SUARA NTB EDISI RABU 22 JANUARI 2020

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 22 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 262 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wacana Kereta Gantung Rinjani Disambut Pro Kontra

Pemprov Berharap ’’Launching’’ Mei 2020 RENCANA investasi kereta gantung di Gunung Rinjani menuai pro kontra. Mereka yang tergabung dalam forum pariwisata minat khusus menolak tanpa syarat. Sebagian lagi menerima, sepanjang tidak merugikan pelaku wisata yang sudah ada.

Penolakan datang dari Forum Rinjani Bagus. Mereka menilai tidak ada jaminan Rinjani yang sebagai besar masuk zona inti sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak terusik. ‘’Pindahkan batang kayu dari zona inti saja bisa pidana. Setelah jalur kereta gantung di-

pasang di sana, apakah mereka menjamin, tidak ada sebatang pohon yang diganggu,’’ tanya Sekretaris Rinjani Bagus, Dedy Aryo. Memang, pembangunan jalur itu di luar zona konservasi, tapi ia tetap tidak yakin akan berdampak pada ekosistem yang sudah terjaga.

Kontroversi ini menurutnya akan terus berlanjut dan menuai reaksi banyak pihak. Rinjani seharusnya dibuat tetap sebagai zona wisata minat khusus melalui jalur pendakian yang sudah ada. Rinjani harus dibiarkan dengan segala ekosistem, sifat alami dan kultur masyarakat tradisional di bawahnya.

Sentuhan modernisasi justeru menurut dia akan mengganggu tatanan di Rinjani. ‘’Jangan ganggu Rinjani, jangan silau dengan investor bidang pariwisata,’’ pesan Dedy.

Justru menurut dia ada hal paling penting, Bersambung ke hal 15

’’

(Suara NTB/bay)

Investasi Air Bersih Rp300 Miliar di Tiga Gili Jadi Temuan BPKP

TO K O H Spirit Mulai Bangkit MIMPI Provinsi NTB menjadi daerah bebas sampah atau zero waste di tahun 2023, pelan namun pasti mulai menunjukan progresnya. Spirit masyarakat mendukung program zero waste telah mulai ‘’menjangkiti’’ berbagai lapisan masyarakat dengan cepat bagaikan virus positif.

Kesadaran akan pentingnya zero waste telah melahirkan berbagai program inovatif masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai terbentuk. Di lingkungan sekolah misalnya. Sampah dapat digunakan untuk membayar SPP (program Universitas Nahdlatul Ulama). Ada pula sekolah yang hanya mengizinkan muridnya pulang setelah memungut sampah.

Perusahaan di NTB pun ambil bagian.

Misalnya program The Gade Clean Gold dari PT. Pegadaian.

Bersambung Hj.Sitti Rohmi Djalilah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Antisipasi DAK Fisik Hangus PEMPROV NTB melakukan antisipasi agar pelaksanaan proyek konstruksi (fisik) tidak menumpuk di akhir tahun.

Termasuk melakukan antisipasi supaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berasal dari Pemerintah Pusat tahun 2020 tidak hangus.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/1) kemarin menjelaskan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 027/421 Tahun 2019 tentang percepatan lelang 2020.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

JALUR TREKKING – Wisatawan asing mendaki melalui jalur Senaru Lombok Utara menuju Pelawangan Rinjani.

Sesuai hasil review atas rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dijelaskan beberapa poin catatan. Pada dasarnya BPKP me-

nilai pengembangan infrastruktur air bersih di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Lombok Utara dengan skema

KPBU sudah sesuai ketentuan.

Namun dalam poin lain hasil review, dokumen pra studi kelayakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kerangka

Nasabah Jiwasraya di NTB Mencapai 7.000 Orang Mataram (Suara NTB) Perusahaan asuransi milik pemerintah, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) saat ini dibelit persoalan tak mampu membayar klaim polis hingga di atas Rp10 triliun. Persoalan Jiwasraya saat ini masih menjadi perhatian publik. ‘’Di NTB, nasabahnya sampai saat ini telah mencapai 7.000-an nasabah,’’ kata Abidin, M.Pd, Senior Agency Manager Jiwasraya Cabang NTB. Jiwasraya NTB ada sejak tahun 1970, bergerak di sektor jiwa.

Jiwasraya memiliki tiga jenis produk. Diantaranya produk ritel, dan corporate.

Yang diketahuinya, yang saat

ini menjadi perhatian publik adalah produk lain yang bekerjasama langsung dengan delapan perbankan secara nasional. Tiga diantaranya bank tersebut juga beroperasi di NTB. yaitu, BTN, BNI dan BRI. ‘’Kalau kita di NTB, siapkan produk ritel. Karena masingmasing punya jalurnya,’’ kata Abidin kepada Suara NTB. Untuk produk ritel, dijelaskan sampai saat ini belum ada gagal klaim yang dibayarkan oleh Jiwasraya. Bahkan secara nasional, Jiwasraya NTB berada pada pringkat 27 terbaik dari 72 kantor cabang Jiwasraya di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Abidin

Disos Terjunkan TKSK

Cek Kondisi Dua Bersaudara Lumpuh dari Keluarga Miskin di Loteng

H.Sadimin (Suara NTB/dok)

acuan yang diterbitkan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Poin lainnya, penggunaan air laut sebagai bahan baku berpotensi melanggar ketentuan. Selanjutnya, biaya investasi yang diusulkan tidak dapat dinilai kewajarannya. Sementara harga jual air yang ditawarkan tidak kompetitif dan berpotensi merugikan PDAM. Terakhir, bahwa sistem kerjasama dalam bentuk sumber baku dari

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kejanggalan dalam investasi air bersih di tiga gili (Gili Trawangan, Meno dan Air), Lombok Utara. Investasi ini antara PT.TCN dengan PDAM Lombok Utara.

Nilai total investasi mencapai Rp300 miliar ini, berpotensi bermasalah dari hasil review tim auditor.

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) NTB menerjunkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mengecak kondisi dua bersaudara keluarga miskin yang lumpuh, Kenim (35) dan Kenyep (30) di Dusun Ngabok, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng). Disos NTB juga berkoordinasi dengan Disos Loteng untuk penanganan keluarga miskin penyandang disabilitas tersebut. ‘’Kita cek ke lapangan dan kita sudah koordinasi dengan kabupaten,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/1) kemarin.

Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kata Wismaningsih, kelihatannya dua saudara yang lumpuh total tersebut tidak ma-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Petugas Disos NTB mendatangi warga miskin yang lumpuh di Loteng dan menyalurkan bantuan. Bantuan juga diberikan oleh Dinas Sosial Loteng. suk kriteria sebagai penerima. Karena keduanya tidak punya anak yang menjadi tanggungan untuk disekolahkan.

Namun bantuan sosial seperti BPNT, keduanya berhak menerima.

Bersambung ke hal 15

air laut dengan teknologi (Sea Water Reverse Osmosis) itu harus dipertimbangkan kembali.

Sebab kapasitas terpasang dari mata air Jong Plangka masih dapat memenuhi kebutuhan air di sana.

Sehingga BPKP memberikan saran, agar rencana kerjasama dengan teknologi SWRO ini dipertimbangkan kembali sebelum menjadi masalah.

Bersambung ke hal 15

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov NTB Terancam

(Suara NTB/bul)

H. Lalu Gita Ariadi

Mudah-mudahan bisa launching Mei atau Agustus 2020 nanti, itu kita groundbreaking. Sehingga begitu MotoGP dihelat, ini (kereta gantung, Red) juga bisa selesai.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer secara bertahap. Ke depan tidak ada lagi pegawai tetap, Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga hononer dan lainnya.

Yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kebijakan ini akan berdampak bagi daerah khususnya NTB. Saat ini, Pemprov memiliki lebih dari 7.000 ten-

aga honorer, baik tenaga administrasi maupun guru SMA/SMK dan SLB. Ribuan tenaga honorer tersebut terancam dirumahkan apabila kebijakan pusat tersebut benar-benar dilaksanakan.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Adam, MM mengaku sudah mendengar informasi mengenai penghapusan tenaga honorer tersebut.

Bersambung ke hal 15

Baru Ada 12 Pengajuan Paket Proyek Mataram (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diharapkan segera melakukan tender paket proyek. Hal tersebut guna memberi waktu yang lebih panjang untuk pengerjaan sekaligus membuka lapangan kerja.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT, menerangkan bahwa sampai dengan akhir minggu ke tiga Januari 2020 hanya ada 12 paket proyek dari tiga OPD dengan total pagu mencapai Rp. 13.424.000.000 yang telah diajukan. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) NTB, Dinas Kesehatan NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. ‘’Sebenarnya setelah disetujui dewan dan eksekutif, setelah ditetapkan, konsultasi ke Kemendagri menunggu pengesahan. Di situ (paket proyek) sudah bisa lelang,’’ ujar Sadimin saat dikonfirmasi, Selasa (21/1) di Mataram. Menurutnya, hal tersebut harus dimanfaatkan oleh OPD untuk menghindari pengerjaan proyek yang terkesan tergesa-gesa seperti tahun-tahun sebelumnya. ‘’Masih banyak kegiatan yang sudah triwulan tiga masih tender fisik,’’ ujarnya. Dengan mempercepat proses tender tersebut juga dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. ‘’Di situ (percepatan tender dan pengerjaan paket proyek, Red) diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,’’ sambungnya.

Dengan melakukan tender lebih awal, pengerjaan paket proyek diharapkan bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu ideal yang dibutuhkan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Harus Capai Target SEBAGAI pimpinan kelurahan, kecamatan Selaparang menargetkan untuk sembilan kelurahan segera membuat target kinerja. Sebab, dari kinerja sembilan kelurahan yang dihimpun oleh kecamatan Selaparang, ada beberapa kelurahan masih perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja.

“Kinerja kita himpun dari semua lurah memang sudah bagus, baik dari pengalokasian dana kelurahan maupun pelaporan.

Cuma kalau penyerapan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sembilan kelurahan baru kelurahan Rembiga, Karang Baru, Dasan Agung, Dasan Agung Baru yang sudah capai 100 persen,” kata Camat Selaparang, Lalu Muksan, Selasa (21/1).

Untuk target kinerja di tahun 2020 ini, sembilan kelurahan harus segera melakukan eksekusi anggaran kelurahan. Bukan hanya itu, kelurahan juga diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya.

Sebab, pada tahun ini, besaran anggaran kelurahan cukup besar dari tahun sebelumnya. Sehingga, kelurahan harus bisa membuat target kinerja. Tak hanya itu, kelurahan juga diharapkan mampu mengeksekusi dana kelurahan sesuai kemampuannya.

“Walaupun kita baru aktif memulai pekerjaan, kita targetkan dan usahakan kinerja semua kelurahan di kecamatan Selaparang ini meningkat dari yang lain. Strateginya sekarang kita akan tetap koordinasikan untuk bisa mencapai target itu,” kata Muksan.

Untuk evaluasi kinerja sembilan kelurahan di tahun 2019, kecamatan Selaparang sedang melakukan evaluaisi ke semua kelurahan. Evaluasi juga dilakukan agar pencapaian anggaran, baik yang sudah terlaksana dan akan direncanakan bisa lebih baik dari sebelumnya.”Agar tahun 2020 ini kita sudah siap untuk eksekusinya. Untuk pengeksekusian anggaran, kita lihat dari kinerja semua lurah. Mereka sih optimis semua,” pungkasnya.

Ia pun memberikan saran, semua kelurahan harus bisa membangun kelurahan sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam MPBM di kelurahan dan di kecamatan. “Kita juga sudah laksanakan untuk MPBM-nya.

Bagaimanan pun juga anggaran itu harus bisa dieksekusi, tidak ada alasan untuk semua kelurahan tidak bisa melakukan eksekusi dana kelurahannya,” tutup Muksan. (viq) Lalu Muksan (Suara NTB/viq)

”Blacklist” Rekanan Pasar Cakra KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyesalkan kejadian putus kontrak pengerjaan proyek pasar Cakranegara. “Sisa pekerjaan yang seharusnya tinggal sedikit bisa dikerjakan, ada apa ini. Rekanan mengambil resiko untuk menghentikan pengerjaan.

Padahal ini berdampak kurang baik bagi program program di Kota Mataram kalau semua rekanan seperti ini,” katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Untuk itu dia menyarankan supaya rekanan yang seperti ini diblacklist. Pemkot seharusnya lebih selektif memilih rekanan yang bisa memenuhi (Suara NTB/fit) komitmen kontrak kerja yang Abd Rachman sudah disepakati.

Menurut politisi Gerindra ini, terhentinya pengerjaan proyek pasar Cakra, sangat merugikan para pedagang yang menempati toko toko di sana. “Ini tidak bisa dibiarkan, masyarakat yang rugi dengan kejadian seperti ini, ujarnya. Rachman meminta kepada Pemkot Mataram, khususnya Dinas Perdagangan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa agar masyarakat yang berjualan di pasar tersebut bisa segera beraktifitas kembali. Selanjutnya Pemkot Mataram bisa menghentikan pemberian pekerjaan atau program pembangunan kepada pihak ketiga yang tidak berkomitmen.

“Karena sangat merugikan masyarakat,” cetusnya. Atas kejadian ini, Pemkot Mataram harus lebih tegas terhadap rekanan karena hal hal seperti ini bisa menghambat pembangunan Kota Mataram. Rachman mengingatkan Pemkot Mataram agar rekanan yang dimenangkan dalam tender, bukan semata mata rekanan yang mengajukan penawaran paling rendah. “Ya penawaran yang rendah bukan berarti dia bisa seenaknya keluar dari komitmen kontrak kan. Rekanan seharusnya sudah menghitung nilai dan waktu pekerjaan. Sehingga sesuai dengan nilai yang ditawarkan,” mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini.

Seperti diketahui, proyek pembangunan pasar Cakranegara bersumber dari APBN. Konsekuensinya, ketika proyek tidak tuntas, anggaran akan kembali ke pusat.” Ya itu dia, justru karena dari dana APBN Seharusnya Pemkot lebih serius karena dana tersebut anggaran pusat yang berarti Pemkot dibantu untuk program pengembangan Kota Mataram. Tapi kalau tidak bisa dimaksimalkan, kan rugi kita. Yang seharusnya kita merasa terbantu dengan dana pusat tersebut,” demikian anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini. (fit)

Halaman 2

Kebijakan Merumahkan Pegawai Honorer Masih Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan mengangkat pegawai kategori dua yang belum menjadi pegawai negeri sipil. Jika sampai 2024 belum menjadi aparatur sipil negara (ASN) maka akan dirumahkan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengaku, belum menerima informasi atau kebijakan tersebut dari pemerintah pusat.

Kalaupun dirumahkan harus jelas apakah ini tenaga teknis atau tenaga administrasi, sehingga perlu menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

“Belum ada informasi kita terima ini.

Pemerintah pasti bijak merumahkan pegawai,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1).

Pegawai honorer daerah di Kota Mataram 170 orang yang tersebar di beberapa instansi. Jumlahnya terus berkurang. Ada yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil, berhenti dan atau meninggal. Pegawai honorer sisa dari pengangkatan sejak tahun 2005 hingga 2009. Pemerintah tidak bisa mengangkat karena tidak memiliki ijazah dan usia melebihi ketentuan.

Pemda tidak boleh mengangkat kembali tenaga honorer. Adapun pengangkatan pegawai non PNS atau pegawai kontrak di OPD teknis berdasarkan jasa yang sifat-

nya penunjang kegiatan.

Hasil evaluasi terakhir di tahun 2019 sebut Yoyok, sapaan akrabnya, pegawai kontrak yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018 perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010 mencapai 4 ribu pegawai.

“Yang pegawai kontrak saja hampir 4 ribu.

Dalam Undang – Undang Kepegawaian ini tidak mengenal tenaga kontrak,”sebutnya.

Untuk pegawai kontrak di Kota Mataram paling banyak berada di RSUD Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, terdapat di Dinas PUPR, Dinas Perkim dan BPBD. Dijelaskan Yoyok, pengangkatan pegawai honorer diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mekanismenya pun memiliki juklak – juknis.

“Masing – masing punya juklak – juknis. Nah, P3K ini belum ada juklak – juknisnya,” jelasnya. Namun demikian, pemerintah juga perlu mengantisipasi bilamana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tersebut di tahun 2024 mendatang. (cem)

Semua OPD Harus Segera Susun LKPJ Mataram (Suara NTB) Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Mataram diminta segera menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ).

Pemkot memberikan batasan penyusunan laporan itu sampai 25 Maret 2020 mendatang.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dalam rapat LPPD, Selasa (21/1) mengatakan, untuk peringkat LPPD Pemkot Mataram dari peringkat delapan naik menjadi peringkat tiga dari 11 kabupaten/kota di NTB. “Sekarang berada pada tingkat ke-3.

PersiapanpenyusuauanLPPDtahun2019,yangditandem oleh LKPJ harus disampaikan ke Kemendagri melalui Pemrpov NTB nanti,” jelas Martawang.

Pada prinsipnya, dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 dilaporkan tahun ini. Ia meminta kepada semua OPD agar memperbaiki LPPD dan LKPJ untuk meningkatkan peringkat kota Mataram dari peringkat sebelumnya. “Kita harus lebih meningkat lagi,” katanya.

“Untuk menyiapkan LPPD 2019 itu diawasi langsung dari Inspektorat. Kita membedahnya bersama, dan perencana di masing-masing OPD apa yang menyebabkan naik peringkat kita bedah. Akhirnya dibuka semua persoalannya. Di antaranya (penyebab) adalah, kesiapan penyediaan data dan informasi. Maka, semua OPD berkoordinaasi menyiapkan data dan informaasi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan LPPD tahun 2019 untuk dilaporkan,” pungkasnya.

Menurutnya, ada hal prinsip yang harus dilengkapi dalam LPPD tahun 2020. Karena, pada bagian BAB VIII itu akan menampilkan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) kota Mataram. Hal ini pun menjadi pertanyaan di pusat. LAKIP sendiri masuk di dalam LPPD di masing-masing OPD. “Ranahnya itu memang di pusat, dalam LPPD kan ada LAKIP, sehingga harapan kita yang kita laporkan agar bisa meningkat lagi. Kita bedah secara keseluruhan. Paling tinggi nilai Pemkot Mataram itu kan baru di bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya. Kemudian sistem operasional prosedur harus masuk dalam melakukan pelayanan kepada warga masyarakat di masing-masing OPD. “Itu kan harus memiliki SOP,” tandasnya.

“Hal-hal teknis seharusnya sudah selesai. Yang berkaitan dengan masyarakat itu harus sesuai prosedur, waktu dan target. Itu juga harus selesai penyusunannya,” katanya. Sesuai jadwal dangan DPRD kota Mataram, LPPD dan LKPJ harus disampaikan pada rapat paripurna tanggal 27 Maret mendatang. Karena pada aturannya, LKPJ maksimal disusun dalam waktu tiga bulan. “Batas akhir bulan Maret, paling lambat itu tanggal 27 Maret sudah rampung semuanya,” papar Martawang.

Melalui Pemprov NTB, LKPJ kota Mataram harus disampikan ke Pusat. Sedangkan untuk LPPD harus disampikan ke Kemendagri melalui Gubernur NTB. “Nah LKPJ juga harus disampaikan ke masyarakat, pada sidang paripurna Maret nanti di DPRD kota Mataram, agar masyarakat bisa tahu isi laporan itu,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/cem)

FINISHING - Seorang pekerja mengerjakan beberapa bagian finishing dari monumen Mataram Metro, di Jalan Lingkar, Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, baru - baru ini. Monumen menjadi ikon baru di Kota Mataram. Monumen dibangun dengan anggaran sekitar Rp14,5 miliar sejak tahun 2017 lalu. Namun monumen tersebut belum bisa difungsikan, kendati bagian luarnya sudah dalam tahap penyelesaian. Pemkot Mataram kembali mengalokasikan anggaran untuk pengerjaan bagian lift.

Produksi Ikan di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB)Produksi ikan di Mataram terus meningkat. Hasil produksi ikan tahun 2019 mencapai 492 ton. Tahun 2018 sebelumnya produksi ikan 469 ton.

Sedangkan untuk ikan hasil tangkapan sebanyak 1.845,45 ton.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj Baiq Sujihartini, Selasa (21/1) mengatakan, total produksi budidaya ikan di Mataram tahun 2018 lalu sebanyak 469 ton, naik menjadi 492 ton di tahun 2019. Untuk hasil tangkap di tahun 2018 lalu mengalami kenaikan dari 1.706 ton menjadi 1.845,45 ton.

Daritarget450tonhasilbudidayaikan yang ditetapkan Dinas Perikanan, pembudidaya ikan di Mataram dinilai masih produktif dalam memproduksi ikan.

“Kita target di budidaya kan 450 ton untuk tahun 2019 lalu, alhamdulillah bisa capai 492 ton per tahun,” katanya.

Untuk jumlah ikan dari hasil olahan, baik yang masuk ke hotel, restaurant, dan rumah makan mencapai 70,4

juta ton pertahun. Capaian itu kata Sujihartini, di samping hotel dan restaurant memiliki tren daya beli tinggi untuk olahan ikan, masyarakat kota Mataram juga memiliki daya konsumsi ikan yang tinggi sehingga naik drastis.

Bukan hanya hotel, restaurant juga menyumbang peningkatan hasil olahan ikan di Mataram. Sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan juga naik menjadi 42 kg perkapita dalam setahun. “Karena kita tidak mau yang muluk-muluk juga, capaian konsumsi ikan kita kan pada tahun 2018 itu 34 kg perkapita per tahun.

Jadi untuk tahun 2020 ini, kita tidak naikkan dari yang sebelumnya,” pungkasnya.

Untuk target tahun 2020, Dinas Perikanan kota Mataram tak menargetkan ada kenaikan capaian konsumsi ikan, hasil budidaya dan hasil olahan. Sebab kata Sujihartini, realisasi capaian itu sangat tergantung dari kondisi alam.

Kalau cuaca bagus akan relevan dengan hasil produksi ikan di 1.500 jumlah nelayan di Mataram. “Kalau cuaca buruk,

nelayan juga tidak melaut. Apalagi untuk pembudidaya itu masih sangat tergantung dengan kondisi alam. Kalau lagi musim kering susah air, musim hujan kan biasanya banjir,” paparnya.

Untuk meningkatkan hasil produksi budidaya ikan dan hasil tangkap nelayan, Dinas Perikanan Kota Mataram berupaya meremajakan alat tangkap untuk para nelayan. Bukan hanya nelayan, dari budidaya ikan juga diupayakan dapat bantuan tambahan dana dari Baznas untuk tahun 2020. Baik untuk pembelian pompa air, pupuk dan kelengkapan budidaya lainnya. “Itu dalam rangka meningatkan produksi kita ini,” paparnya.

Tak hanya itu, Dinas Perikanan Kota Mataram juga menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar untuk pengadaan alat tangkap ke semua nelayan di Mataram.”Tapi tahun ini tidak ada anggaran untuk budidaya ikan diMataram.Kitahanyaanggarkankealat tangkap saja,” jelas Sujihartini. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

EKONOMI DAN BISNIS

BPJAMSO BPJAMSOSSTEK NTB Serahkan Santunan untuk Tiga Ahli Waris TKI di Lombok Timur Mataram (Suara NTB) – BPJAMSOSTEK Cabang NTB menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang meninggal akibat kecelakaan kerja.

Santunan diberikan kepada ahli waris masing-masing, Ahmad yang merupakan ahli waris dari almarhum Pani Gunawan. Istianah, ahli waris dari almarhum Sahrul Ramdoni. Dan Saepuddin, ahli waris almarhum Hari Sucipto. ketiga PMI yang meninggal dunia di luar negeri ini diketahui diberangkatkan oleh PT. Sukses Mandiri Utama.

