C M Y K
4
HARIAN SURYA
PAGE 04
Surabaya
SURYA, JUMAT, 11 DESEMBER 2009
P2SEM Akal-akalan Kader Parpol
Tim Rekrutmen PD Pasar SURABAYA - Tim rekrutmen calon direktur utama PD Pasar Surya dipilih, Kamis (10/12). Plt. Dirut PD Pasar Surya Widodo Suryantoro mengungkapkan lembaga rekrutmen yang diseleksi berasal dari ITS, Unair, Ubaya (PTN di Surabaya), Eagel dan Exis (keduanya lembaga konsultan). “Yang jelas kami akan memilih lembaga rekrutmen yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan pemkot,” kata Widodo Suryantoro. Widodo memastikan pemkot tidak akan ikut campur dalam penentuan kriteria calon direksi karena sudah diberikan kewenangan penuh kepada tim rekrutmen. Pemkot hanya meminta target Januari 2010, dirut PD Pasar Surya harus sudah ada. Alasannya, selain untuk kelanjutan PD Pasar, Januari 2010 jabatan plt Widodo, sudah berakhir. Terkait biaya rekrutmen, Widodo belum bisa memberikan keterangan. Alasannya, anggaran tersebut bisa diketahui setelah pemaparan lembaga rekrutmen.”Yang jelas, anggarannya nanti diambilkan dari APBD, jumlahnya kita lihat hasil pemaparannya besok,” pungkasnya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Machmud berharap proses rekrutmen tidak ditunggangi kepentingan partai politik. Jika itu masih terjadi, Machmud berkeyakinan, hasil rekrutmen yang dilakukan lembaga terpilih akan menghasilkan produk yang sama seperti sebelumnya. “Kami meminta kepentingan-kepentingan politik dihindari,” tegasnya. ■ uus
Guru Anita Dijambret SURABAYA - Penjahat jalanan di Surabaya mulai merajalela. Guru SDN Wonokusumo V, Anita Aprilia, 34, warga Manyar Sabrangan VIII, diperdayai kawanan penjahat di Jl Indrapura dekat SMA Ta’miriyah, Kamis (10/ 12) sekitar pukul 15.00 WIB. Uang senilai Rp 1,8 juta beserta surat-surat penting seperti KTP, STNK, Kartu PNS yang dibawa korban dirampas penjahat. Kejadiannya berawal saat korban dibonceng kakaknya Dona, 38, warga Sidomulyo akan ke rumah kerabatnya di Jl Ikan Kerapu Tanjung Perak untuk menghadiri hajatan. Ketika melintas di Jl Indrapura, motor bebek yang ditumpangi dipepet motor Honda Mega Pro. Tas cangklong yang dijepit tengah, tiba-tiba dirampas pelaku. Ciri-cirinya, joki motor Honda Mega Pro tubuhnya kecil dan eksekutornya bertubuh gempal. Melihat tasnya ditarik, korban sempat berusaha mempertahankan tasnya hingga motor yang ditumpangi oleng. Begitu kuatnya tarikan pelaku, tas berisi uang dan surat-surat penting itu lenyap. Pascakejadian, korban lapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polwiltabes Surabaya. ■ mif
Rumah... ■ DARI HALAMAN 3
Salju-salju di atap rumah juga terbuat dari cokelat putih. Semua itu hasil garapan Chef Endra Yudah beserta seluruh tim pastry.
