RADAR SULBAR KAMIS, 5 Juli 2012
DPRD Harap Temuan BPK Dituntaskan LANJUTAN HALAMAN 1
komendasi yang diperintahkan BPK. “Jadi mungkin dalam waktu dekat pak Gubernur akan membentuk majelis itu. Agar temuan yang sudah menjadi rekomendasi BPK dituntaskan,” ujar Hamzah. Selama ini BPK juga menganggap kinerja TPTGR tidak maksimal. Seharusnya setiap satu tahun anggaran, minimal 60 persen rekomendasi BPK yang tertindaklanjuti. Seandainya, 60 persen sudah tertalangi, kemungkinan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diraih. Tapi yang menjadi masalah, karena tahun anggaran 2011 masih ada temuan.Temuan itu merata di semua SKPD. Ada yang temuan belum terbayar, karena yang ditagih juga sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengembalikan dana. “Ada yang sakit, ada yang tidak ada di tempat,” kata Hamzah. Hamzah meminta pemprov agar rekomendasi-rekonendasi BPK yang tidak bisa tertindaklanjuti, sebaiknya diajukan ke DPRD untuk pemutihan. “Pemutihan itu berlaku kalau ada yang masuk dalam temuan sudah sakit keras dan tidak mampu lagi dalam segala hal. Maka itu bisa diputihkan,” sarannya. Terhadap mereka yang masuk dalam temuan dan sudah ditindaklanjuti, tidak bisa langsung dilemparkan ke proses hukum. Karena yang bersangkutan sudah membuat pernyataan akan menyelesaikan temuan-temuan BPK. “Tinggal tim tindaklanjut yang harus cepat menguangkan temuantemuan yang dimaksud BPK. Misalnya dengan melakukan lelang. Tapi ini juga masalah, karena tidak semua aset mereka bisa langsung terjual,” sebutnya lagi. (ham)
Bantu Korban LANJUTAN HALAMAN 1
man perang dulu harus diungkap untuk membuktikan bahwa perlawanan Indonesia terhadap penjajah Belanda tidak main-main sebab nyawa taruhannya. Hal lain, agar dunia tahu pembantaian Belanda terhadap rakyat Indonesia di zaman penjajahan dulu yang jauh dari sifat-sifat manusiawi. Dalam waktu dekat saya juga mengundang KUKB, KKMSB, pelaku sejarah, dan unsur pemerintah untuk membicarakan masalah ini di gedung DPD RI. Anggota DPD RI dari sejumlah daerah akan hadir dan memberikan masukan penting bagi pengungkapan kasus kejahatan HAM Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Pemda diharapkan ikut memberi sumbangsih besar dalam membantu penuntasan kasus ini. Misalnya Pemda memberikan data terperinci siapa saja keluarga para korban Westerling Belanda di Sulbar. Bersama dengan berbagai unsur lapisan masyarakat, Pemda sebenarnya bisa ikut memfasilitasi dan berperan aktif membantu memperjuangkan nasib para korban. Atau minimal Pemda memperhatikan nasib keluarga korban perang Belanda. Kita tentu terus berjuang agar Belanda bisa mengakui kejahatan mereka membantai rakyat Indonesia termasuk di Sulbar. Seperti yang sebelumnya telah saya kemukakan bahwa yang bisa kita perbuat adalah apa yang dilakukan keluarga korban pembantaian Rawagede. Dengan gigih seluruh elemen masyarakat dan pemda setempat berjuang agar tragedi ini diproses di pengadilan internasional. Hasilnya membanggakan dimana untuk pertamakalinya dalam sejarah pemerintah Kerajaan Belanda dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Den Haag, Belanda, 14 September 2011 lalu. Apa yang diputuskan Pengadilan Belanda ini setidaknya bisa memberikan inspirasi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat serupa yang terjadi di Indonesia, terutama kasus-kasus yang terjadi di masa lampau. Sekali lagi kita memang tidak merasakan langsung betapa pedihnya penderitaan mereka para korban pembantaian Westerling Belanda. Karena diantara kita terlahir di jaman Indonesia sudah merdeka. Kita tinggal menikmati dan mengisi kemerdekaan. Namun para pejuang itu dilahirkan berperang mempertaruhkan nyawa serta harta benda agar bebas dari belenggu penjajahan asing. Perjuangan mereka tak lekang oleh waktu dan ruang zaman sebab lembaran sejarah mencatat heroisme mereka sebagai anak bangsa yang pantang menyerah demi sebuah kebenaran yang hakiki. Banyak saksi mata dari tragedi pembantaian 40.000 yang masih hidup memberikan keterangan soal kekejaman penjajah. Mereka