SUARA NTB 18 JANUARI 2013

CMYK HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

JUMAT, 18 JANUARI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 267 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Mantan Kepala BPBD NTB H. Husnuddin Achsyid saat digiring petugas Kejaksaan menuju Lapas Mataram untuk menjalani proses penahanan.

Ditahan, Mantan Kepala BPBD NTB Surat Panggilan Diprotes DI balik penahanan yang dilakukan Kejaksaan terhadap tersangka mantan Kepala BPBD NTB, Ir. H.Husnuddin Achsyid, mencuat persoalan lain. Tim pembela tersangka mem-

TO K O H

protes surat panggilan yang dilayangkan Kejaksaan. Sebab amplop cokelat yang membungkus surat panggilan kopnya bertuliskan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Inventarisir Aset

H. Zaini Arony

Teliti Miras

Sri Utami Eka Ningtyas

PASCAKEMATIAN Liam Davies (19) warga Australia kelahiran Selandia Baru yang diduga akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan di kawasan wisata Gili Trawangan belum lama ini, disikapi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dengan memperketat pengawasan peredaran miras beralkohol. Pengawasan ini akan diperketat, terutama di kawasan pariwisata.

Demikian disampaikan, Kepala BPOM Mataram Dra.Sri Utami Eka Ningtyas di Mataram, Kamis (17/1). Pihaknya bersama Kepolisian dan Bersambung ke hal 5

Berdasarkan surat panggilan yang dilayangkan kepada tersangka, pelimpahan tahap kedua berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

Husnuddin didampingi pengacaranya Agus Wahyudi, SH kemudian menghadap ke jaksa penyidik Kejati NTB, Nuramin, SH. Setelah melalui pemeriksaan, tersangka

dan berkas kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk proses eksekusi penahanan.

Cukup lama menyelesaikan administrasi termasuk menandatangani penahanan, tersangka selanjutnya digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 10 menit, tiba di Lapas Mat-

aram, Husnuddin dibawa masuk ke sel tahanan. Ia sempat tertahan di depan pintu Lapas Mataram beberapa saat sambil menunggu kehadiran pengacaranya. Selain digiring petugas Kejaksaan Sahri, SH, tersangka ditemani dua orang pria yang mengaku sebagai familinya.

Bersambung ke hal 5

Buntut Tewasnya Lima Terduga Teroris, Anggota Polres Dompu Diteror

KELUARNYA Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari pemegang saham dan manajemen PDAM Giri Menang disikapi tegas Pemkab Lobar. Pascakeluarnya KLU, Bupati Lobar, Dr.H.Zaini Arony, MPd langsung memerintahkan petinggi PDAM Giri Menang untuk segera melakukan inventarisir baik aset, manajemen maupun permodalan.

Bupati Lobar, Kamis (17/1) menegaskan, usai dilakukannya inventarisir terhadap ke tiga hal itu, hasilnya akan dibahas lagi ke dalam rapat khusus pemegang sama dalam hal ini Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir. H. Husnuddin Achsyid, akhirnya ditahan Kamis (17/1). Penahanan dilakukan, menyusul rampungnya berkas penyidikan dan dilimpahkan ke tahap dua untuk persiapan penuntutan. Tersangka menjalani penahanan di Lapas Mataram, sambil menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor.

Dompu (Suara NTB) Aparat kepolisian kembali menerima ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ancaman diterima melalui pesan singkat atau Short Message Service (SMS) yang berisi ancaman bagi anggota Polri. SMS ancaman ini tengah dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian Resort Dompu. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada wartawan

di Mapolres Dompu, Kamis (17/1) kemarin, mengatakan, pihaknya mendapat SMS bernada teror bagi anggota polisi. SMS ini pertama kali diterima oleh Kanit Polsek Bolo Kabupaten Bima. SMS yang diterima intinya ada pihakpihak yang keberatan dengan tewasnya lima terduga teroris dalam penggerebekan di Dompu dan Bima beberapa hari lalu.

Bersambung ke hal 5

Tes Kesehatan Cagub dan Cawagub NTB

KPU dan IDI Siapkan 23 Tim Dokter (Suara NTB/ars)

JANGGAL - Agus Wahyudi menunjukkan sampul surat yang janggal dari Gubernur NTB, namun isinya dari Kejati NTB.

Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan kesehatan termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur (bacagub) dan calon wakil gubernur (bacawagub) yang akan maju dalam Pilkada NTB Mei 2013 mendatang. KPU NTB bekerja sama dengan Ikatan

Dokter Indonesia (IDI) NTB menyiapkan 23 orang tim dokter untuk memeriksa kesehatan cagub dan cawagub tersebut.

Anggota KPU NTB, Drs. Darmansyah, M.Si mengatakan, Kamis (17/1), KPU NTB telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan IDI NTB. Di-

siapkan 23 dokter berkaitan dengan materi pemeriksaan. Ke 23 tim dokter tersebut terdiri dari berbagai macam spesialisasi atau dokter spesialis yang masing-masing akan memeriksa para calon sesuai dengan spesialisasi masing-masing.

Bersambung ke hal 5

Tempuh Jalur Hukum Melalui Interpol

Pemerintah Australia dan Selandia Baru Klarifikasi Kematian Liam Davies di Lombok Mataram (Suara NTB) Kematian Liam Davies (19), wisawatan asal Australia yang lahir di Selandia Baru, masih menyisakan tanda tanya pemerintah di dua negara tersebut. Melalui Konsulat Australia dan Kedutaan Besar Selandia Baru, pihak keluarga meminta klarifikasi ke Pemprov NTB terkait kejanggalan kematian remaja ini setelah merayakan tahun baru di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Tidak hanya itu, keluarga korban yang berada di Austrlia menyiapkan langkah hu-

kum untuk menuntut pengusutan kematian Davies. Demikian disampaikan Konsulat Jenderal Australia, Brett Farmer usai bertemu dengan Pemprov NTB di Aula Dinas Kesehatan (Dikes) Kamis (17/1).

Breet Farmer datang bersama Wakil Dubes Selandia Baru untuk Indonesia, Ian Brownlies diterima Sekda NTB, H.M Nur SH, MH., SKPD terkait dan pihak Rumah Sakit serta dokter yang sempat menangani Davies. ‘’Kami minta penjelasan (klarifikasi) terkait penanganan peredaran minuman keras

secara nasional dan lokal, kaitannya juga dengan kematian wisatawan dari Australia (Liam Davies), ,’’ungkapnya.

Mereka meminta klarifikasi untuk lebih mendalami dan mendapatkan informasi yang aktual terkait dengan kematian warga Selandia Baru yang selama ini menetap di Austalia.

Liam Davies merupakan warga Selandia Baru yang sudah lama berdomisili di Australia.

Karena salah satu asumsi yang berkembang pemicu atau penyebab kematiannya karena minuman oplosan (miras ilegal).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

KLARIFIKASI - Suasana di Kantor Dikes NTB usai Konsulat Jenderal Australia, Brett Farmer dan Wakil Dubes Selandia Baru untuk Indonesia, Ian Brownlies meminta klarifikasi pada Pemprov NTB terkait kematian salah seorang warganya di Gili Trawangan yang diduga akibat menenggak miras oplosan.

(Suara NTB/ nia)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Realisasi Rendah

(Suara NTB/sir)

Tingkatkan Pelayanan pada Masyarakat PELAYANAN publik merupakan salah satu tugas pokok pemerintah yang harus dikedepankan, sehingga masyarakat dapat merasakan manisnya pembangunan. Kelurahan dalam hal ini merupakan pelaksana pelayanan publik terdepan, mau tidak mau mereka dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Menyadari hal itu, Lurah Bertais, Drs. Lalu Muksan Jalaluddin, Kamis (18/1), menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga, dalam semua hal. Khususnya urusan-urusan warga yang harus melalui kelurahan, seperti pembuatan kartu penduduk, maupun surat-surat keterangan yang dibutuhkan lainnya. “Kita ingin terus dapat meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,”katanya.

Dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat, lanjutnya, pihaknya terus melakukan upaya pembenahan internal, khususnya menyiapkan sumber daya manusia di kelurahan yang tangguh. Sehingga dengan demikian, meraka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pembenahan internal tersebut, menurutnya, sangat penting untuk mengembalikan Kelurahan Bertais sebagai kelurahan yang sejajar dengan kelurahan yang lain. Karena menurutnya Bertais masih kurang koordinasi dengan beberapa lembaga pembangunan, seperti BKM dan sebagainya harus ditata ulang agar lebih baik lagi ke depan. “Kita perbaiki internal dulu, baru kita selaraskan dengan program walikota seperti yang sering diarahkan,”katanya.

Menurutnya, beberapa program Walikota Mataram yang berusaha diselaraskan dan dikerjakan di kelurahan adalah kegiatan karang taruna, kegiatan untuk lansia, dan program lainnya. “Namun yang kita utamakan dulu adalah pelayanan di dalam kantor itu sendiri. Kalau tidak selaras dengan SDM kan tidak ada gunaLalu Muksan Jalaluddin nya,” tandasnya. (sir)

Sekda Panggil Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, menegaskan akan memanggil semua pimpinan SKPD yang realisasinya rendah sepanjang tahun 2012 lalu. Pihaknya akan meminta penjelasan penyebab rendahnya pencapaian SKPD terkait.

Selain memanggil SKPD, pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar masalah serupa tidak terulang kembali di tahun 2013. “Kita sudah siapkan langkah-langkah strategis pelaksanaan program. Hal ini untuk antisipasi agar masalah serupa tidak terulang lagi tahun ini,” ungkap Sekda, Kamis (17/1).

Dijelaskan, masih rendahnya pencapaian fisik dan keuangan SKPD lingkup Pemprov menjadi perhatian, karena itu di tahun 2013 yang ditetapkan sebagai tahun perwujudan program ini, gubernur meminta SKPD lebih progresif dalam bekerja.

Meski demikian, ungkapn-

ya, secara keseluruhan realisasi tahun 2012 termasuk progresif. Namun masih banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan dan jadi bahan evaluasi ke depan. “Karena itu perlu bagaimana menstrukturkan kembali tahapan pelaksanaan program, terutama fisik agar sesuai target maksimal,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, ada tiga langkah strategis yang disiapkan. Di antaranya mendorong persoalan administrasi kegiatan teknis harus rampung Januari. Begitu masuk Februari mulai pelelangan.

Pada bulan Mei dan Juni harus mulai mengarah pada pembangunan fisik, sehingga akhir tahun 2013 semua bisa

direalisasikan.

Terkait SKPD rendah realisasi, menurutnya tidak hanya dikarenakan satu aspek. Namun banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya, aspek kebijakan nasional dan belum menyambung dengan kabupaten/ kota. ”Hal ini yang harus disinergikan,” janjinya.

Menurutnya, di dalam

mengukur kinerja pemerintahan tidak bisa hanya dilihat satu parameter, namun banyak parameter yang mempengaruhi. Berdasarkan pantuan dan evaluasi Pemprov NTB melalui Biro Administrasi Pembangunan (AP), pencapaian fisik dan keuangan pada APBD 2012 per tanggal 31 Desember mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (2011).

Tahun 2012 realisasi fisik dan keuangan mencapai 93 persen lebih, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mencapai 94 persen. Dari ha-

Kita sudah siapkan langkah-langkah strategis pelaksanaan program. Hal ini untuk mengantisipasi agar masalah serupa tidak terulang lagi tahun ini,”

sil evaluasi itu juga terdapat tiga SKPD yang pencapaiannya rendah 77 sampai 85 persen. Di samping itu, lima proyek strategis provinsi yang tidak mencapai target. (her)

H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

EVAKUASI Tim SAR saat mengevakuasi mayat Abdul Fatah

Sekolah Siap Copot Atribut RSBI Mataram (Suara NTB) Sekolah setingkat SMP, SMA dan SMK di Kota Mataram, siap mencopot label Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang masih menempel di sekolah. Ini dilakukan seiring dengan imbauan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram agar segera mencopot segala jenis atribut berbau RSBI dan SBI. Pantauan Suara NTB, beberapa sekolah bekas RSBI dan SBI di Kota Mataram saat ini sebagian besar telah menghilangkan atribut RSBI seiring dengan keputusan MK tentang penghapusan label RSBI dan SBI belum lama ini. Meski tidak dipungkiri masih ada sekolah bekas RSBI dan SBI yang belum mencopot label RSBI dan SBI. Dihubungi Suara NTB Kamis (17/1), Kepala SMKN 3 Mataram Umar, S.Sos, menyebutkan pihaknya telah mulai menghapus label RSBI dan SBI sejak Juli 2012 lalu. Ini berkaitan dengan intruksi pemerintah pusat terkait dengan penetapan sejumlah 90 sekolah berbasis Indonesia Vocational Education Strength (Invest). Mulai dengan keputusan tersebut, sesungguhnya sekolah sudah tidak menggunakan label RSBI dan SBI pada kop surat milik sekolah.

“Atribut seperti itu (RSBI dan SBI) sesungguhnya dalam kop surat sudah berubah sejak Juli yang lalu. Jadi instruksi dari 90 SMK Invest bukan lagi SMK RSBI atau SBI tetapi kita sudah diinstruksikan untuk tidak menggunakan label SBI atau RSBI” ungkapnya.

Terkait perihal plang RSBI dan SBI yang masih menempel di bangunan sekolah, diakuinya masih menempel dan belum sempat dicopot atau ditutup hingga saat ini. “Yang jelas plangnya sudah mau saya tutup tetapi orang yang mau nutup masih ada urusan,” kilahnya.

Saat ini pihak SMKN 3 Mataram telah melakukan berbagai sosialisasi secara intens kepada guru, siswa dan orang tua siswa terkait pembatalan status RSBI dan SBI oleh MK. Segala sesuatu yang telah dilakukan sekolah dari awal, meski cukup berat tidak perlu dikhawatirkan. Karena yang terpenting dari itu semua adalah sekolah tetap mempertahankan kualitas mutu pendidikan. Itu merupakan harga mati yang ditetapkan oleh sekolah.

Sementara itu berbeda dengan SMKN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram yang juga bekas sekolah RSBI justru tidak pernah menonjolkan atau menempel atribut RSBI. Kepala SMAN 5 Mataram Drs. H. Muzzaki menjelaskan, SMAN 5 Mataram merupakan SMA RSBI, namun pihaknya tidak pernah menempel label status RSBI tersebut pada atribut sekolah. Karena menurutnya yang terpenting adalah tetap terjaminnya mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. (nia)

Tidak Lulus Verifikasi

KPU NTB akan Jadi Objek Gugatan Tiga Parpol Mataram (Suara NTB) KPU NTB diperkirakan akan menjadi objek gugatan tiga partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU RI dan batal jadi peserta Pemilu 2014. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (17/1). Ketiga parpol tersebut yaitu PKBIB, PDS, dan PDP. “Ini perkiraan kita yang akan menjadikan NTB sebagai objek gugatan. Untuk sementara dari informasi yang kita peroleh baru PKBIB yang mempermasalahkan (KPU) NTB,” ujarnya.

Di NTB, ungkapnya, banyak parpol yang tidak lolos verifikasi faktual. Namun dari pengamatan pihaknya di Bawaslu dan KPU RI, tiga parpol tersebut yang kemungkinan besar akan menjadikan KPU NTB sebagai objek gugatan. “Dan yang sudah pasti itu PKBIB dan kemarin sudah kita bawa ke KPU RI data-data lengkap dengan foto tim verifikator KPU kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk menghadapi gugatan dari parpol, seluruh Ketua KPU Provinsi se-Indonesia telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI. Rapat tersebut untuk persiapan konsolidasi data terkait dengan gugatan parpol yang tidak lulus verifikasi faktual dan tidak dibolehkan oleh KPU ikut Pemilu 2014.

Untuk itu, pihaknya telah mengumpulkan data-data dan kronologis verifikasi faktual terutama yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. “Termasuk mengidentifikasi alasan-alasan yang disampaikan dalam melakukan verifikasi.

Fauzan menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki data-data lengkap untuk menghadapi gugatan parpol penggugat. Pihaknya pun telah siap adu data dengan penggugat. “Sesuai pernyataan KPU RI kita siap untuk adu data dengan pihak penggugat. Termasuk KPU NTB,” Fauzan Khalid tegasnya. (yan) (Suara NTB/dok)

Imamurizal yang ditemukan mengapung di sekitar Pantai Pondok Perasi Ampenan, Kamis (17/1).

(Suara NTB/sir)

Mayat Terapung Gemparkan Warga Pesisir Mataram (Suara NTB) Penemuan sosok mayat oleh para nelayan, Kamis (17/1) kemarin membuat gempar warga di sepanjang Pantai Ampenan. Belakangan diketahui, mayat yang ditemukan tersebut adalah Abdul Fatah Imamurizal (17) yang masih duduk di kelas II MA NW Pancor Lombok Timur. Mayat tersebut ditemukan mengapung di tengah laut oleh para nelayan yang sedang menjaring ikan.

Rusman, salah seorang nelayan yang membantu mengevakuasi, mengatakan, mayat tersebut ditemukan salah seorang rekannya yang sedang memancing, sekitar pukul 11.00 WITA. Mereka sempat kaget melihat sosok mayat yang ditemukan dalam keadaan membengkak dan masih menggunakan baju warna putih. Melihat kondisi itu, ia kemudian

menghubungi tim SAR agar mengevakuasinya. Dua jam kemudian petugas baru merespons dan datang ke lokasi.

Mayat kemudian berhasil dievakuasi ke tepi menggunakan perahu nelayan ke kawasan Pantai Pondok Perasi. Warga yang penasaran berusaha mengenali sosok mayat malang itu. Setelah berhasil dievakuasi mayat kemudian di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Setelah diperiksa, akhirnya sosok mayat tersebut dipastikan merupakan Abdul Fatah Imamurizal (17), warga Dusun Terep, Desa Buk-buk, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Upaya otopsi tidak dilakukan, karena pihak keluarga menginginkan mayat segera dibawa pulang untuk dimakamkan.

Siswa yang biasa disapa Imam itu diketahui hilang sejak Minggu (13/1) lalu di kawasan Pantai Kerandangan saat sedang

berlibur bersama rombongan sekolahnya.

Ia dan rekan-rekannya nekat berenang, meski gelombang pasang sedang terjadi.

Beberapa saat kemudian ia terseret ombak hingga tidak bisa diselamatkan. Staf BPBD Lombok Barat, Tohri, dalam kesempatan itu memastikan ia adalah salah satu korban yang diketahui hilang saat sedang berlibur.

Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WITA saat sedang terjadi gelombang tinggi. “Korban ini, datang bersama teman-temannya di Kerandangan dalam rangka ziarah kubur ke makam Batu Layar,”katanya.

Mengetahui anaknya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, Hafizatul Husna sang ibu korban menangis. Ia mengaku tidak memiliki firasat apapun jika anaknya akan men-

inggal. Terakhir kali ia ketemu dua minggu sebelumnya. Imam diketahui sempat meminta izin untuk pergi ziarah melalui SMS kepada orang tuanya.

“Saya tidak ada perasaan apapun.

Waktu itu ia hanya izin lewat SMS katanya mau pergi ziarah. Dia tidak berangkat dari rumah, tetapi dari sekolahnya,” ujarnya sambil menyeka air matanya.

Sementara itu, Kabag Humas Polres Mataram, AKP.Arief Yuswanto membenarkan korban adalah Imam yang sebelumnya dikabarkan hilang di kawasan Kerandangan, saat datang bersama rekan-rekan sekolahnya. Ia diduga terseret ombak yang saat itu sedang tinggi dan cukup berbahaya. “Dugaan sementara ia memang terseret arus gelombang saat sedang mandi,”katanya. (sir)

Jumlah TPS Petani Desak Pemprov Ajukan Membengkak, Anggota ”Judicial Review” PP 109 Mataram (Suara NTB) Ratusan petani tembakau yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) NTB mendatangi kantor Gubernur NTB, Rabu (17/1). Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Pemprov NTB diminta menolak PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa bahaya produk tembakau bagi kesehatan. Bahkan mereka meminta Pemprov NTB menyuarakan untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap PP tentang tembakau tersebut.

