8
Radar Polewali
Lenggo Butuh Jembatan POLEWALI -- Warga Desa Lenggo Kecamatan Bulo membutuhkan jembatan penghubung Desa Lenggo dengan Desa Bulo Ibukota Kecamatan Bulo. Jembatan tersebut merupakan salah satu penghubung Desa Lenggo menuju Bulo yang selama ini terisolir akibat belum tersedianya akses jembatan. Salah seorang warga Lenggo, Sainuddin mengatakan, meskipun akses jalan di Lenggo sudah dirintis namun desa tersebut masih terisolir akibat belum tersedianya jembatan di Sungai Masunni. Selain itu, warga Desa Lenggo juga mengharapkan pembangunan jembatan Sungai Maloso yang merupakan pembatas Desa Lenggo dan Desa Peburru Kecamatan Tutar. Selama ini kedua warga desa tersebut hanya menggunakan perahu rakit sebagai sarana penyeberangan. Sehingga warga harus menyediakan ongkos setiap akan menyeberangi Sungai Maloso. Tokoh masyarakat Lenggo, Aco, membenarkan kondisi yang dialami warganya saat ini. Apalagi Desa Lenggo diapit dua sungai besar dan masing-masing belum ada bangunan jembatan. (k2/mkb)
RADAR SULBAR Rabu, 8 Februari 2012
ABM Dukung Kota Polewali EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Wacana pembentukan Kota Polewali semakin mengemuka dalam beberapa pekan terakhir ini. Sejumlah kalangan mendukung pembentukan Kota Polewali berbarengan dengan pembentukan Kabupaten Balanipa, termasuk Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar (ABM). Pernyataan ABM disampaikan usai melantik sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Polewali Mandar, di Rujab Bupati, Selasa 7 Februari sore. Ia menegaskan, sejak awal dirinya
mendukung pembentukan Kota Polewali dan Kabupaten Balanipa. Dibuktikan dengan mengutus sejumlah pejabat Pemkab Polewali Mandar melakukan kajian ke Kota Palopo Sulsel terkait pembentukan Kota Palopo terpisah dengan Kabupaten Luwu. Hanya saja hasil kajian pada saat itu belum memungkinkan untuk terbentuk kota karena ada persyarakat belum bisa dipenuhi, sehingga beralih ke pemekaran Kabupaten Balanipa. "Rencana pemekaran kabupaten maupun kota jangan dipolitisir sehingga dapat terwujud cepat. Sejak dulu kita perjuangkan
pemekaran Kabupaten Polewali Mandar tetapi hingga saat ini belum terwujud karena adanya kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah," kata Ali Baal. Ia berharap rencana pembentukan Kota Polewali dan Kabupaten Balanipa dapat berjalan seiring dan saling mendukung sehingga cepat terwujud. Ia berpesan jika wacana ini ingin didorong maka harus melihat momen yang pas karena jangan sampai menggembargemborkan sesuatu yang belum pasti. "Tetapi wacana pembentukan Kota Polewali pasti didukung karena sejak lama wacana terse-
but sudah ada. Tetapi keinginan ini harus datangnya dari masyarakat bukan kalangan elit dan politisi supaya wacana tersebut betul betul bersumber dari bawah," terang ABM. Terkait pembentukan tim pemekaran Kota Polewali, ABM mengatakan pihak eksekutif belum merencanakan pembentukan tim pemekaran wilayah. Tetapi jika masyarakat yang menginginkan dan membuat sendiri untuk mempercepat pembentukan kota apa salahnya didukung. "Jika masyarakat betul-betul menginginkan silakan diperjuangkan pemerintah hanya dapat
mensuppor saja," ujarnya. ABM juga mengungkapkan dalam waktu dekat ini anggota DPR RI bersama DPD RI akan turun ke Polewali Mandar untuk melihat persiapan rencana pemekaran kabupaten. Termasuk berdialog dengan masyarakat agar anggota DPR RI dan DPD RI mendengarkan langsung keinginan masyarakat. "Rencananya anggota dewan pusat dan DPD akan berkunjung ke Polewali Mandar terkait pembentukan Kabupaten Balanipa. Tetapi jadwalnya belum diketahui hanya saja konfirmasinya dalam waktu dekat ini," tandas ABM. (**)