menceritakan bagaimana kejamnya pasukan Belanda Depot Speciale Troepen dibawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling membantai rakyat Indonesia. Sejumlah saksi mata menuturkan suami, saudara, dan anggota keluarga mereka dikumpulkan tentara Belanda di sebuah tanah lapang lalu diberondong senjata kemudian dikuburkan hidup-hidup dalam satu liang yang sama. (Radar Sulbar 22 Juni 2012). Nilai-nilai kemanusiaan dipertaruhkan untuk ditegakkan disini. Meskipun kejahatan kemanusiaan sporadis semacam itu tidak terjadi lagi di masa sekarang namun kita perlu belajar bahwa kekerasan untuk menginvasi semua bangsa tidak dibenarkan sama sekali. Yang terpenting adalah mengambil hikmah dan pelajaran bahwa para pahlawan dan keluarga pahlawan sepatutnya dihargai. Mereka harus mendapat tempat terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para keluarga pahlawan dan pejuang bangsa butuh bantuan kita semua. Mereka harus diperjuangkan keluar dari bayang-bayang masa lalu pembantaian keji dan biadab yang melanda keluarga mereka. Kita perlu belajar dari upaya sungguh-sungguh keluarga korban pembantaian Rawagede. Untuk pertamakalinya dalam sejarah pemerintah Kerajaan Belanda dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Den Haag, Belanda. Akhirnya Belanda diwajibkan meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede. Kebenaran sejarah terungkap, bukti tragedi Rawagede benar-benar ada dan tertulis dalam sejarah kelam dunia mengenai pembantaian sipil. Kita bisa memetik pelajaran dari situ untuk memperjuangkan agar tragedi Galung Lambok dikabulkan oleh Pengadilan Den Haag. Upaya kita membantu keinginan keluarga korban mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional Den Haag terus bergulir. Kita menginginkan semua korban kejahatan perang tanpa kecuali bisa diungkap dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang layak. Itu yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa saat ini. Setidaknya semangat cinta tanah air (nationalism spirit) masih terpatri dalam setiap hati sanubari kita. Menjadikan bangsa ini tegak berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat dan jangan pernah lagi dijajah bangsa lain. Mengisi kemerdekaan dengan segala daya upaya sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Agar bangsa ini kelak bisa menjadi bangsa maju dan tidak lagi dikoyak-koyak oleh bangsa dan negara lain. (Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : asri.anas@yahoo.co.id atau Facebok : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial)
Putusan PTUN Diserahkan ke Medagri
Sambungan 7
LANJUTAN HALAMAN 1
laku. Gugatan atas SK Ramlan itu, diajukan oleh mantan bupati Mamasa Obednego Depparinding. Obed juga meminta PTUN membatalkan SK pemberhentian dirinya sebagai bupati Mamasa. Namun, gugatan mantan Ketua Golkar Mamasa itu di-
tolak oleh PTUN. “Salinannya baru saja kami terima dari PTUN, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Mendagri. Kita akan bersurat dulu kesana,” papar Kuasa Hukum Bupati Mamasa, M Sattupali, sore kemarin. Sattupali kembali mene-
gaskan bahwa dalam salinan putusan PTUN, disebutkan, Mendagri tidak melanggar satu pun syarat dalam menerbitkan SK pengangkatan Bupati Ramlan. “Bahwa gugatan atas SK pemberhentian pak Obednego sudah kadaluarsa, dan SK pen-
gangkatan pak Ramlan sebagai bupati sudah sah secara hukum,” tegas Sattupali. Putusan PTUN Jakarta ini juga akan menjadi dasar Pemkab Mamasa untuk kembali mendesak mendagri menerbitkan SK bagi Wakil Bupati Mamasa, Bonggalangi yang te-
lah terpilih melalui mekanisme di DPRD Mamasa. “SK itu harus diterbitkan segera untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati di Mamasa. Apalagi mendagri juga sudah berkomitmen akan mengacu pada hasil sidang PTUN,” tambah Sattupali. (rul)
