Radar Sulbar

Page 1

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

SELASA, 22 MEI 2012

Sulbar Harus All Out

POLITIK

Mendagri Tunggu Putusan Lere-lerekang

Pilgub DKI Bakal Jadi Pemilukada Terakhir JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta bakal jadi Pemilukada terakhir di Indonesia. Dengan catatan, RUU Pemilukada yang sedang dibahas pemerintah dan DPR disahkan. Dalam RUU tersebut, Pemilukada hanya akan dilakukan di Kabupaten/Kota. Sementara Pemilihan Gubernur akan dikembalikan ke DPRD Provinsi. "Gubernur lebih berat sebagai wakil pemerintah pusat dan nggak perlu dilakukan pilkada langsung. Pilkada langsung hanya untuk yang mengemban otonomi yaitu kabupaten dan kota," kata Siti Zuhro dalam dialog "Membangun Demokrasi Pancasila Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 Yang Aman dan Damai" di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat, Senin 21 Mei.

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengaku belum mengetahui perkembangan gugatan Pemprov Kalsel atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang kepemilikan Pulau Lere-lerekang. Saat ditanya soal gugatan ini, ia menyebut belum menerima informasi terbaru. "Belumlah, belum tau saya, belum. Yang sudah ada itu mengenai pulau Berhala," sebut Mendagri usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Senin, 21 Mei, malam.

Gamawan Fauzi

Baca HAL 7

Baca HAL 7

PENDIDIKAN

19 RUU DOB yang Segera Dibahas

Tiga Program Pascasarjana Gratis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara RUU Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Kaltim RUU Pembentukan Kabupaten Malaka di NTT RUU Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulteng RUU Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Sulteng RUU Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulbar RUU Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Maluku Utara 8. RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jabar 9. RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Lampung 10. RUU Pembentukan Kabupaten Mosi Rawas Utara di Sumsel 11. RUU Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumsel 12. RUU Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sultra 13. RUU Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Sultra 14. RUU Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Sultra 15. RUU Pembentukan Kota Raha di Sultra 16. RUU Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sultra 17. RUU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Sultra 18. RUU Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Papua Barat 19. RUU Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat

RADAR/RIDWAN ALIMUDDIN

KEPULAUAN BALABALAKANG. Gugusan Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju, saat difoto dari udara. Tampak juga aktivitas nelayan setempat.

Mendikbud Mohammad Nuh

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merencanakan memberikan sekolah gratis bagi peminat program pascasarjana untuk tiga bidang studi yaitu, teknik, sains, dan pertanian. Pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk program pascasarjana tersebut bertujuan meningkatkan jumlah mahasiswa di ketiga bidang itu, karena dibidang tersebut peminatnya masih rendah, padahal dibutuhkan alumni yang banyak.

Sumber: Surat Presiden RI Nomor: R-46/Pres/05/2012 Tanggal 11 Mei 2012

Presiden Setuju Bahas RUU Mateng

Baca HAL 7

MAMUJU -- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya menyetujui keinginan DPR RI untuk membahas 19 Rancangan Undang Undang (RUU) pembentukan daerah otonomi baru (DOB), termasuk pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Surat Presiden ini dikirimkan kepada Ketua DPR RI dengan Nomor: R-46/Pres/05/2012 ter tanggal 11 Mei 2012. Sifatnya sangat segera. Perihal, penunjukkan wakil untuk membahas 19 RUU tentang pembentukan DOB. Surat ini diterbitkan sebagai jawaban atas surat Ketua DPR RI Marzuki Alie, Nomor: LG.01.01/04093/DPR RI/IV/ 2012 tanggal 17 April 2012, terkait penyampaian 19 RUU pembentukan DOB. Selain Ketua DPR, Wakil Presiden juga menerima tembusan ini. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhumkam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), juga ditembusi. Tidak cuma itu, dalam suratnya, Presiden menugaskan Mendagri, Menkeu, serta Menkum HAM, untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU tersebut. Mendapatkan salinan surat ini, Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) mengaku sangat gembira. Dengan terbitnya amanah presiden (ampres) ini ia berharap tahun ini Kabupaten Mateng bisa terbentuk tahun ini. Sehingga di Sulbar akan ada lagi satu daerah otonomi baru. "Kalau ini benar-benar akan terbentuk, maka selanjutnya kita melangkah ke pembentukan Kota Mamuju," kata Suhardi, dalam konferensi persnya, Senin 21 Mei, malam.

Pertahankan Balabalakang

Mamuju Bentuk Tim Advokasi MAMUJU -- Mengantisipasi munculnya gugatan Pemprov Kalimtan Timur (Kaltim) terhadap Kepulauan Balabalakang Kecamatan Balabalakang, Pemkab Mamuju berinisiatif membentuk tim advokasi untuk melakukan pendampingan hukum.

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya. Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga ! PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

www.radar-sulbar.com

Suhardi Duka

www.pln.co.id

Baca HAL 7

Baca HAL 7

Moratorium Hutan Efektif Kembalikan Luas Hutan JAKARTA -- Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Senin (21/5) melansir data perbaikan pemetaan akibat perubahan tutupan lahan selama setahun diberlakukannya Instruksi Presiden nomor 10/2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola pada hutan alam primer dan lahan gambur. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 menjelaskan perubahan tutupan lahan sejak diberlakukannya Inpres 10/2011, luas tutupan hutan primer dan lahan gambut di Indonesia seluas 69.144.073 ha. Berjalannya waktu, Inpres 10/2011 mengalami revisi I pada November 2011 dimana terjadi perubahan penurunan drastis luasan tutupan hutan primer dan lahan gambut menjadi 65.374.251 ha. Sedangkan pada

0426-22138

radarsulbar01@gmail.com

IDRIS PRASETIAWAN/FMC

MORATORIUM HUTAN. Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto (tengah) menyampaikan kinerja setahun moratorium dari Inpres 10/2011 tentang pelarangan penerbitkan izin pengelolaan hutan, Senin 21 Mei 2012, di kantor UKP4, kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

revisi II Inpres 10/2011 Mei 2012 ini kembali terjadi peningkatan luasan tutupan hutan primer dan lahan gambut seluas 65.753.810 ha. "Selama setahun jalannya Inpres 10/2011 ini terjadi penambahan wilayah seluas 379 ribu ha yang berasal dari penambahan luas hutan primer dan lahan gambut di Indonesia," ungkapnya. Dari data UKP4, luas tutupan pada pulau-pulau besar di Indonesia selama setahun moratorium masing-masing adalah, untuk Pulau Sumatera seluas 13.482.127,6 ha, Pulau Kalimantan seluas 15.092.607,8 ha, Pulau Jawa Bali 1,371,329,8 ha, Nusa Tenggara seluas 1,853,556,9 ha, Sulawesi 7,292,553,6 ha, Maluku 1,835,317,8 ha, dan Papua seluas 24,826,316,8 ha. Baca HAL 7

portal radar sulbar

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.