5
Sidoarjo - Gresik - Malang Raya KAMIS, 2 DESEMBER 2010
Mobdin Satpol PP Akhirnya Dikembalikan GRESIK - SURYA Setelah diberitakan membawa mobil dinas (mobdin), mantan Ketua Satpol PP Gresik, Karno akhirnya mengembalikan mobil tersebut, Rabu (1/12) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Kepala Satpol PP Hary Syawaluddin mengaku, ia mendapat telepon dari Karno Rabu sore, yang mengabarkan mobil bisa diambil di rumahnya. Setelah itu, Hary lalu menyuruh stafnya, mengambil mobil tersebut di rumah Karno. "Mobilnya sudah dikembalikan, sekarang sudah dipakai anggota operasi di Kecamatan Cerme," ujar Hari, Rabu (1/12) sore. Seperti diberitakan kemarin, Mantan Kepala Satpol PP Gresik, Karno, diduga membawa salah satu mobil operasional berupa Toyota Kijang pikap pelat merah (milik negara). Akibatnya, kini jajaran Satpol PP kekurangan mobil untuk operasional lapangan. Sebab, sejumlah mobdin yang ada semuanya dalam kondisi rusak.
Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, saat Satpol PP di bawah komando Nuruddin, institusi tersebut mendapat 'hibah' sebuah mobil Toyota Kijang pikap dari pihak swasta. Saat Nuruddin dimutasi sebagai Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan pada 2007, mobil tersebut sengaja ditinggal Nuruddin dengan asumsi sebagai inventaris kantornya. Posisi Nuruddin kemudian diduduki Karno, yang sebelumnya adalah Kepala TU Satpol PP. Namun, saat Karno dimutasi sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan pada 20 Agustus 2010 lalu, mobil yang masih bisa dipakai itu, juga 'katut' dibawa Karno. Awalnya mantan Kasatpol PP Karno mengakui kalau ia memang membawa mobil Kijang pikap dari Satpol PP. Namun, ia membantah kalau mobil tersebut adalah inventaris Satpol PP karena menurutnya, mobil tersebut tidak tercantum dalam daftar inventaris barang Satpol PP. ■ san
lintas kota Tambah SMA, Dianggarkan Rp 30 M SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk mendirikan SMA/SMK dalam Rancangan APBD 2011. Dana ini akan dipakai membeli lahan di tiga lokasi kecamatan berbeda. Meski demikian, usulan ini masih akan dikaji DPRD Sidoarjo. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Abdul Kholik membenarkan ada usulan pengadaan lahan untuk mendirikan SMA/SMK di sejumlah wilayah kecamatan yang terbagi dalam sistem tiga kluster. Besarnya mencapai Rp 30 miliar. “Usulan ini masih dalam pembahasan dewan,” ujarnya, Rabu (1/12). Menurut dia, alokasi pengadaan lahan tersebut sebagai tindak lanjut dari program sebelumnya, yakni dilakukannya studi kelayakan mengenai penambahan sekolah di tiga kluster, yaitu Prambon-Balongbendo-Krembung, Krian-TarikSukodono, dan Waru-Sedati. Kabid Pendidikan Menengah Diknas Sidoarjo Ani Kadarwati mengakui dibutuhkan SMA/ SMK baru. Sebab jumlah lembaga pendidikan di wilayah itu tidak imbang dengan jumlah siswa. Misalnya di Kec Prambon, banyak siswa diketahui eksodus bersekolah ke Kec Mojosari Mojokerto. “ Ini juga terjadi di Kec Tarik, banyak siswa sekolah ke Mojokerto,” bebernya. ■ ain
29 Pasar Tradisional Tanpa Akses PMK MALANG - Potensi kios-kios atau los dagangan ludes ketika terjadi kebakaran hebat pada pasar-pasar tradisional di Kota Malang sangat besar. Sebab, layout 29 pasar tradisional yang ada tidak dilengkapi akses bagi masuknya mobil pemadam kebakaran (PMK) ke dalam pasar. Kepala Dinas Pasar, J Hartono, membenarkan ini. Menurut Hartono, satu-satunya pasar yang ada akses jalan bagi PMK di dalamnya adalah Pasar Besar. Namun, ketika terjadi kebakaran beberapa tahun silam, mobil PMK tidak dapat lewat karena akses jalan dipenuhi pedagang kaki lima (PKL). Saat ini, akses jalan bagi PMK di Pasar Besar masih tetap dipadati PKL. Sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di pasar tradisional, menurut Hartono, pihaknya telah menyediakan fasilitas pemadaman seperti alat pemadam api ringan, hidran, dan lainnya. “Kalau terjadi kebakaran di pasar tradisional, antisipasi awal kami ya menggunakan alat pemadam api ringan dan memanfaatkan hidran yang ada,” kata Hartono di tengah-tengah simulasi antisipasi kebakaran di halaman Kantor Dinas Pasar, Rabu (1/12). ■ ekn
surya/mustain
POSTER AIDS - Puluhan anggota Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo membagi poster dan pamflet memperingati Hari AIDS, 1 Desember, di Jl Pahlawan, Rabu (1/12).