inta agar dokumen hasil audit BPK yang telah diserahkan BPK dalam rapat paripurna, hendaknya diperbanyak dan dibagikan kepada setiap anggota DPRD. Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin. Menurutnya, hasil audit BPK harus digandakan agar setiap anggota dewan dapat menganalisis dan mengkaji temuan BPK. Sebab hasil audit yang sudah diserahkan ke DPRD tidak bisa ditutup-tutupi. Publik punya hak untuk mengetahui itu, sebagaimana diatur dalam UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuan-
gan Negara. “Ini harus transparan. Publik juga berhak tahu soal temuan itu,” ujar Arifin. Mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK siang kemarin, Arifin mengaku tidak dapat hadir karena sedang melayat. “Ada kerabat saya yang meninggal dunia. Tapi setelah itu saya langsung ke kantor menghadiri rapat,” ujar dia. Demikian halnya dengan yang disampaikan Aggota DPRD Mamuju Amran HB. “Seharusnya itu dibagikan kepada kami. Kami juga mau tahu apa saja masalah yang ditemukan BPK,” singkat Amran. (**)
dengan dimensi perubahan yang sangat luas dan mendalam, yaitu tidak sebatas mencapai besaran kuantitatif dalam bentuk peningkatan kualiatas asset dengan non performing loan (NPL) rendah dan profitabilitas dengan laba tertinggi, tetapi lebih jauh terjadinya perubahan dalam corporate culture ke arah customer centric. Transformasi tahap lanjutan yang sedang berlangsung di BNI meliputi aspek yang sangat fundamental bagi perusahaan, yaitu perubahan corporate culture sehingga lebih kompetitif menghadapi lingkungan persaingan yang semakin intensif. Olehnya hal terpenting bukan hanya besaran kuantitatif tetapi bagaimana cara (strategi) manajemen mencapai target bisnisnya. Program transformasi BNI yang dikenal dengan “BNI Reformasi” meskipun masih seumur jagung tetapi Marketing Research Indonesia (MRI) telah menempatkan BNI sebagai bank yang mengalami peningkatan paling pesat (rising star bank) dalam hal kualitas layanan. Penilaiannya berdasarkan survei terhadap beberapa aspek, yaitu satpam, customer service, teller, peralatan banking hall, kenyamanan ruangan, toilet, ATM, telepon, phone banking officer, phone banking mesin, SMS banking, dan internet banking. Performa ATM BNI merupakan yang terbaik (peringkat satu) dibandingkan 10 bank terbesar lainnya. Peringkat ini meningkat sangat drastis dibandingkan tahun 2010 yang hanya berada pada urutan sembilan. BNI juga memperoleh penghargaan dalam hal kenyamanan ruangan banking hall, yaitu mengalami peningkatan dari peringkat 10 pada tahun 2010 menjadi peringkat satu pada tahun 2011. Pencapaian di atas tidak terlepas dari strategic policy BNI yang diarahkan pada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dengan penguatan fondasi keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa
strategi, yaitu penguatan disertai pendalaman kualitas asset, meningkatkan low-cost funding, menurunkan biaya dana, meningkatkan fee based income, melaksanakan customer centric untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas value chain business untuk memperkuat “BNI incoorporated”, dan memperkuat struktur permodalan. Visi manajemen BNI jelas, merebut kembali posisi sebagai bank nomor satu di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek. Sehingga bankir BNI di semua level dituntut bekerja keras dan menjalankan bisnis di luar kebiasaan dengan berpikir out of the box. Saat ini, BNI berusaha meningkatkan product knowledge pegawainya untuk mempermudah upsaling dan cross-saling untuk mengakselerasi program transformasinya dari product centric ke customer centric. Sejak setahun lebih saya berinteraksi dengan manajemen BNI, nampak jelas bahwa komitmen direksi BNI adalah bersama-sama dunia usaha (entitas bisnis di daerah) dan juga pemerintah daerah mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan di daerah. Sehingga orientasi bisnis BNI lebih fokus pada pembiayaan beberapa sektor unggulan daerah yang didukung oleh pelaku usaha yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mengakselerasi perkembangan perekonomian daerah. Terakhir, manajemen BNI juga sedang berusaha menjadikan BNI sebagai bank nasional dengan kompetensi internasional (national bank with international competence). Modal dasarnya sudah ada, sejak awal pendiriannya BNI memang diorientasikan untuk melayani transaksi internasional dan sekaligus menjadi satusatunya bank nasional yang memiliki jaringan kantor yang tersebar dari Sabang hingga New York, yaitu Singapura, Tokyo, London, Hong Kong, dan New York. Semoga sukses. (*)
