Rakyat Bengkulu z Minggu, 28 April 2013
SAMBUNGAN METROPOLIS
Soeprapto Dijadikan Seperti... Sambungan dari hal 13 “Kami, Dinas PU, Bappeda dan Dinas Tata Kota terus mengkaji lebih dalam guna untuk mematangkan konsep pembangunan revitalisasi kawasan Soeprapto itu. Termasuk menyusun konsep Perda bangunan, Perda Tata Ruang, dan rencana tata bangunan dan lingkungan dengan detail kawasannya. Karena kita berharap paling tidak 2014 atau 2015, pembangunannya sudah mulai terlaksana,” ujar Darmawansyah.
Selain itu, tambah Darmawansyah, kawasan Soeprapto akan dibuat 3 pintu gerbang. Pertama pembangunan gerbang dekat depan Masjid Jamik, lalu gerbang kedua dibuat di kawasan Simpang Lima, dan kawasan ketiga berada di jalan Basuki Rahmat. Hal ini dilakukan untuk digunakan pejalan kaki dan pedagang kaki lima untuk berjualan. “Sedangkan untuk pengunjung yang datang akan tersedia parkir kendaraan khusus yang luas. Dan apabila nanti
ada investor yang tertarik, akan kita buat Mall ataupun pusat pemberlanjaan yang lengkap dan Modern,” kata Darmawansyah. Untuk melaksanakan program revilatisasi kawasan Soeprapto tersebut, lanjut Darmawansyah, Pemda Kota Bengkulu berharap mendapatkan bantuan dana dari APBN. “Bayangkan kami, paling tidak menghabiskan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Karena akan membuat bangunan fisik yang lumayan banyak,” kata Darmawansyah. (new)
Sumardi: Tanggung Jawab... Sambungan dari hal 14 “Beragam opini bisa muncul kalau dibiarkan terus. Silakan aparat mengusut tuntas. Kami DPRD memberikan apresiasi yang besar atas penyelesaian persoalan ini. Kalau Sumardi dan Bujang menghindar terus dan menutupi dasar dan alasan pencoretan seakan menjadi pembenaran atas opini yang
ada, bahwa untuk jadi honorer itu harus bayar,” imbuh Effendi Senada disampaikan perwakilan dari 12 honorer yang namanya dicoret oleh BKD Kota Bengkulu Suislan. Dia mendesak agar Pemda Kota Bengkulu bersikap adil dan transparan menyikapi persoalan honorer. “Kami sudah mendesak BKD untuk mengumumkan hasil
verifikasi lalu, namun BKD tidak bisa mengumumkan dengan berbagai macam alasan. Padahal inti dari permasalahannya itu ada pada hasil verifikasi yang tidak diumumkan secara transparan. Yang jelas kami menunggu janji dewan dan Pemkot untuk memanggil Kepala BKD lama (Bujang) dan mantan Caretaker (Sumardi),” ujar Suislan. (new)
Pengawas Internal Terkesan Mandul Sambungan dari hal 14 Pengalaman yang sudahsudah, modus terjadinya korupsi dengan mengintervensi agar mendapatkan proyek ter tentu. “Implementasinya, baik pada pengadaan maupun pembangunan harus terbuka. Diumumkan. Termasuk dana dari pusat,” ujar Ade. D a n t e r a k h i r, d e n g a n m e l a ku k a n p e n g aw a s a n terhadap perencanaan anggaran. Karena sering kali ada modus “permainan” dengan meminta memasukan item anggaran tertentu dalam APBD. “Jangan sampai ada
