SAMB KOTA
Rakyat Bengkulu Rabu, 3 April 2013
SAMBUNGAN METROPOLIS
23
Ditemukan Selisih Dana Puluhan Miliar... Ribuan Guru PAUD Tidak Dapat... Sambungan dari hal 13 Apakah ini salah ketik atau seperti apa, temuan ini perlu kami pelajari kembali,” kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar B.Sc. Khairul mengakui, temuan anggaran di LKPj Gubernur yang tidak sesuai bila dibandingkan penjelasan dari Biro Umum, Biro SDA dan BLH lebih dari 30 item tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan di beberapa SKPD lainnya yang
jadi mitra Komisi III. “Saya k h aw a t i r i n i d i s e n g a j a . Kami perlu tahu siapa yang menulis LKPj ini,” ujar politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kepahiang itu. D i b ag i a n l a i n , K ha i r u l m e na m b a h k a n , t e mu a n tersebut harus diluruskan. Karena kaitannya untuk mengetahui anggaran yang masuk silpa dalam APBD Provinsi. “Bagaimana kita tahu serapan anggaran y a n g s e b e na r n y a, k a l au anggaran dalam LKPj gubernur dan saat dikroscek ke SKPD terkait ternyata berbeda,” ujar Khairul.
Senada diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Provinsi lainnya Aank Junaidi. Menurutnya, temuan dewan tersebut harus ditindaklanjuti guna mengetahui angka yang sebenarnya. “Sekarang perlu kita tahu terlebih dahulu siapa yang membuat LKPj gubernur tersebut,” ujar Aank. Dikonfirmasi Karo Pemerintahan Setdaprov Bengkulu, Drs. Hamka Sabri saat dikonfirmasi belum mau berkomentar. “Saya belum dapat inform a s i n y a ,” k a t a H a m k a . (ble)
Penguatan di Bidang Pertanian..., Sambungan dari hal 13 Selasa (2/4) Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan meminta agar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan pihak yang bergerak di pengembangan pertanian dapat lebih maksimal dalam mengembangkan potensipotensi di bidang pertanian yang ada di kota bengkulu. “Untuk mengembangkan bidang pertanian, pihakpihak yang berkaitan dengan pertanian hendaknya dapat mengutamakan kinerja bukan teori, sehingga tidak membuat masyarakat jenuh,” ujar Helmi saat mengunjungi BPTP di Jalan Irian Kelurahan Semarang, Selasa (2/4). Pa d a k e s e m p a t a n i t u , Helmi meminta agar Kepala B P T P D r. D e d i S u g a n d i melatih dan mengembangkan pertanian masyarakat yang mengalami kendala di bidang teknologi pertanian. Masyarakat petani diharapkan dapat bekerjasama dengan BPTP, agar BPTP dapat melatihnya.
“A d a b a i k n y a p ro g r a m samisake Pemda Kota Bengkulu dikolaborasikan d a l a m b e nt u k s a m i s a k e berbasis pertanian yang dilakukan BPTP, sehingga bisa memfokuskan dan memaksimalkan potensi di setiap kelurahan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat nantinya akan berlomba-lomba untuk menjalankan program samisake pertanian per kelurahan,” papar Helmi. Sementara itu, Dedi menyampaikan, BPTP telah b e r p e ra n b a nya k d a l a m membantu pengembangan di bidang pertanian seperti penyebaran inplansi pertanian, survei di bidang pertanian, dan melakukan kegiatan pasca panen. “Beberapa contoh dari karya BPTP adalah sirup tomat, manisan terong, selai dari terong, emping garut, jeruk garga, selai kulit jeruk gergo, selai terong, jus jambu. Selain itu, kami juga membudidayakan menanam tanaman