“Pemda kita ingin melakukan penolakan dan judicial review terhadap PP tersebut, sebab akan berpengaruh terhadap petani dan besaran cukai yang didapat NTB 109 tahun 2012 ini. Jika ini berlaku maka akan berpengaruh terhadap petani dan cukai tembakau yang didapat NTB,” kata Ketua STN NTB, Ahmad Rifai dalam orasinya.

Ia menilai dengan adanya PP tentang tembakau tersebut, akan memicu impor yang lebih besar karena harganya yang lebih murah dari tembakau lokal.

Bahkan, katanya, jumlah tembakau impor yang masuk ke Indonesia hampir setengah dari jumlah produksi tembakau dalam negeri. “Produksi tembakau nasional mencapai 180 ribu ton, sedangkan impor mencapai 100 ribu ton per tahun.

Sehingga pantas petani akan dirugikan dan tidak akan tahan bersaing,” katanya.

Setelah lama berorasi, se-

banyak 10 orang perwakilan petani diterima Asisten II (Ekonomi dan Pembangunan) Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM. Ia mengatakan, dari hasil konsultasi dengan pusat terkait PP tentang pengendalian tembakau tersebut dinilai tidak akan memberatkan petani. Justru, katanya yang paling merasakan dampak dari adanya PP Nomor 109/2012 tersebut adalah industri rokok.

Sebab, dengan terbitnya aturan tersebut, industri rokok diwajibkan untuk memasang iklan akibat dari rokok tersebut sebanyak lima jenis pada setiap bungkusnya. Artinya, iklan/ peringatan pada bungkus rokok seperti merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin dibuat terpisah oleh perusahaan rokok.

“Itu tidak akan berpengaruh terhadap petani. Yang berdampak secara langsung nanti adalah industri rokok,” jelasnya.

Meskipun perusahaan rokok dibebankan seperti itu, kata Abdul Haris, perusahaan rokok tidak akan mungkin mengurangi produksinya. Karena, pendapatan terbesar kedua secara nasional berasal dari cukai rokok. “Sehingga tidak mungkin pabrik rokok akan tutup,” ucapnya.

Diakui, memang saat ini impor tembakau ke Indonesia masih cukup besar. Untuk itu, katanya, Pemprov NTB telah menyurati pemerintah pusat yakni Kementerian Perdagangan supaya kebijakan impor tembakau dikurangi. Sehingga diharapkan hasil produksi tembakau petani lokal dapat terserap oleh perusahaan tembakau yang ada. ”Supaya memberdayakan tembakau lokal, dari tren impor beberapa tahun terakhir nampaknya itu menurun, sehingga tembakau lokal akan laku.

Petani tidak perlu risau karena secara langsung tidak akan berdampak,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/nas)

AKSI - Massa STN saat aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/1). Mereka mendesak Pemprov NTB melakukan judicial review PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.

Linmas Disesuaikan

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada NTB, Lombok Timur dan Kota Bima 13 Mei mendatang, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) membengkak. Data yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB dari KPU NTB beberapa waktu lalu, jumlah TPS di 10 kabupaten/ kota sebanyak 9.322 TPS. Namun, dalam rapat koordinasi antara Satpol PP se-NTB beberapa kabupaten/kota di Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/ 1), seperti Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Bima terjadi peningkatan jumlah TPS dari belasan hingga puluhan TPS. “Terkait adanya perubahan (penambahan) itu maka akan kita sesuaikan (kebutuhan Linmas) karena ini terkait dengan penetapan kebutuhan perlengkapan Linmas yang sudah ada. Insya Allah itu masih bisa kita penuhi yang terpenting penyelenggaraan Pilkada ber-

jalan aman,” ujar Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi, kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB usai rapat koordinasi.

Adanya penambahan jumlah TPS sekitar 81 TPS tersebut, lanjutnya, jumlah Linmas juga akan bertambah sebanyak 162 orang.

Sehingga, total jumlah Linmas yang akan mengamankan persta demokrasi lima tahunan tersebut menjadi 180.644 orang. Di mana, setiap TPS dijaga dua petugas Linmas. “Terkait dengan ini kita akan koordinasikan dengan dengan KPU. Tetapi KPU sudah mengantisipasi jauh-jauh hari kenaikan itu sekitar 5 persen,” terangnya.

Diakuinya, dari hasil rapat koordinasi terungkap, Lombok Timur terjadi peningkatan jumlah TPS dari 2.344 TPS menjadi 2.351 TPS, KLU dari 431 TPS menjadi 436 TPS. Kemudian KSB dari 240 TPS meningkat menjadi 264 TPS dan Kota Bima dari 250 TPS bertambah menjadi 275 TPS. (nas)

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Cegah Penyalahgunaan Senpi, Ratusan Polisi Ikuti Psikotes

(Suara NTB/smd)

Giri Menang (Suara NTB) Sekitar 240 anggota Polres Lombok Barat (Lobar) dan Polres KLU Kamis (17/1) kemarin, mengikuti psikotes yang diselenggarakan Polda NTB. Digelarnya psikotes itu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api (senpi) yang mungkin saja bisa terjadi.

Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto mengatakan, psikotes yang dilaksanakan dengan meminjam tempat di gedung DPRD Lobar itu dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tes kejiwaan dan uji kompetensi. “Tes kejiwaan merupakan syarat anggota Polri untuk memegang senjata api dinas. Psikotes bagi anggota Polri ini merupakan

syarat utama dan sebetulnya memang sudah rutin dilaksanakan,” katanya.

Yulianus menegaskan, pihaknya tetap akan menindak dan tidak mengizinkan anggotanya yang tidak lolos dalam psikotes tersebut untuk membawa senjata. “Dari tes ini akan kita lihat, apakah memenuhi syarat atau tidak.

Kalau tidak, senjata api itu akan ditarik,” tegasnya.

Kapolres Lobar menyatakan, ujian tersebut dikhususkan pada jajaran perwira I Polri di Polres Lobar dan KLU. Menurutnya, dilaksanakannya uji kompetensi itu adalah untuk mencari pembanding dalam menentukan penempatan posisi jajaran pejabat itu nantinya.

TES - Ratusan anggota Polres Lobar dan KLU, Kamis (17/1) kemarin mengikuti tes kejiwaan sebagai syarat utama untuk memegang senjata api.

Pembebasan Sisa Lahan ’’By Pass’’

Enam Warga Masih Bertahan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terus melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan yang masih belum selesai dibebaskan di jalur by pass Desa Labulia Jonggat. Dari 17 warga yang sebelumnya menolak, kini tersisa enam orang warga yang masih bertahan. Dan, tetap meminta pembayaran atas seluruh rumahnya yang terkena pembangunan jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL).

“Negosiasi masih tetap jalan dan pemerintah daerah terus berupaya bagaimana persoalan ini bisa dituntaskan sesegera mungkin,” ungkap Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi penyelesaian pembebasan lahan by pass BIL di Desa Labulia. Katanya, upaya pendekatan secara kekeluarga terus dilakukan. Bagaimana pun juga, persoalan pembebasan sisa lahan dan rumah di by pass BIL ini harus selesai. “Anggarannya sudah ada dan tinggal diambil saja oleh pemilik lahan,” tegasnya.

Hanya saja, pemilik lahan masih tetap ngotot. Supaya seluruh rumah dan lahan baik yang terkena pembangunan jalan atau yang tidak, tetap dibayar. Padahal aturan dipemerintah tidak bisa demikian. “Kalau pemerintah berapa luas lahan atau rumah yang terkena pembangunan itulah yang dibayar. Sedangkan yang tidak kena pembangunan tidak bisa dibayar,” tegas Amin.

Disinilah letak persoalannya. Disatu sisi warga minta dibayar keseluruhan. Disisi lain, aturan mengatakan, mana yang terkena pembebasan itulah yang dibayar. Sehingga pemerintah tetap berpegangan pada aturan yang ada. Karena kalau menyimpang dari aturan itu, sama saja pemerintah daerah sudah melanggar aturan.

Sehingga pihaknya sangat berharap masyarakat bisa mengerti kondisi pemerintah daerah. Kalau memang aturan memperolehkan harus dibayar seluruhnya, pasti pemerintah daerah akan membayar semuanya. Tapi ini aturan mengatakan, bahwa yang dibayar adalah yang terkena pembebasan.

“Jadi pengertian dari masyarakat, terutama pemilik rumah yang masih bertahap sangat kita harapkan. Supaya persoalan ini bisa segera tuntas,” tegas manta Kepala BPMD Loteng ini.

Kalau masyarakat tetap bertahan, maka persoalan ini tidak akan bisa selesai. Karena dalam bekerja, pemerintah daerah diikat oleh aturan yang ada. Dan, tidak mungkin menyimpang dari aturan tersebut. (kir)

Tak hanya itu, dari hasil uji kompetensi ini, lanjut Yulianus, akan bisa dilihat gaya kepemimpinannya seperti apa. “Dari hasil uji kompetensi yang kita lakukan ini, ada kemungkinan akan berujung pada pergeseran posisi di jajaran Polres Lobar,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Kapolres Lobar itu, dengan pelaksanaan psikotes dan uji kompetensi ini, dia berharap agar seluruh jajaran di Polres Lobar bisa menjadi panutan di kalangan masyarakat. Untuk itu, kesiapan dalam menjalankan tugas dan pelayanan yang baik tentu berawal dari diri sendiri. “Kegiatan ini penting, dan ini akan rutin dilaksanakan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa dilaksanakannya kegiatan ini bekerjasama dengan Bagian Psikologis Biro ESDM Polda NTB. (smd)

Pemda KLU ’’Blacklist’’ Lima Kontraktor Bermasalah Tanjung (Suara NTB) Sebanyak lima kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek jalan dan pengairan tahun 2011 di Lombok Utara diblacklist (masuk daftar hitam) Pemda Lombok Utara. Tak disebutkan nama-nama bendera kontraktor tersebut, namun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kelima kontraktor itu dinyatakan bermasalah.

Kepada Suara NTB Kamis (17/1), Kepala Kantor Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., menyatakan berdasarkan temuan BPK, Pemda KLU telah memanggil kelima kontraktor tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban kontraktor atas denda keterlambatan penyelesaian proyek, proyek berkualitas buruk yang notabene dikerjakan dari anggaran tahun 2011 lalu.

“Nama-nama kontraktornya tidak elok kalau kita sebutkan di Koran. Tetapi dari hasil pemeriksaan BPK, maka secara otomatis mereka diblacklist,” kata Zaenal.

Diutarakan Inspektur, ratarata ditemukan kelebihan pembayaran atas proyek tersebut. kisaran kelebihan bervariasi dari nominal puluhan juta ru-

piah hingga ratusan juta rupiah. Kontraktor yang menerima nominal pembayaran tersebut – khususnya yang ada di kisaran ratusan juta rupiah, Pemda KLU menuntut pengembalian melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan koridor yang berlaku. Dalam hal ini, Zaenal menegaskan, kelebihan pembayaran itu harus segera dikembalikan ke negara/ke kas daerah sesuai dengan jangka waktu yang diatur.

Ia menyebutkan, kelima kontraktor bersangkutan telah mengakui adanya kelebihan pembayaran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pernyataan yang dibubuhkan dalam SKTJM sekaligus mencantumkan kesanggupan kontraktor untuk mengganti kelebi-

han uang negara dalam kurun waktu yang ditentukan, dalam hitungan bulan atau tahun sesuai kesanggupan kontraktor.

Dalam penyelesaian kewajibannya, kontraktor akan berurusan dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR) Kabupaten Lombok Utara, yang mana diketuai oleh Sekda KLU, H. Suardi, SH. MH. Majelis TP TGR selanjutnya akan mengawal pembayaran ganti rugi kontraktor yang disertai dengan penyerahan jaminan ke Pemda melalui Notaris. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada kontraktor apabila kewajibannya telah diselesaikan. Namun sebaliknya, jaminan tersebut dapat dijual/lelang oleh Pemda KLU apabila ternyata kontraktor tidak

mampu mengganti kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kualitas proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, dengan kontrak. SKPD mana yang punya pekerjaan itu akan bertanggung jawab atas pengawasan proyek terse-

Nama-nama kontraktornya tidak elok kalau kita sebutkan di Koran.

Tetapi dari hasil pemeriksaan BPK, maka secara otomatis mereka diblacklist

but,” tandasnya.

Ditanya kemungkinan adanya “main mata” antara Kontraktor dengan SKPD pemilik proyek, Zaenal mengelak menjawab. Secara diplomatis, Zaenal menyebutkan jika pemeriksaan terhadap proyek kelima kontraktor ini dilakukan oleh B P K . (ari)

Zaenal Idrus

(Suara NTB/ari)

Tingkatkan Pelayanan Publik

Bencana Angin Puting Beliung

Idealnya PNS Tinggal di KLU Pengungsi Kembali ke Rumah

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga dan BPD Desa Langko Janapria, mengelar hearing meminta Pemkab Loteng menonaktifkan Kades Langko, lantaran diduga melakukan banyak penyimpangan di ruang rapat utama Bupati Loteng, Kamis (17/1) kemarin.

Diduga Gelapkan Raskin

Warga Tuntut Kades Langko Dicopot Praya (Suara NTB) Sejumlah perwakilan warga bersama anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Langko Janapria Lombok Tengah (Loteng), Kamis (17/1) kemarin, mengelar hearing dengan pemerintah daerah setempat. Guna menyampaikan tuntutan sekaligus desakan supaya Kepala Desa Langko, dicopot dari jabatannya. Terkait dugaan penggelapan jatah beras miskin (raskin) selama dua tahun terakhir yakni tahun 2011 dan 2012.

Ketua BPD Langko, H. Aminulah, pada pertemuan yang digelar di ruang rapat utama Bupati Loteng di hadapan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin dan beberapa pejabat yang hadir, mengungkapkan, pihaknya mendesak pemerintah daerah menonaktifkan Kades Langko, lantaran telah melakukan berbagai pelanggaran.

Selain dugaan penggelapan jatah raskin selama dua tahun berturut-turut, Kades Langka juga disinyalir melakukan berbagai pungutan liar (pungli) selama menjabat. Diantaranya pengurusan hibah tanah, surat warisan sampai pembuatan pengantar surat nikah. Yang semua dilakukan, untuk kepentingan pribadi.

Ia menjelaskn khusus untuk raskin, pada tahun 2011 lalu setiap kali penyaluran per bulannya, Kades selalu meminta jatah rata-rata 44 karung. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2012 lalu, dengan rata-rata jatah yang diambil mencapai 34 karung setiap penyaluran. Alasanya, akan dijual untuk membantu pembangunan kantor desa.

Atas desakan tersebut, Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, menegaskan pemerintah daerah sudah menerjukan tim khusus dari Inspektorat untuk melakukan penyelidikan, sejak tanggal 2 Januari 2013 lalu. Namun sejauh ini hasilnya belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses pembahasan.

Terkait desakan menonaktifkan Kades Langko, Pemkab Loteng masih melakukan pengkajian. Baik dari aspek hukum dan sisi kebutuhan. “Kalau memang dari aspek hukum dan kebutuhan serta kepentingan pelayanan harus dilakukan penonaktifkan, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya,” tegasnya.

Namun itu tergantung hasil kajian dari tim yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban di desa. Karena pemerintah daerah saat ini masih bekerja. Dan, paling lambat akhirnya Januari nanti sudah ada kejelaskan. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., memandang kualitas layanan publik masih menjadi persoalan serius di KLU. Hal ini tak lepas dari relevansi disiplin PNS, di mana setengah dari 2.700 jumlah pegawai KLU masih tinggal di Mataram dan Lombok Barat.

“Sebagian PNS KLU masih tinggal di Mataram. Saat ini kita punya 2.700 orang pegawai, bertambah 200 dari 2.500 orang yang kita bawa dari Lombok Barat. Kita ingin tertibkan pegawai agak sulit,” kata Djohan, Kamis (17/1).

Anomali tempat tinggal pegawai dengan lokasi perkantoran tempatnya bekerja dinilai Djohan, asimetris terhadap displin pegawai dan kualitas layanan publik di Lombok Utara. Idealnya kata dia, seluruh PNS KLU berdiam di Lombok Utara.

“Tetapi sangat berbeda dengan yang terjadi di Jakarta. Pegawai di Jakarta banyak yang datang dari Bogor, tetapi pada jam kerja sudah ada di tempat, nah kita, tidak.

Bagaimana disiplin PNS, ini

yang masih bermasalah,” tandas Bupati.

Menyikapi minimnya rumah tinggal pegawai, Djohan Sjamsu pun mengajak kalangan investor perumahan/real estate untuk lebih banyak membangun fasilitas perumahan di KLU. Meski beberapa diantaranya ia klaim sudah masuk, namun ia mengisyaratkan jumlah minimal yang disediakan adalah untuk kalangan PNS, sehingga dari mereka tidak ada yang datang terlambat. “Kalau Pimpinan Dinas saja datang jam 9, sampai jam berapa kerjanya,” cetus Djohan.

Sorotan serupa juga datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, H. Suardi, SH. Menurutnya persoalan domisili PNS harus disikapi secara serius karena mempengaruhi kinerja Pemda secara keseluruhan. “Memang, idealnya para PNS yang rumahnya masih menyebar di daerah lain harus mau tinggal di KLU sebagai daerah tempatnya bekerja. Dan itu sesuai dengan amanat yang ditetapkan Undang-undang yang mengata-

kan bahwa setiap PNS siap di tempatkan di mana saja,” tegas Suardi.

Dijelaskan Sekda, jarak tempuh dari lokasi tinggal ke tempat kerja cukup membebani anggaran pengeluaran Pemda KLU. Lebih dari itu, keberadaan PNS selain meningkatkan kualitas kerja juga berdampak terhadap mobilitas ekonomi, perputaran uang yang timbul dari pengeluaran para PNS setiap harinya.

“Kalau sekarang kan banyak yang dipikirkan pemerintah jika sebagian besar pegawainya berada di luar KLU. Contohnya, pengaruh cuaca, keselamatan di perjalanan juga termasuk kesehatannya.

Itu semua, menurut Suardi, sangat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat di KLU ini.”

Perubahan hari kerja dari 6 hari ke 5 hari kerja, diisyaratkannya sebagai satu langkah awal untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, konsep ini pun memerlukan perencanaan yang matang. (ari)

Pilkada Lotim

PBR Bingung Tentukan Pilihan Jakarta (Suara NTB) Menjelang hari terakhir pendaftaran, Partai Bintang Reformasi (PBR) masih dilema dalam menetapkan keputusan arah dukungan bakal calon yang akan diperjuangkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian Pengakuan Wakil Ketua DPC PBR sekaligus Ketua Tim Verifikasi Pencalonan PBR Lotim, H. Burhanuddin. Menjawab Suara NTB di Jakarta, Kamis (17/1) kemarin, ia menyampaikan dilema yang melanda PBR karena ada kebingungan memilih antara dua pasangan calon.

Disebut, dua paket pasangan balon adalah H. Abdul Wahab dan Lale Yaqutunnafis (WALI) dan Usman Fauzi dengan Ichwan Sutrisno (MAPAN).

Diantara dua pilihan itu, diakui ada kecenderungan memilih WALI. Namun hingga men-

jelang detik terakhir ini diakuinya pihak PBT belum ada komunikasi intensif menetapkan keputusan.

