NASIONAL
RADAR SULBAR
RABU 24 OKTOBER 2012
7
Korupsi Proyek Hambalang
PPATK Temukan Transaksi Ratusan Miliar JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya penarikan tunai ratusan miliar dari rekening perusahaan dan seseorang selama proyek pembangunan gedung Sekolah Olahraga Nasional (SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun, Yusuf enggan menyebut perusahaan maupun orang yang melakukan transaksi tersebut. "Saya enggak mau komentar (menyebut orang yang melakukan transaksi, red). Yang jelas bahwa kita menemukan ada hal-hal yang mencurigakan dan aneh misalnya
penarikan uang secara tunai dan jumlah yang besar," tutur Yusuf di Gedung Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober. Meski mengetahui penarikan uang tersebut, Yusuf menyatakan, pihaknya tak mengetahui kemana uang tersebut akan dialirkan. "Ambil secara cash, lalu enggak tahu ke mana perginya karena tidak pakai bank. Saya sudah kirim laporan Hambalang itu ke KPK. Cukup banyak ya, cuma tidak bisa sebutkan kemana alirannya, " tegas Yusuf. Sebelumnya, pada Juli 2012 lalu, PPATK juga pernah menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) terkait proyek
Hambalang ke KPK. Ketua PPATK, M Yusuf mengatakan, ada dua hingga tiga LHA baru yang diserahkan pihaknya ke KPK. Pelaporan yang sama juga pernah diberikan dan berjumlah 10 laporan. Dari 10 laporan itu terdapat 23 transaksi yang mencurigakan. Saat itu Yusuf tidak merinci isi LHA tersebut. PPATK, katanya, terus menelusuri transaksi mencurigakan terkait proyek Hambalang.
diperlukan dalam menunjang kegiatan awal setelah daerah pemekaran disahkan dalam paripurna DPR RI. Termasuk pula untuk agenda pemilu setempat. “Pertama untuk operasional pemerintahan daerah, kedua untuk pelaksanaan Pemilukada. kita mau itu hitam di atas putih, gubernur teken, bupati/walikota teken, DPRDnya juga teken, jadi clear,” ungkapnya. Mengenai besaran, lanjutnya, tergantung kondisi daer-
ah yang dimekarkan, dan prosesnya bertahap. “Itu komitmen, kesepakatan. Biasanya ada ukurannya, misalnya untuk daerah dengan penduduknya sekian, diberikan sekian. Itu biasanya sudah dibicarakan, tapi harus ada pengikatnya, secara tertulis,” terang Hakam. Dalam keputusannya, Komisi II DPR RI, pemerintah, dan Komite I DPD RI menyetujui lima RUU DOB dari sembilan usulan yang didalami pada pembahasan tahap I kemarin. Pengesahan lima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi megaproyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), di Bukit
RUU DOB ini dijadwalkan pad 25 Oktober mendatang. Hakam menyampaikan bahwa dalam proses pendalaman dan observasi dilapangan masih terdapat beberapa usulan DOB yang terkendala masalah teknis. DPR, sambungnya, tidak mau begitu undang-undang diketok tibatiba ada permasalahan. “Perbatasan masih ada silang sengketa. Ibukota apakah ibukota benar sudah defenitif di satu temnpat, tidak ada perubahan lagi,” tandas politis PAN itu. (rul)
Rudiyantho Optimistis Pakai Demokrat LANJUTAN HALAMAN 1
menghadapi Pemilukada Mamasa 2013 mendatang. Meskipun incumbent diuntungkan dengan apa yang telah ia lakukan selama menjabat. “Seorang yang cerdas menjadikan tantangan itu, jalan menuju kesuksesan. Dan, kita tidak ada masalah. Saya dan pak Ramlan biasa kok ketemu,” imbuhnya di gedung Tamara Centre, Jalan Jendral Sudirman. Menurut dia, menjaga hubungan baik dengan setiap individu adalah hal terpenting, sebab politik dan karir hanya sesaat. “Hubungan ses-
ama harus menjadi prioritas hidup sebagai mahluk sosial,” jelasnya. Olehnya, salah satu putra terbaik Sulbar di perantauan ini mengaku sama sekali tidak memiliki dendam politik di masa lalu, sehingga ia merasa tak memiliki beban untuk maju di pesta demokrasi Mamasa, Sulbar. “Itu juga modal saya, tidak pernah dendam sama siapa saja, tidak punya musuh politik. Ini karena kita prihatin dengan kondisi daerah,” lanjut advokat itu. Saat ini, Rudyantho tengah mengusung gerakan perubahan untuk Mamasa 2013-2018. Semangat ini, kata dia, lahir