istilah menumpang kepentingan dalam penganggaran APBD,” ujar Ade. Te r p i s a h , h a s i l b e d a h yang dilakukan Bengkulu Development Watch (BDW), anggaran yang cukup besar dianggarkan tahun ini yakni program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan Rp 10,09 miliar. Diantaranya peningkatan kualifikasi guru SD/MI Rp 1,49 miliar dan peningkatan kualifikasi guru SMP/SMA Rp 1,98 miliar, pelatihan pelaksanaan angka kredit Rp 1,96 miliar. “Belum lagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kurikulum
berkarakter bangsa bagi guru TK sampai SMA Rp 1,4 miliar,” kata Direktur BDW Diansyah Putra. Selanjutnya, sambung Diansyah, ada pengadaan buku bagi sekolah. Seperti pengadaan buku pegangan guru untuk TK/PAUD Rp 1 miliar, pengadaan buku mulok Rp 4,9 miliar dan ada anggaran pembangunan rumah pintar Rp 2 miliar. “Sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan anggaran. Seperti pengadaan sarana edukasi siswa SDLB Rp 1,78 miliar dan pengadaan sarana edukasi SMPLB dan SMALB Rp 1,39 miliar,” ujar Diansyah. (ble)
Dijanjikan 1 Minggu, 2 Bulan... Sambungan dari hal 14 ”Sebab masyarakat pun juga kebingungan selama ini, karena waktu pembuatan izin bisa menghabiskan waktu yang lama hingga berbulanbulan. Makanya kita mengharapkan kedepannya BPPT bisa mempunyai standar waktu dalam hal penerbitan izin itu,” ujar Suimi. Suimi juga menyarankan agar BPPT membuat banner
SUIMI FALES
mengenai proses atau tata penerbitan izin yang benar dan waktu yang dibutuhkan. “Banner itu penting dipasang
supaya masyarakat bisa tahu informasi, dan masyarakat tidak lagi kebingungan dalam mengurus perizinan dengan mengutamakan transparansi,” ujar Suimi. Sayangnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bengkulu Drs. Bakhsir, MM belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi handphonenya beberapa kali tidak diangkat. (new)
Raih 6,5 Kg Ikan, Bayu Juarai... Sambungan dari hal 14 Wimran melanjutkan, sengaja memilih lomba memancing karena dapat melatih seseorang dan menghilangkan stres. “Mancing adalah filosofi kesabaran, kita akan menjadi tenang dan merasa damai saat memancing. Apalagi suasana yang sangat bagus seperti ini. Selain itu juga dapat melatih
kita konsentrasi, sehingga ketika bekerja kita selalu berkonsentrasi,” terang Wimran. Peserta lomba mancing yang hadir sebanyak 425 orang. Setiap karyawan yang diundang membawa keluarganya dan setiap keluarga mendapatkan 2 buah kupon doorprize untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik
persembahan Bank Bengkulu bersama mitra kerjanya. Beberapa doorprize yang diberikan berupa Kulkas, TV 32 Inchi, Kompor, sepeda, Hp d a n l a i n n y a d e n g a n total jumlah sebanyak 147 unit. Tidak hanya itu, Harian Rakyat Bengkulu RB juga menyiapkan 1 unit motor Honda Beat sebagai hadiah Doorprize. (cw2)
Beri Nasihat Lebih Tepat Sambungan dari hal 14 Priyanti baru 3 bulan menjabat Kepala SDN 69. Sebelumnya, Priyanti merupakan guru SDN 69 dan beberapa sekolah lainnya seperti SDN 1. Priyanti menamatkan S1 di Universitas Bengkulu dan
kini sedang menyelesaikan S2 di Universitas Bengkulu. “Umur bukanlah batas sese o ra n g u n t u k m e n u n t u t ilmu,” ujar Priyanti. Dia menjadi guru karena banyak anggota keluarganya yang berprofesi sebagai guru. “Tugas guru sangat mulia.