“Kita lebih kencang ke WALI. Pertimbangannya dari banyak faktor,” ucapnya. Dilihat dari mekanisme penetapan, PBR terbilang lebih gampang dalam menetapkan keputusan. Pasalnya, keputusan final arah dukungan cukup dengan bubuhan tandatangan DPW. Pimpinan Partai yang memiliki enam kursi di Parlemen dan sebenarnya tinggal mencari dua suara lagi ini mengaku sudah mencoba membangun komunikasi dengan PBB. Ada sinyal katanya, dua partai yang pada Pilkada periode sebelumnya ini berlawanan pada Pilkada 2013 ini akan membangun koalisi.

Dihubungi terpisah, Ketua DPC PBB, H.L. Sahabudin

mengatakan komunikasi secara intensif dengan PBR belum dilakukan. Pihaknya saat ini fokus untuk memutuskan arah dukungan antara WALI dengan ANNUR (Sahabuddin dan Nurlaela). “Hari ini kita akan putuskan di DPW yang selanjutnya akan berlanjut rekomendasi di DPP,” ucapnya.

PBB pun terbilang masih bingung mengambil keputusan diantara dua paket balon tersebut. “Dua-duanya adalah Kader PBB,” ucapnya.

Sementara itu, perkembangan pendaftaran dari sejumlah balon yang muncul terbilang hanya paket perorangan AlKhaer (Ali BD-Khaerul Warisin) yang mendaftar di KPU. Paket Petahana SUFI (Sukiman Azmy-Syamsul Luthfi) menurut informasi, rencana mendaftar di KPUD Lotim pada hari terakhir. (rus)

Selong (Suara NTB) Ratusan pengungsi korban terjangan angin puting beliung di Loang Tuna, Desa Banjar Sari dan desa Kembang Kuning, kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim), sejak Kamis (17/ 1) sore berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu (16/1) sore tersebut telah membuat para korban mengungsi ke rumah tetangga serta kerabat dekatnya hanya beberapa saat setelah bencana tersebut terjadi.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB di tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, tim lengkap penanggulangan bencana yang terdiri atas Basarnas, Tagana, Tim Medis, Kodim dan Polres serta Pol PP telah turun sejak Rabu sore lalu untuk menanggulangi akibat bencana. ‘’Sampai saat ini para pengungsi sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing,’’ kata Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Drs. H. Sirman.

Tim medis yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan , H. Soeroto, M.Kes menambahkan, pihaknya menurunkan beragam obat serta tim medis untuk berjaga-jaga atas kemungkinan korban puting beliung. ‘’Tidak ada korban jiwa. Hanya ada satu balita yang kelihatannya stres, tetapi

setelah diberikan minum susu dan makan biskuit, dia langsung ceria,’’ katanya.

Berbagai institusi, termasuk BRI cabang Selong juga turun ke lapangan untuk memberikan bantuan dengan cara masing-masing. ‘’Tidak ada dapur umum. Tetapi semua kelengkapan makan dan minum, berikut selimut, kasur dan bantal serta perlengkapan dapur seperti kompor dan wajan juga didistribusikan langsung ke rumah masing-masing korban,’’ kata Camat Labuhan Haji, Lalu Moh. Zulkarnain yang menerima bantuan dari BPBD dan aneka institusi tersebut.

Pemantauan Suara NTB di TKP menunjukkan, dari data sementara kerusakan rumah yang 123 KK dengan 479 jiwa itu, tercatat sekitar 44 rumah dinyatakan rusak berat. Selebihnya rusak ringan. Korban di TKP pada pagi dan siang hari dibantu tim penanggulangan bencana memasang kembali atap rumah yang diterbangkan angin, berikut memotong pohon di halaman rumah yang tumbang dan tercerabut dari akarnya. ‘’Malam hari kami tidak bisa tidur. Angin yang bertiup atau hujan yang gerimis sekalipun membuat kami was-was,’’ kata Inaq Sadri, seorang korban.

Sampai tadi malam, tim penanggulangan masih melakukan berbagai upaya rekonstruksi pemukiman penduduk pascaterjangan angin puting beliung itu. (038)

(Suara NTB/zul)

PUTING BELIUNG - Amaq Rohmi, seorang korban bencana angin puting beliung sedang berusaha menegakkan kembali antena parabola miliknya yang roboh akibat diterjang puting beliung, sementara di belakangnya sebuah bangunan milik tetangganya roboh, menunggu bantuan untuk penanggulangannya, Kamis (17/1).

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kasat Narkoba Polres Dompu Bantah Kawal Miras Dompu (Suara NTB) Kasat Narkoba Polres Dompu, AKP INPK diduga melakukan pengawalan terhadap truk yang mengangkut minuman beralkohol tujuan Lakey, Dompu. Ketika dihentikan paksa oleh anggota Sat Pol PP bersama warga di Rasa Nae Woja, INPK yang mengikut dari belakang truk langsung menghalau Pol PP dan mengaku miras tersebut sudah diperiksa pihaknya. Namun minuman beralkohol tersebut justru tidak dibawa ke Mapolres, tapi diikuti INPK dengan mobil pribadinya hingga Kareke Dompu.

Kasat Pol PP Dompu, Ismail, S.Sos bersama anak buahnya kepada wartawan, Kamis (17/1), mengaku cukup prihatin dengan komunikasi antara sesama aparat keamanan di lapangan soal penegakan Perda khususnya larangan peredaran minuman beralkohol di Dompu. Ketika ditangani pihaknya justru diambil alih kepolisian. “Tadi anak buah tangkap truk yang mengangkut miras, ketika diperiksa dokumennya langsung dicegat Kasat Narkoba,” kata Ismail.

Truk dengan nopol EA 8557 MZ yang bertuliskan Kurnia milik Ferdian, suaminya Mama Mira, lingkungan Mantro, kelurahan Bada ini sempat dihentikan oleh anggota Sat Pol PP di palang Banggo, Kecamatan Manggelewa. Namun truk tersebut tetap melajukan kendaraannya. Truk tersebut akhirnya dihentikan oleh anggota Sat Pol PP bersama warga di Rasa Nae Kecamatan Woja, Rabu (16/1) sore. “Saat kita periksa surat izinnya, Kita hanya ditunjukan izin atas nama Dadang Budiman. Sementara izin angkutnya tidak ada,” tambah anggota Pol PP bersama Ismail.

Namun kasat Narkoba yang mengikuti truk dari belakang menggunakan mobil merek xenia nopol L 1630 GC, langsung menemui anggota Pol PP dan mengambil surat izin dari tangan anggota Pol PP. “Ini sudah menjadi pemeriksaan saya. Ndak perlu (izin angkut), karena ini akan dibawa ke Lakey (daerah wisata),” kata anggota Pol PP menirukan ucapan Kasat Narkoba.

Karena sudah ditangani Sat Narkoba, anggota Pol PP bersama warga pun melepas truk yang mengangkut miras. Namun miras tersebut tidak dibawa ke Polres Dompu, tapi justru ke Lakey yang diikuti oleh mobil xenia L 1630 GC yang dikendarai Kasat Narkoba.

“Karena ada kasat Narkoba, kitatidak memproses mirasnya. Tapi ada anggota kita yang membuntuti truknya dan mobil xenia putar balik di Kareke. Mungkin menganggap truk yang mengangkut mirasnya sudah aman,” jelas anggota Sat Pol PP yang didampingi Kasat Pol PP Dompu tersebut.

Kasat Narkoba Dompu, AKP INPK yang dihubungi di ruang kerjanya, Kamis (17/1), membantah telah mengawal truk yang mengangkut miras. Pihaknya baru dikatakan mengawal apabila berada di atas truk dan truk tersebut mengangkut barang ilegal. “Kalau kita di atas truk dan itu barangnya illegal, baru disebut ngawal. Ini barangnya jelas (ada izinnya),” kata INPK yang mengaku bersama anggota saat mencegat Pol PP proses miras tersebut.

INPK mengaku, pihaknya yang lebih awal memeriksa kelengkapan dokumen dan izin miras milik Dadang. Pemeriksaan dilakukan di Nangatumpu Manggelewa. “Saat itu ada dua target kita. Yang satu lolos, bahkan kejar-kejaran sampai palang oleh anggota,” katanya.

Terhadap truk yang mengangkut miras, INPK mengaku, mereka memiliki izin menjual miras di kawasan wisata Lakey. Dengan izin itu, pihaknya tidak bisa memprosesnya, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan izin angkut bagi pengedar di kawasan wisata Lakey. “Izin angkut dimana? Apa di Pol PP, Polisi, Dishub? Itu tidak ada (ketentuan),” tanyanya. “Kita tidak mau mencari-cari (kesalahan), karena kita memang mengedepankan Kamtibmas dalam bertugas,” tambahnya. (ula)

51 Warga Miskin di KSB Tak Terima Dana Bedah Rumah Taliwang (Suara NTB) Meski saat ini proses pencairan dana tahap dua program bedah rumah tengah berlangsung, namun sebanyak 51 KK warga miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (penerima program bedah rumah, red) yang namanya hilang dari database rekening bank, hingga kini belum juga menerima sepeser pun haknya atas program tersebut.

Pihak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) terkait kondisi tersebut, mengaku telah melakukan berbagai upaya. Bahkan sejak diketahui terdapat MBR yang tidak dapat mencairkan dana program bedah rumah itu, setidaknya BPMPD telah melayangkan surat sebanyak dua kali. Dan tidak hanya itu, melalui bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM, persoalan tersebut juga disampaikan langsung ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Namun sayangnya hingga kini ke-51 MBR laporan tersebut belum juga direalisasikan.

“Belum ada juga realisasinya yang 51 orang itu. Padahal Pak Bupati sudah ketemu Menpera dan menyampaikan persoalan masih adanya warga yang belum bisa menerima dana bedah rumahnya karena namanya tidak ada dalam database rekening di pihak bank,” jelas kepala BPMPD KSB Drs. Syamsul Kamil.

Ia memaparkan, persoalan hilangnya beberapa MBR dari database rekening di pihak bank itu sepenuhnya kesalahan di tingkat pusat. Pasalnya seluruh data penerima hanya diserahkan oleh daerah ke pusat, dan pusatlah yang kemudian mendistribusikan pendanaan masingmasing penerima. “Saya tidak tahu pasti kesalahannya di mana, apa di Kemenpera yang salah data atau bank BRI pusat yang salah meng-entri nama ke database rekening penerima,” bebernya.

Syamsul mengungkapkan, kondisi yang dialami program bedah rumah di KSB terjadi hampir di seluruh daerah yang mendapat program tersebut. Bahkan ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat kabupaten yang semua MBR-nya tidak masuk dalam database rekening penerima di pihak bank. “Kita masih mending hanya 51 MBR. Di salah satu daerah, itu satu kabupaten, nama penerimanya tidak ada rekeningnya,” urainya.

Meski mengklaim kondisi tersebut terjadi karena sepenuhnya kesalahan di pusat, mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) KSB ini berjanji akan tetap mencari solusi agar setiap MBR yang telah ditetapkan akan menerima haknya. Bahkan alternatif pendanaan untuk mengatasi persoalan itu telah disiapkan oleh BPMPD, yakni dengan memanfaatkan anggaran daerah (APBD, red) jika benar dana dari pusat bagi ke 51 MBR itu tidak dapat direalisasikan.

“Alternatif paling terakhir ini, mereka kita akan dibiayai melalui APBD. Dan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, mengingat kita punya kewajiban untuk penuntasan 0 (nol) rumah tidak layak huni di KSB pada tahun 2013 ini,” imbuh Syamsul. (bug)

TOLAK NEWMONT Salah satu spanduk Lingkar Hijau di samping tenda penginapan mereka di depan kantor PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Cabang Sumbawa yang berisikan penolakan terhadap tambang PT NNT di Dodo Rinti. Aksi ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian, Kamis (17/1).

(Suara NTB/arn)

Dana Diserahkan Dua Tahap

Panwaslu Kota Bima Ancam Boikot Pilkada Kota Bima (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima mengancam akan memboikot pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Walikota dan wakil Walikota Bima.

Pasalnya, hingga kini Panwaslu belum menerima sepeserpun anggaran, padahal aktivitas kegiatan Panwaslu sudah mulai berjalan. Terlebih, berdasarkan informasi yang baru diterima, dana operasional Panwaslu dari APBD Kota Bima tahun 2013 sebesar Rp 800 juta akan diserahkan dalam dua tahap.

Ancaman boikot ini disampaikan Ketua Panwaslu Kota Bima, Drs Arif Sukirman, SH MH saat ditemui di Kantor Panwaslu, Kamis (17/1). Dikatakan Arif, hingga kini pihaknya belum menerima dana untuk kegiatan Panwas. Selama ini untuk biaya kegiatan dilakukan dengan cara berhutang. Termasuk untuk sewa gedung, bahkan untuk dana pelantikan yang rencananya akan digelar Jumat hari ini.

Terkait hal ini pihaknya merasa tersakiti atas kebijakan Pemkot Bima. Memang sejak awal, katanya, berkaitan masalah Pengawasan pemilu, Panwaslu selalu mendapat jawaban yang tak enak dari Pemerintah. Pemerintah, katanya, seharusnya memfasilitasi pelaksanaan Pilkada, bukan malah menghambat seperti ini. “Secara tegas saya katakan, kami ter-

sakiti atas kebijakan Pemkot Bima,” ujarnya.

Terlebih, berdasarkan informasi terakhir yang didapat, dana Panwaslu akan diserahkan dalam dua tahap. Pihaknya keberatan atas rencana tersebut. Oleh karenanya, saat penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman, red) nanti dirinya akan menolak menandatangani dan mengancam tak akan mengawasi jalannya Pemilukada Kota Bima. Pemkot dipersilakan untuk membentuk lembaga pengawas lokal sendiri.

Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut dia meminta agar Pemkot tidak keliru dalam mengambil kebijakan. Tanpa Panwaslu, Pemilukada di Kota Bima akan gagal. “Kami ingatkan jangan sampai sok dalam mengambil kebijakan, jangan mengintimidasi kami. Kami bukan

pengemis,” ujar Arif yang juga didampingi Koordinator Bidang Pengawasan, Ir Khairudin M. Ali, MAP dan Sekretaris Dra Asmah.

Dampak belum cairnya anggaran ini, lanjutnya, sangat dirasakan oleh Panwaslu yakni terhambatnya tugas-tugas pengawasan. Padahal, rangkaian kegiatan pemilu sudah berjalan. Salah satunya verifikasi faktual bakal calon (balon) perseorangan atau independen.

Selama ini, katanya, dia dan anggota Panwaslu sering diundang untuk rapat koordinasi (rakor) ke Mataram. Untuk rakor ini juga terhambat, pasalnya untuk biaya rakor ini dia dan anggota harus mengeluarkan anggaran sendiri.

Koordinator Bidang Pengawasan, Khairudin M. Ali, M.AP juga menambahkan, memang dana Panwaslu tertuang dalam APBD 2013 dan ada mekanis-

Terkait Pengadaan Senpi

(Suara NTB/use)

BOIKOT - Ketua Panwaslu Kota Bima Drs Arif Sukirman SH MM (kiri, red) didampingi Sekretaris Panwas Drs Asmah dan Koordinator Bidang Pengawasan Ir Khairudin M Ali M.AP, saat memberikan keterangan pers tentang ancaman lembaganya memboikot pilkada, Kamis (17/1). me yang harus dilewati, Namun untuk mengantisipasi terlambatnya pencairan dana, seharusnya Pemkot menyiapkan anggaran di APBD perubahan tahun 2012. “Ini sudah diingatkan oleh KPU pada bulan Desember lalu,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan masalah fasilitas yang didapat Panwaslu. Salah satunya mobil

operasional yang diberikan Pemkot. Sepintas mobil yang diberikan terlihat bagus dari luar, namun sebenarnya tak layak digunakan. Masalah teknis kendaraan ini, sering membahayakan saat digunakan. “Pas saya gunakan, tidak mau nanjak dan hampir jatuh ke jurang, Padahal saya sudah gunakan gigi satu. Hal yang sama juga dialami ketua,” ujarnya. (use)

Diduga Sedang Linting Ganja

Kasat Pol PP Dompu Diperiksa Kejaksaan Seorang Pelajar Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) Kepala Sat Pol PP Dompu, Ismail, S.Sos akhirnya diperiksa jaksa terkait pengadaan pistol di Sat Pol PP Dompu tahun 2010 lalu. Pemanggilan Ismail dilakukan untuk menelusuri keberadaan pistol yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya. Karena Ismail baru menjabat Kasat Pol PP, sehingga dijawab sesuai yang diketahuinya.

Kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (17/1), Ismail mengatakan, dia dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait pengadaan pistol di Sat Pol PP Dompu tahun 2005 lalu. Ia pun menjelaskan sepengetahuan dia berdasarkan dokumen yang ada di Pol PP. “Pemeriksaan tadi mulai jam 09.00 Wita

sampai jam 11.00 Wita. Karena memang saya tidak tahu soal pengadaan pistol itu. Jadi, saya jawab apa yang saya ketahui saja,” jawabnya.

Dikatakan Ismail, pengadaan pistol oleh PT Budiman Maju Megah dengan nilai kontrak sebesar Rp 45 juta tersebut ditandatangani oleh Eti Roheti selaku Direktur Marketing saat pemeriksaan barang dan diketahui oleh wakil Bupati Dompu, H. Syaifurrahman Salman, SE. “Dalam berita acara pemeriksaan barang hanya disebutkan 1 pucuk senjata. Tapi hasil LHP Bawasda (sekarang Inspektorat), senjata peluru karet Vegerni K5174 Kal 9 mm,” kata Ismail.

Namun Ismail mengaku, dokumen yang dimiliki pihaknya tidak disita kejaksaan se-

bagai barang bukti. Karena dokumen yang sama juga sudah dimiliki pihak kejaksaan. “Saran saya, kalau mau mendapatkan data yang lebih lengkap soal keuangan, bisa dimintai keteran pihak Dinas PPKAD. Karena saat pengadaan senjata, saya masih bertugas sebagai eselon IV di Bakesbang Poldagri,” ungkapnya.

Humas Kejaksaan Negeri Dompu, M. Junaidin HS, SH yang dihubungi terpisah mengatakan, pemanggilan Kepala Sat Pol PP Dompu dalam rangka pengambilan keterangan untuk menelusuri keberadaan senjata yang diadakan di Pol PP Dompu tahun 2005 lalu. “Pemanggilan ini sebagai langkah penelusuran keberadaan senjata yang diadakan tahun 2005 oleh Pol PP,” kata Junaidin. (ula)

Nelayan Sumbawa Kerjasama dengan Perusahaan Besar Penampungan Ikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Para nelayan di Sumbawa kini tak perlu lagi khawatir soal pemasaran. Melalui Kelompok Usaha Bersama Nelayan yang difasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) telah membangun kerjasama dengan perusahaan besar dari Jakarta yang bergerak di bidang penampungan ikan. Sambil menunggu beroperasinya investor besar lainnya, Bali Seafood Internasional, Mei mendatang yang bakal membangun pabrik di Teluk Santong.

Kepala Dislutkan Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (17/1) mengemukakan, era industrialisasi perikanan yang mulai digalakkan pada 2012 lalu akan fokus direalisasikan pada 2013 ini. Didukung dengan pemberian bantuan sejumlah kapal dengan tonase cukup besar kepada kelompok nelayan pada 2012 untuk pengembangan perikanan tangkap. Yakni, dukungan lima bantuan kapal dari pemerintah pusat, dua unit kapal bantuan provinsi dan tiga unit ka-

pal dari APBD Kabupaten.

