Batu Plus surya.co.id
HALAMAN 16
|
Eddy Ingin Alun Alun Bebas PKL dan Parkir
surabaya.tribunnews.com
Pemkot Batu akan mensterilkan kawasan alun-alun dari pedagang kali lima dan parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Kepala Satpol PP diberi waktu satu bulan untuk membuat kawasan alun alun bersih. “Penertiban pasti. Kami tidak ingin alun-alunnya semakin rusak. Penertiban parkir, pedagang (PKL), fasilitas untuk orang berjalan akan kami tata. Sesungguhnya, semua fasilitas di situ (sekitar alun-alun) harus bisa dimanfaatkan dengan nyaman,” tegas Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu. Menurut Eddy, penertiban kawasan alun-alun dilakukan untuk menyambut musim liburan sekolah. Harapannya wisatawan yang datang akan merasa nyaman singgah di kawasan alun-alun. (iks)
| KAMIS, 16 MEI 2013
MELUBER - Puluhan Bus Pariwisata, pengantar rombongan wisata ke Jatim Park I berjajar di Jalan Sultan Agung Kota Batu, Rabu (15/5). Deretan Bus Pariwisata yang tidak tertampung di area parkir Jatim Park I yang memakan separuh jalan di dua lajur jalan ini membuat arus lalu lintas tersendat. Sebagian warga memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan jasa ojek bagi pengunjung Jatim Park I dari bus menuju loket dengan tarif Rp 5.000.
surya/hayu yudha prabowo
The Rayja Langgar Kesepakatan ■ Komnas HAM Melihat Aktivitas Eskavator batu, surya - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya pelanggaran kesepatan terkait pembangunan The Rayja Hotel di Kota Batu. Pelanggaran ini dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dan investor pembangun The Rayja Hotel atas kesepakatan yang dibuat bersama warga sekitar sumber air Gemulo pada tanggal 13 Februari 2013 silam. Demikian dikatakan Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM, M Imdadun Rahmat saat mendatangi lokasi pembangunan The Rayja di Jalan Raya Punten, Rabu (15/5). Pelanggaran yang dimaksud dalam bentuk melanjutkan pembangunan hingga melebihi batas yang ditolerir dalam kesepakatan. Imdadun datang ke lokasi pembangunan sekitar pukul 16.00. Di lokasi itu, belasan orang terlihat mengeruk tanah
dengan eskavator di area sekitar 50 meter x 50 meter. Pekerja ini sedang membuat saluran air di dalam kawasan The Rayja yang telah dipagari tinggi hingga tujuh meter. “Kesepakatan dulu, masyarakat menahan diri untuk tidak menganggu pembangunan, dan The Rayja tidak melanjutkan pembangunan. Waktu itu kami toleransi hanya pemasangan pagar. Setelah kami masuk tadi ada penggalian dengan eskavator. Menurut saya (ini) melanggar kesepakatan,” ujar Imdadun yang melanjutkan monitoring ke lokasi sumber mata air Umbul Gemulo. Mediasi Kembali
Setyo Eko Cahyono, pendamping warga yang menolak The Rayja mengatakan, warga sudah resah dengan keberlanjutan pembangunan itu. Eko juga melaporkan kepada Imdadun me-
storyhighlights ■ Komnas HAM menilai The Rayja dan Pemkot Batu langgar kesepakatan dengan warga ■ Mediasi Februari lalu, The Rajya tidak akan melakukan pembangunan ■ Komnas HAM meminta wali kota hadir dalam mediasi berikutnya ngenai rencana Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko untuk membeli lahan radius 200 meter sekitar Gemulo dengan anggaran Rp 100 miliar. Menurut Imdadun, kebijakan iuntuk kepentingan konservasi sumber air minum itu sebenarnya positif. Tapi ia khawatir keputusan membeli lahan itu jangan-jangan mengalihkan persoalan dengan penggusuran
(membeli lahan di sekitar). Ia juga mendesak supaya Pemkot bertindak tegas serta pihak The Rayja tidak melanggar hak asasi warga soal lingkungan. “Kami tidak ingin dibentrokkan dengan pemilik rumah di sini. Ini politis,” kata Eko. Dalam waktu dekat ini, Komnas HAM akan menggelar mediasi kembali. Namun, Komnas HAM tidak ingin Wali Kota Batu tidak hadir seperti mediasi pertama. “Pimpinan TNI bisa bekerjasama, begitu juga gubernur, mengapa wali kota tidak. Kalau tiga kali tidak hadir, maka bisa panggil paksa dengan persetujuan peradilan,” ucapnya. Sementara itu, pengacara The Rayja, Ismail Modal, sulit dihubungi oleh Surya. Begitu pula Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), M Syamsul Bakri. Ketika di hubungi lewat ponselnya, ada nada sambung namun tidak diangkat. Begitu juda pesan singkat yang dikirim, hingga berita ini diturunkan belum ada balasan.(iks)
surya/nedi Putra Aw
MENYIMAK-Para anggota TNI dan berbagai elemen masyarakat serius menyimak Rakor TMMD Imbangan ke-90 antara Kodim 0833, Pemkot, dan Harian Surya di Makodim 0833, Rabu (15/5).
Warga Tanjung Rejo Siap Berpartisipasi Malang, Surya - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berupa bersih-bersih kali, perbaikan, dan pengerukan Kali Kutuk yang digelar Kodim 0833/ Kota Malang bekerjasama dengan Pemkot Malang dan Harian Surya mendapat sambutan positif masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Mereka siap berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini. Ketua RW 04 Kelurahan Tanjungrejo, Ripan (72), mengatakan, TMMD menjadi sarana membaurnya TNI dengan rakyat. Menurut Ripan yang dulunya juga anggota KKO (sekarang marinir, red), TMMD juga bisa menjadi alat tentara untuk mengabdi kepada masyarakat. “Kalau TNI hanya latihan saja, apa bedanya dengan satpam? Makanya ada TMMD untuk menunjukan TNI punya peran di tengah masyarakat,” kata Ripan usai Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka TMMD Imbangan ke-90 tahun 2013 di Makodim 0833, Rabu (15/5). Ripan mengaku sudah menyiapkan warganya untuk bersama-sama TNI mengatasi banjir di kampungnya. Permasalahan banjir itu terjadi karena sungai di daerahnya mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat bangunan. Nantinya TNI dari berbagai kesatuan, berbagai anggota Ormas, komunitas, LSM dan warga setempat, akan bergotongroyong menormalisasi kali itu. Hal senada diungkapkan John Heru dari FKPPI. Dia mengaku siap membawa teman-temannya bergabung dengan TNI menyukseskan TMMD. Demikian juga Nurhadi dari KNPI dan Heri dari PMI siap mengerahkan para anggotanya. Pasiter Kodim 0833, Kapten (Inf) Sugiono, berpesan agar semua yang terlibat mengenakan sepatu boot atau alas kaki lainnya karena di sungai itu banyak tonggak dan pecahan kaca.(day) join facebook.com/suryaonline
follow @portalsurya