5
Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2013
Caleg Loncat Parpol Dibatasi 5 Agustus
LINTAS Mahfud Belum Berminat Konvensi Demokrat JAKARTA - Penjaringan calon presiden di konvensi Partai Demokrat belum menarik hati mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Meski gaung pelaksanaan konvensi semakin dekat, Mahfud hingga kini belum tertarik untuk ikut bersaing. Salah satu alasan Mahfud adalah belum adanya kepastian terkait dengan mekanisme dan aturan dalam konvensi itu. “Belum niat mendaftar,” ujar Mahfud dalam peresmian Rumah Sekretariat Ikatan Keluarga Mahfud menyatakan, dirinya belum menemukan kejelasan tentang aturan main konvensi Partai Demokrat. Selama ini Partai Demokrat masih sebatas mengumumkan digelarnya konvensi, sedangkan aturan mainnya justru belum disampaikan secara resmi oleh partai. “Yang penting aturannya jelas, nanti disikapi,” ujarnya. Mahfud menilai, kejelasan dan objektivitas menjadi kunci berlangsungnya konvensi. Selain itu, harus dipastikan hak dan kewajiban figur yang nanti dicalonkan Partai Demokrat. Aturan itu harus jelas supaya tidak ada pihak yang dirugikan. “Misalnya, kalau partai ini (Partai Demokrat) gagal menang dalam pileg dan tak bisa berkoalisi, boleh tidak kita pergi? Kalau tidak boleh pergi kan sulit,” ujarnya memberikan gambaran. Mahfud mendorong Partai Demokrat untuk secara transparan membuka mekanisme dan aturan main konvensi Partai Demokrat. Dengan berlaku transparan, hal itu justru akan menguntungkan Partai Demokrat untuk menarik minat para calon untuk maju bersaing. “Kalau aturannya menjamin objektivitas, saya kira, banyak yang mau ikut. Tapi, kalau tidak menjamin objektivitas, orang kadang tidak mau mempertahankan atau mempertaruhkan reputasinya,” jelasnya. Dalam melaksanakan langkahnya sebagai capres, Mahfud mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. Tidak hanya Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan partai-partai lain sudah dijajaki dalam taraf komunikasi. (bay/c1/fat)
Tak Lengkapi Syarat Dicoret
IRPANADI/RB
MUTAKHIR: Sosialisasi dan implementasi peraturan dan aplikasi pemutakhiran daftar pemilih dengan kabupaten/kota yang dilaksanakan KPU Provinsi di Hotel Splash Sabtu (6/7).
42 Juta Data DP4 Bermasalah JAKARTA - Persiapan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) ternyata belum maksimal. Sejumlah kendala dihadapi KPU daerah. Akibatnya, pemutakhiran data pemilih belum menyentuh semua warga yang memenuhi hak secara undang-undang. Padahal, jadwal penetapan DPS sudah tinggal menghitung hari, yakni akan diumumkan serentak oleh KPU daerah pada 10 Juli. “Ada beberapa kendala. Kami saat ini terus memonitor dan menyupervisi daerah terkait DPS,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, komisioner KPU bidang pemutakhiran data pemilih, saat dihubungi kemarin (7/7). Ferry menyatakan, sumber pe-
mutakhiran data pemilih KPU adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari DP4 tersebut, ada setidaknya 42 juta data penduduk yang terindikasi masih bermasalah. “Sebanyak 42 juta data belum teralokasi RTnya. Ada data wilayah yang belum tercatat,” ujar Ferry. Permasalahan di DP4 juga terkait dengan kode daerah. Menurut Ferry, wilayah-wilayah yang belum teralokasi RT-nya itu mencakup sejumlah wilayah yang kini dilakukan pemekaran daerah. Kendala pemutakhiran data pemilih tidak cukup di situ. Menurut Ferry, KPU masih terkendala alokasi anggaran untuk
pembentukan badan ad hoc. Dalam hal ini, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) belum maksimal di sejumlah daerah. “Kendala itu ada di sebagian provinsi,” ujarnya tanpa spesifik di provinsi mana yang dimaksud. Kendala teknis lain terkait dengan jaringan listrik dan internet yang tidak merata sehingga menyulitkan KPU memaksimalkan sistem pemutakhiran data pemilih (sidarlih). Ferry menyatakan, KPU saat ini terus mengoptimalkan supervisi terhadap daerah-daerah yang terkendala pemutakhiran data pemilih. (bay/c10/fat)
BENGKULU – KPU Provinsi Bengkulu memberikan toleransi kepada caleg, baik itu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang loncat parpol untuk memenuhi persyaratannya. KPU memberikan batasan waktu atau deadline tidak pada 1 Agustus, melainkan diberikan waktu tambahan selama empat hari yakni hingga 5 Agustus mendatang. Selain itu, surat bukti pemberhentian tidak mesti harus surat keputusan (SK) diteken Gubernur Bengkulu. Tetapi cukup surat keterangan dari Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD yang isinya menyatakan bahwa proses pemberhentian masih dalam proses. Juru Bicara KPU Provinsi Bengkulu Zainan Sagiman, SH mengatakan terkait adan-
ya peluang kecurangan yang dilakukan caleg yang loncat parpol, dan masih duduk di DPRD tidak melakukan proses pengunduran dirinya, secara murni nantinya akan ditanggung risikonya oleh yang bersangkutan. Baik risiko pimpinan DPRD juga caleg itu sendiri jika sudah terpilih nantinya. Menurut Zainwan, mengenai direalisasikan atau tidak proses pemberhentiannya itu merupakan sudah ranah DPRD dan caleg termasuk parpol yang akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) itu sendiri. Pihaknya dari KPU hanya menerima persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Kami berikan toleransi agar mereka bisa melengkapi syarat itu sampai 5 Agustus. Tapi kalau tidak juga maka caleg yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” tegas Zainan. (che)
Capres Ditantang Pikirkan Utang JAKARTA - Nama-nama calon Presiden jelang Pemilu 2014 bertebaran saat ini. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik perhatian masyarakat dalam meningkatkan elektabilitas. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, daripada sibuk pencitraan, sebaiknya para capres ini memikirkan strategi nyata untuk menyelesaikan masalah negara jika terpilih nanti. Salah satunya adalah masalah utang negara terhadap luar negeri. “Sekarang kan mereka sibuk cari elektabilitas, iklan
Ramadhan di mana-mana. Ucapan jelang Ramadan. Daripada begitu, lebih baik mereka memikirkan apa saja masalah negara yang harus diselesaikan sepeninggalan pemerintahan SBY,” ujar Ray di Jakarta, Minggu, (7/7). Ray menjelaskan ini bukan saatnya untuk berbicara isu elektabilitas calon presiden. Pembicaraan itu, kata dia, tidak berguna bagi masyarakat. Seharusnya, lanjut Ray, dipikirkan tindakan nyata untuk memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia.(flo/ jpnn)