tarian enam etnik di Sulbar sebagai bentuk keanekaragaman suku masyarakat yang berdiam di provinsi ini, serta menampilkan teater bertema keluarga peduli sanitasi,
duta Sulbar berhasil menjadi juara favorit. “Kita mengalahkan Bali, Jawa Tengah, dan Aceh. Lomba ini dilaksanakan Kementerian Pariwisata,” kunci Firdaus. (dir)
Temuan BPK Belum Dibuka LANJUTAN HALAMAN 1
kan sejumlah langkah. Apalagi sudah ketahuan siapa saja pejabat yang masuk dalam daftar temuan. Namun Anwar belum bisa langsung mengambil langkah tegas terhadap pejabatnya yang tersangkut temuan BPK. Karena tidak akan menyelesaikan persoalan. “Kita berikan kesempatan dulu, setelah itu baru kita ambil langkah,” kata Anwar. Mengenai soal jumlah temuan BPK, Anwar juga belum bersedia memeberkannya. Termasuk siapa saja dan berapa jumlah pimpinan SKPD yang tersangkut temuan tersebut. “Akan saya sampaikan nanti. Tunggulah minggu depan,” janji Anwar.
Kesempatan Klarifikasi Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, mengatakan, sebelum mengumumkan temuan BPK itu kepada publik, lebih awal akan dilakukan klarifikasi kepada semua pihak yang tersangkut temuan BPK tahun anggaran 2011. Mereka memiliki kesempatan pertama selama 60 hari, terhitung pada saat ditandatanganinya Rekomendasi BPK pada 13 Juni 2012. “Jadi boleh saja rekomendasi itu gugur, jika objek terperiksa di SKPD diterima alasannya oleh BPK. Tetapi, jika dalam 60 hari rekomendasi BPK tidak berubah, maka wajib untuk ditindaklanjuti oleh
SKPD yang bersangkutan. Setelah 60 hari itu berlalu, selanjutnya akan ditangani oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Pembendaharaan dan Ganti Rugi Daerah,” urai Hamzah, d ruang kerjanya, siang kemarin. Saat ditanya mengenai rincian temuan BPK tersebut, Hamzah mengaku belum liat jumlah temuan yang dimaksud. Alasannya, dokumen itu belum ia buka. “Bungkusannya belum saya buka. Saya belum lihat berapa yang masuk dalam daftar temuan untuk 2011,” ungkap Hamzah. Informasi Harus Dibuka Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Sulbar mem-
BNI Bank Perjuangan LANJUTAN HALAMAN 1
pendiriannya, BNI berperan sebagai bank sirkulasi (bank sentral) yang mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) pada tanggal 30 Oktober 1946. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai hari keuangan nasional. Sementara hari pendirian BNI tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai hari bank nasional. Dari kilometer ini perjalan BNI terus berlanjut. Sejarah BNI Seiring penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, pemerintah mulai membatasi peran BNI sebagai bank sirkulasi. BNI kemudian ditetapkan sebagai “bank pembangunan” yang diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa dengan akses langsung untuk transaksi internasional. Tidak berlebihan juga jika hingga saat ini, masyarakat Indonesia tetap menjadikan BNI sebagai bank pilihan utama dalam transaksi internasionalnya. Perubahan status BNI menjadi bank komersial milik pemerintah yang disertai penambahan modal pemerintah pada tahun 1955. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran BNI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi dunia usaha nasional baik sebagai peminjam (debitur) maupun sebagai penabung (kreditur). Memperkuat branding BNI di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan nama BNI 46. Seiring berjalannya waktu dengan dinamika perekonomian nasional yang semakin kompleks ditetapkan tahun pendirian BNI sebagai bagian dari identitas perusahaan, yaitu penggunaan nama Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) secara resmi pada akhir tahun 1968. Memasuki era persaingan sejalan dengan deregulasi perbankan pada tahun 1988, BNI kemudian juga