Masing-masing ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp85 juta yang merupakan manfaat dari kepesertaan PMI BPJAMSOSTEK. Santunan diserahkan oleh BPJAMSOSTEK (sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan) Cabang NTB di Kantor Desa Apitaik, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (17/1).

Penyerahan santunan secara simbolis oleh Kepala Bidang (Kabid) Penempatan PMI bersama perwakilan P3MI, Kepala Kantor Cabang Perintis BPJAMSOSTEK Lombok Timur beserta tim. Kepala BPJAMSOSTEK NTB, Sony Suharsono menyampaikan turut berduka cita sedalamnya atas musibah yang menimpa tiga PMI asal Lombok Timur ini.

“Semoga para keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Disinilah Peran BPJAMSOSTEK adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Penyerahan santunan kepada tiga ahli waris TKI yang meninggal dunia di luar negeri. Santunan dari BPJAMSOSTEK Cabang NTB, masing-masing sebesar Rp85 juta (total : Rp225 juta) dan keluarganya, karena itu pada para ahli waris dan di wakkami akan selalu aktif mem- tu yang sama menyampaikan berikan edukasi masif tentang apresiasi yang baik kepada pimanfaat program jaminan so- hak BPJS Ketenagakerjaan sial ketenagakerjaan kepada yang telah melakukan segala upaya aktif dalam proses klaim seluruh warga,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2019 te- ini, sehingga ahli waris atau kelah terdaftar 33.248 tenaga luarga yang ditinggalkan bisa kerja PMI sebagai peserta BP- mendapatkan hak-hak yang seJAMSOSTEK se NTB yang patutnya didapat. Semoga hal baik ini terus dapat ditingkatterlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan kan ke depannya,” harapanya.

Pada saat yang sama, Persepanjang tahun 2019 pula terdapat 23 kasus klaim JKK wakilan PT Sukses Mandiri dan JKM dengan total pem- Utama, Azril Muttaqin menyampaikan, ke depannya sebayaran Rp1.383.400.000.

Kepala Bidang Pelatihan dan mua calon PMI yang akan bePenempatan Kerja pada Dinas rangkat ke luar negeri wajib Nakertrans Kabupaten Lombok mengikuti prosedural. SehingTimur, Moh. Hirsan menyampai- ga mendapatkan proteksi atau kan agar masyarakat yang ingin perlindungan ketika terjadi bekerja di luar negeri untuk meng- risiko-risiko yang tidak diingingunakan jalur resmi dibantu pe- kan dari BPJAMSOSTEK. “Kami mengucapkan terimerintah (Disnaker). Hal itu dimaksudkan jika terjadi resiko di makasih kepada BPJAMSOSnegara lain, pemerintah dapat TEK telah memberikan perlinmembantu dengan lebih mudah. dungan dan santunan kepada “Pada kesempatan ini kami para ahli waris sesuai hak dan mengucapkan turut berbela- sebagaimana ketentuan yang sungkawa dan berduka cita ke- ada,” demikian Azril. (bul/*)

Pupuk Kaltim Perintahkan Distributor Penuhi Kebutuhan Petani Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) memerintahkan seluruh distributor pupuk agar memenuhi permintaan pupuk yang diajukan oleh petani. Selama petani yang mengajukan permintaan tersebut terdaftar di e-RDKK. Pupuk Kaltim terus merespon seluruh pengaduan dan klarifikasi yang masuk terkait pupuk. Terutama pupuk subsidi jenis urea yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pupuk Kaltim untuk mendistribusikannya di NTB. Beberapa hal yang mencuat terkait pupuk urea subsidi di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima dan Dompu akhir-akhir ini diantaranya, harga pupuk yang dianggap mahal, penjualan pupuk secara paketan antara pupuk subsidi dan non subsidi, serta ketersediaan pupuk yang dianggap terbatas.

Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono dijumpai di kantornya, Selasa (21/1) kemarin, menjelaskan, sampai saat ini, stok pupuk tercukupi sebanyak 35.000 ton. Pemprov NTB telah mengeluarkan kuota pendistribusian pupuk urea subsidi perbulannya di 10 kabupaten/ kota. Secara keseluruhan, untuk Januari ini alokasi penyaluran pupuk urea subsidi di NTB sebanyak 16.000 ton. Namun tingginya permintaan petani, Pupuk Kaltim telah mendistribusikan sebanyak 27.000 ton, melampaui kuota pendistribusian.

“Saya sudah minta kepada seluruh distributor untuk memenuhi berapapun kebutuhan pupuk petani. Selama petani tersebut sudah terdaftar di e-RDKK. Berapapun diminta petani, tidak boleh ditolak. Distributor harus layani,” kata Slamet.

Tahun 2020 ini, NTB mendapatkan alokasi pupuk urea subsidi sebanyak 169.170 ton dari Kementerian Pertanian. Naik dari kuota tahun 2019 sebanyak 161.289 ton. Sehingga tak ada alasan untuk tidak memenuhi permintaan petani.

“Tapi harus dipastikan, petani yang diberikan terdaftar di e-RDKK. Selama belum terdaftar di e-RDKK, tidak bisa diberikan. Karena ini sudah ketentuan pemerintah,” ujarnya.

Permintaan pupuk saat ini cukup tinggi, terutama di Bima dan Dompu. Permintaannya serempak, menyusul masuknya musim tanam padi dan jagung. Tingginya permintaan tersebut membuat distributor kewalahan menyalurkannya kepada petani. Bukan tidak diberikan, hanya saja keterbatasan kemampuan gudang sehingga tidak seluruhnya permintaan petani diberikan langsung.

Sacara bersamaan, juga sedang berlangsung bongkar pupuk di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Pelabuhan Badas Sumbawa, dan Pelabuhan Bima.

“Lembar 8.000 ton, Badas 4.800 ton dan 1.000 ton, Bima sedang bongkar 1.300. Dibelakang yang bongkar, sudah ada juga kapal yang menunggu masuk dan bongkar. Ketersediaan stok tidak ada masalah,” kata Slamet.

Selain itu, Slamet juga menyinggung soal penjualan pupuk secara paketan oleh pengecer.

Dari temuan di lapangan, pupuk paketan yang dijual oleh pengecer Rp115.000. Penjualan secara paket ini, Rp90.000/zak untuk urea subsidi, Rp20.000 untuk dua kilo pembelian pupuk non subsidi. Sisanya, Rp5.000 untuk ongkos angkut ke petani.

Perlu diketahui, pemerintah membatasi harga jual pupuk subsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk urea, HETnya Rp1.800/Kg. HET berlaku untuk penjualan dalam zak (50/Kg), dibayar tunai, dan ditebus didistributor.

“Kalau dibeli secara eceran, ngutang, kemudian diterima di rumahnya oleh petani. Tentu tidak berlaku HET. Karena akan masuk juga ongkos angkutnya dari distributor ke petani,” jelas Slamet.

Kendati demikian, Pupuk Kaltim tetap tidak membenarkan penjualan secara paketan. Kepada seluruh Dis-

tributor, Pupuk Kaltim telah bersurat. Bahkan, Pupuk Kaltim telah menurunkan tim untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Kalau ada yang jual paketan, kita akan tegur distributornya. Kalau masih saja ada pengecer yang tidak bisa dibina oleh distributor, distributor ini yang akan kita cabut izinnya. Karena kewenangan kami sampai di distributor,” demikian Slamet.(bul)

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Bangun Jaringan Internet Murah PEMKAB ombok Timur (Lotim) mencoba menghadirkan satu inovasi dalam bidang teknologi.

Rencananya, ada investor yang siap digandeng Lotim untuk membangun jaringan internet murah.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., di Lenek, Selasa (21/ 1). Menurutnya, investor yang siap diajak kerjasama ini, yakni PT Pelangi menawarkan harga akses internet bulanan lebih murah. Di mana, cukup Rp 27 ribu per bulan bisa akses internet. “Warga bisa melakukan panggilan WhatsApp dengan keluar negeri sepuasnya,” ujarnya.

Dikemukakan Wabup, pengguna paket internet di Lotim ini di(Suara NTB/rus) pekirakan mencapai 1 juta orang.

H. Rumaksi Sjamsuddin Wabup merinci, jika penggunaan internet per orang Rp 50 ribu per bulan, maka dalam sebulan habis Rp 500 juta atau dalam setahun bisa sampai Rp 600 miliar.

Kalaupun penggunaan data internet ini rata-rata Rp 100 ribu, maka Rp 1,2 triliun uang keluar keluar uang warga Lotim hanya untuk internet. Tawaran internet murah yang akan dihadirkan di Lotim Rp 27 ribu memastikan akan jauh lebih ringan.

Dengan uang Rp 27 ribu untuk membeli kuota internet dipastikan bisa 24 jam sebulan penuh digunakan. Akses datanya katanya tak akan habis-habis. Angka ini akan jauh lebih hemat. Kalkulasinya uang warga Lotim Rp 800 miliar ini bisa dihemat keluar. Di mana, Rp 27 ribu sebulan dikalikan ratarata 1 juta pengguna internet Lotim, maka terdapat hanya Rp 324 miliar dana untuk internet setahun.

Selain itu, melalui internet murah ini juga berpeluang besar bagi satuan pendidikan di Lotim bisa menggelar Ujian Nasional berbasis komputer. Ujian secara online dan semua jaringan internet cukup kuat.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, tim kata wabup sudah dikirim ke Jawa Tengah untuk pelatihan. Ke depan implementasinya akan dijalin kerjasama juga dengan pondok-pondok pesantren. Kerjasama dengan desa-desa agar masyarakat miskin juga bisa dapat mengakses internet murah.

Warga Lotim saat ini diketahui sebagai penyumbang angka kemiskinan tertinggi di NTB. Sebesar 16,15 persen atau 196 ribu warga miskin di Lotim ini tertinggi dari segi jumlah se NTB, karena jumlah penduduk yang besar. Hadirnya internet murah ini diyakini akan bisa menghemat pengeluaran warga.

“Warga kita jangan sampai miskin terus,” ujarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Wabup Akui Pelayanan di Kantor Camat Belum Sempurna Selong (Suara NTB) Selasa (21/1), Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin meresmikan Kantor Camat Lenek. Kepada para pegawai kecamatan diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dalam sambutannya, wabup mengakui sejauh ini pelayanan adminduk kepada masyarakat Lotim belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi. Hal ini tegasnya tidak saja berlaku di wilayah Kecamatan Lenek, tapi juga di seluruh kecamatan se Kabupaten Lotim.

Diketahui, pada era kepemimpinan Bupati H. Sukiman Azmy dan Wabup H. Rumaksi sudah dilimpahkan pelayanan adminduk yang lebih dekat dengan masyarakat. Meski sudah semakin dekat, namun alasan

yang terungkap masih saja klasik, yakni masih sama saat dilayani di tingkat kabupaten.

Yang masih menjadi keluhan masyarakat, ujarnya, adalah masih langkanya blangko. Pihaknya tidak ingin ada kesan kalau ada uang dalam amplop untuk para petugas baru ada blangko.

Kepada seluruh petugas, diminta agar dapat dikontrol pelayanan, sehingga niat pemerintah mendekatkan pelayanan pada masyarakat akan semakin baik. “ini yang perlu pak camat awasi, sehingga hajatan

dapat meningkatkan pelayanan bisa terwujud, masyarakat bisa rasakan perbaikan pelayanan karena itu kita minta pak camat sering sering melihat pelayanan,” ungkapnya.

Kepala Bagian Tatapem H. Hidayat sebelumnya menjelaskan Kantor Camat Lenek ini dibangun dengan dana Rp 2,3 miliar. Meski demikian, kantor megah tersebut belum rampung dan membutuhkan tambahan lagi. Dibutuhkan lagi tambahan Rp 710 juta dan sudah kembali dianggarkan pada tahun 2020. (rus)

Kasus Pasar Tradisional

Penahanan Tersangka Belum Bisa Dilakukan Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum dapat melakukan penahanan terhadap dua tersangka pembangunan Pasar Tradisional Sambelia tahun 2015 lalu. Pasalnya, Kejari harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kita masih tunggu hasil audit BPKP yang belum keluar. Itu yang utama,” (Suara NTB/yon) terang Kajari Lotim, Irwan Iwan Setiawan Wahyuhadi Setiawan Wahyuhadi, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/1).

Meski sudah ada nilai kerugian negara dari hasil audit internal Kejari sebesar 20 persen, namun itu belum dapat dijadikan rujukan total nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), LM dan rekanan A pada proyek senilai Rp1,9miliar tersebut. Untuk pemeriksaan sebagai status tersangka pun harus menunggu hasil audit BPKP keluar.

“Kedua tersangka di penyidikan umum beberapa kali sudah kita periksa. Untuk di penyidikan umum sebagai status tersangkanya yang belum, nanti sekalian setelah audit BPKP keluar,” janjinya.

Adapun untuk menghindari kedua tersangka melarikan diri, Kajari mengungkap pada bulan Desember lalu sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap kedua tersangka. Permintaan pencekalan dilayangkan kepada Imigrasi pusat melalui Kejati NTB dan Kejagung. “Untuk di luar daerah, kita masih bisa pantau,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/rus)

TINJAU - Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi didampingi Camat Lenek. H. Muh Supriadi saat penandatanganan prasasti kantor Camat Lenek, Selasa (21/1).

Pelaku Wisata Lotim Tolak Kereta Gantung

Soal Calon Wakil, Golkar Serahkan ke Najmul Tanjung (Suara NTB) Kabar mencuatnya nama Ketua DPD II Golkar KLU, H. Djekat, sebagai bakal calon (balon) wakil mendampingi calon petahana, Dr. H. Najmul Akhyar, ditepis yang bersangkutan. Djekat mengklaim, Golkar sudah sepakat dan telah menjadi instruksi Ketua DPD I Golkar NTB, H. M. Suhaili, ST., bahwa calon wakil diserahkan sepenuhnya kepada balon Bupati, Najmul Akhyar.

Dikonfirmasi Selasa (21/1), Djekat menjelaskan pihaknya masih berpedoman pada rapat di Rumah Langko, Mataram.

Hadir saat itu, Ketua dan Pengurus DPD I Golkar NTB, Ketua dan Pengurus DPD II Golkar KLU, serta bakal calon Bupati, Najmul Akhyar. Pada kesempatan itu, Suhaili menginstruksikan calon wakil yang berpasangan dengan Najmul ditentukan oleh Najmul sendiri. Namun dalam perjalanannya, calon wakil tersebut akan “dikuningkan” oleh Golkar.

“Waktu kita menyampaikan laporan itu, Pak Suhaili meminta keputusan bersama kami DPD II bahwa Golkar mendukung Pak Najmul. Kaitannya dengan siapapun wakilnya nanti, Golkar menyerahkan sepenuhnya ke Pak Najmul untuk mencari,” ungkap Djekat.

Calon Wakil pendamping Najmul Akhyar menurut Djekat, bisa berasal dari Kader Golkar, dan bisa pula non kader. Akan tetapi, apabila calon wakil berasal dari non kader, maka kesepakatan Rumah Makan Langko menggarisbawahi jika figur tersebut nanti menjadi kader jangka panjang Golkar KLU. “Itu Pak Suhaili yang minta dan itu sudah jadi kesepakatan,” imbuhnya.

Menyusul namanya dikaitkan sebagai potensi bakal calon wakil, Djekat menjawab dengan lugas. Djekat mengaku tidak berambisi menjadi calon kandidat pasangan di Pilkada.

Bilamana dirinya masuk dam daftar bakal calon dan menjadi figur yang ikut disurvei oleh petahana, Djekat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Najmul dan Demokrat KLU. Hanya saja, sejauh komunikasi politik yang ia lakukan dengan internal Golkar, ia belum pernah menginstruksikan atau berkomunikasi langsung untuk membahas paket Najmul - Djekat.

“Belum terlintas di saya, dan ndak pernah ngomong ini itu dengannya (Najmul), karena saya juga tidak terlalu berambisi,” kilahnya. “Kalau berbicara pertemuan atau berkumpul dengan tim Pak Najmul, itu tidak pernah. Pada saat penyerahan berkas ke DPD I saja kita ketemu, setelah itu sudah tidak pernah bertemu lagi. Hanya terakhir saya ketemu Pak Najmul hari Rabu lalu, dan saya tidak bicara politik tapi hanya persolan pelantikan (Kepala Desa Sesait) secara adat saja,” tandasnya. (ari)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

SERAH TERIMA - Kegiatan serah terima dan pisah sambut Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Selasa (21/1).

Kepala Lapas Kelas IIB Selong Diganti Selong (Suara NTB) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong kembali dilakukan pergantian. Kepala Lapas Selong, Arya Galung, AMd,SIP.,SH digantikan Herdianto,SMd,I.P,.MSi. Proses serah terima jabatan dan pisah sambut dilaksanakan di Aula Lapas Kelas IIB Selong, Selasa (21/1).

Proses serah terima jabatan dan pisah sambut ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkumham NTB, Drs. Andi Dahrif Rafied, MSi. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh Lapas Selong, terutama dalam peningkatan kelas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi Lapas.

Di samping itu, kata dia, kapasitas hunian di Lapas Selong idealnya 139 warga binaan. Namun hingga saat ini jumlah warga binaan sebanyak 347 orang terdiri dari narapidana, tahanan maupun wanita. Artinya, kondisi Lapas

Kelas IIB Selong mengalami over kapasitas sebesar 150 persen. Namun dengan pengelolaan mampu memberikan keamanan dan kenyamana terhadap warga binaan. “Dapat dibayangkan berapa sulitnya mengelola sebuah Rutan atau Lapas, terlebih sudah over kapasitas. Sehingga Rutan Selong patut kita apresiasi,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengimbau kepada pihak rutan untuk tetap membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Polres, Kodim dan Kejari Lotim untuk mewujudkan keamanan. Diyakininya, sinergitas dengan aparat penegak hukum (APH) yang lain mampu mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi warga binaan. “Dukungan keamanan perlu dari APH, maka bangunlah sinergitas yang baik,” pesannya.

Sementara Kepala Lapas Selong lama, Arya Galung, AMd,I.P,SH, mengungkapkan

jika dirinya akan pindah ke Jawa Timur. Memimpin Lapas Selong selama 1,5 tahun, diakuinya banyak agenda dan kegiatan bersama, terutama bersama jajarannya. Untuk itu, selama berinteraksi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selaku pribadi dan keluarga menyampaikan permintaan maaf dan mohon doa agar tetap diberikan kesehatan di tempat yang baru.

Kepala Rutan Selong yang baru, Herdianto,A.Md.I.P,, SH,MSi.,mengatakan jika warga binaan harus mendapat bebas bersyarat maupun cuti bersyarat. Langkah ini merupakan salah satu mengantisipasi terjadinya over kapasitas. Untuk itu, pihaknya akan terus menekankan kepada warga binaan untuk tetap berkelakuan baik, memenuhi persyaratan administratif dan substantif, tidak melakukan pelanggaran disiplin serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap. (yon)

BKD KLU Hapus Kebijakan Rekrutmen Guru Tidak Tetap Tanjung (Suara NTB) Kebijakan rekrutmen tenaga kontrak tidak lagi menjadi rencana pemerintah untuk ke depannya. Hal ini diamini BKD PSDM Lombok Utara, dengan adanya Surat Edaran (SE) larangan pengangkatan tenaga guru honor atau Guru Tidak Tetap (GTT).

Kepala BKD PSDM KLU, H.M. Najib, M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (21/1) mengungkapkan, SE larangan rekrutmen GTT sudah dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota tidak diperkenankan lagi untuk menerima GTT baru melalui mekanisme kontrak.

“Yang baru keluar dari pemerintah pusat adalah Surat Edaran yang melarang pemerintah kabupaten/kota maupun Pemprov untuk mengangkat guru honor (GTT). Sedangkan untuk honorer K2 memang sudah resmi dihapus, sehingga waktu tes pengangkatan PPPK tahun lalu, disebut eks K2,” ungkap Najib.

Ia menjelaskan, kebijakan pusat ini diambil untuk

menjamin kepastian status tenaga kontrak. Sebab ke depannya, pemerintah akan mengeluarkan regulasi rekrutmen melalui prosedur PPPK. Sementara, di KLU masih terdapat sisa tenaga eks K2 pascarekrutmen tahun 2013 lalu.

Perkiraan jumlahnya lebih dari 100 orang. Tenaga eks K2 yang belum direkrut ini sendiri, saat ini masih mengabdi di banyak sekolah se Lombok Utara. “Selanjutnya kebijakan terhadap eks K2 yang belum diangkat, tentu kita menunggu kebijakan pusat. Pimpinan daerah KLU sudah bersurat ke pusat agar bisa diangkat semuanya,” ujarnya.

Surat ini klaimnya sudah diajukan dua tahun lalu, dan belum direspons hingga saat ini. Pemda KLU sendiri, masih akan berupaya untuk meminta jawaban terhadap tenaga eks K2 tersebut. BKD berencana akan mengajukan surat kembali dan meminta persetujuan rekrutmen K2.

Kondisi kepegawaian di lingkup Pemkab Lombok Utara sejak berdirinya hingga saat ini, jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan beban kerja. Pemkab mensiasatinya dengan mengangkat pegawai kontrak. Jumlahnya di-

evaluasi setiap tahun sesuai kinerja yang bersangkutan di masing-masing OPD. “Kebijakan perpanjangan tenaga kontrak yang sudah ada tidak masalah, asal jangan mengangkat yang baru. Dan untuk tenaga kontrak di tiap OPD ini, perpanjangan kontraknya bulan Januari ini, tentu setelah melalui evaluasi di level OPD masing masingmasing,” jelasnya.

Pengabdian setiap tenaga kontrak tidak dilegalkan melalui SK melainkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang berlaku setahun. Di setiap akhir tahun, OPD akan melakukan evaluasi terhadap tenaga kontraknya.

Bagi staf yang kinerjanya bagus, tentu diberikan perpanjangan SPK. Sebaliknya, staf yang dianggap malas dan kinerjanya rendah, SPKnya tidak diperpanjang.

“Kita sudah bersurat, Pak Bupati yang tanda tangan, agar semua OPD melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasinya. Sebelum SPK disetujui, hasil evaluasi harus sudah diserahkan,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Pelaku wisata Lombok Timur (Lotim) menolak rencana pemerintah menghadirkan investor untuk membangun kereta gantung ke lereng Gunung Rinjani. Meski pembangunannya di Lombok Tengah, namun diminta tetap rencana besar tersebut hendaknya dikaji kembali.

Hal ini dikemukakan Ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lotim, Royal Simbahulun pada Suara NTB, Selasa (21/1).

Sebagai pelaku wisata yang tinggal di Lereng Rinjani ia mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan investor membangun kereta gantung tersebut. “Kita tidak setuju sebelum kajiannya benar-benar akan menguntungkan bagi masyarakat di sekitar Rinjani,” ucapnya.

Menurut Royal, dibutuhkan referensi yang lebih detail terkait rencana besar tersebut. Bisa saja kemungkinan ada di Luar negeri yang berhasil memadukan kereta dan pendakian manual. Pihaknya tidak ingin, aktivitas pendakian Gunung Rinjani secara manual ini hilang.

“Jangan sampai kalau sudah ada kereta, tamu tersedot ke sana karena akses mudah dan bayarnya murah,” ungkap Royal.

Berkaca pada kereta-kereta gantung di gunung yang ada di luar negeri, ujarnya, seperti Australia bayarnya hanya kurang dari Rp 400.000 dan di Langkawi Malaysia hanya membayar Rp 140.000.

