RAGAM
SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013
Ditahan, Mantan Kepala BPBD NTB Dari Hal. 1 Saat digiring Husnuddin terus tersenyum. Mengenakan batik cokelat dipadu celana hitam dan peci di kepala, tak tergurat galau di wajahnya. Saat dijepret pun, ia sempat melambaikan tangannya dan menyalami Suara NTB. ‘’Doakan saya ya,’’ katanya sambil tersenyum. Saat ditanya kondisi kesehatannya, Husnuddin mengaku dalam kondisi sangat baik. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengatakan, penahanan dilakukan setelah berkas tersangka dinyatakan lengkap, kemudian dilimpahkan ke tahap kedua. ‘’Sudah ditunjuk tiga jaksa penuntut umum yang akan membawa berkas dan tersangka ke persidangan,” kata Made Sutapa dihubungi via ponsel kemarin. Mengenai kasus yang membelit tersangka, sedikit diurainya, kasus itu terkait distribusi air bersih untuk
mengatasi kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah. ‘’Volume pekerjaan dalam juklak juknis, tidak dilaksanakan di lapangan oleh yang bersangkutan,’’ beber Sutapa. Salah satu bagian penyimpangannya, tersangka diduga tidak melaksanakan juklak juknis distribusi air dengan menggunakan jasa angkutan swasta. Namun justru menggunakan kendaraan PDAM untuk distribusi air. Selama 20 hari masa penahanan, ia memastikan berkas tersangka pun rampung sebelum masa penahanan berakhir, kemudian akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Agus Wahyudi, pengacara tersangka pada dasarnya tidak mempersoalkan penahanan tersebut. ‘’Klien saya sangat kooperatif mengikuti proses hukum di Kejaksaan, termasuk untuk urusan penahanan ini,’’ tegas Agus. (ars)
Surat Panggilan Diprotes Dari Hal. 1 Agus Wahyudi, pengacara tersangka mempertanyakan maksud pihak Pemprov NTB mengirim surat panggilan kepada tersangka tersebut, menggunakan amplop Gubernur NTB, setelah isinya dicek, isinya surat panggilan oleh Kejaksaan. ‘’Bisa dilihat, amplopnya tertulis Gubernur NTB, tapi isinya panggilan dari Kejaksaan. Ini kan aneh. Mestinya amplop surat tetap dari Kejaksaan, isinya pun surat panggilan dari Kejaksaan. Dalam posisi ini pihak Pemprov NTB hanya meneruskan, bukan mengganti amplopnya,’’ tegas Agus yang datang ke Redaksi Suara NTB, sore kemarin sambil menunjukkan amplop surat warna cokelat. Sempat di-crosscheck ke Kejaksaan, ternyata surat panggilan itu memang sebelumnya dikirim oleh Kejaksaan ke Setda NTB. Selain surat panggilan ke kliennya, ada satu surat lagi dikirim Kejaksaan ke Setda, isinya pengantar. ‘’Surat pengantar itu isinya, Kejaksaan meminta pihak Pemprov NTB meneruskan surat panggilan ini ke yang bersangkutan (Husnuddin, red),’’ terang Agus. Namun ternyata dari pihak
Pemprov NTB diduganya membuka surat tersebut, kemudian mengganti amplopnya. ‘’Dari amplop Kejaksaan, menjadi amplop dari Pemprov NTB. Ini kan aneh. Nggak bener secara yuridis,” tegas Agus. Persoalan ini menurutnya tidak sepele. Pada dasarnya, sah-sah saja kliennya tidak kooperatif dengan panggilan yang keliru adminisrasi surat menyuratnya itu. Namun sebagai bentuk kooperatif, kleinnya tidak terlalu mempersoalkan. Hanya saja, protes tetap dilayangkan ke Pemprov NTB. ‘’Sebenarnya ada apa di balik digantinya amplop surat ini,’’ tanyanya. ‘’Parahnya lagi, dalam surat panggilan itu, tanda terima untuk klien saya dipotong. Sampai sekarang klien saya tidak terima tanda terima surat itu,’’ jelasnya, sambil menunjukkan potongan surat panggilan yang terpotong tanda terimanya. Terkait pengiriman surat dari Kejaksaan ke Pemprov NTB ini, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH belum member konfirmasi. (ars)