Dengan keberadaan kapal tersebut, tengah dicoba membangun Kelautan dan Perikanan yang lebih luas. Bahkan lima kapal dari pusat didorong hingga 14 mil dari lepas pantai. Namun, tentunya, kelompok nelayan tersebut masih trerkendala modal usaha. Hingga dibangunlah kerjasama kemitraan dengan salah satu perusahaan besar dari Jakarta untuk penampungan ikan yang difasilitasi Dislutkan Provinsi. Perusahaan ini sebelumnya telah bermitra dengan Lombok Tengah dan KSB. “Salah satu kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal dari kita, sudah menandatangani MoU pada hari Nusantara Desember lalu di Pelabuhan Awang, Loteng, dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” terang H. Junaidi, seraya berharap empat kelompok lainnya yang mendapatkan bantuan kapal pusat juga melakukan hal yang sama.

Bahkan perusahaan terkait berjanji dalam waktu dekat akan ke Sumbawa. Untuk bertemu dengan semua kelompok usaha nelayan yang mendapatkan ban-

tuan kapal. Tak hanya pemasaran, kelompok ini nantinya juga dibantu dari segi operasional alat penangkapan. Sambil menunggu kerjasama yang lebih besar dengan Bali Seafood Internasional (BSI) yang bakal memusatkan kegiatannya di Teluk Santong kecamatan Pelampang. “Perusahaan juga punya andil untuk membantu nelayan agar saling menguntungkan,” katanya.

Sementara BSI rencananya mulai beroperasi pada Mei mendatang. Namun dari sekarang mereka sudah melakukan pengkajian dan penyiapan sarana dan prasarana.

Termasuk membangun pabrik di Teluk Santong. Sambil pihaknya menyiapkan penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Mengingat selama ini posisi tawar nelayan sangat lemah dalam pemasaran. Itulah pentingnya kemitraan agar nantinya pula produski nelayan bisa berkelanjutan. Terlebih penting lagi, nelayan tidak lagi menggunakan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan. Sebab bisa merusak lingkungan dan mencemari laut. (arn)

Kota Bima (Suara NTB) Peredaran ganja di wilayah hukum Polres Bima Kota makin mengkhawatirkan. Satu per satu kasus ganja terus diungkap. Terakhir, aparat Polsek Lambu menangkap dan mengamankan seorang pelajar dan petani di kecamatan Lambu yang diduga tengah menggelar pesta ganja. Tragisnya, keduanya menggelar pesta di salah satu ruang SMA Negeri setempat.

Dua pelaku ini masing-masing MY (17) pelajar dan seorang petani berinisial P (21) asal Desa Lanta Kecamatan Lambu. Saat itu, masyarakat sekitar curiga melihat gerak-gerikkeduanya.Masyarakat yang peduli atas keamanan lingkungan ini lantas melapor ke aparat Polsek setempat.

Berdasarkan laporan ini, aparat setempat lantas melakukan penggerebekan dan menangkap kedua pelaku Rabu sore. Saat itu kedua orang ini diduga tengah melinting ganja dan hendak menghisap. “Tapi tidak jadi karena keburu ditangkap oleh anggo-

ta,” ujar Kasat Narkoba Ipda Abdullah Abidin saat dikonfirmasi, Rabu (16/1) malam.

Dari tangan mereka, aparat berhasil mengamankan empat linting ganja siap hisap. Malam itu juga keduanya kemudian dilimpahkan ke Sat Narkoba. Setelah di Sat Narkoba, seperti biasa petugas membawa kedua pelaku untuk dilakukan tes urine namun hasilnya negatif karena memang belum sempat menghisap. Setelah menjalani proses pemeriksaan intensif, kedua pelaku ini kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka Kamis kemarin.

Ditambahkan Abdullah, kedua orang ini disangkakan sebagai pengguna. Namun pihaknya terus melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui sumber barang haram dimaksud. Kedua pelaku ini diamankan di Polres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Terhadap kedua pelaku ini kita lakukan penahanan,” terang Abdullah. (use)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Ditahan, Mantan Kepala BPBD NTB Dari Hal. 1 Saat digiring Husnuddin terus tersenyum. Mengenakan batik cokelat dipadu celana hitam dan peci di kepala, tak tergurat galau di wajahnya. Saat dijepret pun, ia sempat melambaikan tangannya dan menyalami Suara NTB. ‘’Doakan saya ya,’’ katanya sambil tersenyum.

Saat ditanya kondisi kesehatannya, Husnuddin mengaku dalam kondisi sangat baik.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengatakan, penahanan dilakukan setelah berkas tersangka dinyatakan lengkap, kemudian dilimpahkan ke tahap kedua. ‘’Sudah ditunjuk tiga jaksa penuntut umum yang akan membawa berkas dan tersangka ke persidangan,” kata Made Sutapa dihubungi via ponsel kemarin.

Mengenai kasus yang membelit tersangka, sedikit diurainya, kasus itu terkait distribusi air bersih untuk

mengatasi kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah. ‘’Volume pekerjaan dalam juklak juknis, tidak dilaksanakan di lapangan oleh yang bersangkutan,’’ beber Sutapa. Salah satu bagian penyimpangannya, tersangka diduga tidak melaksanakan juklak juknis distribusi air dengan menggunakan jasa angkutan swasta. Namun justru menggunakan kendaraan PDAM untuk distribusi air.

Selama 20 hari masa penahanan, ia memastikan berkas tersangka pun rampung sebelum masa penahanan berakhir, kemudian akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Agus Wahyudi, pengacara tersangka pada dasarnya tidak mempersoalkan penahanan tersebut. ‘’Klien saya sangat kooperatif mengikuti proses hukum di Kejaksaan, termasuk untuk urusan penahanan ini,’’ tegas Agus. (ars)

Surat Panggilan Diprotes Dari Hal. 1 Agus Wahyudi, pengacara tersangka mempertanyakan maksud pihak Pemprov NTB mengirim surat panggilan kepada tersangka tersebut, menggunakan amplop Gubernur NTB, setelah isinya dicek, isinya surat panggilan oleh Kejaksaan. ‘’Bisa dilihat, amplopnya tertulis Gubernur NTB, tapi isinya panggilan dari Kejaksaan. Ini kan aneh.

Mestinya amplop surat tetap dari Kejaksaan, isinya pun surat panggilan dari Kejaksaan. Dalam posisi ini pihak Pemprov NTB hanya meneruskan, bukan mengganti amplopnya,’’ tegas Agus yang datang ke Redaksi Suara NTB, sore kemarin sambil menunjukkan amplop surat warna cokelat.

Sempat di-crosscheck ke Kejaksaan, ternyata surat panggilan itu memang sebelumnya dikirim oleh Kejaksaan ke Setda NTB. Selain surat panggilan ke kliennya, ada satu surat lagi dikirim Kejaksaan ke Setda, isinya pengantar. ‘’Surat pengantar itu isinya, Kejaksaan meminta pihak Pemprov NTB meneruskan surat panggilan ini ke yang bersangkutan (Husnuddin, red),’’ terang Agus.

Namun ternyata dari pihak

Pemprov NTB diduganya membuka surat tersebut, kemudian mengganti amplopnya. ‘’Dari amplop Kejaksaan, menjadi amplop dari Pemprov NTB. Ini kan aneh. Nggak bener secara yuridis,” tegas Agus.

Persoalan ini menurutnya tidak sepele. Pada dasarnya, sah-sah saja kliennya tidak kooperatif dengan panggilan yang keliru adminisrasi surat menyuratnya itu. Namun sebagai bentuk kooperatif, kleinnya tidak terlalu mempersoalkan. Hanya saja, protes tetap dilayangkan ke Pemprov NTB. ‘’Sebenarnya ada apa di balik digantinya amplop surat ini,’’ tanyanya. ‘’Parahnya lagi, dalam surat panggilan itu, tanda terima untuk klien saya dipotong. Sampai sekarang klien saya tidak terima tanda terima surat itu,’’ jelasnya, sambil menunjukkan potongan surat panggilan yang terpotong tanda terimanya.

Terkait pengiriman surat dari Kejaksaan ke Pemprov NTB ini, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH belum member konfirmasi. (ars)

Buntut Tewasnya Lima Terduga Teroris, Anggota Polres Dompu Diteror Dari Hal. 1 Petikan SM itu isinya bahwa mereka (pengirim SMS) telah kehilangan saudara, maka hilangnya nyawa saudara mereka harus diganti dengan nyawa anggota Polri.

Teror melalui SMS ini dikatakan Benny, membuat pihaknya akan lebih waspada dan meningkatkan pengamanan dari biasanya. “Yang akan kita lakukan, tentu meningkatkan pengamanan dari sebelumnya,” ungkapnya.

Benny pun mengimbau kepada semua pihak untuk lebih waspada terhadap terduga teroris yang bisa mengancam setiap waktu. Warga pun diminta untuk melaporkan ak-

tivitas yang mencurigakan yang dilakukan kelompok tertentu di lingkungannya. ‘’Semua pihak diminta untuk waspada termasuk warga agar melaporkan kepada aparat bila menemukan orang dan aktivitasnya yang mencurgikan,’’ imbaunya.

Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Bayu Septianto, SE yang dihubungi terkait hal ini, mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki SMS teror untuk mengetahui pelaku dan motifnya. ‘’Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita belum bias berkomentar banyak soal itu,’’ katanya. (ula)

Teliti Miras Dari Hal. 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) akan bersama-sama mengintensifkan pengawasan terutama masalah perizinan, pendistribusian dan peredaran miras di kawasan pariwisata. Pengawasan ini akan diperluas cakupannya hingga ke kawasan pariwisata karena saat ini NTB sedang dibanjiri wisatawan. ‘’Menyangkut perizinannya ke depan memang kita harus lebih intensifkan lagi untuk wilayah cakupan sasaran, khususnya daerah pariwisata.

Karena NTB saat ini sedang dibanjiri wisatawan. Termasuk di gili akan lebih kita intensifkan lagi pengawasannya,’’ terangnya pada Suara NTB. Aturan tentang apa dan bagaimana pengawasan peredaran miras selama ini menurut BBPOM telah sesuai dengan peraturan Presiden No.3 tahun 1997. Apalagi di wilayah NTB, peraturan peredaran dan penjualan miras tergolong cukup ketat. Dalam peraturan ini disebutkan tiga golongan miras yaitu golongan A dengan kadar etanol 0-5 persen, golongan B dengan kadar etanol 5-20 persen dan golongan C dengan kadar 20-55 persen harus memiliki izin edar dan SIUP. Ketiganya menurut Sri, hanya bisa dijual di hotel, restoran dan bar. Sementara di warung, pedagang keliling atau kafe tidak diperkenankan menjual miras jenis ini. Selain itu, dalam aturan juga sudah disebutkan bahwa pembeli minuman dengan jenis ini harus sudah berusia di atas 21 tahun.

Jadi tidak hanya penjual yang diawasi, pembeli pun harus

menunjukkan kartu identitas jika ingin membeli minuman jenis ini. ‘’Khusus minuman berlkohol golongan B dan C yang jelas dari produksi, peredaran dan penjualnya dalam pengawasan, yang artinya harus memiliki izin edar,’’ terangnya.

Berdasarkan barang bukti yang diperiksa di laboratorium BBPOM, turis Australia tersebut diduga keracunan setelah menenggak miras oplosan. Barang bukti berupa dua botol miras saat ini sudah diserahkan pihak Kepolisian kepada BBPOM Mataram untuk diteliti lebih lanjut. Sri menjelaskan salah satu botol diyakini adalah miras jenis Vodka dengan kadar alkohol 40 persen yang diproduksi di Tanggerang. Sementara botol lain masih harus diteliti lebih lanjut karena segel minuman ditemukan sudah dalam keadaan terbuka. ‘’Kita akan teliti lebih lanjut karena belum tentu isinya sama dengan label yang diluar,’’ tegasnya.

Jenis minuman ini menurutnya masuk dalam golongan C yang sudah memiliki nomer registrasi dari Badan POM. Jadi secara label dan mutu, minuman ini sudah memenuhi syarat dan memiliki izin edar. Namun sejauh mana proses peredaran dua jenis minuman yang menjadi barang bukti ini, BBPOM masih menunggu hasil investigasi dan penelusuran pihak Kepolisian. ‘’Jika terbukti melanggar, kita akan tindak tegas,’’ pungkasnya. (nia)

Halaman 5

Pegawai Pegadaian Ditemukan Berkas Kasus Kepala Tewas dalam Kamar Kos BNI Mataram P19 Kota Bima (Suara NTB) L. Gede Jumawan (43), salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Bima, ditemukan tewas dalam kamar kos-nya, di RT 11 RW 005 lingkungan Nusantara, kelurahan Monggonao, kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kamis (17/1). Korban diketahui tewas setelah tak kunjung muncul untuk beraktivitas seperti biasa di kantor yang terletak di jalan Sultan Salahudin Bima.

Sebelum diketahui tewas, pihak pimpinan terlebih dahulu menelepon ke nomor teleponnya. Pasalnya meski jam kantor sudah mulai, tapi korban belum kunjung datang. Sebab tak biasanya, pegawai setempat tak masuk kerja tanpa kabar. Setelah satu hingga tiga kali ditelepon, namun tak diangkat, Pimpinan Cabang (Pinca) Rokhmad Bukhori, SE lantas memerintahkan security untuk mengecek ke tempat tinggalnya. “Nadanya masuk, tapi tidak diangkat,” terang salah seorang pegawai, Taufiqurahman yang ditemui di lokasi.

Di lokasi, security kemudian menggedor pintu namun korban tak menyahut. Security lantas kembali ke kantor dan melaporkan ke Pinca. Mendapat laporan tersebut, katanya, Pinca lantas ke lokasi untuk mengecek langsung.

Khawatir terjadi sesuatu, Pinca lantas meminta tolong kepada penjaga kos, Erik, untuk membuka pintu.

Lantaran kesulitan, penjaga kemudian membuka jendela bagian depan. Setelah berhasil masuk, Pinca maupun penjaga mendapati korban tengah di atas kasur. Awalnya, tak diketahui korban sudah tewas dan mengira masih tertidur. Namun setelah dicek denyut nadinya, korban rupanya sudah tak bernyawa.

“Awalnya tidak tahu seperti itu, baru masuk seperti orang tidur, kita kemudian periksa denyut nadinya tapi sudah tidak ada,” ujar Taufiqurahman lagi. Baru setelah itu, pihaknya melapor ke Polres Bima Kota.

Dijelaskannya, rekan sekantornya tersebut memang memiliki riwayat penyakit sesak napas. Karena penyakitnya tersebut, sebulan lalu almarhum sempat dirawat inap di RS. Setelah diketahui tewas, rencananya jenazah korban langsung dibawa ke Mataram atas permintaan istri.

Sementara itu, kematian korban ini mengundang keprihatinan seluruh pegawai Pegadaian setempat yang mendatangi lokasi. Sementara setelah menerima laporan, tim Identifikasi Polres Bima Kota melakukan olah TKP. Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS SIK membenarkan adanya laporan pegawai Pegadaian yang tewas tersebut. Namun untuk sementara diduga korban meninggal karena sakit. “Tak ada persoalan lain,” tuturnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya di desa Kole, kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima pihaknya juga mendapat laporan tentang penemuan jenazah. Jenazah wanita tersebut ditemukan gantung diri di rumahnya. Setelah melakukan olah TKP dan pernyataan dari dokter, korban meninggal murni karena gantung diri dan tak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kematiannya.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, korban tewas karena masalah rumah tangga. Ia tak mampu menahan beban, pasalnya suaminya diduga berselingkuh. “Kita akan selidiki, apakah karena masalah rumah tangga atau masalah lain,” tandasnya. (use)

Separuh Pemilih Belum Tahu Pilkada Mataram (Suara NTB) Lebih dari separuh atau tepatnya 50,7 persen pemilih di NTB ternyata belum mengetahui jika NTB akan menggelar suksesi kepemimpinan atau Pilkada pada tahun ini. Oleh karenanya, KPU diminta untuk mengintensifkan dan mengefektifkan sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Saran itu disampaikan Sekretaris Komisi I (Bidang Pemerintahan), Drs. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/1) kemarin. Ruslan memberikan tanggapan atas hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang berkasnya diperoleh Suara NTB. Survei yang digelar LSI pada 3 hingga 9 Desember 2012 itu cukup mengejutkan karena memperlihatkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan Pilkada NTB yang tinggal beberapa bulan lagi.

Ruslan berharap, temuan dari lembaga survei ini bisa menjadi masukan bagi KPU NTB untuk memaksimalkan pola sosialisasi penyelenggaraan Pilkada. Selain mendorong kerjasama dengan media massa, KPU NTB juga diminta untuk melibatkan tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan hingga ke tingkat terbawah. ‘’Harus melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah sampai tingkat terbawah, sulit bagi masyarakat kita untuk mengetahui itu jika tidak melibatkan perangkat pemerintah hingga ke tingkat dusun, RT/RW,’’ tegasnya.

Di samping sosialisasi yang minim, rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan Pilkada bisa saja disebabkan karena masyarakat mulai apatis. ‘’Jadi untuk mengantisipasi golput yang semakin besar.

Salah satu caranya adalah sosialisasi ke sasaran seluruh lapisan

masyarakat. Saya kira anggaran yang sudah kita berikan ke KPU sudah cukup besar,’’ ujarnya.

Menurut Ruslan, perangkat penyelenggara Pilkada yang sudah dibentuk KPU NTB seperti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga seharusnya tidak hanya sekadar melakukan pendataan, namun juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang didata bahwa pada bulan Mei mendatang akan digelar Pilkada secara serentak di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima.

Dengan memaksimalkan peran PPDP yang mendatangi rumah ke rumah tersebut, plus sosialisasi yang intensif melalui media, aparatur pemerintah tingkat terbawah beserta tokoh masyarakat, Ruslan berharap tingkat kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada ini akan meningkat. (aan)

KPU dan IDI Siapkan 23 Tim Dokter Dari Hal. 1 ‘’Kami tadi bertemu dengan IDI dalam kaitannya dengan pembahasan pemeriksaan kesehatan cagub dan cawagub. Untuk diketahui bahwa salah satu syarat bagi seseorang yang maju dalam pencalonan adalah pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Tentu saja untuk mengetahui seseorang sehat atau tidak tentu harus diperiksa dan yang memeriksa itu tentu harus dokter yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan,’’ terangnya usai melakukan pertemuan dengan IDI NTB. Darmasnyah menambahkan bahwa pihaknya percaya IDI akan menunjuk tim dokter yang benar-benar ahli dan punya kapabilitas sesuai spesialisasi masing-masing.

Terkait 23 orang tim dokter yang disiapkan tersebut, yang melakukan penunjukan dan menentukan adalah IDI NTB. KPU sendiri hanya menerima nama-nama tersebut dari IDI dan selanjutnya akan dibuat-

kan SK penunjukan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai petunjuk teknis pemeriksaan termasuk organ apa saja yang akan diperiksa.

Telah disepakati juga tempat pemeriksaan yaitu RSUP NTB. Dipilihnya RSUP NTB karena dinilai mempunyai fasilitas lengkap sesuai standar yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Terkait pembiayaan atau anggaran, IDI dan pihak RSUP akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut. ‘’Penggunaan peralatan-peralatan itu tentu butuh biaya, tim dokter juga tentu harus dihargai juga. Nanti itu biayanya dihitung oleh IDI dan rumah sakit,’’ jelasnya. Nanti katanya, akan disampaikan jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan per orang. Sehingga nanti KPU akan menyampaikan kepada para calon. Biaya tes kesehatan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing calon, sementara KPU hanya membiayai tim dokter yang ditunjuk.

Pendaftaran cagub dan cawagub akan dibuka KPU dari tanggal 5-11 Februari 2013. Sementara tes kesehatan dari tanggal 11-18 Fabruari. Terkait pemeriksaan kesehatan ini telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.

