SELUMA
32 TELEPON PENTING RSUD Tais
(0736) 91285
PLN
Tais (0736) 91291
Polres Seluma
081373849882
Info Pendidikan
SELUMA
Rakyat Bengkulu
ZON GUSTI
Air Periukan, Zon Gusti. Dikatakannya saat ditemui RB di kediamannya kemarin (31/3), pihaknya bersama perangkat desa lainnya belum membahas apapun terkait rencana penggunaan dana tersebut, lantaran belum adanya kepastian kapan akan dicairkan dan bagaimana teknis penggunaannya. Ia berharap, segera ada kabar dari Pemda Seluma agar nantinya bisa terserap maksimal. “Kami belum ada rapat sama sekali mau digunakan ke mana dana itu. Karena apa benar dana itu ada dan kapan dicairkan kami belum tahu. Jangan-jangan hanya omongan di media tapi dananya tidak ada,” kata Zon Gusti.(hue)
Kabar Serawai
Guru Agama Kurang HINGGA saat ini sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Seluma, masih kekurangan guru agama. Demikian ungkap anggota DPRD Kabupaten Seluma, Darmawan Jaya, SIP kepada RB. Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, biasanya sejumlah sekolah hanya memanfaatkan guru kelas lainnya maupun guru sukarela. Yang itu belum tentu memiliki latar belakang pendidikan agama sesuai bidang studi yang akan diajarkan. “Kami khawatir jika kondisi seperti ini tetap dibiarkan akan berdampak pada pengetahuan agama dan moral siswa sehingga itu berpengaruh pada kehidupan di masyarakat,” ujar Darmawan. Dia mengaku, bukan hanya masalah kekurangan guru yang selama ini dihadapi sejumlah sekolah di Seluma, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah. “Pemerataan guru sekolah yang belum dilakukan dengan baik,” ucapnya.(hue)
1 April 2013
Jembatan Gantung Rusak, Warga Terancam Tak Makan
Tunggu Kepastian Pencairan HINGGA saat ini, setelah Perda APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 disahkan, sejumlah kepala desa menunggu kepastian pencairan dana desa sebesar Rp 167 juta. Termasuk di antaranya Kepala Desa Padang Pelasan Kecamatan
Senin,
PERI/RB
RAPUH: Lantai bambu yang dibuat warga untuk mengganti lantai papan sebelumnya, kini sudah rapuh dan bolong. Sehingga berbahaya jika dilewati.
AIR PERIUKAN – Jembatan gantung sepanjang sekitar 70 meter di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan, kondisinya memprihatinkan. Lantai jembatan yang semula dari papan, kini sudah banyak yang rusak. Warga lantas menggantinya dengan bambu, namun upaya itu juga tak banyak membantu karena tak bisa bertahan lama dan mudah rapuh. Diungkapkan beberapa warga yang sedang melintas dan ditemui RB, Mak Jon, ia berharap lantai jembatan tersebut segera diganti. Sebab jika sampai dibiarkan dan berujung rusak tak bisa dilewati, maka akan terancam tidak makan. Pasalnya? Jembatan gantung itu merupakan satu-satunya jalan penghubung warga dengan lokasi persawahan, perkebunan karet dan sawit.
