19
Opini RABU, 30 DESEMBER 2009
ANDA punya keluhan, kritik dan saran terhadap layanan publik oleh pemerintah maupun swasta? Atau sekadar ingin berbagi? Silakan kirim ke suratpembaca@suryagroups.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.surya.co.id. Untuk artikel di rubrik Opini, kirimkan naskah sekitar 6.000 karakter ke opini@suryagroups.com dilengkapi scan foto/foto identitas diri. Jika melalui surat, silakan kirim ke saudari Erly di Harian Surya, Jl Rungkut Industri III No 68-70 Surabaya 60293 atau faksimili 031-8414024. Sertakan fotokopi identitas Anda (KTP, SIM, dll).
Perjelas Aturan Belok Kiri di Malang Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu ter akhir ini ada sedikit perubahan rambu lalu lintas di daerah Malang dan sekitarnya, yaitu perubahan aturan belok kiri. Sebelumnya, di Kota Malang pada umumnya memakai aturan belok kiri jalan terus dan sekarang ada perubahan aturan di beberapa persimpangan jalan “belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas”. Tetapi aturan tersebut menurut saya belum merata sosialisasinya. Pada beberapa persimpangan jalan masih belum terdapat rambu apakah belok kiri harus mengikuti rambu atau kita dapat jalan terus tanpa menunggu lampu lalu lintas menyala hijau. Seperti di Jalan Kelud, Jalan Brigjend Katamso dan di daerah Rajaballi, Kayu Tangan. Hal-hal sepele seperti ini dapat mengakibatkan kebingungan dan dapat menjadi pemicu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Masyarakat hanya berusaha mengikuti peraturan lalu lintas, tetapi bagaimana jika peraturan tersebut masih belum jelas? Kiki Indah qieqta@gmail.com
Telkom, Mana Janjimu? Kepada petugas Telkom tolong perbaikannya secepat mungkin karena ini telepon kantor. Semua klien pada marah-marah karena tidak bisa menghubungi telepon kantor saya. Nomor telepon yang bermasalah adalah 031-5681802. Kemarin sore sudah bisa tapi pagi ini (29/12/2009) tidak bisa lagi. Bahkan, Speedy saya juga ikut-ikutan tidak bisa. Gimana, sih? Kalau seperti begini terus, bagaimana saya bisa kerja? Bayangkan saja, sudah seminggu lebih tidak bisa sama sekali. Pekerjaan jadi keteteran. Tolong dong komplain ini segera direspons! Ada satu lagi nomor telepon saya 031-5674045, katanya masih dalam gangguan massal. Terakhir hari ini perbaikannya. Saya tunggu kabar secepatnya. Saya sudah telepon ke 147 bolak-balik sehari sampai tiga kali. Tapi cuma dibilang "iya...iya, kami coba cek ulang." Rachma Jl Dukuh Kupang XX/78 B, Surabaya 085-645514773
Bon-bin, Riwayatmu Kini Redi Panuju Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr Soetomo
ANDAIKAN di antara komunitas binatang meng enal peradaban kepenyairan, sangat mungkin para satwa yang bermukim di Kebun Binatang Surabaya (lebih populer sebagai Bon-bin), melakukan protes sambil membacakan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku.
s
alah satu barisnya yang terkenal berbunyi: aku ini binatang jalang/dari kumpulannya yang terbuang… Juga andaikan dalam habitat binatang mengenal istilah “perikebinatangan”, sangat mungkin mereka mengirimkan petisi yang meminta agar manusia memperhatikan hak hak kebinatangannya itu. Sayangnya, dalam Pancasila kita hanya mengenal sila “perikemanusiaan”. Bangsa Indonesia tidak mengenal “perikebinatangan”. Juga tidak dikenal istilah Hak Asasi Binatang tapi Hak Asasi Manusia, tidak ada Komisi HAM tapi Komisi HAB (Hak Asasi Binatang). Maka binatang tetap saja dipandang sebagai “kumpulan yang terbuang” dari nilai nilai yang dimiliki bangsa manusia. Binatang tetap saja dipandang sebagai objek, tak peduli dari gerak-gerik mereka yang meneteskan sedu sedan itu. Wajar bila tragedi yang mendera Bon-bin saat ini kurang menyentuh hati kemanusiaan, karena mengangkat harkat martabat binatang dipandang kurang berbudaya. Siapa membayangkan bahwa pada akhirnya kebun botani dan kebun binatang Surabaya ini bakal bernasib tragis akibat konflik kepentingan para pengurusnya.
