12
Radar Majene
RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012
Pemasangan Plang Pulau Lerelerekang Sesuai Permendagri REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Bupati Majene, H Kalma Katta, Rabu 1 Februari, mengungkapkan pemasangan plang nama serta pengklaiman terhadap Pulau Lerelerekang, karena status kepemilikannya telah diperkuat oleh permendagri Nomor 43 Tahun 2011. "Pemasangan plang nama di Pulau Lerelerenkang, adalah langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majene, sesuai dengan keputusan permendagri. Pemasangan tersebut
Pemkab akan Panggil Tokoh Adat Tande Terkait Klaim Tanah Kampus Unsulbar MAJENE -- Bupati Majene, Kalma Katta, mengaku akan memfasilitasi pertemuan antara pihak adat lima Tande dan pihak Papuangan Tande yang saling mengklaim memiliki hak atas tanah, Kampus Unsulbar di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae. "Kami akan memanggil kedua belah pihak yang saat ini saling melakukan pengklaiman kepemilikan terhadap lahan yang diatasnya berdiri Kampus Unsulbar. Kami berharap dari pertemuan tersebut nantinya ada solusi yang dihasilkan," tuturnya. Kalma mengungkapkan kisruh antara adat lima Tande dan adat Pappuangan Tande sebaiknya diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan korban jiwa, apalagi yang dirugikan adalah mahasiswa Unsulbar sendiri, karena tidak dapat melakukan aktivitas perkuliahan. "Kami berharap dalam pertemuan tersebut nantinya, tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga akses jalan menuju ruang kuliah dapat dilalui oleh mahasiswa Unsulbar yang akan melakukan aktivitas kuliah, karena mahasiswa Unsulbar sudah lama tidak melakukan aktivitas kuliah," lanjutnya. Sementara Rahmadi, selaku Ketua Rumpung Pappuangan Tande yang melakukan penyegelan terhadap Kampus Unsulbar, Senin 30 Januari, mengaku bila penyegelan tersebut dilakukan, karena sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian atas tanah miliknya seluas 1,5 hektar yang didalamnya telah dibanguni beberapa ruang kuliah. "Tanah tersebut telah saya kuasai sejak tahun 1990, saya sudah memiliki sekitar 50 buah surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut yang dikuatkan dengan tandatangan lurah dan camat. Makanya saya heran bila Pemkab Majene melalui bupati saat itu Muhammad Darwis, melakukan pembayaran sebesar Rp500 juta terhadap beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan luas 35 hektar," ungkapnya. Padahal, menurutnya oknum tersebut tidak memiliki bukti tertulis tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Rahmadi mengaku penyegelan tersebut dilakukan karena sekitar 1,5 hektar tanah yang diklaim sebagai miliknya belum diselesaikan oleh pihak pengelola kampus. (mg4/mkb)
EKSEKUTIF
dilakukan karena status kepemilikan atas pulau tersebut telah berbadan hukum,"ungkapnya. Kalma mengaku bahwa Pemkab Majene berhak memasang plang nama serta mengklaim pulau tersebut karena status kepemilikannya telah diperkuat oleh Permendagri Nomor 43 Tahun 2011. Dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 Pasal 3 menyebutkan, Pulau Lereklerekang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. "Pemasangan plang nama tersebut