Dimana salah satu syarat mencalonkan diri adalah dinyatakan sehat jasmani dan rohani.

Jika nanti hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi syarat, Darmansyah menegaskan hal tersebut bisa menggugurkan calon untuk maju menjadi cagub maupun cawagub. ‘’Nantinya tim dokter secara tertutup akan menyampaikan hasilnya kepada KPU untuk masing-masing (bakal calon) yang diperiksa apakah sehat atau tidak sehat. Kalau sehat boleh jalan terus kalau persyaratan-persyaratan lain juga terpenuhi. Tetapi kalau tidak sehat sekalipun lainlain terpenuhi, dianggap tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (yan)

Pemerintah Australia dan Selandia Baru Klarifikasi Kematian Liam Davies di Lombok Dari Hal. 1 Atas dasar inilah mereka meminta penjelasan terkait regulasi nasional dan lokal terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya.

Dari sisi prosedur penanganan secara medis, dijelaskan oleh pihak RS Harapan Keluarga bahwa berbagai tahapan penangan sudah dilakukan. Kedua terkait penanganan aparat Kepolisian menyangkut pengusutan kasus ini. Secara umum, mereka mengaku puas setelah mendengar penjelasan dan klarifikasi dari pihak jajaran pemerintah daerah dan rumah sakit terkait berbagai hal menyangkut hal itu.

Namun langkah hukum tetap berjalan. Karena pihak keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut kasus ini. “Kami jadikan ini pembelajaran dan ke depan akan diantisipasi agar tidak terjadi lagi,’’ ujar Breet Farmer. Karena kejadian ini, ke depan pihaknya akan membekali informasi kepada wisatawan Australia yang ingin bepergian ke luar negeri. Beberapa hal yang ditekankan terkait kondisi negara atau daerah tujuan dan berhati-hati mengkonsumsi minuman. Hal ini tidak hanya diberlakukan bagi Indonesia, khusus-

nya NTB namun seluruh dunia.

Disamping itu, semua travel di negara setempat akan dibekali informasi mengenai jenis minuman yang layak dikonsumsi. Selain melakukan langkah antisipasi di dalam negeri, pihaknya juga bertemu dengan Pemda NTB untuk menyiapkan langkah untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi.

Sedangkan terkait langkah hukum, pihaknya sudah berbicara dengan dengan pihak Polda NTB terkait pengusutan kasus ini. Proses hukum sendiri tetap dilakukan melalui Australia difasilitasi Interpol. ‘’Tentu saja apabila dari pihak keluarga dibutuhkan untuk memberi informasi tambahan mereka siap,’’ujarnya.

Sementara itu, Sekda NTB, H.M. Nur SH, MH, menyampaikan apresiasi atas perhatian ke dua negara tersebut yang memberi perhatian yang luar biasa terhadap keselamatan warganya. ‘’Itu yang membuat saya sangat merasa terhentak, betapa pentingnya memberikan perlindungan atas keselamatan warga negara,’’tukasnya.

Kejadian ini tambahnya akan dijadikan pembelajaran, karena itu ke depan di tiap titik objek wisata perlu ada semacam imbuan bagi semua pengunjung agar ber-

hati-hati meminun miras. Pihaknya sendiri tidak bisa membatasi namun mengendalikan. Pemerintah daerah katanya, juga akan meningkatkan intensitas pemantauan dan razia terhadap peredaran miras di daerah ini.

Upaya hukum yang ditempuh keluarga Liam Davies sudah diketahui Polda NTB. Dalam kasus itu, pihak Polda siap memfasilitasi kedutaan jika benar akan menempuh jalur hukum. “Kalaupun nanti mereka akan menempuh jalur hukum dengan difasilitasi Interpol, kami di Polda NTB siap,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein kepada Suara NTB kemarin.

Termasuk jika pihaknya akan diklarifikasi terkait kematian Liam dan beredarnya miras di Gili Trawangan dan sekitarnya.

Namun secara teknis rencana menempuh jalur hukum dan klarifikasi itu belum dilakukan. Pihaknya baru sebatas menerima informasi akan ada Konjen Australia dan Kedutaan Selandia Baru yang datang ke Lombok. ‘’Mereka akan datang ke sini (Polda NTB, red) tanggal 22 Januari nanti. Saat itulah akan dibahas secara teknis keinginan mereka. kasus ini tentu akan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum,’’ jelasnya. (her/ars)

Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB melimpahkan tahap pertama berkas kasus Kepala BNI Mataram berinisial SD. Setelah melalui penelitian di Kejaksaan Tinggi NTB, berkas dikembalikan dengan petunjuk (P19).

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH menginformasikan, Selasa (15/ 1) lalu tim jaksa peneliti melakukan kegiatan gelar perkara kasus itu setelah diterima dari penyidik Subdit II Tipibank Ditreskrimsus Polda NTB. Setelah melalui penelitian mendalam, disimpulkan masih ada syarat formil dan materil yang harus dilengkapi.

Atas dasar itu, berkas dikembalikan ke penyidik.

“Hari ini (kemarin) berkasnya kita kembalikan ke penyidik,”

kata Sutapa kepada wartawan, Kamis (17/1).

Pihaknya tinggal menunggu penyidik melengkapi petunjuk formil materil tersebut untuk diteliti kembali.

Kasus yang menjerat SD terkait dugaan blokir dana nasabah senilai Rp 3 miliar lebih. Dana tersebut menolak dicairkan tersangka karena dengan alasan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Namun penyidik menilai, perbuatan tersangka tetap masuk kategori tindak pidana perbankan. Menurut penyidik Subdit II Tipibank, Kompol Darsono, tersangka dijerat Pasal 47A jo Pasal 49 ayat 2 b UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Ancaman pidananya 3 thn dan paling lama 8 tahun. (ars)

Inspektorat KLU akan Ajukan SKPD Berprestasi ke Kemenpan Tanjung (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara akan mengajukan lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke pemerintah pusat – Kementerian Pendayaangunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKPD yang berprestasi dimaksud adalah yang notabene bebas dari korupsi, sebagai bagian dari implementasi Fakta Integritas (FI) dan penerapan Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) yang dicanangkan tahun 2012 lalu.

“Akan kita ajukan namun sebelum itu kita akan nilai dulu, SKPD mana yang bebas dari korupsi. Lama penilaian tergantung dari proses, karena kita awali dari pembentukan Tim penilai internal, di samping juga ada penilai dari pusat secara independen,” kata Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/1).

Ia mengutarakan, Inspektorat dipercaya menjadi leading sector dalam penilai internal Pemda KLU. Ia menegaskan sifat penilaiannya independen dan bebas intervensi.

Sedikitnya terdapat 20 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh SKPD bersangkutan.

Adapun SKPD-SKPD yang akan dinilai dan diajukan untuk memperoleh penghargaan bebas korupsi tersebut, merupakan SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Akan dinilai, apakah dalam pelayanan tersebut telah sesuai dengan sistem yang dibutuhkan publik, sesuai atau tidak dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk ada tidaknya praktik Pungutan Liar.

Dalam penilaian implementasi Fakta Integrritas dan zona integrasi WBK itu, Zaenal memaparkan, terdapat 5 poin penting yang harus dilaksanakan oleh SKPD Pemda KLU secara menyeluruh. Sesuai dengan Permenpan dan RB No. 49 tahun 2011, kelima poin yang diatur itu antara lain, kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi pejabat.

“Ini yang baru diatur, bahwa pejabat bersangkutan bersedia diberhentikan apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pemeriksaan inspektorat, BPK dan lain-lain, serta bersedia pula diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melanggar norma sosial, norma susila yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.

Poin terakhir dari Permenpan RB tersebut, sambung Zaenal adalah kesanggupan dari pejabat bersangkutan untuk melaksanaan tugas secara sungguh-sungguh dan turut melaporkan ke Bupati/ Wakil Bupati, apabila mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain yang dapat merugikan negara.

“Di KLU ini ada 381 pejabat dari eselon IV sampai eselon II. Semuanya ini telah disumpah untuk bersedia ditinjau penempatan oleh Pak Bupati apabila ada temuan pemeriksaan,” tutup Zaenal. (ari)

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Tembus 79 Kali Mataram (Suara NTB) Inisiatif penyidik Kejaksaan Tinggi untuk menelusuri indikasi penyimpangan lain dalam kasus dugaan SPPD fiktif oknum pejabat Lombok Barat (Lobar), menemukan fakta lain. Belakangan ditemukan, jumlah perjalanan dinas fiktif mencapai 79 kali.

Modusnya masih sama, duplikasi pencairan dana SPPD tersebut. Data baru diperoleh Suara NTB Kamis (17/1) menyebutkan, tim Kejaksaan Tinggi NTB mencurigai perjalanan dinas fiktif itu tidak hanya terjadi dua tahun, 2011 dan 2012. Seorang sumber menyebut, setelah ditelusuri mundur, ternyata ada perjalanan dinas sama tahun 2010. Jumlahnya mencapai 29 kali. Dengan demikian, jika ditotal selama tiga tahun, ada 79 kali perjalanan dinas yang diduga fiktif dilakukan oleh oknum pejabat dimaksud.

“Jadi rinciannya, tahun 2010 itu 29 kali perjalanan dinas, tahun 2011 sebanyak 28 kali dan tahun 2012 sebanyak 22 kali,” sebut sumber.

Modusnya masih seputar duplikasi anggaran. Oknum tersebut menggunakan nama

selah seorang bawahannya di Pemkab Lobar untuk mencairkan dana SPPD puluhan juta rupiah, setiap kali melakukan kunjungan ke luar daerah.

Hanya saja, ajudan tersebut tidak diikutkan dalam kegiatan perjalanan dinas, namun uangnya dicairkan. ‘’Jadi selain menggunakan dana perjalanan dinasnya sendiri untuk ke luar daerah, oknum juga diduga mencairkan dana SPPD itu atas nama ajudannya,” sambung sumber.

Sementara terkait perkembangan pemeriksaan saksi – saksi. Kemarin penyidik Pidsus Kejati NTB meminta keterangan tiga orang saksi lagi. Menurut Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, tiga orang tersebut tidak lain saksi yang sama dan sudah dimintai keterangan, Rabu (16/1) lalu.

“Keterangan tiga orang ini masih diperdalam. Sehingga mereka dipanggil lagi,” ujar Sutapa. Pertanyaan lain terkait modus dan dugaan nilai SPPD fiktif itu, tak dijawabnya. “Ini kasusnya masih penyelidikan, jadi yang saya sampaikan sebatas itu dulu,” pungkasnya. (ars)

Inventarisir Aset Dari Hal. 1 “Bila perlu kita akan undang KLU dengan harapan tidak memunculkan persoalan baru terutama terkait hukum,” katanya.

Dia berharap, semua persoalan selama ini yang berkaitan dengan PDAM Giri Menang dan keluarnya KLU bisa dibicarakan secara baik di kalangan ketiga pemerintah daerah tersebut. “Kita duduk

bersama untuk menyelesaikan masalah dan. Keluarnya KLU pun dilakukan baikbaik,’’ harap bupati.

Terkait keluarnya KLU dari Manajemen PDAM Giri Menang dan membentuk perusahaan sendiri, bupati menghormati keputusan tersebut.

Selaku pemilik saham mayoritas, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram tidak bisa mencegah keputusan tersebut. (smd)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Tegas pada Investor Gombal TINDAKAN tegas yang ditunjukkan Pemkot Mataram terhadap PT. Gunung Lawoe Mercu Buana dengan memutuskan hubungan kerjasama dalam mengembangkan eks Pelabuhan Ampenan patut diapresiasi. Selama ini, pemerintah daerah yang memutuskan kerjasama sepihak dengan investor cukup jarang. Pemutusan kerjasama baru dilakukan, setelah investor yang sebelumnya menjanjikan mengembangkan investasi keberadaannya tidak diketahui atau menelantarkan lahan dalam jangka waktu lama.

Pemkot Mataram seperti disampaikan Sekretaris Bappeda Kota Mataram L. Martawang, pemutusan hubungan kerjasama dilakukan setelah setahun memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani belum ada perkembangan pembangunan seperti diharapkan. Pemerintah dan warga Kota Mataram tidak ingin terus dihadapkan dengan ketidakpastian mengenai realisasi pembangunan Ampenan Harbour dengan berbagai macam seperti yang dijanjikan.

Apa yang dilakukan, Pemkot ini merupakan salah satu ketegasan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Dalam arti, pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada salah satu investor yang hanya bias mengumbar janji alias gombal. Ketegasan sikap Pemkot ini harus diikuti pemerintah daerah lain di NTB, termasuk Pemprov NTB. Pemprov NTB memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut penyelesaian beberapa proyek strategis dan berskala nasional. Contohnya, pengembangan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah bagian selatan oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Meski di satu sisi, salah satu BUMN yang berkantor pusat di Bali ini mengklaim sudah mendapatkan beberapa investor yang siap mengembangkan kawasan Mandalika, itu hanya baru sebatas pernyataan lisan. Namun, belum ada kepastian waktu untuk memulai pembangunan.

Di sinilah diperlukan ketegasan dari Pemprov NTB dalam menekan BTDC segera merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meresmikan kawasan tersebut sebagai salah satu kawasan MP3EI (Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Indonesia Timur. Meski demikian, keseriusan BUMN yang ditunjuk dalam mengembangkan kawasan ini seolah-olah belum jelas, sehingga banyak investor yang mainmain saat akan berinvestasi di satu daerah.

Dalam hal ini, masyarakat mungkin sudah bosan dengan janji-janji investor yang masuk dan sudah menandatangani naskah kerjasama dengan pemerintah. Janji akan membangun selalu menjadi pemanis ketika merealisasikan bentuk pembangunan yang akan dilakukan. Namun itu semua jarang yang terealisasi.

Untuk itu, pemerintah harus selektif menjaring investor, sehingga mereka tidak hanya sekadar berjanji, tapi bagaimana membuktikan janji yang mereka umbar. Ketegasan pemerintah terhadap investor yang hanya sekadar berjanji atau investor ‘’akan’’ sangat dinantikan, terutama dalam mengembangkan investasi di daerah. (*)

Halaman 6

Kekerasan Seksual dan Pornografi Bawah Tanah Kasus kekerasan seksual terhadap anak (termasuk di antaranya kasus-kasus incest) di NTB cenderung meningkat, demikian salah satu berita yang dirilis koran ini (Suara NTB, 17 Januari 2013). Faktor kemiskinan dan kurangnya pendidikan diduga menjadi pemicu peningkatan tersebut. Dugaan ini tak mutlak tepat, sebab ada juga kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru. Seorang guru idealnya tentu saja tak bermasalah dengan kemiskinan maupun pendidikan.

B

ARANGKALI lebih tepat dikatakan bahwa kasuskasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan meningkatnya kecenderungan menyimpang pada masyarakat. Kasus incest, menurut berita tersebut, umumnya terjadi di kalangan masyarakat miskin dimana rumah tempat tinggal mereka terlalu sempit sehingga kerap dipakai tidur bersama. Pun juga diakibatkan “horror libido” manakala banyak istri berada jauh di negeri seberang, bekerja sebagai TKI, sementara suami yang kesepian dan merindukan “cinta” seolah “terpaksa” mencari pelampiasan.

Kasus atau peristiwa incest bukanlah fenomena zaman kiwari. Sejak zaman kuno peristiwa incest telah menjadi bagian dari pelbagai mitologi besar. Di Mesir Kuno ada Dewa Osiris yang mengawini Dewi Isis, saudaranya. Dalam mitologi Yunani adapula Dewa Zeus yang mengawini kakaknya Hera dan melahirkan sosok super Hercules. Di dunia nyata, para bangsawan Mesir Kuno juga banyak yang menikahi saudara sendiri, dalam rangka memperoleh keturunan yang murni sekaligus mempertahankan kekuasaan.

Tetapi tentu saja, hal-hal tersebut berbeda dengan kasus-kasus incest zaman sekarang yang kebanyakan dilakukan seorang bapak terhadap anaknya, atau seorang paman terhadap keponakannya. Karena itu kasus incest ini telah digolongkan sebagai kelakuan menyimpang dan termasuk sebagai tindakan kekerasan seksual. Terutama disebabkan korbannya adalah anak-anak “bau kencur” yang belum mengerti apa-apa perihal seksualitas.

Psikiater Noel Lustig dan temantemannya menyebut sejumlah faktor lain yang menyebabkan munculnya penyimpangan seksual seperti incest. Pertama, munculnya situasi dimana anak perempuan tiba-tiba menjadi figur utama pengganti ibu dalam kehidupan rumah tangga.

Tugas-tugas yang biasanya dikerjakan ibu, tersebab situasi tertentu, seperti dibebankan kepada anak perempuan, termasuk dalam hal seksualitas. Kedua, kesulitan orang tua laki-laki, bapak atau paman,

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) untuk mengendalikan libidonya sedangkan, ketiga, mereka kesulitan untuk mencari pasangan di luar rumah tersebab perasaan inferior yang muncul bila berada di lingkungan luar rumah berbanding terbalik dengan superioritas patriarkal mereka di rumah. Keempat, ketakutan akan terjadinya perpecahan dalam keluarga, sehingga banyak kasus incest yang tidak dilaporkan. Dan kelima, munculnya semacam hukuman halus bagi seorang istri yang tidak berpartisipasi dengan baik, sesuai tuntutan seksual dari suaminya.

Faktor-faktor tersebut memang tampaknya merupakan efek dari dua faktor besar yang tadi melingkupinya, yakni tekanan ekonomi dan lemahnya pendidikan. Untuk kasus incest yang sudah maupun yang belum dilaporkan di NTB, bisa jadi menunjukkan fenomena gunung es, mengingat NTB masih menjadi daerah pemasok TKI terbesar. Usaha untuk melapor ke pihak berwajib pun kebanyakan setelah si korban mengalami stress dan trauma.

Pornografi Di luar semua itu, ada faktor besar lain yang tak bisa disepelekan.

Kemajuan teknologi (dan) informasi memudahkan orang untuk melakukan maupun mendapatkan apa yang dihasratkannya. Indonesia adalah negara yang mengharamkan industri pornografi legal. Tetapi dengan kemajuan teknologi (dan) informasi tadi, “industri” pornografi bawah tanah menjamur dengan pesat. Kasus-kasus video mesum seperti tak pernah habis, bahkan yang terungkap cenderung terjadi di daerahdaerah kecil dan pinggiran. Pelakunya pun beragam, mulai dari pejabat, mahasiswa sampai siswa SMP. Ada semacam vicious circle pada peristiwa asusila tersebut, dan itu sekali lagi salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi. Memuaskan hasrat libidinal sama artinya dengan meminum air laut. Tak pernah ada kata puas yang permanen. Apakah itu pada diri orang dewasa, apalagi anak

remaja yang notabene secara hormonal memang sedang tumbuh hasratnya. Kemajuan teknologi menunjukkan pengaruh menyimpang; peristiwa seksual yang intim dan pribadi direkam lalu “dijatuhkan” ke tangan tertentu yang kemudian menyebarkannya via jejaring internet. Orangorang lain sigap mengunduh, menonton dan kemudian menyebarkannya pula. Di antara mereka ada yang kemudian mencoba hal yang sama.

Maka merekam kegiatan seksual menjadi tren tersendiri. Hal ini kemudian berkembang dan tersebar semakin meluas, apalagi kemudian untuk menonton tak perlu harus menggunakan perangkat komputer. Dengan telepon genggam ber-fitur alat pemutar video, sudah bisa menyaksikan peristiwa mesum tersebut. Bukankah harga telepon genggam sekarang begitu terjangkau dan tak lagi digolongkan sebagai barang mewah?

