4
Parlementaria
RADAR SULBAR Rabu, 8 Februari 2012
Kasus AS Bukan Bagian Kebijakan Partai EDITOR: AMRI MAKKARUBA
Abd Muin Saleh
RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR
HANCUR. Tanggul penahan ombak hancur setelah diterjang ombak besar di Kecamatan Tapalang Mamuju.
Eksekutif Dianggap tak Serius Atasi Abrasi Tapalang MAMUJU -- Abrasi pantai di Desa Tampalang Mamuju dianggap tak ditangani dengan baik Pemkab Mamuju. Olehnya, sejumlah legislator DPRD Mamuju menilai eksekutif tidak serius menangani kepedihan yang dirasakan warga. Legislator dari PDK Mamuju, Syahrir Abdullah, mengatakan ketidakseriusan Pemkab Mamuju didasarkan atas tidak adanya alokasi anggaran perbaikan wilayah tersebut dalam APBD Mamuju tahun 2012. Padahal, sebelumnya alokasi penataan wilayah Desa Tampalang tertuang dalam APBD Mamuju tahun 2011 meskipun tidak dapat direalisasikan karena adanya pendapatan yang tidak terealisasi 100 persen. "Saya heran karena tidak ada usulan alokasi anggaran untuk bencana abrasi di Kecamatan Tapalang. Padahal, eksekutif harusnya mengusulkan program tersebut sebagai program prioritas tahun ini, tapi itu tidak dilakukan," cetusnya, Senin 6 Januari. Namun, DPRD Mamuju juga seakan tidak punya nyali memaksakan program tersebut tertuang dalam APBD. Padahal, jika punya komitmen mengakomodir program penataan wilayah di Desa Tampalang, DPRD Mamuju dapat saja melakukan hal itu. Menyusul perwakilan daerah pemilihan (Dapil) I, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, dan Mamuju di DPRD Mamuju memiliki jabatan stategis di DPRD saat ini. "Bukan saya katakan berjuang sendiri, tapi saya sudah pernah meminta pembangunan tanggul di wilayah Tapalang itu haru jadi prioritas APBD namun itu tidak didukung. Olehnya, masyarakat jangan menyalahkan saya," ucapnya. Anggota Komisi III DPRD Mamuju, Ahmad Iksyan Syarif mengatakan tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Mamuju tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kawasan Tapalang yang terkena dampak bencana abrasi. BPBD Mamuju sudah mengusulkan perbaikan tanggul di wilayah tersebut melalui pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN). "99 persen anggaran yang akan diusulkan dapat direalisasikan pusat. Jadi kita berharap alokasi anggaran pasca bencana tersebut dapat tersalur sehingga pembangunan tempat yang rusak karena abrasi dapat segera disalurkan," ucapnya. (rp1/dir)
PARLEMENTARIA
POLEWALI -- Pasca penetapan Angelina Sondakh (AS) sebagai tersangka dalam kasus korupsi wisma atlet, oleh Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), sejumlah kader dan pengurus Partai Demokrat (PD) di daerah angkat bicara melakukan pembelaan terhadap partainya. Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Polewali Mandar, Abd Muin Saleh, mengatakan, bahwa apa yang dialami AS merupakan persoalan pribadi atau personality yang bersangkutan yang tidak memiliki hubungan dengan garis kebijakan partai. "Partai kami jelas kontribusinya terhadap penuntasan kasus korupsi di negara ini hingga daerah, dan tidak kenal kader terbaik atau bukan kader terbaik, kalau terbukti silahkan diproses," bela Muin Saleh. Menurut Muin, saat ini memang
di tengah kekisruhan yang melanda PD, ada beberapa pendapat dari luar menyatakan bahwa PD adalah partai sarang koruptor. Pendapat itu sebenarnya untuk menjatuhkan PD secara besar-besaran menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Namun bagi kader dan pengurus PD tetap menjaga soliditas partai menghadapi setiap rongrongan dari luar. "Untuk itu Ketua Dewan Pembina PD, telah menyampaikan kepada semua kader agar tetap mengjaga soliditas partai. Sebab masa depan partai memang ada pada soliditas kader, persoalan AS adalah persoalan personality kader yang bersangkutan tanpa kendali kebijakan partai," kunci Muin. (**)
Said Sidar. Lanjut Said Sidar, munculnya isu ini bahkan membuat sebagian petani Kakao telah melakukan penebangan pohon kakaonya untuk konversi ke kebun sawit. Sementara dari penulusuran yang dilakukannya terhadap kebenaran isu perkebunan sawit baik melalui pemerintah desa maupun melalui instansi terkait bahkan sampai ke bupati, mereka mengakui belum menerima informasi beredarnya isu rencana perkebunan sawit.
