WAWANCARA KHUSUS RADAR SULBAR
Senin, 8 Oktober 2012
17
Sekretaris Kabupaten Polman,
Ir. H. Andi Ismail AM, MP Mengejar Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
Rancang Kelembagaan yang Kaya Fungsi HARI ini, 8 Oktober, Bupati Polewali Mandar (Polman), Ali Baal Masdar atas nama Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, akan melantik Ir. H. Andi Ismail AM, MP sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Polman, menggantikan HM Natsir Rahmat yang memasuki masa pensiun. Seperti apa program yang akan dilaksanakan Sekkab Polman yang baru? Berikut petikan wawancara Wartawan Harian Radar Sulbar, Amri Makkaruba dengan Andi Ismail AM. Bagaimana perasaan Anda ketika dipercaya menjadi Sekkab Polman? Tentu saya senang dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kepercayaan yang diberikan. Jabatan ini merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa program pertama yang akan Anda jalankan? Tugas sebagai sekkab adalah membantu bupati dan wakil bupati menyusun kebijakan, kemudian mengkoordinasikan ke instasi daerah dan tekhnis lainnya. Kita akan meramu program yang akan direncanankan untuk disajikan ke bupati. Kemudian menentukan program apa yang akan lebih dulu dilakukan. Banyak program yang saya rencanakan ke depan. Langkah pertama adalah penataan keuangan daerah. Saat ini belanja pegawai sudah menghabiskan 60 persen lebih dari total APBD kita. Sehingga memengaruhi kegiatan pembangunan lainnya. Yang paling perlu segera dilakukan adalah menata kelembagaan organisasi perangkat daerah. Apakah program itu akan efektif? Saya hitung-hitung jika kita melakukan perombakan kelembagaan maka tiap lembaga bisa menghemat anggaran rata-rata Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar. Jika kita lakukan dua hingga lima SKPD maka bisa menghemat sampai Rp10 miliar lebih. Struktur kelembagaan jangan terlalu gemuk, tetapi memiliki fungsi yang lebih besar. Lebih baik kelembagaan miskin struktur tetapi kaya fungsi. Saya mencontohkan kelembagaan di Sekretariat Daerah. Diupayakan jabatan asisten paling banyak dua. Kemudian beberapa bagian digabung. Ini demi menciptakan efisiensi anggaran. Sekarang tanggungjawab Anda tentu semakin berat. Nah, bagaimana menjalankan tuga baru itu?
Beberapa tahun terakhi, pengelolaan keuangan Polman masih mendapat penilaian WDP dari BPK. Untuk mendapat penilaian yang lebih baik, Anda akan melakukan apa? Menurut saya, langkah pertama yang harus dibenahi adalah tata kelola administrasi keuangan daerah. Karena kita ingin keluar dari predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Paling tidak tahun 2013 mendatang kita berupaya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Namun itu bukan perkara mudah. Untuk mencapainya, kita harus tertib dalam pengelolaan keuangan. Selain itu kualitas layanan publik dan akuntabilitas penyelegaraan pemerintahan juga harus ditingkatkan, termasuk pembenahan pengelolaan aset daerah. Karena selama ini yang memengaruhi penilaian BPK adalah lemahnya pengelolaan aset daerah. Banyak aset belum dibukukan secara lengkap sesuai aturan yang berlaku. Apalagi Polewali Mandar merupakan satu satunya kabupaten di Sulbar yang masuk daerah zona bebas korupsi. Pejabat hingga bawahan harus membuat pakta integritas dan melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana dengan pembianaan PNS, khususnya dalam melayani masyarakat. Karena masih banyak aparatur pemerintahan yang sering mangkir dari tugasnya? Saya melihat perlu diterapkan reward and funnisman. Dimana kita harus memantau PNS setiap saat. Jika mereka mempunyai prestasi yang baik dan rajin melaksanakan tugas, maka akan diberikan reward supaya mereka bersemangat bekerja. Kemudain PNS yang