Fenomena ini perlu diperhatikan sebagai musabab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Termasuk yang dilakukan oleh oknum guru. Sebab, kasus-kasus kekerasan seksual memang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat si korban.

Situs-situs porno dalam negeri dalam bentuk blog bisa dianggap sebagai industri pornografi bawah tanah. Ratusan, bahkan ribuan video porno yang direkam secara amatir tak bisa lagi dianggap sebagai keisengan semata.

Banyak di antara video-video tersebut bahkan mempertontonkan peristiwa perkosaan.

Tentu kita tidak mau tragika bocah perempuan ber-inisial RI dari Rawa Bebek, yang diduga korban kekerasan seksual dan akhirnya meninggal dunia dengan menyisakan luka mendalam, terjadi pada anak-anak di daerah kita. Sepanjang tahun 2012, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat terjadi 2.637 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 48 persen (1.266 kasus) adalah kekerasan seksual. Komnas PA juga menyatakan, tahun 2013 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual pada Anak (Kompas, 13 Januari 2013).

STASIUN RADIO

Kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar peristiwa perkosaan biasa, akibatnya jauh daripada itu. Gangguan psikologis akibat kekerasan seksual atau trauma post-sexual abuse sungguh mengerikan; anak tak mampu mempercayai orang lain, depresi, kecenderungan bunuh diri dan merusak diri sendiri, merasa berdosa, harga diri yang rendah, super sensitif dan gemar menyendiri. Belum lagi stigma buruk yang melekat sepanjang hidup korban. Setelah dewasa para korban kekerasan seksual, di bawah bayang-bayang stigma tersebut, cenderung menjadi pecandu alkohol atau narkoba, terjerembab dalam prostitusi, meski tak sedikitpun bisa menikmati hubungan seksual dan bahkan akhirnya kerap menjadi pelaku kekerasan seksual.

Tak bisa ditunda atau dianggap remeh lagi, data jumlah kekerasan seksual terhadap anak sudah terlalu besar. Tindakan tepat dan efektif dengan melibatkan unsur-unsur keluarga, instrumen pendidikan, kreatifitas seni, religi dan spiritualitas dan sebagainya perlu disinergikan. Pada anak-anak ini masa depan ditentukan, sebagai pewaris segalanya mereka kelak akan menjadi ujung tombak peradaban. Bayangkan bila anakanak tersebut dibesarkan oleh teror kekerasan seksual, apa jadinya masa depan mereka?

POJOK Realisasi rendah, Sekda panggil pimpinan SKPD Jangan sekadar dipanggil, harus ada sanksi tegas

***

Buntut tewasnya lima terduga teroris, anggota Polres Dompu diteror Tingkatkan kewaspadaan

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Serapan Pajak Tahun 2013 Ditarget Rp 4 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan angka serapan pajak, untuk wailayah NTB dan NTT tahun ini sebesar Rp 4 triliun lebih. penetapan target ini, menyusul perkembangan ekonomi dan laju pembangunan dibidang infrastruktur di dua provinsi ini, khususnya NTB. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak kantor DJP Nusra Riyadi, didampingi Kepala Bidang P2 Humas, Ketut Sukarda dikantor DJP Nusra, Mataram Kamis (17/1) menyebutkan, terjadinya peningkatan target ini, karena melihat pencapain target pajak pada tahun 2012, yang mencapai diatas seratus persen lebih.

“Target Rp 4 triliun lebih ini, tidak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Laju pertumbuhan pembangunan saat ini cukup mempengaruhi tingkat perkembangan serapan pajak,” ujarnya.

Terjadinya pembengakan target ini, lanjutnya karena terjadinya kapitalisasi ekonomi, khususnya di NTB yang terus meningkat, selain terjadinya inflasi yang relative kecil, sehingga kecenderungan peningkatan perekonomian akan lebih baik. Selain itu, menyusul banyaknya bermunculan kalangan pengusaha, notabenenya akan ikut mendongkrak sumbangan besaran penerimaan pajak.

Riyadi merinci, tingkat optimis target lebih besar, mengacu pada pencapaian target pajak tahun 2012 senilai Rp 3,094 triliun, berhasil diserap senilai Rp 3,288 triliun atau sebesar 102 persen. Berdasarkan angkanya, dari beberapa jenis tagihan pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 1,96 triliun, menyusul pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 1,14 triliun. Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 127 miliar, serta pajak-pajak lain, diantaranya bea materai dan berbagai jenisnya senilai Rp 6 miliar.

Terkait banyaknya pengusaha yang belum jujur terhadap nilai pendapatannya, Riyadi juga menegaskan, meski sulit dideteksi, tetapi ada beberapa indicator yang akan digunakan sebagai acuan penyesuaian hasil dan pajak. Meski tidak dirincikan, ia menyebut yang terpenting adalah koordinasi dengan semua pihak, Kepolisiaan, Wartawan, dan berbagai elemen pendukung lainnya.

“Kita tetap optimis akan tercapai lagi target tahun ini, yang terpenting koordinasi dan komunikasi tetap seimbang,” ujarnya.(bul)

Infrastruktur Pendukung Ekspor NTB Masih di Bawah Standar Terdapat beberapa persoalan utama, salah satu di antaranya tidak terpenuhinya fasilitas pendukung ekspor sesuai standar.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, L. Anas Amrullah di Mataram, Kamis (17/1)menyebut, kendala utama tidak terlaksananya ekspor langsung dari NTB , lantaran tidak adanya infrastruktur yang mendukung pengusaha, paling utama dari sisi kapasitas pelabuhan.

“Saya sering berdebat dengan Disperindag dan Dishub masalah ketersediaan infrastruktur ekspor ini, tetapi toh juga tidak bisa terwujud sampai sekarang. Dengan alasan tidak adanya pengusaha yang menggunakannya, padahal kita punya komoditi dan potensi yang besar,” ujarnya.

Anas menyebut, persoalan pengusaha menjadi sangat gampang sebenarnya, yang terpenting media pendukungnya sudah terpenuhi. Pengusaha secara tidak langsung akan menjadikannya peluang.

Tentu, secara otomatis akan merebut peluang tersebut.

Ia mengibaratkan, terkait ini masih ada kebingungan di pemerintah daerah, apakah melihat telurnya terlebih dahulu atau ayamnya, dan sebaliknya. Jajaran pengusaha, pada intinya cukup siap menyambut, jika pelabuhan Lembar, Lombok Barat, akan dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor. Akibat ketidaksiapan inilah yang menyebabkan ketergantungan eskpor dalam daerah masih sangat besar dengan mitra dari luar.

Sementara itu, wakil Ketua Asosiasi Eksportir Indonesia NTB, Bq. Dewi Djapa menyebut, ada beberapa persoalan yang sedang menghimpit di NTB, sehingga ekspornya masih menggandeng pihak lain.

Selain tidak adanya pelabuhan ekspor, SDM pengusaha dalam

daerah yang masih rendah.

Pemilik pusat oleh-oleh Piramida ini mengatakan, dari sisi hasil pertanian cukup tersedia.

Hanya saja masih terpisahpisah. Keterbatasan SDM ini menyebabkan ekportir dari luar daerah yang datang menggerogoti hasil-hasil alam NTB, tidak dikirim langsung oleh pengusaha/petani bersangkutan.

“Kita masih senang dengan praktis, jual di tempat, dapat uang tanpa resiko yang lebih besar, walaupun harga penjualan kita masih rendah. Ini terjadi juga di kalangan petani yang notabene masih berpendidikan rendah,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk kalangan eksportir di NTB, pengusahanya masih tergolong kecil, berbeda dengan pengusaha luar daerah yang memiliki fasilitas lengkap dan berkelas internasional. Sehingga akses pemasarannyapun mencakup semua negara.

Proses yang berbelit-belit, juga dianggap menjadi kendala yang rumit, sehingga petani cenderung tidak memilih repot pada resiko tersebut. Untuk itu menurutnya, pemerintah daerah harus menggerakkan dan mengubah pola pertanian dari tradisional menjadi modern, yang dilengkapi dengan fasilitas pertanian yang lengkap. Sehingga komoditi yang ada dalam daerah memiliki standar yang jelas. “ Tidak ada standar harga dan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga harga komoditi kita selalu rendah. Pemerintah tidak siapkan peti kemas, kebanyakan disini hanya milik perusahaan semen,” terangnya.

Kepala Disperindag NTB, L. Imam Maliki dikonfirmasi terpisah menegaskan, untuk membangun pelabuhan ekspor masih berat, karena minimnya pengusaha yang akan memanfaatkannya. Ia menilai masih perlu melakukan analisa secara mendalam terkait manfaatnya.

Selama ini, ekspor dari daerah lain dinilai masih lebih efisien, mengingat barang-barang ekspor non tambang di NTB masih kecil dan terpisah-pisah. Karena, untuk melakukan ekspor, setidaknya harus terpenuhi satu kapal.

“Siapa pengusaha kita yang berani menyiapkan kebutuhan ekspor sampai satu kapal, saya rasa masih sangat efisien menggunakan ekpor dari luar daerah, karena dapat menekan biaya yang tinggi.

Terkecuali pada waktunya nanti, pengusaha sudah cukup siap, pasti akan dikaji lagi,” katanya.

”

untuk membangun pelabuhan ekspor masih berat, karena minimnya pengusaha yang akan memanfaatkannya L. Imam Maliki

Peti Kemas Soal minimnya ketersediaan infrastruktur ekspor itu juga diungkapkan anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet. Baginya, untuk mengakomodir segala potensi ekspor, sudah saatnya NTB mempunyi terminal dan pelabuhan peti kemas.

“Sudah saatnya NTB ini punya terminal dan pelabuhan peti kemas. Ini bukan menyangkut hasil pertanian semata, tetapi banyak produk-produk asal NTB yang berpotensi untuk diekspor. Gerabah, bawang, jagung, dan semua hasil pertanian. Termasuk juga kalau kita mau mengembangkan program BSS,” terangnya.

Made mengharapkan pemerintah memulai mengkaji agar NTB bisa mempuyai terminal dan pelabuhan peti kemas.

Karena saat ini yang masih menjadi hambatan ekspor berbagai komoditi pertanian dan kerajinan dari NTB. “Kalau diekspor dari daerah lain, kita tidak punya nama dan nilai ekonomi yang diterima petani kita rendah,” tambahnya.

Ketika NTB mengekspor langsung produknya ke luar negeri, maka nama NTB akan lebih terkenal di berbagai negara. Selain itu hal tersebut akan berdampak pula pada sektor-

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Sejauh ini, NTB masih hanya mengandalkan komoditi ekspor sebatas pada konsentrat tembaga, padahal dari hasil pertaniannya layak untuk diekspor secara langsung. Tetapi kenyataan, kiriman ke luar negeri masih dijembatani eksportir luar daerah.

”

tidak terlaksananya ekspor langsung dari NTB , lantaran tidak adanya infrastruktur yang mendukung pengusaha

”

L. Anas Amrullah

pelabuhan peti kemas bukan menyangkut hasil pertanian semata, tetapi banyak produk-produk asal NTB yang berpotensi untuk diekspor

(Suara NTB/aan)

Mataram (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra) akhirnya menangkap AF, mantan bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, yang terindikasi menilap pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 690,5 juta lebih.

“AF ditangkap dan hari ini juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bima untuk ditindaklanjuti dalam berkas penuntutan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Kanwil DJP Nusra Riyadi, yang didampingi Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat I Ketut Sukarda, di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan itu disesuikan dengan “locus delicti” (tempat kejadian) yakni di Kabupaten Bima, sehingga berkas acara pemeriksaan AF diserahkan penyidik Kanwil DJP Nusra kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima.

AF disangkakan telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak namun tidak menyetornya ke kas negara, atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan atau huruf (i) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Perbuatan itu terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2009, berupa pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan perumahan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bima.

AF juga tidak pernah melaporkan SPT PPH itu sebagai bukti penyetoran pajak, sepanjang tahun itu, sebagaimana kewajibannya sebagai bendahara.

“Hasil pemotongan atau pungutan PPh 21 itu tidak disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Nilainya mencapai Rp690,5 juta lebih, dan yang telah diselamatkan ke kas negara pada masa penyidikan sebesar Rp491,07 juta,” ujarnya.

Dengan demikian, hasil pemotongan/pungutan PPh yang nilainya hampir Rp200 juta belum juga disetor ke kas negara, dan yang bersangkutan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dan kegiatan lainnya secara sepihak.

PPNS Kanwil DJP Nusra kemudian mengimbau agar segera memenuhi kewajiban menyetor pajak tersebut, hingga ditempuh penindakan hukum yang dimulai pada pertengahan 2012.

AF dijerat Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan atau huruf (i) KUP, dengan ancaman hukuman penjara paling banyak enam tahun, dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang atau yang tidak disetor, dan paling sedikit dua kali pajak terhutang.

“Tersangka tindak pidana perpajakan itu sudah berada di tangan kejaksaan, yang diserahkan beserta barang buktinya, dan pihak kejaksaan menyatakan berkas perkaranya telah lengkap, sehingga akan segera dibuatkan berkas penuntutannya,” ujar Riyadi.

Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap aparat kejaksaan dan kepolisian serta pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penanganan tindak pidana perpajakan tersebut.

Hal itu sekaligus menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan di lingkup Kanwil DJP Nusra.

“Ini kasus pertama untuk jenis PPh di wilayah Nusra, dan merupakan momentum agar seluruh wajib pajak terutama bendahara agar melaksanakan kewajibannya dengan benar, yakni memotong dan memungut, serta menyetor pajak tersebut ke kas negara melalui bank atau kantor pos, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui penyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP),” ujarnya. (ant/bali post)

Halaman 7

Made Slamet

”

Selain tidak adanya pelabuhan ekspor, SDM pengusaha dalam daerah yang masih rendah Baiq Djapa sektor lainnya yang secara tidak langsung dipromosikan. Pariwisata juga akan semakin berkembang dan dikenal dunia.

Untuk merealisasikan hal ini, Made mengatakan perlunya SKPD terkait saling mendukung dan bersinergis. Ia menilai selama ini antara SKPD yang satu dengan yang lainnya terkesan jalan sendiri-sendiri.

“Eksekutif dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub)

dan Sekda bagaimana mensinergikan dinas-dinasnya agar satu sama lain saling mendukung,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beberapa tahun terakhir bawang merah dan bawang putih dari NTB diekspor ke Malaysia.

Namun komoditi tersebut dikirim dulu melalui Brebes Jawa Tengah atas nama daerah setempat. (bul/yan)

Konversi Bahan Bakar di Pulau Sumbawa

Terkendala Infrastruktur SPBE

(Suara NTB/sir)

WISATAWAN - Wisatawan asal Jakarta sedang menikmati kawasan eks Pelabuhan Ampenan meski pengaturan kawasan itu tidak rapi, Kamis (17/1).

Warga Berharap Eks Pelabuhan Ampenan Segera Dibenahi Mataram (Suara NTB) Setelah gagalnya mega proyek Eks Pelabuhan Ampenan dibangun oleh PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, tumpukan material dan reruntuhan bangunan yang ada di kawasan itu kini menjadi masalah tersendiri bagi warga. Selain merusak peman-

dangan pantai, bekas proyek itu juga membuat warga sekitar merasa terganggu, terutama oleh debu dan panasnya kawasan pantai setelah pohon-pohon ditumbangkan.

“Dulunya ada pohon-pohon yang melindungi, tapi setelah dibongkar daerah ini menjadi panas,”kata Didik, salah seor-

ang warga sekitar.

Mereka berharap kawasan eks Pelabuhan Ampenan bisa segera ditata Pemkot Mataram agar tidak terlihat semrawut seperti saat ini. Bagi mereka dampak perusakan kawasan cukup berpengaruh, bukan hanya bagi kenyamanan, namun juga bagi kelancaran usaha.

Setelah rencana pembangunan eks Pelabuhan Ampenan dilaunching awal tahun lalu, jumlah pengunjung yang datang ke lokasi itu berkurang. Untuk itu warga, khususnya para pedagang yang menggantungkan hidup sebagai pedagang di pantai Ampenan sangat mengharapkan penataan segera dilakukan. Didik dan pedagang lainnya tidak menginginkan pembangunan yang terlalu muluk dan mewah, namun tidak ada realisasinya. Mereka merasa sudah lelah lahir dan batin menunggu pembangunan Ampenan Harbour, namun tidak kunjung terwujud. “Kita sudah cukup menderita lahir batin menunggu tidak ada kepastiannya,” katanya.

Bagi mereka penataan yang bagus adalah penataan yang sesuai dengan keinginan pedagang, di mana kawasan pantai bisa ditata rapi dan pedagang juga bisa tetap hidup dari sana.

“Kalaupun mau dibangun, janganlah membangun hotel yang megah, asalkan kami pedagang bisa tetap berjualan,” harapnya. (sir)

Mataram (Suara NTB) Program konversi bahan bakar dari minyak tanah (mitan) ke Elpiji di Pulau Sumbawa hingga saat belum bisa direalisasikan. Pasalnya, masih terkendala ketersediaan infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang masih belum tersedia. Namun saat ini, sudah ada tiga calon investor yang akan membangun SPBE di pulau Sumbawa. Untuk itu, pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya konversi mitan ke Elpiji di pulau Sumbawa segera dilaksanakan.

Hal tersebut dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM dikonfirmasi Rabu (17/1).

“Kalau ada investor yang mau menanamkan investasinya untuk membangun SPBE di situ, maka kita akan usulkan segera. Belum adanya konversi ini karena belum adanya kesiapan infrastruktur,” ungkapnya.

Ia mengatakan Hiswana Migas NTB sebenarnya sudah berkirim surat terkait dengan adanya investor yang akan membangun SPBE di pulau Sumbawa terkait dengan konversi tersebut. Tetapi, surat tersebut tidak mendapatkan respon dari pemerintah pusat karena jalurnya seharusnya Hiswana Migas bersurat ke pemprov NTB. Selanjutnya pemprov NTB yang akan menyampaikan dan berkirim surat ke pemerintah

pusat. ”Minimal satu kabupaten di pulau Sumbawa itu ada satu SPBE,” terangnya.

Haris menambahkan, konversi mitan ke Elpiji untuk pulau Sumbawa akan dipercepat. Sehingga tidak ada diskriminasi antara pulau Lombok dan Sumbawa terkait dengan pemakaian BBM bersubsidi. ”Kendalanya masalah infrastruktur makanya itu kita akan diskuskan ke Jakarta. Kita sudah minta investor yang berminat segera mengajukan ke pemprov, dengan surat itu kita kemudian bersurat ke Jakarta,” terangnya.

Menurutnya, program konversi tersebut bisa berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur SPBE. Hal tersebut seperti program konversi mitan ke Elpiji di pulau Lombok yang juga beriringan dengan pembuatan infrastruktur dan hasilnya dapat dilihat saat ini.

Untuk itu, pihaknya berencana akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan konversi di pulau Sumbawa. Sebab, dalam APBN 2013, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk program konversi tersebut tetapi masih bersifat umum, belum ada pembagian provinsi yang akan mendapatkan program tersebut. ”Kalau di Lombok sudah konversi dan pulau Sumbawa belum maka itu akan menjadi masalah.

Supaya tidak ada diskriminasi maka kita harapkan program konversi itu segera direalisasikan,” pungkasnya. (nas)

H. Abdul Haris

(Suara NTB/aan)

Kanwil Pajak Nusra Tangkap Bendahara Penilap Pajak

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

PSSB akan Lepas Satu Calon Pemain Asing Taliwang (Suara NTB) Belum juga mengikat kontrak para pemainnya, Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (KSB) kemungkinan akan melepaskan salah satu calon pemain asingnya yang saat ini mulai melakukan latihan bersama.