memiliki hobi mengumpulkan binatang bernama HFK Kommer. Bila diruntut akar krisis yang terjadi di KBS ini tak lepas dari regulasi yang mengatur masalah kelembagaan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 tentang izin Lembaga Konservasi, menyatakan yang boleh menangani lembaga konservasi adalah BUMD, Koperasi, PT, atau Yayasan. Dalam regulasi tersebut tidak dirinci terhadap lembaga konservasi yang lebih dahulu ada dan bukan dalam bentuk seperti itu. KBS bentuk kelembagaannya sendiri perkumpulan. Misalnya, apakah kepengurusannya bersifat otomatis, pengurus perkumpulan ditransformasikan ke bentuk Yayasan atau lainnya. Apakah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki? Apakah melalui rapat umum anggota? Atau bagaimana? Ketiadaan aturan peralihan inilah yang menimbulkan celah bagi kelompok kepentingan untuk memanfaatkannya. Konon Bon-bin memilih bertranformasi ke bentuk Yayasan. Celakanya, aturan main dalam Undang Undang Yayasan tidak cukup memadai untuk menyelesaikan konflik kepengurusan. Dalam konflik Bin-bin ini tampak kubu Stany Subakir diback-up oleh kalangan politisi, semisal Saleh Ismail Mukadar dari PDI Perjuangan. Sementara kubu Basuki Rekso Bowo diback-up para pakar hukum dari Fakultas Hukum Unair semisal Wayan Titib
Masalah Kelembagaan Bon-bin didirikan sejak 1916 melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan nama Soerabaiasche Planten- en Dierentuin. Pemrakarsanya jurnalis yang
warteg
Sulaksana. Lalu, membengkaklah rasa percaya diri untuk memenangkan kasus, percaya juga bahwa dirinyalah yang paling sah, paling benar. Dan seterusnya. Mediasi apa pun yang dilakukan menjadi sulit, karena perasaan lebih unggul satu sama lain. Konon pakar hukum Unair Dr Suparto Wijoyo sudah berusaha keras untuk mempertemukan kedua kubu dalam satu solusi paripurna, namun hasilnya nihil. Bahkan konon telah muncul kelompok lain di luar dua kubu tersebut, di bawah komando Komang. Tiga kubu itulah yang diundang oleh Asisten II Sekkota Surabaya, Muhlas Udin untuk merembuk jalan keluar, namun hasilnya juga njeketek. Bahkan, Muhlas malah berencana menyerahkan masalah ini ke Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam (SURYA, 30 September 2009). Pastilah, urusan menjadi berlarut-larut bila dibawa ke Jakarta. Dan sangat mungkin Jakarta pun tak mau kena efek bola panas yang liar, dengan alasan tak mau mencampuri persoalan internal organisasi, lantas mengembalikan lagi persoalan
Hati-hati Tim Buser Sentro di Mal Pada 17 Oktober 2008, tujuh orang dari tim Buru Sergap Sentro di BG Junction, Surabaya berhasil merontokkan ATM VISA-ku Rp 8.990.000 untuk pembayaran produkproduk Inextron yang katanya senilai Rp 28 juta. Selain itu juga bonus uang tunai Rp 2 juta/bulan selama 2010 sebagai Duta Wisata tanpa diundi. Mereka benar-benar tim sukses yang berhasil memperdayai. Dengan ciuman dan pelukan bertubi-tubi, mereka luapkan kegembiraan atas keberuntunganku, tapi ujungujungnya minta uang makan Rp 300.000. Karena penipuan ini, aku kembalikan barang-barang yang dikirim ke rumah karena semula memang tidak ada niat membelinya. Aku juga minta uangku dikembalikan utuh. Tapi Inextron via Sentro BG Junction hanya mengembalikan Rp 8.123.000, pada 10 November sebesar Rp 6 juta dan 4 Desember sebesar Rp 2.123.000. Sisanya yang Rp 867.000 hangus, katanya untuk uang administrasi. Saya terperangkap aksi mereka, tetapi kenapa Inextron memberi sanksi saya dengan kerugian Rp 867.000? Saya adalah pembeli yang menjadi korban. Semoga hanya saya yang menjadi korban Tim Buser Sentro di BG Junction itu. Nama dan alamat di redaksi
HARIAN PAGI
Pemimpin Redaksi Rusdi Amral Wakil Pemimpin Redaksi Sunarko Redaktur Pelaksana Alfred Lande, Farhan Effendi