pot sayuran, pengolahan buah mangga menjadi kripik menggunakan vacuum frying sehingga tidak berbau,” papar Dedi Sugandi saat presentasi seraya menerangkan bahwa BPTP juga telah membudidayakan mangga bengkulu. Me n a r i k n y a , u s a i p e rtemuan itu, Walikota yang didampingi Asisten I Dra. Rosmidar, Kadis Pertanian Ir. Arif Gunadi dan pejabat kota lainnya sempat menyicipi minuman jus tomat hasil karya BPTP. Bahkan walikota sempat mengajak para wartawan yang meliput untuk merasakan jus-jus hasil olahan BPTP yang ternyata benar-benar nikmat. Diakhir acara, Walikota, Kepala BPTP dan rombongan meninjau tempat budidaya Mangga Bengkulu dengan berjalan kaki melintasi persawahan yang siap panen, melihat lokasi ternak ayam dan bebek yang dibudidayakan oleh BPTP yang berlokasi di kawasan samping kantor BPTP. (new/adv)
Dideadline Gapabara... Sambungan dari hal 14 “Namun kami melihat ada kesalahan juga dari Pemda Provinsi. Seharusnya Pemda Provinsi dapat mendesak APBB (Asosisasi Pengusaha Batubara Bengkulu) untuk dapat menyesuaikan tarif angkutan. Sehingga pengusaha angkutan mau pakai BBM non subsidi. Dan tidak terkena imbas,” kata Romidi. Ancaman Gapara juga mendapat tanggapan serius dari anggota Komisi III DPRD Provinsi, Aank Jun-
aidi, SP. Menurutnya, untuk mengatasi masalah itu harus ada ketegasan dari Gubern u r. D e n g a n m e n d e s a k pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyesuaikan tarif angkutan batu bara. Sebagaimana diketahui hasil rapat terakhir antara Gapara dan APBB yang difasilitasi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kenaikan tarif angkutan mencapai 47 persen. “Kalau dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh pakai BBM subsidi bagi angkutan batu bara, ya
gubernur harus tegas,” kata Aank. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi l a i n n y a, I r. Mu h a r a m i n meminta agar Gubernur memenuhi tuntutan Gapabara. Kalaupun tetap memaksakan Gapabara menggunakan BBM non subsidi, har us dapat mendesak APBB menyesuaikan tarif angkutan. Kadishubkominfo Provinsi Bengkulu Drs. Eko Agusrianto belum mau berkomentar soal persiapan Pemda Provinsi bila Gapabara jadi menyerahkan truk. (ble)
gan, misalnya di kelurahan Pondok Besi, potensi di sana adalah kelompok nelayan, dan ini yang akan kita bina supaya bisa berkembang. Dan kita juga membina usaha rakyat ini hingga sampai ke pasaran,” ujar Fitriani. Sedangkan sistem pen-
cairan dananya, terang Fitriani, dari Pemkot Bengkulu ke masyarakat melalui transfer di salah satu bank di daerah ini. Sebelum dana disalurkan ke masyarakat, terlebih dahulu melalui seleksi di tingkat kelurahan. (new)
Sambungan dari hal 13 Gu r u PAU D n o n f o r ma l diberikan honor sebesar Rp 1,5 juta per tahun atau s e k i t a r Rp 1 2 5 r i b u p e r bulan. Sedangkan jumlah p e n e r i ma nya ha nya 9 8 4 orang. Bila dikalkulasikan, maka guru PAUD nonformal yang mendapatkan honor sekitar 1.104 orang. Sementara total jumlah guru PAUD nonformal dan informal se Provinsi Bengkulu sekitar 7 ribuan orang. Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Provinsi Bengkulu Yuni Herlina, SP tidak menampiknya. “Kalau honor dari Pemda Provinsi saya tidak begitu hafal. Seingat saya sekitar 12 orang per
