sambungan 7
RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012
Meriam Mamuju LANJUTAN HALAMAN 1
Meriam tersebut ditemukan sekira tiga meter dari bahu jalan setapak di depan rumahnya yang terletak sekira 100 meter dari jalan Pangeran Diponegoro Mamuju. Bermula hendak membersihkan, tanpa disengaja melihat sebuah bongkahan yang berlumuran tanah. Awalnya ia mengira bongkahan tersebut adalah bekas material bangunan, namun ternyata dalah sebuah Meriam. "Saya sempat membuang bongkahan tersebut, kerana saya kira hanya sebuah bekas material banguanan atau kayu lapuk. Namun setelah diperhatikan kembali ternyata bukan bekas material bangunan maupun tunggak kayu yang sudah lapuk," aku Malik. Bobot Meriam tersebut 22 kilogram dengan panjang 90 sentimeter. Uniknya meriam yang terbuat dari kuningan tersebut memiliki dua corak patung hewan yaitu Harimau yang berada di ujung Meriam dan patung Buaya dengan posisi tepat di atas lubang pembakaran Meriam kuno. (**)
Mendagri Minta Waktu LANJUTAN HALAMAN 1
Seperti diketahui, MA telah menjatuhkan vonis pidana korupsi kepada Obed bersama 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009. Mendagri menyikapi dengan mengeluarkan SK pemecatan Obed yang saat itu masih menjabat bupati Mamasa. Tidak berselang lama, MA kemudian mengabulkan PK para terpidana, termasuk Obed yang terpilih sebagai bupati pada 2008 lalu. Pembebasan dan pemulihan nama baik pun tercantum dalam amar putusan MA, sesuai putusan PK nomor 186 PK/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Januari 2012. Menurut Mendagri, seperti disampaikan gubernur, kejadian ini merupakan kasus pertama menimpa bupati di Indonesia. Sehingga diperlukan kajian mendalam sebelum ada tindak lanjut dari Mendagri. "Menteri akan mempelajari dulu dengan beberapa ahli. Termasuk berkonsultasi dengan MK. MA sendiri yang menjatuhkan hukuman dan mengabulkan PKnya," papar Anwar Selain meminta waktu, Mendagri juga menginstruksikan Ramlan tetap menjalankan pemerintahan di Mamasa dan meminta Kapolres menjaga keamanan Mamasa. Gubernur tiba di kompleks Kemendagri bersama Bupati Mamasa H Ramlan Badawi, Ketua DPRD Mamasa H Muhammadiyah Mansyur serta Kapolres I Made Sunarta. Turut mendampingi gubernur, Plt Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin. Gubernur sendiri menyambut baik putusan MA tersebut. "Kita semua patuh pada aturan hukum. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami tentu mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi daerah. Untuk itu kami melaporkan kondisi terbaru kepada Mendagri karena Mendagri yang berkewenangan mengangkat dan memberhentikan bupati," urainya. Untuk langkah selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Mendagri. "Saya melantik pak Ramlan sebagai bupati, itu juga keputusan dari Mendagri. Apapun bentuknya nanti kita kembalikan kepada Mendagri," cetus Anwar. Anwar juga tak lupa menyampaikan harapannya agar masyarakat Mamasa dapat bersamasama mempertahankan kondisi Mamasa yang aman dan tertib. "Kita tidak ingin kejadian di daerah lain juga terjadi di Mamasa," pungkasnya. Jangan Terpancing Putusan MA yang mengabulkan PK Obed Cs juga mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bupati Ramlan Badawi dan Ketua DPRD Mamasa Muhammadiyah Mansur turut bersyukur atas bebasnya Obed serta 23 tokoh masyarakat Mamasa lainnya. Sejalan dengan itu, Bupati juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan aksi-aksi yang menganggu ketertiban. "Kita dan masyarakat semua bersyukur. Dan kami berharap dengan putusan ini masyarakat dapat tetap tenang, sambil menunggu tindak lanjut dari Menteri," ucap Ramlan. Untuk itu, ia berharap, putusan MA tidak dijadikan alat untuk memancing keributan di Mamasa. "Jangan dijadikan alat provokasi," ujarnya. Di tempat sama, Kapolres Mamasa I Made Sunarta menyatakan, hingga kemarin, situasi Mamasa masih kondusif. Meski terjadi aksi unjuk rasa dari ribuan pendukung Obed Nego Cs, namun terkontrol dengan baik. "Laporannya masih kondusif. Kita juga sudah sampaikan, kalau mau turun, boleh, asal tertib," jelas Made. Menurutnya, Polres Mamasa masih menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pihaknya belum meminta back up pengamanan dari Polres lain di Sulbar. "Kami lihat situasi dan kondisi juga. Sejauh ini masih kondusif. Kami tengah berdayakan potensi masyarakat dan semua tokoh adat dan agama sudah bersatu," ungkap Made. (rul/fmc)