Baginya, adanya anggapan kehadiran kereta tidak akan merugikan masyarakat yang mencari rezeki lewat pendakian manual hanyalah asumsi.

Tidak ada referensi yang jelas.

Selama ini, aktivitas trekking Rinjani cukup banyak menyedot wisatawan dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Sembalun.

Terjadi perputaran roda perekonomian karena aktivitas porter dan guide gunung.

Tidak diinginkan kereta terbangun dan membuat para pelaku wisata di Sembalun ini kehilangan kesempatan mengais rezeki.

“Mereka tidak tahu bagaiamana pola dan sistem pendakian di Rinjani dan berapa potensi uang yang berputar dari pendakian,” papar Royal.

Di sisi lain, tambahnya, para pelaku wisata tidak anti terhadap kemajuan, akan tetapi ia mengajak lebih detail bagaimana untung ruginya. “Mari dikaji dulu untung dan ruginya bagi masyarakat sekitar,” ujarnya mengingatkan. (rus).

Kerja Berat, Petugas Penyelenggara Pilkada Dijamin BPJS Tanjung (Suara NTB) Petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di KPU dan Bawaslu akan dijamin jaminan kesehatannya melalui BPJS. Jika Komisioner KPU dan Bawaslu menerima jaminan BPJS dari APBN, maka petugas lapangan dari PPK, PPS dan KPPS, serta Panwascam, Panwas Desa dan Panwas tingkat dusun akan dibiayai dari APBD atau Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah (NPKD).

Ketua KPUD Lombok Utara, Juraidin, SH., Selasa (21/1) mengungkapkan, intensitas pekerjaan Pemilu serentak tahun 2019 lalu menjadi pelajaran bagi pemerintah. Intensitas pekerjaan yang berat oleh petugas KPU dan Bawaslu di daerah, mendorong dipenuhinya jaminan kesehatan para pelaksana selama bertugas.

Di berbagai daerah, petugas PPS dan KPPS tidak sedikit yang jatuh sakit karena melaksanakan tahapan penghitungan suara. Rata-rata petugas KPPS dan PPK harus lembur malam hari, karena penghitungan suara melibatkan surat suara 5 jenis surat suara sekaligus. Meski di KLU tidak tercatat petugas yang mengalami sakit, namun jaminan BPJS untuk pelaksanaan berikutnya akan disiapkan.

“Untuk urusan kesehatan ini kami sedang bicarakan dengan BPJS terkait beberapa kewajiban kita. Tapi mungkin nanti tidak bisa meng-cover semuanya, melainkan ada prioritas kita,” ungkap Juraidin.

KPUD KLU, kata dia, akan memasukkan seluruh pelaksana Pilkada dari PPK, PPS dan KPPS sebagai peserta BPJS. Periode berlakunya selama bertugas. Misalnya, untuk

petugas KPPS periode BPJSnya hanya satu bulan. Hal ini dikarenakan tugas pemilu oleh KPPS berlangsung selama satu hari, atau maksimal dua hari dari persiapan TPS sampai penghitungan suara.

“Jadi kalau mereka hanya bekerja sebulan jadi hanya sebulan itu aja berlakunya.

Dan BPJS juga sudah ke sini untuk koordinasi kaitan hal tersebut. Tinggal bagaimana kesempatan kesepakatannya nanti,” ujarnya.

Juraidin belum dapat memastikan nominal jaminan premi BPJS yang harus dibayarkan.

Namun dimungkinkan, setiap penyelenggara didaftarkan sebagai peserta BPJS kelas 3.

“Karena memang dari pusat juga sudah memerintahkan seperti itu, makanya kita akan segera mengurusnya,” tandas Juraidin.

Terpisah, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., membenarkan Bawaslu akan menjamin BPJS kesehatan untuk petugas pengawas pemilu di tiap tingkatan. Bedanya, komisioner Bawaslu Kabupaten dijamin oleh pusat, sebab SKnya dikeluarkan oleh Bawaslu Pusat. Sedangkan Panwascam, Panwasdes dan Pengawas TPS dijamin anggaran kesehatannya dari dana hibah daerah. “Karena dari Panwascam sampai pengawas TPS kita yang SK-kan, maka BPJSnya dari daerah,” ujarnya.

Adi Purmanto, menyebut kebijakan ini cukup menyedot anggaran pengawasan yang diterima Bawaslu dari NPKD. Dari Rp 4 miliar yang diterima, hampir Rp 2,5 miliar anggaran untuk kebutuhan gaji pengawas, termasuk jaminan kesehatannya. “Untuk PPK periode kontraknya selama 8 bulan.

Sehingga untuk gaji saja lumayan besar,” tandas Adi. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Halaman 5

Juklak-Juknis Belum Keluar

Persiapan Tes CPNS di Lobar Dikhawatirkan Terganggu

(Suara NTB/her)

M. Subayin Fikri

(Suara NTB/her)

Saeun

Penagihan Tunggakan Pajak Hotel Rp4,8 Miliar Terkatung-katung Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai tak berdaya menangani piutang pajak hotel, pasalnya terhitung selama empat sampai lima tahun tunggakan piutang pajak hotel belum bisa dituntaskan. Sampai saat ini, sisa piutang pajak mencapai Rp4,8 miliar lebih. Padahal Pemda telah melibatkan tim yustisi dari unsur apara penegak hukum untuk membantu mempercepat proses penagihan piutang pajak.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Saeun menyoroti tunggakan pajak hotel yang tak kunjung bisa diselesaikan pemda, sehingga terkatung-katung sampai bertahun-tahun.”Pemda harus lebih mendorong kejaksaan mencari solusinya, karena itu masuk pengemplangan pajak jangan dibiarkan berlarut-larut (sampai bertahun-tahun begini),” tegasnya, Selasa (21/1).

Politisi PAN ini menegaskan, tidak ada istilah piutang pajak, namun mengarah pada penggelapan pajak, sehingga persoalan ini harus didorong diproses secara hukum. Menurut dia, pemda tidak boleh kalah dengan pihak yang melanggar aturan seperti praktik penunggak pajak. Persoalan ini bukan lagi konteks piutang, namun ada dugaan pelanggaran, sehingga pemda harus tegas dan berani mendorong agar persoalan ini diusut secara hukum.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Lobar M. Subayin Firki mengakui, sisa piutang pajak hotel di wiayah Senggigi mencapai Rp4.831.938.962. Pemda bukan tidak berdaya dalam menyelesaikan piutang pajak ini, sebab sudah ada progres pengembalian dari sebelumnya piutang pajak Rp 6,6 miliar lebih.

“Kami sudah berupaya, kami akan bentuk tim nanti melibatkan kejaksaan dan kepolisian, bukan menagih pajak hotel saja, namun semua piutang-piutang,” jelas dia.

Diakuinya, penyelesaian piutang ini belum juga ada titik terang, sebab informasi terakhir dari upaya pihak hotel juga belum ada penyelesaian. Pihaknya akan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan dan akan berencana berangkat keluar daerah mencari penunggak pajak tersebut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Padahal pelaksanaan tes dilakukan bulan depan.

“Belum keluar Juklak Juknis (pelaksanaan tes). Ndak tahu kenapa lambat sekali? Ini urusan pusat,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos, Selasa (21/1).

Dirinya tidak tahu kenapa juklak dan juknis tes CPNS ini belum keluar. Hal ini, ujarnya, menjadi urusan pusat bukan pemda. Menurut dia, kalau juklak juknis ini tak kunjung keluar, maka akan mempengaruhi persiapan pelaksanaan tes SKD. Sebab pi-

haknya perlu mempersiapkan perangkat dan jadwal pelaksanaan tes per sesi. Sejauh ini rancangan jadwal ini belum disusun, sebab tergantung jadwal juklak-juknis.

Untungnya, kata dia, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meminjam perangkat laptop. Dalam hal ini, pihaknya membutuhkan sebanyak 170 unit laprop, di mana 70 unit dipakai untuk cadangan jika terjadi gang-

Praya (Suara NTB) Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) berbagai atribut bakal calon kepala daerah, seperti baliho, spanduk serta pamplet mulai menjamur, terutama di Kota Praya. Pola serta tempat pemasangan berbagai atribut yang serampangan, membuat masyarakat mulai risih, karena dianggap merusak pemandangan.

Pantauan Suara NTB, Selasa (21/ 1), di sepanjang jalur by pass Batujai hingga Kota Praya, hampir semua pohon yang ada di pinggir maupaun median jalan sudah dipasang atribut bakal calon kepala daerah. Bahkan, pohon yang masih kecil pun tidak luput dari pemasangan atribut bakal calon kepala daerah tersebut.

Ironisnya, hingga saat ini baik Satpol PP maupun Bawaslu Loteng belum melakukan tindakan apapun terkait atribut bakal calon kepala daerah tersebut. Pihak Satpol PP Loteng berdalih, kalau kewenangan untuk penindakan ada di Bawaslu Loteng, karena itu terkait gelaran pilkada. Sementara Satpol PP dalam hal ini hanya mem-back up.

“Kami belum bisa bertindakan, karena belum ada koordinasi dengan Bawaslu,” aku Kepala Satuan Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, di ruang kerjanya.

Menurutnya, Satpol PP kapasitasnya DUDUK - Seorang warga sedang duduk di bawah pohon yang dipenuhi atribut bakal calon kepala daerah, Selasa (21/1).

pasangan balon yang sudah mendapatkan password Silon tersebut bisa langsung memasukkan data dukungan dari masyarakat.

Disebutkan bahwa dukungan balon perseorangan berupa surat pernyataan masingmasing pendukung yang ditempel KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan dan memasukkan data pendukung tersebut dalam Silon.

Adapun yang disampaikan kepada KPU merupakan hasil cetak dari hasil Silon tersebut yang ditandatangani oleh balon pasangan perseorangan.

Menurut Fuad, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi maju di Pilkada Loteng melalui jalur perseorangan

hanya menunggu instruksi dari Bawaslu Loteng. Jika memang ada permintaan dari Bawaslu Loteng untuk melakukan penertiban terhadap atribut bakal calon kepala daerah, pihaknya akan segera bergerak. “Kita tidak akan bisa bertindak di luar kewenangan yang ada,” ujarnya.

Kecuali jika atribut bakal calon kepala daerah tersebut dipasang di area yang secara tegas dilarang, seperti di lingkungan pendidikan, kesehatan maupun pasar, maka pihaknya bisa bertindak tanpa harus menunggu permintaan dari Bawaslu. Sementara dari pantauan pihaknya, belum ada ditemukan atribut bakal calon kepala daerah yang dipasang di area terlarang tersebut.

“Pol PP hanya fungsi pada penindakan. Tapi untuk melakukan penindakan, juga harus ada dasar. Apakah itu permintaan dari Bawaslu ataukah dari instansi lain yang memang leading sector untuk itu,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Loteng, L. Fauzan Hadi, mengaku kalau kewenangan penindakan terhadap atribut bakal calon kepala daerah tersebut ada di tangan pemerintah daerah. Karena tahapan pilkada masih baru tahap persiapan, sehingga yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran soal atribut bakal calon kepala daerah belum menjadi kewenangan Bawaslu.

“Mereka-mereka inikan baru bakal calon kepala daerah. Belum menjadi calon kepala daerah. Jadi belum bisa ditindak oleh Bawaslu. Baru menjadi kewenangan Bawaslu kalau sudah resmi menjadi peserta pilkada atau sudah menjadi calon kepala daerah,’’ ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

Sejumlah Penerima Manfaat Pemda Lobar Belum PKH di Loteng Kembali Mundur Berlakukan KLB DBD Secara Sukarela

Praya (Suara NTB) Kementerian Sosial RI mengharapkan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah merasa tak layak menerima bantuan agar mengundurkan diri secara sukarela. Para pendamping sosial PKH di daerah juga tetap memberi pendampingan KPM melalui program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sebanyak tujuh peserta KPM PKH menyatakan diri mundur secara sukarela di bulan Januari ini. Mereka berasal dari Desa Marong, Kecamatan Praya Timur. “Mereka memutuskan mengundurkan diri di awal tahun 2020 ini setelah mengalami perbaikan secara ekonomi. Mereka rata-rata sudah menjadi penerima sejak tahun 2011, 2016 dan 2018,” kata Pendamping Sosial PKH yang bertugas di Desa Marong, Endriani kepada Suara NTB, Selasa (21/1).

Ia mengatakan, ke tujuh peserta yang mundur itu yakni

Riasih, Baiq Mulinah, Baiq Sahanim, Baiq Rabiatun Adawiyah, Inaq Roki, Inaq Murdani dan Muhayim. Mereka mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan KPM PKH dengan alasan yang beragam misalnya karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat, karena memiliki usaha, sudah memiliki sumber gaji dari APBN, bahkan ada yang akan berangkat haji tahun depan.

Mereka mengundurkan diri setelah melewati proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping Sosial PKH. Pemberian motivasi dan pemberian pemahaman bahwa bantuan PKH ini diperuntukkan bagi keluarga miskin, sehingga dengan mundurnya KPM yang sudah mampu secara ekonomi itu akan membuka kesempatan bagi masyarakat miskin yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) untuk mendapatkan PKH ketika ada perluasan jumlah penerima PKH di masa masa yang akan datang.

Sementara itu Koordinator Kabupaten PKH Lombok Tengah

Muhammad Luthfi, S.Psi mengatakan, mundurnya peserta PKH seperti yang terjadi di Desa Marong ini disebut sebagai proses graduasi mandiri. Graduasi mandiri merupakan peserta PKH yang sudah meningkat status ekonomi dan kesejahteraannya, sehingga secara sadar dan sukarela keluar dari kepesertaannya di program PKH. Di tahun 2020, Kementerian Sosial RI menargetkan 10 persen dari keseluruhan KPM di seluruh wilayah Indonesia agar bisa graduasi mandiri di tahun ini.

Luthfi mengatakan, di Kabupaten Loteng, graduasi mandiri menjadi salah satu prioritas utama. Jika melihat target yang diinginkan Kementerian Sosial, target tersebut bisa tercapai dengan keaktifan pendamping dalam melakukan pemberdayaan, melihat potensi para KPM PKH di wilayah dampingannya yang bisa dikembangkan. “ Dan tentu saja terus memberikan dorongan dan motivasi kepada KPM PKH untuk mengubah pola pikirnya untuk maju dan bangkit,” kata Luthfi. (ris)

Bertambah, Pasangan Balon Perseorangan yang Ambil ’’Password’’ Silon Praya (Suara NTB) Pasangan bakal calon (balon) perseorangan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sudah mengambil password sistem informasi pencalonan (Silon) di KPU Loteng bertambah. Di bulan Desember 2019 lalu, baru satu pasangan balon perseorangan yang sudah mengambil password di KPU Loteng yaitu pasangan balon Kurniawan Amrin dan Lalu Padlan Prayanegara.

Ketua KPU Kabupaten Loteng Ahmad Fuad Fahrudin kepada Suara NTB, Selasa (21/ 1) mengatakan, di akhir pekan kemarin pasangan balon perseorangan yang mengambil password Silon, yaitu H.Lalu Saswadi yang berpasangan dengan H.Dahrun. Bagi

(Suara NTB/dok)

Suparlan

Atribut Bakal Calon Kepala Daerah Menjamur

Banyak Pengusaha Tak Mau Pasang ’’Tapping Box’’ Giri Menang (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) berusaha mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memasang tapping box pada tempat usaha restoran, hiburan dan hotel.

Namun kebijakan ini tak sepenuhnya mau dijalankan pengusaha, karena ada yang tidak mau memasang.

“Pemasangan tapping box sudah kita mulai tahun ini, tapi masih ada pengusaha yang tidak mau (bandel),” tegas Kabid Pelayanan pada Bapenda Lobar, Lalu Supriawan, Selasa (21/1).

(Suara NTB/her) Pemasangan tapping box Lalu Supriawan ini dilakukan bertahap.

Tahap awal tapping box yang dipasang sebanyak 13 unit, inipun dipasang bertahap. Sasaran pemasangan tapping box adalah wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.

Selain itu, untuk mencegah kebocoran pihaknya mau membuat sejenis broadcast semacam grup WA agar semua wajib pajak hotel dan restoran supaya terdata sampai ke pelosok-pelosok.

Sebab sejauh ini kendala yang dihadapi, sulit menjangkau wajib pajak, karena lokasinya di pelosok. Seperti vila-vila yang berada di lokasi yang jauh. Melalui grup ini nantinya, pihaknya bisa mengirim tagihan, sehingga wajib pajak bisa segera menyetor menggunakan M-Banking. Pihaknya juga akan menyampaikan sanksi kepada wajib pajak yang bandel bayar pajak.

Lebih jauh dirincikan, target PAD untuk hotel mencapai Rp 32,4 miliar lebih, pajak restoran Rp 23 mliar lebih, pajak hiburan Rp 1,8 miliar lebih, pajak reklame Rp 850 juta lebih.

Pajak penerang jalan (PPJ) Rp 28 miliat lebih, pajak parkir Rp 500 juta, pajak air tanah Rp 3 miliar, pajak minerba Rp 1,6 miliar lebih, BPHTB Rp 23,6 miliar, PBB Rp 17,5 miliar lebih. Di samping itu, ada retribusi daerah lain, seperti pelayanan pasar Rp 2 miliar, retribusi pasar grosir Rp864 juta, retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/vila Rp26 juta.

Sementara itu, Kabid Penagihan pada Bapenda Lobar M. Subayin Fikri mengatakan, pihaknya sudah memulai lagi sistem online melalui pemasangan tapping box bekerjasama dengan Bank NTB Syariah. Ada 13 wajib pajak yang menjadi sampling pembayaran online. Pihaknya sudah mengundang para wajib pajak untuk sosialisasi penerapan online. Dengan sistem ini akan diketahui berapa sebenanrya pajak yang harus masuk ke daerah dari omset penjualan. Sebab nantinya sistem ini akan mengawasi transaksi wajib pajak. (her)

guan saat pelaksanaan tes nantinya. “Untuk menyiapkan perangkat ini, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Dikbud meminjam laptop tersebut,”ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan aula sebagai tempat pelaksanaan tes. Tinggal, kata dia pihaknya menunggu kepastian juklak dan juknis jadwal pelaksanaan tes dari pusat. Terkait kepastian juklak dan juknis pelaksanaan tes CPNS ini

akan dipastikan saat rapat di BKN Denpasar. Rencananya rapat membahas persiapan penerimaan CPNS akan diadakan, Rabu (22/1).

Terkait pelamar yang masuk mendapatkan kebijakan khusus atau P1TL, di mana pelamar ini lolos SKD sebelumnya dan melamar pada formasi yang sama. Dalam hal, pihaknya sudah bersurat ke BKN agar bisa menjadi peserta tes seleksi CPNS. Diketahui, jumlah peserta yang melamar sebanyak 4. 261 orang, sedangkan yang lolos memenuhi syarat awalnya 3.708 orang, TMS 1.183.

Namun setelah hasil sanggahan, jumlah peserta yang lolos tes SKD dan SKB bertambah menjadi 3.879 peserta. (her)

(Suara NTB/ris)

Ahmad Fuad Fahrudin pada Desember lalu. Sosialisasi juga menyasar ke stakeholder terkait di Kabupaten Loteng

agar mereka memahami teknis yang berkaitan dengan calon perseorangan.

“Ada beberapa orang yang sudah melakukan konsultasi juga ke kami yang berkaitan dengan balon perseorangan ini seperti timnya Lalu Muhammad Amin, mantan Asisten I Setda Loteng. Hanya konsultasi saja karena belum ada pasangannya,” kata Fuad.

Sesuai dengan ketentuan, password Silon memang belum bisa diberikan kepada balon perseorangan yang belum memiliki pasangan. Jika mereka sudah memiliki pasangan atau sudah dalam bentuk paket balon Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju melalui jalur perseorangan, maka KPU akan mem-

berikan user dan password Silon tersebut.

Ia mengatakan, balon perseorangan di Loteng diharapkan bisa memahami semua hal terkait Pilkada 2020, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri. Karena penyerahan syarat dukungan balon perseorangan ke KPU dilakukan dari tanggal 19 – 23 Februari 2020.

Adapun syarat dukungan dan sebaran syarat dukungan untuk calon perseorangan di Loteng yaitu jumlah minimal dukungan sebanyak 57.037 dukungan atau 7,5 persen dari DPT pemilu tahun 2019 yang berjumlah 760.482 pemilih. Syarat dukungan itu tersebar minimal di tujuh kecamatan dari total 12 kecamatan di Loteng. (ris)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) belum memberlakukan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, karena untuk menetapkan KLB ini ketentuannya temuan kasus dua kali lipat dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Sementara bulan Januari saja, ada temuan yang diklaim Dikes hanya 19 kasus. Jumlah ini menurun drastis pada periode yang sama tahun lalu mencapai 73 kasus. Untuk menetapkan KLB tersebut, paling tidak temuan kasus DBD 150 kasus.

“Tahun lalu kasus demam berdarah pada januari 73, sekarangkan baru 19 kasus yang masuk di Dikes dan sudah dicek ke lokasi. Jadi kalau penetapan KLB belum, sebab kalau KLB harus dua kali lipat kasus tahun lalu. itu perbandingannya,” jelas Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dikes Lobar, Faisal Sirajudin SKM.,MM., di ruang kerjanya, Selasa (21/1).

Dari 19 kasus DBD yang ditemukan terbanyak di Kuripan sebanyak 10 kasus dan Gerung 9 kasus. Dibandingkan tahun 2019, dari 73 kasus ini juga terbanyak di Kuripan, Gerung, Kediri, Labuapi, Perampuan dan Jembatan Kembar Lembar. Terkait adanya catatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tripat ada 38 penderita DBD

(Suara NTB/her)

Faisal Sirajudin

akan dicek oleh timnya. Kalaupun masuk 38 kasus, jelasnya, belum memenuhi ketentuan penetapan KLB. Pada bagian lain, pihaknya mengklarifikasi adanya pasien yang meninggal diduga akibat DBD. Menurut dia, pasien ini mengalami komplikasi, setelah dicek ada riwayat penyakit yang lain. Namun demikian pihaknya tidak tinggal diam dalam menangani kasus DBD yang terjadi di masyarakat.

Pihaknya sudah banyak melakukan upaya-upaya penanganan dengan turun lapangan. Ketika ditemukan kasus DBD , pihaknya langsung turun melakukan penyelidikan efidemologi (PE), kala angka bebas jentik di bawah 75 orang, maka wajib dilakukan fogging.

Data berbeda disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tripat,drg. Arbaik Ishak jika jumlah penderita DBD mencapai 38 orang. Dari 38 kasus ini, dari Gerung sebanyak12 orang, Dasan Tapen 4 orang, Kediri 1 orang, Kuripan sebanyak 14 orang, Jakem 3 orang dan 4 orang.

“Paling banyak penderita DBD yang dirawat di rumah sakit itu, dari Kuripan,” jelas dia.

Lebih dirincikan lagi, dari puluhan penderita DBD itu terdiri dari anak-anak 17 orang, laki-laki 10 orang dan tujuh perempuan. Penderita dewasa mencapai 21, terdiri laki-laki 14 orang dan wanita 7 orang. (her)

(Suara NTB/her)

Arbain Ishak

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

RSMA Matangkan SDM dan Terus Tambah Sarpras Menuju Tipe B Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjadi rumah sakit Tipe B merupakan harapan dari Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir (RSMA). Manajemen rumah sakit pun, terus berikhtiar menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dokter spesialis. Termasuk saranaprasarana (sarpras) yang terus ditambah kedepannya.

Upaya pembenahan yang dilakukan mulai terlihat. Karena sebelumnya sejumlah bangunan serta peralatan canggih sudah tersedia. Diantaranya alat bantu diagnosis atau Computed Tomography Scan (CT-Scan). Kemudian ruangan dan peralatan Cath Lab untuk mendiagnosis dan mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung/coroner.