dari harapan-harapan masyarakat Mamasa sendiri. “Kami sangat yakin di Mamasa. Selama satu tahun saya keliling, memahami kondisi disana. Dan, bukan saya yang mau, tapi diajak. Masyarakat datang, kami hanya merespon untuk perbaikan disana,” ungkapnya dengan penuh semangat. Optimisme ini juga didasarkan atas dukungan dari sejumlah partai pemilik kursi di DPRD Kabupaten Mamasa. Diantaranya, Partai Demokrat (2 kursi), Buruh (2 kursi), Pelopor, PKPI, dan Partai Hanura, masing-masing satu kursi. (rul)
KAKEK 32 CUCU MENGATASI REMATIKNYA DENGAN CARAYANGALAMI Andi MZ Bachtiar kini dapat menjalani masa pensiunnya dengan nyaman tanpa gangguan rematik. Padahal, dulu rasa sakit karena rematik selalu mengganggunya, “2 tahun lamanya saya menderita rematik. Kalau sudah kambuh, sendi-sendi sering terasa ngilu, jempol bengkak-bengkak, punggung dan lutut sering terasa nyeri,” cerita pensiunan TNI ini. Kakek 32 cucu itu mengatakan, sudah beberapa kali menjalani perawatan medis, namun sakitnya belum benar-benar pulih. Kepercayaannya terhadap pengobatan yang alami akhirnya membuatnya tertarik untuk mencoba Gentong Mas, minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat. Ternyata pilihannya itu tepat, “Alhamdulillah di bulan kedua setelah minum Gentong Mas, manfaatnya mulai saya rasakan. Kini setelah 1 tahun minum, saya merasa sehat, keluhan karena rematik sudah tidak ada.” Ungkap warga Daya, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut dengan bahagia.
Rematik adalah penyakit yang menyerang persendian dan struktur di sekitarnya. Masyarakat kita umumnya menganggap rematik sebagai penyakit sepele karena tidak menimbulkan kematian. Padahal, jika tidak segera ditangani dengan baik, rematik bisa membuat anggota tubuh berfungsi tidak normal. Mulai dari benjol-benjol, sendi kaku, sulit berjalan, bahkan kecacatan seumur hidup. Selain itu, proses penyembuhannya pun berlangsung seumur hidup dengan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Setelah merasakan sendiri manfaat Gentong Mas, kini ia tidak segansegan untuk berbagi pengalaman sehatnya dengan yang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, Amien…” Harap pria berusia 81 tahun tersebut. Habbatussauda yang dikandung Gentong Mas dapat meningkatkan jumlah sel-sel T, yang baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Dengan demikian, mengkonsumsi Habbatussauda dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Unsur Asam Linoleat dan Ascorbic Acid yang terdapat di dalam Habbatussauda sangat baik untuk mencegah dan mengobati rematik, sedangkan Thymohydroquinone berfungsi mencegah terjadinya radang (inflamasi) pada sendi. Habbatussauda pun dipercaya dapat mengurangi radang (bengkak) dan arthritis (bengkak sendi). Sedangkan Gula Aren selain rasanya yang manis dan lezat, banyak
Hambalang, Bogor, Jawa Barat mencapai sekitar Rp 10 miliar. Namun itu masih merupakan dugaan sementara KPK. "Diduga sementara saat ini negara mengalami kerugian sekitar 10 miliar, untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta Selatan, kemarin. Hanya saja, lanjut Johan, KPK tetap menunggu hasil audit resmi atas proyek Hambalang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun
ditegaskannya, belum adanya hasil audit kerugian negara dalam kasus Hambalang bukan berarti penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi proyek Kemenpora itu lantas jalan di tempat. "Untuk Hambalang ini tentu auditor negara yang melakukan audit. Kita perlu auditor negara untuk memastikan persisnya itu berapa. Yang legal itu kan BPK atau BPKP. Nanti kalau dibaca di pengadilan kan berdasarkan kerugian negara yang telah dihi-
tung BPK atau BPK, sekiansekian. Jadi bukan berarti gelap ya. Ini masih berjalan," papar Johan? Seperti diketahui, proyek Hambalang ini sejak 2010 dikerjakan oleh konsorsium PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Dalamproyek yang menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) senilai Rp 1,52 triliun itu, PT Adhi Karya memegang saham 70 persen. Sedangkan sisa saham lainnya dipegang PT Wijaya Karya.
