OPINI
RADAR SULBAR
3
RABU 17 OKTOBER 2012
Pengujian Undang Undang sebagai Hak Konstitusional
Tajuk Memalukan, Oknum TNI Aniaya Wartawan
Oleh: RAHMAT IDRUS, SH
(DEKAN FH UNIKA MAMUJU)
SUNGGUH di luar batas, oknum anggota TNI AU melakukan penganiayaan terhadap wartawan. Parahnya lagi, karena tindak kekerasan itu terjadi saat wartawan tengah menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian Selasa 16 Oktober. Waktu baru menunjukkan pagi menjelang siang. Kejadiannya bermula ketika wartawan Riau Pos hendak meliput pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU yang jatuh di Jalan Amal, komplek perumahan Pandau Permai, Kabupaten Kampar, Riau, pukul 09.45 WIB, kemarin. Yang mesti dipahami, tugas wartawan harusnya dilindungi untuk mencari berita dan gambar serta fakta lapangan. Karena sejauh ini juga belum ada larangan mengambil gambar sebagai akibat di ruang terbuka. Kalau dalam markas atau pangkalan udara milik TNI, mungkin saja tidak diperbolehkan. Tapi ingat, jatuhnya pesawat tempur tersebut di pemukiman penduduk. Jadi sangat wajar ketika wartawan meliput kejadian itu. Tapi sungguh disayangkan, seorang Fotografer Riau Pos (grup Radar Sulbar) bernama Didik, babak belur dihajar seorang perwira menengah (pamen) TNI AU, Letkol Robert. Kemudia dua warga setempat serta wartawan TV One dan wartawan Antara juga mengalami nasib serupa. Kameranya dirampas dan di larang mengambil gambar. Sungguh itu tindakan memalukkan. Selain melanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tindakan tersbeut juga pelanggaran pidana, bahkan pidana berat. Sehingga harus diusut secara terbuka, apakah memang ada larangan dari komandan kepada wartawan untuk meliput. Sebab tidak baik melakukan pelarangan apalagi sampai memukul. Komandan maupun Kepala Dinas Penerangan TNI AU harus memberikan klarifikasi. Karena apapun namanya, kecaman bertubi-tubi akan terus mengarah ke korps TNI AU akibat ulah anggotanya di Kampar, yang memukuli wartawan. Apapun alasannya, kekerasan itu dilarang. Seharusnya, aparat negara sekelas TNI itu menjadi pelindung bagi rakyatnya, bukan malah mengedepankan otot. Mengenai kasus ini, timbul desakan bahwa itu harus diselesaikan secara hukum. Ya, itu mesti dilakukan jika ingin membuktikan kalau di negara ini hukumlah yang menjadi panglima. Oknum TNI AU yang menganiaya wartawan harus dipidanakan. Itu penting agar ada efek jera dan di masa mendatang, hal seperti ini tidak lagi terjadi. Bukan hanya kepada wartawan, tapi kepada siapapun yang mendiami republik ini. (**)
RADAR SULBAR
LANGKAH Pemprov Sulbar untuk menguji materil UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan langkah hukum yang tepat untuk menentukan beberapa hal terkait apakah Pemprov Sulbar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dispenda Sulbar Mujirin M Yamin mempunyai legal standing (kedudukan hukum) sebagai yang dirugikan hak-hak konstitusionalnnya dengan diundangkannya UU ini atau tidak, sebagaimana perkara yang telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan nomor perkara 97/PUU-X/2012, merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk mendapatkan bagi hasil dari PLTA Bakaru Kabupaten Pinrang, Sulsel. Sejak Sulbar mekar menjadi, maka dana bagi hasil atau royalty fee dari pajak air permukaan dihentikan oleh Pemprov Sulsel kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa yang kini berada dalam wilayah administrasi Sulbar. Hal inilah yang dianggap sebagai kerugian hak konstitusional Pemprov Sulbar, khususnya Kabupaten Mamasa. Dalam pengujian undang undang di MK, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang undang, yakni pemohon terlebih dahulu harus membuktikan bahwa mereka mempunyai legal standing yang mencakup syarat formal maupun syarat materil sebagai orang yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannnya undang undang yang dipersoalkan. Untuk itu dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 3 peraturan MK No.06/PMK/2005 ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu; (a) perorangan warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau privat ; atau (d) Lembaga Negara. Melihat teks aturan diatas mesti dicermati apakah permohonan Pemprov Sulbar yang telah di mohonkan pada MK yang dalam hal ini di daftarkan oleh Mujirin M Yamin yang di wakili kuasa hukumnya, termasuk dalam kategori mana. Apakah perorangan warga Negara, atau lembaga Negara? Namun jika melihat fakta bahwa yang mendaftarkan permohonan adalah bapak Mujirin M Yamin, maka kemungkinan besar perkara ini didaftarkan berdasarkan legal standing pemohon selaku perorangan warga Negara Indonesia, tinggal bagaimana pembuktian terkait apa hakhak konstitusional pemohon selaku warga Negara yang dilanggar dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya yang dimaksud dengan dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga kriteria yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat dianggap memiliki legal standing mengajukan permohonan pengujian undang undang pada MK yakni pemohon haruslah; (i) salah satu dari ke empat kelompok subjek hukum di atas; (ii) Bahwa obyek hukum tersebut mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) Bahwa hak konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan dengan berlakuknya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan tersebut; (iv) Bahwa adanya atau timbuln-
ya kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan causal (causal verbal) dengan berlakunya undang undang dimaksud dan; (v) Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang undang dimaksud. Menakar sampai sejauh mana peluang yang dimiliki oleh pemohon dalam perkara ini memang tidak terlepas dari faktor-faktor formal maupun materil yang tertuang dalam subtansi pokok-pokok permasalahan permohonan yang diajukan, namun terlepas dari itu langkah yang ditempuh oleh pemohon untuk konteks regional Sulbar merupakan
Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.
terobosan baru dalam memperjuangkan hak-hak daerah, karena langkah serupa terkait masalah pulau lerelerekang sampai saat ini belum kelihatan progresnya, dan tentunya yang tak kalah penting adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi warga Negara lainnya bahwa ada langkah-langakah hukum lain seperti pengujian undang-undang (judicial review) apabila ada hak-hak konstitusional yang dilanggar akibat berlakunya undang-undang tertentu baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akhirnya saya mengucapkan salut untuk langkah-langkah pembelajaran ini, sebagai perwujudan kesadaran mengakui bahwa Negara kita adalah Negara Hukum yang demokratis. (**)
Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com
IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL
DIBUTUHKAN SEGERA
HAKASIMA MEDIA TV Membutuhkan KARYAWAN/KARYAWATI
UNTUK STAFF * Adm. Marketing * Bagian Gudang * Collector * Pasilitas Gaji * Mess *Uang Makan LAMARAN DIANTAR LANGSUNG ke Jl. kurungan Bassi No. 3, dekat RSUD Mamuju Telp. (0426) 21702
RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat
Pasang Iklan Atau Tidak Terima Koran Hubungi: Sirkulasi : Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene : Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin) Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin) Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/ HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT
Rp 65.000
/
Bulan