Begitupula gedung Hemodialisa (ruang cuci darah) yang didukung dengan peralatan.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, diharapkan segera

bisa beroperasional. Peralatan lain yakni C-Arm, alat digital Radiologi yang digunakan saat proses operasi berlangsung.

Dengan menggunakan alat ini, letak benda atau obyek pemeriksaan di dalam tubuh dapat dengan mudah dideteksi dan dilihat langsung. Yang paling sering yakni pada kasus ortopedi (tulang) dan kasus pasien yang terkena tembakan. Termasuk juga bangunan lainnya serta alat-alat yang sifatnya spesialistis.

“Programnya (tahun 2020), kita mengejar ke Tipe B. Artinya segala sesuatu yang kita persiapkan itu semuanya mengarah ke Tipe B. Baik terkait SDM terutama dokter spesialis maupun sarana prasarana kesehatannya,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya belum lama ini.

Dijelaskannya, untuk pengadaan alat sifatnya spesialistis. Yaitu

Realisasi Investasi di Sumbawa Minim Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa masih minim di tahun 2019 lalu. Dari target yang ditetapkan Rp2,1 triliun lebih, hanya terealisasi sekitar 11,71 persen.

“Target yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi tahun 2019, Rp 2,195 triliun. Hanya tercapai Rp 256 miliar atau 11, 71 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, Tarunawan.

Dijelaskannya, minim(Suara NTB/dok) nya realisasi investasi ini Tarunawan salah satunya karena persoalan tanah. Misalnya di bidang perhotelan, ada investor atau pengusaha yang sudah berniat berinvestasi dengan rencana anggarannya. Namun dihadapkan dengan persoalan tanah yang tumpang tindih. Hal inilah yang membuat investor urung menanamkan modalnya.

“Jadi banyak hal yang membuat pengusaha atau investor urung menanamkan modal. Ada persoalan, misalkan hotel mau masuk, ada persoalan tanah tumpang tindih sertifikat dan sebagainya,” terangnya.

Persoalan lain, yakni menyangkut pengurusan izin. Banyak orang beranggapan untuk pengurusan izin cukup datang ke DPMPTSP. Tetapi ternyata ada rekomendasi yang harus diurus di instansi vertikal. Hal ini dimungkinkan membuat lamanya proses perizinan. Persoalan ini bukan hanya terjadi di Sumbawa tetapi secara nasional. “Ada rekomendasi institusi lain yang kira membuat proses lama. Ini yang sedang diurus oleh Pak Presiden. Ingin disatukan seluruhnya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” terangnya.

Khusus Kabupaten Sumbawa, kata Tarunawan, juga ada investasi yang belum terlaksana. Meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), tetapi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari institusi vertikal. Proses tersebut tidak diketahui kapan selesai. “Ada yang sudah mengurus tiga tahun lalu, sampai hari ini belum selesai. Padahal mereka segera membangun. Sudah tiga tahun belum selesai-selesai,” tukasnya.

Pemerintah, lanjutnya, membentuk DPMPTSP hajatnya untuk menyederhanakan perizinan. Namun karena masih ada proses yang harus dilakukan di institusi lain. Sehingga untuk tahun 2020 ini, pihaknya tetap menunggu evaluasi dari pemerintah pusat. Karena rambu-rambunya ada di pemerintah pusat.

“Kalau dalam lingkup koordinasi pemerintah daerah tidak ada persoalan, sangat gampang. Tetapi ketika ada yang harus mendapat persetujuan rekomendasi di tataran instansi vertikal, tidak bisa berbuat apa-apa kita. Ini yang menjadi penghambat sesungguhnya,” pungkasnya. (ind)

Tangani Kasus Labuhan Lalar, Polisi Tunggu Audit Inspektorat Taliwang (Suara NTB) Penanganan terhadap kasus pengadaan lampu penerang pantai dengan panel surya yang diduga fiktif di Desa Labuhan Lalar pada tahun 2018 lalu masih terkendala. Hal tersebut terjadi pasalnya sampai dengan saat ini hasil audit dari Inspektorat masih belum diserahkan meski penyidik sudah meminta Inspektorat untuk bisa segera menyelesaikannya. Pengadaan lampu yang menghabiskan anggaran sekitar Rp165 juta dari APBDes Desa Labuhan Lalar di tahun 2018 itu diketahui bermasalah setelah tidak ada satupun lampu terpasang padahal anggarannya sudah dicairkan semua (100 persen).

“Memang untuk penanganan kasus desa Labuhan Lalar, kami masih memiliki kendala di hasil audit Inspektorat sehingga kami sangat kesulitan melakukan tahap selanjutnya.

Kami juga sudah meminta Inspektorat untuk bisa melakukan audit atas kasus itu, tetapi faktanya sampai saat ini belum ada jawaban. Meskipun masih terkendala, tetapi kami akan taetap upayakan di awal bulan Februari kasus tersebut sudah naik penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus dimaksud,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK Selasa (21/1).

Dikatakannya, dengan bukti hasil Riksus nantinya, penyidik bisa langsung mencocokkan dengan laporan yang terima sebelumnya dari masyarakat. Ketika hasil Riksus sudah keluar dari Kabupaten pihaknya juga akan langsung melibatkan tim dari Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit lanjutan. Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti penguat ketika kasus tersebut diajukan ke meja hijau (pengadilan).

Meski masih banyak kendala di lapangan, pihaknya tetap akan mengupayakan agar kasus ini bisa segera naik penyidikan sekaligus menuntaskannya. Hal ini tentu sangat beralasan karena untuk tahun 2020, pihaknya ditargetkan untuk mampu menyelesaikan empat kasus dugaan tindak pidana korupsi baik itu penggunaan dana desa maupun masalah lainnya.

Untuk itu, pihaknya berharap supaya Inspektorat bisa segera merampungkan hasil auditnya untuk penanganan lanjutan atas kasus tersebut. Bahkan Inspektorat sudah berjanji dalam waktu dua minggu hasil auditnya sudah keluar dan itu tetap akan ditagih oleh penyidik. Masih molornya proses audit terhadap kasus itu, lantaran Inspektorat masih harus melakukan pengecekan lokasi untuk membuktikan laporan pengaduan masyarakat tersebut.

“Mereka (inspektorat) berjanji akan merampungkan hasil auditnya dalam waktu dua minggu mudah-mudahan bisa terealisasi segera sesuai target. Meski hasil auditnya belum keluar, kami optimis kasus ini bisa tuntas di pertengahan tahun 2020 karena semua saksi sudah diperiksa dan identitas calon tersangka juga sudah kita Kantongi,” pungkasnya. (ils)

Bronkoskopi alat untuk melihat kondisi paru, alat Endoskopi untuk melihat kondisi pencernaan, dan alat canggih untuk operasi Katarak yakni menggunakan Phaco yang meminimalisir resiko pada saat operasi. Alat pendukung dokter spesialis juga dilakukan pengadaan. Misalnya alat untuk spesialis THT, Patalogi Anatomi (PA) untuk pemeriksaan jaringan. Spesialis PA ini untuk Pulau Sumbawa hanya ada di RSMA. Nantinya alat PA ini akan dimaksimalkan sehingga berpengaruh terhadap fungsi RSMA sebagai rujukan di Pulau Sumbawa.

Selain itu, pihaknya sudah berdiskusi dengan dokter spesialis dan disarankan untuk mengadakan pelayanan Kemoterapi tahun 2020 ini. Apalagi sekarang ini pihaknya sudah mempunyai alat untuk diagnosis lengkap seperti CT-Scan serta alat untuk dokter PA. Tahun ini pihaknya juga masih didukung anggaran dari Kementerian melalui Dana

(Suara NTB/ist)

Arindra Kurniawan Alokasi Khusus (DAK) yang lumayan besar. Besarnya anggaran DAK ini menandakan RSMA masih dipandang sebagai rumah sakit rujukan regional. Walaupun

SK Rujukan regional masa berlakunya sudah habis Oktober lalu. Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil evaluasi yang dalam waktu dekat akan keluar.

“Jika melihat dari anggaran yang diberikan melalui DAK, sepertinya kita masih dipandang atau diharapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan regional,” terangnya.

Harapan ini juga menjadi harapan Gubernur NTB saat pihaknya melakukan presentasi. Di mana rohnya rujukan sudah ada di RSMA meskipun belum Tipe B. Pihaknya juga menyampaikan perlu persiapan yang banyak, diantaranya SDM dan sarana pendukung. Hal ini tidak semudah membalik telapak tangandan pasti adanya kendala. Kendala dimaksud diantaranya klaim BPJS yang

tidak lancar. Untuk mengantisipasi, sejak beberapa bulan lalu pihaknya sudah mengusulkan dana talangan dan sedang diproses. Kendala lain, SDM yang ada sudah over load tapi tidak sesuai kebutuhan. Sehingga pihaknya akan berupaya mencari SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan.

“Harapan kami, masyarakat Sumbawa bisa memanfaatkan rumah sakit ini. Kalaupun ada masukan dan keluhan, tolong disampaikan secara bijak dan langsung kepada kami. Kami sangat terbuka dan merespon dengan baik,” sarannya.

Arindra lebih jauh menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, selain menyekolahkan, pihaknya juga berencana bekerja dengan fakultas kedokteran UNHAS Makasar. Upaya lain untuk menarik minat dokter spesialis,

tentunya harus menciptakan kesan bahwa RSMA bagus di mata spesialis. Jadi dokter spesialis yang ada dibuat senyaman mungkin sehingga menimbulkan kesan yang baik. Hal ini akan dengan sendirinya mendatangkan dokter spesialis.

“Kami juga sudah kedatangan yang baru dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian ada mutasi dari beberapa daerah dokter spesialis Patalogi Klinik seorang Doktor. PNS juga ada yang sedang pendidikan Doktor, beliau sudah konsultan di Opgin (kandungan). Mau datang lagi dokter spesialis penyakit dalam dan kelamin. Kemudian ada yang mutasi PNS, ada Program Kementerian Kesehatan. Inilah yang akan menjadi magnetnya. Itu harus kita ciptakan suasana seperti itu, suasana yang nyaman.

Namun ini menjadi perhatian bersama demi perkembangan rumah sakit supaya cepat,” pungkasnya. (arn/ind*)

Bulog Sumbawa Targetkan Serapan 29 Ribu Ton Sumbawa Besar (Suara NTB) Target pengadaan Perum Bulog Sub Divre Sumbawa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini, Bulog setempat menargetkan serapan sebesar 29.267 ton setara beras.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP, mengungkapkan, target pengadaan setara beras tahun 2019 lalu sebesar 43.841 ton. Dari jumlah tersebut, yang terealisasi baru 25.788 ton atau sekitar 58,82 persen. Sedangkan di tahun 2020 target pengadaan setara beras menurun menjadi 29.267 ton.

Sementara ini yang sudah terealisasi baru sebesar 30 ton.

“Tahun 2020 ini target pengadaan kita menurun menjadi 29.267 ton setara beras. Ini karena kita sudah tidak punya saluran tetap seperti Bansos Rastra. Untuk bulan Januari ini, kami targetkan serapan sebesar 35 ton. Yang sudah tereal-

isasi 30 ton atau sekitar 85,71 persen,” ujarnya, Selasa (21/1).

Diakuinya, serapan yang sudah terealisasi di bulan Januari ini, pihaknya menggunakan metode buy to sale.

Pihaknya membeli (gabah/beras) untuk dijual kembali, tidak untuk distok. Karena stok yang ada baik di gudang

bulog maupun mitra masih sangat melimpah.

“Jadi metode kita yang sekarang ini pengadaan ini baru dengan sistem buy to sale.

Hanya kita beli untuk kita jual. Jadi tidak untuk distok.

Karena stok kita sekarang ini masih banyak. Sampai hari ini stok kita sekitar 22.000 ton setara beras,” terang Nia, sapaan akrab Kabulog.

Dilihat dari potensi, lanjutnya, pihaknya optimis target tahun ini bisa tercapai. Hanya saja pihaknya masih memperhitungkan

mekanisme pengadaan, karena masih melimpahnya stok. Sehingga sistem buy to sale ini akan terus dilakukan. Selain itu, kemungkinan juga akan dijajaki sistem pengadaan jarak jauh. Artinya beras yang dari Sumbawa akan langsung dikirim ke luar daerah seperti NTT dan Bali.

“Tahun 2019 realisasi moveoutnas sebesar 12.430 ton.

Untuk tahun 2020 ini sudah 1.000 ton kita kirim ke NTT. Masih ada 4.500 ton lagi yang akan kita kirim ke NTT hingga Februari,” tandasnya. (ind)

Hasil Penjaringan PAN KSB Masih di Tangan Bappilu

(Suara NTB/bug)

PELAMAR - Petugas KPU KSB menerima pelamar calon anggota PPK yang mendaftarkan diri.

KPU KSB mencatat, hingga 20 Januari 2020, baru 19 orang memasukkan lamaran.

Pelamar PPK Pilkada KSB Masih Minim Taliwang (Suara NTB) Masyarakat yang mengajukan lamaran pada pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini masih minim.

Berdasarkan data KPU KSB, hingga tanggal 20 Januari atau hari ketiga jadwal pendaftaran dibuka, tercatat baru 19 orang memasukkan lamaran.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, meski masih ada waktu pendaftaran tersisa hingga 3 hari ke depan namun pihaknya memiliki kekhawatiran jika kuota pelamar tidak terpenuhi.

Terlebih seluruh kecamatan belum ada pelamarnya yang mencapai jumlah 10 orang. “Data kami per 20 Januari ini Sekongkang bahkan masih kosong pelamar,” ungkapnya kepada Suara NTB, Selasa (21/1).

Jika mengacu pada aturan, jumlah minimal pelamar ca-

lon anggota PPK harus 10 orang per kecamatan. Menurut Denny sementara ini dari 8 kecamatan yang ada, baru kota Taliwang dan Seteluk yang diprediksi pihaknya bisa memenuhi kuota tersebut. “Kalau Taliwang dan Seteluk sepertinya bisa (memenuhi kuota) ya. Yang masih sangat minim ini selain Maluk, ada Sekongkang dan Jereweh. Pendaftarnya baru dua orang,” urainya.

Untuk mengantisipasi minimnya pelamar calon anggota PPK itu,pihakKPUKSBterusmengimbau masyarakat agar turut berpartisipasi menjadi anggota Adhoc KPU selaku penyelenggara Pilkada 23 Desember mendatang tersebut. Selain sebelumnya banyak menggelar sosialisasi, di katakan Denny sepanjang pelaksanaan pembukaan pendaftaran saat ini, KPU juga menyurakan pengumumannya lewat media sosial.

“Mudah-mudahan sampai tanggal 24 Januari yang merupa-

kan batas pendaftaran semua kecamatan memenuhi kuota,” harapnya seraya menambahkan, opsi lain yang bisa dilakukan pihaknya masih ada berupa perpanjangan masa pendaftaran.

“Perpanjangan masa pendaftaran ada. Kita bisa buka lagi selama 3 hari setelah jadwal tahap pertama bagi kecamatan yang belum memenuhi kuota pendaftarnya sebanyak 10 orang. Tapi kan kita berharap bisa sekali saja kita buka pendaftarannya,” sambung Denny.

Dari daftar yang disampaikan KPU KSB, rincian pendaftar sementara calon anggota PPK untuk mengawal Pilkada KSB per tanggal 20 Januari. Untuk kecamatan Taliwang 8 orang, kecamatan Seteluk 6 orang, Brang Ene 4 orang, kecamatan Poto Tano 3 orang, kecamatan Brang Rea, Jereweh dan Maluk masing-masing 2 orang, dan terakhir kecamatan Sekongkang masih kosong pelamar. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini nama-nama bakal calon bupati yang akan diusung Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih ada di tangan tim Bappilu DPD PAN KSB. Ketua Bappilu DPD PAN KSB, H. Riyadi, SE mengatakan, pihaknya sejauh ini masih memegang nama-nama bakal calon yang sudah mendaftar saat proses penjaringan beberapa waktu lalu. “Kami belum serahkan ke DPW ya. Sementara masih di tangan kami (Bappilu),” terangnya kepada wartawan, Selasa (21/1).

Ada 3 nama bakal calon yang mendaftar ke DPD PAN KSB. Mereka diantaranya, H. Andy Azisi Amin, HM. Nur Yasin dan terakhir ada nama Mutakim Patawari. LM. Dijelaskan H. Riyadi ketiga tokoh tersebut mendaftar tanpa berpasangan karena pihaknya sengaja membuka proses penjaringan secara perorangan. “Kami tidak buka pendaftaran berpasangan. Bakal calon daftar sendiri-sendiri,” paparnya.

Rencananya nama-nama yang telah mendaftar tersebut dalam waktu dekat akan diajukan ke DPW PAN NTB. H. Riyadi memaparkan, sesuai mekanisme setiap bakal calon nantinya akan dikaji sebelum selanjutnya oleh DPW diajukan ke DPP partai.

“Mekanismenya formal ya. Kami serahkan ke DPW selanjutnya DPW ke pusat,” sebutnya.

Ditanya mengenai perkembangan isu yang beredar jika PAN saat ini tengah mendekat ke calon pasangan petahana Dr. HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Fiein - Fud). Sebagai ketua Bappilu PAN tingkat kabupaten, H. Riyadi mengaku tak mengetahui persis. Ia mengungkapkan, meski sebagai ketua Bappilu dirinya tidak dilibakan pada kebijakan-kebijakan kepartaian. Termasuk langkah partai melakukan komunika-

(Suara NTB/ist)

H. Riyadi si dengan bakal calon lain yang sebelumnya tidak mendaftar pada proses penjaringan.

“Mungkin iya (ada komunikasi dengan petahana) karena kemarin sempat ada foto beredar di medsos. Tapi jujur saya tidak tahu soal itu karena memang saya bukan pengurus inti partai,” timpalnya seraya meminta wartawan mengkonfirmasi hal tersebut langsung ke ketua DPD PAN KSB. “Kalau soal komunikasi partai langsung ke pak ketua saja (Muhammad Natsir).

Mungkin beliau lebih intens dengan DPW karena kan beliau di Mataram tinggalnya,” sambung H. Riyadi yang juga anggota DPRD KSB ini.

Untuk diketahui PAN menjadi salah satu partai yang paling diincar pasangan calon penantang petahana di Pilkada KSB. Pasalnya PAN memiliki sejarah menjadi salah satu partai pengusung pasangan penantang Firin - Fud di Pilkada 2015 lalu.

Saat itu PAN KSB mengusung pasangan HM. Nur Yasin - Masra Jayadi (Nurmas) bersama Hanura. Dan dukungan PAN terhitung tidak sia-sia karena Nurmas berhasil menempati peroleh suara kedua saat itu. (bug)

Parpol di Sumbawa Diminta Segera Sampaikan SPJ Sumbawa Besar (Suara NTB)Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Sumbawa meminta partai politik (parpol) segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sisa anggaran 2019. Karena sesuai ketentuan, batas terakhir penyampaian LPJ pada 31 Januari mendatang.

Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti didampingi Kasubbid Kelembagaan Politik, Dra. Dewi Saptuti, menyebutkan, ada 12 parpol di Sumbawa yang menerima bantuan sisa anggaran tahun 2019 selama 4 bulan. Dari jumlah tersebut baru satu parpol yang men-

yampaikan LPj, sedangkan 11 parpol lainnya masih dalam proses penyelesaian laporan.

“Periode 2014-2019 berakhir Agustus lalu. Laporan pertanggungjawaban sudah masuk semuanya. Terus yang sisanya, 4 bulan untuk periode 2019-2024 ada 12 parpol yang mendapat bantuan. Yang sudah masuk LPj-nya baru Partai Golkar. Sedangkan 11 parpol lainnya belum, masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya, Senin (20/1).

Dijelaskannya, batas terakhir penyampaian laporan yakni tanggal 31 Januari mendatang. Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 36 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No-

mor 1 tahun 2018. Artinya masih ada sisa waktu 10 hari bagi parpol untuk menyelesaikan LPj. Karena nantinya Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit terhadap penggunaan dana parpol pada 1 Februari 2020. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan parpol agar segera menyampaikan laporannya.

“Kami tetap berkoordinasi dengan partai politik. Kami juga sudah menyurati 12 parpol agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Paling lambat laporan disampaikan 31 Januari,” terangnya.

Jika nantinya ada parpol yang

terlambat menyampaikan LPj, maka konsekuensinya bantuan dana parpol mereka tahun 2020 akan tertunda. Meskipun demikian, dari koordinasi yang dilakukan, 11 partai politik tersebut berkomitmen menyampaikan laporan tepat waktu. Saat ini ada yang sedang membayar pajak untuk melengkapi laporan.

“Dan mereka (11 parpol red) sudah siap. Karena mereka sekarang sedang membayar pajak untuk melengkapi laporan. Saya yakin mereka akan menyampaikan laporan tepat waktu. Karena jika telat menyampaikan laporan, maka bantuan dana parpolnya akan tertunda,” pungkasnya. (ind)

Irawan Subekti

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Halaman 7

Pilkada Bima Rawan Politik Uang dan Keterlibatan ASN Bima (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima mengatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 rawan terjadi politik uang dan keterlibatan Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Dalam mencegah serta meminimalisir salahsatu dari dua kerawanan tersebut, pihaknya bahkan telah mengeluarkan surat imbauan yang ditujukkan kepada Kepala Daerah (Bupati) meminta agar ASN tetap menjaga netralitas.

Warga Diimbau Gelar Salat Istisqa

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu mengimbau warga untuk menggelar salat istisqa (salat minta hujan). Imbauan ini menyusul minimnya hujan, padahal Januari ini diperkirakan menjadi puncak musim hujan dan petani sedang membutuhkan hujan untuk tanaman pertaniannya.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.ST, MM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (21/1) mengatakan, imbauan Bupati agar masing – masing warga mengadakan salat istisqa untuk meminta hujan turun dikeluarkan sejak Oktober 2019 lalu. Imbauan itu karena adanya pergeseran musim hujan dari biasanya Oktober ke Desember 2019.

“Karena sekarang kita berada di musim hujan, tapi di beberapa wilayah intensitas hujannya dirasa sangat terbatas.

Sementara petani sangat membutuhkan hujan untuk mengairi tanaman pertaniannya,” katanya.

Beberapa daerah yang intensitas hujannya kecil dan petani sangat membutuhkan air untuk mengairi tanaman pertaniannya seperti Tolokalo, Kempo, Matua dan sejumlah wilayah lainnya. Namun yang baru melaksanakan salat istisqa warga di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, Minggu (19/1) lalu. “Desa Matua baru merencanakan akan dilangsungkan di Bendungan Mila,” katanya.

Warga pun diharapkan untuk berdoa meminta hujan secukupnya, sehingga hujan menjadi berkah bagi masyarakat. Intensitas hujan yang berlebih juga dapat menyebabkan banjir. “Kita berharap hujan yang turun menjadi berkah, sehingga tanaman petani menjadi tumbuh subur dan bisa membiayai hidupnya dan keluarganya,” harapnya.

Sementara untuk wilayah Kilo, intensitas hujan sudah merata.

Kebutuhan akan hujan karena petani jagung di Dompu sedang membutuhkan air, karena jagungnya sebagian besar baru ditanam. Jagung yang baru tumbuh besar juga sedang membutuhkan pupuk. Apalagi saat ini serangan hama ulat grayak pada tanaman jagung meluas hingga 133 ha dan masih kategori Muhammad Iksan ringan. (ula)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Hadijah (57) korban gigitan Hewan Pembawa Ra12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bies (HPR) di Desa Mbawi meninggal, Minggu (19/1).