Buntut Tewasnya Lima Terduga Teroris, Anggota Polres Dompu Diteror Dari Hal. 1 Petikan SM itu isinya bahwa mereka (pengirim SMS) telah kehilangan saudara, maka hilangnya nyawa saudara mereka harus diganti dengan nyawa anggota Polri. Teror melalui SMS ini dikatakan Benny, membuat pihaknya akan lebih waspada dan meningkatkan pengamanan dari biasanya. “Yang akan kita lakukan, tentu meningkatkan pengamanan dari sebelumnya,” ungkapnya. Benny pun mengimbau kepada semua pihak untuk lebih waspada terhadap terduga teroris yang bisa mengancam setiap waktu. Warga pun diminta untuk melaporkan ak-
tivitas yang mencurigakan yang dilakukan kelompok tertentu di lingkungannya. ‘’Semua pihak diminta untuk waspada termasuk warga agar melaporkan kepada aparat bila menemukan orang dan aktivitasnya yang mencurgikan,’’ imbaunya. Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Bayu Septianto, SE yang dihubungi terkait hal ini, mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki SMS teror untuk mengetahui pelaku dan motifnya. ‘’Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita belum bias berkomentar banyak soal itu,’’ katanya. (ula)
Teliti Miras Dari Hal. 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) akan bersama-sama mengintensifkan pengawasan terutama masalah perizinan, pendistribusian dan peredaran miras di kawasan pariwisata. Pengawasan ini akan diperluas cakupannya hingga ke kawasan pariwisata karena saat ini NTB sedang dibanjiri wisatawan. ‘’Menyangkut perizinannya ke depan memang kita harus lebih intensifkan lagi untuk wilayah cakupan sasaran, khususnya daerah pariwisata. Karena NTB saat ini sedang dibanjiri wisatawan. Termasuk di gili akan lebih kita intensifkan lagi pengawasannya,’’ terangnya pada Suara NTB. Aturan tentang apa dan bagaimana pengawasan peredaran miras selama ini menurut BBPOM telah sesuai dengan peraturan Presiden No.3 tahun 1997. Apalagi di wilayah NTB, peraturan peredaran dan penjualan miras tergolong cukup ketat. Dalam peraturan ini disebutkan tiga golongan miras yaitu golongan A dengan kadar etanol 0-5 persen, golongan B dengan kadar etanol 5-20 persen dan golongan C dengan kadar 20-55 persen harus memiliki izin edar dan SIUP. Ketiganya menurut Sri, hanya bisa dijual di hotel, restoran dan bar. Sementara di warung, pedagang keliling atau kafe tidak diperkenankan menjual miras jenis ini. Selain itu, dalam aturan juga sudah disebutkan bahwa pembeli minuman dengan jenis ini harus sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi tidak hanya penjual yang diawasi, pembeli pun harus
menunjukkan kartu identitas jika ingin membeli minuman jenis ini. ‘’Khusus minuman berlkohol golongan B dan C yang jelas dari produksi, peredaran dan penjualnya dalam pengawasan, yang artinya harus memiliki izin edar,’’ terangnya. Berdasarkan barang bukti yang diperiksa di laboratorium BBPOM, turis Australia tersebut diduga keracunan setelah menenggak miras oplosan. Barang bukti berupa dua botol miras saat ini sudah diserahkan pihak Kepolisian kepada BBPOM Mataram untuk diteliti lebih lanjut. Sri menjelaskan salah satu botol diyakini adalah miras jenis Vodka dengan kadar alkohol 40 persen yang diproduksi di Tanggerang. Sementara botol lain masih harus diteliti lebih lanjut karena segel minuman ditemukan sudah dalam keadaan terbuka. ‘’Kita akan teliti lebih lanjut karena belum tentu isinya sama dengan label yang diluar,’’ tegasnya. Jenis minuman ini menurutnya masuk dalam golongan C yang sudah memiliki nomer registrasi dari Badan POM. Jadi secara label dan mutu, minuman ini sudah memenuhi syarat dan memiliki izin edar. Namun sejauh mana proses peredaran dua jenis minuman yang menjadi barang bukti ini, BBPOM masih menunggu hasil investigasi dan penelusuran pihak Kepolisian. ‘’Jika terbukti melanggar, kita akan tindak tegas,’’ pungkasnya. (nia)
Halaman 5