KPK menggarap dua kasus untuk Hambalang. Untuk realisasi pembangunan proyek Hambalang, KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan pejabat eselon II Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai tersangkanya. Deddy adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) Proyek Hambalang. Sedangkan untuk dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fasilitas Hambalang, masih dalam proses penyelidikan KPK. (jpnn)
Negara Rugi Rp 10 Miliar
Gubernur-Bupati-DPRD Harus Teken Komitmen LANJUTAN HALAMAN 1
FOTO: JPNN
mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh diantaranya Riboflavin yang berfungsi membantu pembentukan antibodi, energi, memperbaiki kerusakan sel saat proses produksi energi, dan memperbaiki jaringan sistem pencernaan. Untuk hasil maksimal, dianjurkan untuk berolahraga, kontrol makanan yang dikonsumsi dan banyak minum air putih, sekitar 8 gelas sehari. Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma Depkes:PIRT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com
KPK Terima 238 Laporan LANJUTAN HALAMAN 1
Demikian halnya ketika ditanya mengenai jumlah laporan yang telah tertindaklanjuti untuk dugaan korupsi di Sulbar, Dedie pun tidak bisa memberi jawaban mendalam. Menurutnya, semua divisi di KPK bekerja secara profesional sesuai pembidangan masing-masing. Khusus penanganan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat, sebut Dedie, itu ada tim yang menangani. “Dan KPK tidak pernah menutupi kalau ada masalah. Hanya saja, ada bagian di KPK yang ditugasi untuk itu. Maaf, saya ini di bagian pendidikan dan pencegahan, bukan penyidikan. Harap
teman-teman memahami itu,” jelasnya lagi. Masih Pelu Perbaikan Sementara itu, kaitannya dengan seminar yang digelar kemarin, Dedie menjelaskan bahwa pada sektor pelayanan publik di Sulbar masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Di sini, peran pemimpin daerah memonitoring kinerja jajaran atau perangkat penyelenggara pemerintahan di bawah kendalinya. Setiap kekurangan yang ditemukan dan hal-hal yang dikeluhkan masyarakat mengenai proses pemberian layanan publik, mesti bisa dis-
ikapi secepatnya. Sehingga apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat bisa disikapi oleg gubernur maupun bupati. Sebab korupsi itu di lingkup pemerintahan itu bermula dari ketidakpatuhan pada aturan atau pedoman kerja. Lama kelamaan, akhirnya berani melanggar aturan, hingga dengan sengaja melakukan penyimpangan keuangan. “Nah, inilah kewajiban pemimpin daerah untuk menertibkan itu. Sebab secara umum kepala daerah harus menata birokrasi dan meningkatkan mutu layanan publik. Sebab pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa merealiasikan harapan
rakyatnya,” papar Dedie. Sekedari ketahui, dalam seminar kemarin, hadir juga Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kepala BPKP Sulbar Gilbert A. Hutapea, Bupati Majene Kalma Katta, Wabup Matra M Saal, Kepala Bappeda Mamuju Junda Maulana, dan seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar. Diharapkan, pasca mengikuti kegiatan itu, seluruh PNS dapat semakin memahami dan mampu mengimplementasikan sikap antikorupsi. Sebab korupsi ini harus dilawan dengan memperkuat integritas PNS. (**)
KPK Ingatkan Birokrat tak Korupsi LANJUTAN HALAMAN 1
kegiatan ini di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 23 Oktober Hadir sebagai pembicara Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A. Rachim, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasa, Ketua BPKP Sulbar Gilbert Hutapea. Selain itu, juga tampak hadir Wakil Bupati Matra M Saal, Bupati Majene Kalma Katta, Bupati Mamuju yang
diwakili Kepala Bappeda Juanda Maulana, pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar, anggota DPRD Sulbar, akademisi, perwakilan ormas dan wartawan. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Adnan Saleh, mengaku sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya seminar pencegahan tindakpidana korupsi yang digagas KPK bersama BPKP. “Saya tentu meyambut positif atas dilaksanakannya sosialisasi pencegahan korupsi ini. Ini tentu memberikan makna tersendiri sehingga daerah ini bebas dari kegiatan prak-
tek korupsi,” ungkap Anwar. “Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk peran aktif KPK dalam mencegah terjadinya korupsi yang kini sedang merajalela di Indonesia,” sambungnya. Sementara itu, Dedie A Rachim menyampaikan, seminar pencegahan korupsi ini bukan hanya dilaksanakan di Sulbar. Pada saat yang bersamaan, kegiatan serupa juga dilangsungkan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Seminar ini akan berlangsung di semua ibukota provinsi yang diharapkan
