Radar Mamasa 13
RADAR SULBAR Rabu, 11 April 2012
Kabupaten Mamasa
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean
Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.
Kepala Daerah Keluyuran Bakal Dicopot JAKARTA -- Para gubernur, bupati, dan walikota (kepala daerah) tidak bisa main-main lagi mengurus daerahnya. Materi Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, mengepung kepala daerah dengan sejumlah pasal yang mengatur pemberian sanksi bagi kepala daerah yang nakal antara lain menyangkut upaya pendisiplinan kepala daerah, agar tidak kerap meninggalkan kantornya. Pada pasal 58 ayat (2) materi RUU revisi UU pemda itu, kepala daerah yang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh Presiden untuk guber nur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota. Ancaman sanksi pemberhentian sementara ini merupakan hal baru. Di UU Nomor 32 Tahun 2004, belum secara tegas memberikan sanksi semacam itu. Karenanya, saat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri tanpa izin mendagri beberapa waktu lalu, gubernur dari PKS itu tidak bisa dikenai sanksi tegas. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, mengakui, aturan yang ada masih lemah. "Memang kita lemah dalam pemberian sanksi. Tetapi teguran tetap dilakukan baik pada gubernur, bupati, dan walikota. Memang belum ada sanksi yang mengikat," kata Diah beberapa waktu lalu. Sementara, di pasal 58 ayat (3) mengatur pemberian sanksi bagi kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin, yakni dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota. Di ayat selanjutnya dinyatakan, jika masih membandel dan mengulanginya lagi hingga mendapat dua kali teguran tertulis, maka yang bersangkutan wajib me njalani program program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kemendagri. Revisi UU pemda juga memberikan kewenangan bagi gubernur untuk menjatuhkan sanksi bagi bupati/ walikota yang bandel, tak mau hadir saat diundang rapat. Ini seperti diatur di pasal 78, dimana gubernur diberi kewenangan melayang kan surat teguran. Jika masih mengulang, gubernur mengusulkan kepada Menter untuk diberikan program pembinaan khusus bidang pemerintahan kepada yang bersangkutan. (net)
Tahapan Pemilukada Mamasa Desember 2012
Dana Pemilukada Mamasa Di APBD Perubahan REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAMASA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa menjanjikan akan memenuhi anggaran pelaksanaan Pemilukada Mamasa. Anggaran Pemilukada Mamasa mulai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2012. Hal ini merupakan salah satu hasil pertemuan antara Pemkab Mamasa, DPRD, KPU dan unsur muspida belum lama ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Mamasa, Yakob F Solong, saat dihubungi, Selasa malam, 10 April . Menurut Yakob, rencana KPU Mamasa memulai tahapan pelaksanaan Pemilukada Mamasa pada bulan Desember 2012. Namun semua itu baru dapat terlaksana ketika Pemkab Mamasa memberikan secara pasti kesiapan anggaran pelaksanaan Pemilukada dalam APBD. "Hanya saja dalam pertemuan antara Pemkab, DPRD dan KPU serta unsur Muspida, yang berlansung dua pekan lalu, Pemkab diamini oleh DPRD Mamasa, baru berjanji akan menuangkan dalam APBD Perubahan 2012," tutur Yakob. Berdasarkan evaluasi dari KPU Sulbar terhadap kesiapan KPU Mamasa melaksanakan hajatan Pemilukada Mamasa, lanjut Yakob, KPU Sulbar menilai KPU Mamasa sangat siap melaksanakan Pemilukada Mamasa. Hanya karena sampai saat ini KPU Mamasa belum diberikan anggaran, maka beberapa proses pra
Rubrik ini Dipersembahkan Oleh
Humas Pemkab Mamasa
tahapan belum juga dapat dilaksanakan. "Jadi intinya adalah tinggal kucuran anggaran pelaksanaan Pemilukada Mamasa, dan saya berharap semoga Pemkab Mamasa tidak hanya sebatas janji. Sebab kalau kemudian
pemkab tidak memenuhi janjinya di APBD Perubahan, maka dapat dipastikan jadwal yang telah dibuat akan berantakan," ujar Yakob. Ia juga menambahkan dalam pertemuan beberapa waktu, KPU telah menghadirkan pihak Polres Mamasa dan mantan Ketua Panwaskada Mamasa, untuk diminta membuat estimasi anggaran yang dibutuhkan oleh pengam-
anan dan pengawasan Pemilukada. "Keduanya akan segera mengajukan ke Pemkab proposal anggaran yang dibutuhkan oleh Polres sebagai pengamanan dan Panwaskada sebagai pengawasan Pemilukada. Lagi-lagi saya berharap pemkab dapat memenuhi janjinya, dalam rangka menyukseskan Pemilukada Mamasa," kunci Yakob. (*)
RADAR/ANDI SUMARYADI
PAKIAN ADAT. Sejumlah Pemuka Adat dan Pejabat Kecamatan Messawa berpakaian adat saat menghadiri HUT Mamasa.
Rubrik ini Dipersembahkan Oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa
RADAR/ANDI SUMARYADI
BPATI Mamasa, H Ramlan Badawi bersama Ketua Penggerak PKK, Ny Ratna Ramlan dan Ketua Darma Wanita, Pemmisuani Benhard
RADAR/ANDI SUMARYADI
KETUA DPRD Mamasa, Muhammdiyah Mansyur saat Peringatan HUT Mamasa.
RADAR/ANDI SUMARYADI RADAR/ANDI SUMARYADI
KABAG Humas Mamasa, Agustina Toding ketika memberikan penjelasan kepada sejumlah wartawan.
ANGGOTA DPRD Mamasa Joni Ma'dika bersama mantan Bupati Mamasa, HM Said Saggaf saat Peringatan HUT Mamasa.