malas kita berikan funniesmen atau sanksi yang sudah diatur melalui peraturan pemerintah mengenai kedisiplinan pegawai. Saya tidak akan pandang bulu dalam penerapan aturan ini. Terkait dengan kemajuan teknologi saat ini, bagaimana pandangan Anda soal pemanfaatan teknologi dalam memperlancar tugas aparatur pemerintahan? Sebenarnya aparatur termasuk pejabat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Paling tidak mereka tidak gagap terhadap teknologi. Saya harapkan pejabat dapat meningkatkan pengetahuannya dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang tugasnya. Kita coba bagaimana memudahnya melakukan koordinasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Minimal kita manfaatkan blackbarry messanger (BBM) atau internet dalam melakukan koordinasi. Khususnya pejabat ditingkat kecamatan dan SKPD, sehingga dimana pun mereka berada kita dapat berkoordinasi dalam berbagai hal. Selain target WTP di tahun 2013, apa lagi target Anda untuk daerah ini? Saya juga menargetkan Polman meraih Adipura. Walaupun target ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi jika seluruh elemen mulai pemerintah hingga masyarakat ikut memberi andil, saya kira itu bisa kita raih. Apalagi peran pemerintah paling bawah, mulai lingkungan/ dusun, kepala desa/lurah hingga camat dan SKPD kita beri tanggungjawab dalam penataan lingkungan demi meraih Adipura. Setiap bulan didakan pertemuan evaluasi dan monitoring pekerjaaan dan sasaran yang dihendak dicapai target dapat Adipura 2013. Minimal langkah awal meraih sertifikat Adipura. Jelang Pemilukada Polman 2013, sudah banyak bakal calon yang menyatakan akan maju. Bagaimana Anda menghadapinya khususnya dalam membendung mobilisasi PNS dalam mendukung calon tertentu? Tentunya kita kembali dengan aturan PP No 53 tahun 2010 mengenai kedisiplinan pegawai. Dalam aturan itu sudah jelas, serta tiap PNS dilarang terlibat dalam politik praktis temasuk pengurus partai politik. PNS dilarang terang-terangan mendukung calon. Hanya saja mereka memiliki pilihan secara pribadi. Jika ada PNS secara terang-terangan mendukung salah satu calon maka kita terapkan aturan yang ada dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan. Aturannya sudah jelas, bukan pribadi saya yang melarang mereka terlibat dalam politik praktis, tetapi atauran yang melarangnya. Saya tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai aturan jika ada PNS yang melanggar ketentuan tersebut. (*)
BIODATA SEKKAB POLMAN
Sebagai sekkab saya akan proaktif bukan hanya dalam pelayanan adminstrasi, juga dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Sehingga dalam visi misi saya mengambil satu rumusan terwujudnya sistem adminstrasi pemerintahan dan pembanguan yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasaralam nilai agama dan budaya. Peran sekkab adalah sebagai penggerak. Mengkoordinasikan seluruh instansi dalam merumuskan program pembangunan kemudian diarahkan untuk fokus menyukseskan visi misi bupati dan wakil bupati.
Nama TTL Nama Istri Anak
Terkait reformasi birokrasi yang disuarakan pemerintah saat ini. Apa langkah Anda untuk mewujudkan itu?
Hoby : Tennis, Touring Moge, Nyanyi, dan Traveling
Kita berpegang dengan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2010 mengenai reformasi birokrasi, khususnya tata laksana organisasi pemerintah daerah. Saya akan menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi pegawai dan pejabat dalam melaksanakan tugas. Khususnya perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungnjawabnya berdasarkan SOP. Dengan demikian kualitas layanan publik makin meningkat.
: : : :
Ir H Andi Ismail AM, MP Parepare, 17 Juni 1959 Hj. Puspawati Lasim, SH, SpN (Notaris/PPAT) 1. Drs. Med. Muh.Rezki Emerald (22). 2. Muh. Anugerah Edyawan (SDN Kelas 6)
Pendidikan : 1. SDN Lantora Polewali (1972) 2. SMPN 1 Polewali (1975) 3. SMAN 1 Polewali (1979) 4. S1 Pertanian Unhas (1985) 5. S2 Magister Pertanian Kekhususan Kehutanan UNHAS (2002)
Riwayat Jabatan : 1. Kasi Pengamanan Hutan Kanwil Kehutanan Sulsel Makassar, (1987) 2. Kadis Kadis Kehutanan dan PPH Polman (2005) 3. Kadis Hutbun Polman (2006) 4. Kepala Bappeda Polman (2009) 5. Kepala BKDD Polman (2010) 6. Pelaksana Tugas Kadis Sosial (Mei s/d Juli 2012) 7. Asisten Pemerintahan dan Kesra (2012) Organisasi : 1. 2. 3. 4. 5.
Pengurus Kosgoro Ketua MPO Pemuda Pancasila Polman Ormas Nasdem Persaki Ketua Malaqbi Motor Besar Club (MMBC)