Rame-rame... ■ DARI HALAMAN 3
apalagi substansi kunker dinilainya kurang menyentuh kepentingan krusial masyarakat. “Berdasar alasan itulah seluruh anggota DPRD dari PKS tidak mendapat izin mengikuti kunker menjelang akhir tahun anggaran 2009,” kata Tri Setyoko di kantor FPKS DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/12). Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari FPKS Reni Astuti. Dia menyatakan ada persoalan yang lebih penting yang harus ditangani secepatnya oleh anggota dewan akhir tahun ini. “Tentunya rakyat akan kecewa
Kado HAM... ■ DARI HALAMAN 3
mendaftar CPNS di pemkot bidang akuntansi di 6 November 2004. Kala itu, lamarannya ditolak karena dia menggunakan kursi roda, dianggap tidak memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani. Penolakan berdasarkan surat panitia penerimaan CPNS. Wuri kemudian mempertanyakan keputusan wali kota hingga mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 3 Februari 2005. Gugatan Wuri dikabulkan. PTUN menyatakan tidak sah keputusan wali
216 PNS... ■ DARI HALAMAN 3
profesi atau aparat pemerintah, kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan, secara umum, jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau pada 2004 terdapat 930 kasus dengan 1.282 tersangka, 2005 meningkat jadi 1.492 kasus dengan 2.009 tersangka, dan 2006 sebanyak 1.772 kasus dengan 2.407 tersangka. Kondisi yang sama terjadi pada 2007 dengan 2.255 kasus dan 2.789 tersangka, dan 2008 terdapat 2.525 kasus dengan 3.287 tersangka. “Untuk tahun ini, data mulai Januari sampai September 2009 sudah ada 2.048 kasus dengan 2.650 tersangka,” jelasnya. Yang mengejutkan, kata Gus Ipul berdasar data BNP Jatim, ternyata dari 80 persen tahanan di sel polisi adalah kasus narkoba. “Ini bukti bahwa kasus narkoba memang menjadi masalah serius. Makanya,
Selain itu, hotel ini juga menyuguhi tamu dengan kuekue tradisi natal dari Eropa. “Ada Christmas Stolen dan Panatone khas Italia. Ini adalah kue tradisional yang disuguhkan keluarga-keluarga di Italia saat Natal,” jelas Chef Endra. ■ ytz
jika tidak bisa menemui anggota dewan ketika semua pergi kunker,” kata Reni. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan, kunker sudah dijadwalkan sejak awal. Tidak sekadar menghabiskan anggaran 2009. Total anggaran kunker tahun ini, katanya, sekitar Rp 11 miliar. Diperkirakan akan tersisa sekitar Rp 3 miliar – Rp 4 miliar. Sisa dana akan masuk kas negara. Tidak terserapnya dana kunker ini karena kesibukan dewan membahas RAPBD OktoberNovember 2009. Untuk 2010, kata Wisnu, anggaran kunker naik dua kali lipat. Pada 2010 menjadi sekitar Rp 23 miliar. Ini karena jumlah peserta semakin banyak. ■ aru kota dan memerintahkan agar Wuri diberi kesempatan mengikuti tes CPNS. Wali kota kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi PTUN Jatim yang hasilnya juga menguatkan keputusan PTUN Surabaya. Setelah itu, Wali kota mengajukan kasasi ke MA. Terakhir MA juga menolak dan menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya. Penolakan oleh MA berdasarkan surat nomor 595/k/tun/2005 itu diterima Wuri 8 Desember 2009. “Ini adalah kado istimewa bertepatan dengan Hari HAM bagi penyandang cacat Surabaya,” ujar Wuri. ■ ytz sistem cluster untuk efektivitas penanganannya harus dilakukan,” ungkapnya. Namun, keseriusan Pemprov menanggulangi masalah narkoba masih dipertanyakan oleh kalangan DPRD Jatim. Bahkan pemprov dinilai tak punya keberanian mewujudkan sejumlah program antinarkoba yang telah dicanangkan. Anggota DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan, ketidakseriusan pemprov terlihat dari belum dilakukannya program tes narkoba untuk seluruh staf PNS di lingkungan pemprov. Padahal, anggaran untuk kegiatan ini sudah dialokasikan sejak 2008. “Anggarannya juga cukup besar, yakni Rp 3,3 miliar,” tegasnya. Dari dana yang dianggarkan untuk penanggulangan narkoba di lingkungan pemprov ternyata terserap hanya Rp 339,4 juta. Itu pun alokasinya untuk tes narkoba penerimaan calon praja IPDN. Sedangkan tes narkoba bagi PNS yang mestinya alokasinya lebih besar malah tidak dijalankan. ■ uji/ant
Mualimin Cs Rp 3 Miliar surya/mg1
SOLIDARITAS PRITA - Ratusan pelajar dari Taman Pendidikan Khadijah Surabaya menggalang aksi solidaritas untuk Prita, tersangka kasus pencemaran nama baik, Kamis (10/12).