Pegawai Pegadaian Ditemukan Berkas Kasus Kepala Tewas dalam Kamar Kos BNI Mataram P19 Kota Bima (Suara NTB) L. Gede Jumawan (43), salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Bima, ditemukan tewas dalam kamar kos-nya, di RT 11 RW 005 lingkungan Nusantara, kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kamis (17/1). Korban diketahui tewas setelah tak kunjung muncul untuk beraktivitas seperti biasa di kantor yang terletak di jalan Sultan Salahudin Bima. Sebelum diketahui tewas, pihak pimpinan terlebih dahulu menelepon ke nomor teleponnya. Pasalnya meski jam kantor sudah mulai, tapi korban belum kunjung datang. Sebab tak biasanya, pegawai setempat tak masuk kerja tanpa kabar. Setelah satu hingga tiga kali ditelepon, namun tak diangkat, Pimpinan Cabang (Pinca) Rokhmad Bukhori, SE lantas memerintahkan security untuk mengecek ke tempat tinggalnya. “Nadanya masuk, tapi tidak diangkat,” terang salah seorang pegawai, Taufiqurahman yang ditemui di lokasi. Di lokasi, security kemudian menggedor pintu namun korban tak menyahut. Security lantas kembali ke kantor dan melaporkan ke Pinca. Mendapat laporan tersebut, katanya, Pinca lantas ke lokasi untuk mengecek langsung. Khawatir terjadi sesuatu, Pinca lantas meminta tolong kepada penjaga kos, Erik, untuk membuka pintu. Lantaran kesulitan, penjaga kemudian membuka jendela bagian depan. Setelah berhasil masuk, Pinca maupun penjaga mendapati korban tengah di atas kasur. Awalnya, tak diketahui korban sudah tewas dan mengira masih tertidur. Namun setelah dicek denyut nadinya, korban rupanya sudah tak bernyawa.
“Awalnya tidak tahu seperti itu, baru masuk seperti orang tidur, kita kemudian periksa denyut nadinya tapi sudah tidak ada,” ujar Taufiqurahman lagi. Baru setelah itu, pihaknya melapor ke Polres Bima Kota. Dijelaskannya, rekan sekantornya tersebut memang memiliki riwayat penyakit sesak napas. Karena penyakitnya tersebut, sebulan lalu almarhum sempat dirawat inap di RS. Setelah diketahui tewas, rencananya jenazah korban langsung dibawa ke Mataram atas permintaan istri. Sementara itu, kematian korban ini mengundang keprihatinan seluruh pegawai Pegadaian setempat yang mendatangi lokasi. Sementara setelah menerima laporan, tim Identifikasi Polres Bima Kota melakukan olah TKP. Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS SIK membenarkan adanya laporan pegawai Pegadaian yang tewas tersebut. Namun untuk sementara diduga korban meninggal karena sakit. “Tak ada persoalan lain,” tuturnya. Sementara itu, sehari sebelumnya di desa Kole, kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima pihaknya juga mendapat laporan tentang penemuan jenazah. Jenazah wanita tersebut ditemukan gantung diri di rumahnya. Setelah melakukan olah TKP dan pernyataan dari dokter, korban meninggal murni karena gantung diri dan tak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kematiannya. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, korban tewas karena masalah rumah tangga. Ia tak mampu menahan beban, pasalnya suaminya diduga berselingkuh. “Kita akan selidiki, apakah karena masalah rumah tangga atau masalah lain,” tandasnya. (use)
Separuh Pemilih Belum Tahu Pilkada Mataram (Suara NTB) Lebih dari separuh atau tepatnya 50,7 persen pemilih di NTB ternyata belum mengetahui jika NTB akan menggelar suksesi kepemimpinan atau Pilkada pada tahun ini. Oleh karenanya, KPU diminta untuk mengintensifkan dan mengefektifkan sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Saran itu disampaikan Sekretaris Komisi I (Bidang Pemerintahan), Drs. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/1) kemarin. Ruslan memberikan tanggapan atas hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang berkasnya diperoleh Suara NTB. Survei yang digelar LSI pada 3 hingga 9 Desember 2012 itu cukup mengejutkan karena memperlihatkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan Pilkada NTB yang tinggal beberapa bulan lagi.