kabupaten/kota,” kata Yuni. Dengan kondisi tersebut, Yuni mengakui, kerap mendengar keluhan dari kalangan guru PAUD nonformal. “Kita mau bagaimana lagi, memang seperti itu kondisinya. Tidak jarang kalangan guru PAUD nonformal ini membandingkan kondisi guru PAUD informal yang terima gaji sedikit lebih baik. Tetapi Alhamdulillah meski tidak dapat honor sekalipun, sebagian besar guru PAUD nonformal tetap berkerja maksimal secara sukarela. Harapan saya ke depan nasib guru PAUD nonformal ini lebih diperhatikan,” ujar Yuni. Terpisah, Profesor Ilmu Pendidikan Universitas B e n g ku l u D r. S u d a r w a n Danim, M.Pd menilai,
kondisi tersebut wujud nyata kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. “Saat mendengar pendidikan, yang terpikir oleh para birokrat adalah sekolah formal. Padahal peran pendidikan nonformal juga sangat membantu percepatan pencerdasan bangsa,” ujar Sudawarn. Diakui Sudarwan, kondisi ini memang dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi jika honor guru PAUD nonformal dinaikkan akan semakin subur pertumbuhan PAUD nonformal. Sehingga tidak menutupi kemungkinan akan bermunculan PAUD nonformal fiktif. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan penerapan standar pendirian PAUD nonformal oleh pemerintah. “Tetapi jika kita melihat
kondisi PAUD nonformal yang ada sekarang, semuanya masih bermuara ke hal positif, yakni membantu pencerdasan bangsa sejak dini. Mestinya hal semacam ini menjadi perhatian pemerintah. Karena ketika masyarakat kita cerdas, tidak akan lagi dibodohi pemerintah,” ujar Sudarwan. Sayangnya Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Dispendik) Provinsi Dr. Syafrudin AB, SE, M.Si belum bisa dikonfirmasi karena sedang menggelar rapat koordinasi di intern Dispendik menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Begitu juga Kabid Pendidikan Anak Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dispendik H. Meri Sasdi, M.Pd, belum bisa ditemui. (sca)
SPT Belum Keluar, 256 Honorer Belum Gajian Sambungan dari hal 13 Ja n g g a l n y a p u l a , p e n elusuran RB, sejumlah honorer baru dikabarkan sudah menerima SPT. Padahal Pemda berjanji tidak akan menambahkan honorer baru. Disebut-sebut, SP T untuk honorer bar u tersebut ditandatangani Kepala BKD yang lama Drs. Bujang HR, MM tertanggal 18 Januari 2013. Dikonfirmasi Kepala BKD
Kota Bengkulu Kautsar A gu s Hu t ar i , S S TP, M . Si mengatakan, kini masih melakukan verifikasi terhadap honorer di lingkungan Setda. “Semuanya masih diproses BKD. Kini masih verifikasi data h o n o r e r. D a l a m w a k t u dekat ini seluruh SPT akan dibagikan,” ujar Kautsar saat dihubung i kemar in (2/4) yang mengaku sedang dinas luar Jakarta. Kautsar juga membantah
kabar sebagian honorer sudah menerima SPT. “Belum ada dibagikan, kita masih p r o s e s v e r i f i k a s i ,” k a t a Kautsar. Akibat SPT belum dibagikan, terang Kautsar, memang mengakibatkan honorer belum bisa menerima gaji. “Sebab syarat untuk bisa mendapatkan gaji Honorer itu harus memegang SPT yang kita keluarkan,” ujar Kautsar. Te r p i s a h Ke p a l a D i na s Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Syaferi Sarif, SH, M.Si mengatakan, pembayaran gaji PNS dan honorer dilakukan bila SKPD sudah mengajukan per mintaan dana. “Kalau pihak Sekretariat daerah sudah mengusulkan per mintaan ke kita. Dan kita keluarkan SP2D sebagai syarat untuk bisa mencairkan anggaran dari kas daerah,” papar Syaferi. (new)
