SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2013
Koordinasi Kependudukan PEMBERIAN bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) nampaknya menjadi masalah baru bagi masyarakat kota Mataram. Begitu halnya dengan Kelurahan Pagutan Timur. Saat ini pemerintah kelurahan setempat dihadapkan satu persoalan yang cukup pelik, yakni 60 kepala keluarga (KK) di lingkungan Petemon tidak mendapat BLSM. Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra, SSTP kepada Suara NTB, Senin (1/7) kemarin menjelaskan, permasalahan 60 KK war(Suara NTB/smd) ga Lingkungan Petemon Irfan Syafindra tepatnya di RT 01 itu ada kaitannya dengan Desa Labuapi Lombok Barat. Dikatakannya, dalam territorial kewilayahan, RT 01 itu memang masuk wilayah Labuapi, namun dalam administrasi kependudukan justru masuk ke wilayah Kelurahan Pagutan Timur. “Kita belum ada koordinasi dengan Kepala Desa Labuapi. Itu yang akan kita bahas bersama,” katanya. Irfan menambahkan, koordinasi kependudukan yang dimaksudkannya dengan Kepala Desa Labuapi adalah, ingin mempertanyakan apakah ke 60 KK itu sudah masuk data Jamkesmas di sana atau tidak. “Itu akan kita bahas bersama,” cetusnya. Dia melanjutkan, 60 KK di wilayah RT 01 Lingkungan Petemon itu memang termasuk kantong kemiskinan yang cukup tinggi. Jadi sangat disayangkan jika seandainya mereka tidak memperoleh bantuan, baik dalam data Pemkot Mataram maupun Pemkab Lobar. Lebih jauh mengenai BLSM, Irfan Syafindra menegaskan, bahwa di Kelurahan Pagutan Timur, jumlah penerima BLSM berjumlah 583 KK atau sama dengan data penerima bantuan beras miskin. “Kami hanya mendapat informasi baha pada tahun 2011 silam dilakukan pendataan. Selesai pendataan, kita tidak tahu berapa jumlahnya karena itu program BPS,” tandasnya. (smd)
Menunggu Limpahan KETIDAKMERATAAN siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya dialami sekolah swasta dan sekolahsekolah pinggiran. Hal yang sama juga dirasakan SMKN Pertanian Pembangunan (PP), yang hingga saat ini masih membuka pendaftaran dan menunggu limpahan kabupaten/kota lain. Wakasek Kurikulum SMKN PP Mataram Sugiarta S.Pi, M.Pd menyebutkan, meski PPDB telah diumumkan Sabtu lalu namun hingga Senin (1/7) kemarin pihaknya masih (Suara NTB/nia) membuka pendaftaran Sugiarta hingga satu minggu kedepan. Selain untuk memenuhi kuota yang masih kosong, perpanjangan waktu pendaftaran ini dilakukan sekolah untuk menerima limpahan siswa dari kabupaten/kota lain. “Kami masih menunggu dari masing-masing kabupaten di NTB, karena biasanya kami menerima kiriman siswa dari beberapa kabupaten,” terangnya. PPDB tahun 2013 ini SMKN PP Mataram membuka tujuh jurusan yang terdiri dari jurusan agri bisnis ternak ruminansia atau peternakan, agri bisnis perikanan, agri bisnis tanaman pangan dan hortikultura, agri bisnis perkebunan, agri bisnis teknologi kultur jaringan dan pengelolaan hasil pertanian. Tahun ini SMKN PP Mataram telah melakukan daftar ulang, dan sampai saat ini baru 1 rombel per jurusan atau 120 siswa yang mendaftar. Pihaknya berharap target memperoleh siswa maksimal 2 rombel per jurusan dapat tercapai, karena hingga saat ini peluang di jurusan pertanian masih cukup bagus. “Kita harapkan anak dari petani, nelayan ataupun kelompok tani yang ada di kabupaten agar bisa menyekolahkan anaknya di SMKN PP, karena sekarang ini pertanian sedang menjanjikan seiring dengan beberapa program pemerintah menuju rumpun hijau,” jelasnya. (nia)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Lapak PKL dan Kafé Remang-remang Dibongkar, Seorang Ibu Pingsan Mataram (Suara NTB) Aksi penertiban dan pembongkaran di eks Pelabuhan Ampenan terus dilakukan tim revitalisasi Pemkot Mataram. Meski sempat mendapat protes dari kalangan pedagang, aksi pembongkaran lapak PKL dan kafe remang-remang yang dipimpin langsung Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berjalan lancar Senin (1/7) kemarin. Dalam aksi pembongkaran lapak PKL dan kafe remangremang itu, sempat terjadi insiden pingsannya seorang pedagang. Menurut pihak keluarganya, pedagang itu pingsan bukan lantaran lapaknya dibongkar melainkan karena kelelahan mengangkat barang dagangannya. “Dia kelelahan dan memang belum sarapan. Dia sering seperti ini,” kata salah seorang keluarganya. Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan, pihaknya sudah memberikan waktu bagi para pedagang dan pemilik kafe untuk melakukan pembongkaran sebelumnya. Namun sayangnya, para pedagang dan PKL masih enggan membongkar sendiri.
