2
Politik KAMIS, 2 DESEMBER 2010
DPD Minta Dilibatkan Bahas RUUK Jogja
Sebenarnya politik yang tidak sehat bisa menjadi sumber munculnya praktik korupsi, karena itu partai politik harus direformasi. ist
— Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, politik tidak sehat yang selama ini banyak dijalankan oknum politisi di Tanah Air menjadi sumber munculnya korupsi di Indonesia.■ kcm
kilas politik PDP Anggap PT Manipulasi Politik antara/regina safri
JAKARTA - Ketua Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis menilai, pemberlakuan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebagai manipulasi politik. "Menurut kami PT merupakan bagian manipulasi politik dari partai besar untuk memberangus partai-partai kecil," kata Roy BB Janis dalam sambutannya di peringatan HUT PDP ke-5, Rabu (1/12). BB Janis yang sebelumnya pernah menjadi pengurus elite PDIP tersebut menambahkan, pemberlakuan PT juga menyebabkan banyak suara pemilih yang terbuang atau tidak terwakili di parlemen. Pada Pemilu 2009, yang merupakan pertama kali diterapkan PT, ada 19 juta lebih suara rakyat yang dipercayakan kepada partai kecil dihanguskan. Jika ditambah dengan jumlah suara yang rusak dan golput, diperkirakan total suara yang tidak memiliki perwakilan di parlemen mencapai sekitar 59 persen. "Artinya partai di parlemen hanya mewakili sekitar 41 persen suara pemilih yang ada, sedangkan 59 persen tidak punya perwakilan," terangnya. Apabila ambang batas parlemen diputuskan dinaikkan, maka makin banyak suara rakyat yang tidak terwakili. Sebagaimana diketahui, ada wacana dari partai besar untuk menaikkan PT dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Pada Pemilu 2009, PDP hanya berhasil meraih kurang dari satu juta suara rakyat. "Tapi kami tetap bangga karena PDP masih tetap eksis dan kami yakin 2014 mendatang bisa lebih baik," ujarnya. ■ ant
Pengurus PAN Jatim Dilantik Januari SURABAYA - Kepengurusan DPW PAN Jatim di bawah pimpinan Suyoto akan dilantik segera Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa. Berdasarkan surat DPP, pelantikan kepengurusan PAN Jatim periode 2010-2015 pada pertengahan Januari 2011. "Pak Hatta punya waktu melantik pertengahan Januari, kita diminta menentukan harinya," kata Drs Kuswiyanto MSi, sekretaris DPW PAN Jatim, Rabu (1/12). Rencana awal, pelantikan pengurus seharusnya dilakukan Oktober 2010. Namun, Hatta Radjasa nyata tidak bisa meluangkan waktunya melantik pengurus. Kuswiyanto bisa memaklumi, karena selain sebagai ketua umum, Hatta juga menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Susunan pengurus yang akan dilantik, kata anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut, tidak mengalami perubahan. Tetap sesuai Surat Keputusan (SK) yang sudah surya/dok diterbitkan oleh DPP PAN. Kuswiyanto Ketua terpilih adalah Suyoto, sekretaris Kuswiyanto dan bendahara diisi HM Shodiq. Sedang wakil ketua terdiri 16 orang sesuai bidang dan membawahi dapilnya masing-masing. Di antaranya, Malik Efendi, Suli Da'im, dan Anna Luthfie. "Jumlah wakil ketua menyesuaikan struktur baru, saya yakin dengan struktur ini PAN akan besar karena kerja pengurus ke depan bisa fokus," tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut. ■ dos
DEMO KEISTIMEWAAN - Ratusan warga Jogjakarta berunjuk rasa menuntut keistimewaan di DPRD DIJ, Rabu (1/12). Ratusan warga menyatakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta merupakan bagian dari demokrasi karena permintaan tersebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sadad Tantang Arif Djunaidi
► Berebut Kursi Ketua DPW PKNU Jatim SURABAYA-SURYA LANGKAH M Arif Djunaidi melanjutkan kepemimpinan di Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jatim mendapat hadangan serius dari Ketua Fraksi PKNU Jatim, Anwar Sadad. Anwar Sadad menjadi satusatunya calon yang menunjukkan keseriusan menjadi penantang Arif DJunaidi dalam arena musyawarah wilayah (muswil) yang diselenggarakan di Tanjung Kodok Resort, Kamis-Jumat (2-3/12) ini. Keseriusan Anwar ditunjukkan lewat penggalangan dukungan DPC kota/kabupaten. Utamanya di daerah Tapal Kuda, Madura, dan beberapa DPC Mataraman. Sementara sejumlah nama yang sebelumnya ikut meramaikan bursa, menjelang muswil ini malah tidak melakukan penggalangan. Misalnya, MH Rofiq (Wakil Ketua PKNU Jatim) dan dua anggota F-PKNU DPRD Jatim, Aqiq Zaman dan Imam Ghozali Aro. Selain aktif menggalang DPC-DPC, Anwar juga intens mendekati kiai berpengaruh. "Terus terang, salah satu fak-