Agen Diminta Tidak Jual LPG di Atas HET POLEWALI -- Pemkab Polewali Mandar meminta sejumlah pengecer atau agen LPG di Polewali Mandar tidak menjual LPG 3 kg diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Kepala Bagian Sumberdaya Alam (SDA) Pemkab Polewali Mandar, M Natsir Adam, Senin, 7 Januari mengemukakan, beberapa informasi yang diperoleh bahwa harga isi ulang LPG 3 kg saat ini ada yang menembus hingga Rp30 ribu, padahal HET seharga Rp13 ribu. "Kami dari tim kabupaten akan turun melakukan pantauan dan pengawasan terhadap informasi tersebut," kata Natsir Adam. Terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, Ia mengemukakan sesuai informasi yang diperoleh dari Pertamina bahwa distribusi LPG 3 kg baru-baru ini memang mengalami sedikit kendala. Terjadi keterlambatan karena kondisi cuaca yang sedikit mengggangu distribusi. Sehingga membuat LPG 3 kg langka di masyarakat. Meski demikian, diharapkan kepada agen dan pengecer untuk tidak menjual diatas HET karena akan memberatkan masyarakat. (afr/mkb)
EKSEKUTIF
RADAR/ABD KADIR TANNIEWA
RAKIT. Warga Desa Lenggo Kecamatan Bulo menggunakan rakit sebagai sarana untuk menyeberang sungai Maloso dan Masunni karena belum ada jembatan.
Dishutbun Bantah Dana Pemangkasan Raib Salam: Dana Gernas Langsung Masuk ke Rekening KT POLEWALI -- Pernyataan Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai) Sulawesi Barat, M Said Sidar yang menuding dana pemangkasan program Gernas Kakao sebesar Rp 750 ribu per hektar raib dibantah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Polewali Mandar, Abd Salam. Menurut Salam, dana pemangkasan sebesar Rp 750 per pohon ini langsung masuk ke rekening kelompok tani melalui bank. Dana Gernas tidak melalui
pengelola program tetapi dana tersebut langsung ke petani melalui kelompoknya karena anggaran tersebut merupakan bantuan sosial (Bansos). Pengelola maupun petugas perkebunan di lapangan sama sekali tidak bersentuhan dengan dana gernas. Hanya saja kelompok tani yang ingin mencairkan dananya di bank harus mendapatkan rekomendasi dari petugas di lapangan setelah melihat perkembangan pekerjaannya. "Jika petani telah melakukan
pemangkasa tentunya petugas merekomendasikan dilakukan pencairan. Tetapi harus sesuai dengan kondisi dilapangan, jika tidak tentunya anggaran tersebut tidak bisa dicairkan dan tetap tersimpan direkening kelompok," jelas Salam ketika ditemui, Selasa 7 Februari. Jadi tidak benar jika dana tersebut raib, apalagi jika dikatakan dana tersebut berada di pengelola. Ia menjelaskan program pemangkasan yang masuk dalam rehabilitasi petani diberikan upah sebesar Rp 750 ribu per
hektar dengan asumsi setiap pohon dihargai sebesar Rp 750 karena setiap hektarnya sebanyak 1.000 pohon. Hanya saja dana pemangkasan ini cair setelah petugas lapangan memberikan rekomendasi pencairan setelah melihat hasil kerja kelompok tani dilapangan. Salam menambahkan, tahun 2011 program peremajaan kakao yang dibiayai gernas mencapai 3000 hektar dengan anggaran mencapai Rp2,2 miliar lebih. Sementara untuk program rehabil-
itasi mencapai 5.200 hektar dengan anggaran Rp4 miliar lebih dan intensifikasi seluas 2.600 hektar dengan anggaran mencapai Rp1,9 miliar lebih. Dana gernas kakao ini semuanya langsung masuk ke rekening petani. "Sebenarnya anggaran pemangkasan dana gernas dinilai tidak seberapa tetapi hanya pemerintah memberikan kepada petani sebagai motivasi untuk memperhatikan dan merawat tanaman kakaonya," tandas Salam. (mkb)
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar bersama Wakil Bupati, Nadjamuddin Ibrahim bersama unsur muspida ketika menghadiri acara pelantikan pejabat eselon II dan III di Rujab, Selasa 7 Februari 2012.
RADAR/AMRI MAKKARUBA
BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar menandatangani berita acara penandatangan pelantikan pejabat eselon II dan III.