Rembuk BUMN Sejalan Program SBY * JK, Dahlan Iskan, Tanri Abeng, Menteri PU Jadi Pembicara Utama JAKARTA -- Guna menyamakan visi dalam memaksimalkan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menunjang ketahanan ekonomi nasional, serta untuk transformasi BUMN, Institut Lembang Sembilan (iL9) akan menggelar Rembuk Nasional “Transformasi BUMN menuju Ketahanan Ekonomi Nasional�, pada Jumat-Sabtu (17-18 Februari) di Hotel The New Benakutai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Panitia, Rapsel Ali
dari iL-9, usai bertemu Menteri BUMN, Dahlan Iskan di kantornya kemarin menjelaskan, rembuk diharapkan menjadi sarana informasi, komunikasi, dan dialog antara pemerintah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan yang peduli akan perkembangan BUMN. Menteri BUMN, Dahlan Iskan pada pertemuan kemarin menyatakan siap menjadi keynote speaker, dan sebagai narasumber utama bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, serta sejumlah Dirut BUMN yang terkait dengan
infrastruktur, dan energi. iL-9, sebut Rapsel mengatakan perlunya transformasi BUMN dalam rangka menuju budaya korporasi yang profesional, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara yang berkontribusi secara signifikan. "Kondisi perekonomian dunia dalam masa krisis saat ini, terutama di Amerika dan Uni Eropa, yang perlu disikapi dengan memperkuat basis ekonomi dalam negeri." BUMN, sebutnya, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang berkontribusi dalam pendapatan negara, menjadi salah satu tumpuan. (fmc)
IST
BERTEMU. Ketua Panitia Rembuk BUMN, Rapsel Ali (kanan), kemarin, bertemu Menteri BUMN Dahlan Iskan, di kantornya membicarakan soal acara Rembuk BUMN yang akan digelar di Balikpapan, 17-18 Februari mendatang.
Penyelesaian Masalah Agraria LANJUTAN HALAMAN 1
Patut disayangkan pemerintah baru bertindak ketika masalah tanah mencuat ke permukaan. Memang tidak bisa dipungkiri kasus pertanahan cukup pelik. Banyak dimensi sosial-kultural terlibat disini yang kemudian diperdebatkan misalnya terkait dengan masalah adat, relasi sosial, dan harkat martabat individu. Bagi rakyat Indonesia kepemilikan tanah adalah sebuah harga diri dan secara ekonomi merupakan modal dasar untuk hidup. Dengan logika dasar "Tanah adalah tempat berpijak di muka bumi untuk hidup". Maka tidak keliru jika tanah disimpulkan sebagai warisan bernilai sangat tinggi ditinjau dari segala macam sudut pandang. Oleh karena itu muncul solusi dari berbagai pihak menyelesaikan konflik tanah misalnya yang mengemuka adalah tuntutan dilakukannya
reformasi agraria (land reform). Menilik ke belakang sebenarnya tuntutan reformasi agraria (pertanahan secara umum) sudah disuarakan jauh sebelum era reformasi tiba. Di zaman pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) tuntutan perlunya reformasi agraria juga sudah mengemuka terutama dari kalangan mahasiswa namun tidak sampai ke telinga publik karena saat itu informasi untuk publik melalui satu pintu, media pemerintah. Di era reformasi ini, tuntutan landreform kembali disuarakan publik, apalagi berbagai kejadian belakangan ini dilatarbelakangi oleh masalah tanah. Ini menyadarkan naluri publik bahwa masalah landreform tidak boleh dipandang sebelah mata. Lahan atau tanah dalam pengertian luas merupakan sumber daya hidup rakyat, terutama
gan mengubah kembali sebarannya. Ini fakta sebab penguasaan rakyat atas tanah di negeri sendiri sangat minoritas. Data BPN tahun 2010 menyebutkan sekitar 0,2 persen prang Indonesia menguasai 56 persen seluruh aset nasional dimana yang 87 persen diantara aset itu berupa tanah. Data lain menyebutkan 7,2 juta hektar tanah dikuasai swasta secara sengaja ditelantarkan dan adapun 85 persen petani gurem dan petani tidak bertanah alias buruh tani (Kompas, 14/1/ 2012). Kami mengharapkan dalam pertemuan dengan segenap unsur lapisan masyarakat dan aparat terkait di Matra ditemukan langkah konkret mencari akar permasalahan agraria di wilayah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan petani, pemilik tanah. Masukan yang kami terima dari Matra nantinya akan direko-