Islah, Pendapatan Buruh Naik Rp 12.000... Sambungan dari hal 14 Adapun tuntutan kenaikan kesejahteraan buruh itu yakni upah pokok Rp 48.600, subsidi job Rp 24 ribu per hari, keterowongan Rp 20 ribu per hari, uang kehadiran Rp 16 ribu per hari dan transportasi Rp 10 ribu per hari. Total per hari memperoleh Rp 138 ribu per hari. Sebelumnya para buruh di terowongan mengklaim hanya mendapatkan Rp 88.600 per hari, dengan rincian upah Rp 48.600 per hari, job subsidi Rp 12 ribu per hari, keterowongan Rp 10 ribu, intensif terowongan Rp 10 ribu dan uang kehadiran Rp 8 ribu. Selain itu pihak pengusaha bersedia mengikutsertakan seluruh karyawan PT BKG melaksanakan ketentuan di perusahaan sesuai dengan ketentuan perundangundangan katenagakerjaan yang berlaku. Kesepakatan
terhitung sejak 1 April 2013 dan bersifat final. “Alhamdulillah, sudah banyak perubahan dalam perjanjian bersama itu. Diantaranya pihak perusahaan mau menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bonus kehadiran dan bonus produksi per 24 hari dan lain-lain,” kata perwakilan buruh Juli Harjo usai mengikuti mediasi di ruang pertemuan Disnakertrans Provinsi. D a r i p i ha k p e k e r ja d i wakili oleh 10 orang. Dari manajemen dihadiri Kepala Cabang PT BKG Junaidi Ali Jahar. Sedangkan mediator dari Disnakertrans Provinsi B e n g k u l u Nu r u l I h s a n . Mediasi berlangsung pada pukul 09.30-12.00 WIB dan disambung kembali pukul 14.00 - 16.00 WIB. Awalnya mediasi berjalan cukup panas. Karena pihak manajemen per usahaan menilai sudah menjalankan
kewajiban sesuai hak buruh. Sementara buruh merasa hak yang mereka ter ima belum sesuai. Bahkan di pertengahan mediasi, Junaidi yang terlihat sudah cukup kesal menyatakan tidak mau mengikuti perundingan lagi. “Saya ikuti saja apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Saya tidak mau berunding lagi,” kata Junaidi. Setelah mediasi berlangsung cukup alot, mediator menunda mediasi hingga pukul 14.00 WIB. Kepada wartawan Junaidi mengatakan pihaknya sudah menjalankan kewajiban. Adapun komponen gaji yang sudah diberikan oleh pihak manejemen yakni upah pokok sesuai UMP Rp 48.600 per hari, job subsidi Rp 12 ribu per hari, keterowongan Rp 10 ribu per hari, insentif terowongan Rp 10 ribu per hari, bonus kehadiran Rp 8 ribu per hari (per 25 hari kerja) dan uang kehadiran
Rp 2 ribu per hari. Dengan total Rp 90.600 per hari. “Itu belum termasuk bonus produksi mencapai Rp 8 ribu. Jadi kalau ditotalkan mereka bisa dapat hampir Rp 3 jutaan,” kata Junaidi. Demo Nyaris Ricuh Awalnya, aksi demonstrasi nyaris ricuh. Sekitar 10 buruh memasuki perkarangan Disnakertrans Provinsi. Kedatangan mereka lebih dahulu dari polisi. Mengetahui hal itu, setiba di Disnakertrans sekitar 1 pleton anggota Polres Bengkulu langsung “mengusir” para buruh. Beberapa b u r u h s e m p at b e ro nt a k sehingga terjadi kejar-kejaran sampai. “Memang tadi pagi (kemarin), teman-teman asal masuk ke Disnakertrans. Mungkin masih emosi usai dari DPRD Provinsi kemarin. Mungkin ada anggota membentak karyawan,” kata Korlap Aksi Marlon Antony Brando. (ble)
Samisake, Basis Program... Dewan: Walikota Jangan Diamkan... Sambungan dari hal 14 Seperti sektor pertanian, p e r i k a na n , p e r t e na k a n , ekonomi kerakyatan, yang siap untuk dibina. “Samisake ini dari pada faktor dari ekonomi lokal. Dan inilah sedang kita kaji di lapan-
Sambungan dari hal 14
