2 Politik
SENIN, 4 JULI 2011
Anas Sindir Nazaruddin Jaka Sembung Naik Ojek
Perintah Presiden itu (untuk menangkap Nazaruddin) terasa agak minimalis dan diskriminatif. Ada 15 nama lain telah ditetapkan sebagai pelaku korupsi kini ant hidup tenang di luar negeri. Anehnya, SBY hanya menyebut nama Nazaruddin.” —Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Minggu (3/7), merespons perintah Presiden SBY kepada Kapolri agar menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. ■ tribunnews
kilas politik Aleg PKNU Wajib Melek Transparansi SURABAYA - Banyaknya praktik korupsi anggaran yang dilakukan institusi pemerintah, menjadi keprihatinanan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jatim. Karenanya, politisi PKNU yang menjadi anggota legislatif (aleg) harus bisa mengkritisi kebijakan anggaran pemerintah yang tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara (korupsi). Pembekalan kader PKNU supaya melek dengan politik transparansi anggaran itu dilakukan melalui kegiatan workshop bertema 'Optimalisasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD PKNU se Jatim" di Sidoarjo, Sabtu (2/7). "Pembekalan ini sangat penting dalam rangka mengawal Laporan Keterangan Pertanggjungjawaban (LKPj) kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD," ujar Mohammad Amin, Ketua panitia workshop. Dikatakan Amin, optimalisasi kinerja dan peningkatan kapasitas legislator PKNU se Jatim itu juga selaras dengan tujuan partai yang didirikan para ulama NU ini, yakni menegakkan kebenaran dan keadilan (Iqomatul haqqi wal adl). "Masyarakat sudah cerdas dan tahu kebijakan pemerintahan yang tidak transparan. Karena itu, anggota dewan dari PKNU harus bisa menjembatani kepentingan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan," kata mantan ketua PMII Jatim ini. Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama DPRD Jatim, Anwar Sadad menyebut kegiatan ini bisa menambah daya juang legislator PKNU dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. "Anggota dewan harus bisa membaca politik anggaran sebab jika tidak, fungsi kontrol legislatif akan mandul. Akibatnya, pemerintahan yang korup semakin leluasa," jelasnya. ■ had
Surya Paloh Lantik Nasdem Jatim SURABAYA - Pengurus organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat wilayah dan daerah se-Jatim akan dilantik Ketua Umum PP Nasdem, Surya Paloh, di Hotel Bumi Surabaya, Senin (4/7). Pascapelantikan, mereka menggelar Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) I. Ketua Panitia Rapimwil I Nasdem Jatim, Mufti Mubarok mengatakan, selain pelantikan dan Rapimwil, juga akan diselenggarakan seminar dengan tema “Membedah Gerakan Radikal Membumikan Pancasila”. “Selain Pak Surya dari kalangan nasionalis, hadir Pak Hasyim Muzadi dari kalangan santri dan Pak Din Syamsudin dari kalangan reformis,” kata Mufti Mubarok, Minggu (3/7). Turut pula sebagai panelis, Ketua PWNU Jatim Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua PW Muhammadiyah Thohir Luth, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawihaya, juga guru besar FISIP Unair Kacung Maridjan. Acara Nasdem Jatim juga diisi penganugerahan award untuk almarhum Franky Sahilatua (musisi Surabaya), Takmir Masjid Ampel Surabaya, dan perwakilan Bonek, suporter fanatik Persebaya. "Nasdem juga akan memberikan beasiswa kepada anak TKW Siti Zaenab yang dituduh membunuh dan terancam hukuman mati di Arab Saudi," imbuh mantan Ketua Partai Matahari Bangsa Jatim ini. ■ had
