NASIONAL
2 Teras Anas Disarankan Tak Datang JAKARTA - Rencana KPK untuk memeriksa Anas Urbaningrum di kasus korupsi Simulator SIM mendapat perlawanan dari kuasa hukumnya. Kepastian mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu untuk memenuhi panggilan penyidik hari ini juga kabur. Hingga kemarin malam, tim masih merumuskan perlu tidaknya Anas datang ke KPK. Firman Wijaya, kuasa hukum Anas itu mengatakan masih belum paham dengan KPK. Kenapa posisi kliennya selaku ketua umum partai dikaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat Irjen Djoko Susilo itu. “UU Korupsi menyebut kalau saksi harus mengetahui peristiwa, padahal Pak Anas tidak ada kaitan,” ujarnya. Gara-gara panggilan itu, Anas Urbaningrum sendiri sempat bertanya kepada dirinya. Mau dibawa kemana dirinya setelah ini. Penetapan diri sebagai tersangka Hambalang membuat namanya semakin mudah dikaitkan dengan berbagai kasus. Entah itu kasus korupsi, atau gonjang ganjing di internal partai. “Ada agenda apa ini” Belum selesai satu kasus, sudah loncat ke kasus lain,” imbuh Firman. Oleh sebab itu, dia memilih untuk mempelajari surat pemanggilan tersebut pada aspek formil maupun subtansinya. Dia juga belum bisa member jawaban pasti apakah kliennya bakal memenuhi panggilan atau tidak. Sisi lain, Firman mengaku sangat menghormati KPK yang berniat memeriksa kliennya. Tetapi, kebenaran materiil ada tidaknya kaitan kasus simulator SIM dengan Anas harus jelas. Tidak boleh kabur karena bisa menimbulkan prasangka buruk pada Anas yang sedang berjuang menghadapi kasus Hambalang. Saat ditanya apakah itu berarti Anas takut terseret dalam putaran kasus simulator, Firman mengatakan itu terlalu jauh. Masih banyak yang harus diperjelas oleh KPK seperti posisi Anas yang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. “Pak Anas tidak tahu mengenai kasus ini,” tambahnya. Terpisah, anggota kuasa hukum Anas, Carrel Ticualu dengan tegas menyebut kalau Anas disarankan tak perlu hadir. Alasannya, tiga hal untuk membuat seseorang layak menjadi saksi tidak terpenuhi. Nah, kalau tak memenuhi sayarat, berarti tidak perlu datang ke KPK. “Ada tiga unsur untuk menjadi saksi dan itu tidak ada pada Anas. Pertama, kasus itu tidak melalui Anas. Dia juga tidak mendengar dan melihat secara langsung,” katanya. Dasar itulah yang membuay tim kuasa hukum menyarankan agar Anas tak datang. (dim/dyn)
NASIONAL
Rakyat Bengkulu
Jumat, 15 Maret 2013
Mengaku Hanya Sekali Temu Importir Daging
JPNN/RB
PENUHI PANGGILAN: Menteri Pertanian Suswono saat tiba di gedung KPK Kuningan Jakarta, Kamis (14/3/3). Mentan diperiksa sebagai saksi seputar kasus impor daging sapi dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq.
Pileg 2014, Total Ada 20.389 Kursi Naik Dibanding Pemilu 2009
JAKARTA - Penambahan daerah pemilihan (dapil) pemilu legislatif berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperebutkan pada 2014. Jumlah kursi, mulai tingkat DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota, 20.257. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dalam sosialisasi jumlah dapil dan kursi kepada sepuluh parpol peserta pemilu di gedung KPU, Jakarta, kemarin (14/3). Husni menyatakan, penambahan jumlah dapil berimbas kepada penambahan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/ kota. “Kursi DPRD provinsi bertambah 129, sedangkan DPRD kabupaten/kota bertambah 1.215 kursi,” ujar Husni dalam paparannya. Secara detail, kursi di tingkat DPRD provinsi pada Pemilu 2009 adalah 2.008. Dengan penamba-
MITRA TEHNIK Spesialis Service : AC KANTOR & AC RUMAH Melayani panggilan ke rumah Segera Hubungi
Afuk
Jl. Salak Raya Sp. Nico Motor
Lingkar Timur Bengkulu
0736-349062 HP 08127825507
han 129 kursi, jumlahnya menjadi 2.137 kursi pada pemilu legislatif mendatang. Di tingkat kabupaten/ kota, dari 16.435 kursi yang diperebutkan pada Pileg 2009 naik menjadi 17.560. Sedangkan, kursi di DPR tidak bertambah dari sebelumnya 500 kursi. Jika ditambah dengan perebutan kursi senator DPD, jumlahnya adalah 20.389 kursi. Husni menyatakan, ada sejumlah faktor yang membuat dapil dan kursi dewan bertambah. Sesuai aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu, ketika itu tidak membenarkan adanya penataan dapil. Di sejumlah dapil DPRD, ada yang melampaui alokasi 12 kursi per dapil. Nah, kesempatan yang diatur di UU Pemilu yang baru, UU No 8/2012, dilakukan KPU untuk menata. “Ada juga yang disebabkan pertambahan penduduk pada 2013 yang mengakibatkan penduduk teralokasi kursi. Kami pun memekarkan dapil,” ujarnya. Sebelumnya disampaikan, jumlah dapil untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota bertambah. Dapil DPRD pada Pemilu 2009 adalah 217 dan kini meningkat menjadi