12345678901234567890123456789012 Ia didiagnosa positif terinveksi virus rabies setelah di12345678901234567890123456789012 gigit anjing pada pertengahan November 2019. Keeng12345678901234567890123456789012 ganan mencuci luka serta mendatangi sarana keseha12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tan untuk vaksinasi, dianggap pemicu utama muncul12345678901234567890123456789012 nya gejala klinis penyakit tersebut.

12345678901234567890123456789012 Kabid P2P Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada 12345678901234567890123456789012 Suara NTB di kantornya, Selasa (21/1) menyampai12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan, saat mendapat serangan anjing liar yang melukai 12345678901234567890123456789012 tangan dan kakinya pertengahan November kemarin, 12345678901234567890123456789012 Hadijah sempat dibujuk anaknya untuk berobat ke 12345678901234567890123456789012 fasilitas kesehatan. Namun, bukannya mengindahkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ia justru menolak dan lebih memilih berladang. “Dari 12345678901234567890123456789012 ladang baru kemudian muncul klinisnya, dia mulai 12345678901234567890123456789012 takut air, angin dan cahaya,” ungkapnya.

12345678901234567890123456789012 Mendapati Hadijah dalam kondisi memprihatin12345678901234567890123456789012 kan, pihak keluarga langsung melarikannya ke rumah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sakit untuk mendapat perawatan intensif. Hanya saja, 12345678901234567890123456789012 tidak berlangsung lama ia dipulangkan paksa keluar12345678901234567890123456789012 ganya lantaran kemungkinan tertolong sangat kecil.

12345678901234567890123456789012 Terbukti, tak sampai 24 jam tiba di rumah, perem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 puan yang sehari-harinya bertani ini menghembuskan 12345678901234567890123456789012 nafas terakhir. “Setelah dipulangkan memang ndak 12345678901234567890123456789012 sampai sehari meninggal di rumah,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Jika melihat hasil pemeriksaan tim dokter RSUD 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu, lanjut Rahmat, Hadijah meninggal dengan 12345678901234567890123456789012 diagnosa penyakit positif teriveksi virus rabies. Itupun 12345678901234567890123456789012 didukung gejala-gejala yang terlihat secara kasat mata 12345678901234567890123456789012 seperti takut akan air, cahaya dan sebagainya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Temuan di awal tahun 2020 ini, menambah jumlah 12345678901234567890123456789012 korban meninggal akibat gigitan HPR menjadi 14 or12345678901234567890123456789012 ang semenjak ditetapkannya status KLB di wilayah 12345678901234567890123456789012 ini. Parahnya, sebagian besar 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari mereka ialah korban 12345678901234567890123456789012 yang enggan berobat ke sa12345678901234567890123456789012 rana kesehatan.

12345678901234567890123456789012 “Ini yang kita jaga 12345678901234567890123456789012 sebenarnya dan terus kita 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sosialisasikan. Kalau ada 12345678901234567890123456789012 gigitan mereka harusnya 12345678901234567890123456789012 saling lapor. Kalau tidak 12345678901234567890123456789012 mau berobat kepala 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dusun atau desa 12345678901234567890123456789012 mesti tegas 12345678901234567890123456789012 memaksa. Itu 12345678901234567890123456789012 baru bisa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menekan 12345678901234567890123456789012 angka 12345678901234567890123456789012 kematian,” 12345678901234567890123456789012 jelasnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (jun) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rahmat 12345678901234567890123456789012

Satu Korban Gigitan HPR Meninggal

(Suara NTB/jun)

Meski belum memasuki proses tahapan Pilkada 2020, yakni belum penetapan paslon Cabup dan Cawabup Bima, pihaknya sudah memproses salaseorang ASN yang diduga terlibat kampanye calon tertentu. “Jadi ada satu ASN yang kita panggil dan

ran, Bawaslu setempat hanya bisa memberikan sanksi administrasi. Yakni merekomendasikan kepada Komisi ASN di Jakarta. “Yang kita proses sekarang baru ranah administrasi belum ranah pelanggaran pidana, karena belum penetapan paslon,” katanya.

Selain itu, meminilmalir keterlibatan ASN dalam Pilkada 2020, Taufiqurrahman menambahkan pihaknya juga telah membangun posko pengaduan. Diharapkan semua

pihak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pilkada 2020.

“Kita hanya agar pelanggaran Pilkada bisa diminimalisir. Tentu hal ini perlu peran semua pihak, terutama masyarakat,” pungkasnya. (uki) Taufiqurrahman (Suara NTB/Uki)

Bupati Instruksikan Penggunaan Absensi Sidik Jari Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan absensi sidik jari.

Penggunaan absesnsi ini berdasarkan rekomendasi KPK agar pembayaran tunjangan kinerja tidak salah sasaran.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu mengungkapkan, masih ada beberapa SKPD di Dompu yang menggunakan absensi secara manual untuk mengganti dengan absensi sidik jari. “Kita sudah sepakat, paling lambat 15 Februari (2020) tidak ada yang menggunakan absensi manual,” katanya.

Penggunaan absensi sidik jadi, kata H. Bambang, merupakan salah satu rekomendasi KPK. Supaya pembayaran gaji, tunjangan kinerja daerah dan sebagainya akan lebih obyektif. Meskipun alat ini masih bisa dimanipulasi dengan hanya menempel sidik jari saat kedatangan dan kepulangan saja.

Namun ada beberapa kantor yang cukup disiplin dalam penerapan absensi sidik jari.

Kantor ini dibuka dengan sidik jari, sehingga lama seorang

(Suara NTB/ula)

SIDIK JARI - Absensi dengan sidik jari mulai dimanfaatkan di kantor-kantor OPD di Kabupaten Dompu sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK RI. karyawan di luar kantor akan terekam. “Tapi yang penting, alat (absensi sidik jari) ini jangan ditempel di pinggir jalan.

Takutnya jalan di kantor, ndak

turun dari motor langsung tempel sidik jari selesai,” kata H. Bambang.

Instruksi penggunaan absensi dengan sidik jari ini mu-

lai dilakukan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu. Penggunaan absensi sidik jari ini cukup efektif meningkatkan disiplin

kehadiran ASN. Walaupun masih ada ASN yang hadir hanya untuk menempelkan sidik jari dan tidak melakukan aktivitas di kantor. (ula)

Lagi, Tim Gabungan Amankan Oknum Kepsek Cabul Truk Pengangkut Sonokeling Jadi Tersangka, Korbannya Bertambah

Dompu (Suara NTB) – Tim gabungan TNI, KPH dan LSM Pengaman Hutan Berbasis Komunitas (PHBK) bentukan Ketua Komisi I DPRD Dompu, kembali mengamankan truk bermuatan kayu sonokeling, Jumat (17/1). Kayu olahan berbentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut, diduga kuat bersumber dari kawasan hutan lindung. Pun tidak disertai dokumen pengakutan yang sah menuju wilayah Bima.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLHK NTB di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW), Zulkanain menyampaikan, truk Bernopol EA 8566 TZ yang dikemudi Abidin tersebut, diamankan tim gabungan di palang batas Dusun Karaku Desa Manggenae. Atas dugaan mengangkut kayu curian dari kawasan hutan tanpa dokumen yang sah.

“Truk dan barang bukti kayu ini kita anggap tidak berdokumen karena menggunakan dokumen tahun lalu. Makanya diamankan oleh tim,” ungkap dia ketika dikonfirmasi Suara NTBdi kantornya, Selasa (21/1).

Berdasarkan keterangan awal pengemudi truk yang diintrogasi, lanjut dia, kayu olahan berbentuk balok dengan berbagai ukuran ini dibawa dari Nata Kehe. Hanya saja,

(Suara NTB/jun)

DIAMANKAN – Truk bermuatan kayu sonokeling saat diamankan di kantor KPH ARS, Selasa (21/1). tidak diketahui apakah bersumber dari kawasan hutan negara atau area perkebunan warga. “Baru sebatas keterangan itu saja yang kita dapat dari supir. Sedangkan dari pemilik kayu yakni Adi ada di penyidik lain,” jelasnya.

Terpisah PPNS KPH ARS, H Abidin yang memeriksa langsung pemilik puluhan balok sonokeling itu menegaskan, Adi mengaku membeli kayu-kayu tersebut dari beberapa orang warga di Nata Kehe. Tetapi saat diverifikasi dokumen pengangkutannya ternyata menyalahi aturan. Selain karena pernah digunakan pada 2019 kemarin, juga volume yang

dimuat tidak sesuai.

“Alasannya itu kayu sisa dari pengangkutan sebelumnya. Tapi kita tidak mungkin percaya begitu saja, karena ini bisa jadi alibinya,” ujar dia.

Atas keterangan pemilik kayu, supir serta dokumen yang menguatkan dugaan pihaknya bahwa barang bukti tersebut ilegal, H Abidin akan berkoordinasi dengan PPNS DLHK NTB untuk pendalaman penyelidikan, termasuk memeriksa saksi lain dan lacak balak.

“Nanti kita lihat bagaimana hasil pendalaman dari teman-teman PPNS di provinsi untuk kelanjutan proses kayu ini,” pungkasnya. (jun)

Walikota Inginkan Penanganan Banjir Terintegrasi Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, menginginkan agar penanganan banjir di Kota Bima, dilakukan dengan one system one integrated atau satu sistem satu terintegrasi.

“Kota Bima dikelilingi bukit dengan sungai yang sudah mengalami pendangkalan, sehingga perlu penanganan yang one sistem one integrated dalam mengkonstruksi persoalan banjir,” katanya.

Lutfi mengaku, dalam 10 tahun terakhir peristiwa banjir selalu terjadi di Kota Bima.

Artinya kata dia, ada perubahan lingkungan, baik perubahan fungsi lahan pertanian maupun perbukitan.

“Banjir di Kota Bima datang melalui dua arah, yakni melalui pegunungan di Kota

(Suara NTB/Uki)

Muhammad Lutfi Bima maupun di Kabupaten Bima,” katanya, Selasa (21/1).

Dalam penanganannya, Ia menginginkan adanya penanganan banjir yang one system one integrated. Artinya penan-

ganannya tidak secara parsial tapi betul-betul tersebut secara kolektif.

“Masyarakat yang kita relokasi perlu adanya pemberdayaan, begitu juga dengan lahan yang direlokasi atau ditinggalkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir. Sarafuddin MM, mengatakan banjir yang terjadi di Kota Bima lebih disebabkan gundulnya hutan. “Karena kondisi hutan kritis berdampak terjadinya banjir,” katanya.

Dalam menaggulangi serta mencegah terjadinya banjir, Ia mengaku perlu keterlibatan serius semua pihak. Terutama konsep atau gagasan dalam penanganan banjir dan langkah pencegahannya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) inisial AM yang diduga mencabuli anak asuhnya, M, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono, SIK, SH mengatakan penetapan tersangka AM usai penyidik mengolah tempat kejadian perkara (TKP) di kediamannya di Desa Rupe Kecamatan Langgudu belum lama ini.

“Statusnya sudah kita naikan jadi tersangka. Oknum AM resmi jadi tahanan Polres untuk proses penyidikan selanjutnya,” katanya, Selasa (21/1).

Lebih jauh dikatakannya, pada saat mengolah TKP, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan cabul tersangka. Yakni berupa pakaian korban dan tersangka, foto korban, kain gordin, dan seprei tempat tidur dalam kamar tersangka. “BB yang disita ini sama persis dengan yang ada dalam foto maupun video yang beredar,” katanya.

Haryo Tejo menegaskan, tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 81 Undang-undang (UU) nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak.

Sementara, istri tersangka lanjut Kapolres, untuk sementara diarahkan ke tindak pidana tertentu, karena diduga

(Suara NTB/Uki)

“Pilkada Kabupaten Bima 2020 rawan money politics dan keterlibatan ASN. Dua tingkat kerawanan ini akan menjadi atensi pengawasan kita kedepan,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiqurrahman S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (21/1).

mintai keterangan,” katanya.

Menurut Taufiqurrahman pihaknya juga berencana akan kembali memanggil serta mengklarifikasi salaseorang ASN yang diduga melanggar netralitas, berdasarkan hasil temuan penyelenggara. “Bakal ada satu ASN lagi yang diagendakan untuk klarifikasi.

Sehingga sejauh ini ada dua ASN yang diduga melakukan pelanggaran,” katanya.

Menurutnya, jika keduanya terbukti melakukan pelangga-

merekam dan memfoto perbuatan cabul suaminya terhadap korban. “Istri AM inisial SH, ditangani Unit Tipidter terkait penyebaran konten pornografi,” katanya.

Untuk saat ini, SH yang merupakan ASN dititipkan sementara di rumah susun di lingkungan Polres Bima Kota.

Selain untuk kepentingan penyelidikan, juga diamankan dari kemungkinan luapan emosi warga dan keluarga korban. “Istrinya belum ditetapkan sebagai tersangka, karena masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Kapolres, pada saat mengolah TKP di rumah tersangka, penyidik menemukan fakta baru. Tersangka tidak hanya mencabuli N, tetapi diduga mencabuli korban lainnya.

“Kami menemukan ada korban baru setelah kami melakukan olah TKP di rumah tersangka,” katanya.

Korban baru tersebut lanjutnya juga adalah anak asuh tersangka. Korban diduga dicabuli sejak SMP dan saat ini korban sudah SMA. Diduga, terakhir kali tersangka mencabuli korban tiga bulan lalu.

“Dari keterangan korban yang kedua ini dicabuli oleh tersangka sejak SMP. Kita juga sudah melakukan visum terhadap korban,” katanya.

Dikatakannya, tersangka mencabuli korban pada saat suasana rumah sedang sepi.

Saat istri dan anggota keluarga lainnya sedang tidak ada di rumah. Dengan adanya tambahan korban, pihaknya menetapkan tersangka dengan pasal persetubuhan di bawah umur.

“Jadi, korbannya ada dua anak di bawah umur. Kasus ini akan menjadi atensi kami untuk dituntaskan penanganannya.

Kasusnya akan terus kita kembangkan,” pungkasnya. (uki) Haryo Tejo Wicaksono

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

POLHUKAM

Halaman 8

PPP Prioritaskan Kandidat yang Sudah Punya Pasangan dan Partai Mataram (Suara NTB) Proses penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PPP di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 masih berlangsung di tingkat DPC. Hasil penjaringan di DPC tersebut akan disampaikan ke DPW untuk kemudian diusulkan ke DPP agar diberikan rekomendasi dukungan.

(Suara NTB/ist -Kejari Lombok Timur)

DILIMPAHKAN - Para oknum polisi tersangka penganiayaan pelanggar lalu lintas sampai meninggal dunia, Selasa (21/1) dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejari Lotim di Selong, Lombok Timur.

Sembilan Oknum Polisi Diajukan ke Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Sebanyak sembilan oknum polisi anggota Polres Lombok Timur dibawa ke meja hijau. Kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan pelanggar lalu lintas, Zainal Abidin meninggal dunia itu sudah tuntas penyidikannya. Para tersangka diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, para tersangka dilimpahkan ke Kejari Lombok Timur. Penanganannya sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. “Tersangka dan barang bukti sudah diterima jaksa penuntut umum,” ujarnya Selasa (21/1) kemarin.

Para tersangka itu antara lain Ahmad Subhan; I Nengah Darta; Irwan Hadi; Muhammad Ali; Nuzul Huzaen; Lalu Awaludin; Bagus Bayu Astaman; Heri Wardana; dan I Wayan Merta Subagia. Barang bukti yang ikut diserahkan diantaranya traffic cone dan sepasang sandal jepit.

“Para tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Dedi.

Zainal Abidin warga Tunjang Lauk, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur meregang nyawa Kamis (5/9/2019). Zainal kala itu diduga dikeroyok sekumpulan anggota Polres Lotim.

Zainal kembali mendatangi kantor Polres Lotim setelah siangnya terjaring razia lalu lintas. Zainal kena tilang karena tidak memakai helm dan surat kendaraan tidak ada.

Motor Zainal disita.

Zainal malam harinya sekira pukul 20.30 Wita kembali bersama keponakannya, Iksan. Zainal melawan arus dan tidak memakai helm untuk menuju kantor Polres Lotim. Korban dipersilakan duduk. Di sana ada Bripka Nuzul Huzain dan Aipda Wayan Merta. tetapi korban langsung memukul. Mereka bergumul.

Zainal dibawa ke ruang Satreskrim untuk diperiksa. Sepanjang jalan ke ruangan tersebut, Zainal diduga dipukuli lagi. Zainal lalu jatuh tidak sadarkan diri. Setelah dirawat di RSUD Selong, Zainal meninggal dunia. Nuzul Huzaen juga mendapat perawatan karena luka lebam di wajah dan luka gigit di tangan.

Saksi mata, Iksan mengaku melihat pamannya itu dipukuli. Iksan malam Kamis (5/9) ikut diperiksa polisi sampai dini hari Jumat (6/9) pukul 01.00 Wita. Ponselnya juga sempat disita selama pemeriksaan. (why)

“Ya sekarang yang pasti semua sedang berproses, nanti akan diusulkan ke wilayah dan baru akan digodok untuk direkomendasikan ke DPP. Dan semua peserta yang sudah mendaftar punya peluang yang sama untuk direkomendasikan,” ujar Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah yang dikonfirmasi dikantor DPW PPP NTB. Ditegaskan Wartiah, meskipun semuanya memiliki peluang yang sama, akan tetapi pihaknya akan memberikan

prioritas kepada figur yang sudah lengkap memiliki pasangan dan juga partai yang akan menjadi mitra koalisi PPP untuk mengusung pasangan calon.

“Itu yang jelas kita akan utamakan untuk merekomendasikan mereka yang sudah punya paket pasangan dan ada partai dia bawa partai. Karena PPP tidak bisa mengusung sendiri tapi hari berkoalisi,” ungkapnya.

Usulan dari masing-masing DPC tersebut nantinya akan digodok kembali oleh DPW. Para

kandidat juga diminta untuk menandatangani kontrak politik dengan PPP, sebagai komitmen partai dan figur bakal calon yang didukung. “Nanti kontrak politik itu akan kita tindaklanjuti ke bawah, teknisnya nanti seperti apa kita tunggu dari pusat,” katanya.

Wakil ketua DPW PPP NTB bidang pemenangan pemilu, H. Muzihir menambahkan, PPP akan merekomendasikan mereka yang sudah memiliki pasangan dan juga partai koalisi. Hal

(Suara NTB/why)

SABU - Kasatresnarkoba Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa (kedua dari kiri), Selasa (21/1) menunjukkan barang bukti sabu yang disita dari tersangka GD, seorang berkas pemandu wisata yang menjadi pengedar.

Bekas Pemandu Wisata Diduga Jadi Pengedar Sabu Mataram (Suara NTB) – Bekas pemandu wisata, GD (33) sudah lama tidak mengantarkan tamu. Belakangan, dia malah berkecimpung ke bisnis jual beli barang haram narkoba. Baru sebulan buka lapak, GD langsung pindah ke ruang tahanan.

“Dia tidak makai narkoba apapun, hanya menjual saja.

Baru sebulan,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mat-

aram AKP Kadek Adi Budi Astawa Selasa (21/1).

Warga Panaraga, Saptamarga, Cakranegara ini mulai berjualan setelah mengenal SA. Orang yang diketahuinya tinggal di Abiantubuh, Cakranegara. Dari SA itu GD mendapat suplai sabu.

“Polanya dia membeli untuk satu kali edar. Dari bukti yang kita sita, ada enam poket sabu yang sudah siap edar,” sebut Adi. Selama satu bulan, bisnis

haram GD lancar. Sampai pada Senin kemarin, GD kedapatan Polresta Mataram. sabu yang hendak dijualnya batal beredar.

“Dia membeli dari SA sekaligus. Kemudian langganannya yang datang ke dia untuk membeli eceran,” imbuhnya.

Tim Satresnarkoba bukannya tanpa kesulitan. Tersangka GD berusaha mengelak.

Tiga poket sabu dibuang ke rumah sebelah. Tiga poket sisanya dibuangnya ke atap rumah.

Namun, sabu-sabu yang sempat dibuang itu akhirnya dapat disita. Ditambah dengan uang tunai Rp690 ribu dari celana tersangka. uang itu diduga hasil transaksi narkoba.

Barang bukti sabu itu sebanyak enam poket sebanyak 2,74 gram. Masing-masing beratnya, 0,44 gram; 0,48 gram; 0,46 gram, 0,44 gram; 0,46 gram; dan 0,46 gram.

“Pelaku merupakan mantan guide. Dia baru satu bulan ini jual beli sabu. Jadi dia ini khusus pengedar. Dia tidak mengonsumsi. Hasil tes urinenya negatif,” papar Adi. GD dikenai pasal 112 dan atau pasal 114 UU Narkotika tentang kepemilikan dan peredaran narkoba. Ancaman penjaranya paling lama 20 tahun dan paling singkat empat tahun. (why)

itu berlaku bagi kader maupun non kader. Menurut Muzihir hal itu dilakukan untuk memastikan keseriusan dari para bakal calon untuk maju bertarung.

“Misalnya di Mataram, dari sekian banyak calon yang sudah mendaftar itu nanti siapa yang sudah lengkap pasangan dan koalisinya ya itulah yang akan kita teruskan. Misalnya MakmurAhda saja yang sudah lengkap, ya yang itu saja yang akan kita rekomendasi. Kalau Mohan sampai sekarang kan belum kita tahu

siapa pasangannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Dompu, Muhammad Subhan menyampaikan bahwa partainya sudah menerima pendaftaran calon sebanyak sembilan orang. Mereka akan diseleksi terlebih dahulu yang dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan ke DPW. “Nanti tim penjaringan yang menyeleksinya, siapa yang memenuhi syarat. Soal koalisi dan pasangan kita serahkan ke figur itu sendiri,” pungkasnya. (ndi)

Polda NTB Tangkap Jaringan Curanmor Mataram (Suara NTB) – Pelaku pencurian motor di Kuta, Pujut, Lombok Tengah, DL diduga merupakan jaringan pencurian mobil. Tersangka DL masuk buruan juga dalam kasus hilangnya mobil pikap di Sekarbela, Mataram.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, tersangka DL baru terdeteksi setelah tim Resmbob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap pelaku penadahan berinisial IR. “DL ini perannya mengawasi lingkungan sekitar saat tersangka lain, KS merusak kunci mobil,” ujarnya Selasa (21/1) kemarin. Tersangka DL ditangkap Senin lalu di rumahnya di Bilelando, Praya Timur, Lombok Tengah.

Tersangka DL beraksi bersama tersangka KS yang kini masih buron. DL punya bagian mengawasi saat KS memasuki garasi rumah korban di Griya Sembada

Asri Kekalik, Oktober 2019 lalu.

DL menunggu di luar. Sementara KS membobol pintu mobil dengan kunci T. Sukses membuka pintu, KS lalu membobol lagi kunci kontak mobil Suzuki Futura DR 8474 S tersebut.

Mobil curian itu lalu dibawa ke Bilelando. Di sana, tersangka AD sudah menunggu. DL menawari AD mobil itu dengan harga sangat miring. “Mobil dijual Rp10 juta,” kata Artanto.

Tersangka DL, sebut Artanto, ditangkap karena pada Senin (20/1) ketahuan mencuri motor di indekos kawasan Kuta, Pujut, Lombok Tengah.

Motor Honda Beat DR 2855 UE itu digadai ke tersangka penadah IR senilai Rp2 juta.

Artanto mengimbau masyarakat untuk selektif membeli motor bekas. “Jangan mau menerima apabila ada yang menawarkan motor dengan harga miring sekaligus tanpa dokumen lengkap,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Selasa (21/1) menunjukkan tersangka dan barang bukti jaringan pencurian motor dan mobil.