Lantamal V Dipolisikan Keluarkan Paksa Penghuni SURABAYA - SURYA Gara-gara membuka pintu dan mengeluar isi rumah di Jalan Tanjung Karang 1/9 secara paksa, pemilik rumah Andi Kartono, akan melaporkan TNI AL dalam hal ini Lantamal V ke KP3. “Saya akan melaporkan masalah ini ke KP3 karena Lantamal telah merusak kunci rumah dan mengeluarkan isi rumah saya secara paksa,” tegas Andi Kartono ditemui disela-sela pengosongan rumah, Kamis (10/12). Andi Kartono sempat menanyakan surat tugas untuk penertiban itu, tetapi karena petugas tidak bisa memperlihatkan, dia tidak mau memberi kunci rumah tersebut. Petugas akhirnya membuka paksa kunci dan mengeluarkan seluruh isinya dan dititipkan di kantor pomal Lantamal V Surabaya. Petugas langsung menempelkan kertas di pintu rumah dengan tulisan : Rumah ini disegel dalam pen-
gusaan Lantamal V. Menurut pria tinggi besar itu, rumah tersebut sebenarnya milik orang tuanya almarhum SS Mangestiono. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia Tahun 1950-an, banyak orang yang menguasai rumah-rumah yang ditinggalkan orang Belanda di kawasan tersebut, baik prajurit TNI, polisi maupun orang sipil. Salah satunya almarhum Mangestiono, tetapi karena bapaknya prajurit TNI AL, maka mereka wajib lapor ke dinasnya. Dan selama ini, kerluarga Andi Kartono membayar pajak atau PBB ke Pemkot Surabaya. Kadispen Armatim Letkol Laut (KH) Toni Syaiful membenarkan eksekusi rumah di Jalan Tanjung Karang 1/9 dan Tanjung Raja 1/10 yang menganggap tersebut adalah rumah dinas TNI-AL. “Tadi memang petugas pomal dan marinir dari Lantamal V menertibkan rumah dinas TNI AL di Jalan Tanjung
Karang I/9 dan Tanjug Raja I/10,” tegas Toni. Kedua rumah itu milik TNI AL dan bukti-buktinya ada di kantor Lantamal V. Toni menyebutkan kedua rumah itu, tidak ditempati prajurit TNI AL lagi karena mereka sudah lama meninggal dunia dan sekarang ditempati anak-anaknya. Rumah di Tanjung Karang I/ 9 ditempati Andi Kartono dan bukan prajurit TNI AL, begitu juga rumah di Tanjung Raja I/ 10, ditempati Budi, anak dari Kol Laut Julia Kadam yang sudah lama meninggal. “Jadi kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan TNI AL, hanya kebetulan mereka anak prajurit TNI AL,” tegasnya. Menanggapi ancaman untuk melaporkan ke KP3, menurut Toni, TNI AL siap melayani dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kalau digugat ke pengadilan. Nanti di sana akan kita buktikan kalau itu rumah milik TNI AL dan mereka tidak punya bukti sama sekali.■ jos
6 Kontainer Mangan Ditangan KP3 SURABAYA – SURYA Anggota Satuan Tindak Pidana Tertentu (Sat Tipiter) Ditreskrim Polda Jatim bekerja sama dengan anggota Sat Resrim Kesatuan Polisi Penjaga Pelabuhan (KP3) Tanjung Perak, berhasil mengungkap penyeludupan enam kontainer bijih Mangan. Enam kontainer berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur itu diamankan, Selasa (1/12) di perairan Surabaya. Awalnya, proses pemeriksaan kasus ini ditangani penyidik Sat Piter Polda Jatim, namun ketika pemeriksaan setengah jalan, kasus ini ganti ditangani penyidik Sat Reskrim KP3. “Ketika kami melakukann proses pemeriksaan, ternyata KP3 juga melakukan pemeriksaan,” kata Kasat Tipiter Polda Jatim AKBP I Nyoman Komin dikonfirmasi di Mapolda Jatim, Ka-
mis (10/12). Lantaran sama-sama melakukan pemeriksaan, akhirnya penyidik Sat Tipiter mengalah. Sekarang kasus penyelundupan bernilai ratusan juta rupiah itu sepenuhnya ditangani penyidik K3 Tanjung Perak Surabaya. “Daripada nanti terjadi tumpang tindih, kasus ini saya serahkan ke KP3 Tanjung Perak,” tegasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terbongkarnya kasus penyelundupan hasil tambang dari Indonesia Timur tersebut bermula dari kecurigaan petugas terhadap kapal KM Manise 33 yang bermuatan beberapa kontainer yang diduga tanpa dokumen jelas. Setelah dilakukan pengecekan, kecurigaan petugas terbukti. Enam kontainer yang berisi bijih mangan itu tidak disertai dengan dokumen
lengkap. Kontainer bernomor, ATKU 232769-8, MRLU 238915-0, MRLU 237563-0, 238637-8, MRLU 229535-0 dan MRLU 233962-7, ilegal. Dari hasil pemeriksaan sementara, bijih Mangan yang diperkiraan berjumlah ratusan ton itu dikirim Victor, asal Kupang. Rencannya, akan dikirimkan kepada seseorang yang diketahui bernama Harjo Purnomo, Ani atau Gunawan yang mempunyai gudang penyimpanan di Jl Mutiara, kawasan pergudangan Margomulyo Surabaya. Sedangkan pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi Meratus. Terkait dengan temuan ini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk melakukan pemeriksaan kepada pengirim dan orang yang dikirimi untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya.■ rie
Gubernur...