tor yang membuat saya berani mencalonkan diri ini, karena saya didorong para kiai,” tutur Anwar Sadad, Rabu (1/12). Politisi muda asal Pasuruan ini menyebut sejumlah kiai yang telah memberinya restu. Mulai KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH Cholil As'ad, dan KH Sofyan Miftah (keduanya dari Situbondo). “Tapi, bagaimanapun keputusan akhir tetap pada peserta muswil,” katanya. Anwar mengaku tetap hormat pada Arif Djunaidi, yang merupakan seniornya. Apalagi Arif sendiri baru setahun menjadi ketua DPW PKNU Jatim, yaitu sejak diangkat DPP November 2009. Dibuka Gubernur Di tempat terpisah, Arif Djunaidi tidak mau banyak menjawab ketika ditanya pencalonannya. “Kami serahkan pada forum. Bagi kami, yang
Pimpinan Anggap 8 Anggota BK Tak Melanggar JAKARTA - SURYA Pimpinan DPR menganggap perjalanan delapan anggota Badan Kehormatan (BK) ke Yunani akhir Oktober lalu, tidak melanggar kode etik. Mereka juga menanggapi santai keputusan FPDI-P yang menarik kembali dua anggota BK. "Keputusan rapat itu adalah semua anggota BK dikembalikan ke fraksinya masing-masing, setelah itu urusan fraksi masingmasing apakah akan diganti atau tidak. Masalah BK sudah selesai, kami minta semua legowo," kata Anis Matta, Wakil Ketua DPR dari FPKS, Rabu (1/12). Tanggapan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi. Priyo meminta PDIP memberikan kesempatan kepada anggota BK DPR saat ini untuk bekerja terlebih dahulu. "Saya mohonkan diberi kesempatan, kalau mereka gagal bisa kita reparasi. Biarkan mereka bekerja mulai hari ini," imbau Priyo. FPDIP Kecewa Sebelumnya, FPDI-P merasa kecele dengan mengganti dua kadernya di BK, Ketua BK Gayus Lumbuun dan anggota M Nurdin. Sementara fraksi lain te-
tap memasang wajah lama atau hanya mengganti sebagian. Karena merasa dikhianati, FPDI-P memprotes hal tersebut dengan menonaktifkan M Prakosa yang telah dilantik menjadi ketua BK dan anggota Sri Rahayu. "Kita sudah mengirimkan surat resmi sesuai keputusan Rapim. Karena sekarang tidak sesuai, dua anggota kami tidak aktif dulu sebelum klarifikasi dari Pimpinan DPR," tandas Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP. M Prakosa yang baru dilantik menegaskan, akan terus non aktif sampai fraksi lain mengganti anggotanya dengan yang baru. "Mengganti semua dan mengusulkan yang baru karena ini menyalahi kesepakatan. Kami menunggu klarifikasi pimpinan," tandas mantan menteri kehutanan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menyesalkan sikap fraksi-fraksi yang tetap mempertahankan nama-nama lama di BK. Menurutnya, keputusan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Kamis pekan lalu adalah menarik dan mengganti keanggotaan BK. "Tapi bahasa ini diinterpretasikan dengan berbagai hal,"
terangnya. Kenyataannya, tak semua fraksi melakukan penggantian keanggotaan nama-nama anggotanya di BK. Sikap mayoritas fraksi yang tak sesuai kesepakatan rapim itu. lanjut Pramono, bisa menimbulkan masalah baru. "Kalau ini terjadi, BK yang diharapkan menjadi wajah baru akan menjadi beban DPR," kata politisi PDIP tersebut. Sebagaimana diketahui, kasus studi banding delapan anggota BK ke Yunani lalu mampir ke
Turki tersebut, dilaporkan sejumlah LSM ke BK DPR RI. Gayus Lumbuun, politisi PDIP yang jadi Ketua Badan Kehormatan, menerima laporan itu. Gayus tidak termasuk anggota BK yang ikut dalam lawatan tersebut. Gayus kemudian mengusulkan pimpinan DPR dan fraksi merombak keanggotaan BK supaya delapan orang itu bisa diusut. Namun belakangan, justru Gayus yang diganti, sementara beberapa dari delapan orang yang dilaporkan bertahan di kursi mereka. ■ dtc/viv/ti