259 wilayah. Sementara di DPRD kabupaten/kota, dari 1.864 dapil meningkat menjadi 2.102 wilayah (sebelumnya diberitakan 2.117 dapil, red). Anggota KPU Hadar Navis Gumay menambahkan bahwa penghitungan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota menerapkan asas proporsionalitas. Antara dapil yang satu dan sebelahnya tidak memiliki rentang jumlah kursi yang tidak terlalu jauh. “Jumlah kursi berbeda sedikit, ini termasuk ketaatan terhadap sistem pemilu bahwa dapil yang kursinya sedikit diupayakan menjadi 10”12 kursi,” kata Hadar. Dia juga berharap, penyusunan dapil DPRD oleh KPU ini bisa berhubungan antara batas wilayah. Dengan dapil yang saling berhubungan wilayahnya, proses kampanye calon bisa berjalan simultan. KPU juga menetapkan prinsip kohesivitas bahwa faktor budaya sekitar diperhitungkan dalam penetapan dapil. “Walaupun, faktor ini tidak menjadi prioritas utama karena kita sejatinya sama,” tandasnya. (bay/ c4/agm)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus dugaan pengaturan kuota impor sapi. Kemarin adalah pemeriksaan kedua bagi Suswono setelah 18 Februari lalu. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diperiksa selama sembilan jam. Suswono mengaku ditanya penyidik tentang pertemuan di Medan, Sumatera Utara. Dia mengaku hanya sekali mengikuti pertemuan di Hotel Aryaduta, Medan. Namun, Suswono menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas tentang kuota sapi impor. “Yang ada hanya pembicaraan mengenai data potensi sapi lokal,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, menurut M. Assegaf, pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, eks presiden PKS yang jadi tersangka kasus ini, ada pertemuan di Hotel Aryaduta, Medan, Januari lalu. Dalam
pertemuan singkat sekitar 10 menit itu ada Mentan Suswono, Maria Elisabeth Liman, Elda D. Adiningrat, Ahmad Fathanah, dan Luthfi. Saat itu Elisabeth memaparkan kondisi daging sapi di Indonesia. Pertemuan itu berubah menjadi semacam perdebatan. Sebab, Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman ngotot data yang dimiliki Kementan tidak tepat. “Saudari Elis (Elisabeth) sampaikan data yang “menyalahkan” data milik Kementan,” katanya. PT Indoguna Utama adalah salah satu perusahaan importer daging sapi. Mentan mengaku tak ada pertemuan lanjutan. Meski diperiksa selama sembilan jam, Suswono mengaku tak ada pertanyaan baru dari penyidik KPK. Versinya, pemanggilan kedua ini hanya untuk penegasan jawaban atas pemeriksaan pertama Februari lalu. (dim/ca)
Survei Kepuasan Jemaah Haji Anjlok JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) harus menjadikan hasil survei kepuasan layanan jemaah haji versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelajaran. Pasalnya menurut hasil survei itu, kepuasan haji 2013 M/1433 H anjlok dibanding periode sebelumnya. Catatan merah ada di urusan transportasi dan katering selama di Arab Saudi. Paparan survei ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Suryamin di kantor Kemenag Jl M.H Thamrin Jakarta kemarin. Dia mengatakan meskipun survei kepuasan haji periode 2012 itu anjlok, secara umum perolehan Kemenag tergolong memuaskan atau diatas standar. “Sebab penjumlahan total tingkat kepuasan hasil survei adalah 81,32 persen,” tandasnya.
Raihan indeks hasil survei kepuasan 81,32 persen itu jauh di bawah indeks serupa untuk periode haji 2011 M/1432 H yakni sebesar 83,31 persen. Perolehan indeks survei kepuasan haji 2012 M/2013 H bahkan juga lebih rendah dibanding indeks periode 2010 M/1431 H sebesar 81,45 persen. Jika dikuliti satu persatu, urusan transportasi selama jemaah haji di Arab Saudi cukup rendah dibandingkan pos pelayanan lainnya. Contohnya, tingkat kepuasan layanan transportasi terendah ada di satuan operasi (satop) Armina yakni 70,66 persen. Kemudian disusul daerah kerja (daker) Makkah sebesar 73,87 persen dan daker Madinah 77,42 persen. (wan)