu memproduksi 700 juta batang bolpoin, spidol, dan pensil.
Bergaransi, Bolpoin Lokal Lebih Mahal SURABAYA - SURYA Keran perdagangan bebas Asean-China dalam AC-FTA rupanya ikut membuat ketar-ketir produsen bolpoin lokal. Arus impor bolpoin China mengalir deras dengan harga jual jauh lebih murah dan varian lebih banyak. National Sales Manager PT Merpati Mahkota Sarana, pemegang merek bolpoin Standard, Agus Susilo mengatakan, produsen bolpoin skala UKM pasti sangat merasakan dampak peredaran bolpoin impor China yang kian membanjir. �Kalau produsen bolpoin besar skala pabrikan mungkin tidak terasa. Porsi ekspor kita cukup besar dari total produksi setahun 700 juta batang, sekitar 40 persen diekspor,� kata Agus, di Surabaya, Jumat (7/5). Di Indonesia, saat ini ada sekitar empat merek bolpoin yang mendominasi pangsa pasar, tiga di antaranya milik asing. Namun ada beberapa produsen bolpoin skala UKM. Bolpoin yang diproduksi sejak 1970, saat ini memenuhi permintaan sejumlah negara di Asia Tenggara dan AS. “Ekspor terbesar ke Malaysia, Thailand, Filipina. Pemasaran domestik di Indonesia Barat dan Tengah, untuk Indonesia Timur kita perkuat tahun ini,� ungkap Agus. Setiap tahunnya perusahaan yang memproduksi 46 item alat tulis ini menargetkan pertumbuhan di kisaran 26–30 persen. “Harga jual belum ada revisi karena stok bahan baku seperti biji plastik, tinta dan stainless steel, masih cukup. Harga biji plastik dan tinta yang diimpor langsung dari Korea, Jerman, Swiss, tidak ada perubahan,� jelasnya.
Rencananya, akan ada 12 tipe baru dan penarikan beberapa tipe lama yang menggunakan bahan tidak ramah lingkungan. Misalnya spidol bebas bahan toluen dan xylene. Bahan baku biji plastik dan ujung pena stainless steel-nya bisa didaur ulang. Head of Marketing Communication PT Merpati Mahkota Sarana Etta Sulistiawati me-
nambahkan, untuk bersaing dengan China, Standard memilih menjaga kualitas meski harganya di atas rata-rata. “Kalau bolpoin China harganya bisa Rp 200–300 per batang, bolpoin Standard paling murah Rp 900. Tapi kita ada garansi, jadi kalau macet boleh tukar ke toko dan mereka akan mengembalikan ke kita,� jelasnya. ■ame
surya/habibur rohman
Subsidi Ideal By Name By Address
%,.$0$/ $)$/1$ $,($/+$0', $*').$.$, #-&3$)$/1$ 2.$,& !',&$.-/% 2$*$ 2+.2/
/-+ /-+ /-+ /-+ /-+ /-+ /-+ /-+
. . . . . . . .
" " " !
JAKARTA - Pemerintah menilai masih menganggap perlu subsidi untuk tarif dasar listrik (TDL). Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk mengendalikannya perlu disusun pola subsidi secara makro karena subsidi harusnya diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Subsidi harus ditargetkan by name by address, tapi kita perlu waktu. Kalau dipaksakan ada distorsi. Jadi perlu tahapan," ungkap Hatta, di kantor Menko, Jumat (7/5). Hatta mengatakan, pemerintah juga tidak ingin subsidi jatuh kepada mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi, karena akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak. Menurutnya, daya beli masyarakat harus diperhatikan. "APBN kita bisa dikatakan tidak kredibel kalau terus membengkak," tambahnya. Selain itu, kondisi industri juga harus diperhatikan sehingga tidak kolaps. Oleh karena itu, jumlah subsidi TDL belum final, sehingga dibicarakan oleh PLN, DPR dan ESDM. Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa mempertanyakan pengurangan subsidi sebesar Rp 1 triliun. Riefky memaparkan, subsidi listrik semula dianggarkan Rp 56,15 triliun, tetapi jumlah itu berubah menjadi Rp 55,15 triliun atau berkurang sebesar Rp 1 triliun â– kcm