Ruslan berharap, temuan dari lembaga survei ini bisa menjadi masukan bagi KPU NTB untuk memaksimalkan pola sosialisasi penyelenggaraan Pilkada. Selain mendorong kerjasama dengan media massa, KPU NTB juga diminta untuk melibatkan tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan hingga ke tingkat terbawah. ‘’Harus melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah sampai tingkat terbawah, sulit bagi masyarakat kita untuk mengetahui itu jika tidak melibatkan perangkat pemerintah hingga ke tingkat dusun, RT/RW,’’ tegasnya. Di samping sosialisasi yang minim, rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan Pilkada bisa saja disebabkan karena masyarakat mulai apatis. ‘’Jadi untuk mengantisipasi golput yang semakin besar. Salah satu caranya adalah sosialisasi ke sasaran seluruh lapisan
masyarakat. Saya kira anggaran yang sudah kita berikan ke KPU sudah cukup besar,’’ ujarnya. Menurut Ruslan, perangkat penyelenggara Pilkada yang sudah dibentuk KPU NTB seperti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga seharusnya tidak hanya sekadar melakukan pendataan, namun juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang didata bahwa pada bulan Mei mendatang akan digelar Pilkada secara serentak di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima. Dengan memaksimalkan peran PPDP yang mendatangi rumah ke rumah tersebut, plus sosialisasi yang intensif melalui media, aparatur pemerintah tingkat terbawah beserta tokoh masyarakat, Ruslan berharap tingkat kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada ini akan meningkat. (aan)
KPU dan IDI Siapkan 23 Tim Dokter Dari Hal. 1 ‘’Kami tadi bertemu dengan IDI dalam kaitannya dengan pembahasan pemeriksaan kesehatan cagub dan cawagub. Untuk diketahui bahwa salah satu syarat bagi seseorang yang maju dalam pencalonan adalah pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Tentu saja untuk mengetahui seseorang sehat atau tidak tentu harus diperiksa dan yang memeriksa itu tentu harus dokter yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan,’’ terangnya usai melakukan pertemuan dengan IDI NTB. Darmasnyah menambahkan bahwa pihaknya percaya IDI akan menunjuk tim dokter yang benar-benar ahli dan punya kapabilitas sesuai spesialisasi masing-masing. Terkait 23 orang tim dokter yang disiapkan tersebut, yang melakukan penunjukan dan menentukan adalah IDI NTB. KPU sendiri hanya menerima nama-nama tersebut dari IDI dan selanjutnya akan dibuat-
kan SK penunjukan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai petunjuk teknis pemeriksaan termasuk organ apa saja yang akan diperiksa. Telah disepakati juga tempat pemeriksaan yaitu RSUP NTB. Dipilihnya RSUP NTB karena dinilai mempunyai fasilitas lengkap sesuai standar yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Terkait pembiayaan atau anggaran, IDI dan pihak RSUP akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut. ‘’Penggunaan peralatan-peralatan itu tentu butuh biaya, tim dokter juga tentu harus dihargai juga. Nanti itu biayanya dihitung oleh IDI dan rumah sakit,’’ jelasnya. Nanti katanya, akan disampaikan jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan per orang. Sehingga nanti KPU akan menyampaikan kepada para calon. Biaya tes kesehatan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing calon, sementara KPU hanya membiayai tim dokter yang ditunjuk.