pada tahun anggaran 2009. Selain itu, tidak boleh. Jika dipaksakan, jelas melanggar UU,” jelasnya. Sementara itu, Pemkot Surabaya sudah mengumpulkan seluruh SKPD untuk mengantisipasi penolakan gubernur terhadap RAPBD 2010. Tekait ini pula, kemarin Kepala Bappeko Pemkot Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Purwito menemui Wakil Ketua Dewan Wisnu Sakti Buana di ruang kerjanya. Menurut Tri Rismaharini, koordinasi SKPD ini penting sebab kalau RAPBD benar-benar ditolak hingga akhir Desember 2009, maka pemkot hanya bisa mencairkan 1/12 dari APBD 2009 atau sekitar Rp 337,75 miliar. Itupun hanmengatakan, PKS siap melakukan koalisi dengan partai lain dalam mengusung cawali dan cawawali. Tetapi yang terpenting kandiat yang diusung harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, cawali yang diusung harus bebas dari persoalan korupsi. “Bahkan, kami nantinya bersama rakyat akan meminta cawali kota Surabaya bersedia menekan pakta integritas antikorupsi,” kata Fatkur Rohman. Pakta antikorupsi itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai sebuah komitmen yang jelas dengan konsekuensi yang jelas pula. Apalagi Surabaya dengan APBD Rp 1,5 triliun sangat rawan terjadin-
■ DARI HALAMAN 3
Suprianto menyarankan agar tatib yang ditetapkan DPRD Surabaya sementara segera diparipurnakan dan ditetapkan kembali oleh pimpinan dewan definitif. Sebab, kalau tidak, maka pemkot bakal kehilangan anggaran Rp 1,5 triliun yang sudah diproyeksikan pada RAPBD 2010 (kekuatan Rp 3,9 triliun) dan pemkot hanya bisa menggunakan dana sesuai APBD 2009 (kekuatan Rp 2,4 triliun). Selain itu, pemkot tak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau anggaran investasi. “Pembiayaan hanya diperbolehkan untuk proyek yang sudah dijanjikan
PKB-PKS... ■ DARI HALAMAN 3
Kota Surabaya Musyafak Rouf, Kamis (10/12). Namun, kata Musyafak, apabila PKS mengusung cawali dari kadernya sendiri maka PKB tidak akan mempersoalkan. Yang penting, masingmasing cawali memiliki visi dan misi yang sama, sehingga akan didukung bersama-sama oleh koalisi yang dibentuk. “Jadi pada intinya, partai koalisi akan mengedepankan pemenangan pilwali dan akan saling menghoramati keputusan yang diambil,” tandas Musyafak. Sementara Ketua DPD Kota Surabaya Fatkur Rohman
SURABAYA - SURYA KASUS korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) dengan tersangka Mualimin mengungkap fakta baru bahwa dana pemberdayaan masyarakat itu jadi bancakan parpol. Saksi Tri Bakti Widodo yang dihadirkan dalam sidang di PN Surabaya, Kamis (10/12), mengaku kenal Mualimin, karena sama sama kader partai. Partai apa? Menurut penyidik Kejati Jatim, Mualimin sempat menjadi pengurus Partai Demokrat. Karena sama sama kader partai, Tri mau diajak bersekongkol Mualimin. Bahkan, untuk itu Tri mengajak istrinya, Ny Nur Setyowati. Tri dan istrinya dibuat seolah sebagai pihak sekolah yang butuh komputer. Padahal, mereka bukan guru ataupun pengurus sekolah. Ny Nur diplot sebagai ketua tim MTs Miftahul Huda dan Tri menjadi ketua tim pengadaan komputer sekolah lain. Mualimin ternyata telah membuat puluhan proposal dengan alamat berbagai sekolah lengkap dengan ketua tim pengadaan barang, seperti halnya Tri dan istrinya. Namun, yang berperan sebagai bendahara dalam ratusan proposal itu selalu Mualimin. Baik Tri maupun istrinya menolak disebut bersekongkol dengan Mualimin, karena dia tidak tahu apa-apa setelah tanda tangan proposal. Mereka juga menyatakan tidak diberi uang oleh Mualimin. Saksi Dadang juga dihadirkan dalam sidang. Pria ini yang mencari sekolah butuh komputer. Kasek SMK PGRI 1