Adalah Aniemenam Ekene Stanley, pemain yang sebelumnya digadang-gadang akan memperkuat lini belakang PSSB pada divisi liga utama musim 2013 oleh manajemen klub kemungkinan batal untuk dikontrak. “Yang posisi stopper sepertinya tidak akan dikontrak,” ungkap manajer komunikasi PSSB Manurung, S.Pd kepada wartawan, Kamis (17/1).

Pembatalan ini pemain asal Nigeria itu, didasari hasil evaluasi pola permainan selama berlatih bersama skuad PSSB, Stanley tidak bisa menunjukkan kualitas terbaiknya.

Bahkan Manurung mengaku jika dibandingkan dengan kualitas pemain lokal di posisi yang sama (stopper) masih lebih baik para pemain lokal. “Karena kualitasnya tidak juga di atas rata-rata pemain lokal kita yang sudah ada. Jadi kita putuskan lebih baik pakai yang dulu saja,” tukasnya.

Selain soal kualitas, Stanley juga diketahui bermasalah di sisi administrasinya. Pemain tersebut hingga kini masih dipersoalkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas)-nya selama berada di Indonesia. “Kita juga khawatir jangan-jangan pas pendaftaran di liga, dia tidak diizinkan bermain karena Kitas-nya bermasalah,” urainya.

Bakal hengkangnya Staley, kini manajemen PSSB hanya menyisakan satu pemain asing yang bakal dikontraknya selama musim kompetisi 2013 ini. Sunday Austine Oboh, pemain yang juga asal Nigeria berposisi sebagai striker (penyerang, red) ini dipastikan akan dikontrak sebagai tandem Saddam Husein.

Saat ini, lanjutnya, manajemen PSSB tengah menyelesaikan kontrak pemain. Ia memperkirakan, penyusunan kontrak hingga finalisasi di tingkat pemain itu bisa selesai pekan ini. Mengingat pendaftaran untuk bermain di liga divisi utama sebentar lagi akan dibuka. “Kick off divisi utama tanggal 27 bulan ini. Jadi kita harus segera menyelesaikan kontrak pemain,” katanya. (bug)

Pembinaan Atlet NTB Masih Andalkan APBD SEJUMLAH cabang olahraga (cabor) unggulan NTB belum bisa mandiri. Mereka masih mengandalkan dana pembinaan dari Pemprov NTB yang bersumber dari hibah dan APBD NTB. Bila dana pembinaan dari Pemprov NTB tak ada, cabor akan kesulitan mengirim atlet mengikuti kejurnas tahun 2013 ini, sebab sejumlah sponsor di NTB tak banyak membantu.

Contoh yang paling nyata bisa dilihat dari cabor atletik.

Cabor unggulan NTB ini tak dapat memberangkatkan atlet mengikuti kejuaraan atletik Piala Panglima TNI di Bandung akhir bulan ini, lantaran kesulitan anggaran. Akibatnya para atlet unggulan NTB pun harus gigit jari, karena tak bisa ikut serta di kejuaraan yang melibatkan atlet-atlet nasional.

Padahal bagi sebagian besar atlet nasional asal NTB, kejuaraan Piala Panglima TNI sangat penting untuk diikuti, karena akan melibatkan seluruh atlet terbaik Indonesia. Itu artinya, event tersebut bisa menjadi ajang untuk evaluasi kemampuan atlet NTB yang dalam tahun ini akan mengikuti Kejurnas. “Bagi saya pribadi kejuaraan atletik Piala Panglima TNI di Bandung sangat penting. Karena event tersebut bisa menjadi ajang uji kemampuan kita di awal tahun,”ucap atlet peraih dua medali emas PON XVIII/2012 di Riau, Ridwan, pada Suara NTB, via ponselnya, Rabu (16/1) lalu.

Demikian halnya cabor unggulan lain, seperti tinju, HILANG kempo, bola voli dan tarung HILANG STNK SPM HONDA derajat masih mengandalDR6287CA NOKA/NOSIN: kan dana APBD NTB untuk MH1JF5130CK495716/JF51E- pembinaan atlet. Sebab 3477064 AN.NYOMAN WIJ- mereka tak bisa berharap AYA HILANG DISEKITAR MA- banyak dari pihak swasta.

TARAM Ketua Umum KONI NTB, H.MNS. Kasdiono, SH, baruHILANG BPKB R4 TOYOTA baru ini, mengungkapkan, DR1590AQ NOKA/NOSIN: dana pembinaan untuk enam MHKM1BA3JCK057397/ cabor unggulan diperkirakan DR95628 NO.BPKB: 1.0973- akan dialokasikan sebesar Rp 6293.0 AN.PT.SERASI 1 miliar. Sementara untuk AUTORAYA HILANG DISE- non unggulan masing-masing KITAR BERTAIS MATARAM Rp 10 juta per cabor. (fan)

Barca dan Chelsea Bermain Imbang Madrid Penyandang gelar juara Barcelona tetap berpeluang maju ke semifinal Piala Raja dan bertemu dengan Real Madrid, kendati ditahan imbang 2-2 pada leg pertama putaran delapan besar saat melawan 10 pemain Malaga, Rabu.

Barca mengalahkan Malaga 3-1 pada laga La Liga, Minggu, dan pelatih Tito Vilanova serta pelatih Manuel Pellegrini sama-sama merasakan kelelahan pemain mereka untuk bermain dalam kompetisi piala itu tiga hari kemudian.

Menurut laporan Reuters, setelah mendapat tekanan keras dari Barca, Malaga bangkit dan mendapat semangat besar pada menit ke-25 ketika Manuel Iturra menjebol gawang Barca.

Tapi Lionel Messi membalas pada menit ke-29, disusul rekannya Carles Puyol satu menit kemudian. Malaga menyamakan kedudukan pada menit ke-89 melalui Ignacio Camacho.

Malaga pada awalnya dalam masalah besar, karena Ignacio Monreal mendapat kartu merah, karena melaku-

kan gerakan kasar kepada Pedro 15 menit menjelang pertandingan usai.

Di Inggris, Southampton, yang bermain lebih ofensif pada babak kedua, mampu mencetak dua gol untuk mengimbangi tuan rumah Chelsea 2-2 pada laga Liga Utama Inggris, Kamis dinihari, di Stadion Stamford Bridge.

Chelsea memang lebih dulu unggul melalui gol Demba Ba menit 25 dan Eden Hazard menit 45, namun gempuran Southampton pada babak kedua telah menggagalkan ambisi Chelsea memenangi laga kandang kali ini.

Southampton berhasil mengimbangi Chelsea setelah Rickie Lambert yang masuk menggantikan Jay Rodriguez pada menit 57 mampu mencetak gol ke gawang Petr Cech.

Chelsea yang ingin mempertahankan keunggulan mem-

buat kedua tim terlibat saling menekan dengan serangan-serangan cepatnya. Namun, tekanan-tekanan Chelsea masih mampu digagalkan barisan belakang Southampton, dan satu peluang tendangan bebas oleh Frank Lampard juga tidak mengubah keadaan.

Upaya Chelsea menahan ancaman Southampton jebol ketika Puncheon mencetak gol indah menit 75, kedudukan menjadi 2-2.

Berharap untuk menambah gol, Benitez memasukkan Torres dan menarik keluar Frank Lampard pada menit 78. Masuknya Torres tidak mampu mengembalikan Chelsea unggul. Peluang emas Torres menjelang menit 90 tidak bisa diselesaikan dengan baik, tendangannya masih melenceng ke sebelah kiri gawang Southampton.

(ant/bali post)

CETAK GOL - Pemain Southampton Jason Puncheon ketika mencetak gol ke gawang Chelsea pada pertandingan Liga Utama Inggris Kamis dinihari (17/1). Pertandingan berakhir imbang 2-2.

Sampai empat menit waktu injury time habis, upaya Chelsea tidak juga membuah-

kan hasil dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. (ant/bali post)

Siap Perkuat Timnas PEMAIN depan Persatuan Sepakbola Sumbawa Barat (PSSB), Saddam Husein, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada klub soal pemanggilan dirinya untuk perkuat tim Garuda.

Ia akan menyambut baik bila manajemen PSSB siap melepas dirinya ke timnas. Dalam hal ini pemain andalan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini masih belum mau memutuskan apapun karena pernyataan tersebut masih belum jelas.

“Saya baru dengar dari pelatih saya soal adanya nama saya masukdi timnas persiapan SEA Games. Jadi, sampai saat ini manajemen klub belum komunikasi apapun dengan saya. Tapi kalau memang diizinkan, saya sangat siap berlaga bersama timnas,” ujar Saddam yangdihubungi Suara NTB via ponselnya, Kamis (17/1).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya masih harus menunggu keputusan final dari klub.

Maklum, sebagai pemain profesional, atlet yang pernah perkuat tim Pra-PON NTB ini tetap akan menghargai apapun keputusan klub yang mengontraknya. Kalau pun akhirnya klub tidak men-

gizinkannya dia menghormati apa pun keputusan yang akan dikeluarkan.

Di tempat terpisah Pelatih PS Sumbawa Barat,Margono yang dimintai tanggapannya soal pemanggilan anak asuhnya tersebut tidak ingin berspekulasi. Dia menyerahkan sepenuhnya ke manajemen klub soal keikutsertaan Saddam di timnas. Namun demikian, secara pribadi ia sendiri mendukung bila anak didiknya bisa mewakili timnas Indonesia di SEA Games, karena dengan masuknya Saddam di timnas akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB, karena tidak semua atlet mendapat kesempatan bermain di timnas.

Selain membanggakan daerah, skill permainan Saddam akan lebih berkembang, karena akan berhadapan dengan tim-tim luar negeri yang memiliki pola bermain yang lebih baik lagi. Selain mendukung, Margono juga mengaku sangat khawatir saddam tak bisa tampilmaksimal di klub, karena jadwal bermain yang semakin padat. Padahal Saddam adalah pemain yang sangat diandalkan di PSSB. (fan)

Suara NTB/ist)

TERJATUH - Saddam Husein terjatuh dalam sebuah pertandingan di Divisi Utama beberapa waktu lalu.

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

RUPA-RUPA

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 18 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Halaman 10

NTB, Daerah Tujuan Wisata Paling Diminati Warga Australia Mataram (Suara NTB) Konsulat Jenderal Austalia, Brett Farmer mengaku, keindahan alam NTB tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Baginya NTB tidak ada bedanya dengan Bali. Tidak hanya itu keindahan alam di daerah ini mempunyai daya pikat tersendiri sehingga wistawan dari luar negeri terutama negara asalnya banyak yang berkunjung ke daerah berjuluk Bumi Gora ini.

Tahun lalu kunjungan wisatawan dari Australia mencapai 800 orang ke NTB, bahkan itu setiap tahun,”ungkap Brett Farmer ditemui di Mat-

Ia menilai, daerah NTB khususnya Lombok indah dan orang-orang NTB ramah sehingga mereka bisa menikmati keidahan alam NTB dengan

aram, Kamis (17/1). Menurutnya, wisatawan dari Austalia tidak akan terpengaruh meninggalnya salah seorang wisatawan dari negara itu.

aman. Namun demikian, pihaknya tetap mengingatkan warganya tetap berhati-hati. ”Tetapi tetap kita ingatkan semua warga yang ingin bepergian berhati-hati,”ujarnya.

Pihaknya mengaku tidak akan melarang warga negara setempat jika ingin berkunjung ke Indonesia khususnya NTB. Negara tujuan warganya lebih berminat ke negara asia dan eropa, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan

primadona. “NTB termasuk paling diminati,” tukasnya.

Namun belajar dari kejadian kematian Liam Davies, Kedepan pihaknya akan membekali informasi kepada wisatawan yang ingin bepergian. Beberapa hal yang ditekankan terkait kondisi negara atau daerah tujuan dan berhati-hati mengkonsumsi minuman. Hal ini tidak hanya diberlakukan bagi Indoensia, khususnya NTB na-

mun seluruh dunia.

Disamping itu, semua travel di negara setempat akan dibekali informasi mengenai jenis minuman yang layak dikondumsi. Selain melakukan langkah antisipasi di dalam negeri, pihaknya juga bertemu dengan Pemda NTB untuk menyiapkan langkah untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi. (her)

Brett Farmer (Suara NTB/sir)

Tambah PAD

Pariwisata KLU Berkembang Pesat PANORAMA alam yang indah dan gugusan pulau-pulau yang menawan menjadi modal utama bagi Kabupaten Lombok Utara, daerah yang baru seumur jagung itu untuk mengembangkan pariwisata.

Di usianya yang baru memasuki empat tahun pada 21 Juli 2012, sektor pelancongan di kabupaten termuda ini meraih kemauan cukup pesat.

Sejatinya industri pariwisata di Kabupaten Lombok Utara telah berkembang pesat. Bahkan mampu menjadi yang terdepan dari sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB, ini bisa dibuktikan dari berbagai sisi.

Dari sisi jumlah angka kunjungan wisatawan, kabupaten bermoto “Tioq Tata Tunaq” ini masih mendominasi. Pada 2012 dari total angka kunjungan wisatawan ke NTB satu juta orang yang berkunjung ke Lombok Barat mencapai 400.000 orang atau sekitar 40 persen.

Sementara dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), industri pelancongan memberikan kontribusi paling banyak mencapai 70 persen dari total PAD pada 2012 sebesar Rp30 miliar. Sebagai kebupaten baru pendapatan itu tergolong besar.

Karena itu Pemerintah

Karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan terus berjuang mengembangkan sektor pariwisata.

Pada 2013 ditargetkan angka kunjungan wisatawan ke daerah itu sebanyak 500.000 orang.

Ini sekaligus untuk mengulang “kesuksesan” Pemerintah Kabupaten Lombok dalam mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, “Visit Lombok Sumbawa” (VLS) jilid II dengan target kunjungan dua juta wisatawan pada 2015.

Djohan mengatakan, pada 2012 jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Lombok Utara mencapai 400.000 orang, sehingga mampu memberika sumbangan 40 persen untuk program VLS jilid I/2012 dengan realisasi kunjungan sebanyak satu juta orang wisatawan.

“Saya melihat dari tahun ke tahun setelah terbentuknya Kabupaten Lombok Utara kunjungan wisatawan terus meningkat. Saya optimistis target kunjungan wisatawan pada 2013 sebanyak 500.000 orang akan tercapai, karena minat para wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung ke daerah itu semakin meningkat,” ujarnya.

Untuk itu Pemerintah

Kabupaten Lombok Utara akan terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata, selain untuk menambah “pundi-pundi” PAD juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hingga kini masih banyak masuk katagori miskin.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengakui pariwisata merupakan sektor unggulan yang menyumbang PAD terbesar dan ini telah dibuktikan mulai tahun pertama sejak terbentuknya Lombok Utara sebagai daerah otonum baru.

Pada 2009 yang merupakan tahun pertama setelah terbentuknya Lombok Utara, realisasi PAD sebanyak Rp6 miliar, kemudian pada 2010 naik menjadi Rp10 miliar dan melonjak 100 persen lebih menjadi Rp25 miliar pada 2011 dan pada 2012 meningkat menjadi Rp30 miliar. Pada 2013 ditargetkan Rp32,6 miliar.

“Hingga kini sektor pariwisata memberikan sumbangan terbesar bagi PAD Kabupaten Lombok Utara, yakni mencapai 70 persen. Menurut data BPS lonjakan PAD itu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sembilan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB,” kata Djohan.

Kabupaten Lombok Utara sedang berupaya membina dan memelihara ketertiban dan keamanan di destinasi wisata guna memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada para wisatawan yang berkunjung dan berlibur di daerah itu.

“Terkait dengan pembenahan destinasi wisata tersebut saya mengakhiri tahun 2012 dengan menanam pohon di objek wisata dan mengawali 2013 dengan menanam karang di perairan pantai di Dusun Jambianom, Desa Medana,” katanya.

Selain itu Pemkab Lombok Utara juga telah membangun jalan yang mengelilingi Gili Trawangan untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan menikmati panorama alam di sekeliling Gili Trawangan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga memperbanyak bak sampah agar kebersihan di objek wisata bahari ini tetap terpelihara dengan baik. Pada 2013 juga akan dibangun dermaga apung untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada para wisatawan yang datang menggunakan kapal cepat ke objek wisata ini.

Menurut dia, meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut karena didukung kon-

(ant/bali post)

TRAWANGAN - Sejumlah wisatawan menikmati keindahan panorama Gili Trawangan.

Trawangan merupakan salah satu objek wisata yang mendongkrak perkembangan pariwisata di KLU. disi keamanan yang semakin kondusif dan telah dilakukan pembenahan destinasi unggulan, seperti objek wisata Gili Trawangan di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang.

Untuk menunjang pengem-

Elton John Umumkan Kelahiran Anak Kedua

(Suara NTB/ist)

Elton John

menikah pada 2005 tersebut.

“Kelahiran putra kedua melengkapi keluarga kami dengan cara yang sempurna dan berharga,” kata mereka pada Hello!, seperti yang dikutip dari Reuters.

John (65) dan Furnish (50) dikaruniai anak pertama bernama Zachari (2). Elijah dilahirkan di Los Angeles pada 11 Januari lalu.

“Saya tahu kelak saat dia bersekolah akan ada tekanan yang luar biasa, dan akan ada orang-orang berkata padanya, ‘Kamu tidak punya ibu’,” ungkap John di balik keputusannya memiliki anak lagi.

“Itu akan terjadi. Kami sudah membicarakannya sebelum dia lahir. Saya ingin dia punya seseorang yang mendampingi dan membelanya. Kita lihat saja,” ujarnya. (ant/bali post)

Budi Doremi Ingin Kunjungi Banda Neira Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Budi Doremi mengaku ingin suatu saat nanti dapat mengunjungi Banda Neira. “Ingin banget ke Banda Neira,” kata Budi, yang mengaku menyukai travelling.

Menurutnya, selain memiliki keindahan alam, tempat yang berada di Kepulauan Banda Maluku itu juga memiliki nilai historis. Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Mohammad Hatta, pernah diasingkan ke sana.

“Kira-kira, Bung Hatta pas diasingkan ke sana, (Suara NTB/ist) senang atau Budi Doremi sedih ya?” tanyanya, saat dijumpai di acara jumpa media “Dahsyatnya Awards 2013”. Ia mengagumi Banda Neira sebab meski kecil, tempat itu menjadi penghasil buah pala terbesar di dunia. “Yang menyebabkan kita dijajah bangsa Portugis dulu,” kata Budi mengenai ketertarikannya pada Banda Neira. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Lombok Utara adalah Gili Trawangan selain dua gili lainnya, yakni Gili Meno dan Gili Air. Objek wisata bahari ini menjadi ikon pariwisata NTB. (ant/bali post)

Diangkat dari Kisah Nyata

Jessica Simpson Perankan Komedi Televisi

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Bintang pop Inggris Elton John mengumumkan kelahiran anak keduanya yang diberi nama Elijah Joseph Daniel FurnishJohn lewat ibu pengganti.

Penyanyi “Rocket Man” dan pasangannya David Furnish mengonfirmasi berita itu lewat situs resmi John, yang juga memberi tautan pada artikel di majalah Hello!

“Kami berdua telah merindukan untuk memiliki anak, kenyataan bahwa kini kami punya dua putra adalah hal yang tidak bisa dipercaya,” kata pasangan telah resmi

bangan industri pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan kemudahan kepada investor membangun fasilitas akomodasi baik hotel maupun restoran dan usaha wisata lainnya.

Bondan Prakoso

Bersama Fade2Black dan Fahd Djibran

Bondan Prakoso akan Rilis Buku ”Tak Sempurna” Jakarta (Suara NTB) – Musisi Bondan Prakoso bersama Fade2Black dan penulis kelahiran Cianjur Fahd Djibran akan merilis buku berjudul “Tak Sempurna”.