Pendaftaran cagub dan cawagub akan dibuka KPU dari tanggal 5-11 Februari 2013. Sementara tes kesehatan dari tanggal 11-18 Fabruari. Terkait pemeriksaan kesehatan ini telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Dimana salah satu syarat mencalonkan diri adalah dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Jika nanti hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi syarat, Darmansyah menegaskan hal tersebut bisa menggugurkan calon untuk maju menjadi cagub maupun cawagub. ‘’Nantinya tim dokter secara tertutup akan menyampaikan hasilnya kepada KPU untuk masing-masing (bakal calon) yang diperiksa apakah sehat atau tidak sehat. Kalau sehat boleh jalan terus kalau persyaratan-persyaratan lain juga terpenuhi. Tetapi kalau tidak sehat sekalipun lainlain terpenuhi, dianggap tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (yan)
Pemerintah Australia dan Selandia Baru Klarifikasi Kematian Liam Davies di Lombok Dari Hal. 1 Atas dasar inilah mereka meminta penjelasan terkait regulasi nasional dan lokal terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya. Dari sisi prosedur penanganan secara medis, dijelaskan oleh pihak RS Harapan Keluarga bahwa berbagai tahapan penangan sudah dilakukan. Kedua terkait penanganan aparat Kepolisian menyangkut pengusutan kasus ini. Secara umum, mereka mengaku puas setelah mendengar penjelasan dan klarifikasi dari pihak jajaran pemerintah daerah dan rumah sakit terkait berbagai hal menyangkut hal itu. Namun langkah hukum tetap berjalan. Karena pihak keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut kasus ini. “Kami jadikan ini pembelajaran dan ke depan akan diantisipasi agar tidak terjadi lagi,’’ ujar Breet Farmer. Karena kejadian ini, ke depan pihaknya akan membekali informasi kepada wisatawan Australia yang ingin bepergian ke luar negeri. Beberapa hal yang ditekankan terkait kondisi negara atau daerah tujuan dan berhati-hati mengkonsumsi minuman. Hal ini tidak hanya diberlakukan bagi Indonesia, khusus-
nya NTB namun seluruh dunia. Disamping itu, semua travel di negara setempat akan dibekali informasi mengenai jenis minuman yang layak dikonsumsi. Selain melakukan langkah antisipasi di dalam negeri, pihaknya juga bertemu dengan Pemda NTB untuk menyiapkan langkah untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi. Sedangkan terkait langkah hukum, pihaknya sudah berbicara dengan dengan pihak Polda NTB terkait pengusutan kasus ini. Proses hukum sendiri tetap dilakukan melalui Australia difasilitasi Interpol. ‘’Tentu saja apabila dari pihak keluarga dibutuhkan untuk memberi informasi tambahan mereka siap,’’ujarnya. Sementara itu, Sekda NTB, H.M. Nur SH, MH, menyampaikan apresiasi atas perhatian ke dua negara tersebut yang memberi perhatian yang luar biasa terhadap keselamatan warganya. ‘’Itu yang membuat saya sangat merasa terhentak, betapa pentingnya memberikan perlindungan atas keselamatan warga negara,’’tukasnya. Kejadian ini tambahnya akan dijadikan pembelajaran, karena itu ke depan di tiap titik objek wisata perlu ada semacam imbuan bagi semua pengunjung agar ber-