penting adalah berjuang membesarkan partai ini,” katanya. Mantan anggota DPRD Jatim dua periode ini, suara PKNU bisa meningkat dua kali lipat lebih 2014. “Kursi DPRD kabupaten/kota yang sekarang 105 kursi, kami harapkan bisa dua kali lipat. Lalu kursi DPRD Jatim dari lima kursi bisa 1214 kursi,” katanya. Ketua DPC PKNU Surabaya, yang merupakan pendukung Arif Junaidi mengklaim, pendukung Arif mencapai sekitar 30 DPC. ”Kami mendukung Pak Arif dan Gus Bed (Ubaidillah Faqih-Langitan, Red) sebagai Ketua DPW dan Ketua Dewan Syuro,” jelas Muhtadi. Muhtadi menambahkan, dukungan Arif berasal dari DPC Pantura, Mataraman, dan sebagian Tapal Kuda. Muswil hari ini rencananya dibuka Gubernur Jatim Soekarwo. “Jumlah peserta sekitar 250 orang, sedang peninjau sekitar 1.000 orang,” jelas Hidayat, Ketua Panitia Muswil. Dalam pemilihan nanti, setiap DPC memiliki hak satu suara. Khusus DPC yang memiliki lima kursi DPRD mendapatkan tambahan satu suara, dan berlaku kelipatannya■ ian
JAKARTA - SURYA DPD RI telah mengajukan surat permohonan kepada DPR RI untuk ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta jika drafnya nanti sudah diserahkan pemerintah kepada Komisi II DPR RI. Mantan ketua Tim Perumus RUU Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) di DPD RI Paulus Yohanes Sumino mengatakan, DPD sudah mengirimkan surat dan tinggal menunggu respons DPR. "Tentu DPD akan menggunakan hak-hak konstitusional untuk ikut dalam pembahasan. Tapi, memang DPD tidak pegang palu. Rakyat Jogja juga harus tahu kita enggak pegang palu, tapi teman-teman di DPR RI. Saya pikir juga DPR RI akan menghargai rakyat Jogja," kata Paulus, Rabu (1/12). Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, referendum tidak dimungkinkan undang-undang. Tidak ada satu pun perundang-
undangan yang menjelaskan tentang referendum, sehingga tidak mungkin dilaksanakan. Menurut Patrialis, referendum memang merupakan hak, tetapi dalam penegakan hak di Indonesia harus dibatasi dengan undang-undang dan norma-norma. "Oleh karena negara kita tidak ada peraturan soal referendum, maka tidak dimungkinkan dilakukan referendum untuk pisah ataupun untuk hal lainnya," ucap Patrialis. Sementara itu, perwakilan warga Jogja yang di antaranya terdiri dari paguyuban dukuh "Semar Sembogo" dan paguyuban lurah "Ismoyo", dsb berunjuk rasa di Depan Gedung DPRD Provinsi DIJ, Rabu (1/12). Mereka mendesak pemerintah agar melakukan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIJ, hal ini terkait dengan penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan Jogjakarta. ■ k c m / t i
FPN Ajak Parpol Gurem Bersatu JAKARTA-SURYA Ketua Presidium Forum Persatuan Nasional (FPN) Oesman Sapta menyerukan agar partai-partai gurem (kecil) yang tergabung dalam forum itu untuk bersatu dalam menghadapi Pemilu 2014. "Dinamika politik saat ini menuntut partai-partai kecil bersatu," tutur Oesman Sapta saat menghadiri Peringatan HUT PDP ke-5, Rabu (1/12). Jika partai-partai yang tergabung dalam FPN bersatu dan bekerja keras mendapatkan kepercayaan rakyat di daerah-daerah, kata Oesman Sapta, suara yang terkumpul akan besar. "Minimal kita akan mendapat 7,5 persen kalau bersatu dan itu berada di atas partai menengah yang ada saat ini. Bilamana kita bersatu, derajat kita akan naik, bilamana kita pecah maka kita akan disebut partai 'liliput' (kecil)," katanya. Dijelaskan, saat ini sudah ada 17 parpol gurem yang bergabung dalam FPN. Jumlah itu diharapkan terus bertambah
hingga mendekati Pemilu 2014 mendatang. Dalam kesempatan itu, Oesman juga memprotes rencana peningkatan PT dari 2,5 persen menjadi lima persen karena akan menyebabkan banyak suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen. "Kalau PT ini naik menjadi 5 persen, maka akan terjadi peningkatan jumlah suara rakyat yang 'hilang'. Saya memperkirakan bisa sekitar 38 juta suara yang hilang," katanya Banyaknya suara rakyat yang tidak terwakili ini, ujarnya, akan berdampak pada munculnya kekecewaan publik karena aspirasinya tidak tertampung. Oesman mengatakan agar suara rakyat ini tetap terwakili, Oesman mengatakan partai kecil harus bersatu menuntut agar ambang batas parlemen tetap 2,5 persen, menerapkan diterapkan konsep konfederasi, mengakomodasi penggabungan partai, dan menambah jumlah fraksi di DPR. ■ ant
antara/widodo s jusuf
HUT PDP - Ketua Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, Roy BB Janis (dua kanan) bersama Ketua Dewan Presidium Forum Persatuan Nasional Oesman Sapta (dua kiri), Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso (kiri), dan Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri pada perayaan HUT ke-5 PDP di Jakarta, Rabu (1/12).