Falsafah pendidikan nasional, tidak seorangpun dapat ditolak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena alasan-alasan material (miskin). Sekolah yang memungut iuran tinggi bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional. Tidak adil mendidik sebagian kecil anak orang kaya, dan membiarkan rakyat miskin tetap bodoh. Itulah inti tulisan Soe Hok Gie dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Dari kutipan itu, dapat dilihat bahwa di era Orde Lama pendidikan adalah hal yang amat mahal, sehingga sangat mustahil apabila orang miskin ingin mendapatkannya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata permasalahan bangsa mengenai pendidikan masih tetap berkutat pada lubang yang sama yaitu masalah biaya dan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya untuk memperoleh pendidikan. Kini, biaya sekolah begitu melambung, sehingga hanya kaya yang kebanyakan menikmatinya. Bayangkan saja, biaya pendidikan masuk TK saja bisa mencapai ratusan ribu rupiah, belum lagi kalau SD, SMP, SMA dan universitas favorit. Pendidikan kapitalistik yang hanya bertujuan bisnis sudah melenceng dari prinsip pendi-
Dijaminkan Bank Memang sampai sekarang, efek dari konflik belum berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Pada hari libur nasional maupun musim liburan anak sekolah, pengunjungnya membludak. Tempat parkir penuh sesak, bahkan sampai ke jalan Diponegoro dan Raya Darmo. Namun, lama kelamaan akibat energi banyak tersedot untuk konflik, bisa mengakibatkan berkurangnya pelayanan, khususnya dalam menjaga kesehatan satwa. Krisis keuangan yang mendera berakibat berkurangnya kualitas
konsumsi binatang. Saya khawatir dengan hal ini karena Wayan Titib Sulaksana pernah mengaku di sebuah situs internet, bahwa pengurus Bonbin (versi Basuki) telah menjaminkan setifikat tanah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI 46, untuk membayar tunjangan hari raya ratusan karyawan. Ini indikasi potensi terjadinya krisis keuangan dapat melanda Bon-bin. Secara kelembagaan, organisasi pengelola Bon-bin masih memungkinkan untuk dibentuk. Konflik ini memungkinkan pengaturan kembali secara progresif terhadap strukturnya. Hal tersebut akan membawa perbaikan pada kondisi kerja. Konflik tidak dapat dihapuskan, tetapi dapat dihindari melalui negosiasi dan tawar-menawar. Karena itu, jangan menunggu pemerintah mengambil-alih lantas Bon-bin menjadi BUMD atau salah satu pengurus menjualnya kepada investor hingga Bon-bin beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Jangan menunggu semuanya hancur, maka islahlah sekarang juga. Apa sih bangganya memperebutkan hak-hak binatang yang sering kita anggap makhluk tidak berakal budi itu? n
Kirimkan naskah Anda ke e-mail ANDA PUN BISA JADI WARTAWAN warteg@suryagroups.com dengan subjek sesuai judul naskah. Panjang naskah cukup 3.000 karakter. Cantumkan nama, alamat e-mail, alamat lengkap, usia, dan telepon Anda. Tulisan dari hasil reportase sendiri dengan tema menarik akan diutamakan untuk dimuat di rubrik ini. Lainnya tetap dimunculkan di website www.surya.co.id. Mari berkarya!
Orang Miskin Harus Sekolah Afif Afandi Mahasiswa Unibraw Malang afandisme43@gmail.com
tersebut ke Pemkot. Jadilah bola pingpong. Jalur hukum ini tak pelak akan menguras energi, dilihat dari segi waktu yang pasti panjang (karena akan dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi, hingga kasasi ke Mahkamah Agung), juga dilihat dari sisi biaya, sebab perkara hukum tidaklah zero cost. Berpekara di peradilan membutuhkan dana dan logistik yang besar. Jangan sampai masing masing pihak kelak akan menyesali diri sambil membenarkan pepatah: menang jadi arang, kalah jadi abu!