“Kalau ini rusak tidak bisa dilewati bagaimana kamu bisa makan. Bisa-bisa tidak makan kami, karena jembatan ini satu-satunya akses kami ke sawah dan kebun dan jalan untuk mengakut hasil kebun,” kata Mak Jon. Sementara itu Kepala Desa Padang Pelasan, Zon Gusti tidak menampik kondisi jembatan gantung yang lantainya telah rapuh. Bukan hanya satu, tapi totalnya ada dua jembatan gantung yang keduanya berfungsi jalan penghubung warganya ke lokasi persawahan dan perkebunan serta ladang. Bagaimana upaya perbaikan kedepannya? Zon Gusti mengaku pihaknya belum bisa berbuat banyak. Sejauh ini akan diupayakan diperbaiki dengan dana desa. “Semoga bisa diperbaiki Pemda Seluma,” tandasnya. (hue)
SELUMA KOTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seluma mengingatkan agar waspada pada jenis penyakit baru dari tuberculosis (TB) yakni, Multi Drug Resitant Tuberculosis (MDR TB). Penyakit ini adalah jenis penyakit TB atau TBC yang kebal dengan obat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan TB yang resisten terhadap obat. Kepala Dinkes Seluma, H Yansyah Nawawi, M.Kes melalui Wasor TB mengatakan, kalau pasien sudah mengalami MDR TB, risiko yang terjadi akan sangat besar, penyakit TB yang kebal terhadap obat jauh lebih sulit diatasi dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, penyakit TB resisten obat juga kerap berakhir fatal, kemungkinan untuk sembuh hanya sekitar 70 persen. Sementara kalau penderita TB biasa, lanjut dia, penderita harus menjalani terapi minum obat selama enam bulan berturut-turut. “Kalau sudah
mengalami MDR TB, penderita harus meminum obat selama 18 hingga 24 bulan dan penderitanya juga harus disuntik setiap hari selama 6 hingga 8 bulan,” katanya. Mengenai penyebab terjadinya MDR TB ini, diterangkannya, bisa beberapa hal seperti pengobatan yang tidak tuntas, pasien tidak pernah mengonsumsi obat dan terjadinya penularan antara penderita MDR TB ke orang lain. MDR TB ini tidak hanya menyerang warga yang lemah, tapi bisa juga menyerang orang sehat. Penanganan MDR TB juga jika sudah parah, tidak seperti perawatan pasien lainnya, tapi harus diisolasi total dan interaksinya dengan yang lain. Beruntung, lanjutnya, di Kabupaten Seluma belum ada penyakit ini. Sehingga masih dinyatakan aman, sejumlah warga yang positif terkena TB masih rutin dalam melakukan pengobatan.(hue)
Dewan Minta Jangan Waspada MDR TB, Keluarkan IUP BBU Penyakit Kebal Obat SELUMA KOTA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Seluma mewanti-wanti Bupati Seluma, H Bundra Jaya, SH, MH untuk tidak sembarangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), apalagi yang memakai kawasan hutan. Termasuk IUP bagi PT. Bukit Bara Utama (BBU). Ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Seluma yang juga menjabat Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset, Jonaidi, Bupati Seluma jangan mengelaurkan IUP tanpa dilengkapi kelengkapan administrasi. Yakni izin pinjam pakai hutan, analisa masalah dampak lingkungan (amdal) dan persyaratan lainnya. “Bupati jangan sembarangan mengeluarkan IUP terhadap PT BBU. Karena masih ada persyaratan lainnya seperi izin pinjam pakai hutan itu harus diurus dulu, karena hutan lokasi beroperasi mereka selama ini masuk kawasan hutan lindung,” tegas Jonaidi. Bukan hanya bagi PT BBU, tapi juga bagi perusahaan lainnya. Langkah yang seharusnya dilaku-
kan Bupati, yakni menertibkan perizinan yang ada di Kabupaten Seluma, bukan sebaliknya malah mengeluarkan perizinan. Sebab disinyalir perizinan di Kabupaten Seluma, banyak yang dikeluarkan bukan dilengkapi dengan persyaratan yang semestinya dalam artian tidak sesuai dengan prosedur semestinya. Dikatakannya, soal adanya perjanjian damai di pengadilan yang konsekuensinya Pemda Seluma harus mengeluarkan IUP bagi PT BBU, itu persoalan lain. Menurutnya, di pengadilan itu persoalan hukum. Sedangkan penerbitan izin itu persoalan aturan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. “Jangan mentang-mentang terikat perjanjian damai, lantas mengeluarkan izin. Tidak bisa seperti itu, silakan berdamai dalam kontek soal hukum. Tapi dalam aturan tidak bisa diselesaikan dalam hal itu saja. Harus perhatikan izin pinjam pakai dan lainnya sesuai peraturan perun-
dang-undangan,” kata Jonaidi. Jika Bupati tetap nekat, sambungnya, ada kekhawatiran nanti tersandung hukum. Jangan sampai Bupati Seluma mengikuti bupati atau kepala daerah lainnya, yang terjerat hukum. Usai tugas Pansus Aset, kata Jonaidi, DPRD Kabupaten Seluma akan membentuk pansus perizinan. Bertujuan untuk mengetahui seluruh perizinan dan proses penerbitannya di Kabupaten Seluma. Untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar, dalam menerbitkan perizinan. “Makanya sekali lagi kami katakan, jangan dulu dan tahan dulu. Nanti DPRD akan bentuk pansus perizinan, untuk menuntaskan persoalan-persoalan perizinan di Kabupaten Seluma,” tegasnya. Sementara itu, Pemda Kabupaten Seluma saat dikonfirmasi melalui Kabag Administrasi Humas dan Protokoler, Mulyadi, S.Sos, MM, kontak person yang biasa digunakan dalam kondisi tidak aktif.(hue)