“Kita disini hanya membantu mereka membongkar, karena pedagang sudah tidak ada masalah karena emang sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya,” ungkapnya. Dia menilai, pembongkaran yang dilakukan jajarannya berjalan dengan tertib dan lancar meskipun sempat mendapat protes. Mohan juga membandingkan aksi serupa di daerah lain yang justru mendapat penolakan. “Kendati kegiatan pembongkaran itu sempat mendapat protes dari pemilik lapak namun hal ini tidak berpengaruh terhadap proses pembongkaran dan keamanan,” katanya. Mohan menambahkan, terkait sosialisasi yang dilaku-
(Suara NTB/smd)
BONGKAR - Aparat gabungan Pemkot Mataram melakukan pembongkaran lapak-lapak PKL dan juga kafe remang-remang yang diduga menjadi tempat mesum. Insert: Seorang ibu pingsan saat proses pembongkaran lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan. kan jajarannya, tim revitalisasi telah melakukan sosialisasi kepada semua PKL dan memberikan waktu sampai Sabtu (29/6) lalu sebagai hari terakhir untuk membongkar sendiri lapak mereka. Mak-
sudnya, agar bahan bangunan yang masih bagus bisa dimanfaatkan kembali. Nantinya, pihak Pemkot Mataram akan menyediakan sedikitnya 50 lapak PKL untuk menampung semua pedagang yang
ada di eks Pelabuhan Ampenan tersebut. “Untuk pedagang kafe tetap kita berikan tempat, akan tetapi mereka tidak boleh lagi membuka kafe dan menjual barang-barang yang dilarang,” ungkapnya. (smd)
BLSM Merepotkan Pemda
(Suara NTB/smd)
SIMULASI-BerbagaikegiatandigelarolehPoldaNTBdalamperingatanHUTBhayangkarake67di Lapangan Majah Mada Senin (1/7) kemarin. Salah satunya adalah simulasi pengamanan pemilu 2014 yang dirangkai dengan pemukulan gendang beleq oleh Kapolda NTB dan Danrem 162/WB
Capres dan Kantor KPU Diberondong Kawanan Bersenjata Mataram (Suara NTB) Calon presiden (Capres) RI dalam pemilu 2014 yang usai menyampaikan visi dan misinya tiba-tiba diserang kawanan bersenjata. Selain menembaki rombongan Capres, kawanan bersenjata itu juga membrondong kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyandera salah seorang komisioner lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Situasi semakin memanas, bakutembakpuntakterhindarkan antarakawananbersenjatadengan aparat kepolisian yang saat itu tengah mengawal salah seorang Capres RI. Usai baku tembak dengan rombongan pengawalan Capres, kawanan bersenjata itu juga menyerangkantorKPUdanmenyandera salah seorang komisioner KPU. Selain menyerang dan menyandera salah seorang komisioner KPU, kawanan tak dikenal itu
memasang bom dibeberapa titik kantor KPU. Namun, aksi terror yang ditebar kawanan bersenjata itu tak berlangsung lama, karena tim Gegana Polda NTB dan Brimobda Polda NTB berhasil melumpuhkan penjahat tersebut dan berhasil pula membebaskan komisioner KPU yang disandera itu. Sepenggal cerita itu adalah simulasi yang dilakukan jajaran Polda NTBsebagaiperingatanHariBhayangkara ke-67 Senin (1/7) kemarin. Simulasi pengamanan dan penanganan situasi genting itu merupakan bentuk antisipasi dan atensi PoldaNTBmenjelangpelaksanaan Pemilu tahun 2014 mendatang. KapoldaNTB,BrigjenPolisiDrs. Muhammad Iriawan, usai peringatan Hari Bhayangkara ke-67 mengatakan, sesuai tema sinergitas kemitraan dan anti KKN, wujudkan pelayanan prima, penegakan hukum dan keamanan dalam negeri
mantap serta mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014. “Beberapa kejadian yang ada di wilayah NTB yang belakangan ini terjadi bisa diminimalisir. Ini berkat kerjasama semua komponen,” ungkapnya. Simulasiyangdigelarjajarannyaitu merupakan bentuk atensi Polri dalammenjagakeamananwilayah termasuk juga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 mendatang. Dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-67 itu, Gubernur NTB, Dr.TGH. Zainul Majdi, MA didaulat sebagai inpektur upacara. Tak ada sambutanyangdiberikanGubernur NTB, selain membaca sambutan dariKapolriJendralTimurPradopo. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir, Ketua DPRD NTB H.L. Sujirman, Danrem162/WirabhaktiKolonelInf. SofianChandra,WalikotaMataram H. Ahyar Abduh dan beberapa pejabat tinggi lainnya. (smd)
Opini WDP Jadi Sorotan