SUARA NTB

Rabu, 22 Januari 2020

Proyek Dermaga Senggigi Diputus Kontrak

DAK Rp3 Miliar Lebih Terancam Hangus Giri Menang (Suara NTB) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 untuk pembangunan proyek dermaga Senggigi terancam hangus, lantaran bakal ditarik pusat. Pasalnya, proyek yang didanai dari DAK ini dibayar sesuai dengan progres proyek, sedangkan dana sisanya untuk pekerjaan yang belum tuntas bakal ditarik pusat.

Kabag Pembangunan Setda Lobar Heri Ramadhan mengatakan estimasi yang diperlukan untuk melanjutkan proyek dermaga mencapai Rp 3 miliar. Namun hal ini perlu dilakukan audit dan penrencanaan ulang. Terkait kesiapan penanggaran untuk melanjutkan proyek ini tengah dilakukan upaya lobi. “Itu sedang dilakukan, karena memang DAK itu sudah tertransper semua ke daerah.

Persoalannya sekarang bisa digunakan atau tidak? itu nanti tergantung lobi,” jelasnya, Selasa (21/1).

Diakuinya, DAK sudah ditransfer semua ke daerah, hanya saja masalahnya apakah bisa tidak anggaran itu dipakai, karena aturannya DAK itu ditarik kalau tidak bisa terserap. Kemungkinan juga, kata dia, apakah DAK yang sudah ada ini sebagai pengurang untuk transfer DAK tahun 2020. Misalnya

ada DAK belum terserap Rp 10 miliar, kemudian alokasi DAK tahun ini mencapai Rp 200 miliar, dengan adanya sisa DAK ini kemungkinan daerah ditransfer tinggal Rp190 miliar.

Sementara itu Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan mengatakan terkait DAK sejauh ini masih ada di kas daerah. “DAK yang belum dipakai itu masih di kas daerah, belum ditarik, besok (hari ini red) kami akan pertemuan dengan KPKNL, kami akan tanyakan soal ini (bagaimana nasib DAK yang tak terserap),” jelas dia.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Agus Martimbang mengatakan, akibat pekerjaan dermaga ini tak selesai, maka Pemda Lobar rugi, sebab pemda harus mengeluarkan uang untuk melanjutkan.

Terkait kebutuhan dana

(Suara NTB/her)

PUTUS KONTRAK - Proyek Dermaga Senggigi ini diputus kontrak mengakibatkan pemda terancam kehilangan DAK sebesar Rp3 miliar lebih. sekitar Rp3 miliar, menurut dia dihitung ulang lagi dari sisa pekerjaan yang belum selesai. Akan direncanakan dari pagu anggaran sebesar Rp 8,7 miliar, maka dari sisa kebutuhan dana untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan pihaknya akan mengajukan

lagi untuk penganggarannya.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni belum lama ini mengatakan Pemda membutuhkan dana segar mencapai Rp 4 miliar lebih untuk melanjutkan proyek-proyek yang diputus kontrak dan molor. (her)

Belasan Kades di Lobar Diadukan ke APH Giri Menang (Suara NTB) Banyak kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) yang diadukan oleh masyarakat, baik ke Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum (APH) menyangkut dugaan penyalahgunaan dana desa (DD). Tahun lalu saja kades yang diadukan sebanyak delapan orang, bertambah lagi diawal tahun ini tiga orang diadukan hingga totalnya menjadi 11 kades.

“Memang terkait kepala desa ada banyak sekali aduan yang dilakukan masyarakat

baik kepada Inspektorat atau melalui kejaksaan atau melalui APH yang lain (seperti kepolisian),” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Ilham, belum lama ini.

Adanya kades yang dilaporkan ini, ujarnya, sedang didiskusikan bagaimana menindaklanjuti aduan ini. Pihaknya akan duduk bersama dulu dengan APH. Sebab mereka (kades) ini bukan objek pemeriksaan (obrik) yang harus ditekan, ketika ada persoalan bagaimana membimbing

mereka agar bisa keluar dari masalah itu. “Bukan kita harus melihat, mereka sampai dimasukkan penjara, tapi kita upayakan pencegahan,” jelas dia.

Disamping mengawasi, pihaknya juga berupaya membimbing mereka. Hal inilah yang perlu banyak didiskusikan dengan APH bagaimana mekanisme paling pas untuk penanganan. Sebab kata dia dari sisi pendekatan juga berbeda antara desa dengan OPD. Kalau semua keluhan

warga, karena tak cocok dengan kades lalu dilaporkan.

Tiap tahun, kata dia, pihaknya akan menyasar puluhan desa untuk dibina.

Tahun ini, ujarnya, ada 28 desa yang akan dibina. Belum lagi, pihaknya turun ke OPD yang harus ditindaklanjuti. Itu pun dari belasan aduan masyarakat tentang DD, belum semua ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Ini pun harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (her)

(Suara NTB/her)

Suara Parlemen Lombok Barat

Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali menyerahkan plakat kepada Ketua Komisi I DPRD Kediri Maskur Lukman.

DPRD Lobar Jadi Tujuan Belajar Legislatif di Indonesia Giri Menang (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi tujuan belajar sejumlah DPRD yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Di awal tahun 2020 sudah empat DPRD yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Tengah Timur datang belajar tentang sejumlah Produk Hukum (Perda) yang sudah diciptakan oleh DPRD Lobar.

Sementara, Selasa (21/1) anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur berkunjung ke DPRD Lobar, rombongan diterima Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali di ruangan fraksi DPRD Lobar. Rombongan dari DPRD Kabupaten Kediri dipimpin Ketua Komisi I Maskur Lukman.

Dalam pemaparannya, Maskur menjelaskan, tujuan kedatangannya ke DPRD Lobar untuk mempelajari terkait keberadaan aturan tentang peningkatan aparatur desa.” Kami datang untuk mempelajari bagaimana keberadaan Perda tentang Peningkatan Aparatur Desa,” ujarnya saat ditemui kemarin.

Di Kabupaten Kediri sudah ada

Imam Kafali (Suara NTB/her)

Peraturan Bupati. Namun, belum ada Perda ia menjelaskan, khusus untuk masalah perangkat desa,di Kabupaten Kediri, khususnya, sampai saat ini belum ada Perda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pihaknya datang ke DPRD Lobar untuk melihat bagaimana produk hukum tersebut, sehingga nanti bisa diterapkan di Kabupaten Kediri.” Nanti Perda yang ada di DPRD Lobar kita adopsi untuk kita terapkan di DPRD Kediri,” ungkapnya.

Namun sekarang ini untuk tahun 2020, penyusunan Perda BPD atau perangkat desa sudah masuk dalam Prolegda di DPRD Kediri, sehingga hasil Komisi I datang berkunjung ke DPRD Lobar, dalam rangka menghimpun materi untuk penyusunan Perda.”

Penyusunan Perda ini sudah masuk Prolegda, makanya harus kita selesaikan,” harapnya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali menjelaskan, Kabupaten Lobar dalam mengatur susuan perangkat desa sudah ada payung hukum yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang Keberadaan Desa dan Perangkat Desa yang ada di desa.

Saat ini, tambah mantan Ketua DPRD Lobar ini, agenda tentang desa yang masih berproses pembahasan adalah adanya permintaan dari para kades yang meminta agar dilakukan penyesuaian honor bagi para perangkat desa, sesuai dengan peraturan pemerintah.

Di mana dalam PP sudah diatur agar besaran honor perangkat desa menggunakan angka maksimal dari anggaran APBDes. (her/*)

Pose bersama,Wakil Ketua II DPRD Lobar foto bersama dengan anggota DPRD Kediri Jawa Timur

Halaman 9

4.332 Korban Gempa di Lobar Terima Buku Rekening Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 4.332 korban gempa di Lombok Barat (Lobar) menerima buku rekening untuk bantuan susulan rumah tahan gempa (RTG) Pembagian buku rekening itu dilakukan mulai Senin (20/1) di dua tempat, yaitu di Kantor Camat Batulayar untuk wilayah Batulayar dan Gunungsari.

Serta di Taman Seni Budaya Narmada untuk wilayah Narmada dan Lingsar.

Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemerintahaan (Disperkim) Lobar, L. Ratnawi mengaku dana itu merupakan usulan susulan yang diusulkan ke BNPB. “Jumlahnya mencapai sekitar 4.332.

Sekarang baru dilakukan pembagian buku tabungan untuk segera dilakukan pendebitan,” ungkap Ratnawi, kemarin.

Diakuinya para penerima buku tabungan itu hampir seluruhnya pengerjaan RTG-nya dalam proses, baik yang 30 persen sampai 50 persen.

Sebab jika kini tidak lagi dengan sistem pemberian uang

(Suara NTB/her)

DIKERJAKAN - RTG tengah dalam proses pengerjaan di daerah Gunungsari. muka untuk pengerjaan RTG. Namun pembayaran akan dilakukan sesuai progress. “Jadi tidak ada lagi sekarang uang muka. Sekarang per-progres fisik,” ujarnya.

Langkah ini diambil sebagai langkah antisipasi kemungkinan RTG mangkrak akibat ditinggal aplikator nakal, karena pihaknya tidak ingin kejadian beberapa RTG terulang kembali. Pihaknya mengapresiasi para aplikator yang bonafide, sebab mau mengerjakan lebih dahulu baru diba-

yar. “Itu baru namanya aplikator bonafide. Jangan kayak aplikator yang bayar dulu baru kerja, kalau itu semua orang bisa jadi aplikator,” ujarnya.

Ia mengakui jika sebelumnya usulan pihaknya untuk susulan bantuan itu sebesar Rp 80 miliar. Namun yang terealisasi baru untuk 4.332 penerima.

Sisanya masih dalam tahap pemeriksaan BNPN. Sebab adanya data anomali.Ia mengatakan dana usulan itupun sebagian bersumber dari kas sisa bantuan sebelumnya. (her)

Kemenkumham akan Bangun Lapas Khusus Tahanan Narkoba Selong (Suara NTB) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus bagi tahanan narkoba di NTB. Rencananya, pembangunannya ditempatkan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pembangunan Lapas ini menyusul banyaknya tahanan narkotika dengan rata-rata 40 persen di masingmasing rutan dan lapas.

Demikian disampaikan Kakanwil Kemenkumham NTB, Drs. Andi Dahrif Rafied, MSi., di Selong, Selasa (21/1).

Diakuinya jumlah tahanan kasus narkoba di NTB sekitar 3.000 orang. Banyaknya kasus inipun menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak, terutama aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas jaringannya yang saat ini menyasar pelajar. “Dalam kasus narkoba ini ada BNN dan

Polda, namun belum mampu memberantasnya. Sehingga langkah saat ini yakni memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum lainnya,” jelasnya.

Sementara dalam Lapas khusus Narkotika yang dibangun nantinya sekaligus dengan rehabilitasi. Dipilih Lotim ketika terjadi mutasi akan lebih memudahkan transportasinya baik dari tahanan dari Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok.

Diakuinya bahwa pemilihan Lotim bukan dikarenakan mendominasi jumlah kasus narkotika, melainkan sudah adanya ketersediaan lahan milik Lapas Selong sendiri seluas 17 hektar.

Menurutnya,

pembangunan Lapas Khusus Narkotika ini suatu hal mendesak menyusulkan banyaknya kasus narkoba di setiap daerah. Selain menjadi solusi dalam mengatasi over kapasitas di masingmasing Rutan atau Lapas yang banyak tahanan merupakan kasus narkoba. (yon)

Andi Dahrif Rafied (Suara NTB/yon)

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Percepat Pemberantasan Buta Aksara UNTUK mempercepat upaya pemberantasan buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Bupati Loteng H.M Suhaili FT telah menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Pemberantasan Buta Aksara. Sebagai tindaklanjut dari keluarnya perbup tersebut, akan dilakukan koordinasi dengan semua OPD terkait. “ Untuk buta aksara ini, nanti kita akan rapat koordinasi karena sudah ada peraturan bupati tentang gerakan pemberan(Suara NTB/ris) tasan buta aksara. Kita akan raH. Sumum kor dengan DP3AP2KB, Dinas PMD, Dikes, Disdukcapil, Bappeda kita akan duduk bersama termasuk dengan BPS terkait dengan data. Apa peran masingmasing SKPD untuk pemberantasan buta aksara ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Loteng H. Sumum, M.Pd, Selasa (21/1) Ia mengatakan, pihaknya belum ingin membuat target berapa penurunan buta aksara di tahun 2020, karena yang terpenting untuk saat ini adalah menyamakan persepsi dengan semua pihak terkait. “Daripada kami buat target sekian namun tidak ada komitmen itu bisa manipulasi,” katanya.

Sumum mengatakan, upaya untuk memberantas buta aksara di Loteng memang akan dipercepat, karena pola-pola konvensional sudah tak bisa lagi diandalkan sepenuhnya lantaran membutuhkan waktu sampai 20 tahun baru buta aksara bisa dientaskan.

Buta aksara di Loteng berdampak pada angka rata-rata lama belajar di daerah ini yang masih berada di angka 6,9 tahun.” Itu artinya ratarata baru masuk SMP, kita berharap rata- rata lama sekolah bisa meningkat jadi 7 atau 8 tahun atau sudah tamat SMP,” tambahnya.

Jika warga yang masih buta aksara diikutsertakan dalam ujian kesetaraan misalnya, maka rata-rata lama belajar di daerah ini juga angkat meningkat dengan sendirinya.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mempercepat pemberantasan buta aksara ini. Salah satunya dengan melibatkan mahasiswa yang KKN untuk mengajar masyarakat yang masih buta aksara. “Kemarin sampai 400 an mahasiswa kita sudah turunkan yang kerjasama kita dengan IKIP Mataram untuk pemberantasan buta aksara. Kita akan kerjasama dengan Unram juga. Selain itu juga, program keaksaraan fungsional masih dilakukan sampai sekarang,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Loteng H.Lalu Muliawan mengatakan, angka buta aksara di Kabupaten Loteng yaitu lebih dari 60 ribu orang atau sekitar 13 persen dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Ia berharap pemerintah desa juga ikut melaksanakan program pengentasan buta aksara melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar. Dana desa salah satunya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan salah satu progam pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan intervensi untuk masyarakat yang masih buta aksara.(ris)

Rektor Unram Persilakan Dosen Maju Pilkada Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni mempersilakan jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dosen Unram yang berkeinginan maju dalam Pilkada tahun 2020 ini. Hal itu dikatakan Husni mengomentari adanya sejumlah ASN Dosen Unram yang telah mendaftarkan diri di sejumlah partai politik guna mengikuti kontestasi pilkada.

Tercatat sejumlah nama ASN Dosen Unram berencana maju di Pilkada, di antaranya dr. Akhada Maulana yang mendaftar untuk Pilkada Kota Mataram, Lalu Wirahman untuk Pilkada Lombok Tengah, dan Muhammad Sukri untuk Pilkada KLU. “Belum ada suratnya, kan dia berstatus ASN harus mundur.

Tapi kan belum menjadi calon, masih memeriahkan, belum belum jadi calon. Baru berniat mau maju,” ujarnya, Selasa (21/1).

Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ASN harus mundur apabila sudah mendaftarkan diri di KPU. Selain itu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik, PNS dilarang berpolitik praktis, bahkan tidak boleh hadir dalam deklarasi pasangan calon (paslon).

Jika nantinya ASN Dosen Unram bersangkutan serius maju dan mendaftar di KPU, Unram akan tegas sesuai dengan peraturan yang ada. “Teguran ya sudah pasti jika tidak ada izin, bukan hanya teguran kalau tidak melalui prosedur, tetapi kita kaji disiplin pegawai negeri sipil,” jelasnya.

Meski menuai banyak kontroversi karena ASN di atas telah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu, namun Prof.

Husni justru memberi restu dukungan bagi mereka yang hendak maju menunaikan hak konstitusionalnya. Catatannya ialah harus sesuai prosedur.

Di samping itu, Prof. Husni bersedia jika harus melepas ASN Dosen sebagai aset berharga Unram jika serius mau maju.

Karena pada prinsipnya pengabdian tidak mengenal batas waktu dan tempat, sehingga memperluas cakrawala pengabdian di luar kampus juga jadi tugas yang teramat mulia.

“Mendukung jika memang itu bermanfaat untuk bangsa dan negara monggo, kan itu pilihan-pilihan. Kan ada mundur dari ASN. Kan mengabdi di mana-mana kita dukung. Tapi harus berhenti dia dan berhentinya nanti saat dia mendaftarkan diri di KPU kemudian melampirkan surat mundur,” sebutnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

PGRI Pertanyakan Alasan Pemerintah Hapus Tenaga Honorer Mataram (Suara NTB) Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf mempertanyakan alasan pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI yang telah sepakat menghapus tenaga honorer secara bertahap. Akibat keputusan itu, tenaga honorer bidang guru adalah yang paling dirugikan dengan keputusan tersebut. ‘’Hal demikian mengingat tenaga guru honorer tercatat paling banyak berada di bawah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencapai 6.910 orang. Mereka tersebar di SMA/SMK dan SLB Negeri,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (21/1).

Yusuf meminta agar penghapusan istilah honorer harus jelas. Untuk itu, PGRI NTB akan menunggu regulasi yang mengatur tentang honorer.

Dia pun mempertanyakan kebijakan yang dinlai kontrover-

sial ini. “Bagaimana mungkin pemerintah menghapus honorer sepanjang tenaga honorer masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Diakui Yusuf, pemerintah harus memperjelas alasan termasuk regulasinya agar bisa dipelajari. Adanya manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana pemerintah daerah membuka formasi tenaga yang dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan guru dan tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan meru-

pakan tujuan utama dibuka PPPK. Tenaga ini bersifat perjanjian dalam jangka 1 tahun, jika masih dibutuhkan maka dapat diperpanjang lagi sebagai pasal 101 huruf c.

“Istilah guru atau pegawai honorer diganti dengan PPPK, di mana penggajiannya tergantung siapa yang mengangkatnya,” ujarnya.

Belum adanya kejelasan soal istilah honorer membuat pihaknya belum bisa mengambil sikap terlalu jauh, karena pemerintah dalam UU

ASN tidak mengenal istilah honorer. Menurut UU ASN, itu ada dua istilah pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Namun sampai sekarang mengapa guru yang telah lulus belum dikeluarkan SK-nya, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penggajiannya. PNS tanggung jawab pemerintah pusat, sementara PPPK yang diangkat oleh daerah penggajiannya tanggung jawab pemerintah daerah.

(Pasal 101 huruf c. Kapasitas PGRI tidak setuju penghapusan honorer sepanjang regulasi yang mengatur tentang dikeluarkan harus jelas, bagaimana kejelasan nya,’’ ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

M. Yusuf

Ombudsman Serahkan LHP Kasus Beasiswa Bidikmisi ke Unram Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan penilepan bantuan beasiswa bidikmisi pada sejumlah mahasiswa tidak mampu di Universitas Mataram (Unram). Penyerahan LHP dilakukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim dan diterima langsung Rektor Unram Prof.

H. Lalu Husni, Selasa (21/1).

Kedua institusi itu pun siap membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan semua data-data yang dibutuhkan. Bahkan Ombudsman telah disurati secara resmi oleh APH meminta koordinasi termasuk juga meminta data.

“APH saya tidak akan menyebut siapa, tapi ada yang meminta kepada kami resmi bersurat kemudian kami sudah bersama-sama sepakat menyampaikan data yang dibutuhkan. Ada koordinasi dengan pimpinan APH telah bersurat resmi meminta koordinasi dengan kita termasuk kerjasama dalam pembagian data dan kami siap untuk itu,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim.

Dalam LHP yang diserahkan, Ombudsman menilai tidak saja Unram yang ter-

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim (kiri) bersama usai menyerahkan hasil LHP dugaan penilepan bantuan beasiswa bidikmisi pada Rektor Unram H. Lalu Husni, Selasa (21/1). indikasi melakukan maladministrasi, melainkan juga pihak bank yang melakukan pencairan dinilai ceroboh.

Menurutnya, penyerahan LHP ini merupakan langkah terakhir dari seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan bantuan Bidikmisi di Unram. “Tadi komitmen bersama-sama un-

tuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki khususnya dalam hal beasiswa,” ujarnya.

LHP setebal 40 halaman yang diserahkan Ombudsman berisi uraian temuan, analisa, dan pendapat lalu kemudian saran perbaikan pada Unram.

“Sudah sama-sama kok dengan pak rektor tadi. Jadi sebenarnya kurang lebih dengan temuan

misalnya ada dugaan penyalahgunaan kewenangan pencairan oleh oknum tertentu yang harus segera dan pak rektor sudah tertibkan itu,’’ terangnya. ‘’Kita tidak menyebut orangper orang. Tapi kita suatu sistem kesatuan mekanisme pencairannya itu. Nanti terhadap orangnya kita kembalikan kepada pak rektor,” tambahnya.

Wakil Rektor II Unram Dr. Kurniawan, menyebut Unram telah memberikan data-data yang diminta aparat kepolisian.

Menurutnya, Rektor Unram sangat terbuka untuk kasus ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Sementara itu pihaknya kini tengah menunggu aparat kepolisian bekerja, sehingga apapun hasil penyelidikan nantinya Unram akan bersikap. “Kami menunggu istilahnya apa yang akan diputuskan karena dari putusan tadi kami akan menindaklanjuti putusan tersebut,” ujarnya.

Misalnya kalau oknum yang dilaporkan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tentu secara kepegawaian, pihaknya akan menindaklanjuti. Namun, sekarang ini, pihaknya sedang menunggu proses di aparat penegak hukum untuk kasus yang kaitannya dengan pidana.

Selain berdasarkan LHP Ombudsman, laporan tim internal Unram juga sudah bekerja dan telah melaporkan hasilnya dan prosesnya sudah selesai.

Rektor Unram Prof. Lalu Husni siap menindaklanjuti seluruh saran perbaikan dan rekomendasi Ombudsman.

“Kita baca, kita tindaklanjuti. Karena pasti saran dan masukan untuk pembenahan institusi,” ujarnya. (dys)

Kalender Pendidikan Nilai Kosong, 40 Peserta akan Tes Ulang UKG Non ASN Se NTB Harus Sinkron Mataram (Suara NTB) Upaya menyinkronkan kalender pendidikan antara daerah dan jenjang pendidikan dianggap penting agar kegiatan pendidikan bisa lebih fokus. Selama ini memang terjadi perbedaan jadwal kegiatan pendidikan di setiap daerah atau jenjang pendidikan di NTB. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1) mengatakan, Kota Mataram ingin mensinkronkan beberapa kegiatan pendidikan termasuk kurikulum. Terlebih lagi Mataram sebagai ibukota provinsi, dan Mataram akan menjadi kota metro.

Kota Mataram juga berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan relatif dekat juga dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

“Kami ingin Mataram juga kegiatannya sinkron, kapan masuk sekolah, libur bisa samasama dengan daerah lain, ujian juga sama-sama. Orang tua siswa bisa berpartisipasi. Kalau bisa kita buat kalender pendidikan bersama,” katanya.

Ia sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait upaya mensinkronkan kalender pendidikan. Menurutnya kepala Dinas Dikbud NTB menyepakati wacana tersebut. Hal itu penting agar secara bersama-sama bisa fokus mengelola pendidikan.

“Kita ingin Mataram bisa dinikmati semua orang, koordinasi terkait berbagai hal juga akan dilaksanakan. Supaya kita samasama fokus, misalnya ujian, semua orang tua dan guru bisa fokus pada minggu itu untuk ujian.

Jangan sampai ada yang sudah libur, tapi ada yang masih ujian.