PDIP Jatim Target Menang 11 Pilkada ► Kumpulkan Para Jagoan Banteng Tua SURABAYA - SURYA diri. "Bukan berarti daerah yang Dewan Pimpinan Daerah tidak disebut itu tidak menjadi (DPD) PDIP Jatim menargetkan target,” imbuh wakil ketua DPRD menang di 11 Pemilihan Kepala Jatim ini. daerah (Pilkada) dari 19 Pilkada Rakor bertema sosialisasi SK di Jatim pada 2012-2013. Untuk DPP PDIP No 031-A/TAP/DPP/ merealisasikan, PDIP Jatim me- V/2011 tentang Pedoman Pelakngumpulkan ‘jagoan-jagoan tua’ sanaan Penjaringan dan Penyayang pernah memimpin DPC ringan Calon Kepala dan atau PDIP dalam rapat koordinasi di Calon Wakil Kepala Daerah TingSekretariat PDIP kat Kabupaten/ Jatim, di SurabaKota dan Provinsi ya, Minggu (3/7). ini juga melantik “Dari 19 Pilkada pengurus Depar2012 dan 2013, temen Politik dan kami targetkan Hubungan Antar menang di 11 kaLembaga 2010bupaten/kota. Itu 2015 yang kebahasil evaluasi dan nyakan diisi manpemetaan hingga tan ketua DPC hari ini,” ujar SirPDIP. Di antaramadji, Ketua DPD nya Saleh Ismail PDI P Jatim. surya/had Mukadar (SurabaDari 11 Pilkada Sirmadji ya), Hargono Suyang ditargetkan miarso (Gresik), menang, 9 di antaranya merupa- Bambang Harjanto. kan kabupaten/kota yang saat DPD membantah upaya meini dipimpin kepala daerah dari ngumpulkan ‘jagoan tua’ itu dipiPDIP. Yakni Magetan, Nganjuk, cu kekhawatiran mereka dirangJombang, Tulungagung, Pasuru- kul partai lain. “Dan kalaupun an, Kota Malang, Kota Proboling- diajak gabung parpol lain, merego, Mojokerto, dan Kota Batu. ka akan menolak karena sampai Dua kabupaten/kota lainnya ti- gepeng mereka melok (ikut) bandak dipimpin kader PDIP tetapi teng," tegas Djarot Syaiful Hidadianggap potensial dimenangkan yat, Ketud DPP PDIP bidang OrPDIP, yakni Madiun dan Kota Ke- ganisasi. ■ had
antara/andika wahyu
KANDIDAT KETUA - Dua kandidat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Muqowwam (kanan) dan Ahmad Yani saling berangkulan saat pembukaan Muktamar VII PPP di Sasana Budaya Ganesa, Bandung, Jabar, Minggu (3/6).
Marak Black Campaign, Ponsel Dirampas
► Muktamar PPP, SDA Di Atas Angin JAKARTA - SURYA MUKTAMAR VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung Sabuga Bandung dibuka Presiden SBY, Minggu (3/7). Hari pertama, muktamar diwarnai maraknya black campaign alias kampanye hitam. Panitia muktamar melihat tiga kubu kandidat calon ketua umum (ketum) PPP yakni Suryadharma Ali (SDA), Ahmad Muqowam, dan Ahmad Yani mulai saling serang. "Black campaign terus menerus, baik melalui SMS maupun langsung kepada. Banyak di antara peserta yang melapor," ujar Sekretaris Panitia Muktamar, M Romahurmuzy. Romi mencontohkan banyak SMS gelap menjelekkan salah satu calon. Juga SMS saling klaim dukungan. Ia mengimbau semua kandidat menghargai semangat kebersamaan. Kandidat ketum, Ahmad Yani juga mensinyalir telah terjadi praktik tidak sehat. Yani mengatakan, beberapa peserta sudah dikarantina oleh kandidat tertentu. Bahkan telepon seluler (ponsel) mereka dirampas agar tidak bisa melakukan komunikasi. "Bahkan ada peserta yang setelah dikarantina, handphone mereka dirampas sehingga tidak bisa berkomu-
nikasi. Tapi saya sampaikan pada mereka, meski fisik tidak bertemu, hati dan gagasan tetap bersama," ujar Yani. Kubu SDA membantah telah mengarantina peserta dan merampas ponsel. “Tidak benar kita melakukan karantina," ujar Lukman Hakim Syaifuddin, anggota Tim Sukses SDA. Menurut Lukman, yang juga Ketua DPP PPP ini, PPP punya tradisi panjang. "Mereka cukup terlatih, tidak mungkin dikarantina," pungkasnya. Muktamar dibuka Presiden SBY. Saat datang bersama Ibu Ani Yudhoyono dan rombongan, Presiden disambut salawat Nabi dan takbir dari ribuan muktamirin. Dalam pidato pembukaan Muktamar, Presiden SBY mengucapkan terima kasih kepada PPP atas sikap politiknya yang dijalankan bersama koalisi pemerintahan. "Marilah kita beri sumbangan pemikiran positif agar rumah besar kita