hati-hati meminun miras. Pihaknya sendiri tidak bisa membatasi namun mengendalikan. Pemerintah daerah katanya, juga akan meningkatkan intensitas pemantauan dan razia terhadap peredaran miras di daerah ini. Upaya hukum yang ditempuh keluarga Liam Davies sudah diketahui Polda NTB. Dalam kasus itu, pihak Polda siap memfasilitasi kedutaan jika benar akan menempuh jalur hukum. “Kalaupun nanti mereka akan menempuh jalur hukum dengan difasilitasi Interpol, kami di Polda NTB siap,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein kepada Suara NTB kemarin. Termasuk jika pihaknya akan diklarifikasi terkait kematian Liam dan beredarnya miras di Gili Trawangan dan sekitarnya. Namun secara teknis rencana menempuh jalur hukum dan klarifikasi itu belum dilakukan. Pihaknya baru sebatas menerima informasi akan ada Konjen Australia dan Kedutaan Selandia Baru yang datang ke Lombok. ‘’Mereka akan datang ke sini (Polda NTB, red) tanggal 22 Januari nanti. Saat itulah akan dibahas secara teknis keinginan mereka. kasus ini tentu akan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum,’’ jelasnya. (her/ars)
Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB melimpahkan tahap pertama berkas kasus Kepala BNI Mataram berinisial SD. Setelah melalui penelitian di Kejaksaan Tinggi NTB, berkas dikembalikan dengan petunjuk (P19). Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH menginformasikan, Selasa (15/ 1) lalu tim jaksa peneliti melakukan kegiatan gelar perkara kasus itu setelah diterima dari penyidik Subdit II Tipibank Ditreskrimsus Polda NTB. Setelah melalui penelitian mendalam, disimpulkan masih ada syarat formil dan materil yang harus dilengkapi. Atas dasar itu, berkas dikembalikan ke penyidik. “Hari ini (kemarin) berkasnya kita kembalikan ke penyidik,”
kata Sutapa kepada wartawan, Kamis (17/1). Pihaknya tinggal menunggu penyidik melengkapi petunjuk formil materil tersebut untuk diteliti kembali. Kasus yang menjerat SD terkait dugaan blokir dana nasabah senilai Rp 3 miliar lebih. Dana tersebut menolak dicairkan tersangka karena dengan alasan menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun penyidik menilai, perbuatan tersangka tetap masuk kategori tindak pidana perbankan. Menurut penyidik Subdit II Tipibank, Kompol Darsono, tersangka dijerat Pasal 47A jo Pasal 49 ayat 2 b UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Ancaman pidananya 3 thn dan paling lama 8 tahun. (ars)
Inspektorat KLU akan Ajukan SKPD Berprestasi ke Kemenpan Tanjung (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara akan mengajukan lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke pemerintah pusat – Kementerian Pendayaangunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKPD yang berprestasi dimaksud adalah yang notabene bebas dari korupsi, sebagai bagian dari implementasi Fakta Integritas (FI) dan penerapan Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) yang dicanangkan tahun 2012 lalu. “Akan kita ajukan namun sebelum itu kita akan nilai dulu, SKPD mana yang bebas dari korupsi. Lama penilaian tergantung dari proses, karena kita awali dari pembentukan Tim penilai internal, di samping juga ada penilai dari pusat secara independen,” kata Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/1). Ia mengutarakan, Inspektorat dipercaya menjadi leading sector dalam penilai internal Pemda KLU. Ia menegaskan sifat penilaiannya independen dan bebas intervensi. Sedikitnya terdapat 20 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh SKPD bersangkutan. Adapun SKPD-SKPD yang akan dinilai dan diajukan untuk memperoleh penghargaan bebas korupsi tersebut, merupakan SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Akan dinilai, apakah dalam pelayanan tersebut telah sesuai dengan sistem yang dibutuhkan publik, sesuai atau tidak dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk ada tidaknya praktik Pungutan Liar. Dalam penilaian implementasi Fakta Integrritas dan zona integrasi WBK itu, Zaenal memaparkan, terdapat 5 poin penting yang harus dilaksanakan oleh SKPD Pemda KLU secara menyeluruh. Sesuai dengan Permenpan dan RB No. 49 tahun 2011, kelima