Ini kolaborasi kedua mereka setelah buku “Hidup Berawal Dari Mimpi”. Cerita dalam kedua buku tersebut ditulis Fahd Djibran berdasarkan karya-karya Bondan Prakoso & Fade2Black.

“Kritik terhadap dunia pendidikan. Sebenarnya awalnya dari kepedulian kami terhadap banyaknya korban meninggal akibat tawuran. Kemudian kami menilik lagi lebih dalam kenapa bisa ada tawuran, kenapa tradisi ini begitu dijaga terutama di Jakarta,” kata Bondan saat ditemui di konferensi pers “Dahsyatnya Awards 2013” di Kemang, Jakarta Selatan.

Dalam penulisan buku ini, Bondan mengaku

Fahd Djibran lah yang banyak melakukan riset untuk fenomena tawuran di Jakarta.

“Untuk proses kreatif dari buku ini kita baca semua dan kita beri masukan ke dia (Fahd). Ya ada lah satu-dua pengalaman kita dulu (yang dimasukkan ke dalam novel),” ceritanya.

Tito, personel Fade2Black, mengatakan novel ini memang ditujukan bagi generasi muda yang masih mencari jati diri dan ingin bebas berekspresi. “Kita pengen meliput kondisi perkembangan pendidikan sekarang, gimana nantinya kalau sekarang saja sudah begitu,” katanya.

Menurutnya, pendidikan di masa kini berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. Buku setebal 176 halaman itu rencananya akan dirilis bulan Februari mendatang. (ant/bali post)

Dion Idol Rencanakan Ikut Album Kompilasi Jakarta (Suara NTB) Finalis Indonesian Idol 2012, Dion, berencana ikut album kompilasi bersama peserta Indonesia Idol 2012 lainnya.

“Album sendiri belum. Paling kompilasi,” katanya saat dijumpai di konferensi pers “Dahsyatnya Awards 2013”, di Kemang, Jakarta Selatan.

Meski belum tahu akan menyanyikan lagu apa dalam a l b u m kompilasi Dion Idol tersebut,

Dion mengungkapkan kemungkinan ia akan mengambil lagu yang pernah dinyanyikannya semasa tampil di panggung Indonesian Idol 2012.

“Kalau boleh milih, inginnya sih ‘Aku Cinta Kau dan Dia’,” katanya sambil memperkirakan album itu akan keluar pada bulan Maret.

“Belum tahu gambaran genrenya,” kata Dion yang kerap membawakan lagu bernuansa swing-jazz saat di panggung Indonesian Idol.

Selain sibuk bekerja, Dion mengaku beberapa waktu belakangan ia belajar menulis lirik lagu. Lirik yang ia buat biasanya bercerita tentang kehidupan.

“Sudah belajar nulis lirik tapi masih kaku kalau saya baca lagi,” tutupnya. (ant/bali post)

Los Angeles Penyanyi pop Jessica Simpson akan membintangi sebuah program televisi di NBC yang diadaptasi dari kisah nyata hidupnya, kata produser eksekutif Ben Silverman.

Komedi televisi itu menandai kembalinya Simpson ke dunia seni peran dalam lima tahun terakhir.

Mantan bintang pop remaja itu terkenal dengan acara reality show televisinya, termasuk acara televisi MTV “Newlyweds: Nick dan Jessica”, yang mengikuti kehidupan pernikahan Simpson dan suami pertamanya, Nick Lachey.

Ia juga menjabat sebagai mentor pada acara “Fashion Star” NBC. Dalam komedi televisi itu, Simpson (32) akan memerankan selebriti yang harus menyeimbangkan kehidupannya sebagai seorang ibu dan tokoh masyarakat, kata Silverman.

Simpson melahirkan anak pertama di bulan Mei 2012 dan mengatakan bulan lalu bahwa dia k i n i tengah hamil anak ke-

dua. “Acara ini terinspirasi oleh hidupnya saat dia menjalani fase baru dalam hidupnya yaitu menjadi seorang ibu,” kata Silverman, yang merupakan pencipta acara reality show NBC, “The Biggest Loser”.

“Ini adalah kombinasi dari ‘I Love Lucy’ dan ‘Curb Your Enthusiasm’,” tambahnya, mengacu pada serial komedi klasik tahun 1950-an dari Lucille Ball dan serial HBO karya pencipta “Seinfeld” Larry David.

Simpson juga akan menjadi produser eksekutif acara itu. Pada tahun 2004, Simpson pernah merekam suatu program untuk jaringan ABC tentang bintang pop yang menjadi pembaca berita TV, tapi program itu tidak pernah dijadikan serial. Simpson sebelumnya pernah tampil di film “The Dukes of Hazzard” pada 2005 dan “Employee of the Month” pada 2006, demikian seperti y a n g dikutip dari Reut e r s . (ant/ b a l i post)

Jessica Simpson (Suara NTB/ist)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Halaman 11

Jakarta Berstatus Tanggap Darurat

Banjir Lumpuhkan Ibukota

Jakarta (Suara NTB) Banjir yang melanda Ibukota Jakarta akibat hujan terus menerus sejak beberapa hari sebelumnya mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan posisi tanggap darurat hingga 27 Januari 2013. Banjir menggenangi istana, melumpuhkan aktifitas masyarakat dari berbagai profesi dan lapisan serta memaksa puluhan ribu warga mengungsi.

Gubernur Jokowi mengatakan pernyataan tanggap darurat itu merupakan langkah antisipasi karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan intensitas hujan masih akan tinggi selama satu minggu. Dia mengatakan sejumlah kebutuhan pokok bagi para pengungsi akibat bencana banjir itu akan segera dipenuhi melalui proses tender terlebih dahulu.

“Karena itu, saya berharap agar setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terus bergerak dan bekerja untuk menangani banjir sehingga bantuan cepat disalurkan,” kata Joko Widodo saat konferensi pers bersama sejumlah menteri di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, banjir kali ini lebih besar bila dibandingkan dengan 2007. Pada 2007, tinggi muka air di Manggarai mencapai 1.020 centimeter, sedangkan saat ini tinggi muka air di pintu air tersebut sudah di atas 1.030 centimeter.

Warga yang terkena dampak banjir tersebut pun terpaksa mengungsi. “Laporan yang

kami terima 15.447 jiwa warga Jakarta mengungsi dan data dari data sementara diketahui lima orang meninggal sejak Selasa (15/1) hingga hari ini,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Kamis kemarin. Sutopo menjelaskan, warga yang meninggal di antaranya akibat tersengat listrik, karena sakit dan lain sebagainya.

Sementara itu, hingga Kamis sore diketahui bahwa tinggi muka air Sungai Cliwung sudah turun hingga 930 centimeter atau siaga dua.Jakarta telah ditetapkan darurat bencana hingga 27 Januari 2013.

“Dengan adanya pernyataan darurat maka seluruh potensi sumber daya nasional dapat dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di Jakarta,” katanya.

Operator penyedia dan pelayanan jasa air bersih, PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), menyatakan banjir menyebabkan distribusi air bersih di wilayah Jakarta Barat terganggu. Pemadaman

listrik menyebabkan Instalasi Air Pejompongan 2 (IPA2) berhenti beroperasi hingga keadaan normal, kata Corporate Communications and Social Responsibilities Head PALYJA, Meyritha Maryanie dalam siaran persnya.

PALYJA yang beroperasi di Pejompongan saat ini hanya IPA1 yang berkapasitas 2500 liter per detik, atau sekitar 56 persen dari kapasitas normal yakni, 5600 liter per detik. Sementara IPA di Taman Kota berhenti beroperasi karena tergenang air banjir. “Jadi total penurunan produksi sekitar 35 persen,” katanya.

Wilayah yang pasokan airnya terhambat antara lain Petamburan, Slipi, Kota Bambu, Jatipulo, Tomang, Grogol, Ancol, Penjaringan, Pekojan, Jembatan Lima Angke, Mangga Dua Selatan, Penjaringan, dan Pluit.

Bahkan, Wisma Negara yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara ikut terdampak banjir paling parah. Kemarin pagi, setelah terpaksa menjadwal ulang pertemuan bilateral dengan Pres-

iden Argentina Cristina Elisabet Fernandez De Kirchner yang seharusnya berlangsung pada pukul 10.30 WIB, Presiden Yudhoyono dengan mengenakan kaos berwarna biru meninjau sejumlah titik di Kompleks Istana yang terendam banjir.

Presiden yang menggulung celana olahraganya yang berwarna abu-abu setinggi lutut itu tampak berkeliling Kompleks Istana dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mengenakan jas lengkap.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berada di Istana untuk menghadiri pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Argentina.

Seusai melakukan pertemuan bilateral, Presiden Yudhoyono dengan didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Kaliba, Kelurahan Rawajati, Jakarta Timur.

Juru Bicara Presiden Julian A Pasha mengatakan bahwa tidak ada kerusakan serius di Kompleks Istana pascaterdampak banjir pada Kamis pagi.

“Tidak ada kerusakan serius.

Hanya terendam. Sekarang sudah menyurut dan memang ada sebagian istana, terutama di Wisma Negara terendam cukup tinggi,” kata Julian. (ant/bali post)

ISTANA KEBANJIRAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( dua kiri) didampingi Menlu Marty Natalegawa (kiri) meninjau banjir di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/1). Akibat curah hujan tinggi di hulu sungai yang mengalir ke Jakarta menyebabkan Jakarta lumpuh akibat banjir.

Banjir Jakarta Telan Lima Korban Jiwa BENCANA banjir yang melanda Ibukota Jakarta telah menimbulkan sedikitnya lima korban jiwa, demikian dilaporkan laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis.

Mereka yang meninggal antara lain, Angga (13) warga RT 05 RW 01 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, karena hanyut ke Sungai Sekretaris. Selain itu, Mak Inah (82) warga Kampung Pulo, Jatinegara yang meninggal karena usia lanjut.

Sementara itu, Mujiyo (46) warga RT 05 RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, meninggal dunia karena tersengat listrik. Selain itu, Muhamad Haikal (2) warga RT 05 RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat meninggal dunia karena jatuh dari tempat tidur

di rumahnya yang sedang banjir. Solahuddin (35) warga Kalibata Pulo, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena kesetrum listrik.

Hingga berita ini ditulis, air bah masih menggenangi beberapa wilayah di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Wibowo, pada Kamis (17/1) telah mengeluarkan pernyataan darurat bencana banjir berlaku 17-27 Januari 2013. Dengan adanya pernyataan darurat maka seluruh potensi sumber daya nasional dapat dikerahkan untuk membantu penanganan bencana banjir Jakarta.

Banjir di Ibukota Jakarta melanda 500 RT, 203 RW di 44 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan. Jumlah penduduk yang rumahnya terendam air adalah 25.276 KK atau 94.624 jiwa. Sementara itu total pengungsi mencapai 15.447 jiwa. (ant/bali post) (ant/bali post)

CMYK

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2013

Persentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekitar 18 juta lebih penderita diabetes di Negara kita. Timbulnya diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitanya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan keruskan parah pada organ hati , otak ,paru-paru,liver , ginjal, dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisinya akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat penyakt diabetes sangat tinggi.

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat embahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung ,

hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadri di dunia sekitar 38 tahun, menerpkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria /wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi

tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia.

Kegiatan Bajak Laut Menurun Selama 2012

(ant/bali post)

Moskow Kegiatan bajak laut di perairan internasional telah menurun ke peringkat terendah sejak 2008, demikian menurut laporan yang disiarkan oleh pengawas maritim internasional.

Biro Maritim Internasional (IMB), satu tangan Kamar Dagang Internasional, mengatakan pada 2012 sebanyak 297 kapal diserang, menurun dibanding pada 2011 sebanyak 439 kapal. Pusat Pelaporan

Pembajakan IMB juga mencatat 67 percobaan serangan terjadi sepanjang tahun 2012.

Sebanyak 585 orang disandera tahun lalu. Enam orang tewas dan 32 lainnya terluka oleh bajak laut. Somalia dan Teluk Aden tetap paling berbahaya bagi rute perlayaran dunia, yang menyumbang hampir seperempat dari insiden pembajakan di dunia dengan 75 kapal diserang pada tahun lalu. Angka tersebut, bagaimanapun, adalah

BAJAK LAUT - Bajak laut Somalia, yang tertangkap di Teluk Oman, awal 2012 lalu. Meski sempat meresahkan, namun secara keseluruhan, kegiatan bajak laut di perairan internasional telah menurun ke peringkat terendah sejak 2008.

jauh di bawah angka tahun 2011 sebesar 237 serangan.

“Kehadiran lanjutan dari angkatan laut sangat penting untuk memastikan bahwa pembajakan laut di Somalia tetap rendah. Kemajuan ini dapat dengan mudah dibalik jika kapal-kapal angkatan laut ditarik dari daerah tersebut,” kata kepala biro Kapten Pottengal Mukundan.

Meskipun demikian aktivitas bajak laut masih intensif di lepas pantai Nigeria, di mana 58 kapal diserang dan 207 anggota awak kapal disandera. Pada 31 Desember 2012, bajak laut menyandera 104 awak dan delapan kapal, demikian laporan RIA Novosti. (ant/bali post)

Iran akan Kerahkan Kapal Perang ke Laut Mediterania

Moskow Iran akan mengerahkan armada kapal perangnya ke Laut Mediterania, kata Kepala Angkatan Laut Laksamana Muda Habibollah Sayyari.

“Armada kapal perang Angkatan Laut ke-24 akan berpatroli di utara Samudra Hindia, Teluk Aden, Bab-el-Mandeb, Laut Merah, Terusan Suez dan Laut Mediterania selama tiga bulan dan bahkan akan berlayar sejauh negaranegara Asia Tenggara,” kata Sayyari seperti dikutip oleh Press TV. Armada kapal perang ke-23 itu akan kembali ke negara itu pekan depan, katanya menambahkan, seperti yang dikutip dari RIA Novosti. Mengacu pada pelatihan angkatan laut baru-baru ini yang dijuluki Velayat 91, Sayyari mengatakan manuver itu menampilkan kemampuan angkatan laut Iran dan kemampuannya untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kepentingan Republik Islam tersebut.

Pada Jumat, Angkatan Laut Iran meluncurkan latihan angkatan laut enam hari dengan dijuluki Velayat 91, untuk mempertahankan “perbatasan maritim dan menjaga perdamaian abadi di wilayah tersebut.”

Pelatihan itu meliputi daerah yang luas, termasuk Selat Hormuz, Laut Oman, utara Samudera Hindia, Teluk Aden dan Selat Bab-el-Mandeb.

Angkatan Laut Republik Islam Iran (IRIN) akan terus melanjutkan kehadirannya di perairan internasional, kata Komandan Angkatan Laut Laksamana Habibollah Sayyari di Teheran belum lama ini. Ia membuat pernyataan dalam satu wawancara dengan IRNA di Bandar Abbas.

“Beberapa negara yang hadir di perairan internasional dan kehadiran IRIN di sana yang bertujuan untuk memberikan keamanan kapal dagang dan tanker minyak membuktikan kemampuannya, dunia telah menerima kekuatan IRIN dan kemajuan ilmiah dalam pembangunan peralatan kelautan baru.”

Angkatan Laut Iran telah melakukan patroli anti-pembajakan di Teluk Aden sejak November 2008, ketika perampok Somalia membajak kapal

kargo carteran Iran, MV Delight, di lepas pantai Yaman. Menurut resolusi Dewan Keamanan PBB, negara-negara yang berbeda dapat mengirim kapal-kapal perang mereka ke Teluk Aden dan perairan pantai Somalia melawan bajak laut dan bahkan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Somalia memasuki wilayah perairan negara itu dalam mengejar perompak laut Somalia.

Teluk Aden - yang meng-

hubungkan Samudera Hindia dengan Terusan Suez dan Laut Mediterania - merupakan koridor energi penting, terutama karena minyak Teluk Persia dikirim ke Barat melalui Terusan Suez. Pada November, Iran meningkatkan kekuatan angkatan lautnya di perairan Teluk Persia setelah kapal baru meluncurkan rudal baru dan kapal selam ringan untuk bergabung dengan armada Angkatan Laut.

Frigat peluncur rudal Sina-7 diluncurkan dalam satu upacara di kota pelabuhan Selatan Iran Bandar Abbas pada kesempatan Hari Nasional Angkatan Laut.

Selama upacara yang dihadiri oleh Sayyari, dua kapal selam ringan kelas-Qadir juga bergabung dengan armada angkatan laut Iran. Semua bagian dari kapal selam kelas Qadir, termasuk peralatan, lambung radar dan sistem pertahanan canggih, telah dibuat di dalam negeri.

Kapal selam adalah kapal yang tepat untuk misi angkatan laut yang berbeda, termasuk pengintaian dan tempur di perairan teritorial, terutama di Teluk Persia dan Selat Hormuz yang tidak cukup lebar untuk manuver kapal perang besar dan kapal selam. (ant/bali post)

India-Pakistan Janji Redakan Ketegangan Perbatasan New Delhi Militer India mencapai kesepakatan dengan Pakistan untuk meredakan ketegangan di Kashmir setelah kekerasan mematikan akhir-akhir ini di wilayah sengketa tersebut, kata seorang juru bicara kepada AFP, Rabu.

“Pemahaman dicapai antara kedua direktur jendral operasi militer untuk menenangkan keadaan di sepanjang Garis Pengawasan,” kata juru bicara militer Jagdeep Dahiya, menunjuk pada perbatasan de fakto di Kashmir. Menurut juru bicara itu, komandan-komandan militer senior kedua pihak berbicara melalui telefon selama 10 menit dan mereka mencapai kesepakatan itu.

“Kedua DGMO (dirjen operasi militer) berbicara pada pukul 10.00 (pukul 11.30 WIB) selama 10 menit dan DGMO Pakistan menyatakan bahwa instruksi ketat telah dikeluarkan agar tidak terjadi pelanggaran gencatan senjata,” katanya.

Dahiya menambahkan, pasukan India yang ditempatkan di perbatasan juga tidak akan me-

langgar gencatan senjata yang diberlakukan sejak 2003.

Juru bicara itu tidak memberikan penjelasan terinci lebih lanjut mengenai pembicaraan antara DGMO India Letjen Vinod Bhatia dan mitranya dari Pakistan, Mayjen Ashfaq Nadeem. India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir, yang menjadi penyebab perang antara mereka sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1947.

Lebih dari 47.000 orang — warga sipil, militan dan aparat keamanan — tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980an. Pejuang Kashmir menginginkan kemerdekaan wilayah itu dari India atau penggabungannya dengan Pakistan yang penduduknya beragama Islam.

New Delhi menuduh Islamabad membantu dan melatih pejuang Kashmir India. Pakistan membantah tuduhan itu namun mengakui memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Garis Pengawasan (LoC) adalah perbatasan de fakto yang memisahkan zona-zona Kashmir antara yang dikuasai India dan Pakistan. Dua dari tiga perang antara kedua negara itu meletus karena masalah Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas muslim di India yang penduduknya beragama Hindu.

Serangan-serangan pada 2008 di Mumbai, ibukota finansial dan hiburan India, telah memperburuk hubungan antara India dan Pakistan. New Delhi menghentikan dialog dengan Islamabad yang dimulai pada 2004 setelah serangan-serangan Mumbai pada November 2008 yang menewaskan lebih dari 166 orang.

India menyatakan memiliki bukti bahwa “badan-badan resmi” di Pakistan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan-serangan itu — tampaknya menunjuk pada badan intelijen dan militer Pakistan. Islamabad membantah tuduhan tersebut. (ant/bali post)