dikan nasional. Hal itu tidak se suai Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan yang hanya mengejar profit sungguh semakin menenggelamkan rakyat kecil dalam jurang kebodohan. Pasal 31 dianggap sekadar bumbu penyedap dalam Undang-undang. Sekolah adalah tempat pembelajaran, tempat pengolahan
Jika DPR dan pemerintah mau, seharusnya bisa membuat sekolah yang murah seperti di Malaysia, Jerman bahkan Kuba. embrio-embrio bangsa menjadi siap membawa Indonesia maju ke depan. Namun fakta berkata lain, sekolah telah menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Begitu banyak aliran uang yang berputar di instansi pendidikan sehingga menjadikan pengelola pendidikan lupa akan peran sekolah. Mereka lebih mementingkan bagaimana sekolah menjadi tenar dan mampu menyedot ba nyak siswa, tanpa memikirkan bagaimana membuat embrio bangsa ini menjadi lebih pintar dan beradab. Dewasa ini telah berjubel
sekolah yang berlabel Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Bagaikan jamur di musim hujan. Banyak kalangan yang membangga-banggakan sekolah ini. Padahal kalau dilihat dari segi kualitasnya, tidak begitu berbeda jauh dengan sekolah biasa. Yang membedakan sekolah ini adalah ongkosnya sehingga sering dipelesetklan jadi SNBI, Sekolah Nasional Bertarif Internasional. Padahal, sekolah tidak harus mahal. Jika DPR dan Departemen Pendidikan mau, seharusnya bisa membuat sekolah yang murah seperti di Malaysia, Jerman bahkan Kuba. Tinggal merumuskan Undang-Undangnya, dan merealisasikan sesuai dengan rencana sekolah murah. Sekarang, sudah seharusnya ada revolusi di bidang pendidikan. Pendidikan instan ala sekolah swasta, dan kapitalistik ala pengusaha selayaknya direvisi. Pemerintah diharapkan bisa kembali kepada falsafah pendidikan nasional. Amanat Undang-undang Dasar soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) haruslah benar-benar dilaksanakan, dan dicairkan. Itu supaya tidak terjadi lagi penyelewengan konsep praktik pendidikan nasional, yang akan memakan korban orang yang telah banyak menanggung beban. Semoga! n
Pemimpin dari Pasar Iradhat Taqwa S Mahasis wa Fisip UMM, Pegiat Rumah Baca Cerdas iradhat_ wamelai@yahoo. co.id Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. Dekadensi ini berpeluang mengantarkan negara pada lubang kehancuran. Reformasi yang dijadikan pendulum perubahan, ternyata belum sesuai harapan. Teori kausalitas Williamson memakai istilah kegagalan pasar (market failures) untuk menyorot fenomena seperti itu. Rekrutmen calon pemimpin tak akan berjalan paripurna dalam sistem market failures. Selama ini perekrutan calon kepala daerah, dige raklan oleh partai politik. Semangat transaksional pun kental. Ketika perekrutan aktor politik dilakukan lewat mekanisme pasar, kualitas yang diretaskan cenderung pragmatis, dan bersyahwat politik kekuasaan. Mekanisme pasar melihat seseorang bukan dari kemampuan diri, tetapi kemampuan materi dan memperbesar terpilihnya kandidat bermodal, yang miskin nilai kepemimpinan. Pola rekrutmen yang sentralistik, dan biaya transaksi yang besar akan berdampak pada beban biaya tinggi