Tolak Mutasi, Karyawan Carrefour Demo MALANG - Puluhan karyawan Carrefour di Jl A Yani, Kota Malang demo menolak mutasi keluar Kota Malang, Rabu (1/12). Demo yang digelar di halaman supermarket itu tak sampai mengganggu pelayanan terhadap para pengunjung. Mereka menggelar demo mulai pukul 08.00 WIB dengan membawa beberapa poster. Bahkan, di pintu gerbang masuk ke halaman Carrefour Express Blimbing ini berdiri seorang karyawan sambil mengalungkan poster bertuliskan “Maaf Ada Demo!” Poster lain bertuliskan: Perhatikan Nasib Kami dan Keluarga, 18 Tahun Kami Bekerja Hargai Keberadaan Kami, Ojok Asal Mutasi Boss!!, Tolak!! Mutasi, dan lainnya. Menurut Syahrul Anam, Sekretaris SPSI PUK Carrefour, demo itu merupakan solidaritas terkait adanya mutasi karyawan dari Malang ke Surabaya. Mutasi itu telah efektif dijalankan manajemen sejak 8 November lalu. Para karyawan menolak mutasi karena tak ada tambahan kesejahteraan. Padahal, para karyawan itu sudah berkeluarga dan menetap di Malang. Zulkifli Sidik, staf personalia Carrefour Blimbing ketika dikonfirmasi mempersilakan Surya menghubungi personel yang diberi wewenang memberi keterangan pers yaitu Aji Sri Handoyo. Namun, Aji Sri Handoyo ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. ■ ekn
surya/nedi putra aw
TERSANGKA - Kapolsek Sukun Kompol Sulistyo Nugroho menunjukkan foto Andik Deni Irawan (26), warga Jl Niaga Gang Cempaka, RT2/RW2 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, tersangka pembunuh istrinya, Dwi Sulistyowati, Rabu (1/12).
Bupati Tantang Pengusaha
► Soal Gugatan UMK Gresik
GRESIK - SURYA BUPATI Sambari Halim Radianto menantang pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Apindo Gresik untuk menggugatnya, bila tidak setuju dengan UMK Rp 1.133.000. Tantangan itu disampaikan bupati secara terbuka, di hadapan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta 40 perwakilan pengusaha, di Ruang Graita Eka Praja Lantai II Kantor Bupati, Rabu (1/12) sore. Menurut Bupati Sambari, prosedur penentuan usulan besaran UMK sudah sesuai mekanisme. “Kalau mau menggugat, silakan karena itu hak Anda,” kata bupati didampingi Plt Kadisnaker Saputro dan Ketua
Dewan Pengupahan (DP) Gresik Edi Purwanto. Rombongan Apindo, dipimpin langsung Ketua DPK Apindo Gresik Tri Andhy Priohartono. Sedangkan rombongan yang diajak, berasal dari delapan orang mewakili perusahaan dengan karyawan sebanyak 2.000 hingga 8.000 orang. Kemudian 27 orang mewakili perusahaan yang memiliki karyawan 200 sampai 1.000 orang, dan lima orang mewakili per-
antara
Sambari Halim usahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 orang buruh. “Yang pertama kami sampaikan adalah, kami semua 100 persen menolak UMK 2011, karena lebih tinggi Rp 18.000 dari Surabaya,” ujarnya. Apindo juga meminta pe-