poin yang diatur itu antara lain, kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi pejabat. “Ini yang baru diatur, bahwa pejabat bersangkutan bersedia diberhentikan apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pemeriksaan inspektorat, BPK dan lain-lain, serta bersedia pula diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melanggar norma sosial, norma susila yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya. Poin terakhir dari Permenpan RB tersebut, sambung Zaenal adalah kesanggupan dari pejabat bersangkutan untuk melaksanaan tugas secara sungguh-sungguh dan turut melaporkan ke Bupati/ Wakil Bupati, apabila mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain yang dapat merugikan negara. “Di KLU ini ada 381 pejabat dari eselon IV sampai eselon II. Semuanya ini telah disumpah untuk bersedia ditinjau penempatan oleh Pak Bupati apabila ada temuan pemeriksaan,” tutup Zaenal. (ari)
Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Tembus 79 Kali Mataram (Suara NTB) Inisiatif penyidik Kejaksaan Tinggi untuk menelusuri indikasi penyimpangan lain dalam kasus dugaan SPPD fiktif oknum pejabat Lombok Barat (Lobar), menemukan fakta lain. Belakangan ditemukan, jumlah perjalanan dinas fiktif mencapai 79 kali. Modusnya masih sama, duplikasi pencairan dana SPPD tersebut. Data baru diperoleh Suara NTB Kamis (17/1) menyebutkan, tim Kejaksaan Tinggi NTB mencurigai perjalanan dinas fiktif itu tidak hanya terjadi dua tahun, 2011 dan 2012. Seorang sumber menyebut, setelah ditelusuri mundur, ternyata ada perjalanan dinas sama tahun 2010. Jumlahnya mencapai 29 kali. Dengan demikian, jika ditotal selama tiga tahun, ada 79 kali perjalanan dinas yang diduga fiktif dilakukan oleh oknum pejabat dimaksud. “Jadi rinciannya, tahun 2010 itu 29 kali perjalanan dinas, tahun 2011 sebanyak 28 kali dan tahun 2012 sebanyak 22 kali,” sebut sumber. Modusnya masih seputar duplikasi anggaran. Oknum tersebut menggunakan nama
selah seorang bawahannya di Pemkab Lobar untuk mencairkan dana SPPD puluhan juta rupiah, setiap kali melakukan kunjungan ke luar daerah. Hanya saja, ajudan tersebut tidak diikutkan dalam kegiatan perjalanan dinas, namun uangnya dicairkan. ‘’Jadi selain menggunakan dana perjalanan dinasnya sendiri untuk ke luar daerah, oknum juga diduga mencairkan dana SPPD itu atas nama ajudannya,” sambung sumber. Sementara terkait perkembangan pemeriksaan saksi – saksi. Kemarin penyidik Pidsus Kejati NTB meminta keterangan tiga orang saksi lagi. Menurut Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, tiga orang tersebut tidak lain saksi yang sama dan sudah dimintai keterangan, Rabu (16/1) lalu. “Keterangan tiga orang ini masih diperdalam. Sehingga mereka dipanggil lagi,” ujar Sutapa. Pertanyaan lain terkait modus dan dugaan nilai SPPD fiktif itu, tak dijawabnya. “Ini kasusnya masih penyelidikan, jadi yang saya sampaikan sebatas itu dulu,” pungkasnya. (ars)
Inventarisir Aset Dari Hal. 1 “Bila perlu kita akan undang KLU dengan harapan tidak memunculkan persoalan baru terutama terkait hukum,” katanya. Dia berharap, semua persoalan selama ini yang berkaitan dengan PDAM Giri Menang dan keluarnya KLU bisa dibicarakan secara baik di kalangan ketiga pemerintah daerah tersebut. “Kita duduk
bersama untuk menyelesaikan masalah dan. Keluarnya KLU pun dilakukan baikbaik,’’ harap bupati. Terkait keluarnya KLU dari Manajemen PDAM Giri Menang dan membentuk perusahaan sendiri, bupati menghormati keputusan tersebut. Selaku pemilik saham mayoritas, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram tidak bisa mencegah keputusan tersebut. (smd)