dapat teguh aman dan sejahtera. Dalam kaitan inilah saya ucapkan terima kasih PPP telah menampilkan sikap politik yang objektif," ujar SBY. Di Atas Angin Dalam pembukaan muktamar, tepukan riuh rendah terjadi saat kandidat Ketua Umum Ahmad Yani tiba dan duduk di tempatnya. Begitupun saat SDA tiba di area muktamar. Namun SDA maupun Ahmad Yani enggan saling mendekat untuk sekadar berjabat tangan. Padahal jarak mereka hanya terpaut tidak lebih dari lima meter. Juga ada pemandangan ketika Ahmad Yani dan Ahmad Muqowwam berangkulan. Sontak ini menjadi perhatian muktamirin. Sebagian bahkan ada yang memberikan aplaus hingga teriakan dukungan. Sementara itu, menurut Manajer Public Affairs Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, kandidat yang berpeluang menjadi Ketum PPP adalah SDA.”SDA sedikit di atas angin, karena posisinya sekarang sebagai menteri dan Ketua Umum PPP menjadi modal politik dan sosial di atas yang lain," kata Burhanudin. ■ tribunnews/dt
JAKARTA - SURYA Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menyatakan tuduhan mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin bahwa dia ikut menerima uang terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games hanyalah karangan. "Tuduhannya saja angkanya berubah terus, makin jelas ngarangnya. Kayak Jaka Sembung naik ojek," kata Anas melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM), Sabtu (2/7) malam. Anas tak menjelaskan perubahan angka itu. Mantan Ketua Umum HMI ini menjadi satu dari sejumlah politisi PD yang dituding ikut menikmati duit pembangunan Wisma Atlet. Tokoh lain yang dituduh adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng; anggota Komisi Olahraga DPR,
Angelina Sondakh; Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir; dan Mohammad Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Demokrat DPR). Nazar juga menuding politikus PDIP, I Wayan Koster terlibat. Semua nama itu membantah. Nazaruddin sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Saat ini dia di Singapura dengan alasan sakit. Dalam pesan BBM-nya, Nazaruddin menyatakan Anas menerima sebagian duit untuk PD dari Badan Anggaran Rp 9 miliar. Kata dia, duit dari Nazaruddin itu diserahkan ke Mirwan Amir. Dari Mirwan diserahkan ke Badan Anggaran dan Ketua Fraksi Demokrat. "Jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya, tapi langsung ke Ketua Umum Demokrat Anas," begitu pesan BBM itu.■ ti
antara/fahrul jayadiputra
JAMINAN KERJA - Massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berdemo di Jl Ganeca, Bandung, Jabar, Minggu (3/7). Dalam aksinya mereka menuntut Presiden SBY memberikan jaminan pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
Panja Mafia Pemilu Cek Data Ponsel Arsyad JAKARTA - SURYA Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR tak mau setengah hati membuka praktik dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan banyak pihak. Mereka sepakat mengirim surat meminta provider membuka call data record (CDR) telepon seluler (ponsel) sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat kasus ini. Anggota Mafia Panja Abdul Malik Haramain mengaku, anggota dan pimpinan Panja sudah oke. "Sekarang masih diinventarisasi nomor (ponsel) Arsyad, Neshawati (anak Arsyad), Dewi Yasin Limpo, Zainal Arifin. Kita juga ambil nomor Andi Nurpati)," ujarnya, Minggu (3/7). Menurut politisi PKB ini, Panja sudah mengumpulkan bukti akurat dari tim investigasi MK. Namun, dengan adanya CDR dari nomor telepon yang akan dimintakan itu, menjadi penting untuk pembuktian materil.
Dari sekian nomor telepon bakal diminta Panja, nomor mantan hakim MK Arsyad Sanusi, dan mantan anggota KPU Andi Nurpati menjadi penting. Keduanya saat bertemu Panja menolak melakukan komunikasi membahas soal surat MK ini. Dikatakan, dari sekian pertemuan dengan beberapa pihak yang diminta keterangannya, Panja memiliki persepsi sama soal siapa saja terlibat. "Dari KPU ada, MK ada Mashuri Hasan. Tapi Mashuri hanya pelaksana lapangan. Pihak ketiga ya Dewi Yasin Limpo," imbuhnya. CDR ini menurutnya untuk memperkuat bukti hubungan Arsyad ke Zaenal Arifin Husein, mantan Ketua Panitera, Arsyad ke Nalom kemudia Arsyad ke Maysuri Hasan, mantan panitera pengganti MK. Karena menurut laporan MK, pembicaraan Arsyad ke mereka seputar penambahan suara untuk Dewi Yasin Limpo. ■ tribunnews