mendasikan ke pimpinan DPD RI agar dibicarakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian masyarakat tidak terbebani dengan berbagai masalah yang telah menimpa mereka bertahun-tahun lamanya. Substansi perjuangan DPD RI adalah mengembalikan hak-hak ekonomi masyarakat sebab lahan petani juga masuk dalam kategorisasi itu dengan adanya kebun rakyat yang menjadi bagian dari kehidupan petani. Kemudian Pemda harus berani berpihak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti melakukan advokasi, pembelaan, dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh korporasi. Ini sebenarnya substansi posisi pemerintah tidak hanya melakukan mediasi seperti yang dilakukan selama ini. (adv)
juga berdasarkan putusan hukum," ujar Obednego. Ia juga meminta seluruh masyarakat Mamasa untuk patuh pada hukum dan legowo menerima semua keputusan hukum. "Saya diberhentikan (sebagai bupati,-) karena atas dasar hukum (vonis bersalah kasasi,- ), jadi dengan adanya vonis MA yang baru melalui PK bahwa kami tidak bersalah, maka seharusnya saya kembali jadi bupati sesuai aturan hukum," kata Obednego
disambut sorak sorai pendukungnya. Koordinator Forum Mamasa Bersatu, Yusuf Rahmat, yang menjadi kelompok pendukung Obednego menyatakan pemerintah pusat harus segera mengangkat Obednego kembali jadi Bupati Mamasa hingga sisa periode 2013 mendatang. "Salah satu amar putusan PK MA, adalah memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan bersangkutan, sehingga pemerintah harus
mengangkat Obednego kembali jadi Bupati Mamasa," tandas Yusuf. Setelah selesai melakukan orasi Obednego Depparinding, kembali konvoi arak-arakan dilanjutkan menuju ke rumah pribadinya di Desa Tondo Bakaru Kecamatan Mamasa. Selanjutnya dilaksanakan penyambutan secara adat oleh ketua adat yang dilanjutkan ibadah syukuran atas putusan bebasnya Obednego Depparinding beserta 23 rekannya. (mkb)
Daerah Mamuju. Beberapa barang elektronik juga raib seperti CPU, box kamera pengintai (CCTV), mesin ketik, VCD dan proyektor. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait jumlah kerugian yang diderita Pemkab Mamuju pasca musibah tersebut. Terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mamuju, Suaib, mengatakan, meskipun dua unit laptop dan satu unit CPU penyimpan data hilang, namun dipastikan hal itu tidak mengganggu proses pengadaan barang dan jasa tahun ini. Ia mengatakan, data yang
hilang telah diprint-out sehingga tidak satupun yang akan menjadi masalah. Termasuk beberapa Dokumen Anggaran Program Lanjutan (DPAL) tahun ini yang merupakan program 2011 yang belum rampung 100 persen. "Kehilangan laptop dan CPU tidak akan mengganggu semua proses pengadaan barang dan jasa di ULP saat ini. Dokumen yang hilang hanya berupa arsip dalam laptop saja sedangkan dokumen aslinya masih lengkap karena semua telah dilakukan print out," katanya, Proses pengadaan tahun ini baru akan berjalan beber-
apa hari ke depan seiring dengan masuknya Kerangkan Acuan Kerja (KAK) dari semua SKPD. Namun, hingga kini masih banyak SKPD yang belum memasukkan KAK karena belum mengumumkan pelelangan program kegiatan melalui website. "Kami siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak satupun berkas ikut hilang setelah ruangan dimasuki maling. Jadi, malingnya jangan berharap setelah memasuki ULP dan mengambil data-data penting lantas dapat membuat kami dapat terpojok," katanya. (rp1/mba)
masyarakat dari kalangan petani. Dengan kata lain, konflik pertanahan yang terjadi di sejumlah daerah harus mendapat perhatian serius. Ibaratnya, masalah pertanahan ini sudah seperti puncak gunung es yang sewaktu-waktu bisa meleleh dan merugikan banyak pihak. Jadi tuntutan agar segera dilakukan reformasi agraria sangatlah tepat yakni dengan memberikan hak rakyat yang semestinya atas kepemilikan lahan dan dijamin dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA). Ahli Kajian Agraria dari IPB, Gunawan Wiradi, berpendapat untuk menekan konflik terkait agraria di masyarakat maka pemerintah ditantang berani melakukan redistribusi lahan. Maksud redistribusi bukan bagi-bagi tanah melainkan mengubah struktur sosial ekonomi den-