Eksekutif Didorong Bentuk SKPD yang Fokus Tangani Aset Mataram (Suara NTB) Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemkot Mataram atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2012, menjadi sorotan sejumlah fraksi dalam pemandangan umumnya menaggapi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2012 yang disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar abduh, Sabtu (29/6) Fraksi PDI-P dalam pemandangan umum fraksinya yang dibacakan I Nyoman Yogantara, sepakat agar Pemkot Mataram segera membentuk lembaga yang fokus mengurus aset. Pengelolaan aset secara terfokus, kata dia, diperlukan agar Kota Mataram bisa meraih WTP. Senada dengan Fraksi PDI-P, Sahram, ST., yang membacakan pemandangan umum Fraksi PAN juga setuju dibentuknya lembaga khusus untuk mengelola aset. Sebab, selama ini aset masih ditangani Bagian Umum, sehingga belum maksimal. Fraksi Keadilan Sejahtera meminta eksekutif memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari sumber lain-lainnya. Sehingga bisa menambah pemasukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemandangan umum Fraksi PPP yang dibacakan Saiful Wardi mengapresiasi Walikota dan Wakil Walikota Mataram karena telah bersungguh-sungguh melaksanakan amanah APBD 2012. Ia meminta Pemkot Mataram bersama komponen warga bekerja lebih giat sehingga opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK bisa terwujud. Fraksi Gerindra mendukung segala program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat serta mengharapkan pencapaian target PAD bisa terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Berbeda dengan delapan fraksi lainnya, Fraksi Golkar justru mengapresiasi hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberikan opini WDP kepada Pemkot Mataram terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan 2012. Untuk hasil audit tahun ini, Nur Ibrahim yang membacakan pemandangan umum Fraksi PartaiGolkar berkeyakinan Kota Mataram bisa meraih Wajar tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja Walikota Mataram beserta jajarannya karena telah melaksanakan program pemerintah serta pemberdayaan kepada masyarakat,’’ katanya. Ia berharap, Walikota berserta jajaran tetap meningkatkan kinerja sehingga peningkatan pencapaian PAD bisa terwujud. (fit)
Mataram (Suara NTB) – Berbagai permasalahan di balik pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di lapangan dinilai telah merepotkan pemerintah daerah. Selain tidak melibatkan Pemkot Mataram dalam proses pendataan penerima BLSM, pihaknya mengaku bingung menanggapi berbagai keluhan masyrakat terkait dengan tidak meratanya pembagian BLSM di tingkat masyarakat. Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang kepada Suara NTB Senin (1/7) kemarin mengungkapkan, Pemkot Mataram tidak pernah dilibatkan dalam proses pendataan dan penyaluran BLSM. Karena seluruh proses BLSM adalah ranah pemerintah pusat. Begitupula dengan sasaran penerima BLSM dimana datanya mengacu pada data yang telah dipersiapkan oleh pusat. “Pemda dalam posisi menerima kebijakan pusat dengan tetap memantau perkembangan di lapangan, sehingga BLSM ini tidak justru menimbulkan disharmoni di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya. Sementara itu meski mendukung penuh atas apa yang telah diprogramkan pemerintah pusat, Pemkot tidak mau disalahkan atas
berbagai kisruh yang terjadi dalam pendistribusian BLSM. Karena selama ini Pemkot tidak pernah diikutsertakan dalam pendataan. “Ketidaktepatan sasaran tolong tanyakan ke pusat, pastinya kita tidak tidak menginginkan adanya persoalan baru yang muncul sebagai akibat pembandingan sasaran yang dirasakan kurang sesuai oleh masyarakat,” terangnya. Saat ini proses pendistribusian BLSM masih terus berlangsung di beberapa kantor pos di Mataram. Berbagai kisruh terkait kesalahan pendataan pun muncul, termasuk yang dialami beberapa warga miskin di Mataram yang justru tidak menerima bantuan BLSM. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha menyebutkan, semestinya aparat desa ikut dilibatkan dalam proses pendataan BLSM karena merekalah yang paling tahu mana warganya yang pantas menerima dan yang tidak. Karena pada dasarnya, Badan Pusat Statistik (BPS) belum tentu tahu bagaimana kondisi rill di lapangan. “Akhirnya apa? Kepala lingkungan yang jadi sasaran. Banyak masyarakat yang harusnya dapat, jadi nggak dapat. Tapi ada yang mampu juga dapat BLSM,” pungkasnya. (nia)