Tanggal masuk sekolah setelah libur juga harus sama, ada yang tanggal masuk berbeda, dan lain sebagainya, kita samakan. Orang tua siswa juga bisa mengawasi anaknya,” katanya.

Menurutnya hal itu akan dikoordinasikan oleh Dinas Dikbud NTB. Nantinya pihaknya akan berkoordinasi dengan daerah lain.

Seperti diketahui pengelolaan pendidikan dasar di bawah wewenang pemerintah kabupaten/ kota, sedangkan pengelolaan pendidikan menengah di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Di samping menyinkronkan kalender pendidikan antar

daerah, Fatwir juga menginginkan adanya kegiatan penumbuhan karakter yang melibatkan daerah lain.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, sudah didatangi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang meminta untuk menyinkronkan kalender pendidikan. Aidy mengatakan akan bersedia menyinkronkan kalender pendidikan itu.

“Sering kali karena perbedaan itu, ada orang tua siswa yang anaknya di jenjang pendidikan berbeda, satu anaknya masih bersekolah satunya lagi libur. Jadi ndak bisa pulang kampung. Itu saya jadikan apresiasi khusus, kita akan sinkronkan (kalender pendidikan), itu tidak berat, kita akan lakukan bersama-sama,” ujar Aidy yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Selain itu, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1) kemarin, Aidy mengatakan ia akan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan di setiap daerah. Jika tidak bertemu bersama, ia yang akan mengunjungi kepala dinas di daerah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) non Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi sampai minggu lalu. Ada sebanyak 40 peserta yang nilainya kosong.

Dinas Dikbud NTB memberikan kesempatan mereka mengikuti ujian ulang untuk UKG non ASN. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1) mengungkapkan, sebanyak 40 peserta akan mengikuti UKG non ASN ulang. Ia akan memastikan terlebih dahulu bersama tim untuk kepastian pelaksanaan ujian. “Kami berikan kesempatan ujian kembali, kami agendakan Februari, tapi kalau bisa di bulan Januari, maka bulan Januari ini dilaksanakan ujian kembali,” katanya.

Aidy mengatakan, ada dua pola ujian yang bisa dilaksanakan kepada 40 peserta tersebut yaitu mengumpulkan di satu Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau mengikuti ujian melalui sekolah masing-masing secara online. “Kalau salah satu pola

(Suara NTB/bay)

H. Aidy Furqan ini bisa kita lakukan, paling efisien, dia (peserta UKG non ASN) berada di sekolahnya sendiri, nanti ada proktor di sana, jawab langsung, bisa berikan waktu dua jam,” katanya.

Selain klarifikasi terkait nilai yang kosong, ada juga peserta yang mengklarifikasi masa kerja. Masa kerja turut memberikan kontribusi bagi nilai akhir peserta UKG non ASN. Aidy menekankan, pihaknya mengharapkan klarifikasi itu bagi masa kerja yang berpengaruh pada nilai akhir sesuai standar UKG, yaitu 65.

Seperti diumumkan sebelumnya, ketentuan terkait masa kerja yaitu peserta yang memiliki masa pengabdian 10 tahun atau lebih diberikan penambahan nilai 10 dengan nilai akhir UKG minimal 55,0.

Sementara peserta yang memiliki masa pengabdian 6 tahun dan kurang dari 10 tahun diberikan penambahan nilai 5 dengan nilai akhir UKG minimal 60,0 .Sedangkan, peserta yang memiliki masa 1 sampai dengan 6 tahun atau kurang dari 6 tahun diberikan penambahan nilai 2 dengan nilai akhir UKG minimal 63,0.

Aidy belum bisa memastikan tanggal pasti bisa diberikannya SK penugasan bagi guru yang lulus UKG non ASN. Pihaknya masih merapikan klarifikasi dari peserta dan melayani peserta UKG non ASN yang nilainya masih kosong.

Hasil UKG non ASN yang diumumkan sebelumnya yaitu dari 5.014 peserta yang mengikuti UKG non ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB, sebanyak 1.165 dinyatakan lulus, sedangkan 3.849 orang dinyatakan tidak lulus. Hasil akhir itu sudah ditambah dengan lama masa mengabdi guru non ASN. (ron)

Jaga Integritas UN Lewat UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP, SMA, dan SMK sederajat tahun 2020 kian dekat. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu mengenai integritas pelaksanaan UN. Terkait hal itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengharapkan pemerintah daerah mengarahkan sekolah yang sebelumnya masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) agar mulai beralih ke UN Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu penting untuk menjaga integritas UN. Asisten Bidang Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1) mengatakan, UNBK diyakini sangat bisa menjaga integritas UN. Selama beberapa tahun terakhir ada beberapa daerah di NTB yang sebagian sekolah masih melaksanakan UNKP. Ia mengharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah agar sekola melaksanakan UNBK.

Menurutnya, pihaknya tidak menemukan dugaan kecurangan saat pelaksanaan UNBK. “Mudah-mudahan tahun ini semua kabupaten/kota yang belum melaksanakan UNBK bisa melaksanakannya. Semoga dukungan ada dari pemerintah, karena berbasis komputer ini sangat efektif dan temuan-temuan kami justru tidak tidak terlalu substansi. Lebih ke permasalahan server atau listrik padam yang bisa diatasi segera,” ujarnya.

Terkait integritas pelaksanaan, Sahabudin mengakui UNBK jauh lebih baik daripada UNKP. Jika masih menggunakan UNKP, sangat sering adanya isu pihak ketiga yang melakukan jual beli kunci jawaban. Di UNBK pun ada isu tersebut, tapi pihaknya tidak menemukannya. Permasalahan yang sering timbul adalah tidak tertibnya pengawas.

Sahabudin juga menyampaikan, bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota agar bisa melak-

sanakan UNBK dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. SMP sederajat bisa berbagi sumber daya penunjang UNBK dengan SMA atau SMK. Jadwal UNBK juga sudah diatur dengan setiap jenjang melaksanakan UNBK secara bergiliran. Meski demikian, Sahabudin juga mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan UNBK sampai melakukan pungutan.

“Kalau tidak mampu juga, jangan dipaksakan untuk memampukan diri, pungutan liar juga diawali dari situ, yang sebenarnya bisa komunikasi dengan Dikbud NTB bisa berbagi sumber daya. Apalagi didukung dengan jadwal berbeda antar jenjang sekolah,” ujarnya.

Selain itu, ia mengharapkan antara PLN dan instansi terkait bisa membangun kerja sama terlebih dahulu menjelang UNBK. Cara itu agar tidak terjadi gangguan teknis saat pelaksanaan UNBK.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui pada Selasa (21/1) mempersilakan SMP sederajat bekerja sama dengan SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK. “Itu sudah menjadi komitmen kami,” katanya.

Berbagi sumber daya untuk bisa melaksanakan UNBK juga sudah dilakukan sejumlah SMP di Kota Mataram. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Dikbud NTB. Bahwa masalah kekurangan laptop atau komputer klien akan dibantu oleh Dinas Dikbud NTB. “Contohnya SMPN 17 Mataram kekurangan laptop akan kerja sama dengan SMAN 10 Mataram, begitu juga dengan SMPN 24 Mataram akan kerja sama dengan SMAN 7 Mataram,” katanya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 22 Januari 2020

Halaman 11

Mirawan dan Suchika Dipanggil ke Pelatnas (Suara NTB/fan)

USIA DINI - Cabang olahraga sepak bola NTB memang belum mampu meraih prestasi gemilang di Pekan Olahraga Nasional (PON), meski demikian pembinaan atlet usia dini tetap dilakukan. Tampak atlet sepak bola usia dini menjalani latihan di Lapangan Sepakbola Malomba Mataram, Selasa (21/1).

Tenis Meja Akhirnya Dipertandingkan di PON Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tenis meja NTB akhirnya bisa bernafas lega setelah mendengar tenis meja akan di Pertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. PON Tenis meja akan dilangsungkan di Jawa Timur (Jatim) bersama sembilan cabor yang dicoret dari PON XX Papua tahun 2020.

“Tenis meja akan dipertandingkan di PON 2020 bersama sembilan cabor yang dicoret di PON Papua tahun 2020. Pertandingan PON tenis meja akan dilaksanakan di Jatim,” ucap Sekum Pengprov Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) NTB, H. Sudarman kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (21/1).

Dikatakan Sudarman, per-

tandingan cabang olahraga tenis meja di PON tahun 2020 akan dilaksanakan di Jawa Timur (Jatim) bersamaan dengan 9 cabor yang sempat batal dipertandingkan di PON Papua 2020.

Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh Sudarman setelah mendengar kabar tenis meja dan sembilan cabor lain akan dipertandingkan di PON 2020. Informasi yang diterima Sudarman, pertandingan tenis meja akan dilaksanakan di Jawa Timur (Jatim) bersamaan dengan pelaksanaan PON Papua bulan Oktober 2020.

Malang Raya bakal menjadi kandidat kuat tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk sepuluh cabor. Malang dipilih sebagai tuan

rumah karena dirasa lengkap untuk menyelenggarakan pertandingan sepuluh cabor itu.

Keputusan itu muncul selepas rapat terbatas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia belum lama ini.

Lanjutnya, PB PTMSI juga telah merilis bahwa seluruh pertandingan PON tenis meja dan sembilan cabor lain akan ditempatkan di Jawa Timur (Jatim).

Jatim terpilih dari sejumlah daerah yang menjadi kandidat.

Terkait dipertandingkannya tenis meja di PON Sudarman mengingatkan semua atlet agar mempersiapkan diri. Pasalnya pihak PTMSI NTB bekerjasama dengan KONI NTB akan melaksanakan Pelatda PON di awal bulan Februari 2020. (fan)

Mataram (Suara NTB) Impian dua atlet pelajar NTB, Mirawan dan Suchika Lestari membela tim Indonesia di ajang internasional akhirnya tercapai. Kedua atlet binaan PPLP NTB itu, resmi dipanggil Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Indonesia (PASI) mengikuti Pemusatan Latihan di Jakarta, 1 Februari 2020.

Pemanggilan dua atlet NTB mengikuti Pelatnas atlet remaja itu disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Wartawan di Mataram, Selasa (21/1). “Dua atlet NTB, Mirawan dan Suchika Lestari resmi dipanggil Pelatnas,” ucapnya.

Dijelaskan, pemanggilan dua atlet NTB mengikuti Pelatnas remaja tersebut berdasarkan surat keputusan PB PASI Nomor: 022/PB PASI/I/Tahun 2020, perihal pemanggilan Pelatnas PB. PASI atlet usia 18 tahun dan Usia 20 tahun yang ditandatangani oleh Sekretaris

Umum PB PASI, Tigor M. Tanjung tanggal 17 Januari 2020.

Dalam SK PB PASI dijelaskan bahwa terdapat 22 atlet yang dipanggil mengikuti Pelatnas remaja dan junior di Jakarta mulai 1 Januari tahun 2020. Mereka berasal dari 15 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

Pemanggilan 22 atlet itu berdasarkan pemantauan pihak PB PASI lewat kejuaraan nasional atletik yang di gelar PB PASI sejak tahun 2019.

Para atlet yang mengikuti Pelatnas tersebut akan dipersiapkan mengikuti Kejuaraan Southeast Asia Youth Athetic Championship di Jakarta tahun 2020 dan Asian Junior

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/ist)

Mirawan

Suchika Lestari

Athletic Championship di Bangkok tahun 2020.

Di tempat terpisah, Pelatih Atletik PPLP NTB, Made Budiasa membenarkan bila dua atlet atletik PPLP NTB, Mirawan dan Suchika Dipang-

gil masuk Pelatnas. Rencananya dua atletnya akan masuk Pelatnas awal Februari 2020. “Mirawan dan Suchika akan mengikuti Pelatihan Nasional mulai tanggal 1 Februari,” ucapnya. (fan)

Digagalkan, Penyelundupan Rombeng dari Timor Leste SumbawaBesar(SuaraNTB)– Penyelundupan pakaian bekas (rombeng) dari Timor Leste menuju Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa berhasil digagalkan. Penyelundupan ini digagalkan tim penindakan Bea dan Cukai Sumbawa bekerja sama dengan tim Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Sat Polairud Polres Sumbawa, dan Anggota Polisi Militer (POM) Sumbawa saat patroli bersama.

Selain mengamankan barang bukti berupa 500 karung pakaian bekas, tim juga menangkap nahkoda kapal berinisial MT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berproses, tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Selasa (21/1).

Kepala Bea dan Cukai Sumbawa, Rudie Bayu Widjatnoko dalam konferensi persnya di

Kantor Kejari Sumbawa menjelaskan, awalnya pakaian bekas tersebut diangkut dari Pelabuhan Dili, Timor Leste menggunakan sarana pengangkut KLM. Rahmat Ilahi, yang dinahkodai oleh MT menuju Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

Saat melintas di perairan sekitar Pulau Keramat pada Rabu, 20 November 2019 sekitar pukul 16.20 Wita, kapal tersebut dicegat Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa. Karena diduga mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes atau dokumen pemberitahuan impor barang. Guna memudahkan pembongkaran dan pencacahan muatan, kapal tersebut dibawa ke Pelabuhan Badas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui 500 karung pakaian bekas tersebut bernilai Rp

250.000.000. Sedangkan potensi kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 146.562.500. Barang buti kemudian diserahkan untuk disimpan di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan) Negara Kelas II Sumbawa.

“Untuk barang bukti kemarin sudah kita titipkan ke Rupbasan 500 karung,” ujarnya didampingi Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum, Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda, S.E., M.Sc dan Kapolres Sumbawa diwakili Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi, S.H. Disebutkan Rudie, pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan dapat dituntut dengan ancaman pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan. Bunyinyasetiaporangyangmengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000dan paling banyak Rp 5.000.000.000. Selain itu, kegiatan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/ PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pada pasal 2, pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Untuk penyelesaian atas pelanggaran tersebut, Tim Penyidik Bea dan Cukai Sumba-

wa melakukan serangkaian kegiatan penyidikan mulai dari tanggal 21 November 2019 sampai 6 Januari 2020. Kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu MT selaku nakhoda kapal,” terangnya.

Sementara ini, lanjutnya, tersangka yang ditetapkan baru nakhoda kapal yang berinisial MT. Meskipun demikian pihaknya tetap akan melakukan pengembangan guna mendalami kemungkinan adanya tersangka lain.

Guna mendalami hal tersebut akan dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan. “Setelah ini selesai, kita akan kembangkan lagi. Nanti di persidangan kita lihat perkembangannya,” sebutnya.

Sementara Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum menambahkan, sementara ini baru satu tersangka

(Suara NTB/ind)

PAKAIAN BEKAS - Pengecekan 100 karung barang bukti pakaian bekas yang diamankan aparat di Sumbawa. yang ditetapkan. Hal ini merupakan kewenangan mutlak Bea dan Cukai selaku penyidik. Terkait kasus ini, dimungkinkannya ada tersangka lain.

Mengenai pengembangannya

penyidikan nantinya akan dilihat, apakah dilakukan oleh Bea Cukai atau pihak kepolisian. Sehingga bisa menjerat tersangka lainnya. Tentunya berdasarkan petunjuk dari kejaksaan. (ind)

SUARA NTB

Rabu, 22 Januari 2020

Halaman 12

Perkuat Toleransi pada Perayaan Imlek 2020 Mataram (Suara NTB) Perayaan tahun baru Imlek pada tahun 2020, Sabtu (25/1) mendatang, Pemkot Mataram meminta kepada semua warga kota Mataram saling memperkuat harmonisasi dan toleransi. Bersama Aliansi Tionghoa Muda Peduli (ATAP) di Mataram, Pemkot Mataram akan mengadakan beberapa rangkaian acara pada perhelatan Imlek tahun 2020 ini.

“Kita rencananya melakukan bhakti sosial di Bintaro sebelum tanggal 25 Januari ini kepada 83 kepala keluarga yang digusur tersebut. Kita datang kali ini untuk mendiskusikan, seperti apa mekanismenya di lapangan,” kata ketua ATAP, Liyanto di Mataram, Selasa (21/1).

Diterangkan Liyanto, bhakti sosial itu akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemkot Mataram. Sebab,

pada perayaan Imlek tahun 2020 ini juga akan dirangkaikan dengan beberapa acara dari ATAP yang bekerjasama dengan Pemkot Mataram.

“Di tanggal 7 Maret kita akan adakan Imlek Night Fun Run. Kita akan jadikan suasana Imlek tahun ini untuk pembauran. Selain itu juga, kita akan perkuat toleransi yang lebih tinggi lagi di Mataram,” pungkasnya.

Rencana rute Imlek Night Fun Run ini kata Liyanto, dimulai start dari Lingkungan Karang Jangkong sampai dengan Taman Sangkareang. Jarak tempuh dari Imlek Night Fun Run ini hanya 5 km saja.

Setelah lari, ATAP juga akan melakukan Gathering di Taman Sangkareang. “Kita harap seluruh kompenan masyarakat ikut berpartisipasi,” pintanya.

Asisten I Setda Kota

Mataram pun menjelaskan, momentum perayaan ulang tahun Imlek tahun 2020 ini adalah guna memperkuat budaya saling menghormati, saling bertoleransi dalam hidup bersama berdampingan dalam satu wilayah.

Dengan merayakan Imlek yang dirangkaikan dengan beberapa event adalah bagian dari

upaya memperkuat toleransi warga. Bukan hanya itu, even Imlek Night Fun Run diharapkan bisa ambil bagaian dari rangkaian perayaan Imlek tahun 2020 di Mataram. Ia berharap masyarakat menggeluti hobi lari dan suka olahraga diharapkan ikut berpartisipasi dalam ivent Imlek Night Fun Run tersebut. “Silakan ikut

berpartisipasi,” cetusnya.

“Pemkot Mataram juga tentunya sangat merespon positif ini, apalagi event-event yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengokohkan visi dan keberadaan kota Ma-

HILANG HILANG SERTIFIKAT TANAH A NO.422 AN. SUBINAWI ALAMAT JL. HALMAHERA VII RAMBIGA GILANG DISEKITAR RUMAH HILANG STNK R2 HONDA DR4345AV NOKA/NOSIN: MH1JB51115K167962/ JB51E-1157404 AN. I MADE SUSILA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

taram ini sebagai kota yang maju, religius dan sebagai kota yang berbudaya,” tutup Martawang. (viq)

DIJUAL TANAH DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH M U S L I H A T I HP.087881754089 DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Rabu, 22 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

Rabu, 22 Januari 2020

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 Januari 2020

Investasi Air Bersih Rp300 Miliar di Tiga Gili Jadi Temuan BPKP Dari Hal. 1 Kepala BPKP NTB Dr. Agus Puruhita Arga PW dikonfirmasi Selasa (21/1) kemarin menegaskan, hasil review ini akan terus dipantau penanganan dan tindaklanjutnya.

Karena bagaimanapun juga, menurut dia, investasi harus menghasilkan imbal hasil yang memadai. ‘’Maka nilai kewajaran dikaitkan dengan underlying aset atau proyek investasi, harus benar-benar dapat dipastikan,’’ tegasnya.

Nilai investasi instalasi air bersih di tiga gili itu diketahui diproyek-

sikan senilai Rp300 miliar, dengan kontrak selama 30 tahun.

Kontrak awal Januari 2018 dengan perjanjian awal Desember 2018 selesai.

Namun indikasi di lapangan tidak ada progres, sehingga dilakukan adendum per November 2018, lantas diperpanjang satu tahun hingga Desember 2019. Namun di lapangan hingga kini tidak ada aktivitas. Atas situasi ini, sebelumnya mantan Dirut PDAM Suhaili yang mengajukan review ke BPKP, hasilnya TCN dinyatakan tidak layak. (ars)

Nasabah Jiwasraya di NTB Mencapai 7.000 Orang Dari Hal. 1 Sementara polis yang belum terbayar sampai saat ini, adalah polis untuk nasabah Jiwasraya pada produk lain yang ada di Jiwasraya. Namanya produk Bancas. Di mana, nasabah berhubungan langsung dengan Jiwasraya pusat melalui bank-bank mitra. ‘’Kalau ada nasabah yang bermasalah. Silakan langsung berhubungan sama bank mitra itu, kalau produk yang disiapkan Jiwasraya NTB saat ini belum ada,’’ terangnya.

Meski begitu, mencuatnya persoalan gagal pembayaran klaim oleh Jiwasraya juga dirasakan imbasnya. Tidak jarang nasabahnya di NTB meminta infor-

masi langsung terkait kelanjutan produk asuransi yang diikutinya. ‘’Ada juga yang minta take over,’’ imbuhnya.

Dijelaskan lagi Abidin, Jiwasraya NTB melayani nasabah untuk produk ritel. Di dalamnya menyiapkan jaminan asuransi untuk ritel atau pertanggungan perorangan.

Dengan premi Rp350.000 sebulan, mendapatkan pertanggungan hingga Rp10 miliar.

Ada juga juga fasilitas asuransiuntuk corporate.Yaitutanggungan asuransi kepada kelompok atau perusahaan dan mencakup seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Dengan tanggungan sesuai yang diminta oleh corporate. (bul)

Spirit Mulai Bangkit Dari Hal. 1 Instansi pemerintahpun tidak ketinggalan dengan peluncuran program bayar pajak dengan sampah.

Kini, Pemprov NTB fokus menyelesaikan masalah sampah dari hulu atau dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah menegaskan hal tersebut saat membuka acara Sosialisasi Kampanye Pilah Sampah Berbasis Rumah Tangga Bagi Organisasi Wanita se-Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi (BKOW) NTB di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB di Mataram, Selasa, (21/1).

Wagub menyatakan bahwa mewujudkan lingkungan NTB yangzerowaste,merupakansebuah program mengubah mindset masyarakat. ‘’Mengubah mindset berarti mengubah kebiasaan masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan,’’ ujarnya.

Dijelaskannya bahwa edukasi pemilahan sampah harus dimulai dari keluarga. Dalam hal ini, para ibu rumah tangga mempunyai peran strategis untuk dapat mengubah mindset mengenai sampah, minimal di lingkungan keluarganya. Untuk itulah para ibu yang tergabung dalam BKOW NTB, kata Umi Rohmi akan gencar diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemilahan sampah dari rumah sekaligus mengolahnya. ‘’Sehingga nantinya, ibu-ibu BKOW NTB ini tak hanya dap-

at memperaktekkan langsung di rumah masing-masing.

Tetapi juga ikut mensosialisasikan hal serupa di organisasi maupun dusun masingmasing melalui Posyandu Keluarga,’’ harap Wagub.

Menurut Wagub, mengubah mindset masyarakat. Di negara maju saja dibutuhkan kurang lebih 10 tahun untuk membentuk sebuah sistem. ‘’Saya yakin warga NTB tidak sulit. Selama kabupaten, kota dan desa merespons dengan baik program ini,’’ ujar Rohmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si, yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan hingga saat ini jumlah bank sampah sudah mencapai 473 unit yang tersebar di seluruh daerah di NTB. Bank sampah yang terbentuk dari dana APBD di tahun 2018 sebanyak 50 unit, tahun 2019 sebanyak 74 unit, sedangkan sisanya merupakan Bank Sampah Mandiri bentukan masyarakat dan komunitas.

Itu berarti antusiasme masyarakat mengenai zero waste ini mulai terbentuk. Diharapkan tahun ini seluruh desa membentuk bank sampah di BUMDes-nya. Ada 1100 BUMDes yang tersebar di seluruh NTB. ‘’Kita harapkan semuanya bisa bekerjasama mewujudkan NTB Asri dan Lestari,’’ tandas Kadis LHK. (r)

Antisipasi DAK Fisik Hangus Dari Hal. 1 Dalam instruksi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD dan UPTB lingkup Pemprov NTB itu, gubernur memberikan tenggat pengajuan lelang proyek konstruksi yang sudah ada dokumen perencanaannya paling lambat Maret mendatang.