Baru Menikah, Cabuli Balita 3,5 tahun GRESIK - SURYA Slamet (24) yang baru menikah tiga bulan, tega mencabuli anak tirinya. Akibatnya, kemaluan korban mengalami luka diduga kemasukkan benda tumpul. Kini kasusnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik, Rabu (1/12). Kejadiannya bermula ketika Ana (23) istri pelaku, warga Desa Banyu Tengah, Kecamatan Panceng disambati anak kandungnya S (3.5), soal kemaluannya yang terasa sakit sejak kemarin malam. Ana lalu membawa anak semata wayangnya ke Puskesmas Panceng. Setelah diperiksa oleh dokter jaga, diketahui kemaluan S luka akibat kemasukkan benda tumpul. Ana lalu menanyai anaknya penyebab sakitnya. Bagai disambar petir, ketika S mengaku kalau ia telah dicabuli ayah tirinya. Ana lalu melaporkan lelaki yang baru tiga bulan menikahinya itu ke Polsek Panceng. Kapolsek Panceng AKP Hasyim Ashari, yang menerima laporan tersebut, lalu melimpahkan laporan tersebut ke Unit PPA Sat-
surya/adi agus santoso
BIADAB - Slamet tengah diperiksa petugas PPA Satreskrim Polres Gresik, Rabu (1/12) sore. reskrim Polres Gresik. Namun saat diperiksa di Unit PPA Polres Gresik, Slamet membantah telah mencabuli anak tirinya. Sejak menikahi ibu korban 3 bulan lalu, korban selalu sekamar dengan dirinya dan ibunya. Namun bagi Slamet, itu adalah hal biasa karena korban dianggap anaknya sendiri. "Saat dilapori anak saya menangis karena kemaluannya
sakit, saya membawanya ke puskesmas. Saat itu saya tidak tahu sakit apa," aku Slamet. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Fauzan Sukmawansyah dikonfirmasi melalui Kanit PPA, Aiptu Mutlakin menjelaskan, guna memastikan, polisi membawa korban ke RSUD Ibnu SIna untuk dilakukan visum. Untuk melengkapi pemeriksaan, sejumlah saksi mata diperiksa.■ san
nangguhan secara massal, atas pemberlakukan UMK. Mereka mengatakan, bakal melakukan upaya hukum, diantaranya gugatan penentuan besaran KHL. Saat audiensi, beberapa anggota Dewan Pengupahan (DP) Gresik dari unsur Apindo mempertanyakan, dasar hukum Bupati Sambari menandatangani usulan UMK ke Gubernur Jawa Timur. Menurut Hari Setiono, selama ini Apindo tidak pernah melihat berita acara kesepakatan penentuan KHL. “Kok bisa ada besaran KHL. Selama rapat dewan pengupahan, tidak pernah ada berita acara. Karena bagi kami masih ada hal yang belum disepakati, yaitu biaya transport. Karena dalam perbup menyebutkan besaran antara Rp 2.500 hingga Rp 9.000,” katanya. Alex, yang mengaku mewakili manajemen PT Agrindo menggugat dasar hukum yang dilakukan bupati hingga membuat
usulan UMK. Padahal, saat itu DP Kabupaten Gresik masih melakukan rapat-rapat pembahasan KHL. “Kalau itu dilakukan bupati, terus untuk apa ada perwakilan Apindo di Dewan Pengupahan. Mending tidak perlu ada pembahasan UMK, langsung diputuskan bupati,” tukasnya. Alex maupun Hari Setiono menduga, apa yang dilakukan bupati itu karena ada bisikan yang salah yang diterima bupati. Kedua anggota Apindo itu meminta, agar Ketua DP Gresik Edi Purwanto menjelaskan, terkait berita acara penetapan KHL. Edi Purwanto mengungkapkan, bila berita acara penetuan KHL dibuat dan diberikan kepada anggota DP yang sepakat dengan besaran KHL sebagai dasar penetuan UMK oleh bupati. “Karena pihak Apindo tidak sepakat, ya tidak kami beri berita acara tersebut,” tukas Edi Purwanto. ■ san
