4
Parlementaria
RADAR SULBAR Selasa, 3 Juli 2012
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat. O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat. N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.
Anwar Adnan Saleh GUBERNUR
Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd KEPALA BPMPD
PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera
Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)
Dra. HAFNI JABBAR SEKRETARIS
H. ARSYAD, S.Sos., M.Si
H. BAHARUDDIN, S.Sos
KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN
KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY
Ranperda PA Dipastikan Dipending REPORTER: JHAHUR AJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA
POLEWALI -- Harapan sejumlah pihak kiranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Anak (PA) dapat dituntaskan tahun 2012 sepertinya hanya pepesan kosong belakang. Karena Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, secara eksplisit akan menyampaikan rekomendasi permintaan penundaan untuk diteruskan menjadi Perda. Padahal Ranper-
da PA ini merupakan usulan inisiatif anggota dewan. Terkesan antara sesama anggota dewan berbeda presepsi terkait pengusulan Ranperda PA. Ketua Pansus IV DPRD Polewali Mandar, Abd Latif Abbas, Senin, 2 Juni mengatakan didasarkan hasil konsultasi disejumlah lembaga terkait terhadap Ranperda PA, maka subtansi dari semangat yang tertuang dalam Ranperda PA sama sekali tidak berubah dari semangat yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sehingga saran kes-
impulan dari hasil konsultasi menjadi alasan bagi Pansus IV menyampaikan hasil pembahasannya berupa permintaan penundaan penetapan menjadi Perda PA. "Tapi apakah kelak saran dan rekomendasi itu akan dapat diterima atau tidak, kembali lagi pada kemauan fraksi dalam paripurna nanti, apakah sepakat pada Pansus atau tidak sepakat," tutur Latif. Kata Latif, beberapa kekurangan dalam Ranperda seperti subtansi yang masih sama dengan UU, ketidakjelasan apa yang di-
harapkan dengan Ranperda ini juga menjadi dasar Pansus IV mengeluarkan rekomendasi kiranya Ranperda PA dipending untuk dilakukan perbaikan secara subtansi. "Jadi karena kami menganggap Ranperda tersebut memang belum sepurna, maka kami rencananya memutuskan akan mengajukannya keparipurna untuk dipending," kata Latif. Ia menambahkan, ada beberapa Ranperda yang berhasil digodong di DPRD sebagai Ranperda usul inisiatif, yang telah diteta-
pkan menjdi Perda, dalam penerapannya justru menimbulkan sejumlah polemik. Untuk Pansus IV dengan pertimbangan dan kajian memandang jangan sampai Ranperda PA kelak bila ditetapkan menjdi Perda akan mengalami nasib yang sama. "Makanya Pansus IV memilih kiranya Ranperda PA tidak perlu diteruskan untuk ditetapkan, sebelum kajian teknisnya dituntaskan, sebab kami berpikir jangan sampai bernasib sama dengan perda-perda terdahulu," kunci Latif. (*)
Korupsi Pengadaan Kitab Suci Al Quran
Zulkarnain : Saya Akui, Saya Mohon Maaf JAKARTA -- Tersangka kasus pengadaan proyek pengadaan kitab suci Al Quran yang juga Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Zulkarnaen Djabar, menyampaikan permohonan maafnya, kepada publik termasuk kepada keluarga besarnya dan partai yang menaunginya, atas kasus tersebut. "Informasi ini memang sangat mengejutkan, keluarga besar saya maupun partai. Karena itu saya memohon maaf pada semua pihak atas kabar kasus yang saya hadapi," ujar Zulkarnaen didampingi juru bicara keluarga dan kuasa hukumnya, kepada wartawan di Press Room DPR RI, Senin 2 Juni. Zulkarnaen yang datang khusus di pressroom DPR RI dengan menumpangi mobil Honda CR-V bernomor polisi B 908 MN, diawal pernyataannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja KPK yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman dan ruang kerjanya di
PARLEMENTARIA
Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat
BAHAS LEREKLERKANG. Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar saat menggelar rapat tentang upaya perlawanan hukum terhadap putusan MA mengenai status Pulau Lereklerekang, Senin, 2 Juli 2012.