Mereka bekerja mencerdaskan anak bangsa yang nanti akan meneruskan perjuangan kita di masa depan. Semakin baik guru mendidik siswa, semakin pintar siswa dan semakin cerah masa depan negara kita,” kata Priyanti. (cw2)
23
Nama 3 Institusi Dipertaruhkan Sambungan dari hal 13 “Tentu, gabungan tiga intitusi tersebut bisa membuat oknum sopir batu bara jadi segan dan takut. Kalau sopir masih tidak merasa segan, itu sudah sangat kelewatan. Berarti sama sekali tidak menghargai atau menghormati nama tiga institusi tersebut,” kata Eko. Warga Kelurahan Bentiring RT 18 No. 6 Samsul Bahri, S. S o s j u g a m e m b e r i k a n apresiasi. Mestinya, sambung Samsul, pelibatan tiga institusi tersebut untuk melakukan razia dilakukan sejak
lama. Sehingga, masalah truk batu bara yang melintasi jalan Kota sudah teratasi sejak lama pula. “Yang penting itu pengawasan ketat. Paling tidak setiap malam petugas melakukan pengawasan. Jika tertangkap, ditindak tegas saja,” ujar Samsul. Samsul menambahkan, truk batu bara bukan saja merusak jalan. Tetapi keberadaannya mengganggu mobilitas warga yang menggunakan kendaraan roda dua akibat debu yang berterbangan dan kemacetan. “Misalnya saja di kawasan Bentiring menuju Danau Dendam. Terkadang
kalau sore hingga malam, jalan lalu lintas macet karena truk batu bara konvoi. Sebenarnya, sejak lama masyarakat menunggu langkah seperti itu. Sehingga, tidak ada lagi truk batu bara yang melintasi jalan Kota,” ujar Samsul. Tak berbeda dikemukakan warga Kelurahan Penurunan RT 12 No. 3 Muchdimon Muchlis. Selain razia, Muchdimon menilai, pemerintah juga perlu mencari solusi strategis. Misalnya membuat portal di tempat yang kerap dilalui truk batu bara atau bahkan membuat jalan khusus truk batu bara menu-
ju ke Pulau Baai. “Sebab tidak selamanya petugas itu akan selalu rutin mengawasi setiap hari,” kata Muchdimon. Menurut Muchdimon, cukup banyak hal yang dikeluhkan masyarakat terkait truk batu bara tersebut. Selain jalan rusak, juga memicu kemacetan, kebisingan, debu dan batu bara yang tercecer di jalan. “Efek dari truk batu bara itu banyak sekali, seharusnya pemerintah peka dengan persoalan ini. Ketimbang mengurus hal yang tidak penting, seperti acara seremonial semata,” ujar Muchdimon. (new)
Dewan Pendidikan: Bisa Jadi Bumerang Sambungan dari hal 13 Bila persiapan belum matang, namun tetap dipaksakan, dikhawatirkan malah akan membebani siswa dan para guru. “Saya sebagai Dewan Pembina Pendidikan mendukung program ini. Namun kalau tidak siap, tidak perlu dipaksakan untuk diberlakukan pada Juni tahun ini. Saya khawatir, kalau belum siap bisa menjadi bumerang. Saya melihat dari sisi akademis, bukan logistik. Silakan dilaksanakan, kalau semua sudah siap,” kata Iqbal, Sabtu (27/4) sore. Iqbal melihat ada beberapa hal penting yang mesti persiapkan. Diantaranya, kesiapan tenaga pengajar dan pembagian waktu
antara belajar mulok iqra dengan kurikulum pokok yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Soal tenaga pengajar, Iqbal berharap agar Pemda Provinsi memperhatikan jumlah dan sebaran guru agama di sekolah. “Kalau saya melihat, tenaga pendidikan harus dipersiapan dengan matang. Karena khusus untuk guru agama sangat terbatas. Bukan hanya di kabupaten, tetapi juga sejumlah sekolah di kota. Kalaupun akan diperbantukan oleh guru umum, harus ada persamaan sistem pengajaran. Har us jelas. Disamakan dulu pemahaman mereka. Jangan sampai nanti berbeda,” ujar Iqbal. Iqbal juga menambahkan, “Belum lagi, pengalokasian jam belajar mulok iqra. Jan-
gan sampai nanti menggeser kurikulum pokok yang menjadi target. Jangan sampai setengah kaki guru ke kurikulum mulok iqra, namun setengah lagi ke kurikulum pokok yang ditetapkan nasional”. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan yang juga Dekan FKIP Unib Dr. Rambat Nur Sasongko menilai, penerapannya tidak perlu ditunda. Menurut Rambat, guru adalah jabatan profesional. “Mereka (guru) kompeten secara kepribadian, pedagogis, profesional dan sosial. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda. Buku, metode dan sebagainya bisa diperbaiki guru dan bersifat dinamis,” ujar Rambat. Wa l au t i d a k m ena m p i k kemungkinan terjadi misimplementasi, namun Ram-