Seperti mengevaluasi kepala sekolah bersangkutan, kalau memang terbukti kepala sekolah yang melanggar dicopot dari jabatannya. Agar kedepan tidak terulang lagi adanya pungutanpungutan itu,” ujar Suimi. In s p e k s i d i mu l a i p a d a pukul 10.00 WIB. SDN 18 Ke l u r a h a n Ke b u n B e l e r pertama didatangi. Komisi III berdialog dengan para siswa yang sedang belajar, sekaligus berdialog dengan Kepala Sekolah Tuti Marleni, Spd. Versi Tuti, tidak pernah sekolah meminta pungutan
untuk masuk sekolah atas anak pindahan dari luar sekolah sebesar Rp 1,2 juta. Selanjutnya rombongan bergerak ke SD Negeri 8 yang berada di Kelurahan Pasar Baru. Ketika Suimi Fales bersama Sofyan Hardi masuk ke ruangan kelas 6 dengan menanyakan apakah ada kegiatan les dan berapa biaya yang ditarik sontak dengan jujurnya siswa mengakui ada les dan pungutan les Rp 70 ribu Suimi menyatakan pungutan les bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2010 tentang BOS. Suimi menyarankan
agar sekolah lebih mengoptimalkan jam belajar di sekolah sehingga proses belajar mengajar lebih efektif. “Sebaiknya sekolah tidak melakukan kegiatan yang memungut biaya besar kepada siswa,”saran Suimi. Adanya pungutan uang les itu diakui Kepala SDN 8 Neng Endiana, SPd. Dia menerangkan, les dan biaya yang ditetapkan pada siswa merupakan kesepakatan dari para wali murid dan komite yang tidak dipaksakan. “Kita tidak memaksa biaya pungutan les. Kegiatan les berdasarkan sepakatan wali murid, lantaran terutama
anak kelas 6 perlu belajar tambahan dari gurunya,” ujar Neng. Dar i SDN 8, Komisi III bergerak ke SMPN 3 di Jalan Iskandar Kelurahan Tengah Padang. Mereka mengonfirmasi kebenaran informasi adanya pungutan. Menanggapinya, Kepala SMPN 3 Kota Dra. Sri Purba Ningtyas mengakui memang sekolah mengadakan les atas permintaan wali murid dan sudah dirapatkan bersama wali murid dan komite sekolah. Sri mengklaim bukan pungutan. Melainkan sumbangan sukarela untuk biaya tambahan menghadapi Unas. (new)
Affandi, 17 Bulan Jadi Wakil Rakyat... Sambungan dari hal 14 “Meskipun waktunya sebentar, saya akan berusaha
memberikan yang terbaik untuk rakyat. Menampung aspirasi rakyat, dan berbuat yang terbaik untuk rakyat,”
ujar Affandi. Hari pertama kerja, Affandi menambahkan, akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di sekretariat DPRD Kota Bengkulu. “Kerja kita pertama menyesuaikan dan bers osialisasi dulu, karena namanya juga masih baru,” tutur Affandi. Agenda rapat paripurna juga melantik unsur pimpinan Wakil Ketua II. Seperti diketahui Patriana Sosia Linda sebelum menjabat Wakil Walikota, menjabat Wakil Ketua II DPRD. Posisi Wakil Ketua II tersebut kini dijabat oleh Sandy Bernando, ST. Ketua DPRD Kota Sawaluddin Simbolon mengatakan, Affandi Wisnu akan duduk s eb aga i a ng g o t a Ko m i s i II menggantikan Sandy Bernando. Affandy akan mendapatkan hak yang sama
dengan anggota lainnya berupa gaji dan tunjangan yang tiap bulannya diterima dengan jumlah total sekitar Rp 12,4 juta. Terdiri dari uang representatif sebesar Rp 1,57 juta, tunjangan keluarga Rp 157,5 ribu, tunjangan jabatan Rp 2,28 juta, uang paket Rp 157,5 ribu dan lainnya. Itu belum ditambah tunjangan jika tergabung dalam komisi dan badan. Akan lebih besar lagi jika menduduki jabatan ketua, wakil ketua atau sekretaris pada alat kelengkapan dewan. “Setelah resmi dilantik, Affandi resmi akan menerima gaji dan fasilitas yang ada di dewan. Sedangkan Sandy yang resmi menjadi Wakil Ketua II, akan menerima fasilitas seperti kendaraan dinas,” ujar Sawaludin. (new)