Porong Umar mengaku kenal Dadang. Dia menyatakan tidak perlu membuat proposal, karena sudah dibuatkan Mualimin yang dikirim via Dadang. “Saya tanda tangan tidak tahu isinya,” ujarnya. Padahal, isi proposal itu tidak realistis. Setiap sekolah meminta uang Rp 100 juta untuk tujuh set komputer atau per set seharga Rp 15 juta. Padahal, satu set komputer seharga rata-rata Rp 5 juta. Kok bisa lolos pencairan? Diduga, persekongkolan ini melibatkan anggota DPRD Jatim. Karena dalam berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa Mualimin diperintah empat anggota dewan. Tiga di antaranya kader Partai Demokrat, yakni Suhartono (sekarang anggota DPR RI ), Renville Antonio, dan Rivo Hernandus. Seorang lain kader PKS, yaitu A Subhan. JPU Karimuddin heran kenapa dengan mudah mereka membubuhkan tanda tangan. “Ini kan namanya akal-akalan,” katanya. Mualimin tidak membantah kesaksian mereka. Setiap kali hakim mengonfirmasi keterangan saksi kepada Mualimin, selalu dijawab, “Benar, pak.” Dari persekongkolan ini, Mulimin cs diduga mengantongi keuntungan Rp 3 miliar. Sebab, Mulimin tidak hanya sebagai bendahara di setiap proposal. Namun, setelah uang cair, Mulimin yang membelanjakan sendiri komputer itu. ■ uca
Nyabu Bersama Mantan Purel
ya boleh untuk belanja rutin, sedangkan belanja modal tidak bisa dicairkan sama sekali. Sambil menunggu kepastian pengesahan gubernur, saat ini proses lelang proyek masih terus dilakukan, namun untuk penandatanganan kontrak akan menunggu pengesahan RAPBD agar tidak terlambat. “ Tapi kalau tidak ada penetapan (APBD) ya dibatalkan,” ujar Risma. Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana ngotot tidak mau mengubahtatib yang dikabarkan menjadi sumber penolakan gubenur sebelum ada keputusan gubernur terkait RAPBD Surabaya 14 Desember 2009. Menurut Wisnu tatib yang ada saat ini sudah sah jadi tidak sembarang diubah.■ uji/uus
SURABAYA – SURYA Nostalgia bersama kawan lama memang mengasyikan. Namun, tidak bagi Arifin, warga Jl Lapangan Dharmawangsa ini malah meringkuk di tahanan setelah nostalgia bersama teman lamanya. Bagaimana tidak, pria berusia 47 tahun ini harus mendekam di penjara setelah Rabu (9/12) dini hari, tertangkap basah menggelar pesta narkoba jenis sabu-sabu (SS) bersama rekannya, Shella, 40, warga Jl Prapanca. “Keduanya mengelar pesta SS di ruang tengah lantai 2 rumah Arifin. Dan dilakukan saat istri dan anaknya menonton TV tak jauh dari keduanya,” kata AKP Adjid, Kasat Reserse Narkoba Polresta Surabaya Selatan, Kamis (10/12). Kronologisnya, Selasa (8/12) malam, sekitar pukul 23.00 WIB, Shella datang ke warung Arifin yang tak jauh dari rumahnya. Shella mantan purel yang sudah tujuh tahun tidak bertemu dengan Arifin. Untuk nostalgia, Shella mengajak Arifin pesta SS. Arifin juga bersedia mencarikan SS-nya. “Tersangka ini sudah punya banyak kenalan pengedar narkoba. Maka dia dengan mudah menghubungi pengedar untuk memesan barang,” jelas Adjid.