bat tetap menilai tidak perlu penundaan. “Iya, bisa saja mis implementasi. Namun guru adalah jabatan profesional. Guru berkewenangan menyesuaikan dengan perkembangan anak, lingkunan, sarana dan situasi serta kondisi,” tambah Rambat. Tak berbeda disampaikan Pengamat Pendidikan IAIN Dr. Zubaedi, M. Pd. “Saya kira perlu segera diterapkan. Karena lewat mulok iqra, guru menyelipkan pembiasaan karakter dan akhlakul karimah. Soal buku hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran,” ujar Zubaedi. Terkait kemungkinan terjadi mis implementasi, Zubaedi menilai tidak akan terjadi karena dengan Pergub akan memberikan efek lebih luas. (ble)
Besok, Aktivis Beberkan Kejanggalan... Sambungan dari hal 13 Kedatangan mereka untuk menyampaikan dukungan terkait kesiapan Polda Bengkulu mengusut proyek pengadaan buku iqra. Seperti diketahui pengadaan proyek buku iqra tersebut untuk menerapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kurikulum Membaca Alquran dengan Metode Iqra bagi Siswa Kelas I – III SD, MI, SD Luar Biasa pada tahun ajaran baru 2013 di Provinsi Bengkulu. Mereka berharap dapat bertemu Kapolda Bengkulu Br ig jend. Pol. AJ. Benny Mokalu, SH. “Dalam hearing nanti, kami juga akan menyampaikan secara tertulis kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan buku iqra itu. Untuk hasilnya, silakan Polda Bengkulu menyimpulkan. Apakah pengadaan tersebut terindikasi korupsi atau tidak. Dan layak dibawa ke ranah hukum atau tidak,” kata Koordinator Puskaki Bengkulu, Melyansori, Sabtu (27/4) siang. Selain itu, Melyansori menambahkan, pihaknya juga menemukan kejanggalan baru dalam pengadaan buku iqra tersebut. Ada dugaan buku diplagiat. Sebab, berbeda dengan pengadaan b u ku y a n g s i f a n y a k e r ja sama pemerintah daerah
dengan pihak penerbit. Dalam buku Metode Praktis Belajar Alquran yang didistribusikan tidak terlampir ucapan sambutan dari Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd mewaliki Pemda Provinsi atau Kadispendik Provinsi Dr. Syafrudin, AB, SE, M.Si dan Lembaga Pengembangan Tiwatil Quran (LPTQ) Provinsi Bengkulu. Dalam buku tersebut hanya melampirkan sambutan dari Ketua LPTQ Tingkat Nasional Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA , Ketua LPTQ Provinsi Jawa Timur H Yusuf, Kata Sambutan dari Pengasuh Pe s a nt re n I l mu A l q u ra n (PIQ) Singosari K.H.M Basori Alwi dan Kata Pengantar dari Tim Bil Qolam. “Dan dalam sambutan itu, sama sekali tidak menyebutkan nama Pemda Provinsi Bengkulu maupun Dispendik Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan pengadaan buku pada umumnya sesuai dengan hasil kerjasama. Mungkin ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Bengkulu untuk mengusutnya,” kata Melyansori. Puskaki juga akan menyampaikan 5 kejanggalan lain seperti yang pernah dilansir di RB. Disampaikan Sekretaris Puskaki Bengkulu Dadangsyah, kejanggalan itu mayoritas terkait pengadaan
buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebagaimana keputusan bersama Kanwil Kemenag Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor 423.5/20.98/Dikprov dan Nomor : KW.07.4/ P P. 0 0 / 2 3 0 / 2 0 1 2 t e n t a n g Juklak dan Juknis membaca Alquran dengan metode iqra bahwa buku iqra yang digunakan yakni buku iqra standar karangan KH. As’ad Humam yang sudah dilakukan penyempurnaan atau revisi pada tahun terakhir. Kenyataannya, buku yang diadakan adalah Metode Praktis Belajar Alquran oleh Tim Qolam dan Pencipta Metode, KHM Alwi Murtadho. Buku iqra tersebut harusnya terdiri dari 6 jilid, yakni jilid I, jilid II, jilid III, jilid IV, jilid V dan Jilid VI. Namun, buku belajar Alquran dengan metode Bil Qolam itu hanya IV jilid, selain dapat digunakan bagi siswa SD, juga dapat digunakan untuk siswa SMP, SMA. Selanjutnya dalam Pergub No 33 Tahun 2011 Tentang Kurikulum Mulok Membaca Alquran dinyatakan buku yang menjadi acuan belajar Alquran bagi siswa kelas I – III SD dengan metode i q ra. Tap i k e n yat aa n n ya buku belajar Alquran yang diadakan dengan metode Bil Qolam. Lalu, sesuai ketentuan buku iqra diperuntukan untuk siswa dalam proses
