Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan yang
disertai
dengan
kewajiban
pemerintahan dan pembangunan
melaporkan
pelaksanaannya
dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan
karena
tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat
dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian
tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh
daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi
sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan pemerintahan
dalam
kota, serta sebagian tugas
bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas
pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan.Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
IV-1
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan
suatu
penyelenggaraan
sistem asas
yang
menyeluruh
desentralisasi,
dalam
dekonsentrasi,
rangka dan
pendanaan
tugas
atas
pembantuan.
Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi,
dan tugas
pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan
dilaksanakan
setelah
Kementerian
negara/lembaga
adanya
kepada
penugasan
Kepala
pemerintah
Daerah
melalui
(Gubernur/Bupati/
Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pelayanan publik dan pembangunan
di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang
Nomor 15
Tahun
2004
Tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
IV-2
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
f. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
Tentang
Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. g. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintah
Desa
Dari
Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 berasal dari : a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c. Kementerian Kesehatan d. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat e. Kementeriaan Pekerjaan Umum 3. Program dan Kegiatan yang diterima Program tugas pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012.
No
Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan
1
2
1
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Pengembangan daya Tarik Pariwisata
2 3 4 5 6 7 8
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3 Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
IV-3
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
1
2
3
9
Program Pembinaan Upaya Kesehatan yaitu kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Pembangunan Rumah Sakit 5 lantai
Kementerian Kesehatan
10
PNPM mandiri
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
11
RIS-PNPM dan PAMSIMAS
Kementerian Pekerjaan Umum
12
Program Bina Upaya Kesehatan (BUK)
Kementerian Kesehatan
2. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Sumber anggaran tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dengan jumlah anggaran sebagai berikut : Tabel 4.2
Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012.
No
Sumber Anggaran
Jumlah Anggaran (Rp)
1
2
3
1
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
3.600.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Pengembangan daya Tarik Pariwisata Program Pembinaan Upaya Kesehatan yaitu kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Pembangunan Rumah Sakit 5 lantai
925.300.000
2 3 4 5 6 7 8 9
9.066.212.000
3.272.060.000 1.933.000.000 10.163.500.000 220.000.000 1.459.500.000 20.000.000.000
10
PNPM Mandiri
4.995.000.000
11
RIS-PNPM dan PAMSIMAS
5.560.000.000
12
Program Bina Upaya Kesehatan (BUK)
Jumlah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
15.000.000.000 76.194.572.000
IV-4
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan selama tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Rumah Sakit Umum Daerah e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutra g. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya h. Dinas Kesehatan 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang menangani tugas pembantuan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012 adalah sebagai berikut : Komposisi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
NAMA SKPD PENYELENGGARA
1 2
3 4 5 6
7 8
9
S3
S2
S1
Dipl
SMA
Golongan
SMP
Jmlh
IV
III
II
Jabatan
I
Fungsional
Kualifikasi Pendidikan
Struktural
Tabel 4.3
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RSUD Dinas Perikanan dan Peternakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Kesehatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
IV-5
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 seperti tabel berikut : Tabel 4.4
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 KONDISI SARANA DAN PRASARANA
NAMA SKPD PENYELENGGARA
LENGKAP
CUKUP √
1
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
√
3 4 5 6
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RSUD Dinas Perikanan dan Peternakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
√ √ √ √
7 8
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
√ √
9
Dinas Kesehatan
√
KURANG
6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Tugas dana pembantuan yang diterima di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Selama ini hambatan yang terjadi adalah sebagian dana Tugas Pembantuan tersebut dananya langsung ke rekening masyarakat sehingga sulit
untuk
diawasi
baik
dalam hal
penerimaan dan pemanfaatan bantuan di tingkat masyarakat. Untuk tugas pembantuan yang sifatnya fisik prasarana kendalanya adalah cuaca yang tidak menunjang (musim hujan) sehingga pekerjaan selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. b. Solusi Perlu koordinasi antara SKPD pemberi tugas Pembantuan baik dari pusat maupun provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan permasalahan tingkat masyarakat penerima baik untuk pekerjaan fisik maupun bantuan langsung masyarakat B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2012 tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
IV-6