melakukan perubahan khususnya terhadap penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat, yaitu “Bank BNI”. Hal ini ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas BNI pada tahun 1988. Periode paling menarik dalam perjalanan sejarah BNI terjadi pada dekade 1990-an. Pada awal 1990an, BNI mengalami perubahan status hukum disertai perubahan nama BNI menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero). Perubahan ini dilakukan pada saat perekonomian Indonesia mengalami booming dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia dan menjadi kandidat utama emerging economies bersama-sama dengan Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Periode booming perekonomian nasional berlanjut hingga pertengahan tahun 1990-an mendorong sektor perbankan termasuk BNI melakukan pembenahan internal. Tepatnya pada tahun 1996, BNI kembali memasuki tahapan perkembangan yang lebih maju menjadi perusahaan publik. BNI sebagai bank terbesar di Indonesia menjadi bank pemerintah pertama yang melakukan penawaran saham kepada publik. Namun situasinya segera berubah total, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa perekonomian nasional tiba-tiba mengalami turbulensi pada tahun 1997. Krisis multidimensi pada tahun 1997 tidak hanya menyeret perekonomian nasional ke titik paling rendah tetapi juga membuat sektor perbankan memasuki episode paling buruk. Tentunya BNI sebagai bank terbesar pada saat itu, juga mengalami krisis yang dampaknya masih terus membekas hingga saat ini. Proses pemulihan memang berlangsung cepat namun karena krisisnya begitu dahsyat membuat BNI yang awalnya sebagai bank terbesar ditinjau dari segala aspeknya, sekarang menjadi bank peringkat keempat secara nasional. Saat ini, BNI berada di bawah Mandiri yang
merupakan gabungan dari beberapa bank pemerintah. Momentum perubahan BNI kembali bergulir pada tahun 2004. Pada episode tersebut, BNI melakukan pembaharuan identitas perusahaan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik setelah keberhasilan mengarungi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI” kemudian dipersingkat menjadi “BNI”. Tahun “46” sebagai tahun pendirian tetap digunakan dalam logo BNI untuk memperkuat kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era NKRI. Atas alasan di atas, mustahil menolak sebutan BNI sebagai “bank perjuangan”. Terdapat semangat patriotisme dan kepeloporan yang berakar dalam sejarah BNI memperkokoh sistem perekonomian nasional yang ditopang oleh sistem perbankan yang tangguh. Fakta ini harusnya memberikan spirit bagi bankir-bankir BNI untuk kembali menjadi nomor satu seperti yang pernah dicapai di masa lalu. Tapi ini semua tidak mudah karena sangat tergantung pada kualifikasi, kualitas leadership, dan komitmen bankir-bankir BNI sendiri. Transformasi BNI Perjalanan sejarah suatu perusahaan tidak untuk dilupakan. Perjalanan sejarah tersebut harusnya menginspirasi bankirbankir BNI untuk menjadikan BNI sebagai bank pilihan utama, baik dari sisi penempatan dana maupun pada sisi pembiayaan. Istilah “Jas Merah” atau “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” berdimensi ganda, yaitu kontinyuitas yang berarti keberlanjutan perjalanan tanpa putus dari waktu ke waktu dan diskontinyuitas berarti memutuskan kaitan dengan masa lalu yang membebani perusahaan. Saat ini, mulai tahun 2010 yang lalu BNI menggulirkan program transformasinya yang juga dikenal dengan “BNI reformasi”. Program ini memiliki horizon waktu yang panjang
Masalah Sampah Harumkan Nama Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1
kan, Kesehatan, Pariwisata, Kesehatan, Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan SIKIB,” lanjut Firdaus. Atas keberhasilan itu, Budhi mendapatkan piala dan
uang pembinaan yang diserahkan langsung Ny Hera Boediono di Istana Wapres. Keberhasilan Sulbar bukan hanya itu, rombongan duta Sulbar juga berhasil
meraih simpati dari tim juri pada ajang pentas seni yang digelar setiap malam dalam lomba sanitasi nasional tersebut. Dengan menampilkan