belajar membaca Alquran, tapi kenyataannya buku yang didistribusikan ke sekolah tertulis di sampul depannya “ Untuk Pegangan Gur u”. “Dan terakhir, soal anggaran pengadaan buku Alquran yang diketahui mencapai Rp 5 miliar, namun versi Dispendik Provinsi hanya Rp 1,8 miliar,” tukas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) itu. Terpisah, Ketua KAMMI Daerah Bengkulu Romidi Karnawan, S.Pd.I mengatakan, tidak ada niat pihaknya tidak untuk menunda program belajar Alquran dengan metoder iqra tersebut. Pihaknya malah mendukung. Mereka hanya tidak mengingingkan, program tersebut menjadi ajang proyek untuk menguntungkan seseorang atau kelompok. “Kami tidak menuding. Kami hanya menyampaikan data-data adanya kejanggalan-kejanggalan yang bermuara pada indikasi penyelewengan. Agar dugaan ini tidak menjadi lari kemana-mana, kami kira perlu ada pengusutan,” kata Romidi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Ardin Syayudi, S. Pd saat dimintai konfirmasi, enggan memberikan komentar. “Saya no comment dulu,” kata Ardin singkat. (ble)
Perkuat Samisake, Perlu Perda Sambungan dari hal 14 “Har us ada perda yang memagari agar dalam segala juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) Samisake ini tidak berubahubah setiap tahunnya,” terang Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran dalam sarasehan Samisake bersama
walikota, wawali dan unsur elemen masyarakat, Kamis (25/4) malam di Balai Kota. Ini penting, lanjut Irman, karena dengan perda, p ro g ra m Sa m i s a k e a k a n memiliki payung hukum yang kuat. Dengan sebuah sistem yang kuat, maka inputnya diharapkan akan bagus. “Yang terpenting untuk menyuk-
seskan program ini adalah dengan dimasukkannya ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bengkulu, kemudian diperdakan. Sehingga diharapkan isi di dalam aturan tersebut tidak berubah-ubah setiap tahunnya karena sudah memiliki payung hukum yang memagari program Samisake,” ujar Irman. Sementara itu, Kajari Bengkulu Suryanto, SH menilai program Samisake merupakan program kerja yang sangat bagus dan harus direspon oleh masyarakat. Kendati demikian, Suryanto menilai di dalam program Samisake perlu ada sistem monitoring dan pengawasan yang jelas dan laporan pertanggungjawabannya. “Samisake memiliki keunggulan dapat menekan angka kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga. Karena itu perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan tepat terhadap kelompok sasaran penerima samisake,”kata Suryanto. Terkait masukan dari berba-
gai kalangan tersebut dinilai Walikota H. Helmi Hasan merupakan bukti konkret bahwa program Samisake sangat didukung. “Terimakasih atas banyaknya masukan dalam sarasehan ini. Hal seperti ini yang Pemerintah Kota inginkan, sehingga dalam merumuskan suatu program, seluruh unsur juga memiliki peran agar program Samisake ini sukses,” ujar Walikota. Saran dan masukan tersebut, lanjut Walikota, akan menjadi bahan untuk memaksimalkan program Samisake. Untuk diketahui, tahun ini dana Samisake yang akan dikucurkan Rp 19 miliar dan hibah kepada PNPM sebesar Rp 3 milliar. Diharapkan program Samisake ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu melalui peningkatan pendapatan yang berkeadilan, melalui konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. Turut hadir dalam sarasehan tersebut pejabat di lingkungan Pemda Kota dan perwakilan beragam elemen lainnya. (new/rls/adv)