DPR pada Jumat lalu, mencari barang bukti. "Saya sangat menghormati dan mengapresiasi KPK, saya menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan tak lupa menyampaikan ijin terlebih dahulu, dan Sebagai warga negara, saya akan taat dengan hukum dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,� tambahnya. Mengenai pesoalan hukum yang sedang melilitnya kini, Zul dihadapan wartawan menyampaikan tidak akan menyinggungnya terlalu jauh soal hukum. Karena hal itu, saat ini bukan lagi sebuah wacana. "Oleh karena itu, saya sampaikan saya menyerahkan pada mekanisme hukum. Saya akan juga akan berkonsultasi dengan fraksi dan juga berkonsultasi dengan kuasa hukum, karena saya tidak mengetahui persoalan hukum. Saya berharap Fraksi Golkar memberikan bantuan hukum," ujarnya. Selain itu, dirinya mengampaikan dirinya tidak buron atau
melarikan diri sejak ditetapkan sebagai tersangka, namun dirinya menghindari diri untuk berbicara, dan baru berbicara sekarang ini. Zulkarnaen juga menambahkan dirinya saat detik ini belum sama sekali diperiksa KPK tetapi telah di tetapkan tersangka oleh KPK. "Tapi itu bukan hal yang perlu dipersoalkan, saya tetap akan kooperatif dan terbuka, tidak akan melarikan diri," katanya. Dunia memang membuat orang terlena, tanpa disadari. Untuk itu dirinya meminta semua pihak untuk belajar dari kesalahan dan menjadikan masalah ini sebagai pelajaran untuk tidak terlena dengan dunia. "Kita memang hanya manusia lemah, yang tidak lepas dengan masalah," ujarnya. Kepada wartawan yang terus menghujani sejumlah pertanyaan terkait persoalan itu, dirinya menuturkan, pertemuannya dengan wartawan bukan pertemuan terakhir. "Masih banyak harihari dimana kita akan kembali ketemu," tutupnya. (fmc)
Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju
ARIFIN. A, S.Pd KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD
Soal Gedung Baru KPK
Politisi PKB Salahkan Kementrian Keuangan JAKARTA -- Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (KB) yang duduk di Komisi Hukum DPR, Lukman Edi, membantah anggapan bahwa DPR sengaja menghambat pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, pembintangan dalam mata anggaran pembangunan gedung biasanya karena dokumen lahan untuk lokasi pembangunan gedung itu belum memenuhi syarat. "Saya tahu persis, ketika menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ada sejumlah anggaran yang diberi tanda bintang oleh DPR. Itu terjadi karena persyaratan yang semestinya yang dipenuhi oleh Kementerian Keuangan belum terpenuhi," kata Lukman Edi, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 2 Juli. Berangkat dari pengalaman sebagai menteri, Lukman mensinyalir persoalan sebenarnya yang menjadi sebab terhambatnya pencairan anggaran pembangunan gedung KPK justru ada di Kementrian Keuangan. Sebab, Komisi III DPR tak pernah menolak pembangunan gedung baru KPK. "Lain halnya kalau Komisi III dan Badan Anggaran DPR melalui sidang sudah mengambil keputusan menolak. Faktanya itu kan tidak ada. Jadi secara substansi dan mekanisme tidak ada kaitannya dengan Dewan," jelas Ketua Fraksi PKB di MPR itu. Sepanjang bersyaratan sudah terpenuhi, sambung anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Riau itu, dengan sendirinya tanda bintang di mata anggaran akan gugur. "Saya pikir gunakan seluruh energi untuk penuhi persyaratan itu sehingga Komisi III dan Banggar DPR menyetujui pencairan dananya. Sebaliknya, sebelum persyaratan tidak dipenuhi, sulit juga bagi DPR untuk menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK itu," tegasnya. (jpnn)
LEGISLATIF MAMUJU
BAHAS KEBIJAKAN DAERAH. Anggota DPRD Mamuju tampak antusias mengikuti rapat pembahasan kebijakan pembangunan yang direncana pemerintah daerah.