Sadimin menjelaskan, OPD, UPTD dan UPTB diminta segera mengajukan paket tender, baik konstruksi, barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200 juta. Juga seleksi (jasa konsultansi) di atas Rp100 juta ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) pada Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB. Pengajuan proses seleksi jasa konsultansi yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat akhir bulan Januari. Dan untuk pekerjaan/ proyek konstruksi fisiknya diajukan paling lambat Juni 2020. ‘’Kegiatan (proyek) konstruksi yang sudah ada dokumen perencanaannya, pengajuan tender dilakukan paling lambat bulan Maret 2020,’’ kata Sadimin.

Dalam Instruksi Gubernur tersebut, lanjut Sadimin, seluruh OPD, UPTD dan UPTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi SPSE. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban meng-input pelaksanaan kontrak/surat pesanan dalam aplikasi SPSE atau e-catalog. Yakni, surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), kontrak dan SPMK, berita acara pembayaran dan berita acara serah terima pertama dan kedua.

Dalam pelaksanaan APBD, kata Sadimin, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diminta segera menetapkan organisasi atau personel pengelola kegiatan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdiri atas PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Peker-

jaan. Jika OPD, UPTD dan UPTB tidak memiliki personel yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi PPK maka PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sadimin menambahkan, KPA juga diminta menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran sesuai progres fisiknya untuk pekerjaan yang telah selesai. Atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, OPD juga diminta menyusun time schedule dengan mengacu instruksi gubernur tersebut.

Berdasarkan data LPSE NTB, jumlah paket proyek DAK yang sudah masuk lelang baru dua paket. Yakni, paket supervisi konstruksi peningkatan jalan Sekokat - Bawi dengan pagu Rp300 juta. Juga paket supervisi konstruksi peningkatan jalan Huu - Parado dengan pagu Rp299,9 juta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan warning kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan proyek yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Apabila tandatangan kontrak proyek lewat dari bulan Juni, maka anggaran DAK Fisik yang diperoleh Pemda otomatis hangus.

Tahun 2020, DAK Fisik yang diperoleh Pemda di NTB sebesar Rp2,05 triliun lebih.

Dengan rincian, Pemprov NTB Rp416,72 miliar, Bima Rp215,3 miliar, Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp275,89 miliar, Lombok Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,7 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar. (nas)

Halaman 15

Kepala Basarnas Mataram Diganti Mataram (Suara NTB) Tongkat komando Kepala Basarnas Mataram beralih. Jabatan sebelumnya dipegang I Nyoman Sidakarya, SH beralih kepada Nanang Sigit PH, S.IP, MM. Serah terima jabatan berlangsung Senin (21/1) lalu.

I Nyoman Sidakarya sudah bertugas sekitar dua tahun enam bulan, sejak 17 November 2017.

Selanjutnya, ia akan bertugas sebagai Kepala Kantor SAR Cilacap, Jawa Tengah. Tongkat komando kemudian diserahkan kepada Nanang Sigit PH, bersamaan dengan naiknya status Kantor SAR Mataram menjadi tipe A. Nanang Sigit PH sebelumnya bertugas di Basarnas di Jakarta.

Ia bukan orang asing di Mataram, karena pernah menjabat sebagai Kepala Kantor SAR Mataram

saat masih berstatus tipe B. I Nyoman Sidakarya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Kantor SAR Mataram yang telah membantunya melaksanakan tugas dengan baik, penuh kekompakan dan bersinergi sesuai tugas pokok dan fungsinya. ‘’Selama menjalankan amanah sebagai Kepala Basarnas di Mataram, saya bangga bekerja sama dalam melaksanakan tugas,’’ ujarnya.

Selain bangga, Sidakarya juga tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Sebab beberapa prestasi yang telah ditorehkan, tidak lepas dari kerja keras timnya. Selain kerja keras dan kewajiban mencari orang hilang, kecelakaan di laut hingga sungai, tidak sedikit prestasi ditorehkan. Pada 2018-2019 juara

dua terbaik lomba video profil dari seluruh kantor SAR. Selain itu, juara satu jambore potensi dalam bidang pertolongan pertama (MFR) dan juara dua pembinaan. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu banyak memberikan saran kepada Kepala Kantor SAR Mataram yang baru karena orang yang menggantikan sudah sangat kenal dan pernah juga di Basarnas pusat.

Kepala Kantor SAR Mataram, Nanang Sigit PH, juga mengucapkan terima kasih kepada I Nyoman Sidakarya yang telah membawa Kantor SAR Mataram dengan berbagai prestasi yang telah diraih. ‘’Saya juga monitor dari pusat. Hampir tiga tahun saya tinggalkan Kantor SAR Mataram, pindah ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Mataram,’’ katanya.

(Suara NTB/basarnas)

SERTIJAB - Prosesi sertijab Kepala Basarnas Mataram I Nyoman Sidakarya beralih kepada Nanang Sigit PH Senin (21/1) lalu.

Menurut dia, pergeseran merupakan hal biasa di setiap lembaga pemerintahan. Ditempatkan di mana saja, terpenting menurut dia harus tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nanang menegaskan bahwa perbedaan

dari setiap pemimpin adalah bagaimana seni memimpin. Tapi tujuan sama, yakni bagaimana Basarnas dan Kantor SAR Mataram sebagai salah satu ujung tombak organisasi bisa maju. (ars)

Gowes WBCC, Peduli Lingkungan hingga Cek Dana Stimulan Gempa Giri Menang (Suara NTB) Tim Sepeda Wira Bhakti Cycling Club (WBCC) tidak hanya bertujuan mendapat kebugaran.

Pada kegiatan gowes Selasa (21/ 1) pagi kemarin, dimanfaatkan untuk penghijauan sekaligus memantau penyaluran dana bantuan stimulan gempa.

Tim gowes WBCC dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori dan tim Rinjani Cycling Club. Titik star Makorem menuju arah pantai Kerandangan Lombok Barat dan finish kembali ke Makorem 162/WB. Danrem 162/WB mengatakan, olahraga gowes dilaksanakan setiap hari Selasa dan Ju-

mat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan badan. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. “Pagi ini pada check point pertama di pantai Kerandangan melaksanakan pembersihan pantai sesuai dengan slogan Presiden “zero waste” termasuk slogan Gubernur NTB. Yakni membersihkan sampahsampah plastik di daerah wisata,” terang Danrem.

Selain pembersihan lingkungan dari tumpukan sampah, Gowes WBCC bersama Rinjani Cycling Club juga melaksanakan penanaman bibit pohon sebagai pelindung pantai. Selain itu, Danrem juga memantau pelaksanaan rehabilitasi dampak gempa. Pada kesempatan itu, ia menyaksikan pembagian buku tabungan bantuan stimu-

lan kepada masyarakat terdampak gempa di kecamatan Batulayar. Dari Bank Mandiri di Kantor Camat Batulayar Lombok Barat. ‘’Alhamdulillah mulai kemarin sudah dilaksanakan pembagian buku tabungan kepada 200 KK dan sisanya hari ini sebanyak 80 KK,’’ ungkapnya.

Terkait dengan percepatan rehab rekon, pria kelahiran Jakarta tersebut menyampaikan masa transisi diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. ‘’Mudah-mudahan masa yang tersisa ini bisa diselesaikan seluruhnya dari total kerusakan 226 ribu unit rumah, sudah terbangun 200 ribu unit dan sisanya harus tuntas sampai 31 Maret 2020,’’ harapnya. (ars/*)

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov NTB Terancam Dari Hal. 1 Namun, informasi secara resmi dalam bentuk surat belum didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Informasinya sudah kita dengar. Tetapi secara resmi belum ada dari pusat,’’ kata Adam dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/1) kemarin.

Adam menyebutkan, tenaga honorer untuk administrasi yang disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT) di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB saat ini jumlahnya 143 orang. Mereka merupakan sisa dari eks tenaga honorer K2. Sedangkan tenaga cleaning service atau tenaga pengamanan/ security tidak masuk PTT. Karena mereka direkrut oleh masingmasing OPD dengan SK Kepala OPD. Dan bisa diberhentikan kapan saja sesuai kinerjanya.

Terhadap 143 PTT tersebut, Adam mengatakan nasibnya

nanti tergantung pengambil kebijakan. Apakah akan diprioritaskan untuk menjadi P3K atau tidak, tindaklanjutnya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Selain tenaga honorer untuk administrasi yang berjumlah 143 orang. Catatan Suara NTB, tenaga honorer paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB mencapai 6.910 orang.

Hal tersebut terlihat dari jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB yang ikut Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk menjadi guru non PNS Pemprov. Pada tahap I, Pemprov sudah mengangkat sebanyak 1.164 orang guru honorer SMA/SMK dan SLB menjadi guru non PNS. Selanjutnya, UKG tahap berikutnya yang dilakukan akhir tahun lalu, sebanyak 5.746 orang yang ikut.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H.

Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan pasti ada jalan terbaik yang akan diambil pemerintah menyikapi masih banyaknya tenaga hononer yang terancam akibat kebijakan tersebut. Apapun kebijakan Pemerintah Pusat, kata Sekda akan diikuti oleh Pemda. ‘’Itu bagian dari kebijaksanaan, kita ikuti. Pemerintah punya banyak program pemberdayaan ekonomi,’’ katanya.

Menurutnya, sekarang banyak pegawai hononer yang menjadi pelaku ekonomi. Daripada menjadi tenaga honorer yang pendapatannya sangat minim, lebih baik berwirausaha. ‘’Berhenti menjadi honorer belum tentu mati. Pasti nanti punya talenta difasilitasi. Justru, siapa tahu ada berkahnya. Dengan begitu alternatif kehidupan baru, menumbuhkan kreativitas. Tapi, sebelum itu (kebijakan diterapkan) pasti pemerintah punya program pemberdayaan, pembekalan, afirmasi-afirmasi lainnya,’’ kata Gita. (nas)

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani memimpin tim WBCC dalam kegiatan sepeda sekaligus penghijauan dan pengecekan penyaluran dana gempa.

Baru Ada 12 Pengajuan Paket Proyek Dari Hal. 1 Khususnya terkait masa pemeliharaan yang sering terlewat dalam pengerjaan paket proyek pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pengerjaan yang menumpuk dengan pengajuan paket proyek tahun berikutnya.

Di sisi lain, Sadimin menerangkan bahwa sampai dengan Selasa (21/1) Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dilaporkan oleh OPD mencapai 40,42 persen. Di mana RUP sendiri menjadi salah satu syarat pengajuan tender paket proyek.

Walaupun begitu, hal tersebut diakui merupakan sebuah progres positif. ‘’Kalau dulu, Januari begini belum ada (yang melaporkan),’’ ujarnya. Berdasarkan rekap SiRUP Pemprov NTB Anggaran 2020, OPD yang telah mengumumkan RUP hingaa 100 persen antara lain Bappeda NTB, Inspektorat dan Dinas Perhubungan.

OPD yang telah mengumumkan RUP di atas 50 persen antara lain RSUD NTB, Sekretariat DPRD, Dinas ESDM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Umum, Biro Bina APP & LPBJP, BKD, Binas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kerjasama, Dinas Kominfotik, Dinas Kese-

hatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pariwisata, dan BPKAD. Untuk OPD yang telah mengumumkan RUP di bawah 50 persen antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, BPBD, Badan Penghubung Daerah, Bappenda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, LHK, Dinas Pemdes Dukcapil, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas P3AP2KB. Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PUPR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan, Bakesbangpoldagri, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Dinas Koperasi dan UKM. OPD yang belum mengumumkan RUP antara lain Biro Humas dan Protokol, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian, dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir. Sementara itu, BPSDM NTB menjadi satu-satunya dinas yang mengumumkan RUP melebihi pagu belanja langsung. (bay)

Cek Kondisi Dua Bersaudara Lumpuh dari Keluarga Miskin di Loteng Dari Hal. 1 Karena keduanya merupakan penyandang disabilitas, maka Pemda punya program bantuan sosial untuk penyandang disabilitas yang bisa diberikan kepada keduanya. Begitu juga apabila rumahnya tidak layak huni, maka dapat diberikan bantuan untuk perbaikan rumah agar menjadi layak huni. ‘’Apa bantuan yang cocok kita harus lihat kondisinya di lapangan. Kita ada TKSK di lapangan, kita turunkan ke sana melihat bagaimana kondisinya,’’ kata Wismaningsih.

Ia mengatakan, masyarakat miskin seperti ini apalagi jika masuk desil I, maka menjadi prioritas untuk ditangani. Pihaknya berkoordinasi dengan Disos Loteng untuk penanganannya. ‘’Kebutuhan apa yang tidak ada di kabupaten kita bantu. Karena data BDT itu kabupaten yang menetapkan masuk tidaknya masyarakat miskin,’’ jelasnya.

Kenim (35) dan Kenyep (30) menjadi gambaran potret buram kemiskinan di Loteng. Ia mengalami kelumpuhan sejak puluhan tahun yang lalu. Keduanya hidup dalam kondisi

miskin di sebuah rumah yang jauh dari kata layak. Tidak bisa berbuat apa-apa, karena kondisi lumpuh keduanya hanya bisa mengandalkan belas asihan dari tetangga terdekatnya untuk sekedar bertahap hidup.

Program bantuan beras miskin (Raskin) yang diperoleh per bulan nyatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara program bedah rumah, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan bisa untuk sekadar memperbaiki kondisi supaya bisa menjalani hidup yang lebih layak, nyata hanyalah mimpi.

Kenim dan Kenyep kini tinggal bertiga bersama bibi yang sudah usia lanjut di rumah gedek berukuran 3 x 4 meter dan berlantaikan tanah. Hanya ada satu kamar di rumah ini dan keduanya harus berbagi tempat tidur. Bahkan, terkadang keduanya harus tidur bergantian, karena kondisi kamar yang sempit.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani yang dikonfirmasi terpisah, menegaskan tim TKSK memang sudah turun mendatangi dua bersaudara yang lumpuh total, Selasa

siang kemarin. Selain untuk menyalurkan bantuan berupa selimut, alas tidur serta kebutuhan pokok lainya, tim juga melakukan pendataan terkait kebutuhan dari kedua warga tersebut.

“Bantuan sudah kita kirim.

Seperti selimut dan kebutuhan dasar lainnya. Sembari mendata kebutuhan lainnya dari kedua warga ini,” terangnya. Yang jelas, pihaknya akan berupaya membantu sesuai kebutuhan warga bersangkutan. Karena memang pihaknya baru mendapat informasi terkait kondisi warga tersebut. (nas/kir)

Pemprov Berharap ’’Launching’’ Mei 2020 Dari Hal. 1 yakni merevitalisasi Rinjani yang sudah mulai berubah bentuk, baik oleh ulah manusia maupun bencana alam. Manajemen kontrol pada Rinjani harus ditata, terutama masalah sampah yang tak pernah kunjung tuntas. Karena setiap tahun, volume sampah yang tidak tertangani di Rinjani menjadi viral dan berdampak buruk bagi citra pariwisata daerah.

Toh ketika ramai masalah sampah, hanya komunitas yang sibuk membersihkan lewat program rutin clean up Rinjani, didorong kecintaan dan upaya menjaga gunung setinggi 3.726 mdpl itu tetap indah. ‘’Tolong, mindset penanganan sampah ini yang harus diperhatikan, dipikirkan bagaimana solusinya? Oke lah kalau industri pariwisata, program pengembangan wisata nasional, tapi tidak boleh fungsi pokok taman nasional dan ekosistemnya ini terganggu,’’ katanya mengingatkan.

Daripada sibuk membangun kereta gantung yang menuai pro kontrasetiaptahun,sebaiknyaPemprov NTB dan Pemkab yang ada di lingkar Rinjani melakukan revitalisasi. Perubahan bentang pada gunung akibat gempa sampai saat ini masih dikhawatirkan berbahaya.

Belum lagi hilangnya mata air akibat gempa dan dampak deforestasi yang tidak tersentuh.

“Daripada kereta gantung, revitalisasi saja mata air, periksa apakah ada yang geser, ada yang hilang,” tegasnya.

Masih ada hal lain, terkait

manajemen Simaksi yang belum lengkap bagi pendaki. Dari soal keterangan kesehatan, surat pernyataan, tiket, pos kontrol, kantong plastik sampah, kemudian penempatan petugas.

Respons juga disampaikan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) NTB. Ia lebih melihat asas manfaat dan dampak kerugian bagi pemandu wisata yang sudah menggantungkan hidup dari Rinjani. ‘’Kalau impactnya ke masyarakat, why not. Yang penting kan bukan di jalur pendakian yang utama, seperti di Senaru atau Sembalun,’’ kata Ketua APGI NTB, Mirzoan Ilhamdi.

Jika pada akhirnya berdampak pada mata pencaharian porter dan guide di Rinjani, maka pihaknya juga akan lantang menolak. Ia mengingatkan bahwa ada 188 orang tour guide yang menggantungkan hidup dari Rinjani. Apalagi mereka sudah mengantongi sertifikasi sebagai pemandu wisata. ‘’Tinggal dicari posisi yang baik, di mana mau ditaruh. Pinggir hutan atau di luar kawasan.

Tidak boleh dalam kawasan konservasi,” tegasnya.

Intinya ia meminta agar mata pencaharian anggotanya di APGI tidak terganggu dengan keberadan kereta gantung. Tapi sebelum benar- benar disetujui, harus ada uji publik, meminta pendapat berbagai pihak di lingkar Rinjani khususnya para pelaku wisata.

Optimis Pembangunan Kereta Gantung Realisasi investasi kereta

gantung Rinjani, diharapkan dapat selesai sebelum gelaran MotoGP 2021 di NTB berlangsung.

Mengingat hal tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah diakui sangat optimis menyambut hal tersebut.

“Mudah-mudahan bisa launching Mei atau Agustus 2020 nanti, itu kita groundbreaking.

Sehingga begitu MotoGP dihelat, ini (kereta gantung, Red) juga bisa selesai,” ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, saat dikonfirmasi, Selasa (21/1) di Mataram.

Investasi kereta gantung sendiri direncanakan mengambil tempat di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok tengah (Loteng) dengan panjang lintasan mencapai 10 Km. Diterangkan Sekda, rencana investasi tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, yang meminta agar proses pengurusan izin segera dilakukan.

“Di KLHK itu izin pinjam, menggunakan kawasan hutan. Kemudian izin lain-lain di DPMPTSP NTB. Jadi Pak Gubernur minta OPD-OPD terkait untuk rencana pembangunan kereta gantung bersinergi,’’ ujarnya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov NTB sendiri terkait rencana investasi kereta gantung. Diantaranya aspek lingkungan, mengingat lokasi investasi mengambil tempat di dalam kawasan taman nasional.

Walaupun begitu, dipastikan

pembangunan kereta gantung tidak sampai memasuki zona inti TNGR. Selain itu, aspek ekonomi juga dipertimbangkan. Terutama kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja baru sekaligus membuka Rinjani untuk pasar wisatawan yang lebih luas.

Diterangkan Sekda, pembangunan kereta gantung akan dimulai dari blok pemanfaatan jasa wisatawan pada kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Nuraksa Lombok dan hutan lindung. Dimana jalur dimulai dari Karang Sidemen, Batukliang Utara, menuju kawasan hutan lindung di bagian atas. Jalur tersebut diambil untuk menghindari adanya perusakan kawasan hutan.

Investor disebut memiliki beberapa teknologi yang justru mendukung pelestarian hutan. Selain itu, mengingat salah satu pasar utama kereta gantung adalah pemandangan alam di sekitarnya, maka adanya investasi tersebut dinilai akan meningkatkan kesadaran untuk mempertahankan dan menjaga hutan. ‘’Karena yang dijual itu lingkungan yang hijau.

Kalau ada investor, kan dia yang juga ikut menjaga,’’ ujar Sekda.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si, menerangkan bahwa rencana pembangunan kereta gantung telah mendapat persetujuan KLHK. Proses menuju realisasi investasi akan dilakukan melalui berbagai kajian teknis lingkungan dan Forum Group Discussion (FGD).

Menurut Madani, dalam kajian saat ini rute perjalanan dari pemberhentian kereta gantung menuju puncak Rinjani lebih jauh dibandingkan dengan rute yang biasa dilalui pendaki. Sehingga pendaki yang memanfaatkan kereta gantung masih perlu berjalan kaki kurang lebih 3-4 jam dari lokasi pemberhentian menuju Pelawangan Barat.

Untuk rute tersebut, setiap pendaki diperkirakan akan membutuhkan 1-2 orang porter. Berbeda dengan pendaki di rute biasa dimana satu kelompok pendaki beranggotakan 2-4 orang biasanya hanya membutuhkan bantuan 1 orang porter saja.

Untuk itu, keberadaan kereta gantung disebut Madani justru membukapeluangkerjauntukprofesi porter. ‘’Lamanya pendakian tersebut justru menjadi tantangan bagi para pendaki militan. Peminat pengguna kereta gantung ini dominan kalangan menengah-eksekutif. Pastinya mereka penasaran turun ingin melihat lebih jelas Danau Segara Anak,’’ ujarnya.

Madani sendiri memastikan pembangunankeretagantungtidak akan merusak hutan atau ekosistem yang ada. Mengingat tinggi kereta gantung tersebut sekitar 60 meter.Sementara,tinggipohonyang ada di hutan yang dilalui antara 2030 meter. Sampai saat ini proses investasi disebut masih dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perizinan lainnya yang diharapkan dapat tuntas dalam tiga bulan ke depan. (ars/bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 22 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LAPADE

Walikota Perintahkan Dana Kelurahan Segera Dieksekusi

H. Ahyar Abduh

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan lurah segera mengeksekusi dana kelurahan. Program yang dirancang tidak boleh menumpuk di akhir tahun.

Keterlambatan dipicu penumpukan pekerjaan dianggap sebagai masalah klasik.

“Lurah ada pengalaman. Saya minta segera saja dilaksanakan,” perintah Walikota.

Penyerap a n keuang a n maupun pek e r jaan

fisik di tahun 2019 dinilai baik.

Targetnya telah terpenuhi, walaupun dua kelurahan memiliki serapan di bawah 90 persen.

Di tahun 2020 harus dikerjakan sejak awal. Item pekerjaan banyak disusun melalui musyawarah kelurahan.

Walikota menyebutkan, item pekerjaan sifatnya pemberdayaan dan fisik. Oleh karena itu, agenda disusun secepatnya dilaksanakan. “Jangan ada penumpukan di akhir tahun,” katanya mengingatkan.

Ahyar mendorong percepatan pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam penyusunan program kepala lingkungan hingga ketua Rukun Tetangga diberdayakan. Sebab, mereka memiliki peran dan fungsi di masyarakat, sehingga program tersebut benar – benar sesuai dengan keinginan masyarakat. “Saya minta diberdayakan Kaling dan

RT,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, rata – rata kelurahan sudah siap mengeksekusi program yang disusun melalui musyawarah kelurahan. Saat ini, tergantung dari Badan Keuangan Daerah mencairkan anggaran. Jika syarat teknis sudah terpenuhi secara otomatis kelurahan mengeksekusi program. “Kalau secara teknis telah terpenuhi langsung jalan,” jawabnya.

Kuncinya kata Putu, pelaksanaan program di kelurahan berjalan jika BKD segera mencairkan dana kelurahan.

Pendampingan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Layanan Pengadaan serta Insepktorat tetap dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pekerjaan. Tidak ada pengkhusu-

san bagi empat kelurahan meskipun serapan di bawah 90

persen. Pihaknya mengupayakan semua hambatan di tahun

2019 lalu tidak terjadi kembali tahun ini. (cem)