Pansus Bubar, Lumpur Ditangani Komisi D SIDOARJO - SURYA Komisi D (kesra) DPRD bakal diserahi masalah dampak lumpur. Tugas itu diemban Komisi D sambil menunggu kepastian jadi tidaknya pansus lumpur dibentuk lagi. Pansus Lumpur yang sudah berakhir masa kerjanya akan menyampaikan laporan dalam sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (2/12) . Pengarah Pansus Lumpur H Khulaim Junaidi menyatakan pembentukan pansus Lumpur menunggu masukan fraksifraksi DPRD Sidoarjo. Rencananya usulan fraksi baru akan disampaikan awal tahun depan. “Sehingga jika ada aspirasi korban Lumpur dalam bulan ini, bisa disampaikan ke Komisi D,” bebernya, Rabu (1/12). Dia menyatakan berdasarkan tatib DPRD, masa kerja pansus dibatasi maksimal 6 bulan. Sehingga jika masa kerja itu sudah dijalani, pansus bisa dibentuk lagi. Sebelum masa kerjanya berakhir, pansus diminta menyampaikan laporan ke pimpin-
an DPRD Sidoarjo. “Rencananya besok (hari ini, Red) pansus akan menyampaikan LKPj,” urai Wakil Ketua DPRD Sidoarjo ini. Anggota Pansus Lumpur H Sungkono menyatakan keberadaan pansus lumpur tetap dibutuhkan untuk memfasilitasi korban lumpur. Namun, dia berharap pansus yang sama juga dibentuk DPR RI. Sebab, semua kebijakan terkait masalah lumpur ditentukan pemerintah pusat. “Jika DPR juga membentuk pansus lumpur, ini akan jadi sinergi positif,” ujarnya. Menurut dia persoalan terkait lumpur belum tuntas, utamanya ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya dan pemerintah. Sementara saat ini bermunculan masalah terkait wilayah tidak layak huni namun warganya belum mendapatkan kepastian hukum. “Ditambah pansus Lumpur DPR, maka tekanan politik akan lebih kuat agar masalah lumpur cepat tuntas,” tandasnya. ■ ain
Bekerja Sebulan, Bobol Konter HP SIDOARJO - SURYA Arif Rahman Hakim (18), asal Desa Tanjungkalang, Kec Nggronggot, Nganjuk dibekuk polisi. Dia diduga sebagai pelaku anggota sindikat spesialis pencurian HP. Saat membobol konter dan menggasak 20 buah HP, pelaku menjadi karyawan konter tersebut selama sebulan. Saat beraksi pelaku tidak sendirian karena dibantu dua temannya yang kini diburu polisi. Pada waktu kejadian, 17 November lalu, pelaku sengaja mengundang dua temannya, A dan Y, ke konter HP, di Jl
Imam Bonjol Desa Geluran Kec Taman. “Ketiga pelaku ini lalu membawa kabur HP dagangan,” ujar Kapolsek Taman Kompol M Fathoni, Rabu (1/12). Esok harinya, Febrita Carina Putri (22), pemilik konter, mengaku barang dagangannya amblas. Warga Desa Jemondu, Kec Taman ini lalu melapor ke Mapolsek Taman. Polisi lalu mencurigai Arif, yang kabur usai kejadian. “Dia kami tangkap saat bersembunyi di rumah kakaknya, di Surabaya,” tandasnya. Hasilnya, Arif mengaku telah mencuri 20 buah HP. Enam buah HP telah dijual seharga
Rp 900.000. Sisanya, sebanyak 13 buah ponsel dilego seharga Rp 1 juta saat Arif dan dua temannya berada di Malang. “Duitnya habis untuk main di lokalisasi,” ujarnya lirih. Polisi menduga mereka sindikat spesialis pembobolan konter HP. Modusnya salah seorang kawanan berlagak bekerja di konter sasaran. Begitu pemilik konter sudah percaya, kawanan lain datang dan menggasak HP dagangan. “Namun, dugaan ini masih kami dalami sambil memburu kemungkinan ada penadahnya,” tandas Fathoni. ■ ain
surya/mustain
SITA - Sebagian barang bukti yang disita polisi dari tangan tersangka Arif, pembobol konter HP, di Mapolsek Taman, Rabu (1/12).