juga bertujuan agar setiap orang yang singgah ke pulau itu dapat mengetahui bila pulau yang disinggahinya merupakan pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene,"ungkapnya. Kalma menuturkan, meskipun saat ini Pemkab Kotabaru serta Pemprov Kalimantan Selatan mengajukan tuntutan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan uji materiel ke Mahkamah Agung terkait Permendagri Nomor 43 Tahun 2011, Pemkab Majene tetap berhak atas Lereklerekang sebab Permendagri belum
dicabut. "Kami tetap menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalimantan Selatan, karena negara kita merupakan negara hukum, jadi siapa saja berhak melakukan gugatan. Namun sampai saat ini Pualau tersebut masih sah secara hukum melik Pemkab Majene," lanjutnya. Ia mengungkapkan, bila dalam waktu dekat akan melakukan pembangunan beberapa fasilitas penunjang di Pulau Lerelerekang, utamanya akan membangun dermaga yang dapat dijadikan sebagi
Ranperda RTRW Diminta Inovatif MAJENE -- Panitia Khusus (Pansus) C DPRD Kabupaten Majene menekankan agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene 2011-2031 tersusun lebih inovatif. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan antara tim Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan pansus benar-benar menjadi sebuah regulasi yang mempuni untuk dipedomani dalam melakukan penataan ruang di Kabupaten Majene dua puluhan tahun mendatang. "Kita inginkan ada gambaran yang jelas dalam Ranperda ini mengenai penataan ruang di Kabupaten Majene. Misalkan jalanan, yang terjadi selama ini, jalan mengikuti rumah, bukan rumah mengikuti jalan. Makanya jalanan tidak ada yang lurus karena
rencana penataan yang tidak bagus, tidak seperti di Polewali jalanannya lurus," ungkap Ketua Pansus C Rusbi Hamid dalam rapat dengan Bappeda sebagai tim penyusun Ranperda ini di Gedung DPRD Majene sore kemarin. Begitu pula dengan kawasan tambang, kawasan hutan lindung, kawasan pendidikan maupun kawasan lainnya. Pansus minta agar muatan Ranperda tersebut diatur secara detail agar dikemudian hari tidak menim-bulkan masalah. "Ini juga harus jelas di kecamatan mana yang ditetapkan sebagai kawasan pusat pengembangan pendidikan di Majene," kata Wakil Ketua Pansus Yahya Nur. Pembahasan Ranperda RTRW sudah beberapa kali dilakukan di bersama Bap-peda sebagai tim penyusun. Menurut Rusbi pembahasan kemarin sekaligus untuk menyatukan pandangan agar tidak terjadi
perbedaan saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke pemprov. "Kita akan ke pemprov melakukan konsultasi untuk memastikan bahwa RTRW Kabupaten Majene tidak berten-tangan dengan RTRW Sulbar," jelas Rusbi. Kepala Bidang Fispra Bappeda, Hamzah Djamaluddin menjelaskan RTRW Kabupaten Majene yang telah diajukan kedewan tidak bertentangan dengan RTRW Sulbar yang saat ini juga sementara dibahas di DPRD Sulbar. RTRW Kabupaten Majene kata dia, sudah beberapa kali dilakukan kroscek baik di pemprov maupun di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. "RTRW Majene sudah mencakup RTRW Sulbar ini sudah disampaikan pihak pemprov saat kita melakukan konsultasi kesana. Bahkan Rancangan ini sudah disempurnakan," jelas Hamzah. (k3/mkb)
RADAR/SYAMSUDDIN
RANPERDA Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Majene saat ini dibahas di DPRD Majene oleh Pansus C tidak lama wilayah ini akan ditentukan memiliki kawasan tertentu yang diatur melalui peratruran daerah.