Obed: Biarlah Hukum yang Mengatur LANJUTAN HALAMAN 1
Arak-arakan dipimpin Obednego dengan menggunakan ratusan kendaraan roda empat dan ribuan kendaraan roda dua. Acara penyambutan Obednego di Lapangan Mamasa diisi dengan sejumlah kegiatan mulai tarian adat hingga pembacaan vonis PK MA tentang bebasnya Obednego dan 23 terpidana lainnya. Saat tampil di hadapan ribuan pendukungnya di Lapangan Sepak Bola Mamasa, Obednego yang untuk
pertama kalinya muncul setelah enam bulan menyatakan, selama ini masih bisa bersabar dengan kasus yang menimpanya. Termasuk vonis kasasi yang kemudian disusul pemberhentiannya selaku Bupati Mamasa oleh Mendagri pertengahan tahun lalu. Obednego mengajak seluruh masyarakat Mamasa tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. "Biarlah hukum yang mengatur semuanya karena kami di penjara karena hukum dan dibebaskan
Legislator: Pecat Kasat PP LANJUTAN HALAMAN 1
"Kalau mengenai pemecatan, itu hak prerogatif bupati yang menilai. Namun saya kira ini sudah kejadian yang kesekian kalinya karena di DPRD juga pernah kecurian. Artinya, ini akan menjadi pertimbangan bagi pak bupati untuk menentukan sikap utamanya tentang profesionalisme kerja," terangnya. Irwan juga meminta agar kepolisian mengusut tantas kasus tersebut dengan menggelar investigasi secara detail. Alasannya, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti pemeriksaan non tehnis. Utamanya, mengenai kehilangan laptop 11 unit se-
cara bersamaan karena kebiasaannya laptop itu di bawah pulang. "Untuk program 2011 belum dipertanggungjawabkan di hadapan BPK. Jangan sampai data yang hilang untuk program kegiatan secara formal tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi kepada BPK dengan alasan kemalingan. Karena hingga saat ini beberapa program seperti DPAL dan pembiayaan belum dipertanggungjawabkan," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat pembobolan Kantor Bupati Mamuju, 11 laptop hilang di beberapa ruangan Bagian Sekretariat
Bagian Paha Patung Tertinggal di Bandung LANJUTAN HALAMAN 1
Selain patung Sultan Hasanuddin, yang paling anyar adalah Patung Bahenol di Riau yang dikritik karena dianggap terlalu seronok. Padahal sebut I Nyoman, itu adalah imbas "pertengkaran" politik menjelang pemilukada di daerah tersebut. Sementara terkait Patung Sultan Hasanuddin yang cebol, I Nyoman mengaku pada saat diberitahu sama pekerjanya, dirinya kaget. Dia pun
melihat rancangannya di komputer, dan ternyata memang ada bagian yang tidak terpasang. Dia pun kemudian mencari, ternyata ada bagian paha sepanjang 1,2 meter yang tidak terkirim dari Bandung. "Tapi bagian itu sudah kita pasang, itu yang membuat terlihat cebol, karena bagian itu tidak terkirim ke Makassar sehingga lupa dipasang," jelas I Nyoman.
Nyoman menyampaikan, dirinya tetap menjadikan gambar yang ada selama ini sebagai referensi, meski banyak persepsi lain tentang sosok Sultan Hasanuddin. Meski demikian, sebagai seniman Nyoman juga tetap berimprovisasi terutama mengenai "passapu" (ikat kepala) yang agak miring. Padahal banyak yang ingin "passapu" itu tegak. "Ketika rambut tertiup angin, seharusnya passapunya juga
ikut miring tertiup angin. Tapi passapunya juga sudah kami tambah," ujarnya. Terus berbicara mimik, Nyoman menyampaikan, dalam lukisan selama ini, mimik Sultan Hasanuddin terlihat garang dengan sorot mata yang tajam melotot. Nyoman mengaku lebih memilih memberi kesan wibawa pada wajah Sultan Hasanuddin ketimbang kesan garangnya. Soalnya sebut dia,
patung itu berdiri di bandara yang merupakan pintu masuk ke Makassar. Ketika menyambut tamu yang datang, mata melotot akan memberikan kesan negatif bagi tamu. Padahal, Nyoman mengaku kenal baik bagaimana karakter masyarakat Bugis-Makassar. "Masyarakat Bugis-Makassar kan sudah lama bersentuhan dengan masyarakat Bali. Sudah berabad-abad yang lalu," ujarnya. (*)