tuntas pelaksanaan hingga akhir November 2012. Untuk mencapai target ini maka KPK melakukan kegiatan sosialisasi lima provinsi setiap pekannya,” ungkapnya. Ia mengatakan, tujuan seminar ini adalah mendorong perubahan pada sektor pelayanan publik untuk mengurangi terjadinya perbuatan korupsi di daerah. “Kami inginkan perubahan-perubahan ini dapat dirasakan langsung masyarakat sehingga semua pihak harus sama-sama mengawal pencegahan korupsi itu sendiri,” ujar Dedie. (ham)
Awasi Pemilu, Bawaslu Kuatkan Peran Publik LANJUTAN HALAMAN 1
Sehingga proses pelaksanaan pemilu secara dini akan mudah dikontrol. “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan mendorong perluasan wilayah pengawasan kami. Hal ini juga akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat,” urai Ketua Bawaslu Sulbar, Busrang Riandhy, pada sosialisasi dan bimtek pengawasan verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014
di Hotel Grand Mutiara, Senin malam, 22 Oktober. Selain itu, lanjut Busrang, untuk mendapatkan hasil pengawasan yang akurat, Bawaslu Sulbar juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Sulawes Barat (Unsulbar). Kemudian kerjasama juga dibangun dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR). “Kami mengharapkan KPU dapat bekerja sama dengan mitra pengawas pemilu dalam
memberikan akses informasi yang dibutuhkan. Kerja sama ini kami butuhkan untuk mensukseskan pesta demokrasi,” pinta Busrang. Dikatakan, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu akan memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan pemilu yang dianggap berpotensi terjadinya pelanggaran. “Masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, pelanggaran tersebut bukan saja dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses, bahkan juga
dilakukan penyelenggara pemilu. Tentunya kondisi ini menjadikan pengawasan hal utama untuk turut memberikan sumbangsih dalam menyukseskan pemilu mendatang,” harap Busrang. Ditambahkan, ia berharap kepada mitra pengawas pemilu untuk tetap melakukan koordinasi jika di lapangan ditemukan permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dapat diredam sejak dini. (mg6/ham)
Konjen AS-Radar Sulbar Eratkan Komunikasi LANJUTAN HALAMAN 1
diperoleh di luar. Dan Radar Sulbar kami harap memberi informasi itu,” ungkap Niko dalam bahasa Inggris membuka diskusi kemarin. Berbagai hal dibicarakan, mulai potensi ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir di Sulbar. Juga soal turunnya angka kemiskinan. Selain itu, mengenai pelayanan investasi dan kemampuan pemerintah mengelola dana yang bergulir ke daerah ini. Dari informasi yang diberi-
kan, Niko mengakui pemerintah dan masyarakat di daerah ini mampu menjaga stabilitas sosial sehingga tidak timbul gejolak. Padahal, Sulbar dihuni oleh berbagai macam etnis dengan beragam latar belakang budaya yang harus dijaga dengan telaten. “Kami juga ingin tahu mengenai jaminan keberlangsungan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Apa keberhasilan Gubernur ini bisa dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya?” ujar Niko. Setelah dijawab bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang menjamin hal itu, Niko mengaku cukup puas. “Saya juga salut, pemerintah di daerah ini cukup terbuka dan transparan. Ini merupakan salah satu kunci pemerintah untuk meraih keberhasilan,” kata Niko. Pertemuan kemarin, juga dilontarkan beberapa pertanyaan kepada Niko. Salah satunya yaitu program kerjasama pelatihan wartawan dan kemungkinan adanya kerjasama magang wartawan antara Sulbar dan AS. Hal ini sangat disambut oleh Niko. “Satu juga yang saya anggap penting. Sumberdaya alam Sulbar cukup bagus, na-
mun jika sumberdaya manusia tak dipacu maka akan siasia. Kami belum memiliki ahli dalam pengolahan hasil pertanian serta pengolahan limbah hasil produksi, padahal Gubernur sudah menetapkan daerah ini memasuki era industrialisasi. Jika tak ada pelatihan, tenaga kerja di Sulbar tak mampu menangkap peluang. Olehnya, mungkin pihak AS bisa membangun kerja sama dalam melatih warga Sulbar,” ujar Direktur Radar Sulbar Naskah M Nabhan yang disambut dengan jawaban diplomatis Niko. “Kami akan mencari kemungkinan itu,” kuncinya. (*)