pula pada kandidat. Ini memperbesar peluang munculnya kandidat karbitan yang didukung oleh uang. Hilangnya kapasitas intelektual sebagai syarat formal paling utama, menjadikan kekuasaan hanya ditilik dari perspektif ekonomis. Banyaknya kasus korupsi, seringkali diakibatkan tuntutan untuk mengganti biaya menaklukkan pasar. Ini berdampak pada kehidupan rakyat yang termarjinalkan. Walaupun kualitas formal pemimpin berasal dari akademisi, namun itu tak cukup. Akademisi berbeda semantik dengan intelektual. Akademisi diukur berdasarkan kecakapan pendidikan yang distandarisasi berdasarkan jenjang sekolah dan pengalamannya. Contohnya, profesor, doktor dan lain-lain. Calon pemimpin tak cukup berasal dari kalangan akademisi, tapi harus bertipe intelektual yang mampu menganalisasi persoalan dari perspektif teori kritis, serta memperlihatkan keluhuran sikapnya lewat tindakan. Seorang intelektual selalu mencari akar persoalan secara mendalam, meng analisisnya secara obyektif. Begitulah potret kepemimpinan Indonesia hari ini, didominasi akademisi akan tetapi miskin intelektual. n
Staf Redaksi: Satwika Rumeksa, Tri Yulianto, D Wahjoe Harjanto, Trihatmaningsih, Sigit Sugiharto, Tri Dayaning Reviati, Eko Supriyanto, Junianto Setyadi, Hariyanto, Tri Mulyono, Tutug Pamorkaton, Gatot Sunarko, Wahyudi Hari Widodo, Josef Sintar, Endah Imawati, Kistyarini, Arie Yoenianto, Yuli Ahmada, M Rudy Hartono, Ahmad Pramudito, Anas Miftahudin, Joko Hari Nugroho, Wiwit Purwanto, Suyanto, Deddy Sukma, Tantowi Jauhari, Habiburrohman, Kuncarsono Prasetyo, Didik Sutrisno, Titis Jatipermata, Fatkhul Alami, Doso Priyanto, Ravianto, Dyan Rekohadi, Amru Muis, Sri Handi Lestari, Yudie Thirzano, Marta Nurfaidah, Dwi Pramesti, Sugiharto, Musahadah, Mujib Anwar, Hadi Santoso, Sudharma Wahyu Adiwijaya, Iksan Fauzi. Direktur: Rusdi Amral; General Manager Bisnis-Iklan: Stella Soedibjo, Wakil General Manager Bisnis: Wachid Mukaidori ; Manager Marcomm: Rachmad Hariyanto Biro/Perwakilan: Malang: Adi Sasono, Hesti Kristanti, Eko Nurcahyo, Sylvianita Widyawati, Wahyu Nurdiyanto, Aji Bramastra, Alamat: Jl Sultan Agung No. 4, Malang. Telepon: (0341) 360201 Fax: (0341) 360204. Iklan: fax (0341) 360204, Sirkulasi (0341) 360203, Kediri: Didik Mashudi, Arief Suka Putra, Alamat: Jl Banjaran Gg I/ 131, Kediri, Tlp (0354) 686933, Pasuruan: Jl Dr Wahidin Selatan 180 Pasuruan. Telepon/fax: (0343) 412411, Gresik: Adi Agus Santoso, Mojokerto: Imam Hidayat, Jakarta: M Taufiq Zuhdi, Alamat: Jl Palmerah Selatan 12 Tlp (021) 5483008, Fax: (021) 5495360 Kantor Pusat: Jl Rungkut Industri III No 68-70 Surabaya 60293 Telepon: (031) 8419000, Fax Redaksi: (031) 8414024 Alamat Surat: PO BOX 110 SBWO Surabaya Penerbit: PT Antar Surya Jaya, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No.202/SK/MENPEN/ SIUPP/A.7/1986 Tanggal 28 Juni 1986. Percetakan: PT Antar Surya Jaya. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Tarif Iklan: Iklan taktis min 75 karakter–mak 375 karakter (1 karakter Rp 750); Iklan display/umum (hitam putih) Rp 25.000/mmk, Iklan display/umum (warna) Rp 30.000/mmk; Iklan duka cita Rp 7.500/mmk; Iklan mendesak/duka cita untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00 WIB. Bagian Iklan: Jl Rungkut Industri III No 68-70 Surabaya 60293, Telepon: 031 841 9000, Fax: (031) 8470000 dan (031) 8470500. Manager Iklan Jakarta: Christina MS Indiarti; Alamat: Gedung Iklan Kompas Gramedia, Jl Palmerah Selatan No.15 Jakarta. Telepon (021) 53679599 Ext.6009, Fax (021) 53699150. Bagian Sirkulasi (Langganan): Gedung Kompas Gramedia Lt. 4 & 5 Jl. Jemur Sari No. 64 Surabaya, Telepon: (031) 8419664 (Pelanggan), (031) 8483939, 8483500 (Bagian Sirkulasi) Fax: (031)8479595 - 8478753. Harga Langganan Rp 29.000/bulan, E-Mail Pengaduan: pengaduan@suryagroups.com, Rekening: BCA Cabang Darmo, Rek 088-3835830; Bank BNI Cabang Pemuda, Rek. 0048789714; Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo, Rek 0011707361; Bank Mandiri Cabang Rungkut, Rek 141.0086001112 atas nama PT Antar Surya Jaya. Surya Online: http://www.surya.co.id E-Mail: redaksi@surya.co.id
SEMUA WARTAWAN SURYA DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.