Disporabudpar akan Gelar Festival Sayyang Pattudu MAJENE -- Disporabudpar Kabupaten Majene, akan menggelar festival Sayyang Pattudu Totamma di Lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepurbakalaan, Disporabudpar Majene, Andi Beda, Rabu 1 Januari, mengungkapkan bila dalam perayan peringatan maulid Nabi Muhammad SWT, di Lingkungan Salabose juga akan diadakan festival sayyang pattudu totamma. Selain peringatan maulid secara besar
besaran di Salabose, juga karena tempat tersebut dinilai memiliki latar belakang sejarah Islam. "Kami akan mengadakan festival sayyang pattudu totamma secara besar-besaran, kegiatan tersebut akam meli-batkan banyak pihak sehingga tercipta suguhan yang menarik dilihat serta diproyeksi dapat memancing minat para wisatawan untuk dapat menyaksikan langsung festival tersebut," ungkapnya. Andi Beda juga mengaku, festival tersebut akan dilaksanakan, 5 Februari. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan
seluruh kecamatan yang ada di Majene, yang akan mengirimkan dua orang utusan. Tidak hanya itu, seluruh sekolah SMP dan SMA sederajat yang ada di Kota Majene akan ikut meramaikan kegiatan tersebut. "Kegiatan ini tersebut direncanakan akan dijadikan sebagai ajang tahunan oleh Disporabudpar, sebagai salah satu even yang akan memperkenalkan kekayaan khasanah kebudayaan yang menjadi aset berharga Kabupaten Majene," tandasnya. (mg4/mkb)
tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayang yang menjadi tempat pavorit disinggahi ketika melakukan aktivitas melaut di sekitar pulau tersebut. Namun akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sulbar. "Kami berharap agar kepemilikan Pulau Lerelerekang tidak terlalu di persoalkan, apalagi sampai harus merusak hubungan kedua daerah yang ada, karena kita juga yang akan rugi, sebagai bangsa Indonesia, yang seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan," tandasnya. (*)
Legislator Diminta Sikapi Pendidikan Di Tammajannang MAJENE -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan MalundaUlumanda diminta meningkatkan perannya. Utamanya menyikapi masalah pendidikan di Tammajannang yang dinilai terbelakang. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Dusun Tammajannang Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda, Aman Supriadi. Arman mengungkapkan, pendidikan di Tammajannang akan tetap suram jika anggota dewan tidak meningkatkan kepedulian. "Kami minta supaya anggota dewan asal Dapil Malunda-Ulumanda berbuat, jangan hanya terkesan ingin memperkaya diri sendiri. Sementara banyak hal yang harus diperjuangkan seperti pendidikan di Tammajannang, kasihan mereka terpaksa putus sekolah karena disana tidak ada gedung sekolah kalau bukan anggota dewan siapa lagi akan memperjuangkan," ungkap Arman. Menurutnya, jika benar mereka peduli pendidikan di Tammajannang pasti sudah ada sekolah yang terbangun di Tammajannang. Namun kenyataannya hingga kini harapan masyakat untuk memiliki gedung sekolah masih jauh dari harapan. Ia mengaku akibat tidak adanya gedung sekolah banyak anak usia sekolah di Tammajannang terpaksa putus sekolah karena tidak bisa menjangkau sekolah, selainnya diantara mereka banyak dititip dipantai asuhan oleh orang tua mereka. Puluhan anak di Tammajannang putus sekolah karena tidak mampu menjangkau sekolah ada SDN, tapi jauh harus ditempuh jalan kaki tujuh hingga delapan kilometer. "Tidak sedikit warga disana merantau ke daerah lain dengan harapan anak mereka bisa sekolah," ujarnya. Terpisah anggota dewan asal Kecamatan Ulumanda, Tandi mengatakan, perpindahan warga dari Tammajannang kedaerah lain bukan semata persoalan pendidikan, tetapi ada faktor lain menyebabkan mereka tidak betah di Tammajannang misalkan akses jalan ke Tammajannang. "Kalau faktor pendidikan saya rasa bukan yang nomor satu, tapi yang penting juga adalah akses jalan ke Tammajannang karena disana itu benarbenar terpencil bahkan daerah terisolir," ujar Tandi. Legislapor PKPB ini menjelaskan sebelumnya pernah ada sekolah di Tammajannang, namun digeser ke Dusun Seppoang lantaran siswanya sedikit. "Yang menjadi kendala juga adalah tenaga pengajar karena disana susah tamatan SMA bahkan anggota BPD Dusun Tammajannang terpaksa diambil dari dusun lain karna tidak ada yang bisa," jelasnya. (k3/mkb)
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene
RADAR/SYAMSUDDIN
RADAR/SYAMSUDDIN
BUPATI Majene Kalma Katta memberikan sambutan pada acara pembuakaan rapat kerja tim penggerak TP-PKK Kabupaten Majene di Assamalewuang.
SEKRETASI DPRD Majene Hasdinar Asri menyampaikan materi saat dalam acara rapat kerja tim penggerak TP-PKK Kabupaten Majene di Assamalewuang beberapa hari lalu.