"Makanya menjadi aneh kemudian kalau dimasyarakat sudah santer isunya, tapi justru bagi pemerintah dan instansi terkait belum mengetahuinya. Untuk itu melalui kesempatan ini saya berharap para pihak untuk segera turun kelapangan dalam rangka mengantisipasi maraknya isu perkebunan sawit, sebab buktinya petani di kebun saya juga sudah dipengaruhi oleh oknum pembawa isu perkebunan sawit," jelas Said. (k1/mkb)
si Ruang Banggar mencuat setelah diketahui anggarannya mencapai Rp20,3 miliar. Bahkan, beberapa peralatannya merupakan produk impor. Sekarang, beberapa barang itu sudah diganti produk lokal. Wakil Ketua BK, Siswono Yudohusodo mengaku bahwa tidak semua produk impor diganti. "Ada barang yang tak mungkin diganti, misalnya
karpet bikinan Amerika yang nilainya Rp900 juta, karena itu sudah dilem. Kalau dibongkar negara memikirkan untuk biaya lagi," ujar Siswono. Prakosa mengatĂ kan bahwa terkait renovasi itu dari sesuatu yang tidak patut sudah dipatutkan. "Mungkin belum sepenuhnya patut tapi setengah patut," kata politisi PDI Perjuangan itu. (jpnn)
Isu Sawit Resahkan Warga POLEWALI -- Isu perkebunan sawit di Polewali Mandar resahkan sebagian warga, khususnya di daerah terpencil. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar Daerah Pemilihan (Dapil) III, M Said Sidar, Senin 6 Februari 2012. Menurut Said Sidar, dibeberapa tempat di Kecamatan Luyo, seperti didaerah Batupangga, gencar terhembus isu jika akan ada salah satu
pengusaha perkebunan kelapa sawit ingin melakukan investasi perkebunan sawit. Sehingga isu akan masuknya pengusaha perkebunan sawit itu, menimbulkan polemik ditengah masyarakat saat ini. "Akibat polemik itu justru membuat sebagian besar warga Batupangga menjadi resah, sebab beberapa warga enggang melakukan konversi kebun kakao ke perkebunan sawit, semantara sebagiannya lagi tertarik melakukan konversi kakao ke sawit," tutur
BK Bantah Periksa Marzuki Alie JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa membantah telah memeriksa Ketua DPR Marzuki Alie dengan kapasitasnya sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, terkait masalah renovasi Ruang Badan Anggaran (Banggar). Bantahan ini disampaikan Prakosa menjawab wartawan terkait pertemuan Pimpinan BK DPR dengan
Marzuki Alie di ruang Ketua DPR, Selasa 7 Februari. "Tidak, ini pertemuan untuk konsultasi," kata Prakosa kepada wartawan sebelum bertemu Marzuki Alie. Selain Prakosa, tampak juga beberapa pimpinan BK lain, seperti Siswono Yudohusodo dan Fahri Hamzah. Seperti diketahui, masalah renova-
DPR Pertimbangkan Kembalikan RUU Kamnas JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Muhammad Najib menyatakan sependapat dengan dosen Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Arry Bainus yang menyarankan agar rancangan undang-undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas) dikembalikan ke pemerintah selaku pengusul draf RUU Kamnas. "Draf RUU Kamnas yang diusulkan pemerintah ini benar tidak me-
Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat
HUMAS DPRD SULBAR
PERTEMUAN. Anggota Komisi III DPRD Sulbar menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di Luyo Polewali Mandar.
miliki dasar dan filosofi yang kuat, tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan banyak pasalnya bertentangan dengan UU yang ada. Karena itu, draf RUU Kamnas ini patut dipertimbangkan untuk disempurnakan oleh pemerintah atau dikembalikan dulu," tegas Najib dalam rapat dengan kalangan akademisi, di Komisi I DPR, Senayan Jakarta, Senin 6 Februari. Jika tetap dipaksakan untuk diba-
has, lanjut politisi PAN itu, hanya akan membuang-buang waktu saja dan bertele-tele. Waktu yang ada justru tidak produktif karena terbuang oleh pembahasan RUU yang banyak kelemahan ini. Ditegaskannya, jika RUU ini dikembalikan, harus disertai dengan berbagai catatan dari DPR, sehingga pada saatnya RUU ini kembali dibahas sudah dalam bentuk draf yang
Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju
baik, sinkron dengan UU lainnya dan lebih memiliki landasan akademik dan hukum yang kuat. "Prinsipnya, kita memang butuh kehadiran UU Kamnas. Namun UU Kamnas yang memang mampu menjawab kebutuhan dan kondisional saat ini. Karenanya kalau usulan drafnya seperti saat ini, banyak kelemahannya, hal itu sulit diterima," tegasnya. (jpnn)
LEGISLATIF MAMUJU
RADAR/JAWALUDDIN
Ketua DPRD Mamuju, Sugianto menerima tim Badan Musyawarah DPRD Polman, akhir pekan lalu.