Akhirnya Rabu (9/12), sekitar pukul 01.30 WIB, seorang pengedar mengantarkan SS pesanan Arifin sebanyak satu poket seberat 0,3 gram seharga Rp 200.000. Setelah itu keduanya pulang ke rumah Arifin dan langsung masuk ke ruang santai rumah Arifin yang terletak di lantai II. Keduanya kemudian menikmati SS itu dengan membakar dan menghisapnya di salah satu meja. Padahal saat itu, istri dan anak Arifin, berada di depan mereka, menonton televisi. Keduanya sempat melihat ulah bapak dan rekannya itu, tetapi keduanya tidak menyangka kalau yang dinikmati itu adalah narkoba. “Keluarganya sempat tanya apa itu, yang dijawab Arifin dan Shella sebagai cara lain menikmati rokok,” lanjut Adjid. Saat itulah polisi mendapat informasi dari warga bila ada pesta SS di rumah Arifin. Polisi melakukan penggerebekan dan Arifin pun berhasil ditangkap dengan barang bukti sisa SS dan peralatan nyabu yang siap pakai. Sementara Shella ternyata berhasil mengecoh polisi dengan pura-pura minta izin ke kamar mandi, kemudian melarikan diri ke perkampungan penduduk dari pintu samping rumah Arifin.■ rie
ya tindak pidanan korupsi. “PKS siap memberikan dukungan penuh kepada cawali dan cawawali yang mau meneken pakta integritas itu,” tutur Fatkur Rohman. Ketua PKNU Surabaya Muhtadi menegaskan partinya meski hanya satu kursi sudah bulat untuk mendukung Fandi Utomo sebagai cawali Surabaya. Dari pembicaraan beberapa kali dan rapat internal PKNU, kesepakatan itu sudah dibuat. “Kami sudah bulat mendukung PKNU, nanti kami akan kirimkan sudat dukungan etrsebut kepada DPD dan DPP Partai Demokrat. Insyaallah pilihan kami sudah tepat sesuai petunjuk kiai-kiai dan musyawarah PKNU,” tegas Muhtadi. Selain PKNU, menurut Mu-
htadi komunikasi dengan PPP juga sudah dilakukan dan kedua partai ini sepakat pada pilahan yang sama. Di tubuh PDIP sendiri, pasca deklarasi Saleh-BambangYes (SBY), partai berlambang banteng moncong putih it uterus melakukan konsolidasi internal. “Banyak orang bilang, saya dan Pak Saleh merupakan campuran atau chemistry yang cocok. Keserasian itu kami peroleh melalui berbagai upaya pemecahan masalahmasalah kota. Kami adalah pasangan yang matang! Titik berat perhatian kami adalah mengajak warga kota untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Wali Kota Surabaya Bambang DH, Kamis (10/11).
Diakui Bambang, selama ini banyak persoalan kota yang sejauh ini dapat diselesaikan berkat keserasian dua sahabat tersebut. Pikiran-pikiran Pak Saleh banyak membantu pembangunan kota. Dan, hasilnya, telah dirasakan warga Surabaya. Seperti program perbaikan kampung melalui pavingisasi, membawa Persebaya Juara Liga Indonesia 2004. Saleh Ismail Mukadar mengatakan pasca berakhirnya jabatan Bambang 31 Agustus 2010, persoalan mendasar bagi kota ini adalah menjaga kesinambungan pembangunan kota. Arah pro-rakyat pasti akan berganti orientasi lain jika Kota Surabaya dipimpin oleh figur yang tidak punya basis kerakyatan yang jelas. ■ aru/uus
C M Y K
HARIAN SURYA
PAGE 04